JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
1
KLASIFIKASI KEMIRINGAN LERENG DENGAN MENGGUNAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBAGAI EVALUASI KESESUAIAN LANDASAN PEMUKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG DAN METODE FUZZY (Studi Kasus: Donggala, Sulawesi Tengah) Mega Wahyu Syah, Teguh Hariyanto Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Email :
[email protected] Abstrak— Donggala adalah salah satu kota yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 5,275.69 km2 yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Menurut Undang-Undang Tata Ruang yang dibuat oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-45 %), dan sangat curam (≥ 45 %). Lahan yang diperbolehkan untuk berdirinya kawasan permukiman adalah lahan yang memiliki topografi datar sampai bergelombang yakni lahan yang memiliki kemiringan lereng 0-25 %.
Kelas kemiringan lereng yang dibagi menurut UndangUndang Tata Ruang memiliki ketidakpastian yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam pengambilan sumber data atau interpretasi data. Untuk mengurangi masalah ketidakpastian tersebut dapat digunakan metode fuzzy yang memiliki nilai interval 0 sampai 1. Berdasarkan penelitian, klasifikasi logika fuzzy menunjukkan hal yang berbeda dengan hasil klasifikasi berdasarkan UndangUndang Tata ruang. Metode Fuzzy menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran pendirian permukiman lebih sedikit. Kelas kemiringan lereng dengan nilai pasti dibagi menjadi (0-4,5)%, (8-15)%, (18,5-21,5)%, (28,5-41,5)%, dan (>48,5)%. Peta 3D merupakan hasil konversi data kontur ke format TIN. Visualisai 3D diperoleh dari representasi citra Ikonos yang dioverlay dengan TIN. Kata Kunci : Donggala, Kemiringan Lereng, Undang-Undang Tata ruang, Metode Fuzzy, SIG 3D
lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-45 %), dan sangat curam (≥ 45 %). Lahan yang diperbolehkan untuk berdirinya kawasan permukiman adalah lahan yang memiliki topografi datar sampai bergelombang yakni lahan yang memiliki kemiringan lereng 0-25 % (Departemen Kimpraswil, 2007). Untuk mengklasifikasikan kelas kemiringan lereng diperlukan suatu informasi geografis. Informasi geografis merupakan informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Semuanya dirangkai dalam suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Geografis atau yang lebih dikenal dengan istilah SIG. Dengan SIG akan lebih mudah untuk mengklasifikasikan kelas kemiringan lereng dan memberi informasi mengenai permukiman yang melanggar kaidah yang berlaku. Dan untuk menginterpretasikan hasil dapat dilakukan melalui visualisasi 3D. Ketidaksempurnaan dalam pengambilan sumber data atau interpretasi data dapat mengakibatkan ketidakpastian model yang ditampilkan dari data SIG. Jika ketidakpastian semakin besar, maka informasi yang diperoleh akan semakin tidak realistik. Untuk mengurangi masalah ketidakpastian tersebut dapat digunakan pendekatan dengan metode Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan pengembangan dari logika Boolean. Logika Fuzzy menyatakan segala hal diekspresikan dalam istilah derajat keanggotaan.
I. PENDAHULUAN Kota Donggala adalah salah satu kota yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 5,275.69 km2. Seperti wilayah Sulawesi Tengah pada umumnya yang berupa pegunungan dan dataran tinggi, kota ini memiliki kontur yang cukup bervariasi dengan berbagai kelas kemiringan lereng. Kelas kemiringan lereng sangat bervariasi dari kategori datar sampai sangat curam dimana masing-masing kelas memilik fungsi yang berbeda. Hanya pada kemiringan tertentu yang bisa dijadikan sebagai permukiman. Tetapi, ada beberapa rumah atau permukiman di kota ini yang dibangun di atas lahan pada kemiringan yang di atasnya tidak diperbolehkan pendirian suatu permukiman (BPS Donggala, 2009). Pembangunan perumahan dan pemukiman harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, salah satunya harus memperhatikan kemiringan lereng yang ada. Kemiringan
A. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mengklasifikasikan lahan berdasarkan kemiringan lereng? 2. Bagaimana memetakan lahan permukiman Kota Donggala yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang? 3. Bagaimana memetakan lahan permukiman Kota Donggala berdasarkan metode Fuzzy? 4. Bagaimana membentuk SIG 3D yang berisi informasi mengenai informasi mengenai kemiringan lereng? B. Batasan Masalah Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) 1. Data yang digunakan adalah peta RBI Kota Donggala skala 1 : 25000 dalam bentuk digital, citra IKONOS Kabupaten Donggala tanggal 22 Juni 2007, dan data kemiringan lereng 2. Analisis meliputi klasifikasi kemiringan lereng dan kesesuaian lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan metode fuzzy 3. Pemodelan 3 dimensi hanya digunakan untuk mengetahui lokasi kemiringan lereng
Perangkat Lunak (Software) Sistem operasi windows 7 ultimate Microsoft Word Office 2007 Microsoft Excel 2007 Matlab 7.0.1 ArcGIS 9.3
C. Tahapan Kegiatan Penelitian Pada penelitian, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan aplikasi SIG untuk mengklasifikasikan kemiringan lereng dan kesesuaian lahan untuk permukiman berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang 2. Mengklasifikasikan kemiringan lereng berdasarkan Metode Fuzzy 3. Membuat peta 3 dimensi kemiringan lereng Kabupaten Donggala D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperolehnya suatu SIG lahan permukiman berdasarkan kelas kemiringan lereng sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kelayakan berdirinya bangunan atau permukiman yang ada di Kabupaten Donggala.
2
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Kemiringan lereng
Peta 3D
Analisa Data
II. METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini mengambil daerah studi di kota Donggala, Sulawesi Tengah dengan koordinat 119º 50’ 46,06” - 119º 57’ 19,02” BT dan 0º 2’ 15,57” LU - 0º 6’ 57,29” LS
Pelanggaran Pendiriam Permukiman
Perbandingan Hasil Metode Fuzzy dengan UU Tata Ruang
Penyusunan Laporan
Gambar 2. Diagram Alir Kegiatan Penelitian
Gambar 1. Peta Donggala Skala 1: 25000 B. Data dan Peralatan 1) Data Peta RBI Kota Donggala skala 1 : 25000 dalam bentuk digital Citra IKONOS Kota Donggala tanggal 22 Juni 2007 2) Peralatan Perangkat Keras (Hardwere) Laptop Printer
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) D. Tahap Pengolahan Data
Peta RBI 1 :25000
3
4.
Data kontur yang diperoleh belum memiliki nialai elevasi, maka dilakukan editing kontur dengan memasukkan nilai elevasi 5. Kontur yang telah mempunyai nilai elevasi kemudian diconvert ke format raster untuk pembuatan TIN dan slope\ 6. TIN yang telah terbentuk dapat direpresentasikan dalam bentuk 3D dengan menggunakan ArcScene 7. Reklasifikasi kemiringan lereng dibagi menjadi dua yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang dan dengan logika Fuzzy 8. Setelah dilakukan reklasifikasi akan terbentuk Peta Kriteria Kesesuaian Lahan Terklasifikasi 9. Selanjutnya dilakukan analisa kesesuaian lahan terhadap kemiringan lereng, terjadi pelanggaran atau tidak 10. Hasil klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan Undang-Undang Tata ruang dengan Metode Fuzzy memiliki perbedaan maka diperlukan suatu analisis untuk memperoleh data yang lebih akurat 11. Setelah proses analisis selesai maka akan diperoleh suatu SIG kemiringan lereng dan evaluasi kesesuaian lahan
Undang-Undang Tata Ruang
Citra IKONOS
Overlay
Proyeksi dan Transformasi
Editing Kontur
Convert ke raster
Pembuatan TIN
Slope
III. ANALISIS
Peta 3D Kabupaten Donggala
Reklasifikasi berdasarkan metode Fuzzy
Reklasifikasi berdasarkan UU Tata Ruang
A. Hasil Peta 1. Peta Klasifikasi Kemiringan Lereng Kabupaten Donggala Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang
Peta Kriteria Kesesuaian Lahan Terklasifikasi
Analisa kesesuaian lahan
Analisa perbedaan hasil UU Tata Ruang dengan metode Fuzzy
Gambar 4. Peta Klasifikasi Kemiringan Lereng Kabupaten Donggala Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang Peta kemiringan lereng berdasarkan kelas Undangundang dibagi menjadi lima kelas yaitu datar (0-8)%, landai (8-15)%, agak curam (15-25)%, curam (2545)%, dan sangat curam (>45)%.
SIG Kemiringan lereng dan evaluasi kesesuaian lahan
Gambar 3. Tahap Pengolahan Data 1.
2. 3.
Peta yang digunakan adalah Peta kabupaten Donggala skala 1:25000 dalam bentuk digital dan citra IKONOS Kota Donggala tanggal 22 Juni 2007, selain itu juga diperlukan Undang-Undang Tata Ruang mengenai kawasan peruntukan permukiman sebagai acuan penelitian Peta RBI dan citra IKONOS kemudian di overlay pada ArcGIS Layer peta yang diperoleh belum semuanya memiliki proyeksi dan transformasi yang sama, maka dilakukan proyeksi UTM dengan sistem referensi WGS 84 zona 50S
2.
Peta Klasifikasi Kemiringan Lereng Kabupaten Donggala Dengan Menggunakan Metode Fuzzy
Gambar 5. Peta Klasifikasi Kemiringan Lereng Kabupaten Donggala Dengan Menggunakan Metode Fuzzy
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) Peta kemiringan lereng berdasarkan logika fuzzy dibagi menjadi sepuluh kelas yaitu anggota yang memiliki nilai antara 0 dan 1, untuk yang memiliki nilai 1 atau nilai pasti dibagi menjadi datar (0-4,5)%, landai (8-15)%, agak curam (18,5-21,5)%, curam (28,5-41,5)%, dan sangat curam (>48,5)%. 3.
6.
4
Peta 3D Klasifikasi Kemiringan Lereng Donggala Berdasarkan Metode Fuzzy
TIN Kabupaten Donggala
Gambar 9. Peta 3D Klasifikasi Kemiringan Lereng Donggala Berdasarkan Metode Fuzzy B. Analisis Klasifikasi Kemiringan Lereng Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang Gambar 6. TIN Donggala TIN diperoleh dari data raster hasil klasifikasi dari kontur. TIN nampak secara 3D dan selanjutnya diolah melalui ArcScene. 4.
Peta 3D Kabupaten Donggala
Berdasarkan hasil klasifikasi kemiringan lereng yang mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang, pelanggaran pendirian permukiman lebih banyak terjadi di sebelah utara yakni pusat kota dan daerah pinggiran pantai yang merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan lebih cepat. Pelanggaran terbanyak terdapat di Kelurahan Gunung Bale dengan jumlah 62 persil bangunan. Tabel 1. Tingkat Pelanggaran Pendirian Bangunan berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng Undang-Undang Tata Ruang No Nama Kelurahan Prosentase Pelanggaran (%)
Gambar 7. Peta 3D Donggala Peta 3D merupakan hasil gabungan dari TIN dengan citra Ikonos, dimana citra Ikonos dicerminkan terhadap peta 3D dari TIN sehingga nampak mendekati bentuk aslinya. 5.
Peta 3D Klasifikasi Kemiringan Lereng Donggala Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang
Gambar 8. Peta 3D Klasifikasi Kemiringan Lereng Donggala Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang
1
Boneoge
0,867
2
Boya
3,079
3
Ganti
2,362
4
Gunung Bale
11,940
5
Kabonga Besar
9,200
6
Kabonga Kecil
0,000
7
Kolakola
0,000
8
Labuan Bajo
3,535
9
Limboro
0,000
10
Lumbudolo
0,000
11
Maleni
5,755
12
Salulomba
0,000
13
Tanjung Batu
18,014
14
Towale
0,000
Tabel 1 menunjukkan prosentase pelanggaran yang ada di Donggala. Prosentase dilakukan dengan perhitungan perbandingan jumlah bangunan yang ada pada kemiringan yang tidak diperbolehkan dengan jumlah bangunan keseluruhan yang ada pada masing-masing kelurahan.Prosentase pelanggaran terbesar ada di Kelurahan Tanjung Batu dengan 18,014%. C. Analisa Klasifikasi Kemiringan Lereng Berdasarkan Metode Fuzzy Derajat keanggotaan yang ada pada logika Fuzzy berada pada interval 0 sampai 1. Dan bentuk paling sederhana
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) untuk pendekatan suatu konsep yang kurang jelas adalah dengan representasi linier. Untuk perhitungan klasifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Fungsi keanggotaan untuk lahan datar 1, ≤ 4.5 M datar (x) = f(x) =
(
)
.
, 4.5 ≤
0,
.
≤ 11.5
≥ 11.5
, 11.5 ≤
≤ 18.5
3) Fungsi keanggotaan untuk lahan agak curam , . M agakcuram (x)=f(x)=
.
,
.
,
.
,
.
4) Fungsi keanggotaan untuk lahan curam , . M curam (x) = f(x) =
,
.
.
,
.
,
. .
IV. PENUTUP .
.
.
. . .
.
.
.
5) Fungsi keanggotaan untuk lahan sangat curam 0, ≤ 41,5 , 41,5 ≤ ≤ 48.5 M sangat curam(x)=f(x)= 1,
≥ 48.5
Berikut adalah jumlah pelanggaran pendirian bangunan dari hasil klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan metode Fuzzy. Tabel 2. Tingkat Pelanggaran Pendirian Bangunan berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng Metode Fuzzy No
Nama Kelurahan
Prosentase Pelanggaran (%)
1
Boneoge
0,289
2
Boya
0,648
3
Ganti
1,312
4
Gunung Bale
10,199
5
Kabonga Besar
4,400
6
Kabonga Kecil
0,000
7
Kolakola
0,000
8
Labuan Bajo
1,010
9
Limboro
0,000
10
Lumbudolo
0,000
11
Maleni
3,597
12
Salulomba
0,000
13
Tanjung Batu
11,778
14
Towale
0,000
Tabel 2 menunjukkan prosentase dengan metode fuzzy. Hasil diperoleh dengan mengambil nilai-nilai yang pasti dalam himpunan fuzzy. Prosentase pelanggaran terbesar ada di Kelurahan Tanjung Batu dengan 11,778%. D. Peta 3 Dimensi Peta kemiringan lereng mengenai tingkat kecuraman dan kelayakan untuk lahan permukiman direpresentasikan dengan data visual 3D dalam bentuk TIN. Analisis 3D dipengaruhi oleh besarnya ukuran pixel yang diberikan pada saat rendering. Bila ukuran pixel yang diberikan besar maka tingkat ketelitian akan lebih kecil dan apabila ukuran pixel yang diberikan kecil maka tingkat ketelitian akan semakin tinggi.
2) Fungsi keanggotaan untuk lahan landai 0, ≤ 8 atau x ≥ 15 , 8 ≤ ≤ 11.5 M landai (x)= f(x) = .
5
A. Kesimpulan 1. Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang, klasifikasi kemiringan lereng Kabupaten Donggala dibagi menjadi 5 kelas dengan tingkat kemiringan (0-8)%, (8-15)%, (15-25)%, (2545)%, dan (>45)%. Sedangkan menurut metode Fuzzy klasifikasi kemiringan lereng dibagi berdasarkan nilai anggota antara 0 sampai 1, dan untuk anggota yang memiliki nialai 1 atau nilai pasti dibagi menjadi (0-4,5)%, (8-15)%, (18,521,5)%, (28,5-41,5)%, dan (>48,5)%. Sedangkan kelas yang lain merupakan kelas peralihan. 2. Klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan Undang-Undang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran pendirian permukiman terbanyak berada pada kelurahan Tanjung Batu dengan 18,014%, kemudian kelurahan Gunung Bale dengan 11,94% dan kelurahan Maleni dengan 5,755%. 3. Klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan Metode Fuzzy menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran pendirian permukiman terbanyak berada pada kelurahan Tanjung Batu dengan 11,778%, kemudian kelurahan Gunung Bale dengan 10,199% dan kelurahan Kabonga Besar dengan 4,4%. 4. Untuk merepresentasikan topografi secara 3D pada SIG diperlukan data berupa kontur atau titktitik yang mewakili ketinggian sebenarnya di lapangan dan untuk pemodelan bangunan diperlukan data mengenai tinggi bangunan agar diperoleh model yang mendekati keadaan sebenarnya. B. Saran 1) Penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan penelitian jenis batuan dan tingkat erosi sehingga dapat diprediksi lokasi-lokasi yang rawan terhadap bencana tanah longsor 2) Penelitian dengan menggunakan metode Fuzzy lebih ditingkatkan karena metode ini menggunakan representasi linier sehingga hasilnya bisa meminimalisir kesalahan yang disebabkan ketidak sempurnaan pengambilan sumber data atau interpretasi data.
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) 3) Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan perkembangan permukiman yang ada, jangan sampai pendirian bangunan berada pada tempat yang tidak seharusnya. 4) Adanya tindakan tegas pemerintah daerah terhadap pendirian permukiman yang berada pada kemiringan lereng yang tidak boleh digunakan sebagai landasan permukiman. DAFTAR PUSTAKA [1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7] [8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14] [15]
Anonim. 2011. Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
Dikunjungi pada tanggal 27 September 2012, jam 09.12 Aronoff, Stan, 1989, “Geographic Information System : A Management Perpective”. Ottawa: WDL Publications Arsyad, S. 2000. “Konservasi Tanah dan Air”. Cetakan Ketiga. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press. Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Kriteria teknis penataan ruang Kawasan Budidaya Burrough, P. 1986. “Principle of Geographical Information System for Land Resources Assesment”. New York: Oxford Claredon Press. BPS Donggala, 2009. Keadaan Geografi Kabupaten Donggala,. ESRI. 2006. “ArcGIS 9: Using ArcGIS Desktop”. New York: ESRI United States of America Herman. Eden, J. dan Marnas, A. 2005. “Aplkasi Ekstensi 3D Analyst Arc GIS 9 Dalam Visualisasi 3D Berbasis SIG Kota Jakarta”. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jetten, Victor. 2007. The LISEM Model. Dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2012, jam 20.17 Kainz, W. 2005. “Fuzzy Logic ang GIS”. Vienna: Department of Geography and Research University of Vienna Kastaman, R., Kendarto, D. R., dan Nugraha, S. 2007. “Penggunaan Metode Fuzzy Dalam Penentuan Lahan Kritis Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Daerah Subdas Cipeles”. Bandung : Jurusan Teknik & Manajemen Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Khomsin. 2004. “Buku Ajar Pemetaan Digital”. Surabaya : Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Presiden RI No.88 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi Prahasta, E. 2005. “Sistem Informasi Geografis”. Bandung: Informatika
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27] [28] [29]
[30]
6
Prahasta, E. 2006. “Membangun Aplikasi Webbased GIS dengan Map Server”. Bandung: Informatika Rozak, A. 2009. “Pemanfaatan Aplikasi Google Maps API Sebagai Dasar Perancangan SIG Berbasis Web”. Surabaya : Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Salim, E.H. 1998. “Pengelolaan Tanah”. Bandung: Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Saribun, D. S. 2007. “Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan Dan Kelas Kemiringan Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, Dan Kadar Air Tanah Pada Sub-Das Cikapundung Hulu”. Bandung : Jurusan Ilmu Tanah Universitas Padjadjaran Star, J. dan Etes, J. 1990, Geography Information System : An Introduction, Prentice-Hall, Inc.,Engglewood Cliffs, New Jersey. Sukamyadi, D. 2000. “Model Penyajian Informasi Geo-spasial 3D di Bakosurtanal”. Prosiding Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia Tahun 2000 Sutanta, H. 2008. “Model Kota 3 Dimensi Kawasan Simpang Lima Untuk Eksplorasi Kota secara Virtual”. Media Teknik No.4 Tahun XXX Edisi Nopember 2008 ISSN 0216-3012 Susetyo, Y. A. Pakereng, M. A. I. dan Prasetyo, S. Y. J. 2011. “Pembangunan Sistem Zona Arkeologi (ZAE) menggunakan Logika Fuzzy pada Wilayah Pertanian Kabupaten Semarang Berbasis Data Spasial. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana Tate, Eric. 1998. Photogrammetry Applications In Digital Terrain Modeling And Floodplain Mapping Dikunjungi pada tanggal 25 Mei 2012, jam 02.35 Terribilini, A. 1999. “Maps in Transition: Development of Interactive Vector Based Topographic 3D Map”. Proceeding 19th International Cartographic Conference and 11th General Assembly of International Cartographic Association: Ottawa Undang-Undang RI No.4 Tahun 1992 tentang Permukiman dan Perumahan. Jakarta : Kantor Sekretariat Negara Undang-Undang RI N0.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Zadeh, L. A. 1965. Fuzzy Sets, Information Control, vol. 8, pp. 338-353 Yuwono. 2004. “Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Teknis Pengukuran dan Pemetaan Kota”. Surabaya: Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Zhou, Q. Lees, B. dan Tang, G. 2008. “Advances in Digital Terrain Analysis”. Berlin: SpringerVerlag Berlin Heidelberg
