Jurnal Teknologi Informasi, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2008, ISSN ELECTRONIC GOVERNMENT UNTUK IZIN USAHA BERBASIS WEB DI KABUPATEN KENDAL

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2008, ISSN 1414-9999 1

ELECTRONIC GOVERNMENT UNTUK IZIN USAHA BERBASIS WEB DI KABUPATEN KENDAL Heri Aryanto, Mahasiswa Magister Teknik Informatika Udinus Edi Noersasongko, Dosen Magister Teknik Informatika Udinus Mohamad Sidiq, Dosen Magister Teknik Informatika Udinus Abstrak One of important instrument to realize an authoritative and clean goverment is through bureaucracy reform as written in The Government Activity Plan of the year 2006 and 2007. Final purpose of bureaucracy reform is to realize the service of prima public and improvement of bureaucracy performance that increasingly good. 1 Implementation of public service policy that implemented in area until now, besides having tendency too bureaucratic, monotone ( uniform) and not professional, is not consistent and less responsively to area public opinion. The main problem faced in realizing authoritative and clean goverment in Kabupaten Kendal is because its minim information results the low of service performance of public given to public. Service of permit still facing many constraints like time required by geographical position, its minim supporting facilities or media forwarding of information permit from business, has not existence of database that is supporting information system permit from business, has not existence of information system permit from business bases on web. This research head for building a service system of trade permit in Pemda Kendal on-linely, causing is expected will water down service for public which will do permit from business. Besides also is one of way for build a data base permit from business which can be integrated with other database. So if leader requires information about permit from direct vision business can at any times and can plan APBD the next year without having to bes awaiting revenue report from retribution permit from business. Approach that applied in this research is apply object orientation method with step requirement, analysis, design, implementation and testing. This step can be done in overlap and having cycle. Keyword : e-government, permit from business 1.

PENDAHULUAN

Dari berbagai aspek pengembangan Teknologi Informasi di Indonesia, electronic government (pemerintahan secara elektronik atau yang sering disingkat e-government) merupakan salah satu sektor yang masih sangat lemah dan lambat perkembangannya. Perkembangan politik nasional disadari atau tidak turut memberikan andil terhadap lemahnya perkembangan Teknologi Informasi dalam pemerintahan dan Sistem Informasi e-government.[1] http://research.pps.dinus.ac.id, email redaksi: [email protected]


Dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah melalui reformasi birokrasi seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 dan 2007. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima (cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel) dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik. Saat ini sudah banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mendukung reformasi birokrasi meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Penyempurnaan secara terus-menerus perbaikan manajemen dan administrasi yang lebih berpihak kepada bentuk layanan yang cepat, tepat dan tanpa kesalahan sangat diperlukan. Perkembangan teknologi saat ini dan kebutuhan secara global menuntut perbaikan yang lebih baik dalam hal kecepatan layanan dari hitungan bulan menjadi beberapa minggu bahkan dalam beberapa detik atau on line.[2] Selama ini di Indonesia masih ada pandangan kalau e-government adalah pemerintahan yang dibantu dengan penggunaan komputer, jadi hanya dengan memasang komputer dan mengoperasikannya sudah dianggap e-government. Padahal selain penggunaan komputer, masih banyak proses yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang sebenarnya dimaksud dengan e-government. Inisiatif e-government harus dimulai dari proses penelitian terhadap peluang, potensi, kekuatan, kelamahan dan hambatan terdapat pada suatu daerah. Hal ini nantinya dijadikan sebagai sumber informasi dalam membuat suatu analisa tetang proyek e-government yang akan dilakukan. Selain itu harus ditetapkan juga visi dari e-government, proses penilaian terhadap kesiapan implementasi e-government, serta identifikasi apa yang ingin dicapai secara realistis. [3] Salah satu upaya untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan Manajemen Perubahan adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi.[4] Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government.[5] Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu:[5] a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. b. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Untuk itu perlu segera diintroduksi sistem pelayanan publik model bisnis yang berorientasi pada kepentingan konsumen dan memperluas akses mereka pada sistem pelayanan yang dikembangkan. Hal yang disebut terakhir bisa dilakukan dengan mempublikasikan rencana-rencana kerja dan laporan-laporan tentang kinerja instansi http://research.pps.dinus.ac.id, email redaksi: [email protected]


secara teratur, membangun sistem "one stop service" guna menyederhanakan prosedur pengurusan berbagai perijinan.[6] Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, unit Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal maka Pelayanan Terpadu mempunyai tugas di bidang perizinan secara terpadu. Letak geografis Kabupaten Kendal yang berupa dataran rendah dan pegunungan serta sarana/prasarana transportasi yang kurang mendukung sehingga hanya untuk mengetahui persyaratan perizinan pemohon izin harus datang langsung di kantor pelayanan izin usaha (UPT). Untuk mencegah customer/pemohon bolak-balik dari tempat usaha ke UPT hanya karena berkas kurang karena minimnya informasi. Adanya suatu kebutuhan informasi tentang perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan izin usaha dan laporan biaya retribusi izin usaha secara tepat, tanpa rekayasa yang dapat disajikan setiap saat sehingga pimpinan atau instansi yang terkait dapat melihat sewaktuwaktu tanpa harus menunggu pada waktu membutuhkannya tetapi database untuk itu belum ada. Serta untuk mewujudkan upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik dan perlu dilakukan peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) secara berkelanjutan. Yang sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik serta memperbaiki, mengembangkan, dan menyusun kebijakan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan latar belakang dan argumen yang menjadi dasar pentingnya pemecahan masalah e-government untuk pelayanan izin usaha, maka dari penelitian ini bertujuan untuk terciptanya suatu tools (alat) yang dapat digunakan sebagai sarana atau media penyampaian informasi izin usaha di Kabupaten Kendal, terbangunnya database pendukung sistem informasi izin usaha di Kabupaten Kendal dan terciptanya suatu sistem informasi izin usaha untuk permohonan izin usaha berbasis web di Kabupaten Kendal. 2. TEORI 2.1. Electronic Government (e-Government) E-government menurut definisi dari The World Bank Group adalah: [8] E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. E-government didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat.[9] Menurut Inpres No 3 Tahun 2003 Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis http://research.pps.dinus.ac.id, email redaksi: [email protected]


(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : [5] (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. E-government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.[10] Selanjutnya, membangun e-government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.[11] E-government bukanlah sekedar pemakaian teknologi atau inovasi teknologi itu sendiri. Teknologi dimanfaatkan untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan para warganegara (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B) dan hubungan-hubungan antar jawatan (G2G). Internet merupakan garis terdepan dari pengembangan e-government. Situs web Pemerintah sebaiknya difokuskan untuk kepentingan warga Negara yang dilengkapi dengan fasilitas yang mudah digunakan oleh para pemakai atau masyarakat untuk menemukan informasi maupun pelayanan bagi masyarat.[12] Manfaat e-government adalah [10] : (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau Lembaga Pemerintah pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. Tetapi apakah banyaknya investasi TI yang telah dikeluarkan seiring dengan manfaat yang diperoleh? Banyak kejadian di Indonesia dimana implementasi TI hanya sekedar membeli produk aplikasi, menginstall di server, melatih operator, dan kemudian dioperasionalkan. Namur banyak ditemui bahwa kondisi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemerintahan ini tidak mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi karena kurangnya analisa penyelarasan (aligment) proses/kegiatan pemerintahan dan kontrol terhadap proses yang ada.[13]

http://research.pps.dinus.ac.id, email redaksi: [email protected]


Gambar 2. Manfaat penerapan TI dalam suatu organisasi/perusahaan Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya. Selanjutnya akan memberikan value, seperti: penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisanlapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.[14] Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan; dan men-ciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. [15] Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.[16] Target utama e-government adalah terciptanya one-stop-services. TI dan internet merupakan alat untuk mendukung terciptanya ide tersebut. One-stop-services merupakan payung organisasi yang menjalankan di atas fungsi-fungsi departemen/ instansi yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kenyamanan dan kepuasan pengguna melalui integrasi pelayanan.[17] Tanggapan dengan adanya e-government bermacam-macam, beberapa ada yang menyambutan baik kepada pemerintah, sedangkan yang lainnya memandang pengembangan ini dengan kecurigaan, takut kehilangan kebebasan pribadi. Indikator kesuksesan dari e-government adalah tidak hanya melihat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah tetapi juga bagaimana para warganegara, pengusaha dan pemerintah lainnya menggunakan jasa, apa yang diharapan mereka dan sejauh mana mereka dapat mengunakan. Indikator dapat dilihat dar hal-hal yang menghalangi dalam pelaksanaan e-government, tetapi perlu juga dipahami sifat dan luasnya penghalang tersebut.[18]



2.2. Sistem Informasi Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.[19] Kebutuhan suatu organisasi akan infomasi bukan hal yang baru karena sejak dulu hingga sekarang suatu sistem informasi melelui tujuh tahap yaitu; (a) pengumpulan data, (b) klasifikasi data, (c) pengolahan data, (d) interpretasi informasi, (e) penyimpanan informasi, (f) penyampaian informasi atau transaksi kepada pengguna, dan (g) penggunaan informasi untuk kepentingan manajemen organisasi. [20] Suatu Sistem Informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan, dan memdistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sebagai tambahan terhadapap pendukung pengambil keputusan, koordinasi dan kendali, sistem informasi dapat juga membantu para pimpinan dan staf untuk meneliti permasalahan, menvisualisasikan pokok-pokok yang kompleks, dan menciptakan produk-produk yang baru.[21] Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.[19] 2.3. Sistem Informasi Manajemen Daerah Sistem Informasi Manajemen yang sering disebut SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya), Perangkat penyiapan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan/staf) yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.[22] Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) adalah Sistem Informasi Manajemen yang mecakup seluruh sub sistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang pengambilan keputusan di semua eselon/jajaran Pemerintah Daerah.[22] Manfaat ditetapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah pedoman dan landasan hukum dalam rangka pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuan dari SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.[22] Adapun sasaran yang diharapkan dari SIMDA adalah sebagai berikut[22] :



 Tersedianya informasi yang akurat dan terpadu dalam rangka pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya secara berdaya guna dan berhasil guna.  Terciptanya mekanisme pengelolaan informasi yang mantap dan baku.  Terciptanya Sistem Informasi Manajemen yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan setiap perangkat Pemerintah Daerah demi kelancaran arus informasi timbale balik.  Meningkatkan kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah. 2.4. Izin Usaha Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.[23] Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang industri, perdagangan di daerah wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati, termasuk didalamnya Anak Perusahaan, Cabang Perusahaan, Perwakilan Perusahaan, Kantor Unit dan atau Kantor Kas. Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati dan setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di daerah dan telah memiliki izin wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Bupati, termasuk didalamnya Anak Perusahaan, Cabang Perusahaan, Agen Perusahaan, Kantor Unit dan atau Kantor Kas. Sebelum melakukan penolakan atau persetujuan agas permohonan izin dan pendaftaran Gudang atau Perusahaan yang diajukan masyarakat akan diadakan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran.[23] 2.5. Analisa Desain Berorentasi Objek Salah satu teknik yang berguna untuk membuat sebuah desain berorentasi objek (OOD) adalah memeriksa interaksi objek, karena hal ini berkonsentrasi lebih pada behavior daripada data. Dalam perancangan desain program berorentasi objek seperti halnya Unified Modeling Language (UML) mempunyai 13 diagram resmi. Meskipun jenis-jenis diagram ini merupakan cara orang dalam memperlakukan perancangan desain berorentasi objek, tetapi para perancang tidak memandang diagram sebagai bagian yang sental. Dan hasilnya jenis-jenis diagram bukanlah hal yang mutlak. Dalam pembuatan aplikasi Sistem Izin Usaha ini penulis akan menggunakan activity diagram, class diagram dan use case diagram. Activity diagram merupakan teknik untuk menggambarkan logika procedural, proses bisnis dan jalur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir, tetapi berbeda prisip antara diagram ini dengan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior parallel. Class diagram sering disebut diagram UML. Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam suatu system dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat



diantara mereka. Class diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah class dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek.[24] Sedangkan use case diagram merupakan teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. use case mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. 3. METODE PENGEMBANGAN SISTEM Dalam penelitian ini digunakan adalah metode berorientasi objek dengan tahapan requirement (kebutuhan), analysis (analisis), design (perancangan), implementasi (pemakaian) dan testing (pengujian). Tahapan ini dapat dilakukan secara overlap dan bersiklus.[7] 3.1 Requirement (kebutuhan) Pada tahap ini bertujuan untuk mengarahkan pengembang agar sesuai dengan sistem yang akan dibuat, kemudian membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada pembuatan sistem. Pada tahap ini ada tugas-tugas yang harus dijalankan antara lain membuat daftar calon atau kandidat requirement, memahami kontek sistem, memahami requirement fungsional dan non fungsional dan membuat validasinya. Sistem informasi izin usaha yang dibangun adalah berbasis Web, sistem dirancang agar dapat beroperasi dalam jaringan On-Line dengan sistem internet, ke depan sistem ini akan terintegrasi dengan sistem lain yang ada di Kabupaten Kendal sehingga instansi lain dijajaran pemerintah Kabupaten Kendal yang membutuhkan data izin usaha dapat mendapatkan infomasi langsung dari sistem ini. 3.2. Analysis (analisis) Pada tahap analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang akan dikembangkan berdasarkan dari masukan calon pengguna. Kemudian untuk memodelkan sistem yang nyata dengan penekanan pada apa yang harus dilakukan bukan pada bagaimana melakukannya. Hasil utama dari analisis adalah pemahaman sistem seutuhnya sehingga persiapan menuju ke tahap perancangan (design). Tahapan analisis sistem dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Menentukan objek atau tujuan sistem Sistem pengolahan data yang dibuat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang diinginkan instansi atau organisasi, bahwa Unit Pelayanan Terpadu membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pelayanan pendaftaran izin usaha dan membantu pimpinan dalam membuat keputusan mengenai jumlah perusahaan yang terdaftar dan pendapatan yang dihasilkan dari pendaftaran izin usaha. 2. Mempelajari organisasi



Mempelajari data-data organisasi agar dapat diciptakan suatu analisis sistem yang sesuai dengan tujuan organisasi agar tercipta suatu analisis sistem yang efektif dan efisien. 3. Menganalisis kebutuhan output Menentukan kegunaan sistem yang akan dibuat dan menganalisa output yang sudah berjalan untuk mengetahui hasil, frekuensi dan waktu pelaporan serta menentukan siapa yang menjadi sumber dan penerima output baik laporan maupun SK izin usaha. 4. Menganalisis kebutuhan input Menentukan asal data, menentukan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. 5. Evaluasi efektifitas sistem Mempersiapkan prosedur yang fleksibel serta mengusulkan penyempurnaan. 3.3. Design (perancangan) Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan bentuk sistem arsitektur yang memenuhi semua requirements, kemudian untuk memahami isu pada requirements non fungsional dan batasan teknologi, membuat abstraksi yang tidak terlihat pada implementasi sistem dan menyediakan visualisasi implementasi. 3.4. Implementasi (pemakaian) Setelah melalui tahapan requirement, analysis dan design, maka seluruh sistem siap untuk diimplementasikan. Dalam tahapan implementasi ada beberapa tugas yang dijalankan diantaranya mengimplementasikan design dalam komponen-komponen, souce code, script, executable dan sebagainya. Kemudian menyempurnakan arsitektur dan mengintegrasikan komponen-komponen (mengkompile dan link ke dalam satu atau lebih executable) untuk integrasi dan testing sistem. 3.5. Testing (pengujian) Pada umumnya dimanapun ada hasil implementasi, maka terdapat sebuah pengujian atau testing. Pengujian ini dilakukan pada setiap pembangunan yaitu : 1. Phase inception, yaitu pengujian pada perencanaan awal, test prototype. 2. Phase elaboration, yaitu pengujian pada dasar arsitektur. 3. Phase contruktion, yaitu pengujian pada setiap pembangunan. 4. Phase transition, yaitu pengujian ulang perbaikan dan pengujian regresi. Pada pengujian regresi dalam pembangunan baru, maka dilakukan pengujian ulang dari pembangunan yang lama untuk meyakinkan tidak ada kesalahan dalam pembangunan baru.



4. REKAYASA SISTEM PERIZINAN 4.1 Perencanaan Sistem Yang Dibuat a. Functional Reguirements : Merupakan persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru dengan kata lain merupakan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh pengguna dari sistem yaitu : 1) Sistem menyediakan sarana pencatatan berbagai data yang ada, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Data meliputi data identitas pendaftar, identitas perusahaan, jenis pemasukan retribusi izin usaha, jumlah pemasukan dan sebagainya. 2) Sistem dapat menyajikan laporan terpadu dari data-data yang telah ada. Baik laporan jumlah perusahaan, jumlah pendapatan, jumlah yang harus herregistrasi dan sebagainya. 3) Sistem harus dapat menyediakan fungsi login untuk membedakan wewenang pengguna. 4) Sistem dapat menyajikan penampilan seluruh data secara detail. b. Nonfunctional Reguirements : Merupakan persyaratan tambahan yang dibutuhkan dari sistem. Pemenuhannya tidak mutlak harus tetapi tetap merupakan hal yang penting untuk dipenuhi, yaitu sebagai berikut : 1) Sistem harus memberikan respon yang cepat dalam hal penginputan data dan pencarian data sertapembuatan laporan. 2) Sistem harus mencatat log semua proses pencatatan data yang dilakukan. 3) Sistem harus dapat menjaga efisiensi biaya operasional. 4) Sistem harus menjamin ketersediaan data backup. 5) Sistem harus dapat mereduksi proses bisnis yang ada. 6) Sistem harus dapat dengan mudah, cepat dan nyaman untuk dipelajari dan digunakan.

4.2. Analisis Sistem Proses analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan menyusun alternatif pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan dan dimodifikasi. Adapun tujuan utama dari tahap analisis sistem ini adalah sebagai berikut:[18]  Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi-fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan.  Membantu para pengambil keputusan yaitu para pemimpin untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai tolok ukur hasil yang telah dicapainya.



   

Mengevaluasi sistem-sistem yang telah ada dan berjalan sampai saat ini, baik pengelolaan data maupun pembuatan laporan perizinan. Merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai berupa pola pengolahan data dan pembuatan laporan perizinan yang baru. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem dan penerapannya serta perumusan langkah dan kebijaksanaan. Bahwa hasil akhir atau output dari tahap analisis sistem ini adalah suatu laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta merancang sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan

. 4.3. Konfigurasi Sistem Untuk memproses masukan yang berupa data-data sehingga dapat menghasilkan keluaran berupa informasi-informasi, maka diperlukan suatu alat pendukung. Adapun alat dukung tersebut berupa : a. Bahasa Pemrograman yang dalam membuat sistem ini adalah menggunakan PHP (personal home page). Script PHP menyatu dengan file HTML (Hypertext Markup Language) dieksekusi dan bekerja di komputer server. PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web untuk membangun web site yang dinamis. b. Database server yang akan digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah MySQL karena cukup handal. c. Suatu sistem aplikasi yang berbasis web memerlukan suatu web server. Web server merupakan suatu server internet yang menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protokol) untuk melayani semua proses pentransferan data. Web server merupakan tulang punggung bagi pengguna internet. Dalam pembuatan sistem izin usaha ini digunakan web server Apache, kerena Apache mempunyai kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan untuk web server, performa yang sangat baik dan dapat diperoleh dengan gratis. Sistem Internet atau On-line saat ini sudah menjadi trend, dengan menggunakan sistem internet maupun intranet yang saat ini perkembangannya begitu pesat dimungkinkan pengiriman data tidak membutuhkan waktu yang lama hanya hitungan menit bahkan detik data dapat dikirimkan sesuai tujuan dengan jarak kiloan meter sekalipun. Adapun struktur jaringan dalam pemasang dalam sistem informasi izin usaha ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Rencana Implementasi Struktur Jaringan Lokasi Server Hosting berada di Indonesia karena customers dari sistem ini adalah masyarakat Indonesia, khususnya masyarkat Kabupaten Kendal. Sistem ini akan ditanam di Rumah Hosting Gedung Cyber, Jakarta (terhubung ke IIX = Indonesia Internet eXchange). Server web hosting lokasi Indonesia akan lebih cepat diakses oleh pengunjung yang menggunakan ISP Indonesia, tetapi lambat diakses dari luar negeri. Adapun spesifikasi dari server webhosting adalah Server hosting Intel Core 2 Duo (server baru), RAM 2 GB atau 4 GB, cPanel / Fantastico Deluxe dan Backup dilakukan harian dan mingguan Dengan kapasitas web server sebagai berikut yaitu ; disk storage (space) 500 mb, mySQL unlimited, email unlimited, bandwidth 10 Gb dengan harga/tahun Rp.690.000,Domain yang akan digunakan dalam sistem ini direncanakan akan diberinama www.upt.kabupaten_kendal.go.id 4.4.Perancangan Sistem (Design Sistem) Setelah melakukan analisis sistem, maka tahapan selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan strategi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi bagi permasalahan yang akan dipecahkan. Termasuk juga bagaimana mengorganisasi sistem ke dalam subsistem-subsistem dan mengalokasi prosedurnya. Pata tahap analisis, perhatian lebih berfokus pada apa yang harus dikerjakan dan terlepas dari bagaimana semuanya akan dikerjakan. Pada perancangan keputusan dibuat http://research.pps.dinus.ac.id, email redaksi: [email protected]


bagaimana pemecahan masalah akan dikerjakan, yaitu pada sistem dengan peringkat yang lebih tinggi kemudian secara bertahap ke sistem yang memiliki peringkat yang lebih rendah. 4.1. Use Case Diagram Use case diagram menggambarkan interaksi antara actor dengan proses atau sistem yang dibuat. Use case diagram mempunyai beberapa bagian penting seperti: Actor, Use Case dan Relasi. Dari sistem yang akan dirancang dapat dijelaskan bahwa dalam system izin usaha ini memiliki 4(empat) actor, yaitu : a. Pimpinan : Bupati dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal. b. Admin : Staf / Kasi Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu yang dipercaya sebagai administrator data dalam sistem. c. Petugas Pelayanan : Staf pada Unit Pelayanan Terpadu yang dipercaya untuk melihat dan mengecek kebenaran data input izin usaha dari customers. d. Customers : User / masyarakat / pengusaha yang ingin mendaftarkan izin usaha perusahaannya.

Memanage Data

Admin/Kasi Perizinan Validasi Data

<> <>

Pimpinan

Melihat Lap. Pendapatan Retribusi Izin Usaha

<>

Melihat Inf ormasi Izin Usaha Login

Registrasi

Menginput Data

<> Customer Melihat Data y ang div alidasi dan Jml Biay a

<>

Penelitian Detail Data

Petugas Pelay anan Validasi Tinjauan Lokasi

Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem Izin Usaha 4.2.Class Diagram Class diagram menggambarkan interaksi antar class serta atribut-atribut yang melekat pada class tersebut. Sebelum membuat class diagram, terlebih dahulu harus http://research.pps.dinus.ac.id, email redaksi: [email protected]


dibuat class-class yang diperlukan untuk sistem tersebut. Sedangkan atribut yang melekat pada class merupakan identifikasi dari data di atas. Customer

Admin/Kasi Perizinan

Petugas Pelayanan

(from Desai n Model )



username : String password : String nip : String

username : String password : String nip : String

menampilkan_form_pencarian_data() validation_error_confirmation() menampilkan_data() konfirmasi() error_confirmation() menampilkan_hasil() tampilkan_jenis_laporan() tampilkan_periode_laporan() tampilkan_data_statistik() tampilkan_edit_data() edit_data() tampil_hapus-data() hapus_data() tampilkan_form_pencarian() tampilkan_pilih_jenis_pecarian() memilih_menu_validasi() validasi_data()

menampilkan_form_pencarian_data() validasi_error_confirmation() menampilkan_data() error_confirmation() konfirmasi() memilih_menu_lolos_administrasi() memilih_menu_jumlah_pembayaran() validasi_data()

Pimpinan (from Desai n Model )

username : String password : String nip : String konfirmasi() error_confirmation() menampilkan_hasil() tampil_jenis_laporan() tampil_pilih_periode_laporan() tampil_sk_izin()

Control (from Desai n Model )

menampilkan_form_pencarian_data() pencarian_data() valid() result() penghapusan_data() login() cek_validasi() cek_DB() error() ambil_data() update_data() pencarian_kriteria_data() tampil_pilih_jenis_laporan() tampil_form_pencarian_data() tampil_pilih_periode_laporan() any() masukkan_kriteria_data() tampil_form_tambah_data() tambah_data() missed() tampil_form_pengisian() proses_data()

Page (from Desai n Model )

memilih_jenis_data() menampilkan_form_pencarian_data() memasukkan_kriteria_data() validator_error_confirmation() pilih_menu_edit() tampil_form_edit_data() edit_data() pilih_menu_hapus() tampil_form_hapus_data() hapus_data() konfirmasi() login() memilih_data() error_confirmation() tampil_form_pengisian() memilih_menu_pencarian_data() memilih_form_pencarian_data() menampilkan_hasil() konfirmasi_data_tidak_ada() menampilkan_hasil_pencarian() tampil_pilih_jenis_pencarian() memilih_menu_tampilan_laporan() tampil_pilih_jenis_laporan() tampil_pilih_periode_laporan() tampil_sk_izin()

username : String password : String no_ktp : String nama : String alamat : String kode_pos : String no_telepon : String no_npwp : String nm_perush : String alamat_perush : String telp_perush : String nm_pemilik : String noktp_pemilik : String alamat_pemilik : String no_pdiri : String tgl_pdiri : String ttd_pdiri : String no_skbh : String tgl_skbh : String ttd_skbh : String no_ketdom : String tgl_ketdom : String ttd_ketdom : String no_sppl : String tgl_sppl : String keg_usaha : String mdl_kerja : String klasifikasi : String konfirmasi() error_confirmation() memilih_input_menu_data() tampil_piih_jenis_pencarian() menampilkan_form_input_data() mengisi_form() memilih_menu_tambah() menampilkan_form_pencarian() tampil_form_tambah_data() tampil_data_tervalidasi() tampil_sk_izin()

Jenis Izin (from Desai n Model )

KodeJenis Jenis Retribusi leges no_sk

Customer IUP merek_dagang jenis_dangan

Customer IUI merek_produk ... jenis_produk lokasi_pabrik

Customer TDP bentuk

Customer TDG luas_gudang lokasi_gudang

query()

Gambar 4.3 Class Diagram Sistem Izin Usaha 4.3.Diagram Relasi Antar Tabel Diagram relasi antar tabel ini dibuat dengan tujuan untuk melihat hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Adapun diagram relasi antar tabel dalam Sistem Izin Usaha ini untuk transaksi sampai dengan pembuatan surak keputusan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Diagram Relasi Antar Tabel 5. IMPLEMENTASI Implementasi dari SPK ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.1 Daftar Pemohon Pengajuan Izin Usaha

Gambar 5.2 Laporan Pendapatan Izin Usaha per Hari



Gambar 5.3 Laporan Pendapatan Izin Usaha per Bulan

Gambar 5.4 Laporan Pendapatan Izin Usaha per Tahun

Gambar 5.5 Grafik Laporan Pendapatan Izin Usaha per Bulan

Gambar 5.6 Grafik Laporan Pendapatan Izin Usaha per Tahun

Gambar 5.7 Grafik Laporan Perbandingan yang sudah divalidasi dan yang belum



Gambar 5.8 Tampilan SK Izin Usaha Perdagangan



6. PENUTUP 6.1. Kesimpulan Dari analisis hasil implementasi dan pengujian terhadap sistem, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : a. Dengan tersedianya sarana atau media penyampaian informasi izin usaha di Kabupaten Kendal, akan dihasilkan informasi baru bagi masyarakat dan stakeholders, yaitu informasi persyaratan dan cara pendaftaran izin usaha (bagi masyarakat) dan informasi perusahaan yang sudah melakukan izin usaha, pendapatan retribusi izin usaha (bagi stekeholders) secara cepat, tepat, dan kapan saja. b. Dengan terbangunnya database pendukung sistem informasi izin usaha di Kabupaten Kendal, maka database sistem ini dapat diintegrasikan dengan database sistem informasi yang ada seperti database pendapatan daerah. c. Dengan tersedianya sistem informasi izin usaha untuk permohonan izin usaha berbasis web di Kabupaten Kendal, maka masyarakat akan dapat melakukan pendaftaran Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang secara on-line lewat internet dan dapat mengetahui apakah izin usaha yang didaftarkan sudah keluar atau belum. 6.2. Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap Sistem Izin Usaha berbasis Web ini, saran yang diusulkan adalah sebagai berikut : 1. Perlu adanya sosialisasi dalam penerapan Sistem Informasi Izin Usaha ini pada masyarakat luas terutama kepada para pengusaha agar selalu mendaftarkan usahanya secara on-line. Sedangkan untuk para petugas perlu dilakukan training dalam menjalankan aplikasi ini sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. 2. Perlu adanya UPTD di kecamatan- kecamatan atau bahkan di desa-desa untuk mendukung kemudahan pelayanan secara on-line, sehingga masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran izin usaha yang belum memahami/ belum bisa menggunakan sistem ini akan dapat dipandu oleh petugas. Yang berarti mendukung e-Government guna menunjang terciptanya Good Governance. 3. Perlu ditingkatkan sistem yang dibangun agar menjadi lebih lengkap lagi tidak hanya informasi dan proses pelayanan izin usaha saja, tetapi juga harus dibangun informasi dan proses sistem pelayanan yang lain. Dengan demikian perlu adanya tindak lanjut penelitian maupun masukan-masukan dari pihak lain agar mendapatkan sistem yang lebih baik. 7. DAFTAR PUSTAKA [1]

Bambang Dwi Anggono (2006). Urutan Project e-Government Kolaborasi Pengembangan e-Government Nasional dalam Perspektif Otonomi Daerah,



[2]

[3]

[4]

[5] [6]

[7] [8] [9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. Suharno MPM (2006). Mewujudkan Kesatuan Negara Indonesia Melalui Sinerginya Sistem Informasi, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Departemen Keuangan. I Made Ari Jaya Negara, Suhono Harso Supangat (2006). Framework Strategi Implementasi e-Government, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. Yudo Sudarto (2006). e-Government dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintah Yang Baik, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Jakarta. Solichin Abdul Wahab, Prof.,Dr, MA (2001). Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam perspektif teori Governance, Jurnal Admimstrasi Negara Vol II, No. 1, September 2001 : 43 – 58. Dana S. Kusuma (2005). Modul UML pada Rational Unified Process, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak STT Telkom, Bandung The World Bank Group, “E-Government Definition”. http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm Eddy Satriya (2006). Pentingnya Revitalisasi e-Government di Indonesia, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. Slamet, Abdul Razak bin Hamdan, Aziz Deraman (2007). Rekontruksi dan Revormasi Menuju Percepatan Target e-Government di Indonesia, Prosiding Konfrensi Nasional Sistem Informasi, Bandung. Djoko Agung Harijadi (2005). Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informasi, Prosiding Information and Communication Technology for Indonesia. Barrie Gunter (2006), Advances in e-democracy:overview, Department of Media and Communication, University of Leicester, United Kingdom, The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/0001253X.htm Suharno Harso Supangat (2005). Suatu Strategi Penerapan IT Governence pada Pembangunan e-Government, Departemen Teknik Elektro ITB, Prosiding Information and Communication Technology for Indonesia. Office of Management and Budget. (2002). E-government strategy (simplified delivery of services to citizens). February 27, 2002 http:// www.whitehouse.gov/omb/inforeg/egovs trategy.pdf [07 April 2006]. Richardus Eko Indrajit, Dudy Rudianto, Akbar Zainuddin (2005). e-Government in Action : Ragam Kasus Implementsi Sukses di Berbagai Belahan Dunia, Penerbit Andi, Yogyakarta. Schware, R. & Deane, A. (2003). Deploying e-government programs: the strategic importance of I before e. Journal Info. 5(4):10-19.



[17] Alfred, Tat-Kei Ho. (2002). Reinventing local government and the e-government initiative. The Premier Journal of Public Administration Review (PAR). JulyAugust. 62(4): 434-444. [18] SIBIS Workpackage 2, E-Government, Topic research and indicator development, Report No.8, Tasks 2.1 (Update) + 2.2 [19] Tata Sutabri, S.Kom, MM (2004). Analisa Sistem Informasi, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta. [20] Sondang P. Siagian, Prof. Dr. M.P.A (2006). Sistem Informasi Manajemen, Edisi ke-2, cetakan ke-6, Bumi Aksara, Jakarta. [21] Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon(2005). Sistem Informasi Manajemen : Mengelola Perusahaan Digital, Diterjemahkan oleh Erwin Philippus, Penerbit Andi, Yogyakarta. [22] Peraturan Bupati Kendal Nomor : 25 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Kendal. [23] Keputusan Bupati Kendal Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, Kendal. [24] Martin Fowler (2007). UML Distilled 3 th Ed., Panduan Singkat Bahasa Permodelan Objek Standar, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Penerbit Andi, Penerbit Andi, Yogyakarta.


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2008, ISSN ELECTRONIC GOVERNMENT UNTUK IZIN USAHA BERBASIS WEB DI KABUPATEN KENDAL

Recommend Documents