Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara KATA PENGANTAR

Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya Laporan Akhir untuk Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dapat diselesaikan. Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKBL selama ini dan memberikan alternatif kebijakan pengelolaan PKBL yang baru dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain terkait. PT. Sinergi Visi Utama selaku pihak konsultan pada pekerjaan ini mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini serta telah membantu dengan sepenuh hati dalam setiap proses dan tahapan penyelesaian pekerjaan Laporan Akhir Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Yogyakarta, 2015 PT. Sinergi Visi Utama

Tim Penyusun

i


DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

....................................................................... I-1

1.2. Tujuan ...................................................................................... I-3 1.3. Sasaran .................................................................................... I-3 1.4. Lingkup Kegiatan ...................................................................... I-3 BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1. Dasar Hukum dan Review Regulasi ............................................ II-1 2.2. Tinjauan Teoritis ....................................................................... II-6 2.3. Pengalaman PKBL BUMN di Indonesia ........................................ II-21 2.3.1.

Pelaksanaan PKBL oleh PT. Telkom.Tbk ......................... II-21

2.3.2.

Pelaksanaan PKBL oleh PT. Pertamina ........................... II-25

2.3.3.

Pelaksanaan PKBL oleh PT. Krakatau Steel ................... II-25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metodologi ................................................................................ III-1 3.2. Data Penelitian ......................................................................... III-2 3.3. Metode Pengumpulan Data ........................................................ III-2 3.4. Lokasi Penelitian, Populasi, Responden, Metode Observasi dan Wawancara ............................................................................... III-3 3.5. Metode Analisis Data ................................................................. III-4 3.6. Evaluasi Temuan ...................................................................... III-5 3.7. Program Kerja ........................................................................... III-5 3.8. Kerangka Kerja ......................................................................... III-7 3.9. Organisasi dan Personil ............................................................. III-8 3.10. Instrumen Penelitian ................................................................. III-9

ii


BAB IV PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) .................................................................... IV-1 4.1.1.

Evaluasi Aspek Regulasi Pengelolaan Program Kemitraan Dan Dana Lingkungan (PKBL) ....................................... IV-1

4.1.2.

Kondisi Eksiting Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) ................................................ IV-21

4.2. Konsep Alternatif Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Baik Dari Aspek Regulasi, Kelembagaan Dan Aspek Terkait Lainnya ........................................................ IV-33 4.2.1.

Konsep Kepemilikan Lembaga Dana Amanah ................. IV-34

4.2.2.

Bentuk Lembaga Dana Amanah ..................................... IV-36

4.2.3.

Kelembagaan Dana Amanah Mandiri ............................. IV-37

4.2.4.

Insentif Pajak Bagi Dana Amanah .................................. IV-38

BAB V ANALISA DATA DAN HASIL KAJIAN SEMENTARA 5.1. Kesimpulan .............................................................................. V-1 5.2. Rekomendasi ............................................................................ V-4

iii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Kerangka Kerja Pelaksanaan Pekerjaan ....................

III-7

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Pelaksanaan ............................

III-8

iv


Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program tanggungjawab sosial perusahaan BUMN yang diharapkan mampu mendorong ketercapaian program yang dicanangkan pemerintah yaitu a) pengurangan jumlah pengangguran; b) pengurangan jumlah penduduk miskin; c) peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga program tersebut merupakan 3 (tiga) pilar utama pembangunan yang menuntut peran serta dan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Teknis pelaksanaan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah diubah dengan PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013, Hingga akhirnya pada tahun 2015 melalui PerMen BUMN No : Per 09/MBU/07/2015 diatur secara khusus dan menyeluruh mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan.

BAB I PENDAHULUAN

Halaman I-1


Melalui Per Men BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 diatur beberapa hal sebagai berikut (1) adanya kewajiban bagi Persero dan Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL. (2) ketentuan tentang Mitra Binaan; (3) Prosedur pelaksanaan PKBL; (4) Ruang Lingkup penyaluran dana dan kegiatan PKBL; (5)

Penetapan dan Penggunaan serta

Penyaluran dana PKBL; (6) Sistem Pengesahan Program dan Laporan;, dan (7) Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan. Dalam pelaksanaan PKBL BUMN disadari terjadi pasang surut, baik dari aspek ketentuan maupun praktek pelaksanaan. Disadari juga dalam pengelolaan PKBL belum dikelola secara profesional oleh BUMN. Potensi dana PKBL secara keseluruhan sangat besar dan sangat positif bila dikelola, dikoordinasikan dan disinergikan pelaksanaannya. Oleh karena

itu

jangan

sampai

pengelolaan

dana

PKBL

yang

telah

digelontorkan oleh BUMN sejak tahun 2007 ternyata belum mampu membantu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat, karena

kurangnya

pengorganisasian

di

lapangan,

perencanaan,

pengawalan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi yang terkesan normatif. Oleh karena itu, PKBL yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN bukan hanya mengikuti kebijakan UU, tapi sebagai bentuk komitmen perusahaan. Berdasarkan hal diatas perlunya kajian yang secara komprehensif perlu dilakukan untuk memberi masukan terkait Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan dimulai dari

evaluasi terhadap

kelembagaan serta aspek lainnya yang terkait

regulasi

PKBL,

sehingga pelaksanaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kedepan didukung oleh regulasi dan

kelembagaan

yang

kuat

serta

mekanisme

perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan yang didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang tepat.

BAB I PENDAHULUAN

Halaman I-2


1.2. Tujuan Tujuan

dari

Kajian

Pembentukan

Dana

Amanah

Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah mengevaluasi pelaksanaan PKBL selama ini dan memberikan alternatif kebijakan pengelolaan PKBL yang baru dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain terkait.

1.3. Sasaran Beberapa sasaran pokok yang akan dicapai dalam Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah 1. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sehingga dapat mengidentifikasi kendala program selama ini; 2. Tersusunnya konsep alternatif kebijakan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik dari aspek regulasi, kelembagaan dan aspek terkait lainnya.

1.4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan dari Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu: 1. Studi literatur terkait dengan regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi faktor kendala. 2. Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data dan informasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. 3. Focus Group Discussion (FGD) membahas data dan hasil kajian. 4. Penyusunan laporan.

BAB I PENDAHULUAN

Halaman I-3


Bab 2 Tinjauan Teoritis

2.1. Dasar Hukum dan Review Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan BUMN sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Pada awalnya , gagasan kegiatan (semacam) PKBL di awali dari penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero). Disebutkan dalam pasal 2 Ayat (2) huruf f dan g, bahwa salah satu tujuan pendirian BUMN yaitu :

“(f). Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi;. (g) Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.” Selanjutnya

melalui

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN, diatur mengenai sumber pendanaan kegiatan yaitu dari persentase 1- 5% dari laba setelah pajak. (https://www.academia.edu/10887032).

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Halaman II-1


PKBL sendiri berbasis pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan: “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN” Selanjutnya, PKBL di Indonesia diatur secara teknis dalam berbagai peraturan. Ada sekitar 8 Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL, yaitu berikut ini: 1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

BUMN Nomor : PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;


Halaman II-2


7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER7/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan; 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Rincian maksud tujuan serta isi dan ketentuan dari berbagai peraturan diatas, akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut dalam pelaksanaan penelitian ini. Namun secara umum, pada tahun 2003 awalnya PKBL diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, nama program menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan namun tetap disingkat PKBL. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan

ekonomi

kerakyatan

serta

terciptanya

pemerataan

pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. (http://portal. mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/). Dalam perkembangan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan serentak oleh seluruh BUMN, melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, karena Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep236/MBU/2003

dipandang

belum

cukup

memberikan

landasan

operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.


Halaman II-3


Secara umum PER-05/MBU/2007 tersebut diatas mengatur tentang beberapa bab yang hampir sama dengan Kep-236/MBU/2003. Adapun sebagai berikut: Program Kemitraan Dan Program BL; Penetapan Dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Dan Program BL; Mekanisme Penyaluran

Dana

Program

Kemitraan

Dan

Program

BL;

Beban

Operasional Program Kemitraan Dan Program BL; Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran; Penyusunan Dan Pengesahan Laporan ; Kualitas Pinjaman Dana Program Kemitraan; dan Kinerja Program Kemitraan. Hanya ada satu tambahan bab Tentang Pedoman Akuntansi

Program

Kemitraan

Dan

Program

BL

dalam

PER-

05/MBU/2007. Namun cukup banyak hal yang diatur lebih rinci dalam PER-05/MBU/2007 dibandingkan dengan Kep-236/MBU/2003. . Bahwa dalam pelaksanaannya PER-05/MBU/2007 diatas juga dirasa perlu penyesuaian lagi. Oleh karena itu dilakukan perubahan dengan menerbitkan PER-20/MBU/2012 Tentang

Perubahan Atas

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam Ketentuan baru tersebut dihapuskan dan ditambahkan beberapa klausul sebagai pedoman operasional dilapangan. Karena adanya beberapa kekeliruan dalam PER-20/MBU/2012 maka diterbitkanlah perubahan kedua melalui PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perubahan ini juga dilakukan dalam rangka memperluas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya peraturan ini terus dilakukan perubahan Dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


Halaman II-4


Hingga akhirnya pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri BUMN No : PER -07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No : PER 09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diatur secara khusus dan menyeluruh mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan, dan digunakan sebagai acuan yang terbaru. Dalam kebijakan yang terakhir tersebut yang dimaksud dengan PKBL adalah : 1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. 2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Melalui Peraturan Menteri BUMN No : PER -09/MBU/07/2015 tentang diatur beberapa hal sebagai berikut (1) adanya kewajiban bagi Persero dan Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL. (2) ketentuan tentang Mitra Binaan; (3) Prosedur pelaksanaan PKBL; ( 4) Ruang Lingkup penyaluran dana dan kegiatan PKBL ; (5) Penetapan dan Penggunaan serta Penyaluran dana PKBL; (6) Sistem Pengesahan Program dan Laporan;, dan (7) Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan. Dari peraturan sebelumnya, PER-09/MBU/07/2015 mengalami beberapa perubahan . Di antaranya sebagai berikut 1.

Penentuan Kriteria Usaha Kecil dalam pasal 3;

2.

Dihapuskannya nomenklatur koordinator BUMN pembina dan BUMN penyalur dengan berbagai tugasnya dalam pasal 6;

3.

Sistem pembukuan dana PK dan BL dalam pasal 8;

4.

Besaran jumlah dana pinjaman untuk Mitra Binaan untuk Program Kemitraan Dalam pasal 9;

5.

Mekanisme penyaluran dana dalam pasal 10 - 12;


Halaman II-5


6.

Beban operasional Program Kemitraan dalam pasal 13 - 14;

7.

Penyusunan dan pengesahan rencana kerja dalam pasal 15 - 16;

Serta beberapa perubahan lainnya . Hal hal tersebut akan dikaji lebih mendalam dan dianalisis serta di paparkan dalam laporan penelitian. Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu alat negara untuk mendukung perekonomian nasional memiliki tujuan pendirian yang berdampak signifikan bagi masyarakat, antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat. Disamping

itu,

sebagai

suatu

badan

usaha

yang

memperoleh

kemanfaatan ekonomi baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, maka sudah selayaknya untuk memberikan timbal balik kepada lingkungan

dan

masyarakat

melalui

PKBL

(Fajar

Karyanto:

https://www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ket entuan_mengenai_PKBL).

2.2. Tinjauan Teoritis Dalam melakukan evaluasi kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan oleh BUMN, ada beberapa teori dan konsep yang terkait yang dapat dijadikan alat untuk melakukan analisa. Berikut adalah beberapa teori dan konsep yang terkait. a. Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat Empowerment atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir

sebagai

bagian

dari

perkembangan

alam

pikiran

dan

kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, phenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat

dengan


gelombang

NeoMarxisme,

Freudianisme,

Halaman II-6


Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.1 Diawali pada akhir tahun 1960-an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan

yang

lain

seperti

penciptaan

lapangan

kerja,

penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang pencapaian masalah

pertumbuhan

ekonominya

‘maldevelopment’.

Pada

tinggi,

justru

kenyataannya,

muncul

pertumbuhan

ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi

justru

meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52 persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah

pengangguran,

terutama

dibidang

pertanian,

dan

peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970-an benar-benar merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.2 Berangkat dari pemetaan paradigma tersebut, secara garis besar berbagai pandangan dan definisi mengenai pemberdayaan dapat

dikelompokkan

kedalam

dua

aliran.

Pertama,

adalah

1 Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan TeoritisJurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012 2 Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan TeoritisJurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012


Halaman II-7


pandangan yang berkembang dikalangan para aktivis sosial pada tahun 1970-an, yang pada waktu itu sebagian besar menganut kerangka

kerja

developmentalisme.3

Aliran

ini

didasari

oleh

kesadaran naif atau reformatif, yang melihat faktor manusia sebagai akar masalah ketidakberdayaan mereka. Dalam konteks ini, mereka tidak menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan, tetapi lebih kepada mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan, seperti

mempermasalahkan

pendekatan

‘bottom

up’

versus

pendekatan ‘top down’. Maka, masalah yang dianggap strategis adalah menemukan metodologi yang lebih baik dari proyek-proyek pemerintah. Sehingga, pendekatan bottom up dan partisipasi menjadi

isu

sentral

dalam

pelaksanaan

program-program

pembangunan. Menurut mereka, kegagalan pembangunan disebabkan oleh pendekatan konvensional yang diantaranya adalah transplantative planning,

top

down,

inductive,

capital

intensive,

west-biased

technological transfer, dan sejenisnya. Kurang tepatnya pemilihan strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakat telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut:4 1. Pembangunan justru

tidak

semakin

menghasilkan

meningkatkan

kemajuan,

melainkan

keterbelakangan

(the

development of underdevelopment). 2. Melahirkan

ketergantungan

(dependency)

negara

sedang

berkembang terhadap negara maju. 3. Melahirkan ketergantungan (dependency) pheriphery terhadap center. 4. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat terhadap negara/pemerintah. 5. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll) terhadap pemilik modal. 3 4

Ibid ibid


Halaman II-8


Oleh karena itu, solusi yang mereka tawarkan adalah mengupayakan teknik dan metodologi ‘alternatif’ dari metode dan pendekatan

proyek-proyek

pemerintah,

seperti

proyek

pengembangan industri kecil; pengembangan kerajinan (handycraft); proyek peningkatan pendapatan; pelayanan kesehatan masyarakat; program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; teknologi tepat guna dan proyek pembangunan perdesaan lainnya. Strategistrategi yang mereka tawarkan adalah transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment, dan participative, semuanya

ini

terkenal

dengan

Pembangunan

Komunitas

(Community Development). Perbedaan

cara pandang

atas

persoalan-persoalan

yang

ditimbulkan oleh pembangunan antara kelompok pendukung pembangunan

(developmentalisme)

dengan

kelompok

anti-

developmentalisme pada gilirannya memunculkan pemaknaan yang berbeda tentang konsep pemberdayaan. Kaum developmentalisme dengan metode alternatifnya memunculkan konsep community development dengan salah satu strateginya yaitu community empowerment. Jelas bahwa istilah empowerment (yang diyakini oleh kaum anti-developmentalisme sebagai anti-thesis terhadap konsep pembangunan) juga digunakan oleh kelompok yang mendukung pembangunan

(developmentalism).

Namun

pada

penjelasan

selanjutnya penulis akan memaparkan perbedaan yang signifikan antara konsep pemberdayaan menurut kaum developmentalism dan mereka yang menentang konsep developmentalisme (pendukung anti-developmentalism).5 Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan masyarakat : 1. Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial: “the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or 5

Ibid


Halaman II-9


independently of, the statutory services”. Berdasarkan definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.6 2. Surjono dan Nugroho, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan

kemandirian

dalam

mengembangkan

prikehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: People Centre Development (i.e. IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan7 3. Wrihatnolo dan Nugroho, konsep pemberdayaan mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan

community

based

development

pembangunan

yang

bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community-driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. 8 4. Menurut John Friedman (1992), Pemberdayaan dapat diartikan sebagai alternative development, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equaty.” (John Friedman, 1992) 5. Jim Ife membagi pandangan pemberdayaan ke dalam beberapa kelompok:

pertama,

penganut

strukturalis

memaknai

6

Rober Adam , Empowerment, Participation and Social Network , Third Edition, New York Palgrave Macmilan, 2003 7 Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) 8 Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)


Halaman II-10


pemberdayaan

sebagai

upaya

pembebasan,

transformasi

struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif; kedua, kelompok pluralis memandang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu ’rule of the game’ tertentu; ketiga, kelompok elitis,

pemberdayaan

sebagai

upaya

mempengaruhi

elit,

membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang

elitis;

dan

keempat,

kelompok

post-strukturalis,

pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

9

6. Menurut Pranarka, konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.10

Pemberdayaan

juga

dapat

diartikan

sebagai

pembagian

kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat

yang

sebelumnya

adalah

‘korban’

pembangunan

menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Kelompok ini beranggapan bahwa kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatan konvensional yang diterapkan diantaranya adalah transplantative planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer, dan sejenisnya. Oleh karena itu, muncul konsep-konsep baru

9

Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996) 10 Ibid


Halaman II-11


pemberdayaan

diantaranya

adalah

community

development

(pembangunan masyarakat) dan community-based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community-driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

b. Konsep Definisi PKBL Dalam tinjauan pustaka ini, secara definisi normatif PKBL adalah:11 a.

Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

b. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Model kemitraan merupakan bentuk dari jawaban pasal 33 [1] tentang usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kerjasama mereka

harus

dimulai

dari

koperasi,

kemudian

Koperasi

bekerjasama dengan BUMN untuk kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hidup orang banyak. Di luar kegiatan ekonomi tersebut, Koperasi dapat bekerjasama dengan Swasta. Kerjasama yang

setara

akan

memberikan

sinergi

sehingga

mampu

menghasilkan capaian memuaskan bahkan berlebih daripada bila mereka berusaha sendiri-sendiri. Agar kesetaraan terjadi di antara ketiganya, pemerintah harus mengatur lewat undang-undang. Pokok-pokok kemitraan berisi kesepakatan untuk bersaing secara sehat, keterkaitan usaha dan kepemilikan saham.

11 Pasal 1angka 6 dan 7 , Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara


Halaman II-12


Agar persoalan sosial-ekonomi dapat segera diatasi dan kemandirian

bangsa

segera

tercapai,

menurut

Subiakto

Tjakrawerdaja Indonesia memerlukan revitalisasi sistem ekonomi Pancasila. Tetapi bagaimanakah caranya? Ada banyak pilihan, tetapi yang mendesak dilakukan adalah, pertama, membuat undangundang sistem perekonomian nasional dan garis-garis besar arah strategi

pembangunan

jangka

panjang

yang

penerapannya

disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini dan mendatang sesuai perintah UUD-45 dengan menampung lebih tegas dan jelas semua ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Kedua, menyempurnakan UU anti monopoli dan persaingan tidak sehat menjadi UU kemitraan nasional terutama dengan melakukan penajaman tata peran dan tata

kelola

pelaku

menjadikan

ekonomi

kemitraan

sebagai

[BUMN-Koperasi-Swasta] gerakan

nasional.

dan

Ketiga,

membangun resource-base industry yang berdaya saing tinggi sebagai prioritas utama. Keempat, pemberdayaan Koperasi agar berperan utama dalam ekonomi rakyat. Kelima, memperkuat BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis agar berdaya saing tinggi dan menjadi lokomotif ekonomi rakyat. Keenam, melakukan

gerakan

melaksanakan

cinta

gerakan

produksi

produktifitas

dalam dan

negeri. efisiensi

Ketujuh, nasional.

Kedelapan, menyegerakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa.12 Program

Kemitraan

BUMN

dengan

Usaha

Kecil,

yang

selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk Program Kemitraan:13 1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif. 12

Subiakto Tjakrawerdaja, Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila, Teori dan Praktek Pengentasan Kemiskinan , 2007, http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476 13 Apa itu PKBL ? , http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl


Halaman II-13


2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan. 3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk

bantuan

pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi. 4. Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan. Sementara itu program Bina Lingkungan adalah sering diterjemahkan sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan sarana prasarana, ataupun kebutuhan dasar masyarakat. Program Bina Lingkungan sering diterjemahkan dalam kegiatan non produktif dan non bisnis. Bina lingkungan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bentuknya investasi sosial. Oleh karena itu Bina lingkungan sering diwujudkan dalam bentuk program bantuan seperti : a)

Bantuan Bencana Alam

b) Bantuan Pendidikan c)

Bantuan tempat Ibadah

d) Bantuan bidang pertanian e)

Dsb

c. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Peran sentral dalam pembangunan ekonomi selama ini diletakkan pada proses investasi yang dilakukan oleh korporasi. Baik yang milik Negara maupun milik swasta.14 Korporasi telah menjadi institusi sosial yang lebih dominan dari negara, khususnya dalam bidang

ekonomi

dan

penciptaan

kesejahteraan

masyarakat.

Korporasi telah membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan 14 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwaldi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006) hal 275-288


Halaman II-14


ekonomi kepada bangsa bangsa yang tengah berkembang. Namun proses

pembangunan

yang

dilakukan

korporasi

seringkali

menimbulkan berbagai kerugian, sehingga timbul pertanyaan: “apa yang

seharusnya

dilakukan

korporasi,

untuk

meminimalisir

kerusakan yang ditimbulkan dan memaksimalkan kontribusi mereka kepada masyarakat dunia.

15

(Joseph Stiglitz : 2006: 277 )

Kesalahan ini diakibatkan oleh paradigma lama dalam investasi untuk pembangunan, yaitu menggunakan model “ekonomi koboi”. Kenneth Boulding menjelaskan ekonomi koboi (cowboy economic) sebagai berikut : Seorang koboi tinggal didaerah yang luas terbuka. Dia akan mengambil dari alam apa saja yang diperlukan dan dimana saja dia bisa menemukan. Wilayahnya luas dan dengan sumber daya yang tampaknya tak pernah habis. Dia akan membuang sampah dan barang barang yang tidak diperlukan disepanjang jalan yang dia lalui.Visi Ekonomi koboi adalah dunia yang bisa dilukiskan sebagai sebuah padang terbuka tanpa batas yang menyediakan segala sumber daya dan membuang limbah. (Kenneth Boulding dalam David C Korten : 2001: 60). Pembangunan

yang

berpusat

pada

pertumbuhan,

menempatkan pertumbuhan ekonomi diatas manusia dan ekologi yang menjadi tumpuan kesejahteraan manusia. Korporasi yang selama ini, bekerja keras hanya untuk meningkatkan keuntungan pribadi, tanpa mempedulikan persoalan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat umum, adalah kategori korporasi yang menggunakan paradigma ekonomi koboi. Mereka membabi buta mengeruk segala sumber kekayaan alam yang ada di negara mana saja, tanpa berpikir tentang nasib generasi selanjutnya yang ditinggali sampah dan limbah. Kekayaan bumi ditambang habis, hutan digunduli, air sungai dan laut dicemari. Semua hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth). Untuk itu

diperlukan

visi

pembangunan

yang

mendahulukan

kesejahteraan dimana masyarakat tinggal di planet ini.16 15

Ibid , hal 277 Kenneth Boulding dalam David C Korten, Menuju Abad Ke 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global, dierjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 60 16


Halaman II-15


Visi

pembangunan

baru

ini

terkenal

dengan

sebutan

pembangunan berkelanjutan (sustainability development), yang dijelaskan oleh Fanny Calder dan Malaika Culverwell,

secara

sederhana sebagai berikut : Adalah proses pembangunan dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusionalnya untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dan menghasilkan perbaikan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.17 Paradigma

pembangunan

berkelanjutan

sustainability

development dijelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah proses

pembangunan

yang

berprinsip

"memenuhi

kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan"18 Konsep ini yang menjadi paradigma baru pembangunan oleh korporasi, yaitu tidak saja mencari keuntungan (profit), tetapi juga memperhatikan lingkungan hidup (planet)

dan kesejahteraan

masyarakat (people). Paradigma ini sering disebut dengan istilah Corporation for Profit, People and Planet. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu

lingkungan.

Lebih

luas

daripada

itu,

pembangunan

berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: (1) pembangunan ekonomi, (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

17 Fanny Calder dan Malaika Culverwell, Final Report , Following Up The World Summit On Sustainable Development Commitments On Corporate Social Responsibility : Options For Action By Governments Chatham House Report: Following up the WSSD on Sustainable Development Commitments on CSR (February 2005), hal. 13 diunduh dari www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf 18 http://id.wikipedia.org/ wiki/Pembangunan_berkelanjutan


Halaman II-16


Pembangunan Berkelanjutan sesungguhnya merupakan titik temu antara pembangunan ekonomi,lingkungan dan kesejahteraan sosial, seperti yang ditunjukkan bagan berikut ini.

19

Bagan Triple Bottom Lines

Model pembangunan seperti ini sering juga disebut dengan istilah Triple Bottom Lines, karena mencoba meramu berbagai hal pokok

yang

dihadapi

sebagai

persoalan

dunia

dewasa

ini.

(http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO) Oleh karena itu "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.20 Triple Bottom Lines yang sekarang dijadikan paradigma baru tujuan utama korporasi (corporation goals). Dan untuk mencapai tujuan tersebut, korporasi tidak mungkin bekerja secara sendirian. Harus ada keterlibatan pihak pemerintah dan masyarakat secara

19 Noke Kiroyan, “CSR for Better Life” a Learning Forum Series“Integrating CSR as a Business Strategy”, Indonesia Business Links Resource Centre for Corporate Citizenship, 28 Maret 2007, hal. 3 diunduh dari http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/ data/File/Notulensi_CSR_LF_28_Maret_2007.pdf

20

http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Halaman II-17


langsung dalam tujuan pembangunan (goals of development). kerjasama antara pihak pemerintah , masyarakat dan korporasi sering pula disebut dengan The agents of Development. Khususnya di Indonesia, pandangan ini sangat sesuai dengan asas kebersamaan dan gotong royong sebagai dasar pembangunan ekonomi seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Juga sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang ada dalam Sila kemanusiaan

dan

keadilan

sosial

dalam

Pancasila.

Artinya,

korporasi yang menjalankan PKBL adalah perusahaan yang Pancasilais. d. Teori Hukum Refleksi (reflexive law theory) Penelitian

tentang

bentuk

tanggung

jawab

sosial

dari

perusahaan BUMN dengan berbagai program PKBL dapat didasari dengan teori Hukum Refleksi. Reflexive law theory ini digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal yang dimaksud adalah bentuk intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat melalui aturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya. Reflexive law theory digunakan sebagai pisau analisis untuk memberi solusi atas pelaksanaan PKBL yang berdasar self regulation atas suatu kewajiban hukum (mandatory).Karena reflexive law theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ekstensif. Reflexive law theory bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (self regulation).21 (David Hess: 1999 :43)

21 David Hess, “Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness”, Journal of Corporation Law, 25 (Fall 1999): 43


Halaman II-18


Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara "regulated autonomy” yaitu: membiarkan private actors, seperti korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum reflexive mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi.22 (David Hess : 1999 : 50) Reflexive law pada dasarnya merupakan hukum prosedural, dan oleh karena itu, dapat dipertimbangkan sebagai pengaturan mandiri (self-regulation). Daripada mengatur outcome yang telah ditentukan

sebelumnya,

mempengaruhi komunikasi

hukum

pembuatan

dengan

refleksif

keputusan

prosedur-prosedur

berusaha dan

yang

untuk

proses-proses dipersyaratkan.

Namun, keputusan akhir tetap berada pada sektor-sektor privat. Tujuan adalah untuk mendorong proses-proses refleksif sendiri atau mandiri didalam korporasi-korporasi tentang dampak dari tindakantindakannya pada masyarakat. Dalam banyak hal, laporan sosial adalah sama dengan audit keuangan perusahaan, tetapi yang berkaitan dengan penampilan sosial

(social

performance)

dari

korporasi.

Namun

demikian

keterbukaan perusahaan melalui laporan sosial hanya sebagian dari cerita, walaupun merupakan bagian yang sangat penting. Peter Pruzan dari Copenhagen Business School memberikan deskripsi yang sangat berguna tentang laporan sosial dengan menyebutkan ciri-ciri dasarnya. Menurut dia, sebuah laporan sosial memberikan

ukuran-ukuran

tentang

seberapa

baik

sebuah

organisasi menghidupkan nilai-nilai yang ada yang dibuat bersamasama dengan stakeholders, dimana organisasi tersebut berkomitmen juga untuk menerapkan bagi organisasi itu sendiri. Sebuah laporan sosial menyumbangkan sebuah proses dialog dimana nilai-nilai menjadi terintegrasi kedalam sebuah organisasi. Laporan sosial ini juga memberikan gambaran yang ekstensif tentang hubungan

22

Ibid n, hal 50


Halaman II-19


organisasi dengan stakeholders, dan dengan demikian mempunyai kesempatan untuk berkembang dan bertahan hidup dalam jangka panjang.23 Tujuan dari regulasi yang berdasarkan reflexive law theory bukan

untuk

menyebabkan

korporasi

melakukan

"defensive

compliance”, tetapi untuk mendorong manajemen yang proaktif dan responsif terhadap persoalan sosial. Para legislator perlu mempertimbangkan beban biaya pada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tetapi mereka juga perlu mempertimbangkan dampak dari perusahaan-perusahaan itu pada masyarakat.

Sebuah

laporan

sosial

harus

menjadi

sebuah

persyaratan tahunan untuk semua perusahaan yang memenuhi standar persyaratan ukuran tertentu.

24

Oleh karena itu, batasan-batasan harus diberikan untuk ukuran perusahaan yang dipersyaratkan untuk membuat laporan sosial. Persyaratan ini merupakan awal untuk melanjutkan tujuan dari sebuah pendekatan reflexive law, sebagai upaya menghindari kegagalan dari pendekatan hukum substantif yang ketat. Pertama, persyaratan ini mendorong semua perusahaan secara sistematis berhubungan dengan perilaku refleksi diri tentang bagaimana dampak dari tindakan-tindakan mereka terhadap masyarakat luas. Kedua, persyaratan ini memberikan informasi kepada publik untuk mengijinkan pasar (masyarakat umum) untuk memberikan reward atau punishment kepada suatu perusahaan berdasarkan pada kinerja sosial perusahaan tersebut. Disisi lain melalui prosedur pelaporan sosial tersebut, perusahaan memperoleh informasi tentang harapan-harapan pasar yang terkini tentang perilaku korporasi yang bertanggung jawab.25 (David Hess : 1999 : 68-69)

23

Iibid , hal 51 Iibid , hal 67 25 Ibid , hal 68-69 24


Halaman II-20


2.3. Pengalaman PKBL BUMN di Indonesia Dari kajian literature review, bisa disajikan data sementara, beberapa program PKBL oleh BUMN yang telah dilaksanakan.

2.3.1. Pelaksanaan PKBL oleh PT Telkom.Tbk Pelaksanaan kewajiban PKBL yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM yaitu dalam program: 1) Program Kemitraan (PK) Dalam programnya

Program yaitu:

Kemitraan sektor

PT.

industri,

Telkom sektor

menerapkan perkebunan,

jenis sektor

peternakan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perikanan dan sektor pertanian. Secara umum realisasi program bisa dilihat berikut ini : Tabel 2.1. Realisasi Program PKBL dari PT. Telkom.Tbk 2007 Jumlah Mitra Binaan

Sektor Industri Perdagangan Pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Jasa Lain - lain Total

Persentase

7.123 17.496 772 1.404 211 1.122 11.574 599 40.301

17,7% 43,4% 1,9% 3,5% 0,5% 2,8% 28,7% 1,5% 100%

26

Jumlah Penyaluran Dana Persentase (Rp Juta) 101.530 18,4% 218.924 39,6% 8.899 1,6% 19.004 3,4% 3.170 0,6% 13.930 2,5% 165.855 30% 21.528 3,9% 552.840 100%

Adapun kelompok sasaran dalam Program Kemitraan adalah : 27

a. Mitra Usaha PT.TELKOM

dalam

menjalankan

bisnisnya

tidak

akan

terlepas dan saling membutuhkan satu sama lain dengan mitra kerja, meliputi; pemasok, vendor, agen, reseller (wartel, plasa TELKOM), instalatur (PSB, IKR/G).

26 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia , Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2009 , hlm 401

27

Ibid


Halaman II-21


Untuk menjaga hubungan yang baik terhadap mitra kerja maka PT.TELKOM dan karyawan diharapkan bertindak sebagai berikut: 1. PT.TELKOM

berkewajiban

memberikan

peningkatan

ketrampilan, kompetensi dan pelatihan tentang produk/jasa, prosedur layanan dan etika pelayanan kepada agen, reseller dalam rangka memberikan pengetahuan produk/layanan (product knowledge) sehingga dapat mengurangi komplain pelanggan dalam pengadaan barang dan jasa. 2. PT.TELKOM

harus

transparan

dan

selalu

dapat

melakukan

cara

yang

dipertanggungjawabkan

fair,

dengan

melibatkan calon pemasok /rekanan yang memiliki reputasi yang

baik

yang

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan pemeliharaan mitra usaha. 3. PT.TELKOM melakukan seleksi dan evaluasi secara obyektif terhadap kualitas, kuantitas, biaya dan waktu penyerahan memberikan manfaat kepada PT.TELKOM. Secara kumulatif mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, jumlah mitra binaan dan besarnya penyaluran dana kemitraan per sektor adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Distribusi Dana Kemitraan dari PT. Telkom, Tbk (dalam milyar rupiah)28

28 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia , Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2009 Hlm 393


Halaman II-22


Berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan mitra binaan yang diselenggarakan PT. TELKOM: a) Penyaluran dan pembekalan program kemitraan pada tanggal 23 Maret 2007, di Banjarmasin dan diikuti oleh 77 mitra binaan. b) Mitra binaan TELKOM mengikuti pameran yang dikemas dengan tajuk “Pameran Sampan Ekspo 2007” di Tegal pada tanggal 26 Juli 2007. c) Lokakarya dan seminar untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kemampuan Berwirausaha bagi para mitra binaan. Pelatihan tersebut dilakukan secara bergiliran di kota-kota Solo, Pekalongan, Purwokerto, dan Semarang yang dimulai pada minggu kedua hingga minggu ke-empat di bulan November 2007 d) Mitra binaan TELKOM turut berpartisipasi dalam Pameran Texcraft 2007 di Jogja Expo Center Hall yang berlangsung pada Juli 2007. Dalam kesempatan tersebut 10 mitra binaan TELKOM memamerkan karya dan inovasi mereka antara lain piring bercorak batik, batik sutra, jilbab lukis, batik kayu, dan keranjang kerang. e) Mitra

binaan

serangkaian

TELKOM pameran

kembali pada

berpartisipasi

bulan

September

dalam 2007:

Indonesia Textile & Apparel Fair 2007 (6-9 September), Indocraft

2007

(12-16

September),

dan

Gelar

Batik

Nusantara (19-23 September) yang seluruhnya berlangsung di Jakarta Convention Center. Selain batik, mitra binaan TELKOM juga memamerkan ukiran kayu Jepara dan gerabah.

b. Pelanggan PT.TELKOM memposisikan kepuasan pelanggan sebagai komponen kunci sukses pelayanan. Kepuasan pelanggan harus diutamakan melalui pelayanan dengan mutu yang melebihi harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan.


Halaman II-23


c. Masyarakat Umum PT.TELKOM

menempatkan

program

Good

Corporate

Citizenship (GCC) sebagai salah satu dari program prioritas TELKOM. Dalam mengembangkan tanggung jawab sosial dan pengabdian

kepada

masyarakat

PT.TELKOM.

Dalam

mengembangkan tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat PT.TELKOM membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta memberikan kepada masyarakat sekitar tempat usaha PT.TELKOM. PT.TELKOM berusaha mendorong hubungan perasaan ikut memiliki bagi masyarakat di sekitar perusahaan dengan tujuan agar masyarakat turut menjaga aset perusahaan. Dalam kegiatan usahanya PT.TELKOM senantiasa berusaha mengurangi seminimal mungkin dampak terhadap lingkungan hidup, misalnya dalam hal penggalian jalur kabel dan penggunaan frekuensi.

2) Program Bina Lingkungan Adapun Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Telkom melalui program yaitu: korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, dan bantuan sarana ibadah. Motivasi PT. Telkom terhadap penerapan PKBL yaitu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penerapan PKBL juga merupakan bentuk investasi bagi masa depan perusahaan. Dimana diharapkan masyarakat sekitar yang menerima bantuan baik dalam program kemitraan dan program bina lingkungan akan merasa ikut memiliki dan melindungi perusahaan yang melaksanakan PKBL, hal ini merupakan suatu bentuk modal bagi perusahaan juga. Cara pelaksanaan kewajiban yang dikeluarkan oleh PT. Telkom adalah sesuai dengan teknologi yang ada di Telkom, dengan sasaran aktif meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan menggunakan tiga dasar pembangunan yang berkelanjutan yaitu:


Halaman II-24


a)

Pembangunan di bidang sosial Untuk aspek sosial PT. Telkom memberikan dukungan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui bantuan fasilitas dan pengetahuan, khusus pendidikan yang berkaitan dengan teknologi informasi: mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat; serta peduli pada pelestarian kebudayaan dan keadaban nasional.

b)

Pembangunan di bidang ekonomi Untuk aspek ekonomi PKBL PT. Telkom berupaya memberikan kontribusi

bagi

para

pemangku

kepentingan,

mulai

dari

peningkatan kesejahteraan hidup karyawan, membangun loyalitas dan kepercayaan para pelanggan, mitra usaha, dan investor, menjaga kepatuhan regulasi, sampai dengan kontribusi pada pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah. Selain itu juga membantu penyebaran sarana dan sarana telekomunikasi umum yang kemudian akses informasi bagi masyarakat sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi nasional. c)

Pembangunan di bidang lingkungan Untuk aspek lingkungan, selain pelestarian lingkungan PKBL PT. Telkom

pun

cepat

tanggap

dalam

memberikan

bantuan

kemanusiaan pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

2.3.2. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Pertamina

29

Program Bina Lingkungan Pertamina dilaksanakan sejak tahun 2004. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan prasarana umum, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.

29

http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-bina-lingkungan/


Halaman II-25


Dalam menjalankan program Bina Lingkungan ini, PKBL Pertamina juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti KPDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), Perguruan Tinggi, Organisasi-organisasi,

Anak Perusahaan dan Konsultan. Program-

program yang dilaksanakan melalui kerja sama diantaranya adalah Pelatihan Guru dengan TEQIP (Teacher Quality Improvement Program), Bedah Desa Mandiri Pertamina yang dibuka di Desa Klamono dan Salawati Sorong, Program Deteksi Dini Kanker Serviks, Bhakti Sosial dan MP3D (Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa), Program Beasiswa Khusus dan sebagainya. Di samping program-program tersebut terdapat program bantuan, yang pelaksanaannya didasarkan pada instruksi Kementerian BUMN, yang

dinamakan

dengan

Bantuan

BUMN

Peduli.

Bantuan

Bina

Lingkungan telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kehidupan masyarakat serta kemajuan dalam bidang pendidikan. Selain itu program Bina Lingkungan juga telah menunjukkan keberadaannya dalam bidang kesehatan, keagamaan, prasarana umum dan pelestarian alam, serta bantuan bencana alam. Realisasi penyaluran dana program Bina Lingkungan selama tahun 2011 mencapai lebih kurang Rp 125 miliar atau mencapai 43% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 294 miliar. Penyaluran tersebut terdiri dari: a) Penyaluran Bina Lingkungan Sendiri sebesar Rp 110,3 miliar atau sebesar 53,5 % dari anggaran yang seharusnya disalurkan sebesar Rp 206 miliar. b) Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Peduli mencapai sebesar Rp 14,7 miliar, atau 16,7 % dari anggaran yang seharusnya disalurkan sebesar Rp 88 miliar. Sejak melaksanakan Program Kemitraan dari tahun 1993 hingga tahun 2011, Pertamina telah melakukan pembinaan kepada lebih kurang 96.000 mitra binaan usaha kecil dengan total nilai pinjaman mencapai kurang lebih Rp 2,046 triliun. Berdasarkan RUPS PKBL 2011, dari anggaran PKBL untuk dana Program Kemitraan tahun 2011 sebesar Rp 326 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 348 miliar atau mencapai 106,76%. Selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2011 PKBL


Halaman II-26


Pertamina berhasil menambah sebanyak lebih kurang 23.000 mitra binaan. Dana pinjaman yang disalurkan selama tahun 2011 tersebut tersebar ke beberapa daerah di Indonesia dan mencakup beberapa sektor. Program penyaluran Program Kemitraan tidak hanya meliputi penyaluran sendiri kepada perorangan (sistem kluster atau pun dalam bentuk kelompok), tetapi juga melalui kerja sama (sinergi) dengan beberapa BUMN diantaranya, PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), PT Pertani (Persero) dan PT Garam (Persero). Hal ini dilakukan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani yang memiliki potensi cukup bagus untuk dapat dikembangkan. Selain penyaluran dana untuk Program Kemitraan, Pertamina juga menyalurkan dana untuk Pembinaan. Realisasi penyaluran dana hibah (Pembinaan) dalam tahun 2011 adalah sebesar Rp 21,042 miliar, atau mencapai 80,93% dari anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 26 miliar. Beberapa program pembinaan yang dilakukan diantaranya turut serta dalam berbagai kegiatan, seperti pameran tingkat nasional maupun internasional untuk memperkenalkan produk-produk mitra binaan, pelatihan seperti seminar kewirausahaan, workshop mengenai ekspor impor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tingkat Kinerja Program Kemitraan Pertamina

tahun

2011

berdasarkan

SK.Meneg

BUMN

No.

KEP-

100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah berdasarkan: (1) Efektivitas penyaluran; dan (2) Perhitungan tingkat pengembalian pinjaman (kolektibilitas). Efektivitas penyaluran tahun 2011 adalah sebesar 91,67%, dimana angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 90,05%. Adapun peningkatan ini terjadi karena jumlah dana yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan. Untuk perhitungan tingkat pengembalian pinjaman tahun 2011 mencapai sebesar 76,61%, meningkat dibanding tahun 2010 sebesar 73,52%. Sesuai SK Meneg BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, kedua kinerja di atas mendapatkan skor 3 (tiga), yang merupakan kategori skor tertinggi.


Halaman II-27


2.3.3. Pelaksanaan PKBL oleh PT Krakatau Steel

30

PKBL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sejak diluncurkan pada 1992, hingga kini PKBL PT Krakatau Steel telah melakukan pembinaan terhadap 9.196 mitra binaan dengan total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp 149,2 miliar. Tahun ini, PKBL PT KS mengalokasikan Rp 16 miliar dengan penerima manfaat terbesar adalah para pedagang kecil yang bergabung dengan Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Cilegon. Koppas Cilegon bermitra dengan PKBL PT Krakatau Steel sejak 2012 dan telah menyerap dana lebih dari Rp 10 miliar. Koperasi ini terbukti mampu menunjukkan tanggungjawabnya dalam pengembalian pinjaman dimana kelancaran angsuran lebih dari 95% atau tingkat kredit bermasalahnya nol persen. Pembangunan Kampung BUMN digagas oleh PT Krakatau Steel melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Sebagai koordinator wilayah Banten, PT Krakatau Steel mengajak sejumlah perusahaan BUMN lain di Banten seperti Bank BTN, PT. ASKES, PT. PLN, PT Sang Hyang Seri, ASDP Cabang Merak, PT Nindya Karya, PT. Telkom Indonesia, dan PT. Taspen. Tahap pertama pembangunan Kampung BUMN ini akan dibuatkan sepuluh rumah terlebih dahulu dengan pembiayaan dari PT Krakatau Steel dan Bank BTN. Pendirian Kampung BUMN tak lain untuk menggerakkan perekonomian masyarakat terutama warga Baduy Luar yang belum memiliki rumah. Mereka nantinya akan dibina melalui home industry

berbagai

usaha.

Kampung

BUMN

bisa

mengangkat

ketertinggalan wilayah setempat dan pada umumnya Kabupaten Lebak. Saat ini di Desa Jalupangmulya sudah dibuatkan rumah pompa dan sarana MCK untuk menunjang Kampung BUMN nantinya. Untuk pembangunan rumah pompa sudah dibantu Rp127 juta. Lahan yang dipakai untuk Kampung BUMN, merupakan milik Ponpes Modern Sultan

30

PKBL PT Krakatau Steel Komitmen perkuat Bisnis UKM diunduh dari http://majalahpeluang.com/pkbl-ptkrakatau-steel-komitmen-perkuat-bisnis-ukm/


Halaman II-28


Hasanudin. Manajer PKBL PT Krakatau Steel melakukan pembangunan tahap awal Kampung BUMN selesai segera akan dilengkapi sarana dan prasarananya.


Halaman II-29


Bab 3 Metodologi Penelitian

3.1. Metodologi Tujuan dari pelaksanaan hasil Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sudah berjalan selama ini di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe penelitian normatif dan empiris.1 Tipe penelitian normatif dilakukan untuk mengkaji berbagai kebijakan dan regulasi serta data-data dokumen2 yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan tipe penelitian empiris dilakukan untuk melihat faktafakta di lapangan berkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana akan diamati dari sisi perilaku atau fakta yang diverbalkan.

1 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2009 ) …lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo 2 Peter Mahmud , ,Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana. 2005

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Halaman III-1


Hasil kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai model dan kendala pelaksanaan program selama ini dan merekomendasikan perbaikannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain terkait. Kajian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif maupun preskriptif.

3.2. Data Penelitian Dalam kajian ini akan dilakukan pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer. Data digunakan sebagai bahan untuk dianalisis. Data merupakan fakta yang dikumpulkan, diproses, dan dianalisis.

Data

dikumpulkan,

diproses,

dan

dianalisis

dengan

menggunakan metode analisis tertentu. Untuk penelitian normatif diperlukan data sekunder dan bahan hukum. Bahan hukum berupa aturan dan kebijakan yang selama ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan PKBL, sedangkan data sekunder adalah berbagai dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal hasil penelitian, figure grafik dan sebagainya yang terkait dengan isu penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data Kajian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Cara pengumpulannya sebagai berikut: 1. Data Sekunder dan bahan hukum akan dikumpulkan dengan penelitian pustaka (library research) untuk mengkaji berbagai regulasi, teori dan hasil penelitian terdahulu. Dokumen dan bahan hukum tersebut akan dicari di berbagai pusat data di instansi dan perusahaan terkait, berbagai perpustakaan maupun di searching secara online. 2. Data primer akan dikumpulkan dengan cara observasi ke lokasi penelitian, wawancara dengan berbagai responden. Data primer juga dikumpulkan dengan mengamati perilaku secara langsung maupun perilaku yang di narasikan oleh responden.


Halaman III-2


Data sekunder dan data primer yang sudah diuraikan di atas diperoleh melalui berbagai metode. Metode-metode tersebut meliputi: 1. Desk Study. Desk study adalah metode untuk mendapatkan kajian teori, konsep, dan ketentuan terkait pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaan metode ini, tim pelaksana melakukan beberapa hal seperti kajian literatur aspek yuridis, teoritis, maupun empiris terkait pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 2. Field Research. adalah penelitian lapangan dengan model observasi dan wawancara yang sistematik dengan beberapa individu secara bersama-sama. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer berupa perilaku para aktor yang terlibat dalam PKBL, baik yang tertulis, oral maupun pengamatan langsung.

3.4. Lokasi Penelitian, Populasi, Responden, Metode Observasi dan Wawancara3 Terkait Kajian Pembentukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perlu dilakukan penentuan untuk beberapa hal sebagai berikut : a.

Lokasi Penelitian: di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

b. Populasi: Pemerintah Daerah di 3 Provinsi, Perusahaan BUMN di 3 Provinsi, Masyarakat penerima program PKBL di 3 Provinsi. c.

Responden: i.

Wakil dari 3 Perusahaan BUMN di setiap Provinsi

ii.

Wakil dari Pemerintah Daerah di 3 Provinsi

iii.

Wakil dari masyarakat mitra (masyarakat penerima PKBL) di 3 Provinsi

d. Cara menentukan responden dilakukan dengan teknik Random Sampling yaitu responden ditentukan secara acak oleh tim peneliti berdasarkan kriteria keterwakilan populasi. 3

Maria SW Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,Jakarta : Gramedia : 2001,


Halaman III-3


e.

Cara observasi: Tim Peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian dengan mengamati berbagai perilaku dan bukti bukti fisik yang berkait dengan Pelaksanaan PKBL.

f.

Cara wawancara: wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, baik dalam bentuk form kuesioner terbuka maupun tertutup.

3.5. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan dengan dua metode, yaitu analisis preskriptif dan deskriptif evaluatif sebagai berikut : a. Analisis Preskriptif

4

Analisis preskriptif dilakukan terhadap berbagai teori, regulasi dan data dokumen untuk memberikan hasil mengenai bentuk PKBL yang ideal secara normatif. Kebenaran yang didapat dari hasil analisis ini adalah sebuah narasi kebenaran teoritis dan kebenaran sistem kebijakan (regulasi). Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah regulasi yang ada sudah ideal bagi pelaksanaan PKBL, serta bagaimana sebaiknya regulasi yang ideal mengatur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. b. Analisis Deskriptif5 Analisis deskriptif dilakukan terhadap data primer baik yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data yang telah terkumpul akan di klasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan isu kajian. Selanjutnya analisis dilakukan secara deskriptif (pemaparan) secara mendalam dengan mengungkap fakta-fakta baik yang nampak maupun yang sebaliknya yang tidak nampak, sehingga bisa ditampilkan secara utuh mengenai evaluasi situasi dan kondisi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama ini.

4

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,

5

Peter Mahmud , ,Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana. 2005

2009 )


Halaman III-4


3.6. Evaluasi Temuan Data yang diperoleh akan dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk untuk mengkaji sejauh efektifitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ada. Hasil temuan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan model pelaksanaan

program

PKBL

selama

ini

dan

merekomendasikan

perbaikannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain terkait agar lebih bisa menjawab tujuan pelaksanaan program tersebut untuk masa-masa yang akan datang.

3.7. Program Kerja Program dilakukan

kerja

secara

disusun

sistematis,

agar efektif

pelaksanaan dan

pekerjaan

efisien,

maka

dapat

kegiatan

perencanaan ini perlu ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

(a) Persiapan Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka acuan kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan tugas dan pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan bagi personil yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini dimaksudkan agar para personil dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan.

(b) Penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan harus diselesaikan paling lambat satu (1) bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Laporan Pendahuluan memuat antara lain: i. Informasi awal yang diperoleh dari literature review tentang regulasi dan pelaksanaan kebijakan PKBL. ii. Inventarisasi permasalahan dan/atau kendala pelaksanaan PKBL. iii. Review kajian-kajian terdahulu.


Halaman III-5


iv. Rencana program kerja dan strategi penyedia jasa. v. Metodologi yang akan digunakan. vi. Materi sebagaimana dimaksud dalam kegiatan fase pertama.

(c) Pengumpulan Data Lapangan Setelah kesepakatan muatan laporan pendahuluan disepakati, tim konsultan akan melakukan pengumpulan data baik sekunder maupun primer.

(d) Pengolahan Data dan Analisa Data Setelah

data

berhasil

dikumpulkan,

kemudian

dilakukan

pengolahan data dan pelaksanaan analisa data dengan alat analisis yang telah ditentukan.

(e) Penyusunan Laporan Antara Laporan antara mencakup kemajuan pekerjaan yang meliputi periode awal sampai pertengahan yang menyampaikan hal-hal diantaranya:  Laporan kemajuan pekerjaan  Masalah yang dihadapi dan strategi pemecahan masalahnya  Hasil sementara analisa kunjungan lapangan  Pemutakhiran program kerja menyeluruh

(f) Penyusunan Laporan Akhir Laporan akhir adalah laporan yang telah siap untuk disampaikan dalam FGD untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan kajian. Laporan akhir minimal memuat:  Kondisi saat ini pelaksanaan program PKBL berdasarkan literatur review  Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan  Rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan PKBL dari aspek regulasi, kelembagaan dan lainnya berdasarkan hasil kajian


Halaman III-6


3.8. Kerangka Kerja Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, perlu dibuat kerangka kerja Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kerangka kerja yang diusulkan dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien sehingga kualitas keluaran dapat lebih terjamin sesuai dengan waktu

yang

ditetapkan

dan

pada

tingkat

biaya

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Akhir masing-masing tahap juga ditandai dengan keluaran berupa laporan-laporan sehingga kemajuan pekerjaan dapat terus dimonitor. Kerangka kerja yang menunjukkan secara ringkas rancangan kegiatan dalam bentuk gambar berikut ini:

PERSIAPAN

Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan

Presentasi

Penyempurnaan Laporan Pendahuluan Penyerahan Laporan Pendahuluan

PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

ANALISA DATA

Penyusunan Laporan Antara

Presentasi

Laporan Akhir

Penyerahan Laporan Akhir

Gambar. 3.1. Kerangka Pelaksanaan Pekerjaan


Halaman III-7


3.9. Organisasi dan Personil Agar tercapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pekerjaan Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diperlukan suatu perangkat organisasi yang tata laksana dengan baik dan efisien, baik dalam hubungannya dengan pemberi tugas maupun secara internal di dalam perusahaan konsultan dan tim pelaksana pekerjaan. Koordinasi yang baik antara perusahaan konsultan dengan pemberi tugas sangat diperlukan, terutama dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal penting dan mendesak yang timbul dalam proses pekerjaan. Oleh sebab itu, kegiatan presentasi/diskusi laporan yang telah dijadwalkan juga diperlukan kegiatan konsultansi dan koordinasi yang intensif, khususnya antara tim pelaksana pekerjaan dengan pemberi tugas maupun dengan instansi terkait lainnya. Berikut ini struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara :

TIM TEKNIS KEMENKO PEREKONOMIAN

PT. SINERGI VISI UTAMA

Ketua Tim

Ahli Sosial Ekonomi

Ahli Hukum

LAPANGAN

Gambar. 3.2. Struktur Organisasi Pelaksanaan


Halaman III-8


3.10. Instrumen Penelitian DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH 1. Apa bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan PKBL. Bila menjawab belum ada kebijakan, Mengapa belum ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan PKBL dan Jika sudah ada kebijakan, bagaimana bentuk kebijakan dalam pengelolaan PKBL ?

2. Apakah ada lembaga khusus dalam Pemerintahan Daerah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan Program PKBL ?

3. Bagaimanakah mekanisme pengawasan Program PKBL selama ini ?

4. Bagaimanakah manfaat yang didapat oleh Pemerintah Daerah ?

5. Bagaimana bentuk koordinasinya antar instansi pemerintah dengan perusahaan dan masyarakat dalam program PKBL ?


Halaman III-9


6. Bagaimanakah kesesuaian program PKBL dari perusahaan di daerah dalam mendukung program-program pemerintah ?

7. Bagaimanakah penghargaan atau fasilitas bagi Perusahaan yang melaksanakan PKBL?

8. Bagaimanakah sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan PKBL?

9. Bagaimanakah pandangan Pemerintah Daerah apabila dana PKBL dikelola oleh Lembaga Dana Amanah ?

10. Bagaimana Daerah?

sebaiknya

pengelolaan


PKBL

menurut

Pemerintah

Halaman III-10


DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PERUSAHAAN BUMN 1. Bagaimana pelaksanaan PKBL selama ini di perusahaan Anda ?

2. Apa dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan PKBL diperusahaan Anda ?

3. Apakah Perusahaan anda melaksanakan CSR selain Program PKBL ?

4. Bagaimanakah bentuk program-program PKBL di perusahaan Anda ?

5. Bagaimana perusahaan Anda menentukan masyarakat mitra (sasaran) untuk pelaksanaan PKBL ?

6. Bagaimana mekanisme pendanaan PKBL di perusahaan Anda ?


Halaman III-11


7. Bagaimana dengan hasil pelaksanaan PKBL selama ini ?

8. Apakah Perusahaan bekerja sama dengan pihak ke 3 seperti yayasan atau ormas dalam pelaksanaan PKBL ?

9. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PKBL selama ini ?

10. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan PKBL di perusahaan Anda ?

11. Bagaimana pola hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PKBL selama ini ?

12. Bagaimana pendapat Anda bila dana PKBL dikelola oleh Lembaga Dana Amanah ?


Halaman III-12


DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT MITRA 1. Bagaimana mekanisme masyarakat memperoleh program PKBL dari Perusahaan ?

2. Bagaimana penentuan program PKBL dari perusahaan yang diberikan pada Masyarakat ?

3. Program PKBL apa saja yang telah diterima oleh Masyarakat ?

4. Bagaimana cara pelaksanaan program PKBL di Masyarakat ?

5. Bagaimana manfaat Program PKBL bagi Masyarakat ?

6. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan PKBL ?


Halaman III-13


7. Apakah ada kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah Daerah dalam Program PKBL ?

8. Bagaimana tanggungjawab masyarakat terhadap perusahaan dalam pelaksanaan Program PKBL ?

9. Bagaimana harapan masyarakat terhadap program PKBL ke depan?


Halaman III-14


Bab 4 Hasil Analisa

4.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) 4.1.1. Evaluasi Aspek Regulasi Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana dalam Pasal 88 ayat (1) mengamanatkan untuk setiap BUMN menjalankan Program PKBL, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjadi pedoman pelaksanaan PKBL tersebut.1 1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

BUMN

Nomor

:

PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 1

Diunduh dari http://bumn.go.id/produkhukum/48

BAB IV HASIL ANALISA

Halaman IV-1


4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER7/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan; 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan tentang PKBL sebenarnya didasarkan pada motivasi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari klausul menimbang huruf a. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 236 / MBU / 2003 disebutkan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan

dan

pertumbuhan

ekonomi

kerakyatan

serta

terciptanya

pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha

dan

pemberdayaan

masyarakat,

perlu

ditingkatkan

partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.


Halaman IV-2


Jika

dilihat

dari

Peraturan

Menteri

BUMN

No:

Per-

09/MBU/07/2015 sebagai kebijakan yang terakhir mengenai PKBL bisa dipahami yang dimaksud bahwa yang dimaksud Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.2 Sementara itu, secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

yang

dalam

kondisi

sekarang

tidak

mampu

untuk

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,

yakni

yang

bersifat

“people-centered,

participatory,

empowering, and sustainable. 3 Melalui dasar pemikiran inilah Program PKBL diluncurkan untuk sekiranya BUMN dapat ikut serta membantu proses pemberdayaan masyarakat melalui beberapa peraturan tersebut diatas. Namun substansi ini secara normatif kurang terwujud melalui sekian banyak aturan mengenai PKBL. Sejak KepMen Nomor Kep236/MBU/2003

hingga

09/MBU/07/2015.

yang

Dalam

terakhir

Peraturan

PerMen Menteri

BUMN BUMN

No:

Per-

No:

Per-

09/MBU/07/2015 misalnya, sebagai peraturan PKBL yang terakhir diatur secara umum mengenai: a.

Adanya kewajiban bagi Persero dan Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL.

b. Ketentuan tentang Mitra Binaan; c.

Kewajiban dari BUMN dan Mitra Binaan

2 Bandingkan dengan definisi dari Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep- 236 / MBU / 2003 yang sebagai peraturan PKBL yang pertama sejak diundangkan UU BUMN, disebutkan bahwa Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut : Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Disini ada perbedaan beberapa kata yaitu : pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN 3 Kartasasmita : 1996: 144 dalam http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/konsepdefinisi-dan-teori-pemberdayaan.html )


Halaman IV-3


d. Prosedur pelaksanaan PKBL; e.

Perhitungan jumlah dana penyaluran, prosentase jasa pinjaman;

f.

Ruang Lingkup penyaluran dana dan kegiatan PKBL;

g.

Penetapan dan Penggunaan serta Penyaluran dana PKBL;

h. Sistem Pengesahan Program dan Laporan; dan i.

Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan, dll.

Semua peraturan PKBL tersebut lebih banyak mengatur pada dataran teknis mengenai bagaimana BUMN menyalurkan dana pinjaman kepada Mitra Binaan. Seluruh isi ketentuan lebih difokuskan pada mekanisme penyaluran, perhitungan, sistem bunga dan biaya operasional serta penanganan kredit macet. Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi substansi dari asas kejelasan tujuan sebuah peraturan menjadi bias hanya menangani persoalan kredit keuangan. Artinya BUMN sebagai perusahaan yang mempunyai tujuan untuk ikut turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. (Pasal 2 ayat (1) huruf e. Undang Undang BUMN No 19 Tahun 2003), berubah fungsi menjadi unit bisnis sampingan selayaknya bank perkreditan rakyat atau koperasi simpan pinjam. Sedangkan, sebuah peraturan yang baik harus memenuhi asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yaitu: 4 Asas Kejelasan Tujuan , Yaitu bahwa jelasnya tujuan yang

a.

hendak dicapai melalui pembentukan undang undang yang bersangkutan b. Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat c.

Asas kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan

d. Asas dapat dilaksanakan yaitu bahwa ketentuan yang diatur dalam peraturan haruslah dapat dilaksanakan di lapangan. e.

Asas kedayagunaan dan asas keberhasilgunaan, yaitu bahwa peraturan harus mempunyai kemanfaatan

4

Jimly Asshidiqie, Perihal Undang Undang, Jakarta , Konstitusi Press, 2006, hal 205-206


Halaman IV-4


Asas kejelasan rumusan yaitu bahwa pengaturan suatu

f.

peraturan mempunyai tujuan yang jelas g.

Asas keterbukaan yaitu bahwa proses pembentukan peraturan haruslah terbuka dari masukan semua pihak.

Dari dasar asas diatas, setidaknya mengenai asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan, peraturan mengenai PKBL ini kurang tepat substansinya. Karena maksudnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, tetapi isinya lebih pada tata cara kegiatan simpan pinjam atau perkreditan kepada masyarakat. Kalau menurut pada acara cara pemberdayaan masyarakat menurut Bambang Sigit Subiyanto dari artikelnya yang berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat, ada beberapa tahap yaitu:

5

a. Sosialisasi Program Yaitu proses awal menjelaskan tujuan program yang akan dilaksanakan beserta dengan waktu pelaksanaan dan batas waktunya. b. Kajian Secara Partisipasif Yaitu proses melakukan pemetaaan sosial, potensi lokal, kajian kebijakan, kajian pasar dan lainnya bersama dengan masyarakat mitra. c. Lokakarya Hasil Kajian Dialog dan sharing hasil kajian yang sudah dilakukan secara partisipasif dan yang telah disepakati serta mendapatkan masukan dari masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dapat dijadikan

sebagai

dasar

dalam

merumuskan

program.

Perumusan Program secara partisipasif akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. d. Menjaring Aspirasi Masyarakat. Mengakomodasi aspirasi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha terhadap program yang di jalankan. Menentukan skala

5 Bambang Sigit Subiyanto, Strategi Pemberdayaan Masyarakat diunduh dari http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-strategi-pemberdayaan-masyarakat.html


Halaman IV-5


prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalahmasalah yang dihadapi oleh mereka. e. Perumusan Renstra dan Perangkat Tim Pelaksana Serta Badan Pengawas. Adanya Renstra merupakan jaminan keberlanjutan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Tim pelaksana

dibentuk

mendorong

dari

partisipasi.

unsur

Badan

masyarakat yang pengawas

intinya

bertugas

untuk

melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program dapat transparan dan akuntable. f. Pelaksanaan Program (AKSI) Bila program kerja sudah terumuskan dan kelompok sudah terbentuk, maka rencana aksi komunitas harus sudah bisa dilaksanakan. Mekanisme atau aturan-aturan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dirumuskan bersama dengan masyarakat. Pengelolaan kegiatan dan keberlanjutan program menjadi tanggung jawab bersama. g. Monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan penting untuk menunjang keberhasilan dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program yang sedang dan telah dilaksanakan. Monitoring dapat dilakukan dengan dua cara yakni : monitoring internal dan monitoring eksternal. h. Laporan Dan Dokumen Laporan dibuat berisi seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan laporan penggunaan dananya. Dokumen laporan akhir sebaiknya juga didesain untuk dokumen pembelajaran proses pemberdayaan yang sudah dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan untuk program selanjutnya.


Halaman IV-6


Jika rumusan diatas bisa dijadikan rujukan, maka setidaknya pasal pasal dalam peraturan PKBL memuat hal hal tersebut selain dari sekedar perhitungan angka angka pinjaman saja. Proses pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan perlu sekiranya dituliskan secara rinci sebagai pedoman pelaksanaan PKBL. Khusus mengenai Bina Lingkungan, ada tersirat bentuk bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan, selain dari bantuan korban bencana alam; b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; c. Bantuan peningkatan kesehatan; d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana ibadah; f. Bantuan pelestarian alam; g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.Namun hal ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai pedoman dan teknisnya. Program BL juga dibatasi dari sisi jumlah dana yang disalurkan hanya 20 % dari jumlah dana Program Kemitraan.6 Artinya, kebijakan mengenai program PKBL secara tekstual memang diperuntukkan untuk mengatur penyaluran pinjaman dana dari BUMN kepada Mitra Binaan dalam bentuk kredit ringan. Hal ini juga Nampak ditegaskan secara pengelolaan , bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL dengan menunjuk salah

seorang

pejabat

setingkat

di

bawah

Direksi

penanggungjawab Unit Program Kemitraan dan Program BL.

sebagai 7

Dimana

unit ini mempunyai tugas selayaknya lembaga penyalur dana pinjaman , seperti halnya : menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang ditetapkan oleh Direksi; menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon

6 PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 Pasal 9 ayat (4) disebutkan alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. 7 Lihat pasal 5 dan 10 ayat (2) PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015


Halaman IV-7


Mitra Binaan; menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat; melakukan

pemantauan

dan pembinaan

terhadap

Mitra

Binaan;

mengadministrasikan kegiatan pembinaan; melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL; menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri. Dari rangkaian kewajiban tersebut diatas, jelas telah menjadikan Program PKBL menjadi bagian (core business) dari BUMN dalam bentuk penyaluran

dana.

Artinya,

selain

menjalankan

kegiatan

usaha

dibidangnya, BUMN mendapatkan kewajiban menjalankan bisnis lainnya yaitu PKBL tersebut. Dari sisi operasional hal ini sering menemui hambatan karena pola bisnis yang berbeda tersebut. Seperti hasil penelitian dari Universitas Lampung, bahwa ada beberapa kendala internal perusahaan dalam pelaksanaan PKBL oleh BUMN, yaitu: a.

8

Pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM dan Bina Lingkungan oleh Perusahaan belum dapat dilakukan secara berkesinambungan.

b. Perusahaan belum memiliki bagian khusus PKBL di Distrik/Unit Usaha, sehingga tugas bagian PKBL dikerjakan oleh bagian SDM dan Umum di Distrik/Unit Usaha, menyebabkan pelaksanaan program PKBL tidak efektif dan belum fokus karena masih merangkap bidang-bidang tugas lainnya. c.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum maksimal dilaksanakan oleh perusahaan hal ini disebabkan karena lokasi Mitra Binaan dan banyaknya pekerjaan menyebabkan tugas petugas PKBL untuk menagih pinjaman modal, memonitoring, dan mengevaluasi menjadi terhambat.

8 Muhammad Fadhil Alaydrus, Eman Eddy Patra dan Ati Yuniati, Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN PTPN VII (PERSERO) Di Bandar Lampung , Fakultas Hukum Universitas Lampung diunduh dari download.portalgaruda.org/article.php?... PELAKSANAAN%20PROGRAM


Halaman IV-8


Ivana (BUMN Track, 2011) mencatat kredit macet atau non performing loan (NPL) menjadi sangat tinggi, karena tidak semua BUMN memiliki kemampuan seperti perbankan dalam menilai UKM yang layak untuk dibiayai. BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini dikarenakan

manajemen

BUMN

tidak

disiapkan

untuk

membina

pengusaha kecil dan mikro yang begitu rumit, apalagi massal. Tingkat pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil, berpengaruh pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan selanjutnya yang akan terganggu atau dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha.9 Selain itu, secara normatif program ini dapat menjadi persoalan , jika kegiatan Program Kemitraan tersebut seperti halnya kegiatan koperasi simpan pinjam atau lembaga perkreditan. Karena bentuk usaha tersebut memerlukan perizinan khusus dan sistem pertanggungjawaban yang khusus pula. Bagi BUMN yang bisnis utamanya sebagai Bank tentunya tidak menjadi persoalan, namun akan menimbulkan masalah jika BUMN tersebut bukan Bank atau lembaga pembiayaan non Bank. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan semacam ini perlu mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Jika memang PKBL dimaksudkan seperti halnya lembaga pembiayaan, maka alangkah baiknya di salurkan melalui lembaga yang khusus menangani dan mempunyai perizinan seperti halnya lembaga pembiayaan. Selain itu, status uang yang disalurkan juga akan menimbulkan persoalan. Dalam peraturan PKBL hanya disebutkan bahwa dana PKBL bersumber dari “penyisihan laba bersih setelah pajak”, Jika dilihat dari kondisi dana tersebut sebagai laba, maka uang tersebut adalah Uang Milik pemegang saham , notabenenya adalah uang negara.

9 Anggri Nastiti , Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Malang), Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya


Halaman IV-9


Tetapi ada pendapat lain dari Nindyo Pramono bahwa keuntungan setelah pajak adalah laba bersih perusahaan, yang nantinya akan ditentukan dalam RUPS tentang pembagiannya. Pembagian tersebut bisa saja tidak seluruhnya menjadi deviden, tapi juga ada yang dimasukkan kembali ke dalam perusahaan sebagai penambahan modal (capital gain) , bonus bonus dan juga bentuk pembayaran lainnya. Artinya yang kembali ke sebagai uang negara hanya yang dinyatakan sebagai deviden.

10

Namun jika disebutkan telah “disisihkan”, maka dana tersebut menjadi tidak jelas. Apakah tetap menjadi uang negara atau tetap menjadi uang

perusahaan

(BUMN).

Status

hukum

dana

tersebut

akan

menentukan sistem penggunaan dan sistem pertanggungjawabannya. Ketidakjelasan ini akan memunculkan persoalan dan perdebatan, bahkan intervensi pihak pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam peraturan PKBL, mengenai status kepemilikan dana tersebut. Jika mengacu pada Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam pasal 2 disebutkan: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a.

hak

negara

untuk

memungut

pajak,

mengeluarkan

dan

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c.

Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara; e.

Penerimaan Daerah;

f.

Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

10

Nindyo Pramono, Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal ( Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013)

hal 73-112


Halaman IV-10


g.

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Sementara itu Menurut Arifin P Soeria Atmadja bahwa pengertian keuangan negara meliputi APBN,APBD Unit Unit Usaha Milik Negara, Namun jika dalam arti sempit keuangan negara hanyalah APBN/D.11 Sedangkan Menurut Sudarmin, yang dimaksud keuangan negara adalah termasuk kekayaan negara yang dipisahkan seperti yang dikuasai BUMN dan kekayaan yang disertakan dalam perusahaan perusahaan swasta.

12

Jika konsep ini yang digunakan, maka seluruh proses sistem penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui mekanisme keuangan negara. Disisi lain, BUMN adalah perusahaan Perseroan Terbatas, dimana status hukumnya adalah perusahaan badan hukum. Dari teori Badan Hukum, Perseroan adalah subyek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban (Rechtspersoon betaken dragger van rechten en plichten.)13 Dalam konsep ini, Badan Hukum dapat memiliki kekayaan yang terpisah dari

pemegang

saham

serta

pihak

mempertanggungjawabkan

semua

yang

perbuatan

mandiri

dalam

hukumnya.14

Dengan

kedudukan seperti ini, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN bertindak sebagai subyek hukum privat, bukan sebagai lembaga eksekutif negara. Sehingga semua persoalan mengenai tindakan Perseroan (BUMN) harus dilakukan dalam proses keper dataan, bukan dengan mekanisme hukum

publik.15

Dari

sini,

maka

seluruh

proses

mengenai

pertanggungjawaban keuangan adalah mekanisme perusahaan, bukan mekanisme keuangan negara.

11

Yadiman, Hukum Keuangan Negara, Agro Trading Publisher 2012 , hal 2 Ibid. 13 Sulistyowati, Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang , Fakultas Hukum , Universitas Gajah MAda, 17 November 2015, hal 5 14 Lihat Bagian Kesatu mengenai Modal dan Bagian Kedua mengenai Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 15 Rudhi Prasetyo, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung , Citra Aditya Bakti : 2001, hlm 97 12


Halaman IV-11


Namun demikian, jika peraturan PKBL tersebut dipahami dan dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian bantuan kredit kepada mitra pelaku Usaha Kecil , maka dapat di lihat perkembangan kebijakan PKBL tersebut sejak tahun 2003 hingga 2007. Hal yang akan dikaji mengenai: (a) Pengertian; (b) Sumber dana dan Besaran, Penggunaan, Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu; (c) Unit pengelola dan Tugasnya; (d) Kriteria Mitra Binaan; (e) Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan; dan (f ) Sistem Perencanaan dan Pelaporan. Untuk lebih memudahkan dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:

a. Pengertian Kebijakan PKBL KEP-236/MBU/2003

Pengertian Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PER-05/MBU/2007

Pengertian sama

PER-20/MBU/2012

Tidak disebutkan

PER-5/ MBU/ 2013

Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013 PER-08/MBU/2013

Tidak disebutkan Program Kemitraan; Sama Program BL; ...... Pemanfaatan dana BUMN.

PER-07/MBU/05/2015

Program Kemitraan; Sama Program BL; ...... sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN

PER-09/MBU/07/2015

Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri (tidak disebutkan lagi mengenai pemanfaatan laba BUMN) Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN (tidak disebutkan lagi mengenai pemanfaatan laba BUMN)


Halaman IV-12


Tidak disebutkannya pemanfaatan laba BUMN dalam kebijakan yang terakhir dimaksudkan adanya perluasan sumber dana untuk program PKBL yaitu sumber lain yang sah. Antara PERMEN Nomor: PER-O7/MBU/2015 hampir sama dengan PERMEN Nomor: PER-05/MBU/2007, hanya saja keduanya memiliki tiga poin perbedaan. Pertama, sumber dana PKBL dapat berasal dari penyisihan sebagian laba dan sumber lain yang sah. Kedua, besarnya dana yang disisihkan ditetapkan oleh Menteri/RUPS. Ketiga, kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut Program Kemitraan adalah memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP 2,5 M.

16

b. Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu Kebijakan PKBL KEP-236/MBU/2003

Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu Sumber Dana dan Besaran Dana Program Kemitraan a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen); b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. Penggunaan Bunga Pinjaman; Tidak disebutkan

Biaya Operasional Program Kemitraan Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 70% (tujuh puluh persen) Program BL maksimal 3% (tiga persen)

(http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-tiga-perubahan-dipermen-pkbl-2015#sthash.GENOjmqF.dpuf) 16


Halaman IV-13


Kebijakan PKBL

Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu Jangka Waktu a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu; b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tigaratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tigaratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.


Halaman IV-14


Kebijakan PKBL PER-05/MBU/2007

Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu Sumber dana dan Besaran Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL Penggunaan Bunga Pinjaman Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50). Biaya Operasional Program Kemitraan; Tidak disebutkan Program BL; maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan. Jangka Waktu Berbeda pada banyaknya hari a. Lancar, adalah tepat waktu atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo b. Kurang lancar, 30-180 hari c. Diragukan, 180-270 hari d. Macet, melampaui 270

PER-20/MBU/2012

Tidak disebutkan

PER-5/ MBU/ 2013

Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013

Tidak disebutkan


Halaman IV-15


Kebijakan PKBL PER-08/MBU/2013

Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu Sumber dana dan Besaran; maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan BUMN yang tidak ada laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu ari laba bersih. Penggunaan Bunga Pinjaman; tidak disebutkan Biaya Operasional; Tidak disebutkan Jangka Waktu; tidak disebutkan

PER-07/MBU/05/2015

Sumber dana dan Besaran; sebagian laba setelah pajak, besar tidak disebutkan. Penggunaan Bunga Pinjaman; tidak disebutkan Biaya Operasional; sama Jangka Waktu; sama

PER-09/MBU/07/2015

Sumber dana dan Besaran; maksimum 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) Penggunaan Bunga Pinjaman; sama Biaya Operasional; menjadi beban BUMN Pembina Jangka Waktu; sama

Dari uraian kebijakan kebijakan PKBL diatas ada beberapa perubahan dari Sumber dana, bunga pinjaman, batas waktu pinjaman, besaran dana yang disalurkan dan biaya operasional.

c. Unit pengelola dan Tugasnya Kebijakan PKBL KEP-236/MBU/2003

Unit pengelola BUMN Pembina Unit Program Kemitraan dan Program BL

PER-05/MBU/2007

Unit Pengelola BUMN Pembina . (BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.)


Halaman IV-16


Kebijakan PKBL

Unit pengelola Tugas Unit Pengelola BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing. Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina; b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan; c. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya. BUMN Penyalur BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran. Lembaga Penyalur Adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran. Lembaga Penyalur adalah lembaga pendiriannya memiliki landasan hukum.


keuangan

mikro

Halaman IV-17

yang


Kebijakan PKBL

Unit pengelola

PER-20/MBU/2012

Sama

PER-5/ MBU/ 2013

Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013

Tidak disebutkan

PER-08/MBU/2013

Sama

PER-07/MBU/05/2015 PER-09/MBU/07/2015

Sama Koordinator BUMN Pembina dihapus BUMN Penyalur dihapus Lembaga Penyalur dihapus

Dari uraian diatas, dapat dilihat mengenai Unit Pengelola PKBL yang akhirnya menjadi tanggung jawab masing masing BUMN Pembina.

d. Kriteria Mitra Binaan Kebijakan PKBL KEP-236/MBU/2003

Kriteria Mitra Kriteria Mitra a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Milik Warga Negara Indonesia; c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

PER-05/MBU/2007

Sama

PER-20/MBU/2012

Tidak disebutkan

PER-5/ MBU/ 2013

Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013

Tidak disebutkan


Halaman IV-18


Kebijakan PKBL

Kriteria Mitra

PER-08/MBU/2013 PER-07/MBU/05/2015

Tidak disebutkan Kriteria Mitra Kekayaan bersih maksimal 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

PER-09/MBU/07/2015

Sama

Ada perubahan kriteria Mitra Binaan penerimaan dari besarnya asset dan kekayaannya. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari Departemen UMKM dan Koperasi.

e.

Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan

Kebijakan PKBL KEP-236/MBU/2003

Kewajiban Mitra (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur; (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina. Tata Cara Pengelolaan Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan : Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut: 1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca 7) atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 8) Rencana usaha dan kebutuhan dana.


Halaman IV-19


Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan

Kebijakan PKBL

Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina: a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat; b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan. PER-05/MBU/2007

Kewajiban Mitra Sama Tata Cara Pengelolaan Tidak disebutkan

PER-20/MBU/2012

Tidak disebutkan

PER-5/ MBU/ 2013

Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013

Tidak disebutkan

PER-08/MBU/2013

Tidak disebutkan

PER-07/MBU/05/2015

Sama

PER-09/MBU/07/2015

Kewajiban Mitra: a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina (tidak ada BUMN Penyalur); b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina; c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Dari ketentuan diatas, tidak lagi disebutkan BUMN Penyalur. Artian semua menjadi tanggung jawab masing masing BUMN sebagai Pembina.


Halaman IV-20


f.

Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Kebijakan PKBL KEP-236/MBU/2003

Sistem Perencanaan dan Pelaporan (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL; (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekurang-kurangnya memuat : a. Realisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan; b. Realisasi anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Perhitungan Pendapatan dan Beban Program Kemitraan; d. Neraca Program Kemitraan; e. Perkembangan usaha Mitra Binaan; f. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

PER-05/MBU/2007

Sama, tetapi tidak ada materi apa saja yang dimuat Serta tidak ada susunan tatacara pelaporan

PER-20/MBU/2012

Tidak disebutkan

PER-5/ MBU/ 2013

Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013

Tidak disebutkan

PER-08/MBU/2013

Tidak disebutkan

PER-07/MBU/05/2015

Sama

PER-09/MBU/07/2015

Sama

Mengenai Sistem Perencanaan dan Pelaporan tidak ada perubahan dari kebijakan awal hingga yang terakhir.

4.1.2. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PKBL merupakan program pembinaan dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Sumber pendanaan program PKBL berasal dari penyisihan laba setelah pajak, maksimal 2 persen: Jasa administrasi pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dan Program Kemitraan/Program Bina


Halaman IV-21


Lingkungan; Pelimpahan dana Program Kemitraan dan BUMN lain, jika ada. BUMN sebagai korporasi yang mengemban beberapa amanat dan peran

sekaligus

idealnya

harus

terlibat

dalam

pengembangan

masyarakat, memiliki kepedulian dan berbagi dengan masyarakat. Jadi peran BUMN tidak hanya sebagai mesin penghasil uang bagi pemerintah. Persoalan yang dihadapi BUMN ketika hendak melaksanakan peran sosialnya untuk memajukan lingkungan antara lain belum adanya konvergensi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah dengan

BUMN

penyelenggaraan

PKBL.

Tumpang

tindih

tersebut

berpotensi mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya pembangunan. Selain itu ada kemungkinan adanya oknum “mitra binaan nakal” dan “calo program bantuan” masih dapat ditemui dalam pelaksanaan PKBL. Dari fenomena tersebut PT. Telkom, Tbk berinisiatif membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKBL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun Pembina dan Pelaksana PKBL. Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat menghindari tumpangtindihnya penanganan PKBL antara penyelenggaraan PKBL dengan perusahaan, maupun antara perusahaan dengan Pemerintah. Secara umum, program PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN memiliki kerangka pemikiran yang mencakup bahwa dana PKBL merupakan proses pinjaman dari BUMN kepada pelaku usaha dimana pinjaman tersebut diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan usaha. Selain itu dana PKBL juga ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, baik bagi BUMN maupun penerima pinjaman yang diharapkan dalam penyalurannya

lebih

efektif.

Dana

PKBL

ini

diharapkan

dapat

meningkatkan citra perusahaan dan sebagai tanggungjawab sosial dan lingkungan.


Halaman IV-22


a.

Potensi dan Maksud PKBL Potensi dana PKBL yang berasal dari BUMN apabila dikelola

secara baik dan disalurkan dengan tepat sasaran, akan memberikan dampak

yang

besar

pada

perkembangan

usaha

kecil

dan

pemberdayaan masyarakat. PKBL di lingkungan BUMN ditujukan untuk mendukung dan mendorong UKM menjadi mitra binaan. Hal tersebut

selanjutnya

akan

memudahkan

UKM

mendapatkan

pinjaman lunak. Dalam hal pengajuan pinjaman atau bantuan dana kemitraan dari BUMN, ada mekanisme dalam pengajuannya. Dari publikasi PT. Telkom, Tbk, mekanisme pengajuan pinjaman program kemitraan ada tujuh langkah, yaitu:


Halaman IV-23


Selain sebagai program kemitraan, dana PKBL juga ditujukan untuk program bina lingkungan. Ada enam langkah dalam pengajuan dana bina lingkungan, terutama di PT. Telkom, Tbk, mulai proposal pengajuan dana bina lingkungan sampai dengan dana tersebut dicairkan. Adapun mekanisme pengajuan bantuan program bina lingkungan di PT. Telkom Tbk adalah sebagai berikut:


Halaman IV-24


Program pembinaan usaha kecil yang dilaksanakan BUMN bertujuan menjadikan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta dapat menjadi usaha menengah yang bankable. Pola kemitraan tersebut dapat dijalankan dalam empat cara. Pertama, pembinaan secara langsung, dimana BUMN langsung menyalurkan pinjaman dan melakukan pembinaan teknis pada mitra binaan. Kedua, kerja sama antar BUMN, yaitu BUMN memberikan pinjaman modal kerja pada mitra binaan BUMN lainnya, sementara BUMN yang mitra binaannya memperoleh pinjaman yang bertindak sebagai penjamin atas kredit yang diterima mitra binaannya. Ketiga, kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan, baik dalam bentuk channeling maupun executing. Keempat, pola satuan kerja. Dalam hal ini BUMN bersama Pemda membentuk satuan kerja yang bertugas melakukan inventarisasi, menyeleksi dan mengusulkan usaha kecil yang berhak memperoleh pinjaman.

PKBL yang disalurkan oleh BUMN pada dasarnya adalah untuk membantu pengembangan usaha kecil dan untuk melakukan bina lingkungan atas kegiatan yang dilakukan oleh BUMN yang berdampak pada masyarakat sekitarnya. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;


Halaman IV-25


c. Beban Pembinaan : 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi,

dan

hal-hal

lain

yang

menyangkut

peningkatan

produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Selain itu Program Bina Lingkungan juga ditujukan untuk beberapa aspek, yaitu : 1) Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam;

7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan


Halaman IV-26


b.

Permasalahan dari Aspek Pelaksanaan PKBL Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kapasitas SDM yang ada dilingkungan BUMN dalam

melakukan

pengembangan

penyaluran,

UMKM

yang

pendampingan,

memperoleh

dana

dan PKBL.

Beberapa BUMN yang mengalami kesulitan dalam mengelola Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL) dari Kementerian dengan alasan tidak memiliki kompetensi membina pengusaha kecil diantaranya adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pusri (Persero). Kesulitan dan keterbatasan ini mengakibatkan kurang optimalnya penyaluran dana Program Kemitraan serta dalam pelaporannya. Selain juga masih ada juga BUMN yang mampu melaksanakan PKBL dalam bentuk pengembangan usaha, yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Namun demikian sekecil apapun permasalahan tersebut, intinya adalah bahwa ada kesulitan dan kendala BUMN dalam penyaluran dan


Halaman IV-27


pengembangan usaha kecil dalam dana PKBL ini. Permasalahan ini

perlu

diatasi

menangani

dengan

permasalahan

melibatkan dalam

pihak

ketiga

pelaksanaan

yang

PKBL

ini.

Lembaga ini terlibat dalam hal : a. penilaian mengenai usaha kecil yang layak dan perlu dibiayai (feasible) b. bentuk pembiayaan dan penggunaan dana, misalnya untuk modal kerja atau untuk pengembangan usaha c. pengelolaan manajemen dan pemasaran dalam rangka pengembangan usaha d. pelaporan keuangan dan pengembalian pinjaman dana PKBL e. konsep pengembangan usaha dan model pengguliran dana PKBL kepada usaha lain yang ada disekitarnya. Lembaga pengelola dana PKBL ini dapat berupa lembaga pemerintah maupun kumpulan stakeholder yang terlibat pada pengembangan usaha.

2. Perusahaan

BUMN

yang

menyalurkan

dana

Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya bertindak sebagai sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman yang harus

dikembalikan

sekaligus

dengan

tingkat

bunga

tertentu, meskipun kadang pinjaman ini bersifat lunak (soft loan). Kondisi ini artinya adalah bahwa dana PKBL tidak sepenuhnya sebagai dana yang membantu usaha kecil dalam pengembangannya

karena

ada

unsur

komersial

dalam

pelaksanaannya. BUMN disibukkan dengan urusan laporan keuangan dan pemantauan pengembangan usaha mitra binaan yang diberi bantuan dana. Selain itu dari sisi mitra binaan, juga memiliki kewajiban sebagaimana debitur di lembaga keuangan lainnya, yaitu berupa :


Halaman IV-28


a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina; b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina; c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik

kepada

BUMN

Pembina

sesuai

dengan

perjanjian. Adapun bunga atau yang disebut dengan jasa administrasi, misalnya yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah sebagai berikut:

No

Jumlah pinjaman yang diberikan

Jasa Administrasi/thn

1

s/d Rp. 10.000.000

6%

2

> Rp. 10.000.000 s/d Rp. 30.000.000

6%

3

> Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000

6%

4

> Rp. 50.000.000

6%

Besarnya Jasa Administrasi Pinjaman Dana Program Kemitraan per Tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri (PER MEN-05 BAB IV Pasal.12 ayat(3) 3. PKBL

dalam

penyalurannya

dan

dalam

pertanggungjawabannya belum optimal karena keterbatasan kemampuan dalam pelaporan keuangan negara juga belum sesuai. Perbedaan yang besar antara core business dari BUMN dengan jenis usaha yang diberikan dana PKBL sehingga BUMN tidak optimal dalam penyaluran dan pengembangan usaha tersebut. Masalah BKPL yang utama adalah pengelolaan dana yang tak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara, terutama

perencanaan


anggaran

sehingga

menyebabkan

Halaman IV-29


indikasi dan potensi kerugian. Bahkan dana PKBL ini tak terserap secara maksimal. Penemuan BPK menunjukkan bahwa dana PKBL tahun 2014 sebesar Rp 1,43 triliun masih bersisa sebanyak Rp 193,44 miliar dari total 23 program PKBL yang di audit oleh BPK. Kendati demikian, BPK kemungkinan masih bisa menyelamatkan dana PKBL sebesar Rp 14,22 miliar. Namun, BPK juga menemukan adanya indikasi kerugian negara pada program cetak sawah sebesar Rp 208,68 miliar, program pembibitan

sapi

sebesar

Rp

1,45

miliar,

dan

program

pengembangan sorgum sebesar Rp 1,68 miliar. 4. Dalam hal persyaratan usaha kecil yang dibiayai dari dana PKBL, ada persyaratan bahwa usaha kecil yang menjadi mitra usaha

mensyaratkan

belum

memenuhi

persyaratan

perbankan (non bankable). Hal ini berdampak pada resiko dana yang diberikan kepada usaha kecil sulit untuk dikembalikan. Usaha kecil yang belum dibiayai oleh perbankan mungkin saja belum layak dibiayai dari dana pihak ketiga sehingga bila usaha kecil ini dibiayai oleh dana PKBL, maka resikonya adalah bahwa usaha kecil ini memungkinkan untuk tidak dengan mudah dikembangkan yang pada akhirnya menjadi resiko dalam pengembalian dana PKBL. 5. PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi oleh

Kementerian

BUMN,

tetapi

untuk

penyalurannya

diserahkan kepada masing-masing BUMN. Di masing-masing BUMN ada kepala bidang PKBL khusus, pertimbangan layak atau tidaknya ajuan dari masyarakat ditentukan oleh tim tersebut dan disetujui oleh Dirut BUMN yang bersangkutan. Di sinilah permasalahan dimulai. Seringkali dana PKBL diarahkan kepada para penerima yang sudah diatur oleh tim, atau orang terdekat tim, sehingga dari tahun ke tahun penerimanya di banyak kasus itu-itu saja.


Halaman IV-30


6. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan riilnya. Hal ini berpotensi merugikan negara, karena PKBL diambil dari laba bersih setelah pajak, dengannya mempengaruhi besarnya dividen yang harus disetor ke negara. Beda lagi cerita kalau memang betul-betul disalurkan sebagaimana mestinya seperti tertera dalam laporan. Dibuat laporan yang bagus-bagus, tetapi tidak sama pada prakteknya. Perlu didesak keterlibatan audit BPK atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN dalam upaya menelusuri dugaan kasus seperti ini. 7. Besaran Dana PKBL Sejak tahun 2006, jumlah dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang tersalurkan sebesar Rp 1 triliun dengan jumlah mitra binaan 388.421 UKM. Sementara pada April 2007 lalu sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berskala besar menyatakan menyisihkan dana total sebesar Rp1,6 triliun untuk membantu pembinaan serta pengembangan UKM dan koperasi. Dana pembinaan tersebut bersumber dari keuntungan yang diraih dimana besarnya bervariasi. Bagi BUMN yang menyalurkan secara langsung pinjaman, tentunya pelaku usaha bisa langsung mencoba mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan terkait. Rata-rata perusahaan mensyaratkan kelengkapan latar belakang serta prospek usaha secara ringkas dan sederhana. Ada yang menyaratkan usaha yang telah berjalan selama 1 tahun, ada pula yang 2 tahun. Tentunya disertai dengan laporan keuangan selama menjalankan usaha tersebut. Disamping juga membuat rencana penggunaan dana serta proyeksi usaha dengan adanya penyaluran dana tersebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program sosial perusahaan BUMN sebagai amanat dari Undangundang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pada


Halaman IV-31


Pasal

88

UU

menyisihkan

BUMN menyebutkan bahwa sebagian

laba

bersihnya

BUMN dapat

untuk

keperluan

pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL. Jika dalam UU BUMN digunakan kata “dapat” (bersifat kondisional), maka dalam Permen BUMN digunakan kata “wajib” : Persero dan Perum wajib melaksanakan PKBL. Adapun sumber dana PKBL diambil dari laba setelah pajak sebesar maksimal 2 %.(harja saputra,2015). Tujuan PKBL adalah diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar

wilayah

BUMN

sebagai

tanggung

jawab

sosial

perusahaan. Laba seluruh BUMN untuk tahun 2010 mencapai 85 Trilyun. Berarti ada dana PKBL sebesar 1.7 Trilyun (bahkan menurut laporan dari Menteri BUMN sebesar 2.6 Trilyun) yang harus disalurkan kepada masyarakat, yang dengannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga

kerja,

pembangunan

infrastruktur

sosial,

dan

sebagainya. Namun, terdapat beberapa titik masalah yang diduga melibatkan orang yang mengambil manfaat pribadi dari dana PKBL yang ada di masing-masing BUMN, sehingga penyaluran PKBL masih belum mampu mencapai harapan tersebut secara maksimal.


Halaman IV-32


4.2. Konsep Alternatif Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Baik Dari Aspek Kelembagaan Program

Kemitraan

dan

Program

Bina

Lingkungan

yang

dilaksanakan oleh Unit Program Kemitraan dan Program BL. Unit Program Kemitraan dan Program BL merupakan organ BUMN, dengan beban anggaran terpisah.

CSR Berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana Seluruh Indonesia

Berdasarkan

tabel

tersebut diatas

maka

pelaksanaan CSR

umumnya dilaksanakan secara langsung, atau dilakukan melalui Yayasan

Perusahaan,

Bermitra

dengan

Lembaga

Sosial

maupun

pembentukan Konsorsium. Apa yang dilakukan oleh BUMN masuk dalam kategori Langsung meskipun terdapat pula yang melakukan kemitraan dengan Lembaga Sosial untuk melakukan kegiatan PKBL. Pendanaan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diperoleh dari, Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan, Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya; Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan; Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan Sumber lain yang sah. Pengelolaan

dana

Program

Kemitraan

dan

Program

Bina

Lingkungan perlu dipertimbangkan untuk di tempatkan dalam lembaga tersendiri yang bukan merupakan bagian dari BUMN, sehingga Unit Program Kemitraan dan Program BL dikembangkan menjadi lembaga mandiri yang mengelola dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Lembaga ini menjelma menjadi Lembaga Dana Amanah, yang secara khusus mengelola dana Program Kemitraan dan Program BL.


Halaman IV-33


Kelembagaan Dana Amanah dapat menyerupai Kelembagaan Lembaga Wali Amanah atau dalam bentuk Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Wali Amanah melaksanakan fungsi sebagai instrumen pendanaan dirancang untuk menampung kontribusi dan partisipasi pihak swasta, publik, hibah asing yang semuanya merupakan pelengkap bagi pendanaan program-program pembangunan. Apabila dana amanah menggunakan pola lembaga wali amanah atau Lembaga

Dana

Amanah

Pemberdayaan

Masyarakat,

maka

pelaksanaannya memperhatikan sistem perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

evaluasi

program,

serta

sistem

manajemen keuangan

termasuk anggaran, akuntansi, laporan keuangan, dan audit atas pertanggungjawaban keuangan. Melalui Kemitraan

pemisahan

dan

Program

kelembagaan Bina

pengelolaan

Lingkungan,

maka

unit

Program

segala

proses

pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi perhitungan terhadap kesehatan keuangan BUMN. Hal ini akan memudahkan BUMN tetap fokus pada bisnis utamanya, tanpa harus memaksakan program Kemitraan yang harus selalu berhasil dan menekankan pengembalian dana pinjaman bagi mitra binaan. Kriteria

yang

harus

terpenuhi

antara

lain:

meningkatnya

keharmonisan dan menurunkan potensi konflik dengan masyarakat; meningkatnya

kepedulian

masyarakat

dalam

menjaga

aset-aset

perusahaan sehingga tetap terpelihara; aktivitas operasional menjadi kondusif; adanya peningkatan kemandirian dan pemahaman pengelolaan lingkungan; adanya peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4.2.1. Konsep Kepemilikan Lembaga Dana Amanah Kepemilikan Lembaga Dana Amanah merupakan isu penting untuk memastikan pelaksanaan program PKBL berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelembagaan Lembaga Dana Amanah apakah menjadi lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah yang menjadikan lembaga tersebut merupakan lembaga yang terikat dengan sistem pengelolaan keuangan negara atau dibentuk sebagai lembaga swasta, yang berbadan hukum.


Halaman IV-34


Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah dan menjadi lembaga yang terikat dengan sistem keuangan negara memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yang terukur sesuai

dengan

standar

akuntansi

pemerintah.

Dari

sisi

pertanggungjawaban keuangan, ada kepastian terhadap pelaporan keuangan, namun memunculkan kelemahan yang selama ini ada, yaitu pelaporan menjadi beban administrasi yang menyebabkan terganggunya upaya

pemberdayaan

masyarakat,

akibat

banyaknya

laporan

administratif keuangan yang harus dilakukan. Apabila bentuknya swasta, maka perlu memastikan apakah dana yang ditempatkan oleh BUMN dalam Lembaga Dana Amanah tersebut masih disebut sebagai uang negara atau tidak. Hal ini penting terkait dengan

mekanisme

pertanggungjawaban

terhadap

dana

Amanah

tersebut. Sebagai contoh terdapat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 yang menyatakan “Alokasi laba BUMN untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola secara ekstrakomptable mengurangi Hak Negara atas kekayaan BUMN minimal sebesar Rp9,13 triliun dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana PKBL”. Hal ini tentu menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya proses pelaporan

yang

bersifat

administratif

serta

berdampak

pada

pengembangan kegiatan. Berkenaan dengan hal ini terdapat perbedaan antara ahli hukum ekonomi atau bisnis dengan ahli hukum administrasi negara. Ahli hukum ekonomi atau bisnis seperti Erman Rajagukguk berpendapat apabila suatu lembaga yang dibentuk pemerintah diberikan status badan hukum maka terjadi pemisahan keuangan negara, sehingga segala keuangan badan hukum tersebut baik berbentuk perum maupun persero bukanlah kekayaan negara. Bila mengikuti pola pikir demikian maka terhadap badan hukum yang dibentuk pemerintah maupun dalam bentuk swasta (Perkumpulan, Yayasan atau Perseroan Terbatas) maka keuangan yang ditempatkan

bukanlah

merupakan

pengelolaan

keuangan

dapat

keuangan

dilakukan

negara,

sesuai

sehingga

dengan

arah

pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.


Halaman IV-35


Apabila pembentukan lembaga Dana Amanah ini menggunakan peraturan pemerintah, maka setiap pembentukan Dana Amanah akan melalui proses birokrasi yang cukup panjang dan lama, hal ini menjadikan

pelaksanaan

kegiatan

PKBL

dapat

terhambat.

Maka

pembentukan lembaga Dana Amanah sebagai lembaga mandiri yang bersifat swasta merupakan alternatif terbaik, kecuali pembentukan Dana Amanah dilakukan dalam bentuk terpusat, dan menampung seluruh dana yang ditempatkan oleh berbagai BUMN. Pertanggungjawaban terhadap dana Amanah tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang bertanggungjawab, sesuai dengan pedoman pelaporan menurut persyaratan Akuntansi yang ditetapkan dalam pedoman. Sebagai contoh Pedoman Akuntansi PKBL, yang selama ini telah berjalan.

4.2.2. Bentuk Lembaga Dana Amanah Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah maka sifatnya haruslah menjadi lembaga yang tunggal, memiliki perwakilan di setiap daerah yang melingkupi wilayah kerja suatu BUMN. Melalui lembaga yang terpusat maka Dana yang terkumpul menjadi sangat besar, untuk itu diperlukan tenaga profesional yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat guna mengelola dana PKBL. Penyaluran dana PKBL wajib dilakukan di wilayah suatu BUMN beroperasi atau pada wilayah lain yang diminta oleh suatu BUMN, dengan memperhatikan karakteristik BUMN tersebut, sehingga masyarakat penerima bantuan dapat menerima dan mendukung kegiatan operasional BUMN yang bersangkutan. Lembaga Dana Amanah ini dapat dibentuk sebagai Badan Layanan Umum. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk sebagai lembaga swasta maka pilihan terbaik dalam bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, sebagaimana

yang

Pemberdayaan pengurus masyarakat

dibentuk

Masyarakat,

lembaga yang


dana

dalam

sebagai amanah

memiliki

Lembaga

bentuk

Amanah

perkumpulan,

diharapkan

pemahaman

Dana

yang

telah

maka

melibatkan

baik

terhadap

Halaman IV-36


pemberdayaan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat semakin baik, dan diharapkan program yang disusun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3. Kelembagaan Dana Amanah yang Mandiri Perlu membentuk dana amanah yang mandiri dan kuat. Mandiri adalah memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Kuat adalah memiliki kemampuan untuk menetapkan

skala

prioritas

kegiatan

sesuai

dengan

kepentingan

masyarakat, dan terhindar dari intervensi pihak ketiga, atau yang memiliki kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri dewasa ini, dana-dana yang berasal dari BUMN, dan digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, dapat menjadi dana yang diminati oleh para pemilik kepentingan praktis, terutama

bagi

kepentingan

mencari

dukungan

masyarakat

atau

dukungan suara saat dilakukannya pemilihan umum, pada suatu daerah dimana ada kegiatan BUMN di wilayah tersebut. Akan tetapi dana BUMN juga dapat didorong untuk meningkatkan pembangunan disuatu wilayah, guna memenuhi janji “politik” yang didukung masyarakat pemilih. Bagi pemerintah adanya keterlibatan CSR dalam pembangunan di berbagai bidang khususnya untuk masyarakat pinggiran atau termarginalkan sangat membantu kinerja pemerintah. Namun demikian program CSR di Jawa Timur belum sepenuhnya dikelola sinergis oleh perusahaan bersama pemerintah. Pemanfaatan dana CSR dalam pelaksanaan programnya hanya menjadi kebijakan internal BUMN yang bersangkutan. (Amirul Mustofa) Beberapa BUMN tahun 2009, yang telah menganggarkan dananya antara lain, Bank Jatim melalui perbaikan rumah kumuh di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik Rp 3 miliar, Bank Mandiri melalui program penggemukan sapi sebanyak 100 ekor di Kabupaten Bangkalan, pelestarian lingkungan senilai Rp 1,250 juta, khusus untuk PKBL tahun ini rencananya mengalokasikan Rp 12 miliar.


Halaman IV-37


Bank BRI untuk program CSR Rp 5 miliar dan PKBL Rp 1 miliar dan PT Gas Negara Rp 3 miliar. Pertamina mengalokasikan Rp 175 miliar untuk pembinaan petani se-Jatim, Rp 4 miliar untuk pembangunan infrastruktur olahraga di Unibraw dan ITS Surabaya, Rp 250 juta untuk beasiswa, Rp 75 juta pendampingan pada balita yang mengalami gizi buruk dan operasi katarak Rp 207,5 juta. Sedangkan BUMN yang belum menyebutkan alokasi dana CRS dan PKBL karena masih menunggu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) antara PT Angkasa Pura I, Pelindo III, Petrokimia Gresik, PT KAI Daop VII,VIII dan IX. 4.2.4. Insentif Pajak Bagi Dana Amanah Undang-Undang No. 40, pada Pasal 74 ayat (2) secara garis besar mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab sosial, dimana biaya ini dibebankan sebagai biaya perusahaan. Secara lengkap ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Situmeang (2007) menyebutkan karena biaya tanggung jawab sosial ini dibebankan ke dalam biaya perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan di masukkan ke dalam harga jual yang membuat produk menjadi lebih mahal. Atau dapat dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini, berarti perusahaan dipaksa berdasarkan aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dana Amanah, perlu diatur untuk pemberian pembebasan pajak dari

tanggung

jawab

sosial

perusahaan

(corporate

social

responsibility/CSR). Pasalnya, saat ini anggaran CSR sebesar 30-35%. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501 (c) 3, akan mendapatkan pemotongan pajak. Hal tersebut juga terjadi di beberapa negara Eropa.


Halaman IV-38


Pengaturan tersebut diarahkan untuk menegaskan donasi untuk kegiatan sosial atau filantropi akan menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan (PPh) pribadi maupun perusahaan. Pengaturan mengenai pengurangan pajak untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) akan meningkatkan program CSR perusahaan. Pemotongan pajak yang merupakan salah satu bentuk insentif pajak harus mempertimbangkan kinerja. Sistem insentif bagi yang berkinerja tinggi haruslah diimbangi dengan sistem insentif bagi yang kinerjanya rendah demi terciptanya keadilan.


Halaman IV-39


Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan Dari hasil analisis yang telah dilakukan yang berkaitan dengan aspek peraturan, aspek pelaksanaan, dan aspek pembentukan dana amanah, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 1. Aspek regulasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) a. Semua peraturan PKBL tersebut lebih banyak mengatur pada dataran teknis mengenai bagaimana BUMN menyalurkan dana pinjaman kepada Mitra Binaan. Seluruh isi ketentuan lebih difokuskan pada mekanisme penyaluran, perhitungan, sistem bunga dan biaya operasional serta penanganan kredit macet. Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi substansi dari asas kejelasan tujuan sebuah peraturan menjadi bias hanya menangani persoalan kredit keuangan. b. Mengenai asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan, peraturan mengenai PKBL ini kurang tepat substansinya. Karena

maksudnya

untuk

melakukan

pemberdayaan

masyarakat, tetapi isinya lebih pada tata cara kegiatan simpan pinjam atau perkreditan kepada masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Halaman V-1


c. Kredit macet atau non performing loan (NPL) menjadi sangat tinggi, karena tidak semua BUMN memiliki kemampuan seperti perbankan dalam menilai UKM yang layak untuk dibiayai. BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini dikarenakan manajemen BUMN tidak disiapkan untuk membina pengusaha kecil dan mikro yang begitu rumit, apalagi massal. Tingkat pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil, berpengaruh pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan selanjutnya yang akan terganggu atau dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha. d. Program Kemitraan tersebut seperti halnya kegiatan koperasi simpan pinjam atau lembaga perkreditan. Karena bentuk usaha tersebut

memerlukan

perizinan

khusus

dan

sistem

pertanggungjawaban yang khusus pula. Bagi BUMN yang bisnis utamanya sebagai Bank tentunya tidak menjadi persoalan, namun akan menimbulkan masalah jika BUMN tersebut bukan Bank atau lembaga pembiayaan non Bank. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan semacam ini perlu mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Jika memang PKBL dimaksudkan seperti halnya lembaga pembiayaan, maka alangkah baiknya di salurkan melalui lembaga yang khusus menangani dan mempunyai perizinan seperti halnya lembaga pembiayaan. e. Status

uang

yang

disalurkan

juga

akan

menimbulkan

persoalan. Dalam peraturan PKBL hanya disebutkan bahwa dana PKBL bersumber dari “penyisihan laba bersih setelah pajak”, Jika dilihat dari kondisi dana tersebut sebagai laba, maka uang tersebut adalah uang milik pemegang saham, notabenenya adalah uang negara. Namun jika disebutkan telah “disisihkan”, maka dana tersebut menjadi tidak jelas. Apakah


Halaman V-2


tetap menjadi uang negara atau tetap menjadi uang perusahaan (BUMN). Status hukum dana tersebut akan menentukan sistem penggunaan

dan

Ketidakjelasan

ini

sistem akan

pertanggungjawabannya.

memunculkan

persoalan

dan

perdebatan, bahkan intervensi pihak pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam peraturan PKBL, mengenai status kepemilikan dana tersebut. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kapasitas SDM yang ada dilingkungan BUMN dalam melakukan penyaluran, pendampingan, dan pengembangan UMKM yang memperoleh dana PKBL. b. Perusahaan BUMN yang menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya bertindak sebagai sebuah lembaga keuangan

yang

dikembalikan

memberikan

sekaligus

dengan

pinjaman tingkat

yang

bunga

harus tertentu,

meskipun kadang pinjaman ini bersifat lunak (soft loan). c. PKBL dalam penyalurannya dan dalam pertanggungjawabannya belum

optimal

karena

keterbatasan

kemampuan

dalam

pelaporan keuangan negara juga belum sesuai. d. Dalam hal persyaratan usaha kecil yang dibiayai dari dana PKBL, ada persyaratan bahwa usaha kecil yang menjadi mitra usaha mensyaratkan belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). e. PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi oleh

Kementerian

BUMN,

tetapi

untuk

penyalurannya

diserahkan kepada masing-masing BUMN. f. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan riilnya.


Halaman V-3


5.2. Rekomendasi 1. Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan perlu dipertimbangkan untuk di tempatkan dalam lembaga tersendiri yang bukan merupakan bagian dari BUMN, sehingga

Unit

Program

Kemitraan

dan

Program

BL

dikembangkan menjadi lembaga mandiri yang mengelola dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Lembaga ini menjelma menjadi Lembaga Dana Amanah, yang secara khusus mengelola dana Program Kemitraan dan Program BL. 2. Kelembagaan Dana Amanah dapat menyerupai Kelembagaan Lembaga Wali Amanah atau dalam bentuk Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Wali Amanah melaksanakan fungsi sebagai instrumen pendanaan dirancang untuk menampung kontribusi dan partisipasi pihak swasta, publik, hibah asing yang semuanya merupakan pelengkap bagi pendanaan program-program pembangunan.

Apabila dana

amanah menggunakan pola lembaga wali amanah atau Lembaga Dana

Amanah

pelaksanaannya

Pemberdayaan memperhatikan

Masyarakat, sistem

maka

perencanaan,

pelaksanaan dan monitoring evaluasi program, serta sistem manajemen keuangan termasuk anggaran, akuntansi, laporan keuangan, dan audit atas pertanggungjawaban keuangan. 3. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah maka sifatnya haruslah menjadi lembaga yang tunggal, memiliki perwakilan di setiap daerah yang melingkupi wilayah kerja suatu BUMN. Melalui lembaga yang terpusat maka Dana yang terkumpul menjadi sangat besar, untuk itu diperlukan tenaga profesional yang berpengalaman dalam pemberdayaan

masyarakat

guna

mengelola

dana

PKBL.

Penyaluran dana PKBL wajib dilakukan di wilayah suatu BUMN beroperasi atau pada wilayah lain yang diminta oleh suatu BUMN, dengan memperhatikan karakteristik BUMN tersebut,


Halaman V-4


sehingga masyarakat penerima bantuan dapat menerima dan mendukung kegiatan operasional BUMN yang bersangkutan. Lembaga Dana Amanah ini dapat dibentuk sebagai Badan Layanan Umum. 4. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk sebagai lembaga swasta maka pilihan terbaik dalam bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, sebagaimana yang dibentuk dalam Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bentuk perkumpulan, diharapkan

maka

telah

pengurus

melibatkan

lembaga

masyarakat

dana

amanah

yang

memiliki

pemahaman yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat semakin baik, dan diharapkan program yang disusun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Halaman V-5


DAFTAR PUSTAKA Adam, Robert. 2003. Empowerment, Participation and Social Network, New York, Palgrave Macmilan Fajar ND, Mukti. 2009. Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Hess, David. 1999. Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness”, Journal of Corporation Law, Kenneth Boulding dalam David C Korten, Menuju Abad Ke 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global, dierjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 60 Mahmud, Peter. 2005. Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Nastiti, Anggri. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Malang), Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pramono, Nindyo. 2013. Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal. Yogyakarta, Penerbit Andi Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996) R.Wrihatnolo, Randy & Riant Nugroho D. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Rudhi, Prasetyo. 2001. Rudhi Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung , Citra Aditya Bakti

Halaman 1


Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Stiglitz, Joseph, 2006. Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwaldi. Bandung: PT Mizan Pustaka Sulistyowati, 2015. Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang , Yogyakarta. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Sumarjono, Maria SW. 2001. Pedoman Penelitian, Jakarta Gramedia

Pembuatan

Usulan

Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Malang: Bayumedia Publishing, Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni Yadiman. 2012. Hukum Keuangan Negara, Jakarta. Agro Trading Publisher

Sumber Internet www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf http://id.wikipedia.org/ wiki/Pembangunan_berkelanjutan http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/Notulensi_CSR_LF_28 _Maret_2007.pdf http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476 http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/programbina-lingkungan/

Halaman 2


http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-krakatau-steel-komitmenperkuat-bisnis-ukm/ http://bumn.go.id/produkhukum/48 http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/konsepdefinisi-dan-teori-pemberdayaan.html ) http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3strategi-pemberdayaan-masyarakat.html http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70tiga-perubahan-di-permen-pkbl-2015#sthash.GENOjmqF.dpuf)

Halaman 3

Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara KATA PENGANTAR

Recommend Documents