a
Juruefi, Cfrnirut fan SufuaRlo
LAPOMN AI(UNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI Atas LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWARILAN DAERAH PROVINSI BANTEN IAHUN 2014
Atas Nama Hi. HIMMATUL AIIYAH, S.Sos, M.si
' K4 or Pusat : J4r4n Rayq Kebayoran Laua No. 194 Blok B'3 Jakarto 72220 TeL
(AO
@
Registeted Pub lic Accouatsnts
Izin llsaha : Kefitu$n Metteti Keuanyt Rl No. 39lKM.1lN11
72, 506-8 For. (021) 723 5069 Email :
[email protected]
DAFTARISI
A.
Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Drsepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum
B.
Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
C.
Asersi Peserta Pemilihan Umurr tentang Laporan Penerimaan rlnn Pengeluaran Dana Kampanye
D.
Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dara Karnpanye Peserta Pemllihan Umum rcrhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor l7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Komrsi Pemilihan Umum Nomor I Tahrm 20 I 4
E.
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pern ihan Umum
F.
Dasar Penunjukkan dan Ruang Lingkup Pcnugasan KAP
lunatft, Cfiairut [an Sufua?go lzit llsaht : Keputuson
Registercd Pablic Accbuntants
Menteri Keuangat Rl No. 391KM.112011
I.APORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS II\PORAN Pf,,NERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laooran Akuntan Indeoenden atas Peneraom Prosedur vane Disepakati
Iaporan No. : 42.AW2014 Kepada
Yfi.
:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Jalan KH. Sochari No. 42, Ki&ng, Scrang, Banten
Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam l-arnpiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerinaan dan Pengeluaran Dana Kampanye C'LPPDK") dari Hj. Himnad Afiyalq S.Sos, M.Si, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan urtuk membantu KPU dalam memaham dan memantau ketaatan p€ncatatan, pengelolaarg dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyara*an oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.
saldo awal, penerimaan, LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi yang mencakup ransaksi perikatan prosedur hanya disepakati Lingkup pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK. Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasar&an standar auditing yarg ditetapkan oleh Instihrt Akunt8n Publik lndonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati terc€but merupakan tanggunglawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kani tidak membuat representasi tmtary kecukupan prosedur yang disepakati sepeni yang diuraikan dalan Lampiran dari laporan ini, baik unnrk urjuan pelaporan maupun txjren laimya Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) ".latah sebagainana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini. datr tidak metakukan p€rikatan audit bodasa*ar standar auditing yang diteopkm oleh Asosiasi kofesi Akunran Publik dengan nljuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal aas pelaporan LPPDK. Oleh karena iq kami tidak renyatakan pendaPat stasnya. Semdainya kami diminta unok melaksanakan prosedur tanbaharU mrmgkrn terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kani laporkan kepada KPU.
Kani tidak ditugasi
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oteh KPU dan tidak diperftenankan rmtuk digrmakan oleh pihak-pihak yang tidak menyeaakati prosedur tcrsebut dan yang tidak bertanggungiawab atas kecukupan prosedur untuk urjuan mereka. Kami ndak bertanggungiawab untuk memutakhirkan laporan kami serclah tqnegal laPoran ini. Jakafla, 19 Mei 2014
lui
.frr
[, t;.r lt l
r'
Izh Akuntan Publik No : AP.0804
Ka
ot
I,,l
Pusa, : Tcl. (021)
Raya l<eboyorun
723
Latu
No, 794 Blok B-3 lakarta 7Ln0
66,t Flx. (021) 723 fi69 Etnsil:
[email protected]
II\FORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA II\PIORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANIYE
LAMPIMN 8.4 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON AI\GGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
I
2
3
A.
UMUM
I
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD Tentukan kelengkapan pencstatan tr8nsaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam
Kami telah membuat tanda rerima
2.
8)
l)
rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup
sesuai form pada lampiran 85.
Banyaknya transaksi yang tercantum
dalam LADK dan RKDK hanya 30 transaksi dan, oleh karena itu, kami mengaudit seluruh transaksi tersebut.
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).
2)
Apabila 257o dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.
3)
b) c)
Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh tansaksi temebut. menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat
seluruh transaki dalam LKDK
tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
RKDK relah tercantum dalam
Jika terdapat transaksi.yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat
LPPDK cantumkan dslam temusn. REKEI\ING DANA KAMPANYE dalarn
B. 3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Calon Anggota DPD telah membuka RKDK di bank umum, yaitu Bank Mandiri.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon
Nama pemilik RKDK sesuai dengan
Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang teroantum dalam RKDK tersebut.
nama calon anggota DPD yang tercantum. Namun No rekening tidak
c.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a)
Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon
Anggota DPD s€bagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaki penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan 'menurut ketentuan yang mencakup penedmaan dari pihak-pihak berikut:
l)
2)
Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan;
Daftar Laporan
Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD kosong karena tidak ada penyumbang. Dalam LPPDK
tercantum penerimaan hanya dari
Calon Anggota DPD
yang
bersangkutan,
(b) kelompok;
b)
(c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon
Prosedur C5b tidak dapat diterapkan
Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan
karena DPLPSDK Anggota DPD
klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan,
kosong (tidak disi)
atau
klasifiksi dalam DSPDK berbeda dcngan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.
c)
Periksa keberadaan surst pemyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:
l) 2)
perseorangan;
kelompok:
Prosedur C5c tidak dapat diterapkan, karena tidak ada penerimaan yang bercumber dari sumbangan.
NO
3) 4)
d)
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEM UAN
2
3
perusahaan /badan usaha nonpemerintahi Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pemyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a)
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan,
sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan
Prosedur C6a tidak dapat diterapkan karena tidak ada penerimaan yang
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan
bersumber dari sumbangan.
dan
perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) 7.
a) b) c)
d)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampmye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
Prosedur C7a tidak dapat diterapkan, kar€na tidak ada penerimaan yang bersumber dari sumbangan.
Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temu&n.
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya
Prosedur C7c tidak dapat diterapkan,
perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atss bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang dilerima dari
karena tidak ada penerimaan yang bersumber dari sumbangan.
Calon Anggota DPD. 8.
a)
Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
Prosedur CEa tidak dapat diterapkan, karena tidak ada penerimaan yang bersumber dari sumbangan.
b) ,ika terdapat
perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap
penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9.
b)
t0.
Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh
Prosedur C9a tidak dapat diterapkan, karena tidak ada penerimaan yang
transaksi penerimaan yang temcantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanyc ke fotokopi identitas pen$rmbang.
bersumber dari sumbangan.
Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. T€ntukan kepatuhan penoatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : l) Memilih 257o dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daflar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2) 3)
Prosedur ClOa tidak dapat diterapkan, karena tidak ada penerimaan yang bersumber dari sumbangan,
Apabila 257o dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tige puluh) transaksi Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang
mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan unluk seluruh transaksi tersebut b)
Bandingkan narna dan alamat Pcnyumbang yang tqroantum dalam Daflar Loporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat
Prosedur ClOb tidak daPat ditcrapkan, karena tidak ada penerimaan yang bersumber dari
pemyataan pen)'umbang tersebut.
sumbangan.
melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tercebut:
l)
(a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pemyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku stau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).
-3NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
3
I
(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pemyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)
(c) ldentitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pemyataan penyumbang perusahaan dan / atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP
(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
c)
Telusuri tsansaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
Prosedur Cl0c tidak
dapat
diterapkan, karena tidak penerimaan yang bersumber
ada
dari
sumbangan. d)
Jika terdapai penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atsu tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
e)
Berdasa*an
buki
pendukung yang diperoleh
dan
diperiksa,
dokumentasikan informasi transaksi teBebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):
l) 2) 3) 4) 5)
unggal transaksi; nilai transaksi; namq alamat, dan identitss (fotokopi KTP, NPWP, skta pendirian p€rusahaan, atau bukti identites lainnya yang diperlukan sesuai dengan p€raturan yang berlsku) dari pihak yang memberikan sumbangan; jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan klasifikasi penerimaan.
Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian
Prosedur
Clof tidak
dapat
identitas p€mberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangsn
diterapkan, karena tidak ada penerimaan yang bersumber dari
(kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung
sumbangan.
oleh I(AP.
s)
Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja
untuk
mendokumentasikan pengiriman konfi rmasi tersebut. h)
Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
Prosedur C lOh tidak
sumbangan. D
i)
Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepads Calon Anggou DPD dan melakukan pencocokan atas buki-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggots DPD.
k)
Laporkan dalam temuan perbedaan teEebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggots DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang
m)
berlaku pada saat sumbangan diterima. Jika terdapat sumbangan dslem bontuk b8rang den jasE yang dioatat Calon fuiggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
dapat
diterapkan, karena tidak penerimaan yang bersumber
ada
dari
-4NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEM UAN
2
3
I
D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
lt
a)
Perika kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam
Daftar
Pengeluaran yanS tercantum dalam
Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDK") Calon Anggota DPD catstan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain)
DAPDK calon anggota DPD telah diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan.
menurut ketentuan. b)
t2.
Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
Pengeluaran yang tercantum dalam
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebEgainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan
Jumlah-jumlah pengeluaran yang
cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
DAPDK calon anggota DPD telah diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan.
terdapat dalam DAPDK matematis telah disajikan
akurat
atas
secara secara
p€njumlahan,
pengurangan, dsb. b) 13.
a) b) c)
14.
Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam remuan. Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam
LPPDKP. Laporkm pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjsdinya perbedaan tersebut kepada Calon Arggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Arggota DPD.
Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi yang tercantum dalam DAPDK sama dengan LPPDK
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:
Banyaknya transaksi yang tercantum
a)
dan, oleh karena itu, kami mengaudit seluruh transaki tersebut,
b) c) d)
Memilih 257o dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluamn (pengeluaran operasi, modal, dan lainlain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudh adalah sebanyak 30 (tiga
dalam DAPDK hanya 15 transaksi
puluh) transaksi Apabila jumlah kcseluruhan transaki pengoluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: l) T€lusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
Terdapat transaksi pada DAPDK yang tidak t€rcantum dalam RKDK
3)
Kami telah
bukti
pendukung yang diperoleh
dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): Berdasarkan
(a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi;
(c) Pihak menerima pembayar.an dari Peserta Pemilu; (d) sifat dan deskipsi dari transaksi
4)
sena
Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saa( transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
sebesar Rp. 30.000.000
bukti
mendokumentasikan
pendukung
dan
informasi
transaksi tersebut, Yang mencakup informasi soperti pada Dl4d3.
-5NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
3
I
5)
Jika terdapat pengeluaran dalam benruk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebul, laporkan dalam temuan,
6)
Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tecebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Pcnerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
7)
Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kiteria batassn nilai dan sumber sumbangan ysng telah disebutkan di atas.
E.
ST'RAT REPRESENTASI DARI CALON ANGCOTA DPD KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DpD kepada KAP.
Surat Repr€sentasi Calon Anggota DPD tidak diperoleh
ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM TENTANG I-APORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
ASERSI PESf,RTA PEMILIHAN UMUM
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE TIDAK DIPEROLEE
ATJDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPATTYE PESf,RTA PEMILIEAN UMUM
TERIIADAP I'NDANC,-UNDANG NOMOR 8 TAEIIN 2OI2 DAN PERATURAN KOI}flSI PEMILIHAN UMUM NOMOR T7 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DruBAH DENGAN PERATURAN KOIVflSI PEMILIIIAN UMUM NOMOR 1 TAHTJN 2OI4
LAMPIRAN 8.2
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANCGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
I
1
3
4
PATUH/TIDAK PATUH 5
UMUM I
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
a)
("DPD") wajib menyerahkan
Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut bawah beserta laporanlaporan laiffrya yang terkait.
dan
di
b)
ini
Pasal 135 ayat (2) Undang. Undang Nomor 8 Tahun
Patuh, kecuali Model
2012
DK2 DK4
- DPD, Model - DPD, Model
Pasal 25 ayat ( l) dan ayat
DK6
DPD tidak
P€raturan KPU Nomor 17 Tahun 2013
ada
(2)
sebagaimana
diubah
dengan Peraturan KPU Nomor I Tahun 2014
Dilengkapi dengan
Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye
l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) E) 9) 12)
Model DKS-DPD; Model DK6-DPD; Model DK7-DPD; Model DKE-DPD; Model DK9-DPD; Model DKl0-DPD; Model DKI I-DPD; Model DKI2-DPD;
l3)
Model DKl3-DPD;
l0) I
t)
c) Model DK-10 DPD
Model DKI-DPD; Model DK2-DPD; Model DK3-DPD; Model DK4-DPD;
14) Copy bukti Tagihan/Utang Buhi-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran
15) Pembukuan Dana Kampanye
Pihak
Lain 2.
PERIODE
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota DPD wajib melakukan Pencatatar penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup I (satu) minggu sebelum
penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada I(AP.
a)
Pasal 132 ayat (7) Undang. Undang Nomor 8 Tahun
2012
b) Pasal l7 ayat
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perafuran
KPU Nomor 20t4 B.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
(2)
I
Tahun
Patuh.
-
-2NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
I
2
3
4
5
3.
RKDKP
Calon Anggota DPD wajib menempatkan
Dana Kampanye berupa uang,
a)
Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
b)
Pasal
pada
Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada bank
9
Patuh
dan Pasal l0
Pqraturan KPU Nomor l7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan
I
KPU Nomor
Tahun
20t4 4.
BATASAN
Calon Anggota DPD wajib
MAKSIMUM
jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat
SUMBANGAN
mematuhi
dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di
a) Pasal 132 ayat (2)
dan
Patuh.
ayat (3) dan Pasal 133 ayat ( I ) dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
b)
bawah ini):
Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah
dengan Peraturan KPU
a)
Rp. 250 Juta untuk
Nomor I Tahun 2014
penyumbang
Perseorangan;
b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN
Calon Anggota DPD wajib
WAKTU
penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
PELAPORAN KE KPU (LP-I, LP-2, setor ke kas negar4
a)
lapor ke KPU
b)
c)
mematuhi
Penerimaan Sumbangan Periode Periode II
I
dan
Pasal 134 ayat (2 UndangUndang Nomor 8 Tahun
20t2 b) Pasal l5 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal22 ayat
(4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU
Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
Nomor 17 Tahun
sebagaimana
Laporan Awal Dana Kampanye
2013 diubah
dengan Peraturan KPU
Dilengkapi dengan : tanda terima dari KPU Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode Idan Periode ll
-
a)
Model DK8-DPD (lihat B, l) Model DKg-DPD (Lihat B.l)
Nomor I Tahun 2014 c)
Surat KPU
Nomor
658/KPU/I)V20 I 3 tanggal 27 Sept€mber 2013 d)
Surat KPU
Nomor
659/KPU/1V20 I 3 tanggal 27 September 2013 e)
Suat KPU
Nomor
8 I l/KPUD(l/2o I 3 tanggal 29 November 2013;
Surat KPU 860iKPUD(II/201
tanggal
24
Nomor 3
Desember
2013
c)
Surat KPU
Nomor
69/KPU{[D0I3 ta t3al 'l
Februari 2014
Patuh.
-3-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDA K PATUH
t
a
3
4
5
Apabila terdapat Calon Anggota DPD
6.
a)
Dilarang menggunakan
sumbangan
20t2;
b)
tersebut;
b) c)
Menyetorkan sumbangan
l3l
Undang Nomor E Tahun
menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan s€bagai berikut :
a)
Pasal
ayat (4) Undang. Patuh
Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor
l7 Tahun Peraturan KPU Nomor l7 Tahun 2013
yanB
dilarang ke kas Negara; * dan Melaporkan sumbangan yang dilarang.
sebagaimana
diubah
dengan Peraturan KPU Nomor I Tahun 2014.
* Dilengkapi bukti lapor
kepada KPU Penentuan Suract) Setoran dan bukti
Peneriman Negara Bukan Pajak C'SSPNBP).
c.
7.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA PERIODE
LAPORAN PENERIMAAN
AWAL
KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib
mematuhi
a)
lingkup waktu pencatatan penerimaan dan
pengeluaran Laporan Awal Kampanye dan Rekening Khusus Kampanye, meliputi
a)
Dana Dana
Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang
Patuh.
Nomor 8 Tahun 2012i b)
Pasal 17 ayat
(5)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening
Peraturan KPU Nomor l7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Rekening Khusus Dana Kampanye
7 Februari 2014.
:
KPU Nomor I Tahun KJrusus Dana Kampanye yang 20t4., (iga) hari dilaporkan terhinrng sejak 3 ditetapkan sebagai Calon Anggota c) Surat KPU Nomor DPD sampai dengan pembukaan 69lKPUllU 2013 tanggal
b)
Lingkup waltu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon Anggota DPD wajib membuka dan
8.
melaporkan Rekening Khusus
a)
Dana
Kampanye.
Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
a)
Dimulai 3 (iga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
hari penana jadwal
pelaksanaan
kampanye dalam bentuk mpat umum.
b)
Pasal 14 ayat
(l)
dan ayat
(3) dan Pasal l5 Peraturan
KPU Nomor 17
Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
Nomor I Tahun 2014.
Patuh.
-4NO.
HAL
I
,|
NAMA BANK
b)
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
PATU}UTIDAK PATUH 5
Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi danJatau kabupaten/kota di seluruh wilayah
Patuh.
Indonesia
NAMA PEMILIK
c)
Atas nama Calon Anggota DPD
Patuh.
RKDKP
Crtaian: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye
terpisah
dari rekening pribadi
Calon
Anggota DPD 9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib
membuat
a)
Rekening Klusus Dana Kampanye yang
Sumber perolehan saldo awal
dan
b) Pasal 16 ayat (l)
merupakan sisa dari penerimaan dana
P€raturan KPU Nomor l7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor Tahun
dengan peruntukan kampanye yang
20t4;
Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan
sebelumnya apabila saldo awal
diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
DILENGKAPI
Patuh.
2012l'
atau
saldo pembukaan;
b)
(3)
Pasal 134 ayat (2) Undang. Undang Nomor 8 Tahun
dilaporkan mencakup:
a)
Pasal 133 ayat
I
c)
Model DKE-DPD
a)
Pasal 133 ayat (3) Undang. Patuh. Undang Nomor 8 Tahun
:
Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada
KPU 10.
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
a) b)
20t2; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal
2l
dan/atau
dengan Peraturan KPU Nomor I Tahun 2014;
jasa
setelah
tanggal
pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum hari
pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
c)
jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat
dalam Rekening Khusus
Dana
dari bank sejak dibuka sarnpai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari Kampanye
pertama jadwal
pelaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentuk rdpat umum
DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada
KPU
ayat (l) KPU Nomor
informasi daftar penyumbang; jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang
Perdturan
l7
Tahun
2013 sebagaimana diubah
c) Model DK9-DPD
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN TIMT]M
f
E
(\
E
0
E E
t
'I
G
:>
di:
i EeE :y<' = i iEi :Zzv!
q-
EEgEB
=EsEt rzia =6=ClE
E
FE;9f, EHP E r? fi9s Y
g
a=
e
sa8"E
c
6i 6.l ol
cc
"ii l3l ioo
o
()
e
if,
o !t o.
)" J
f- N\
\\$
l=l l_l _c
ef f;E;i 4,6 E hE6-:
e
.L
3 4
z iri
>g
.o
iE: <
Y= aY(
E
q
r!
o
ao
o a
at
,=r < EQs = =zzE-i <29.!ii E<=X"r
tc 2.
c
-o
f
E
=
3
;rE6E9p =EEga :o231
E
c
4
?=gEg F c(5
3 I
q.
EEE P>
lEE 9t4 3o
o,
E.iE
-9F.9 <E12
eEt E EE
EJ
POz EO EF
-a6
Fn!
z
6
v,)
o .c,
=
[l
o o
lall
q E
vig
3i!r 4[ t z<
E
:
:E !3
= "<= i= sE=3 2ZZa 13E3 --9i". a-;E
!P:= !:
<E
U I go =H H3
:v
..-
5E
=
E
z
R
s E
4
Eia U F
s6
r
E E!E
i 9-c zEE
E
CJ l{t dE
I
c !!
x.I i-
n
EE
E
r!o =6
d d a d
5
tg t J
!
>E
!!Eg
E
.tr FB
D
!
o
o
E
o
o
o
A
a
EE !t
! I .;
ol E
e
t
E
!
a
co
ri
o
i.[ ot
{i. dr
EE .50 tt
,i
8* e.!
H l-
O!) 36,
e 5$
E Tg E ri -l vo td
o
(
E
o E
6il d5
0
! E
d
EI
X
IB
I !d
1g dE .,
.5
ifr
(.E
I
u.E
c d
Tg
o
3$ !d
6l
,
;H 3Sa EE E Ed l613 12
iEsi
!I
{I
&
I
: 3 .;
HEH! ;i5 L !
a
t
.{
(,
-l
Ii
tir F
I
!8 t
v,
4 9r
d
(r
o o e o q o
I
,(A
sc E-
o o o ci o q o
too
8 6 o o
o q
c,l
!..
o g o o q
o .J o o
6l
o o o c;
F
o e o o q lo
o 6 o o o
q o U) c!
o 6 q o o q
ct
ro
h
b
N
E
(!
t
:E
5
n
t
I
E
n
a
a
E
t
l
e
d
(
E<
E(,
5;, 6E
AE EE
E
.E
c
5l
s E a,
&
tu
&
!! E -(,
!a la
!! F
0
EE
t.!
;E
'td EI 6d !0 tlr Ed dq 'E E:
t o q
5
t
!
e
I
q,
5c
!lE ,q lr E!
EE odt
TJ
(,
A
,
E
g>,
l, 6
EqT
! I 6 6t
e E
E
cEt Q6
6
trd -t
D
E3 dE
Ed itr .,
qa
Evo ,t! Ed
rt
ll
A
o
ot
d e E
t
n
ts :ld !A
EE
E.t
eD
OO
;o -N
'!\
E< SE
N ; * go Oo Oi EH EH 2o .iN ';> E< (E (= ,;:EHx
Ii
(?
q
o
3 OI 6 ct
c]
c2
o
*H
sH *: '6s
e(9
o
oo
Ei Ei d-
o o t)
o
ooi Zo *N
d.Ei
B6 5E .83 !a +
l)
A
o
;o
rt
iE 't; ifi iE iE !th iE
.D
2
Edl 4ll
eo EXc it, Alt
)
n
,
g
a sd
t
J{ a
(
E
a 6
o
(
i\
N
N
@
Ot
9E
io*
er
O+
3H 9E -N !\ e>
ii
Ei dE iE IE
*
c
+
D
!
t\ €
E
(
E3 c
I
o N
o 0
3
c
*
tI
I e
.(
I
i,
.L
a
o
to
I ! o E
!l A d
d
c,
d
t
cE E. da Itr 6? nr ol d,E
ha
x
5 c
.-l
o
T!
N
iE !d
o
I
!a o
ot
= e]
u)
r( a
a u u!
! (l
qi E
F
X
rE
s( l-
o o q o o q
E
cl
G
o
o o o o o q
o 6 q
o o o o o o
!)
o o q o lo r;
c
E
d c.
(
(tl
q\ qri 'DE
E
E
.{
.q
(a
E c !
rt , 2
td
c D
d
!
I
t
'5
I t-a
s9 Ei.
I
EB TE
'Ed EJa Ll0 qn
()
A
I
f,
E
t!l
!
t-
!
E
t? CE
gb
E
E!i
6-t A6
o
e
u, t)
drl l-
ll
o
t{ o
!I
E
!! F
o
F{ !'
:- *H .:o 'qE q>
(.* t6 xo
a.l
o
tl !o
c5 gi
x#
r
N
&
oi -N
ti ei f,t TI
iI
TE
IE
(
*
+
*
o a to
q
* z
!
d
* }.,1
I
:
a
(
A
Err r.\ :f.
, a2ir*
t,
q o
p)
a, &
td o
€*a q q(
E
t
o O* dN
't J'E=.
s
r
r
t)
.D
0
o
o o 6 c; o q o + 6t
A
J\
I
moosl oxs.
CA-LOl{ ANGGOTA DPD H.l. HIMIiTATUL AIIYAII, S.8os, M.At PROVITAI BANTEN LAPORAN PEMBUXA.A.N REKENING RHUSUS
Tanggal PcErbukran Rekcnhg |{arEd BanL
Nom
: ,il.):rc'nh.r lllJ - n:.[,{ [/1N{)til i A6nriG!ll
Uroian
/.1?t
K€tcranI.r
Unlt
RP
r73.OOO,OOO
l
aLulr
ArSgura DI'D
I I s.toraD tgl :9 D(senrl)er 20I3 .l sororan ttl28 Januari 2014
r50.ooo.ooo 2s.ooo.ooo
strribnr)Sarl fJcrseoranBan
Sru)l)irigan Kdonrpok
i B,
Suo,t)angan Badan tJsP$a
Pcng.luarr11
143.OOO.OOO
lrcngetuaran Operasi
a 11:.lemuan'ferbara!r
67.250.OO0
b
Pcrtcmunn tatap nruka
c
lir.rn Mcdia massa r.lcklronik iradro)
3,lso.ooo
d. Pdrubuatao baharr kArnpiin-1e
27.000, oo0
.
22.OOO.OO0
r
Pc5uaian alal pdiag;! karn0a !c I\.rrrrrsajr[ai1 Can prn\rbaran a]al lrcrngii kar:lpafiv.
it ir.:rvebaran bahan lianrpacle l (,.rrl !irn Hirnina celrrre I lirI,lut.r,r laiit laIB
dan a!ar p.raqa
trds-k rurlan&{ar lrrongaJl
7.OOO.OOO
6.60o.ooo 10.ooo.o00
Karrprnre (tdl
l)tr.rl tlr iui perLrn(lang ulldangarr 2
Peflgeluarab Moda] I,embclian XeridEurarr b, PembeliaJr Paralatan c. Lairr-lsin
n.
3
Pen
a. l, C.
I
gelueran Lann-Lair) Prmbcrien Piutang PerrLayaran Ut8ng
tlAlDO PEB 17 AIrU 2Or4 k3s .I Rekcnirtg Nurno:. 16.1001970000 (as di
32.OOO.000
tsar ar)q
lrlf-l1ri 't
/
,'"g*{tg. )e
Aprd 20l:,-
t'+{t-c x,tlnCir,,
rr,r dFrr
' t\-,n I
.,' l'r411'o)*-
(n,,'L.,',
^,,".n.
1.""".
"
) ) "J
I
MODEL DXg,DPD
CALON ANGGOTA DPD HI. HIMMATUL ALIYAH, g.SOE, M.Si PROVINSI BAJ{TEN LAPORAT{ AWAL DANA KAMPA}IYE
SAL,I)O l'El<
Jl
Agustlrs 2Ul
Unit
Rp
Urelan
roo.ooo,oo0
-r
Kus cii RckenirE Nonror Kas dr tanRcr
100.ooo.ooo
!lareng TaAlhan kepada LJvtng
?.i 000 00(,
i,. alon AncEota DPI) Setoran tsnpral I 9 Des.rnl).r :lO i :l Do ft Seloran lal1seal 28 Jalrrrorr 20 I -r no rck sut:rbalrgaJ, PersdoralrBai)
(-
.l
k, I
t)4O0 l g700{iu
b 1(l{i I
q7{){i0(r
150.000 000 25.U00 L,0O
.\irL:rl)a Sn.Il Kelourpok (kelo pok orgarnr*Ls) lloo penrrrxr!flh. liel,)inpok sosjal, keloUrpok kcag olaar) (l:i1 SrlrrrL.uutJJr Badarr ! salia I iir:L Larn i(o!nrrlle:r
r.
['err(airal1 Utiul,r
b. Pcn.nmaac Iirians 165.000.[)0r)
l'cngeluartu) ()nerasr
a Perteslran lerLdtas ll- I'crtemuan tatarJ rniika
! 1.000.000
['lcdla srassa cets]i daI mcd)a rtrassa ciekr:orrx d. l(cpcrluan rjm r.laq a:r HIM I{A Pcnbuatan aial peraBa karup.ur) r :ren)buale! ba.lirur ktll pnn', e B. I?masar18;!n c!fin peu)'cbaran
btdt^I knrrpanv.,lilo alar porata
it,000.o00 69 200.O00 I5.000.{ro0
r2 000 (r0l)
!), I((&iatzul Lun .\'ri;rg tidlik IJlcla0!{grv LafirrRan lirmpi lryr' (!ur l-,i'rhruraD pf]-urdarig Jnda]rga.:1
'.)
l
!l nBduirrtur Mollai n. l'rml,clia^ l(er:da-raan li l\)rxb{,lla:r itiraitltin ATI( dafl oEflLLrlrr: rlebsrrr
7 a{to {)00
LaIi i-ain PeobcnxD Piutan!
.)er'.Beluar3lr
a-
b.
P.Ebayaran UranR
sAt.Do Pgtt J LiARIT 20]1
l) I
3.
l{as Jr ReLenurc Kas (il
N,)IIru| I6qu0l9:0001'
I I0.Utit,.000
tse.rdJlg
TE{dhan kep?rdii
Lltang
,^t|r*') t
/7
lat'/-,^ \-l
MODEL D(IO.DPD
cALOri AIIGCOTA DPD tlj. HIMIIIATUL ALIYAH, S.Sos, M.Sl PROVIIIST BAI{TEI{ LAFOR.AII PETERIMAI'N DAII PEITGELUARAT{ DANA KAiIPAI{YE
3l AEUltu! 20l3 sampal t7 Aprll 20L4
Pcrlode
Urit
RP
slnl.lli)
Pi.:rl
3: Agusr!s 2t)l.l
100.
ooo.000
l\as,]r R.k(ninE Nonor
100.o ).oo0
r75,OOO.O00
IJ.
l
Caloa Anggo(a DPD
S.roian (ar8q€J l9 Je$n: x..2()..j.:o r"ri lbrLi\':()i(loi Sttorr.n terrEgal 28 .la-ru!r
r 20
l.l
r)o
.rk
I lj
(.
loit l()TtirJi)i'
l50.ooo.ooo 25.OOO.OOO
S(mbangan Per'leoran g:{r) SLrrDl)irngar Kclornpuk ik.li)rnpol. orpanrEri-r i .rrr l:cloiirpok sosial, keiompoi< kcaRnn:auji .ll,r S!
rn
i-!,
ix,
i-
i:l
LratrR8jl Badan Usana
srn Lrun KolrliimEfl
a Ftncairar Ulang tr. Pcrrrr:rnaarr F utanH 243.OOO.OOO I
iic,
r(cluar rl Operasl
^. I).rtcrnJ.xr rerbaia$
77.250,000
.i c lrrrnbuar:!r ba:ar: kanrpolr( i. Arnr]l(laran ala: p(ra8A kamp;inle
r0,ooo.000 27.OOO.OOO
g.
l)umasanSrn
r7.ooo.000
':
Prn\'cbaran 5ahan ka:npanv..tarr ,Ller Fc.3gi,
').: !.rriu.!n iaiaD .rrrka I ;( j)ecra ii)assa !:ektronrk lrd(ir()] :i.pcrlrrar rim reia*ar: HIMMA
3. r so.
44.200.ooo
J}r Pcl:r'cba'-air alat F.rraga kajnp^n!f
r. (i4r lim HjV.Ma crni(, l. k8rat,rn latn ,aig
I
ooo
6.600.ooo
lo.ooo,ooo
d.ik rncliiiUgru ,|rrar:11.,: lrr r:rrr.: i .:irrl
pcral u.lrn perundaj:g irn!iangan
2.
PenRclu6ran Modal
a. Pcnrbe:ianKendaraan ir. ll,;oi)ciran Perelatan A'ili.
duJ)
wctisle
7.800.ooo
ll,n g.luararJt j.i.}jn :-ar1 u. l)rrrrb.r ian Pi!1iallA
.t
l'crnba.ljaranUia.q
SALDa PE:{ :7 April 201.r
D
:i.,r,., R(^..r.rr,d:irnrur l6.lr)ri l ?7t.1\l
:
Barang
It6,Ill Lllirl " Urarrg
I
32.OOO.OOO
KctcraDEsn
2 o 2 4 d
a t,' E]
!
cc C C
t-
1 C
a
t
I
:,3 f.l
'c
0a
a
;-
7.
al
a d
; fl z
,4
Ea
#R U,T I
<
E
z
gs ZF !=E
E 3{
EE EZ iI o; 5E ;g
io " F
o
EI cl
F
o
-F{
I5
0)
s
E p F)
O
q
a oC $.
o
I
q
C.I
(r)
E
5e 6. b' d( ci{
z, I
z u
c
*d , a3
? c U)
o z
{-:"'::
DK12,OPD
--t ..,..1
CATON ANGGOTA DPO Hj. HTMMATUL AIIYAH S.Sos, M.Si PROVINSI BANTEN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGETUARAN DANA KAMPANYE TANGGAT 31 AGUSTUS 2013 SAMPAI 17 APRII.2014
Yang bertanda N ama Ala ma t
No ldentitas Jabatan
tantan di bawah inr Hi. Hlmmatul Aliyah, 5.Sos, M.Si ll. Zaitun Raya BLOK 82-5 Rt.OO2 Rw 014 Kelapa Dua CurLrg,Tangerang 15810 360328510 700001
kcn;ran dengan laporan Penerimaan dan Pengel{raran Dana Kampanye Calon Anggota DpD l1l. Hrnrmatul Aliyah, 5.Sos, M.5i Provinsi Banten penode 31 Agustus 2OL3 s/d 17 April 2014 |'.i FNYATAKAN dengan sebena r-benarnya: Br..r
:1. Bahwa laporan di atas adalah tanggung ja*ab Calon Anggota DpD Hj. Himmatul Aliyah,
S.Sos,
Provinsi Ba nten Bahwa laporan ters.ebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditctapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Bahwa seluruh Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disaiikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang N4.Si
2. 3.
4. 5.
6.
sebenarnya Eahwa seluruh "penerimaan berasal darr sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk t:ndak prdana dan atau kegiatan yang bertenrangan dengan peraturan perundang-undangan yang bcr akr,r Bahwa Dana Kampanye yang digr.inakan untuk kegiatan kampanyc telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasr.rk ker,vajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal.hal yang tidak sesuai dengan yang telah drsajikan dan diungkapkan dalam taporan in i, bersedia u ntuk mempertanggungjawa b-ka nnya.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Tangerang, 24 April 2014
GPraoeo
,,- Hi. Himmatul Aliyah,5.5os, M.Si
tl" l6lo
z
li
(,
4
2
lca
lo lL tqJ to lo
al
,i o
=9 no
l!
h Y
o- F.
lE
s9
I
.!(,
co
o 8 o o
o d o q
I
c N
=5 ,-2 q<
c
E-3
o
Co
3S I--zo ;: I
I<
lur
6:=
e s: zi
rr2.a fE
><5r SE6o fEzN *z<
q
:oEs
E^-8"* z,i O
7o
i3 u E PH
t> lz t< lc t= l< lY l< t2 l
o
E
c
(,
f
z z u)
G io
= = Y f
gcl
F.
z
z< ac Uf,
I2 ::
o o o
E
a e
CI
o( lri
l'.
o
ZU
0z z<
EE
e1
;o
v1
<=
o
?d
o E E 5
= E E
.I
o 2
.Et
-o
rc
ca!
-o E
Q
4
:
E
EI
z
o
; ;
9. E I o-9
EI
E
5l
! E t^
E
f
E
-t
2
l
EI
=l
1' lD
(o
ol E
E
EI z a
F
o F
'...-.,1
t! E
F
E
I .i I
DASAR PENUNJUKKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP
DASAR PENUNJUKKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP
DASAR PENTJNJUKKAN penugasan Kan0or Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit atas Laporan Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwa]
B.
RUANG LINGKTJP PENUGASAN KANTOR AKTJNTAN PTJBLIK Proscdur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, seperti yang diuraikan dalam laporan auditor publik, telah drsusun berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan Keputrsan Komisi Pemilihan Umum nomor 368/Kprs/KPU/TAHUN 2014 tanggal 2 April 2014 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akuq atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pemyataan Standar Auditing No. 5l) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia C'IAPD. Prosedur-prosedur tersebut t€lah disepakati dan disetujui oleh Komrsi Pemilihan Umum (KPU) sebagairnana temrang dalam Kepuhrsan KPU No. 368/KptSiKPU/TAHUN
20t4. Perkatan ini bukan merupakan penkatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang dltetapkan oleh IAPI dengan nrjuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendatian intemal atas pelaporan LPPDK dan oleh karena ih! akuntan publik tidak menyatakm pendapat atas kewajaran perryajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian int€mal atas pelaporan LPPDK. Tanggungiawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU Provinsi Banten (sebagar pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPL Tanggungiawab KAP terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakatr daa pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
Tanggungiawab KPU Provinsi Banten adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Calon Anggota DPD terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjukSecara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut
:
1.
Menerima LPPDK beserta laporan dan bukti pendukung terkait dari KPU Provinsi Banten. Penerimaan laporan dan bukti pendukung tersebut drdokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2.
Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK b€serta laporan p€ndukung t€rkait. Akses t€rhadap bukti pendukrmg LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh Calon Anggota DPD kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Provinsi Banten.
3.
Memperoleh Surat Represantasi dari Calon Anggota DPD terkait yang menegaskan tr"e$mgiawab Calon Anggota DPD tersebut at s penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
a.
Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Provinsi Banten.
