KOMUNITAS SUNDA KECIL - MALUKU
KONGRES ‘WARGA’ SUKMA+
Kongres ‘Warga’ SuKMa
Term of Reference
KONGRES ‘WARGA’ SUKMA+
Voices of Islands
MENUJU TATAKELOLA & TATAPEMERINTAHAN INDONESIA YANG LEBIH BER’NUSANTARA’ dan TANGGUH MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM
Diselenggarakan oleh: Komunitas Sukma, Pemda se Sukma dan Santiri Foundation
+
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
I. LATAR BELAKANG Indonesia adalah Nusantara yang memiliki 13.446 pulau dan merupakan Negara Kepulauan Terbesar di dunia; Zamrud Katulistiwa dengan penduduk 242.968.342 yang Berkeragaman suku, budaya dan agama dalam Limpahan keanekaragaman sumberdaya alam dan hayati; Melalui landasan Ideologi Pancasila, Konstitusi UU 45 dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika, bercita-cita menjadi Bangsa dan Negara yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Salah kelola yang sistemik (bias daratan besar, sentralistik-uniformitas, otoriter-militeristik, kapitalistik-neolib) menyebabkan cita-cita yang diharapkan sirna dan bahkan menimbulkan dampak ekologik, ekonomik, sosiologik dan politic yang kronik. Reformasi membuka ruang yang kondusif bagi Demokrasi dan Desentralisasi kewenangan yang lebih luas beserta layanan public yang lebih baik bagi daerah. Namun belum berlangsung sesuai dengan yang diharapkan; persoalan dan dampak kronik belum bisa diselesaikan; korupsi mewabah secara sistemik dan struktural; konflik horizontal dan struktural makin marak; kerusakan ekologi di daerah kepulauan makin parah. Perubahan iklim telah berdampak multi dimensi bagi Indonesia, terutama bagi warga dan daerah kepulauan. Namun skema penanggulangannya masih abai terhadap akar masalah (ketidak adilan dan hak azasi) dunia; dan bias Negara maju dan daratan besar. 1
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
II. AGENDA PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN SISTEMIK WARGA KEPULAUAN Terkait dengan berbagai persoalan di atas, pada bulan Mei 2010 telah diselenggarakan ‘Konferensi Warga Kepulauan (Pulau-pulau Kecil)’. Konferensi berhasil melahirkan platform Bersama untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar dan sistemik. Hal ini ditargetkan akan dirampungkan dalam waktu 10-15 tahun. AGENDA PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN 1. Tatakelola SDA dan Tatapemerintahan yang lebih berkeadilan dan demokratis serta berperepektif kepulauan dan responsive perubahan iklim dan bencana. 2. Dukungan yang lebih besar dan penyerahan kewenangan yang lebih luas berkesesuaian dengan karateristik kepuluan (ekologik, ekonomik, sosiologik) kepada warga dan pemerintah kepuluan. 3. Perluasan akses warga kepulauan terhadap wilayah kelola SDA (daratan dan lautan) dan ruang hidup; dan layanan publik yang berkesesuaian dengan karakteristik kepulauan 4. Peningkatan kesadaran kritis warga kepulauan tentang‘hak’ dan yang terkait dengan potensi, keterbatasan dan kerentanan wilayah dan SDA kepulauan. 5. Ruang Partisipasi politik dan pembangunan, lebih terbuka dan kondusif bagi warga tak terhitungkan dan atau terpinggirkan.
2
Kongres ‘Warga’ SuKMa
III.
+
EFEKTIVITAS DAN KEBERLANJUTAN
Untuk dapat mewujudkan Agenda Pembaharuan dan Perubahan yang diusung secara efektif dan berkelanjutan diperlukan tindakan nyata dan pengawalan yang melembaga. Diupayakan agar terintegrasi dalam sistem pembangunan regular dengan basis data Gubernur NTB saat Konferensi SuKMa 2010
yang ter up date.
RANCANGAN KEGIATAN & PENGAWALAN AGENDA PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN 1. Penguatan dan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah Kepulauan 2. Pengembangan Kelembagaan yang solid namun memiliki kendali yang terdistribusi dengan basis kepulauan. 3. Tatakelola Pengetahuan sebagai basis informasi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan serta program, pembelajaran bersama, kampanye dan penyadaran.
3
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
IV. UJI PETIK DAN SOLIDITAS Uji petik programatik dan Uji soliditas kelembagaan selama 2 tahun sejak usai konferensi dilakukan untuk mengetahui apakah agenda pembaharuan dan perubahan secara sistemik dapat dilakukan secara efektif.
UJI SOLIDITAS KELEMBAGAAN Uji soliditas kelembagaan dilakukan melalui pengembangan tata kerjasama antar 8 simpul pulau (simpul Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, Flore, Maluku dan Maluku), internal simpul pulau (dilakukan di Lombok dan Maluku Utara); dan antar kelembagaan masyarakat sipil dengan kelembagaan pemerintah daerah (secara sektoral dilakukan di NTB dan NTT) dan direncanakan dengan Forum Pemerintah Kepulauan (belum terlaksana).
4
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
UJI PETIK PROGRAMATIK 1. Desentralisasi Kewenangan dan Layanan Publik. Hal ini dilakukan melaluiinternalisasi PIdan perspektif kepulauan dalam Kewenangan dan Layanan Publik Daerah (NTB dan replikasi di NTT). 2. Pemulihan Daya Lenting SDA dan Penguatan Daya Produktivitas Warga. Untuk mendukung hal ini,didesain dan diimplementasikan model pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat dan responsive perubahan iklim (DAS terpadu-Timor; Socio Agro Forestry-Loteng, dan Revitalisasi ‘Paer’ - KLU) 3. Wilayah kelola SDA dan Ruang Hidup Masyarakat Adat dan Lokal. Kegiatan dilakukan melalui: Pemetaan partisipatif (GIS) untuk memastikan wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat local/adat (KLU, NTT dan Maluku-Malut); Kajian kritis dan pengawalan terhadap RTRW daerah kepulauan (Prop NTB dan KLU); dan Peta konflik SDA (NTT) 4. Pengembangan Tatakelola Pengetahuan. Kegiatan dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme infokom yangmudah diakses serta dapat dijadikan basis informasi/data bagi pengambilan keputusan dan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan serta pembelajaran bersama. 5. Riset dan Pengembangan. Kegiatan ini belum bisa dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Masih bersifat temporer 5
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
V. MENUJU KONGRES WARGA KEPULAUAN YANG INKLUSIF Selain untuk mewujudkan mandate Konferensi Warga Kepulauan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun berbagai kesepakatan dan kerjasama multipihak.
VI.
TUJUAN
Secara Umum kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya agenda pembaharuan dan perubahan yang diusung oleh warga dan daerah Sukma (Sunda Kecil-Maluku). Kegiatan ini juga bertujuan untuk: a. Melihat adanya kontribusi positif bagi agenda perubahan dari input yang diberikan b. Melakukan konsolidasi kelembagaan dan sinergi program berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan dan kebutuhan ke depan. c. Merumuskan gagasan alternatif yang konstruktif untuk mengatasi berbagai persoalan yang disuarakan oleh warga dan pemerintah daerah kepulauan. 6
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
d. Membangun kolaborasi fungsional yang sinergi antar pelaku pembangunan untuk mewujudkan agenda perubahan maupun menjawab persoalan yang mengemuka.
OUT PUT 1. 2. 3. 4.
Adanya draft umum ‘Scenario Pembaharuan Sukma 2025’ Posisi kinerja dan kontribusi positifpada peta jalan yang telah disusun. TerjadinyaKonsolidasi kelembagaan dan program masyarakat sipil (warga) Kepulauan Adanya rumusan solusi yang implementatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan, (tatapemerintahan, tatakelola SDA, dan perubahan iklim). 5. Tersepakati Bentuk dan Jenis serta mekanisme kolaborasifungsional multi sakeholder.
VII. BENTUK & METODE KEGIATAN Kegiatan direncanakan akan di bagi menjadi 3 bagian, yakni: Pra Kongres. Kongres dan Pasca Kongres yang dipadupadankan dengan lokarya multipihak, pameran dan kesenian. 1. Pra (Persiapan) a. Sosialisasirencana kongres beserta hasil-hasil kerja yang telah dicapai. b. Identifikasi dan analisis program dan kelembagaan yang potensial untuk bersinergi. c. Menjajagi dan membangun kolaborasi fungsional multipihak yang sinergik. d. Melakukan Konsolidasi dan koordinasi serta membangun kesiapan masyarakat basis.
7
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
2. Penyelenggaraan Kongres & Lokakarya Multipihak Kegiatan Kongres dan Lokakarya multipihak, merupakan kegiatan yang terpisah namun saling mengait. Hari I: Art Performance & Pembukaan Hari II: Lokakarya Multipihak I Pokok Bahasan Voices of Islands Hak, problem, kebutuhan dan pengalaman Berkemampuan (Best Practices) Warga dan Pemerintah Daerah Kepulauan
Responses to Islands Dukungan untuk merealisasikan, penyempurnaan, replikasi dan atau scalling up terhadap ‘the best practices’
Tatakelola SDA dan Tatapemerintahan, Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Wilayah dan Layanan Publik’ , Pemulihan Daya Lenting SDA dan peningkatan Produktivitas Warga Kepulauan’, Kesadaran Kritis dan Ruang Partisipasi a. Kebijakan Pembangunan Propinsi NTB yang Berperspektif Kepulauan dan Resposnsif Perubahan Iklim/Bencana b. Pengelolaan DAS Terpadu
Pemerintah Pusat dan Menteri Terkait Isu Kepulauan : a. Kebijakan atau Program yang dimungkinkan untuk disinergikan 8
Kongres ‘Warga’ SuKMa
c. Strategi Pengelolaan SDA dan Ruang Hidup Warga Pesisir dan Kelautan
+
dalam kerangka pembaharuan dan perubahan yang mendasar b. Tawaran Kerjasama pragmatic maupun konseptual c. Tawaran Pembahasan Lebih Lanjut untuk Mewujudkan sinergitas yang lebih konstruktif d. Pengetahuan atau ilmu yang baru (misalnya Tatakelola Kepualauan yang mandiri; energy terbarukan dan sebagainya).
Respon dari Pemerintah Nasional dilakukan secara bersama-sama (panel) oleh kementerian-kementerian yang terkait setelah semua pemateri presentasi, sehingga bisa terjadi integrasi dan sinergi; Di sela-sela kegiatan ini akan diselenggarakan Launching dan Demo ‘Tala Sukma’ sebagai basis informasi Kepulauan.
9
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
Diskusi kelompok di beberapa wilayah Lombok – Konferensi SuKMa 2010
Hari III: LOKALAPANG dengan Pokok Bahasan: Lombok Barat Pengarusutamaan, Penginternalisasian dan Pembiasaan Kepulauan (Kebudayaan Pendidikan Riset Tatakelola Pengetahuan)
Lombok Utara Tatakelola SDA dan Ruang Hidup MasyarakatPesisirLaut dan Masyarakat Adat
Lombok Tengah Penguatan Daya Lenting dan Produktivitas Warga (Kelangsungan Matapencaharian, Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi)
Lombok Timur Tatakerlola SDA dan Ruang Hidup Masyarakat Lingkar Hutan
Merupakan Sharing dan Penjajaan Sinergitas Lintas Ruang dan pelaku Strategi, Kebijakan dan Program Nasional terkait dengan Respon Suara Kepulauan (Bias Pembangunan), PI dan Kebencanaan Best Practices yang dilakukan oleh Komunitas/CSO/Pemerintah/Para pihak lainnya
10
Kongres ‘Warga’ SuKMa
1. Strategi Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Berperspektif Kepulauan dan Resposnsif Perubahan Iklim dan Kebencanaan 2. Strategi Pengembangan dan Penanganan Kesehatan di Wilayah Kepulauan 3. Gawe Rapah’ Pembiasaan Kembali mekanisme demokrasi lokal.
4. Banjar sebagai institusi Community Schooling
1. Karakteristik Kepulauan dan Arti Penting Pengelolaan Pesisir dan Laut Bagi Pembangunan di Indonesia dan Strategi Perubahan Iklim 2. Karakteristik Kepulauan dan Arti Penting Pengelolaan Pesisir dan Laut Bagi Pembangunan di Indonesia dan Strategi Perubahan Iklim 1. Pengembangan Kabupaten KLU yang Reponsif Perubahan Iklim dan Kebencanaan
1. Strategi dan Program Nasional untuk Mempertahankan Daya Lenting SDA dan Produktivitas Warga Kepulauan
3. Pengembangan Kawasan Socio-AgroForestry
2. KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Kebun Raya Berbasis Komunitas dan Kawasan.
2. Pengembangan Industri Kemaritiman (Mega Minapolitan) untuk Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Morotai.
4. Pengembanan Model Desa Wisata Ekologis
3. CBFM (Community Base Forest Management): HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat YLPM
+
1. Strategi dan Kebijakan Tatakelola Sumberdaya Hutan dan Keragaman Hayati untuk Kepulauan
2. Strategi Kebijakan
Pengembangan Daerah Tertinggal di Wilayah Kepulauan
11
Kongres ‘Warga’ SuKMa
5. Pondok Pesantren yang Inklusif dan Berperspektif Kepulauan dan Perubahan Iklim
3. Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Ruang Hidup Warga Pesisir yang Responsif PI dan Berbasis Kearifan Lokal
5. Subak, Kearifan Lokal dalam Tatakelola Air dan Menjaga Kelestarian Alam
6. Assessment Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Riset terkait dengan Adaptasi Perubahan Iklim di daerah kepulauan
4. Recovery dan Reinventing Peta Wilayah Kepulauan Maluku terkait dengan Dampak PI
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis SDA:
7. Rancang Bangun (Masterplan) Talasukma (Tatakelola Pengetahuan Sukma)
5. Pemetaan Partisipatif sebagai Landasan Pemastian Wilayah Kelola dan Ruang Hidup Masyarakat Lokal/Adat
7. Kajitindak Pengembangan Energi/Listrik Terbarukan Berperspektif Kepulauan a. Turbin Arus Laut b. PLTMH c. PLTS - Listrik Super
+
4. Pengembangan Kebijakan Jasa Lingkungan dan Implementasinya
5. Kajian Kritis Tata Kelola Kehutanan di Propinsi Kepulauan
6. Rancang Bangun Program Tata kelola Kehutanan Kepulauan 7. Penyempurnaan, Perluasan dan Percepatan CBFM di Sukma
12
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
Hemat 8. Rancang Bangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Berbasis Karakteristik Kepuluauan
6. Pengembangan Strategi Daerah Tanggap Bencana Berbasis Kearifan Lokal
8. Peluang Pengembangan Ekonomi Kepulauan Berbasis SDA (Laut & Daratan) – ditinjau dari Aspek Kebijakan
8. Strategi Percepatan Penyempurnaan KR Lombok dan Replikasi Kebun Raya Berbasis Kawasan dan Komunitas di NTT dan Maluku dengan karakter Sukma
7. Redesain Master Plan Wilayah Kelola SDA dan Ruang Hidup Masyarakat Adat : Karang Bajo sebagai model dan embrio Kota Budaya
13
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
Hari IV-V : Pleno hasil Lokalapang (pagi-siang) dan dilanjutkan dengan Kongres dan Pre Loka 3 Pokok Bahasan KONGRES DAN PRE LOKA 3:
Pokok Bahasan
Kongres Koalisi Masyarakat Sipil
Forum Pemda
Diskusi Pre Loka 3 HIPMI Budayawan
Kelembagaan Program Internal Kerjasama (program bersama & mekanisme kolaborasi) Penyusunan program (program internal jaringan dan kerjasama antar jaringan)didasari olehpointers hasil akan di bawa ke masing-masing lembaga pemangku kepentingan dan dibahas dalam Kongres atau diskusi internal Pembahasan Kelembagaan, termasuk membahas mekanisme kolaborasi Fungsional yang sinergis dengan para pihak lainnya
14
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
3. Pasca Kongres & Lokakarya Multipihak Merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan hasil lokakarya dan kongres.Terdiri dari konsolidasi, sosialisasi, pengawalan dan resources mobilization.
VIII. LOKASI & WAKTU Pelaksanaan kegiatan Kongres & Lokakrya Multipihak direncakan memakan waktu selama 5 (lima) hari efektif mulai tanggal 20 – 25 Mei 2012.Dipusatkan di Senggigi (tentative) dan untuk kegiatan Loka lapang di kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Tengah.
IX.
PESERTA
Peserta kegiatan diharapkan berjumlah tidak kurang dari 150 orang, berasal dari wilayah Sunda Kecil dan Maluku dan wilayah lainnya.Terdiri dari unsur masyarakat sipil (NGO, akademisi, wartawan, masyarakat basis, budayawan dll), pelaku usaha (HIPMI), Pemerintah (local-nasional) dan Lembaga Internasional. Untuk Loka lapang, di masing-masing lokus peserta bertambah sekitar 20 orang dari unusr yang sama. Unsur keterwakilan perempuan mendapat perhatian.
15
Kongres ‘Warga’ SuKMa
X.
+
NARASUMBER DAN MODERATOR/FASILITATOR Pembicara Kunci (keynote speakers): Prof Hatta Rajasa, (tentative) Narasumber Undangan: Pemerintah Pusat, ahli, praktisi, institusi internasional; Pembicara Utama :Perwakilan dari masyarakat, Pemda kepulauan, Pelaku Bisnis local, Simpul dan Pokja. Lokakarya Multipihak dan Diskusi Kelompok Terarah akan dipandu oleh Fasilitator dan SC yang memiliki kapabilitas yang memadai, berasal dari wilayah kepulauan maupun nasional.
XI.
PELAKSANA DAN PENDUKUNG
Lokakarya Multipihak dan Kongres diselanggarakan oleh Komunitas Sukma bekerjasama dengan Pemda (Propinsi & Kabupaten)NTB, Santiri Foundation (host), HIPMI NTB dan Propinsi lainnya. Didukung oleh Ford Foundation (OK), Samdhana Institute (OK), Kemitraan (proses), IMACSUSAID (penjajagan), AIPD (penjajagan), SEI (Penjajagan), Pemerintah Pusat (penjajagan) dan para pihak lainnya yang sedang dijajaki.
16
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
Catatan; Selama proses direncanakan untuk menyelenggarakan Bursa Ide dan Pameran (Foto, buku dan sejenisnya) yang berkaitan dengan materi warga kepulauan dan perubahan iklim. Jika memungkinkan, akan diselenggarakan Pemutaran Film atau atraksi kebudayaan yang berkaitan dengan - masyarakat kepulauan dan perubahan iklim pada setiap malam. Untuk kepentingan advokasi, kampanye dan penyadaran, kumpulan makalah dan hasil diskusi, direncanakan akan dijadikan bahan dalam bentuk buku dan CD.
17
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
Info &Kontak : Simpul Lombok
Simpul Sumbawa
GEMA ALAM NTB
YAYASAN BINA CEMPE (YBC) DOMPU
Jl. KH. Hasyim Asy’ary No. 8 Selong Lombok Timur- NTB Contact Person : M. Juaini - Wen ( 081933152316 )
Jl. Teuku Umar No.17 Kel. Simpasai—Dompu Contact Person :Evi Susanti ( 087866749480)
SANTIRI Foundation (Host) Jl. Swaramahardika Komp. P3SA No. 6 Mataram - NTB Phone : +62 370 624353 / Fax : +62 370 639055 e-mail :
[email protected] Simpul Bali Simpul Maluku Contact Person : RIA KUSMAYANTI ( 0857 3798 9505) YAYASAN WISNU BAILEO MALUKU SUMIATI ( 0818 0570 6830 ) Jln. Muding Indah I No. 1 Kerobokan, Kotak Pos 1192, Amboina 97001, Maluku, Indonesia. Denpasar 80117 Bali, Indonesia Tel/Fax.+62 916 356216 Phone: 62-361-424758 Contact Person : Yanes balubun ( 081393184672 ) Simpul Kupang Contact Person : Iwan Dewantama (081353048438)
FORUM DAS NTT
Simpul Flores
Jl. Ade Irma Suryani No. 1 Walikota Kupang—NTT Phone : +62 380 825028 Contact Person : Michael Rian Kaho - Mike ( 081578746421 ) Yeni F Nomeni ( 081339436120 )
Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Nusra
Simpul Maluku Utara
Lembaga Mitra Lingkungan
Jl. Yos Sudarso No. 11, Kel.Wairotang Kec. Alok Timur Jl. Yos Sudarso No. 534 Kel. Maliaro Ternate. Kab. Sikka-Nusa Tenggara Timur Tel :0921 – 3123345 Simpul Sumba Contact Person :Ismad Sahupala ( 08124212736 ) Contact Person :Aku Sulu Samuel S.Sabu Yayasan Tananua (0382) 22276 Jl. HR Horo Matawai Sumba Timur, Waingapu - NTT Contact Person :Huki Radandima ( 0387) 62055
18
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
KOMUNITAS SUNDA KECIL - MALUKU
19
Kongres ‘Warga’ SuKMa
+
20
