Kaharudin S, et. al., Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung

Kaharudin S, et. al., Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung

PELAKSANAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG The Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution in Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency) Kaharudin Syah, Inti Wasiati, M.Hadi Makmur Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail:[email protected] Abstract The policy of subsidized fertilizer distribution where fertilizer is distributed through several lines goes from the distribution of subsidized fertilizer from the plant manufacturer (Line I). Factory as a manufacturer implements the distribution of subsidized fertilizer to manufacturer warehouses in the provincial capital area and fertilizer packaging unit (Line II), the manufacturer distributes subsidized fertilizer to manufacturer and/or distributor wharehouses in regency/city designated or specified by the manufacturer (Line III) and carries out transportation up to warehouse or retail kiosk locations in the area of districts and/or villages designated or specified by the distributor (Line IV). This research aimed to describe the implementation of subsidized fertilizer distribution in Line IV Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency and to identify the inhibiting factors of subsidized fertilizer distribution in Line IV Ajung Village, District of Ajung. The research used descriptive design. The research location was in Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency. The results showed that the implementation of subsidized fertilizer distribution was in several stages: first, socialization of the fertilizer distribution was done in several chances in forums, meetings, both formal and informal with a number of parties involved in the fertilizer distribution;. second, the preparation of RDKK (Definitive Plan of Group Needs) which contains name of members, land area based on SPPT (Land Tax), the amount of fertilizer needed by farmers.The inhibiting factors in the subsidized fertilizer distribution, among others: (1) the existence of tenants who could purchase subsidized fertilizer in Ajung Village, District of Ajung by connection in farmers' groups; (2) there was still a personal interest for profit in selling subsidized fertilizer; (3) the existence of purchasers from other groups that could buy kiosks which were not in their responsibility; (4) lack of trust of farmers to farmer groups; and (5) there were still farmers in the delivery of subsidized fertilizer during the growing season who did not comply with the recommended balanced fertilizer set by the government.The essence of the quota of the subsidized urea fertilizer in accordance with RDKK is the sufficiency of the needs of subsidized fertilizer for farmers. Thus, it is an obligation for the Government of Jember Regency to solve the problems in order that farmers are no longer charged with the fertilizer prices above HET (the highest retail price). Keyword:Policy, Distribution, Fertilizer, Subsidized

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS JEMBER 2015, I (1): 1-14

1

2


ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

nasional, salah satu faktor sarana produksi yang

Untuk

Sektor

Pertanian

yang

berlaku

dan

sangat penting dalam peningkatan produktivitas

dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian

dan produksi adalah pupuk. Pemerintah sangat

kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana

berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang

dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan

pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi

Kelompoktani dan alokasi di masing-masing

penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani

wilayah.

mudah

mendapatkan

pupuk

sesuai

dengan

kebutuhannya. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamnya. Menurut

Permendag

nomor

15/M-

DAG/PER/4/2013 pupuk bersubsidi adalah barang dalam

pengawasan

yang

pengadaan

dan

penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan. Dalam

penyaluran

pupuk

bersubsidi

ini,

berdasarkan Permentan Nomor 130 Tahun 2014

Untuk itu dalam penyalurannya di Kabupaten Jember,

Pemerintah

Kabupaten

Jember

menggunakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Teringgi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggran 2015, penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani dilakukan sebagai berikut: 1.Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Meneteri

Perdagangan

tentang

pengadaaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan atau kelompok tani.

pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, “Penyaluran Pupuk

2.Penyaluran pupuk bersubsidi memperhatikan

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di

kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok

Lini IV ke Petani atau Kelompoktani diatur

tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

sebagai berikut:

3.Dalam melancarkan penyaluran pupuk bersubsidi

a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini

IV

Kelompoktani

ke

Petani/Petambak dilaksanakan

sesuai

di lini IV ke petani, penyuluh untuk masing-masing

dan/atau

sub sektor melakukan pendataan RDKK (Rencana

dengan

Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayahnya, hal


3


itu

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

Bersubsidi tahun 2014,

jatah pupuk kabupaten

pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi

pada tahun 2014 sejumlah 89.041 ton untuk jenis

pupuk yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

pupuk Urea, 3.941 ton jenis SP36, 31.640 ton

Dalam

penyaluran

di

jenis pupuk NPK, dan 16.171 ton pupuk Organik,

Kabupaten Jember didasari atas RDKK (Rencana

sedangkan kebutuhan petani dalam data RDKK

Definitif

(Rencana

Kebutuhan

pupuk

bersubsidi

Kelompok)

kemudian

Kebutuhan

Kelompok

Tani)

se

diberikan kepada produsen dalam hal ini Pupuk

kecamatan adalah pupuk Urea 91.190 ton, Pupuk

Kaltim dan Petrokoimia Gresik untuk menebitkan

SP 36 11.672 ton, pupuk NPK 38.989 ton, dan

surat pengiriman terhadap distributor yang dipilih,

Organik 16.916 ton. Selain itu untuk tahun 2015

lalu kemudian distributor yang ditunjuk oleh

para petani juga mengalami kekurangan pupuk ini

produsen menyalurkan pupuk bersubsidi kepada

kembali

pengecer resmi di masing-masing kecamatan atau

permintaan pupuk dengan realisasi pupuk, yang

desa, untuk kemudian disalurkan kepada tiap

mana pemintaan pupuk untuk UREA sebesar

masing-masing kelompok tani di kecamatan atau

100.305 di realisasi 87.942, NPK pemintaan

desa

18.393,1 di realisasi 3.936, ZA permintaan

dengan

membawa

kartu

kitir/kupon

pengambilan. Selain

itu

dikarenakan

oleh

ketidaksesuaian

60.326,9 di realisasi 37.715, dan untuk Organik Untuk

mendistribusikan

pupuk

Permintaan 76.156,9 di realisasi 15.311.

bersubsidi pemerintah telah menetapkan alokasi

Selain itu masih adanya kios resmi di bebrapa

pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan Pemerintah

desa yang menjual pupuk kepada petani yang tidak

Tingkat I yaitu pemerintah Propinsi, maka

terdaftar

Pemerintah Tingkat II yaitu Kabupaten Jember

Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan wilayah

mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tingkat

tanggung jawabnya bahkan kepada petani di luar

kecamatan yang nantinya RDKK kelompok tani

desa yang bersangkutan, hal itu salah satu faktor

disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi yang

yang ,mempengaruhi kelangkaan pupuk ketika

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

waktu masa tanam tiba.

Jember.berikut alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian di kabupaten Jember Tahun 2015.

dalam

RDKK

(Rencana

Definitif

Dampak dari langkanya pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh para petani di Desa Ajung

Alokasi pupuk bersubsidi ini tidak memenuhi

Kecamatan Ajung hal ini dikarenakan Desa Ajung

kebutuhan riil di Kabupaten Jember, terjadi

merupakan salah satu di kecamatan di Kabupaten

kelangkaan pupuk urea bersubsidi di sektor

Jember yang memiliki luas lahan pertanian yang

pertanian ini disebabkan oleh pengurangan jatah

luas dan merupakan salah satu kecamatan yang

pupuk urea berdasakan data yang diperoleh dari

memiliki lahan sawah produktif.

Dinas

Perttanian

Tentang

Realisasi

Pupuk


4


Ada bebarapa masalah yang mempengaruhi

menyampaikan bahwa “kebijakan merupakan arah

pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ajung

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan

Kecamatan Ajung diataranya :

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam

1. Ketidaksesuaian RDKK di masing-masing

mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

kelompok tani dengan distribusi pupuk bersubsidi.

Menurut Thomas Dye (1981:1) dikutip dari

Kelangkaan pupuk bersubsidi yang pada akhirnya

Subarsono (2005:2) kebijakan publik adalah

berdampak pada mundurnya waktu panen.

“Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau

2. Pemahaman terhadap distribusi pupuk yang

tidak melakukan (Public policy is whatever

dibagi per desa, ini dibuktikan dengan adanya

goverments

petani dari kelompok tani lain yang tidak terdaftar

do)”.Sedangkan James Anderson

di wilayahnya membeli pupuk di kios resmi Desa

Subarsono (2005:2)

Ajung.

publik sebagai kebijakan yang yang ditetapkan oleh

3. Ketidakpahaman para petani dalam pemberian

badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun

pupuk berimbang.

disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis

choose

to

do

or

not

to

dikutip dari

mendefinisikan kebijakan

oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

tertarik meneliti Pelaksanaan Penyaluran Pupuk

Selain itu,Subarsono (2005:87) mengatakan

Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung

bahwa “kebijakan yang telah direkomendasikan

Kabupaten Jember.

untuk dipilih oleh policy bukanlah jaminan bahwa

Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah

kebijakan

tersebut

pasti

berhasil

dalam

1. Bagaimana pelaksanaan Penyaluran Pupuk

implementasinya. Ada banyak variabel yang

Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung

mempengaruhi keberhasilan implentasi kebijakan

Kabupaten Jember?

baik yang bersifat individual maupun kelompok

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat

atau institusi. Implementasi dari suatatu program

proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung

melibatkan upaya-upaya policy maker untuk

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

mempengaruhi perilakubirokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Kebijakan Publik Kebijakan dalam kepustakaan internasional disebut public policy. Dalam ilmu administrasi publik,

kebijakan publik dimaknai beragam.

Sedangkan kebijakan menurut James Anderson yang

dikutip

oleh

Winarno,

(2012:19)

Subarsono

(2005:87)

mengatakan

bahwa

kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy bukanlah jaminan bahwa kebijakan

tersebut

pasti

berhasil

dalam

implementasinya. Ada banyak variabel yang


5


mempengaruhi keberhasilan implentasi kebijakan

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

baik yang bersifat individual maupun kelompok

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang

atau institusi. Implementasi dari suatatu program

telah digariskan dalam keputusan kebijakaan

melibatkan upaya-upaya policy maker untuk

sebelumnya.

mempengaruhi perilakubirokrat pelaksana agar

Menurut George C. Edward III (dalam Winarno,

bersedia memberikan pelayanan dan mengatur

2012:177), implementasi kebijakan adalah tahap

perilaku kelompok sasaran.

pembuatan

kebijakan

antara

pembentukan

Dalam berbagai sitem politik, kebijakan publik

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan

diimplentasikan oleh badan-badan pemerintah.

bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu

Badan-badan tersebut melasknakan pekerjaan-

kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi

pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang

masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan,

membawa dampak pada warganya.

maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan

Menurut Randall B. Ripley dan Grace (dalam Subarsono 2005:89) menulis sebagai berikut: “Implementation

procces involve many important

sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Model Implementasi Kebijakan

actors holding iffuse and competing golas and

Model Implementasi Merilee S. Grindle

expectation who work within a contexts of an

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.

increasingly large an complext mix of goverment

Grindle dalam Subarsono (2005:93) dipengaruhi

program

from

oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan

numerous layers and units of goverment and who

(content policy) dan lingkungan implementasi

affected by powerful factors beyond thei control

(context of implementation) .

that

require

participation

(Ripley and franklin, 1986:11).”

Model

Dalam artian kompleksitas implentasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit

Implementasi

Kebijakan

Daniel

A.Mazmanian dan Paul A Sabatier Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip dari

organisasi yang terlibat, tetapi jugadikarenakan

Nugroho

proses implementasi dipengaruhi olehberbagai

implementasi melaksanakan keputusan kebijakan

variabel

masing-masing

dasar, biasanya digabungkan dalam anggran dasar

variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama

tetapi juga mengambil bentuk perintah eksekutif

lain.

atau keputusan pengadilan yang penting. Idealnya,

organisasional,

dan

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan

keputusan

(2014:220)

menyatakan

mengindentifikasi

masalah

bahwa

yang

Van Horn (dalam Winarno 2012:149) adalah

dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar,dan

tindakan-tindakan

yang

dilakukan

oleh

dalam berbagai cara untuk mengkonstruksisasi

individu-individu

atau

pejabat-pejabat

atau

proses implementasi.

baik


6


Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

kepentingan oknum-oknum yang terlibat untuk mencari keuntungan.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno

Rent Seecking

(2012:158-159) dalam model ini mempunyai enam

Seperti yang dikutip dalam Deliarnov (2005:59)

variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan

konsep rente awalnya dikembangkan oleh ahli

dan kinerja. Model ini tidak hanya menetuka antara

ekonomi klasik David Ricardo yang mengamati

variabel-variabel

mengenai

tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang

kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan

memiliki tanah yang lebih subur bisa beroperasi

hubungan

bebas.

dengan biaya rata-rata lebih tinggi, sedangkan

Selanjutnya menyatakan bahwa secara implisit,

petani yang memilik lahan kurang subur beroperasi

kaitan yang tercakup dalam bagian tersebut

dengan biaya lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat

menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji

kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah,

empirik.

adapun sewa tanah menurut Ricardo adalah

bebas

antara

Selain

terikat

variabel-variabel

itu

indikator-indikator

yang

memuaskan dapat dibentuk dapat dikumpulkan. Model Implementasi Kebijakan George Edward III Menurut

perbedaan antara penerimaan yang diperoleh petani

yang

memiliki

lebih

subur

dengan

penerimaan yang diterima oleh petani marjinal, pandangan

Subarsono,2005:91)

Edwards

Implementasi

III

(dalam kebijakan

yaitu petani yang menganggap tanah paling tidak subur

tetapi

tetap

bisa

beroperasi

dimana

adalah krusial bagi public administration dan public

penerimaannya

policy. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

produksi. Ini berarti terkait erat dengan tingkat

empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2)

kesuburan dan pemilik tanah paling subur akan

sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur

menikmati sewa paling tinggi.

birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan

perbandingan

hanya

cukup

untuk

ongkos

Menurut Deliarnov (2005:59) laba yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan

bebrapa

model

digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi

implementasi menurut tokoh-tokoh diatas maka

disebut rente. Adapun perilaku aparat atau

peneliti menggunakan model Merilee S. Grindle,

penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi

model implementasi yang dikembangkan oleh

atas

Merilee S.Grindle ini hanya lebih sesuai apabila

perilaku kalap rente atau rent seecking behavior.

kebijakan

digunakan pada saat implementasi saja, karena

Konsep

dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi

Bersubsidi

sangat rawan terjadi penyimpangan dan beberapa

yang

dikeluarkannya

Pelaksanaan

Penyaluran

disebut Pupuk

Dalam upaya peningkatan produksi di sektor pertanian, khususnya komoditi pangan, pemerintah


7


telah menyediakan berbagai fasilitas produksi,

pupuk

antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian.

bersubsidi untuk gudang produsen dan / atau

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

distributor

84

dan

ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III),

Penyaluran serta Harga Eceran Teringgi (HET)

dan melaksanakan penganggkutan sampai di lokasi

Pupuk bersubsidi Jawa Timur, “pupuk bersubsidi

gudang atau kios pengecer di wilyah kecamatan

adalah barang dalam pengawasan yang pengadaaan

dan / atau/desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh

dan penyalurannya mendapat subsidi pemerintah

distributor (Lini IV).

Tahun

2013

Tentang

Kebutuhan

untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di Sektor Pertanian”.

(Lini II), produsen menyalurkan pupuk di

wilayah kabupaten//kota

yang

Fokus dalam penelitian ini adalah penyaluran pupuk bersubsidi diLini IV. Penyalur pupuk

Tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah

bersubsidi dari penegecer (Lini IV) kepada petani

untuk meringankan beban petanidalam penyediaan

dan atau kelompok tani dilaksanakan sesuai

dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha

dengan ketentuan Peratutan Menteri Pertanian

taninya sehingga dapat meningkatkan produktivitas

Nomor

dan

mana penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani

produksi

komoditas

pertanian

guna

mendukung ketahanan pangan nasional.

122/Permentan/SR.130/11/2013 yang

atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana

Sedangkan penyaluran pupuk pada tahun 2014

Definitif Kebutuhan Kelompok) kepala dinas

melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan

Provinsi

Kelompok) yang disusun oleh masing-masing

mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang

GAPOKTAN

telah

yang

tujuannya

adalah

untuk

dan

ditetapkan

dalam

Peraturan

dijabarkan

dalam

dengan Menteri

menjamin pupuk bersubsidi dengan jenis,jumlah,

Pertanian

dan waktu sesuai kebutuhan petani atau kelompok

Gubernur dan Peraturan Bupati.Walikota lalu

tani dan alokasi yang ditetapkan dalam permentan

kemudian disalurkan pada Lini IV, pada Lini IV

serta disalurkan oleh distributor resmi.

inilah pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan

Berdasakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

18/M-DAG/PER/4/2013

Tentang

Pengadaan Dan Penyaluran Pupul Bersubsidi untuk

Sektor

Pertanian,

dan

resmi

peraturan

mendistribusikan

pupuk

bersubsidi yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

disalurkan

Untuk mendapatkan pupuk bersbsidi petani

berjenjang dari beberapa lini, yaitu penyaluran

harus tergabung di kelompok tani yang nantinya

pupuk bersubsidi dari pabrik produsen (Lini I).

menyusun RDK (Rencana Definitif Kebutuhan)

Pabrik

dan

sebagai

pupuk

pupuk

yang

Kabupaten/kota

produsen

melaksanakan

penyalurkan pupuk bersubsidi ke gudang produsen

RDKK

(Rencana

Kelompok).

di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan


Definitif

Kebutuhan

8


Lebih lanjut, dalam pelaksnaannya penyaluaran

pemahaman

berdasarkan

tradisi

med

ikuiri

pupuk bersubsidi mendapat pengawasan baik dari

metodologis yang jelas yang mengeksplorasi

pemerintah,swasta dan masyarakat. Fungsi dari

masalah sosial dan manusia. Sedangkan untuk

pengawasan tersebut adalah agar tidak terjadi

lokasi penelitian, dilakukan di Desa Ajung

penyimpangan

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

dalam

pelaksanaan

penyaluran

pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perlunya

Teknik pengambilan sampel yang digunakan

dibentuk tim pengawasan untuk pelaksanaan

dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan

pendistribusian pupuk bersubsidi. Berdasarkan

sampel atau informan dengan metode purposive

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang

sampling.

Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran

menjelaskan bahwa purposive sampling adalah:

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan

Pertanian kabupaten Jember Tahun Anggaran

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini,

2015.

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu

Menurut

Sugiyono

(2008:53-54)

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan

METODE PENELITIAN Menurut

Soehartono

(2005:9),

“metode

penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”.Berdasarkan

pernyataan

menurut

peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”. Peneliti mendapatkan informasi ke informasi berikutnya

sesuai

dengan

rekomendasi

dari

pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan

informan sebelumnya. Proses pengumpulan data

pengertian metode penelitian adalah suatu cara

dihentikan setelah data yang terkumpul dianggap

atau alat melalui langkah-langkah yang harus

telah memenuhi target yang ingin dicapai, yaitu

dilakukan oleh peneliti sesuai prosedur dan

ketika menemukan jawaban yang sama disetiap

sistematis, sehingga dapat memecahkan suatu

informan artinya tidak lagi dijumpai jawaban baru

fenomena-fenomena masalah di lapangan dan

dilapangan

nantinya dapat diperoleh data yang objektif dan

penggalian informasi.

setelah

berkali-kali

dilakukan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah

valid. Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam

yang paling strategis dalam penelitian, karena

penelitian, maka metode yang digunakan dalam

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif

data. Dalam suatu penelitian, data merupakan

dengan

Menurut

suatu hal yang sangat penting karena dengan data

Creswell dalam Ahmadi (2014:15) penelitian

akan mempermudah untuk menganalisa dari suatu

kualitatif merupakan suatu proses inkuiri untuk

masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang

tipe

penelitian

deskriptif.



9

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data

telah di distribusikan oleh distributor bisa sampai

primer dan sekunder.

ke petani atau tidak.

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data-data

yang

diperoleh

sesuai

Aktor-aktor yang terkait dalam pendistribusian

dengan

pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung

permasalahan penelitian. Data-data yang telah

Berdasarkan fokus penelitian, maka aktor-aktor

terkumpul melalui observasi, wawancara, studi

yang terkait dalam pendistribusian di Lini IV bagi

pustaka dan dokumentasi dipelajari serta ditelaah

petani di Desa Ajung sebagai berikut.

untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu

1. Penyusunan RDKK a. Penyuluh Pertanian Lapangan dari Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pertanian Wilayah Desa Ajung Kecamatan Ajung yakni Bapak Eko selaku PPL dan Bapak Karwisono.

model analisis data kualitatif yang dibuat oleh

b. Kelompok Tani Di Desa Desa Ajung yang

Miles dan Huberman. Selanjutnya dalam model

diwakili oleh masing-masing Ketua Kelompok

tersebut Miles dan Huberman yang dikutip oleh

Tani Di Desa Ajung Kecamatan Ajung.

Achmadi

c. Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung

(2014:231)

mengemukakan

bahwa

“bersifat interkatif dimana antara satu tahapan dengan tahapan lain saling terkait”.

Kabupaten Jember yaitu Bapak Abdus Salam. 2. Pendistribusian a. Kios-kios resmi di Desa Ajung yang terdaftar di

HASIL DAN PEMBAHASAN Diketahui bahwa dalam penyalurannya pupuk

distributor diantaranya

terkait.

1. UD. Toko Baru

Berdasarkan fokus penelitian yang ingin diteliti

2. UD. Sari Agung

bersubsidi melibatkan

banyak

pihak

adalah penyaluran pupuk bersubidi di Lini IV. Lini IV merupkan lokasi gudang atau kios pengecer di

3. UD. Bintan Jaya

wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk

4. UD. Tani Makmur

oleh Distributor. Di Lini IV pula penjualan pupuk

5. UD. Mulya Mandiri

bersubsidi dari pengecer kepada petani dan/atau kelompok

tani

dilakukan.

Pemilihan

fokus

penelitian ini dengan pertimbangan penyimpanagan HET rawan terjadi pada Lini IV. Selain itu penegecer menentukan pupuk bersubsidi yang

b.Kelompok Tani Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yaitu. 1. Arjuna I 2. Sri Rejeki II


10


3. Harapan I

Pertanian, Staf UPTD Dinas Pertanian Kecamatan

4. Makmur I

Ajung selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Ajung, Pengecer atau Kios Resmi dan Kelompok

5. Maju I

Tani. Sosialisasi juga dilakukan di kantor UPTD

6. Sri Rejeki I

pada setiap hari Kamis, seperti yang dikatakan

7. Arjuna II

Bapak Rudi Kepala UPTD Kecamatan Ajung dan Ketua Pengawas dan Pemantau Pupuk bersubsidi

8. Harapan II

Kecamatan Ajung pada wawancara yang dilakukan

9. Makmur II

tanggal 14 Maret 2015, “Sosialisasi dilakukan rutin

10. Maju II

pada hari kamis di kantor UPTD di sela-sela kegiatan rutin PPL setiap desa”.

3. Pengawasan

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada

Unsur-unsur dari Tim Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Brsubsidi Kabupaten Jember a. Tim Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten yakni Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Jember. b. Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi tingkat

Kecamatan,

UPTD

kelompok yakni pada setiap rapat kelompom tani, seperti yang dikatakan oleh bapak Eko selaku Peyuluh Pertanian Lapangan Desa Ajung pada wawancara tanggal 17

Maret

2015,

untuk

sosialisasi peenyaluran pupuk bersubsidi kita lakukan selain di Kantor Kecamatan kita lakukan juga pada waktu rapat di pada setiap kelompok tani di lingkungan Desa Ajung hal itu upaya kita

Dinas

agar pengertian kelompok tani dan kios resmi itu

Pertanian Kabupaten Jember Wilayah Binaan

dapat berekesinambungan dan biar tidak salah

Kecamatan Ajung.

dalam menjalankan mekanisme penyaluran pupuk

Berikut Proses dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Ajung

bersubsidi”. 2. Penyusunan RDKK

Kecamatan Ajung.

Pada tahap penyusunan RDKK langkah awal yang dilakukan oleh kelompok tani, dalam hal ini

1.Sosialisasi Soisalisasi dilakukan dalam berbagai kesempatan baik formal maupun informal. Sosialisasi ini dilakukan di Kantor Kecamatan Ajung. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak pihak diantaranya Dinas

setiap ketua kelompok tani di Desa Ajung melakukan pendataan petani yang terdaftar di dalam

area

masing-masing

kelompok

tani.

Pendataan ini dilakukan dengan dua cara. Pertama pendataan anggota kelompok tani melalui cara mendatangi langsung kepada petani berdasarkan


11


luas lahan kelompok tani yang ditentukan oleh

KP3 diatur dalam SK Bupati Jember Nomor

Dinas Pertanian. Kedua, petani langsung datang

188.45/23/012/2014 Tentang Komisi Pengawasan

sendiri kepada ketua

Pupuk dan Prestisida Kabupaten Jember.

kelompok

tani untuk

mendaftar sebagai anggota kelompok tani, apabila lahan usaha tani berada di wilayah binaan kelompok tani.

Faktor-faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi a. Kepentingan aktor yang terlibat

3. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Masih adanya individu penyewa lahan yang

Dalam pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi

dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Ajung

petani membeli dengan menunggu konfirmasi dari

Kecamatan Ajung dengan memiliki koneksi dalam

ketua

yang

kelompok tani, kedua masih adanya kepentingan

bersangkutan merupakan anggota kelompok tani

pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual

dan ditandai dengan kartu identitas berupa KTP.

pupuk bersubsidi dan ketiga adanya pembeli dari

Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa

kelompok lain yang dapat membeli di kios yang

untuk menyalurkan pupuk setelah pecah Delivery

bukan menjadi tanggung jawabnya.

kelompok

tani

bahwa

petani

Order (DO) sesuai luas hamparan maka distributor menginformasikan bahwa stok pupuk sudah bisa

b.Karakteristik pelaksana Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa,

disalurkan kepada kios resmi untuk kemudian

kurang

disalurkan kepada petani.dan penyaluran pupuk

terhadap kelompok tani hal ini disebabkan bahwa

bersubsidi dari distributor ke kior resmi menunggu

adanya otoritasisasi dalam pengambilan kebijakan

konfirmasi

dan tidak melibatkan anggota dalam pengambilan

dari

kios

bersangkutan

untuk

mengambil pupuk bersubsidi di distributor hal ini bertujuan

agar

memnimalisir

penyalahgunaan

terciptanya

kepercayaan

dari

petani

kebijakan. c. Kepatuhan dan daya tanggap

penyaluran pupuk bersubsidi dari kios kepada

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa

petani yang terdaftar di RDKK kelompok tani

pertama, masih adanya petani dalam pemberian

yang terdaftar di kios tersebut.

pupuk bersubsidi pada saat musim tanam tidak

4. Pengawasan

sesuai dengan anjuran pupuk berimbang yang telah

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi

ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK

dilakukan oleh beberapa pihak terkait, diantaranya

yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan

pihak

swasta,masyarakat,maupun

dari budaya cara tanam keluarga. Kedua, bahwa

pihak-pihak yang berekpentingan. Pengawasan

distributor fokus hanya pada penjualan sehingga

penyaluran pupuk dibuat sebuah tim yang disebut

dari

Komisi

Pupuk

mengambil keuntungan sedangkan berdasarkan

Bersubsidi (KPPP). Pada tingkat Kabupaten Tim

Peremendag Nomor 15 Tahun 2015 distributor

pemerintah,

Pemantauan

dan

Pengawsan

penjualan

tersebut


distributor

dapat


seharusnya wajib menjamin ketersediaan pupuk

c. Kepatuhan dan daya tanggap

bersubsidi di kios yang ada dibawahnya paling

Masih adanya petani dalam pemberian pupuk

12

sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu kedepan

bersubsidi pada saat musim tanam tidak sesuai

sesuai dengan RDKK, dalam hal ini distributor

dengan anjuran pupuk berimbang yang telah

dpat melihat di RDKK bahwa sudah terdapat

ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK

musim tanam pertama hingga ketiga, tidak hanya

yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan

mendistribusikan pupuk karena ingin mencari

dari budaya cara tanam keluarga. Kedua, bahwa

keuntungan.

distributor fokus hanya pada penjualan sehingga dari penjualan tersebut distributor dapat PENUTUP

mengambil keuntungan sedangkan berdasarkan

Kesimpulan

Peremendag Nomor 15 Tahun 2015 distributor

Dari hasil penelitian oleh peneliti tentang

seharusnya wajib menjamin ketersediaan pupuk

pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa

bersubsidi di kios yang ada dibawahnya paling

Ajung Kecamatan Ajung dapat disimpulkan bahwa

sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu kedepan

pelaksanaan

sesuai dengan RDKK, dalam hal ini distributor

penyaluran

pupuk

bersubsidi

dilakukan belum berjalan dengan baik hal ini

dpat melihat di RDKK bahwa sudah terdapat

dikarenakan :

musim tanam pertama hingga ketiga, tidak hanya

a. Kepentingan aktor yang terlibat Masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Ajung

mendistribusikan pupuk karena ingin mencari keuntungan. Saran

Kecamatan Ajung dengan memiliki koneksi dalam

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam

kelompok tani, kedua masih adanya kepentingan

pelaksnaaan penyaluran pupuk bersubsidi, saran

pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual

dari peneliti sebagai berikut:

pupuk bersubsidi dan ketiga adanya pembeli dari

1. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi

kelompok lain yang dapat membeli di kios yang

seharusnya sesuai dengan RDKK yang valid

bukan menjadi tanggung jawabnya.

sehingga.

b.Karakteristik pelaksana

2. Perlu adanya sikap yang tegas dari bebarapa

Kurang terciptanya kepercayaan dari petani

pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran

terhadap kelompok tani hal ini disebabkan bahwa

pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung

adanya otoritasisasi dalam pengambilan kebijakan

sehingga tidak ada lagi kepentingan-kepentingan

dan tidak melibatkan anggota dalam pengambilan

individu tertentu yang memanfaatkan penyaluran

kebijakan.

pupuk bersubsidi untuk mencari untung.


13


3. Kepemimpinan dalam pengurus kelompok tani

seharusnya

demokratis

agar

terjadi

keharmonisan dan kepercayaan antar sesama

Undang-Undang

anggota kelompok tani.

Peraturan

Menteri

Pertanian

103/Permentan/SR.130/11/2014 (HET) Tahun Anggaran 2015.

Buku Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses dan Studi Kebijakan

Publik.

Tentang

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi

DAFTAR PUSTAKA

Kasus

Nomor

Yogyakarta:

CAPS. Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik Di

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2015. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta:

DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan

Pustaka Pelajar.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep,Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pertanian. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi

Ahmadi, Ruslam. 2014. Metodologi Penelitian

(HET) Tahun Anggaran 2015.

Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun

Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. 2011.

2013 Tentang Pedoman Pembinaan

The

Sage

Handbook

Of

Qualitative

Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soehartono, Irawan. 1995. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. Singarimbun, M., Effendi, S. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Deliarnov.2006. Erlangga

Ekonomi

Politik.

Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Dan Prestisida Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian 2014. SK Bupati Nomor 188.23/23/012/2014 Tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Prestisida Kabupaten Jember

Jakarta: Internet



http://www.Bisnis.com/Jember Dapat Tambahan Pupuk Bersubsidi 17.165 Ton Bisnis Jatim.html) diakses 29 November 2014 http//bisnis.com/2014/9/ Bisnis Jatim.html diakses 30 November 2014 http://Kementan .go.id diakses 20 November 2014 http://Jemberkab.bps .go.id diakses 20 November 2014


14

Kaharudin S, et. al., Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung

Recommend Documents