Dirjen Badilag pada Diklat Prajabatan CPNS MA dan 4 Lingkungan Peradilan | (24/2) Oleh Iwan Kartiwan Kamis, 24 Februari 2011 09:10 - Terakhir Diupdate Kamis, 24 Februari 2011 09:40
‘Justice For All’ Harus Didukung Oleh Seluruh Jajaran Peradilan
Megamendung, Badilag.net |24-2-2011|
Mahkamah Agung sangat peduli terhadap pelaksanaan ‘Justice For All’ (J4A). Keadilan harus dinikmati oleh semua orang, termasuk orang tak mampu dan masyarakat terpencil. SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah bukti dari kepedulian MA tersebut. Oleh karena itu, seluruh jajaran peradilan harus mendukung program yang sangat mulia ini.
Itulah di antara inti ceramah Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, pada acara Diklat Prajabatan CPNS Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan Angkatan I-XXIII Tahun 2011, yang disampaikan tadi malam, Rabu (23/2), di Kampus Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor.
Di hadapan 300an peserta Diklat, Dirjen minta agar program J4A yang antara lain mengenai pelayanan perkara prodeo, pelaksanaan sidang keliling dan penyelenggaraan Posbakum, difahami dan disukseskan oleh seluruh insan peradilan.
1/6
Dirjen Badilag pada Diklat Prajabatan CPNS MA dan 4 Lingkungan Peradilan | (24/2) Oleh Iwan Kartiwan Kamis, 24 Februari 2011 09:10 - Terakhir Diupdate Kamis, 24 Februari 2011 09:40
“Program ini sudah menjadi program nasional, bahkan dunia”, kata Dirjen sembari menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam rapat kerja khusus Presiden dengan seluruh menteri dan gubernur, di Tampaksiring Bali, 19-21 April 2010, yang juga melibatkan Mahkamah Agung, adalah -secara eksplisit disebut- “Justice For All”.
Sebagian Para Peserta Diklat
Rapat kerja itu mengakibatkan meningkatnya secara signifikan anggaran kegiatan bantuan hukum secara nasional untuk tahun 2011, yang terdiri dari pelayanan prodeo, sidang keliling dan posbakum, khususnya bagi PN dan PA.
Di tingkat dunia, program J4A juga menjadi perhatian semua pihak, termasuk jajaran judikatif. Dirjen melanjutkan bahwa dalam konferensi internasional para administrator pengadilan yang tergabung dalam wadah IACA (International Association for Court Administration), pada bulan November tahun lalu di Istambul Turki, J4A menjadi topic dalam konferensi itu.
Ketua Muda Pembinaan MA-RI dan Dirjen Badilag juga menyampaikan makalahnya dalam konferensi itu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan J4A.
2/6
Dirjen Badilag pada Diklat Prajabatan CPNS MA dan 4 Lingkungan Peradilan | (24/2) Oleh Iwan Kartiwan Kamis, 24 Februari 2011 09:10 - Terakhir Diupdate Kamis, 24 Februari 2011 09:40
Demikian pula, pada pertengahan Maret bulan depan, Mahkamah Agung akan menggelar konferensi regional IACA wilayah Asia Pasifik, di Bogor, yang akan dihadiri oleh para peserta dari 29 negara. Salah satu topik yang akan dibincangkan adalah J4A.
“Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menyukseskan program J4A ini sebaik mungkin”, tegas Dirjen.
Sebagian Para Peserta Diklat
Program-program di Lingkungan Peradilan Agama.
Dalam ceramah yang berjudul “Sekilas Tentang Ditjen Badilag dan Peradilan Agama”, Dirjen juga mengemukakan tentang program-program prioritas yang dilakukan Badilag selama ini.
Selain program J4A, program-program peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik dan pembudayaan teknologi informasi adalah merupakan program-program yang mendapat perhatian besar dari Badilag belakangan ini.
3/6
Dirjen Badilag pada Diklat Prajabatan CPNS MA dan 4 Lingkungan Peradilan | (24/2) Oleh Iwan Kartiwan Kamis, 24 Februari 2011 09:10 - Terakhir Diupdate Kamis, 24 Februari 2011 09:40
Dalam upaya peningkatan kualitas SDM, Dirjen mengemukakan pentingnya integritas, wawasan dan skil yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran peradilan. Integritas adalah faktor utama. Namun secara bersamaan, peningkatan wawasan keilmuan dan skil juga adalah suatu keniscayaan.
Sedangkan dalam upaya peningkatan pelayanan, di samping harus diperhatikan kepuasan para pencari keadilan, juga harus diperhatikan manajemen komunikasi dan interaksi yang proporsional antara aparat pengadilan dengan para pencari keadilan.
“Tidak semua aparat pengadilan dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan para pencari keadilan. Komunikasi dan interaksi itu harus proporsional dan dibatasi sesuai ketentuan”, ungkap Dirjen.
Hakim dan aparat yang tidak berwenang, tambah Dirjen lagi, dilarang melakukan komunikasi dan interaksi di luar sidang. Sebab, dapat menimbulkan dugaan ketidak-adilan dari salah satu pihak. “Itulah sebabnya, kami sedang mengembangkan system ‘ONE STOP SERVICES’, agar para pihak terlokalisir, tidak bebas dapat memasuki tiap sudut dan ruang pengadilan dan tidak bebas bebas bertemu aparat”, kata Dirjen.
“Tapi tetap, kenyamanan, keamanan dan kehormatan para pihak harus selalu dijaga dan diperhatikan oleh seluruh aparat pengadilan, sehingga pelayanan yang baik dapat dirasakan oleh masyarakat”, tambahnya lagi.
Sebagian Para Peserta Diklat
Pembudayaan Teknologi Informasi.
4/6
Dirjen Badilag pada Diklat Prajabatan CPNS MA dan 4 Lingkungan Peradilan | (24/2) Oleh Iwan Kartiwan Kamis, 24 Februari 2011 09:10 - Terakhir Diupdate Kamis, 24 Februari 2011 09:40
Dirjen mengajak para calon PNS ini membudayakan pemanfaatan TI untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
Dengan mengutip Buku Technology for Justice, tulisan DR. Dory Reiling, seorang Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Amsterdam yang sebelumnya sebagai expert IT pada World Bank, Dirjen mengemukakan bahwa TI adalah faktor yang paling jitu dalam melakukan perubahan dewasa ini.
“IT is the most striking factor in changing the world in our era”. Kalimat yang tercantum pada halaman 16 buku itu dikutip oleh Dirjen dan ditampilkan melalui powerpoint.
“Mahkamah Agung kini sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan TI”, kata Dirjen sembari menambahkan bahwa pemanfaatan TI di MA dan pengadilan-pengadilan sekarang sudah jauh lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya.
Sebagian Para Peserta Diklat
“Pemanfaatan TI untuk kepentingan proses pelayanan dan transparansi akan mengurangi keluhan masyarakat terhadap kelemahan pengadilan” ungkap Dirjen.
5/6
Dirjen Badilag pada Diklat Prajabatan CPNS MA dan 4 Lingkungan Peradilan | (24/2) Oleh Iwan Kartiwan Kamis, 24 Februari 2011 09:10 - Terakhir Diupdate Kamis, 24 Februari 2011 09:40
Dirjen lagi-lagi mengutip buku DR Dory, bahwa sudah berabad-abad di seluruh dunia masyarakat mengeluhkan terlalu lamanya proses pengadilan, sulitnya mengakses pengadilan dan korupnya aparat pengadilan. “Semuanya itu dapat diatasi oleh pemanfaatan TI yang benar”, kata Dirjen menterjemahkan apa yang ditulis DR. Dory.
Dirjen juga menayangkan secara utuh apa yang ditulis Dr. Dory pada bukunya di halaman 17 itu: “Over the centuries and all over the world, three major complaints have been heard that can still be heard today: Court processes take too long, Court are difficult to access, and Judges (courts) are corrupt. … each of them can be resolved with information technology”.
Membiasakan Selalu Membuka Situsweb.
Dalam ceramahnya itu, Dirjen juga mengajak semua peserta, baik dari Mahkamah Agung maupun dari ke 4 lingkungan peradilan, agar membiasakan membuka situsweb.
“Biasakanlah membuka situsweb tiap hari. Namun, jangan hanya membuka situsweb lingkungannya sendiri, tapi juga membuka situs kepunyaan lingkungan-lingkungan lainnya. Agar wawasan kita lebih luas. Lebih baik lagi saling memberi masukan atau komentar yang positif untuk kepentingan kita bersama”, tegas Dirjen.
Nampak sekali, para peserta sangat antusias mengikuti ceramah dan diskusi yang dinamis itu. Pemandu acara, tidak dapat menampung semua peserta yang angkat tangan untuk bertanya atau berkomentar. Mereka tidak saja dari lingkungan PA, tapi juga banyak peserta dari lingkungan lainnya.
“Ini suatu hal yang sangat positif. Saya puas dan senang sekali melihat para peserta yang penuh semangat, disiplin, kompak dan dinamis itu”, kata Dirjen kepada Badilag.net. “Mereka adalah masa depan Mahkamah Agung”, tambahnya. (Adli Minfadli Robby).
6/6
