KAJIAN MITIGASI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN Oleh Nur Isnainiati, Muchammad Mustam, Ari Subowo Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected]
ABSTRACT Disaster is a condition that causes casualties, damage, and loss. Indonesia is a country that has kind of a complex disaster, so that disaster management should using the paradigm of disaster risk reduction through mitigation programs. This research is a study of disaster mitigation eruption of Mount Merapi in Cangkringan, Sleman. This study aims to determine the implementation of structural and non-structural mitigation disaster eruption in Mount Merapi by the government. This study used a qualitative research, the method is descriptive. In the implementation of mitigation eruption of Mount Merapi in Sleman Regency Cangkringan Sub District, government appears to coordinate with relevant agencies and cooperate with the private/NGO. Many communities involved in mitigation activities that arise in public understanding of the disaster, besides the ease of accessing information makes the implementation of mitigation successfully. The results of this study indicating that the implementation of structural and nonstructural mitigation is affected by the same factors. Factors that affecting the implementation of mitigation disaster eruption in Mount Merapi is coordination, community participation, cooperation between government and private / NGO, public initiatives, and information. Keywords: disaster management, mitigation, volcano ABSTRAKSI Bencana adalah suatu keadaan yang menyebabkan jatuhnya korban, kerusakan, dan kerugian. Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis bencana yang sangat kompleks, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana seharusnya menggunakan paradigma pengurangan resiko bencana melalui program mitigasi. Penelitian ini merupakan kajian mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mitigasi bencana struktural dan non struktural erupsi Gunung Merapi oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Pada pelaksanaan mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, nampak pemerintah berkoordinasi dengan instasi terkait dan bekerjasama dengan swasta/NGO. Masyarakat banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan mitigasi sehingga timbul pemahaman tentang kebencanaan di masyarakat. selain itu kemudahan dalam mengakses informasi membuat pelaksanaan mitigasi berjalan lancar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi struktural maupun non struktural dipengaruhi oleh faktor yang sama. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mitigasi bencana Erupsi Gunung Merapi adalah koordinasi, partisipasi masyarakat, kerjasama antara pemerintah dengan swasta/NGO, inisiasi masyarakat, dan informasi. Kata Kunci: manajemen bencana, mitigasi, gunung api
PENDAHULUAN
preventif
A. LATAR BELAKANG
kesiapsiagaan), sehingga penyelenggaraan
Peristiwa Erupsi Gunung Merapi
(pengurangan
penanggulangan
bencana
risiko
pada
dan
masa
2010 mengakibatkan banyak kerusakan
sekarang lebih ditekankan pada tahapan
dan kerugian serta korban jiwa. Dalam
pra bencana. Salah satu kegiatan dalam
peristiwa
itu,
tahap pra bencana adalah mitigasi.
Kabupaten
Sleman
banyak
masyarakat
menjadi
korban.
Berdasarkan
peristiwa
erupsi
Terdapat korban meninggal 123 jiwa,
Gunung Merapi tersebut dan paradigma
rawat inap 147 jiwa, dan sebanyak 56.414
penanggulangan
jiwa mengungsi (Sumber: BPBD DIY, 7
kemudian timbul pertanyaan mengenai
Nopember 2010). Selain itu berdasarkan
pelaksanaan
sumber berita online www.republika.co.id,
Gunung
erupsi Merapi 2010 hampir membuat
Cangkringan Kabupaten Sleman yang
perekonomian Kabupaten Sleman lumpuh
merupakan daerah terkena dampak yang
di lima kecamatan sehingga hampir tidak
cukup parah.
bencana
mitigasi Merapi
saat
bencana di
ini,
erupsi
Kecamatan
ada aktivitas ekonomi. Lima kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan
Pakem,
Kecamatan
Tempel,
Kecamatan dan
Turi,
Kecamatan
Ngemplak. Di
B. TUJUAN Pada
hakekatnya,
mempunyai tujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran
Indonesia
paradigma
suatu pengetahuan. Dalam penelitian ini
penanggulangan bencana telah bergesar
bertujuan untuk:
dari paradigma penanggulangan bencana
1. Mengetahui
yang bersifat responsif (terpusat pada
struktural
tanggap
penelitian
darurat
dan
pemulihan)
ke
pelaksanaan pada
bencana
mitigasi erupsi
Gunung
Merapi
di
Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman.
sumberdaya manusia, keuangan, fisik,
2. Mengetahui pelaksanaan mitigasi non struktural
pada
Gunung
Merapi
bencana di
dan controlling di satu sisi, dengan
erupsi
Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman.
informasi, dan politik di sisi lain (dalam Keban 2008:92). Bencana Dalam Buku Manajemen Bencana mendefinisikan bahwa bencana adalah
C. TEORI
kejadian dimana sumberdaya, personal
Administrasi Publik
atau material yang tersedia di daerah
Pendefinisasian administrasi publik
bencana
tidak
dapat
mengendalikan
belum menunjukkan kata sepakat dari para
kejadian luar biasa yang dapat mengancam
ahli.
nyawa
Pendefinisian
dikarenakan merupakan
yang
sulit
administrasi konsep
ini
publik
yang
kompleks
(Lemay, dalam Keban 2008:5). Beberapa ahli
telah
mengungkapkan
definis
atau
sumberdaya
fisik
dan
lingkungan (Ramli: 2010, 11). Bencana (disaster) terjadi
merupakan karena
fenomena
yang
komponen-komponen
pemicu (trigger), ancaman (hazard), dan
administrasi publik, diantaranya Chandler
kerentanan (vulnerability) bekerja bersama
dan Plano (1988: 29-30) mengungkapkan
secara sistematis, sehingga menyebabkan
bahwa administrasi publik adalah proses
terjadinya risiko (risk) pada komunitas
dimana sumber daya dan personel publik
(BNPB, 2005: 10).
diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan
mengelola
(manage)
keputusan-
keputusan dalam kebijakan publik (dalam
Manajemen Bencana Manajemen
bencana
(disaster
management) didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek
Keban 2008:3).
perencanaan untuk merespon bencana, Manajemen Publik Salah
satu
termasuk definisi
manajemen
bencana
kegiatan-kegiatan dan
setelah
sebelum
bencana
yang
publik diungkapkan oleh Overman yang
mungkin juga merujuk pada manajemen
mengungkapkan bahwa manajemen publik
resiko dan konsekuensi bencana (Shalauf
adalah suatu studi interdisipliner dari
dalam
aspek-aspek
umum
organisasi,
siklus hidup manajemen bencana alam dan
merupakan
gabungan
antara
dan fungsi
manajemen seperti planning, organizing,
Kusumasari,
2014:19).
Dalam
manajemen bencana modern, ada empat aktivitas, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan,
respon,
dan
pemulihan
(Alexander;
atau tempat munculnya batuan lelehan
Coppola; King; Moe & Pathranarakul;
atau
Quarantelli dalam Kusumasari, 2014:21).
berasal dari dalam bumi (Nurjanah dkk,
lepas/gas
yang
2012: 30). Dalam buku Manajemen
Mitigasi Bencana Mitigasi
magma/rempah
didefinisikan
sebagai
Bencana disebutkan upaya-upaya mitigasi
tindakan yang diambil sebelum bencana
bencana gunung berapi, yaitu:
terjadi dengan tujuan untuk mengurangi
a)
Pemantauan, aktivitas
gunung
api
atau menghilangkan dampak bencana
dipantau selama 24 jam menggunakan
terhadap
alat pencatat gempa (seismograf).
masyarakat
dan
lingkungan 2014:22).
b) Tanggap Darurat, yaitu mengevaluasi
pengurangan
laporan dan data, membentuk tim
pengurangan
Tanggap Darurat, mengirimkan tim ke
konsekuensi resiko, menghindari resiko,
lokasi, melakukan pemeriksaan secara
penerimaan
terpadu.
(King
dalam
Tujuan
Kusumasari,
mitigasi
kemungkinan
adalah resiko,
resiko,
serta
transfer,
pembagian, atau penyebarluasan resiko
c)
Pemetaan, Peta Bencana
(Kusumasari, 2014:22).
Kawasan
Gunung
Rawan
berapi
dapat
yaitu
menjelaskan jenis dan sifat bahaya
struktural dan non struktural. Mitigasi
gunung berapi, daerah rawan bencana,
struktural didefinisikan sebagai usaha
arah
pengurangan
pengungsian, dan pos penanggulangan
Ada
dua
jenis
resiko
mitigasi,
yang
dilakukan
dirancang.
Mitigasi
non
lokasi
d) Penyelidikan gunung menggunakan
struktural
berapi
metoda
Geologi,
Geofisika, dan Geokimia.
meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi
diri,
bencana.
melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang
penyelamatan
e)
Sosialisasi, petugas
melakukan
proses-proses perilaku manusia atau alam,
sosialisasi kepada Pemerintah Daerah
tanpa membutuhkan penggunaan struktur
serta
yang dirancang (Kusumasari, 2014:23).
tinggal di sekitar gunung berapi.
Mitigasi Bencana Gunung Berapi
adalah bentuk timbunan (kerucut dan dipermukaan
bumi
terutama
yang
D. METODA
Gunung berapi atau gunung api
lainnya)
masyarakat
yang
dibangun oleh tibunan rempah letusan,
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
metode
penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini diadakan di Kecamatan Cangkringan,
yang berjarak sekitar 11 km dari puncak
pihak
Gunung Merapi dan berada kawasan
seperti Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat,
rawan bencana II & III (KRB II & III).
ASB, SGM. Terdapat peranan komunitas
Kecamatan
setempat dan Tim REKOMPAK untuk
Kabupaten
Cangkringan Sleman
terletak
Daerah
di
Istimewa
Penelitian ini akan digunakan teknik
yang
membantu,
mensosialisasikan kegiatan mitigasi ini.
Yogyakarta yang merupakan lokasi yang terkena dampak letusan Gunung Merapi.
swasta/NGO
Pada saat pembuatan sabo BPBD Sleman berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSSO),
purposive sampling dengan mewawancarai
Balai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengembangan Teknologi Kegunungapian
Kabupaten
(BPPTK),
Sleman
(BPBD
Sleman),
Sabo,
Balai
dan
Badan
dan
Meteorologi
swasta/NGO dan tokoh-tokoh masyarakat
Klimatologi
di Kecamatan Cangkringan yang secara
Peranan
masyarakat
turut
dilibatkan
keseluruhan berjumlah 12 orang informan.
dengan
memberikan
saran
mengenai
Data dikumpulkan dengan teknik
terkumpul,
Geofisika
(BMKG).
desain sabo.
observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Setelah data
dan
Penelitian
Mitigasi melalui alat peringatan dini (EWS)
mayoritas
disediakan
oleh
dilakukan analisis dengan teknik reduksi
pemerintah, meskipun ada bantuan dari
data,
pihak swasta. Masyarakat juga berinisiatif
penyajian
data
dan
penarikan
kesimpulan/verifikasi.
untuk membeli alat komunikasi berupa handy talky (HT) untuk menerima dan memperbaharui informasi Gunung Merapi.
PEMBAHASAN
Pelaksanaan
A. HASIL PENELITIAN barak
Mitigasi Struktural Dalam struktural,
pelaksanaan BPBD
pembangunan
Sleman
rumah
mitigasi
pengungsian
pembuatan
dimulai
dengan
mitigasi
membuat skenario kejadian erupsi Gunung
melakukan
Merapi. Dalam pembuatan skenario ini
sesuai
standar
semua stakeholder dilibatkan, baik dari
kawasan rawan bencana yang bekerjasama
pihak
dengan
dibawah
Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
koordinasi Dirjen Cipta Karya Kementrian
mitigasi ini adalah mengenai informasi
Pekerjaan Umum. Dalam mitigasi ini
tentang jumlah pengungsi dan kapasitas
masyarakat dilibatkan dengan membagi
barak pengungsian yang kurang akurat,
masyarakat menjadi kelompok-kelompok
sehingga terjadi over kapasitas ketika
pemukim. Dalam mitigasi ini banyak
kondisi darurat.
Tim
REKOMPAK
swasta/NGO
dan
masyarakat.
BPBD Sleman juga
menyiapkan
Kabupaten Sleman. Pemantauan Gunung
sarana dan prasarana yang menunjang
Merapi juga dilakukan oleh masyarakat
proses
yang
evakuasi.
BPBD
Sleman
tergabung
dalam
komunitas-
berkoordinasi dengan pemerintah terkait
komunitas. Penyebaran informasi melalui
seperti
radio,
TNI
dan
Kepolisian
untuk
penyediaan armada evakuasi. Masyarakat menyiapkan transportasi yang diorganisir
sehingga
biasa
disebut
radio
komunitas. Dalam
kegiatan
mitigasi
dalam sebuah tim khusus yang memiliki
penyampaian informasi, BPBD Sleman
tugas dan tanggung jawabnya. Tim ini
sebagai koordinator yang mengkoordinasi
disebut Tim Pengurangan Resiko Bencana
instansi-instansi terkait baik dari Pemkab
(Tim PRB) tingkat dusun. Selain sarana
Sleman, BPPTK, BMKG, Posko Utama
transportasi, jalur evakuasi juga mendapat
Pakem, Posko Kecamatan, Kantor Desa,
perhatian. Masalah yang dihadapi BPBD
dan komunitas-komunitas di Kawasan
Sleman adalah belum terpisahnya jalur
Rawan Bencana hingga informasi sampai
evakuasi dengan jalur tambang. Oleh
kepada masyarakat.
karena itu BPBD Sleman melakukan
Mitigasi
juga
dilakukan
dengan
koordiansi dengan Dinas Perhubungan,
membuat peta kawasan rawan bencana.
Komunikasi dan Informasi, Dinas Sumber
Namun peraturan pemetaan ini mendapat
Daya Alam Energi dan Mineral dan Badan
penolakan dari warga yang tinggal di
Perencanaan
daerah yang dinyatakan kawasan rawan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Sleman. BPBD Sleman juga
bencana.
membuat rambu-rambu penunjuk arah
dilibatkannya
jalur evakuasi menuju ke tempat yang
perumusan peraturan tersebut. Sehingga
aman
masyarakat kurang memahami maksud dan
seperti
balai
desa
dan
barak
pengungsian. Mitigasi Non Struktural
Hal
ini
dikarenakan
masyarakat
tidak dalam
tujuan dari pemerintah. Keadaan yang demikian menyebabkan upaya penertiban
Pelaksanaan mitigasi non struktural
peraturan pemanfaatan lahan dilakukan
tidak berbeda dengan mitigasi struktural.
oleh pemerintah mengalami hambatan,
Dalam kegiatan pemantauan pengamatan
sehingga sampai sekarang masih ada
status Gunung Merapi, BPBD Sleman
dusun yang tidak mau direlokasi.
berkoordinasi dengan BPPTK, BMKG,
Dalam pelaksanaan mitigasi BPBD
dan BBWSSO. Mekanisme penentuan
Sleman juga melakukan sosialisasi. Dalam
status menjadi kewenangan Pemerintah
melakukan
sosialisasi
BPBD
Sleman
berkoordinasi dengan instansi lain seperti
BPPTK untuk menjelaskan secara ilmiah
yang mengkoordinasi antar instansi terkait.
kondisi
yang
Koordinasi menjadi salah satu faktor yang
sesungguhnya. Selain itu dalam sosialisasi,
menunjukkan performa suatu organisasi
BPBD
dalam
Gunung
Sleman
Merapi
juga
dibantu
oleh
komunitas setempat. Kegiatan
kehandalannya
melaksanakan
mitigasi bencana. Koordinasi diperlukan
peningkatan
kapasitas
untuk
mengkoordinasikan
masyarakat dilaksanakan melalui progran
organisasi
Desa Tangguh Bencana. Pelaksanaannya
dibidangnya sehingga dapat membentuk
hasil kerjasama antara pemerintah, swasta
network yang saling berkolaborasi guna
(NGO)
mendukung
dan
masyarakat.
Dalam
yang
berbagai
memiliki
keahlian
pelaksanaan
mitigasi.
mewujudkan Desa Tangguh Bencana para
Koordinasi menjadi sangat penting untuk
stakeholder
ini
Pengurangan
Resiko
membentuk
Tim
dilakukan. Sebab bencana memerlukan
Bencana
(PRB)
jaringan antarorganisasi daripada jaringan
Tingkat Dusun. Tim PRB Tingkat Dusun
tunggal karena setiap organisasi mungkin
yang difasilitasi oleh BPBD Sleman dan
kurang memiliki pengalaman, prosedur
swasta
untuk
operasi standar, dan teknologi yang sesuai
dalam
(Moynihan, dalam Kusumasari, 2014:51).
(NGO)
menentukan upaya
bermusyawarah
kegiatan-kegiatan
penguatan
kelembagaan
dan
peningkatan kapasitas di masyarakat.
Pada beberapa tahun yang lalu pendekatan
top-down
seringkali
mengabaikan sumber daya lokal yang berpotensi
B. ANALISIS Mitigasi merupakan tindakan yang dilakukan
untuk
mencegah
atau
ikut
andil
penyelenggaraan
dalam
penanggulangan
bencana. Pengabaian itu berimplikasi pada
mengurangi dampak yang ditimbulkan
kurang
akibat suatu bencana. Mitigasi dianggap
penanggulangan
sebagai landasan dari manajemen bencana
pelaksanaan
(Federal
memiliki strategi mitigasi pengurangan
Emergency
Agency/FEMA,
dalam
Management Kusumasari
2014:22). Pelaksanan
mitigasi
sangatlah
resiko
maksimalnya
penyelenggaraan
bencana.
mitigasi,
Dalam
BPBD
Sleman
bencana
berbasis
masyarakat,
sehingga
dalam
berbagai
hal
terkait
kegiatan
mitigasi,
masyarakat
selalu
kompleks sehingga membutuhkan peranan
diikutsertakan. Apalagi bagi masyarakat
banyak pihak. Dalam pelaksanaan mitigasi
yang tinggal di lereng Gunung Merapi
struktural maupun non struktural, BPBD
menganggap
Sleman bertindak sebagai koordinator
bukanlah ancaman melainkan berkah.
bahwa
Gunung
Merapi
Pendekatan berbasis masyarakat
akan
Dalam memperlancar pelaksanaan
mengurangi
pada
mitigasi, BPBD Sleman juga menjalin
gejolak
penolakan
kegiatan-kegiatan mitigasi bencana. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana
kerjasama
dengan
perguruan
tinggi.
swasta/NGO Bantuan
dan
diberikan
erupsi Gunung Merapi yang berbasis
berupa materi, pikiran dan tenaga. Pihak
masyarakat,
ketiga ini membantu dalam menyediakan
pemerintah
seharusnya
mengikutsertakan
masyarakat
komunitas
berbagai
dalam
dan kegiatan
dan
melengkapi
fasilitas
umum
dan
fasilitas sosial, ikut membangun alat EWS,
mitigasi. Namun ada kebijakan mitigasi
ikut
yang belum mengikutsertakan masyarakat
pembuatan barak pengungsian, sebagai
seperti pemetaan kawasan rawan bencana
mitra
sehingga
terhadap
menjalankan
kebijakan tersebut. Hal ini nampak dari 3
peningkatan
dusun yang tidak bersedia direlokasi.
memberikan advokasi dan pendampingan
terjadi
penolakan
berpartisipasi
pemerintah
dalam
yang
rencana
membantu
program-program kapasitas
masyarakat,
Selain partisipasi, masyarakat di
serta menjadi fasilitator agar masyarakat
lereng Merapi juga telah memiliki inisiasi
dapat mandiri dan berdaya menghadapi
untuk membuat dirinya berdaya dalam
bencana. Pihak-pihak ini antara lain
menghadapi bencana. Hal ini dikarenakan
Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, SGM,
masyarakat mulai sadar untuk hidup
ASB, Metro TV, UGM, UPN, dan UII.
harmoni berdampingan dengan bahaya erupsi
Gunung
Merapi.
Masyarakat
Dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana,
utamanya
membentuk komunitas-komunitas yang
mitigasi, ketersediaan informasi terkini,
turut serta dalam kegiatan mitigasi, seperti
kredibel, dan cepat adalah penting untuk
komunitas relawan SKSB dan AMC.
menilai,
Tidak hanya membentuk komunitas, masyarakat
juga
berinisiasi
untuk
mamantau
data, seperti demografi, populasi, status sosial-ekonomi
memperoleh
penting
yang
akurat.
membuat
kebijakan. Oleh sebab itu ketersediaan
melengkapi diri dengan peralatan untuk informasi
dan
masyarakat
untuk
dimiliki
sangatlah pemerintah,
Inisiasi ini nampak dari dengan sukarela
utamanya BPBD. Data yang ada juga
masyarakat membeli memiliki handy talky
harus update. Kenyataannya, data yang
(HT) secara swadaya, maskipun kearifan
ada biasanya out of date sehingga dalam
lokal seperti membunyikan kentongan saat
pengambilan
terjadi bencana masih dilakukan.
kebijakan menjadi kurang tepat.
suatu
keputusan
atau
PENUTUP
ditutup dengan adanya kerjasama
A. KESIMPULAN
dengan swasta/NGO.
Berdasarkan
tentang
5. Informasi. Data sangat menunjang
Erupsi
keberhasilan dari mitigasi. Tanpa
Kecamatan
adanya informasi yang akurat dan
Cangkringan Kabupaten Sleman yang
aktual maka program mitigasi tidak
dilakukan oleh pemerintah melalui Badan
dapat berjalan maksimal. Kemudahan
Penanggulangan
dalam
pelaksanaan Gunung
penelitian
mitigasi
bencana
Merapi
di
Bencana
Daerah
mengakses
informasi
juga
Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup
membuat mitigasi berjalan dengan
baik. Adapun temuan yang mendukung
lancar.
keberhasilan pelaksanaan program mitigasi bencana, yaitu:
B. SARAN
1. Koordinasi.
Koordinasi
instansi
akan
terkait
dengan
Berdasarkan kesimpulan yang telah
mendukung
disampaikan, maka saran yang akan
keberhasilan program mitigasi dan
diberikan
akan menutupi keterbatasan BPBD.
memaksimalkan
2. Partisipasi
masyarakat.
Partisipasi
masyarakat
akan
meningkatkan
antusiasme
masyarakat
berupa
keberhasilan
masukan
faktor-faktor
mitigasi,
baik
untuk penentu mitigasi
struktural maupun non struktural, dengan
dalam
tujuan agar kedepan penyelenggaraan
kegiatan pengurangan resiko bencana
penanggulangan bencana dapat berjalan
dan dengan keikutsertaan masyarakat
lebih optimal.
juga akan meminimalisir penolakan
1. Perlunya pertisipasi masyarakat dalam
karena
mayarakat
memiliki
akan
kebijakan
merasa
pembuatan kebijakan. Hal ini untuk
telah
menghindari penolakan masyarakat
yang
dibuatnya bersama-sama.
pada kebijakan mitigasi.
3. Inisiasi dari masyarakat. Hal ini menandakan
adanya
pandangan
terhadap
masyarakat
dan
perubahan bencana
pemahaman
dioptimalkan
sehingga
kerjasama dengan swasta/NGO dan
cara
komunitas internasional tidak terbatas pada bantuan materi.
4. Kerjasama antara pemerintah dengan Keterbatasan
lebih
di
mengurangi resiko bencana.
swasta/NGO.
2. Bantuan berupa pikiran dan keahlian
tenaga
ahli, personel, dan anggaran dapat
3. Perlunya update data dan informasi sehingga kebijakan mitigasi dapat berjalan maksimal.
BPBD Sleman. (2013). Rencana dan
DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Prosedur
Baskara, Imam. Merapi adalah Edukasi.
Kesiapsiagaan Darurat Bencana Di
PT.ARSS Baru. Bencana Mengancam Indonesia. (2011). Jakarta:
PT.
Kompas
Media
Nusantara.
Jakarta.
Cangkringan.
Power
Dipresentasikan
pada
Workshop
Rencana
Kontigensi
Penyusunan
Point.
Februari): slide 13-17 Dampak
Yeremias
Dimensi
Dan
Erupsi Merapi di Yogyakarta (21
BNPB. (2011). Indeks Rawan Bencana.
Keban,
Evakuasi
T.
(2008).
Strategis
Letusan
Gunung
Merapi
Enam
Mencapai Rp 3,56 Triliyun. (2011,
Administrasi
Maret). Majalah GEMA BNPB Vol.2
Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava media.
No.1: 17 Tukino,
dkk.
(2010).
Pengembangan
Kusumasari. (2014). Manajemen Bencana
Model Pemberdayaan Masyarakat
dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Dalam Pempererat Keserasian Sosial
Yogyakarta: Gava Media
Yang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
Istimewa
(2012).
Menjalin
Berbagi.
Yogyakarta. Mitra
Daerah
Saling Istimewa
Yogyakarta. Nurjannah,
dkk.
Masyarakat.
(2012).
Manajemen
Pemerintah Kabupaten Sleman. (2009). Kontingensi
Jurnal
Integrasi Dialog
Penanggulangan Bencana. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2010. Zamroni, M Imam. (2011). Islam dan Kearifan
Bencana. Bandung: Alfabeta.
Rencana
Mendukung
Lokal
dalam
Penanggulangan Bencana di Jawa. Jurnal
penanggulangan bencana.
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011.
Kabupaten
Sleman 2009. Sleman. Ramli, Soehatman. (2010). Manajemen Bencana. Jakarta: Dian Rakyat.
C. Sumber Internet (http://www.republika.co.id/berita/breakin g-news/nasional/11/02/11/163686kerugian-sementara-erupsi-merapi-
B. Laporan Penelitian, Workshop, dan Jurnal BPPTK. (2013). Penilaian Potensi Bahaya Gunung Merapi
capai-rp-5-4-triliun, diunduh pada tanggal 11 Januari 2013).
