KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN YANG MANDIRI DAN SEJATERA TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan berakhir masa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010-2015, maka mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka enam bulan sebelum berakhir masa berlaku RPJM perlu disusun naskah teknokratik sebagai bahan rancangan awal RPJM. Sejalan dengan berakhir masa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 20102015. Pada tahun 2015, Pemerintah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang mencakup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021. Sebagaimana amanat dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan UU Nomor 23 tahun 2014, enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan menetapkan RPJMD. Penyusunan naskah teknokratik sebagai dasar penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2021 memperhatikan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005-2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010-2015. RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005-2025. Pada RPJPD tersebut visi yang akan dicapai adalah: “KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN YANG MANDIRI DAN SEJATERA TAHUN 2025”. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berbudaya, mandiri, maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun juga memperhatikan rencana tata ruang (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2011-2031). Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2016-2021

I-1


program pembangunan sektoral wilayah Kabupaten, program pengembangan wilayah Kabupaten, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen rencana hasil proses perencanan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2016-2021

I-2


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


I-3


15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 4); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan provinsi sumatera selatan tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 3). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Rancangan Awal RPJMD memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2016-2021

I-4


juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja SKPD. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut: Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.

Hubungan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan RPJMN 2015-2019. RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Visi Pembangunan Nasional tahun 2015–2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Upaya untuk mewujukan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian


I-5


dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWACITA

RPJMN 2015-2019

VISI & MISI PRESIDEN

4 Prioritas Pokok • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman • Pariwisata & Energi Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan

Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok Pendapatan

MENDAGRI

Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh MENDAGRI dgn BAPPENAS EVALUASI PERDA

MUSRENBANG RPJMD PROV (Multi Stakeholder)

MUSRENBANG RPJMD K/K (Multi Stakeholder)

GUBERNUR

EVALUASI PERDA

RENSTRA-PD PROV

RPJMD PROV

Peserta: Kemendagri, DPRD, Bappeda & PD Prov, Prov yg berbatasan, Bappenas & K/L

Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB

RENSTRA K/L

RPJMD K/K

RENSTRA-PD K/K

Peserta: Bappeda & PD Prov, DPRD, Bappeda & PD K/K, K/K yg berbatasan

19

Sumber: Kemendagri tahun 2015

2.

Hubungan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025. Berdasarkan telaah Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005-2025 adalah: “KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA TAHUN 2025” RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap III pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian serta untuk keberlanjutan RPJMD Kedua, maka RPJMD Ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan


I-6


menekankan kepada pengembangan infrastruktur yang kuat guna menunjang investasi dan perekonomian melalui upaya-upaya: 1. Pemantapan kondisi infrastruktur. 2. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur. 4. Pemantapan produktivitas UMKM dan koperasi. 5. Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan infrastruktur pertanian. 6. Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pendapatan petani. 7. Pemantapan produksivitas indutri kecil menengah. 8. Pemantapan sarana prasarana perdagangan. 9. Pemantapan pelayanan investasi. 10. Pemantapan pemanfaatan sumberdaya alam. 11. Pemantapan pengembangan budaya daerah dan kepariwisataan. 3.

Hubungan RPJMD Ogan Komering Ulu Selatan dengan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Perda No 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2011-2031) a. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah: 1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi yang berlaku pada Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5) Untuk memastikan terintegrasinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Psl 15 ayat 1eUU 32/2009). b. Kebijakan pengembangan pola ruang 1) Pengembangan organisasi ruang wilayah Kabupaten yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki dan mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten; 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana perkotaan secara terpadu dan merata di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 3) Pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten; 4) Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan; dan 5) Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku (PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan). 6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.


I-7


4.

Hubungan RPJMD Ogan Komering Ulu Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (Perda Nomor 9 tahun 2014). Visi RPJM Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: “SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL” Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: a. Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan professional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan professional. b. Lebih Maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang,barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu. c. Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi diberbagai bidang. Terkandung didalamnya kekayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara professional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemasla’atan masyarakat.

5.

Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Renstra SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.


I-8


6.

Hubungan RPJMD dengan RKPD RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

7.

Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat Nasional antara lain: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Sumatera Selatan yang perlu diperhatikan yaitu: RAD Millenium Development Goals (MDG’s) Provinsi Sumatera Selatan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sumatera Selatan, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Sumatera Selatan. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2015 yaitu: RAD Millenium Development Goals (MDG’s) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, RI Spam, RAD AMPL, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemeriintah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya unutk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten OKU Sekatan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan


I-9


oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga dimaksudkan untuk menyediakan data performance pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah dan untuk: 1. Menjadi panduan penuntun langkah-langkah pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi semakin terencana menuju pada kondisi yang lebih baik. 2. Memberikan arahan pembangunan daerah jangka menengah,sebagai pedoman penyusunan renstra SKPD dan rencana tahunan (RKPD). 3. Menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tujuan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan; c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025; d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 20162021; e. Menetapkan indikator kinerja PD dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah periode 2016-2021. 1.5. Sistematika Penulisan Buku penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan bagian dari dokumen RPJMD 2016-2021, sehingga sistematika Penyusunan Rancangan Awal merupakan bagian dari dokumen RPJMD yang meliputi: 1. BAB 1 PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2. BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. 3. BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun). 4. BAB 4 ANALISIS ISU ISU STRATEGIS menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal.


I-10


5.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN menjelaskan tentang rumusan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2015–2020, serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan. 6. BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 7. BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH menjelaskan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 8. BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN menjelaskan hubungan urusan Pemerintah Daerah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Disajikan juga pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan Pemeintah Daerah. Dijelaskan pula target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. 9. BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH menjelaskan dan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakilnya pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome progam pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diingikan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 10. BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD dengan tujuan tetap menjaga keberlangsungan dan kesinambungan proses pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan dengan periode berikutnya.


I-11

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN YANG MANDIRI DAN SEJATERA TAHUN 2025

Recommend Documents