ANALISIS PELIMPAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN) WITRI MOCHAMMAD DJUDI SRI SULASMIYATI Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Email:
[email protected] ABSTRACT Local income consist of three sources, there are Local Genuine Income (PAD), Proportion Fund and Other Local Income that according to the laws. PAD comprise with Local Tax, Local Retribution, Local Properties Management Product which separated and Other Legal PAD (Sumarsono, 2010:118). The purpose of this research is to know: (1) Local Government of Bangkalan Regency’s effort in face of a flood of BPHTB became local tax. (2) implementation of collection BPHTB by Official Local Income of Bangkalan Regency. (3) Locall revenue realitation sector BPHTB in PAD after shift to Local Government of Bangkalan Regency (year of 2011 until 2014). The kind of this research is descriptive research with qualitative approach.The result of this research is Local Government of Bangkalan Regency had not been ready to receive BPHTB as local tax. Preparation efforts that be done is establish local regulation and regency regulation, adjusment the organitation structure and training for employee. Collection BPHTB implemented by local regulation and regency regulation is influence by endorser factors and inhibitor factors. The precentage of BPHTB revenue in PAD at year of 2011 until 2014, there are 2,150%, 2,048%, 0,855% dan 1,886%. Keywords: BPHTB, PAD, Local Government, Official Local Income and Bangkalan Regency. ABSTRAK Penerimaan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Penerimaaan Daerah Lainnya yang Sah berdasarkan Undang-Undang. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan LainLain PAD yang Sah (Sumarsono, 2010:118). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah. (2) Pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan. (3) Realisasi penerimaan daerah sektor BPHTB dalam PAD setelah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (Tahun 2011 hingga 2014). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya siap menerima BPHTB sebagai pajak daerah. Upaya persiapannya yang dilakukan adalah membuat Perda dan Perbup, penyesuaian struktur organisasi dan pelatihan bagi pegawai. Pemungutan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Presentase penerimaan BPHTB dalam PAD tahun 2011 hingga 2014 yaitu 2,150 %, 2,048 %, 0,855 % dan 1,886%. Kata Kunci: BPHTB, PAD, Pemda, Dispenda dan Kabupaten Bangkalan. PENDAHULUAN
termasuk di dalamnya BPHTB. Pada penelitian
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas Daerah
pemungutan dan pengelolaan Pajak dan
Retribusi
Daerah
Prayitno
(2014:6),
jika
dilihat
dari
target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
(PDRD)
Bangkalan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014
didasarkan pada Undang-Undang Pajak Daerah
selalu mengalami peningkatan. Target PAD
dan Retribusi Daereah yang selanjutnya disebut
Kabupaten Bangkalan tahun 2011 hingga tahun
dengan UU PDRD. Sesuai ketetapan dalam UU
2014 dapat dilihat pada tabel 1.
PDRD Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU
Tabel 1. Target PAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2014.
PDRD Tahun 2000, BPHTB menjadi bagian dari PAD dalam bentuk pajak daerah. BPHTB dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sejak Tahun 2011. Hal ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Indonesia
Tahun 2011 2012 2013 2014
Target PAD Rp 60.370.562.973,36 Rp 72.704.541.847,77 Rp 95.207.775.327,72 Rp 122.387.965.243,46
Sumber: Data Diolah, 2015.
termasuk Kabupaten Bangkalan. Kabupaten
Walaupun peningkatan target PAD tersebut
Bangkalan memiliki peran dalam pelaksanaan
bertepatan dengan BPHTB yang mulai dikelola
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
oleh pemerintah daerah, namun di dalam PAD
Dinas
Pendapatan
Daerah
terdapat
unsur
penerimaan
selain
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
BPHTB 1
sebagai pajak daerah. Dalam PAD tersebut ada
dilihat dari fungsinya, pajak memiliki dua
juga
fungsi,
retribusi
daerah,
hasil
pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya
yang
sah.
Maka,
peneliti
yaitu
fungsi
budgetair
dan
fungsi
regulerend (Rahayu, 2010: 26-30).
ingin
Berdasarkan pemungut dan pengelolanya,
melakukan penelitian dengan judul Analisis
pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat
Pelimpahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
dan pajak daerah. Perbedaan antara pajak pusat
Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Daerah
dan pajak daerah adalah pihak pemungut dan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada
jenis pajak yang dipungut dengan dasar hukum
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan).
serta kegunaan dari pajak tersebut (Waluyo, 2011: 12).
TINJAUAN PUSTAKA Desentralisasi,
Pajak Daerah
Pemerintah
Daerah
dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang
Indonesia merupakan negara yang dalam menjalankan
kegiatan
menerapkan
asas
Rahayu (2010:46) menyebutkan pengertian
pemerintahan
desentralisasi.
Nurcholis
pribadi
atau
Badan
yang
dilakukan
oleh
pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung
yang
seimbang,
yang
dapat
(2010:1.7) mengartikan “desentralisasi berasal
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti lepas
undanganyang berlaku, yang digunakan untuk
dan Centrum yang artinya pusat”. Adanya
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
desentralisasi
daerah
dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi
mengelola
menjadi dua jenis, yaitu pajak propinsi yang
mendapat
membuat
pemerintah
kewenangan
daerahnya
dan
dikelola
oleh
menyejahterakan masyarakatnya secara mandiri.
propinsi
dan
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
dikelola
oleh
desentralisasi itu sendiri, membutuhkan dana
kabupaten/kota (Ilyas dan Burton, 2013:40).
dari APBD yang salah satu sumbernya adalah
BPHTB merupakan satu dari sebelas jenis pajak
pajak daerah (Nurcholis, 2010:1.13). Sehingga
daerah di tingkat kabupaten/kota.
dapat dikatakan bahwa adanya UU PDRD
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
merupakan salah satu bentuk desentralisasi di
(BPHTB)
bidang
agar
untuk
fiskal
berkembang
tingkat
pemerintah
daerah
yang tingkat
Pengertian BPHTB menurut Pasal 1 UU
pemerintah daerah menurut Domai (2011:6),
PDRD Tahun 2009, “Bea Perolehan Hak atas
“pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-
Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas
fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan
perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan”.
Rakyat Daerah (DPRD)”.
Seperti
Asli
perpajakan.
daerah
kabupaten/kotah
Definisi
Pendapatan
atau
pemerintah pajak
daerah
(PAD)
adalah
pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan
berdasarkan
yang
disebutkan
pada
pengertian
BPHTB itu sendiri, obyek pajak BPHTB adalah prolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
peraturan daerah
Pada pasal 86 Ayat 1 dan 2 UU PDRD Tahun
yang disesuaikan dengan peraturan perundang-
2009, “Subjek Pajak BPHTB adalah orang
undangan yang berlaku” (Pasal 1 Undang-
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas
Undang No. 33 Tahun 2004). Sebagaimana yang
Tanah dan/atau Bangunan.Wajib Pajak BPHTB
juga tercantum dalam UU PDRD Tahun 2009,
adalah
Nurcholis (2010:4.11) menyebutkan PAD terdiri
memperoleh
dari empat unsur, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi
Bangunan”. Disebutkan dalam pasal 87 ayat 1
Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang
bahwa “dasar pengenaan Bea Perolehan Hak
dipisahkan dan Penerimaan daerah lain-lain
atas
yang disahkan.
Perolehan Objek Pajak (NPOP)”. Besarnya
Pajak
NPOPTKP sebagaimana dalam Pasal 87 ayat 3,
Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1), “pajak adalah iuran rakyat
orang
Tanah
pribadi Hak
dan
atas
atau
Badan
Tanah
Bangunan
yang
dan/atau
adalah
Nilai
4 dan 5 UU PDRD Tahun 2009, yaitu: (a) Besarnya
NPOPTKP
ditetapkan
paling
kepada kas negara berdasarkan undang-undang
rendah sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap
(yang
Wajib Pajak dalam hal perolehan hak karena
dapat
dipaksakan)
dengan
tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat
ditunjukkan
dan
yang
digunakan untuk pengeluaran umum”. Jika
waris atau hibah wasiat (b) NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
(c) NPOPTKP
sebagaimana
dimaksud
lebih memusatkan pada apa yang akan diteliti.
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Yaitu, dari pokok masalah yang masih bersifat
Selanjutnya dalam Pasal 88 UU PDRD
umum
(Sugiyono,
2011:207).
Fokus
dalam
Tahun 2009 bahwa “tarif BPHTB ditetapkan
penelitian ini adalah sebagai berikut.
paling tinggi 5% (lima persen) dan untuk
1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah
masing-masing
daerah
ditetapkan
dengan
peraturan daerahnya”.
Kabupaten Bangkalan dalam menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah.
Dalam Pasal 90 Ayat 1 dan 2 UU PDRD
(a) Penyediaan peraturan daerah dan peraturan
Tahun 2009, ada lima saat terutang pajak
bupati
BPHTB.
BPHTB
Tergantung
pada
masing-masing
kondisi yang berbeda, yaitu:
terkait
pelaksanaan
(b) Pembentukan
(a) Sejak dibuat dan ditandatanganinya akta: Jual beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah
disesuaikan
pemungutan
struktur dengan
organisasi
kebutuhan
dalam
pemungutan BPHTB
wasiat, Pemasukan dalam perseroan atau
(c) Pelatihan terhadap SDM (Sumber Daya
badan hukum lainnya, Pemisahan hak yang
Manusia) terkait dengan tugas pemungutan
mengakibatkan peralihan,
BPHTB
Penggabungan
usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha, Hadiah.
2. Pelaksanaan pemungutan BPHTB oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.
(b) Sejak tanggal yang bersangkutan dengan pengalihan hak atas waris mendaftarkan peralihan
haknya
ke
kantor
bidang
pertanahan.
(a) Prosedur pemungutan BPHTB. (b) Faktor
pendukung
dan
penghambat
pemungutan BPHTB. 3. Penerimaan daerah sektor BPHTB dalam
(c) Sejak tanggal putusan pengadilan yang
PAD
setelah
dilimpahkan
kepada
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
dalam hal perolehan hak karena putusan
(Tahun 2011. 2012, 2013 dan 2014).
hakim (d) Sejak
(a) Penerimaan BPHTB tahun 2011, 2012, 2013 tanggal
keputusan
diterbitkannya
pemberian
hak
surat
dalam
hal
dan 2014. (b) Presentase penerimaan
BPHTB terhadap
pemberian hak baru atas tanah sebagai
PAD dan Pajak Daerah tahun 2011, 2012,
kelanjutan
2013 dan 2014.
dari
pelepasan
hak
dan
pemberian hak baru diluar diluar pelepasan hak.
Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Nasution (2012:143), data
(e) Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
primer bisa diperoleh secara langsung di
dalam hal hak perolehannya karena lelang.
lapangan. Data primer dalam penelitian ini
Sistem pemungutan BPHTB adalah self
adalah informasi yang diperoleh peneliti dari
assesment system. Yaitu, wajib pajak sendiri yang
wawancara yang dilakukan kepada orang-orang
mendaftarkan,
yang
menghitung,
menyetor
dan
melaporkan utang pajaknya.
penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti jenis
penelitian
penelitian deskriptif,
langsung
terkait
dengan
pelaksanaan
objek
pemungutan
BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
METODE PENELITIAN adalah
berkaitan
deskriptif.
Dalam
peneliti
hanya
Bangkalan. Kemudian, “data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dan bersifat publik.
Misalnya
struktur
organisasi,
data
mengembangkan konsep serta mengumpulkan
kearsipan, dokumen-dokumen dan laporan-
datum yang berkaitan dengan suatu fenomena
laporan serta buku dan lain sebagainya yang
(Widi, 2010:47-48).Sedangkan pendekatan yang
berkaitan
dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah
2010:79)”. Peneliti menggunakan Perda, Perbup,
pendekatan kualitatif. Menurut Sudarto dalam
SOP dan Laporan Realisasi PAD Kabupaten
Kasiram (2010:175) “Penelitian kualitatif adalah
Bangkalan Tahun 2011 hingga 2014 sebagai data
prosedur penilaian yang menghasilkan data
sekunder.
deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dengan
penelitian
(Purhantara,
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam
penelitian,
pengumpulan
data.
harus
ada
Menurut
teknik Sugiyono
didasarkan pada pemikiran yang berbeda-beda.
(2011:224),
Dalam penelitian dibutuhkan adanya fokus
merupakan langkah yang paling strategis dalam
“teknik
pengumpulan
data
penelitian yang akan membuat peneliti dapat Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah
mendapatkan
data”.
Teknik
yang
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan
Tabel 2 : Kegiatan Pelatihan terhadap SDM tentang BPHTB. N o 1
untuk mendapatkan data primer, sedangkan teknik
dokumentasi
dilakukan
untuk
2
mendapatkan data sekunder. Instrumen Penelitian
3
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan
wawancara
dan
pedoman
4
dokumentasi yang berisi garis besar data yang akan dicari. Ketika melakukan wawancara, peneliti
melakukan
narasumber
interaksi
untuk
dengan
memperoleh
data
5
Nama/ Jenis Tem Waktu Pelatihan pat Pelatihan 2010 Batu Pengelolaan BPHTB Persiapan Jakar Pengalihan PBB P2 2010 ta dan BPHTB Pame Magang di KPP 2010 kasa Pamekasan n Mempelajari ilmu terkait operator STA consult dan 2012 N penilaian objek pajak. Teknis pengelolaan Mala 2013 PBB P2 dan BPHTB ng
2. Pelaksanaan Pemungutan BPHTB.
menggunakan teknik dokumentasi peneliti akan
(a) Prosedur Pemungutan BPHTB.
membantu
data peneliti
atau
dokumen
dalam
memahami
2 2
6
2
1
Sumber : Data Diolah, 2016.
(Herdiansyah, 2010:118). Kemudian, dengan memperoleh
Jumlah Peserta
yang
Berdasarkan pada Perbup Bangkalan No. 18
dan
Tahun 2015 dan SOP, prosedur pemungutan
menjelaskan masalah yang diteliti (Mustafa,
BPHTB dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
2013:114). Untuk
menganalisis
data,
peneliti
menggunakan teknik analisis data model Miles and
Huberman.
Ada tiga langkah dalam
melakukan analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011:247). Gambar 1 : SOP Penyetoran Pajak SSPD BPHTB. Sumber : Dinas Pendapatan Daerah
HASIL DAN PEMBAHASAN Data Fokus Penelitian
1. Upaya
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Bangkalan Menghadapi Pelimpahan BPHTB. (a) Penyediaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang BPHTB.
Kabupaten Bangkalan, 2016. Berikut keterangan mengenai Gambar 1. (1) Wajib pajak mengurus pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau
(1) Perda Kab. Bangkalan No. 8 Tahun 2010.
bangunan
(2) Perbup Bangkalan No. 36 Tahun 2010.
pejabat
(3) Perbup Bangkalan No. 49 Tahun 2014 sebagaimana
diubah
dengan
Perbup
Bangkalan No. 18 Tahun 2015
kepada
lelang.
Notaris/PPAT
PPAT
akan
atau
melakukan
pemeriksaan terkait objek pajak. Kemudian setelah
dipastikan,
PPAT
menghitung
BPHTB dan mengisi form SSPD sebanyak 6
(4) Perbup Bangkalan No. 50 Tahun 2014
lembar yang telah ditandatangani notaris
(b) Struktur
dan wajib pajak untuk diserahkan ke wajib
Organisasi
Bidang
Pelaksana
Pemungutan BPHTB.
pajak.
Terkait tugas pemungutan BPHTB pada struktur
organisasi
Bangkalan
Dispenda
terdapat
Seksi
(2) Wajib pajak membayar utang pajak BPHTB
Kabupaten
ke Bank yang ditunjuk atau Bendahara
Pembinaan
Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten
Pendapatan Desa/Kelurahan sebagai seksi yang
Bangkalan
khusus
menangani
BPHTB. Bank atau Bendahara Penerima
berada
dibawah
BPHTB. Bidang
Seksi
tersebut
Penagihan
dan
dengan
menyerahkan
SSPD
akan menandatangani SSPD BPHTB dan
Pelayanan Keberatan.
mengambil SSPD lembar 5 untuk arsip dan
(c) Pelatihan tentang BPHTB.
lembar 6 untuk diserahkan ke fungsi
Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan
pembukuan
dan
pelaporan.
Sedangkan
kualitas pegawai. Terkait tugas pemungutan
lembar ke 1, 2, 3 dan 4 dikembalikan ke
BPHTB, dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
wajib pajak.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
(3) Wajib pajak menyerahkan SSPD BPHTB dan mengajukan
formulir
penelitian
SSPD
permohonan
setelah dilakukan dilakukan proses verifikasi
ke
oleh petugas Dispenda.
BPHTB
Fungsi
Pelayanan di Dispenda. Kemudian atas permohonan
tersebut,
petugas
Dinas
(ii) Sanksi Administrasi Masih Ringan Ketentuan dalam pasal
82 Perda Kab.
Pendapatan meneliti kebenaran informasi
Bangkalan No. 8 Tahun 2010 mengenai sanksi
dan
yang
administrasi bagi PPAT dan Kepala Kantor yang
diserahkan wajib pajak. Fungsi Pelayanan
membidangi pelayanan lelang Negara masih
kemudian
ringan dan kurang dapat membuat efek jera.
kelengkapan
Data
SSPD
mengajukan
terkait
formulir
objek
form
pajak
permohonan
BPHTB
Pengajuan berdasarkan
Sistem yang digunakan dalam mengisi SSPD
BPHTB kepada Fungsi Pengolahan Data &
BPHTB saat ini masih bersifat manual. SSPD
Informasi. Setelah SSPD diverifikasi. Maka
BPHTB terdiri dari 6 lampiran. Sistem yang
Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD
masih manual ini masih kurang efektif. Lebih
BPHTB dan mengambil SSPD lembar 4,
baik jika ada sistem dan jaringan komputerisasi
sedangkan lembar 1,2 dan 3 dikembalikan
yang menghubungkan antara notaris, Dispenda,
ke wajib pajak.
Bank dan Badan Pertanahan. Sehingga pegisian
Pendukung
penelitian
(iii) Sistem Pengisisan SSPD Manual
SSPD
(b) Faktor
dan
Penghambat
Pemungutan BPHTB.
dan verifikasi SSPD BPHTB dapat dilakukan secara elektronik.
3. Penerimaan BPHTB, Pajak Daerah dan PAD
(1) Faktor Pendukung (i)
dengan keadaan sebenarnya. Hal ini ditemukan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Kabupaten Bangkalan.
Sarana prasarana yang tersedia dapat dilihat
Tabel 4 menunjukkan besarnya target dan
pada tabel 3.
realisasi PAD di Kabupaten Bangkalan.
Tabel 3
Tabel 4 : Target dan Realisasi PAD Kabupaten
: Sarana dan Prasarana di Ruang Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan Dispenda Bangkalan.
N Nama o 1 Komputer 2
Jum lah 6 1
3
Ruang Server Printer
4 5 6
Printonik Bilik Kasi Ruang Kabid
3 2 1
2
Bangkalan Tahun 2011-2014. Target (Rp)
Tahun
Kegunaan
Realisasi (Rp)
Menyimpan dan mengolah data Basis data objek pajak
2011
60.370.562.973,36
2012
72.704.541.847,77
Mencetak dokumen/softfile Mencetak SSPD Ruang untuk kasi Ruang khusus kabid
2013
95.207.775.327,72
2014
122.387.965.243,46
Sumber : Data Diolah, 2016. (ii) Hubungan Kerjasama
Realisa si (%) 107,7 65.039.401.681,82 3 110,3 80.253.709.499,06 8 92.463.602.849,85
97,12 110,9 135.782.312.233,88 4
Sumber : Data Diolah, 2016. Untuk mengetahui target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2011 hingga
Dispenda melakukan kerjasama dengan tiga pihak terkait pemungutan BPHTB. Yaitu kepada Notaris/PPAT, Badan Pertanahan dan Bank Jatim. (iii) Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas Pengelolaan BPHTB.
2014, peneliti menyajikan tabel 5 berikut. Tabel 5 : Target dan Realisasi Pajak Daeah Kabupaten Bangkalan Tahun 20112014 Tah un
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
2011 11.409.511.185,00 12.607.491.954,00
Diketahui bahwa tugas pengelolaan BPHTB
2012 13.979.016.185,00 14.906.524.548,50
ada pada Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan
khususnya
Seksi
Pembinaan
Pendapatan Desa/ Kelurahan. Seksi Pembinaan Pendapatan Desa/ Kelurahan dikepalai seorang
2013 14.244.216.185,00
17.089.366.540,00
2014 20.159.751.409,00 23.470.520.177,00
Realisasi (%) 110,49 106,64 119,97 116,42
Kepala Seksi dan membawahi sembilan pegawai.
Sumber : Data Diolah, 2016. Selanjutnya tabel 6 menunjukkan besarnya
Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 129
target dan realisasi BPHTB di Kabupaten
pegawai, yang mengurus penerimaan BPHTB
Bangkalan
sebanyak sepuluh orang.
presentase realisasinya.
dari
tahun
2011-2014
beserta
(2) Faktor Penghambat (i)
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah Masih
ditemukan
kasus
Wajib
Pajak
mengisi data objek pajak pada SSPD tidak sesuai Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
Tabel
6
Tah un
: Target dan Realisasi BPHTB Kabupaten Bangkalan Tahun 20112014 Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
2011
1.492.512.185,00 1.398.574.012,00
93,71
2012
1.692.512.185,00 1.643.689.600,00
97,12
2013 2014
872.535.428,70
(4) Peraturan
Bupati
Bangkalan
Nomor
50
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu prosedur dalam memungut BHTB adalah
dilakukannya
Dispenda
terhadap
pemeriksaan
kebenaran
oleh
data
yang
dilaporkan wajib pajak melalui SSPD (Surat
790.844.600,00
90,64
Setoran
1.180.872.000,00 2.561.955.874,00
216,95
menyerahkan SSPD tersebut sebagai bukti telah
Pajak
Daerah).
Wajib
pajak
membayar kewajiban pajak yang didalamnya
Sumber : Data Diolah, 2016.
juga terdapat data mengenai objek pajak yang Analisis Data
dalam BPHTB adalah objek tanah dan atau
1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah
bangunan. Kemudian atas SSPD tersebut akan
Kabupaten Bangkalan dalam Menghadapi
dilakukan
Pelimpahan BPHTB Menjadi Pajak Daerah.
dengan istilah verifikasi oleh pihak Dispenda.
Salah
Sehingga
satu
disiapkan
aspek
penting
Pemerintah
yang
perlu
Daerah
dalam
pemeriksaan untuk
atau
yang
pelaksanaan
dikenal
pemeriksaan
tersebut, disusun Peraturan Bupati Bangkalan
menghadapi pelimpahan pemungutan BPHTB
Nomor
adalah Perda dan Perbup. Peraturan berfungsi
pelaksanaannya.
sebagai dasar hukum atau dengan kata lain
verifikasi kantor dapat dilanjutkan dengan
payung hukum.
pemeriksaan lapangan jika data, keterangan
(a) Penyediaan Peraturan Daerah (Perda) dan
dan/
Peraturan
Bupati
(Perbup)
terkait
Daerah
Kabupaten
atau
Tahun
Bangkalan
2014
Dalam
bukti
yang
sebagai
Pasal
6
dasar
Ayat
dibutuhkan
1,
dalam
pemeriksaan tidak ada di kantor. (b) Pembentukan
Pelaksanaan Pemungutan BPHTB. (1) Peraturan
50
Disesuaikan
Struktur dengan
Organisasi
Kebutuhan
dalam
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Pemungutan BPHTB.
Peraturan daerah di Kabupaten Bangkalan
Struktur Organisasi yang ada saat ini di
yang digunakan sebagai dasar pemungutan
bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan
BPHTB adalah Peraturan Daerah Kabupaten
masih perlu dilakukan revisi atau perubahan.
Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Sebab pada seksi yang mengurus pemungutan
Daerah.
BPHTB saat ini masih belum sesuai dengan
(2) Peraturan
Bupati
Bangkalan
Nomor
36
tugas yang dilakukan.
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur
Perubahan struktur organisasi hanya bisa
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dilakukan jika disetujui oleh Badan Organisasi
dan Bangunan (BPHTB).
Pemerintah Daerah. Pihak Dispenda hanya bisa
Peraturan
Bupati
Bangkalan
Nomor
36
mengajukan
usulan struktur
perubahan. organisasi
Pengajuan
Tahun 2010 ini merupakan Perbup pertama
perubahan
di
Bidang
yang dibuat sebagai dasar hukum pemungutan
Penagihan dan Pelayanan Keberatan sudah
BPHTB yang berisi tentang sistem dan prosedur
pernah dilakukan, namun di tolak.
pemungutan BPHTB. Kemudian dalam rentang
(c) Pelatihan terhadap SDM (Sumber Daya
waktu empat tahun, yaitu pada tahun 2014 baru
Manusia) terkait dengan Tugas Pelaksanaan
diberlakukan Perbup Nomor 49 sebagai Perbup
Pemungutan BPHTB.
kedua yang menyempurnakan Perbup tahun
Disamping peraturan dan struktur organisasi, aspek penting lainnya yang perlu dilakukan
2010. (3) Peraturan
Bupati
Bangkalan
Nomor
49
adalah pelaksanaan pelatihan bagi SDM selaku
Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan
petugas
Peraturan
pemahaman
Tahun
Bupati
2015
Bangkalan
tentang
Nomor
Pengelolaan
18 Bea
pemungutan
efektif
Perbup
ditetapkan,
2015
merupakan
Perbup
sangat
Sebab
penting
adanya
sehingga pemungutan yang dilakukan akan
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. tahun
SDM
BPHTB.
sebagaimana
ketentuan
mengurangi
yang
tingkat
telah
kesalahan
mengubah ketentuan pada pasal 20 dari Perbup
dalam menjalankan tugas serta meningkatkan
tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. Ketentuan
kualitas pegawai.
tersebut
mengatur
pelaksanaan
mengenai
pengembalian
pembayaran atas BPHTB.
ketentuan kelebihan
Tingkat
pemahaman
petugas
pemungut
BPHTB saat ini dinilai sudah cukup baik namun pelatihan
masih
perlu
dilakukan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
lagi
kedepannya. Sebab, peserta pelatihan yang
Jika dilihat dari segi peraturan yang berlaku,
sebelumnya sebagian besar telah dipindah
terdapat sanksi bagi notaris/PPAT dan kepala
tugaskan dan tidak berada di bagian tugas
kantor yang membidangi pelayanan lelang
pemungutan BPHTB saat ini
negara yan melanggar ketentuan pada pasal 82
2. Pelaksanaan Pemungutan BPHTB oleh Dinas
Perda no. 8 tahun 2010. Sanksi yang berlaku
Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.
tersebut masih kurang cukup untuk membuat
(a) Prosedur Pemungutan BPHTB
efek jera.
Pada dasarnya BPHTB merupakan pajak
(iii) Sistem Pengisian SSPD Masih Manual.
yang terutang hanya jika terjadi pengalihan hak atas tanah dan
atau
bangunan.
Misalkan
Saat ini Masih diupayakan untuk bisa dilakukan dengan sistem komputerisasi dan
penglihan hak tersebut terjadi karena adanya
jaringan sehingga lebih mudah
jual beli tanah dan atau bangunan. Hal ini
anatara Notaris, Dispenda, Bank Jatim dan
membuat prosedur penerimaan BPHTB tidak
Bidang Pertanahan.
serumit PBB P2.
3. Penerimaan Daerah Sektor BPHTB dalam
Pelaksanaan pemungutan BPHTB sendiri
PAD
Setelah
terhubung
Dilimpahkan
kepada
dilakukan dengan menggunakan perda dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
perbup
(Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014).
yang
pedoman
berlaku
sebagai
dasar
atau
pelaksanaan.
Dalam
perda
dan
(a) Penerimaan BPHTB Tahun 2011, 2012, 2013
perbup tersebut telahmengatur bagaimana dan
dan 2014.
ketentuan tentang BPHTB. sehingga prosedur
Tabel 7 menunjukkan penerimaan BPHTB
pelaksanaan
pemungutan
BPHTB
telah
disesuaikan dengan peraturan. (b) Faktor
Pendukung
dan
Penghambat
(1) Faktor Pendukung. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Dispenda Kaabupaten Bangkalan sudah ada dan jika kedepannya dirasa ada yang kurang, maka dapat diajukan pengadaannya.
1.398.574.012,00 1.643.689.600,00 790.844.600,00 2.561.955.874,00 6.395.064.086,00
penurunan penerimaan BPHTB dalam empat tahun tersebut disebabkan oleh kemampuan
adalah kerjasama dengan notaris atau PPAT dan
bidang pengelola BPHTB. Sebagaimana yang
Badan Pertanahan.
telah peneliti paparkan pada sub bab analisis
hal
(iii) Ketersediaan
dilakukan
dan
BPHTB
dalam
telah
2011 2012 2013 2014 Total
Peningkatan/(Pen urunan) (Rp) 245.115.588,00 (852.845.000,00) 1.771.111.274,00
oleh
Dispenda
yang
1 2 3 4
BPHTB (Rp)
Sumber : Data Diolah, 2016. Peneliti menganalisis peningkatan
(ii) Hubungan Kerjasama Kerjasama
Tabel 7 : Penerimaan BPHTB Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2014. N o Tahun
Pemungutan BPHTB. (i)
selama empat tahun beserta selisihnya.
pemungutan
Sumber
Daya
Manusia
(SDM).
data
mengenai
upaya
yang
dilakukan
pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam
Jika melihat pada total jumlah pegawai
menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak
Dispenda yaitu sebanyak 129 pegawai, hanya 10
daerah, bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2013
dari jumlah tersebut termasuk kepala seksi dan
pengelolaan BPHTB dilakukan oleh Bidang
pegawai yang bertugas mengelola BPHTB.
Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan
Dibandingkan dengan jumlah tersebut, peneliti
Daerah. Mulai tahun 2014 tugas tersebut
menilai bahwa ketersediaan SDM masih kurang
dialihkan ke Bidang Penagihan dan Pelayanan
untuk menggali potensi BPHTB.
Keberatan hingga saat ini.
(2) Faktor Penghambat. (i)
Selain itu jika kembali melihat pada tabel 6
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah
Selain
faktor
faktor
hingga 2014, presentase penerimaan BPHTB
mempengaruhi
ketika dikelola oleh Bidang Pengembangan dan
pelaksanaan pemungutan BPHTB pada sisi
Pengendalian Pendapatan Daerah tidak satupun
negatif. Secara umum yang paling banyak
yang memenuhi target. Penerimaan BPHTB
terjadi
baru
penghambat
pendukung,
yang
didalam
juga
ada
tentang target dan realisasi BPHTB Tahun 2011
pelaksanaannya
adalah
memenuhi
target
bahkan
mencapai
rendahnya tingkat kepatuhan untuk membayar
216,95% terjadi pada Tahun 2014 ketika BPHTB
pajak bagi wajib pajak.
dikelola Bidang Penagihan dan Pelayanan
(ii) Sanksi Administrasi Masih Ringan.
Keberatan.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
(b) Presentase Penerimaan BPHTB Terhadap
Berdasarkan tabel 9, presentase penerimaan
PAD Tahun 2011, 2012, 2013 Dan 2014.
BPHTB terhadap pajak daerah selama tahun
Untuk mengetahui presentase penerimaan
2011 hingga 2013 terus menurun dan hanya
BPHTB
terhadap
yang
mengalami peningkatan di tahun 2014. Hal ini
ditunjukkan pada tabel 8, peneliti membagi
disebabkan karena realisasi pajak daerah selama
penerimaaan BPHTB dengan PAD, kemudian
empat
dikalikan
sedangkan realisasi BPHTB selama empat tahun
100%
PAD
sebagaimana
untuk
mencari
presentase
tahun
tersebut
selalu
meningkat,
penerimaan BPHTB terhadap PAD.
tersebut mengalami peningkatan namun tidak
Tabel 8 : Presentase Penerimaan BPHTB terhadap PAD Tahun 2011-2014.
sebesar pajak daerah. Bahkan pada tahun 2013 realisasi
BPHTB
menurun
cukup
daripada
tahun
sebelumnya
dan
Ket/ Tahun PAD (Rp) BPHTB (Rp)
2011
2012
65.039.401.681,82
80.253.709.499,06
1.398.574.012,00
1.643.689.600,00
BPHTB (%)
2,150 %
2,048 %
PENUTUP Keimpulan
Ket /Tahun PAD (Rp) BPHTB (Rp)
2013
2014
92.463.602.849,85
135.782.312.233,88
790.844.600,00
2.561.955.874,00
BPHTB (%)
0,855 %
drastis kembali
meningkat di tahun berikutnya, yaitu tahun 2014.
1.
Upaya Menghadapi Pelimpahan BPHTB. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
belum sepenuhnya siap menerima pelimpahan BPHTB sebagai pajak daerah dan mengelolanya
1,886 %
Sumber : Data Diolah, 2016 Peneliti menganalisis penurunan presentase
secara mandiri. Pemda Kabupaten Bangkalan
BPHTB terhadap PAD tersebut disebabkan oleh
yaitu dengan adanya Perda dan beberapa
dua
sisi
Perbup tentang BPHTB. Peraturan-peraturan
penerimaan, Tahun 2011 hingga tahun 2014
tersebut sudah cukup baik sebagai dasar
penerimaan PAD terus mengalami peningkatan
pelaksanaan pengelolaan BPHTB sebagai pajak
sedangkan pada penerimaan BPHTB dari tahun
daerah yang baru. Sedangkan dari segi struktur
2011 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan
organisasidan jumlah SDM, peneliti menilai
namun tidak secara signifikan. Penerimaan
Dispenda masih belum siap dan perlu diadakan
BPHTB mengalami penurunan yang cukup
pengadaan pelatihan bagi pegawai lebih lanjut.
besar
2.
hal.
di
Pertama,
tahun
jika
2013
dilihat
dan
dari
baru
kembali
telah siap dari segi peraturan terkait BPHTB,
Pelaksanaan Pemungutan BPHTB.
meningkat di tahun 2014. Kedua, sebagaimana
Dispenda selaku pelaksanan pemungutan
penjelasan pada tabel 10 mengenai alasan terjadi
BPHTB berwenang melakukan pemeriksaan
peningkatan
berupa verifikasi terhadap SSPD BPHTB. Dalam
BPHTB,
dan
penurunan
presentase
penerimaan
penerimaan
BPHTB
pelaksanaannya,
faktor
yang
mendukung
terhadap PAD juga dapat disebabkan oleh
pemungutan BPHTB adalah tersedianya sarana
kemampuan bidang pengelola BPHTB.
dan
Disamping melihat kontribusi BPHTB dalam
prasarana
hubungan
yang
dibutuhkan,
kerjasama
adanya
dengan
pihak
PAD, perlu juga untuk melihat kontribusi
Notaris/PPAT, Badan Pertanahan dan Bank
BPHTB
Jatim dan jumlah SDM. Sedangkan faktor
dalam
Pajak
Daerah
Kabupaten
Bangkalan sebagaimana yang peneliti sajikan
penghambat
pada tabel 9.
kepatuhan
Tabel 9 : Presentase Penerimaan BPHTB terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2014.
administrasi yang diatur dalam Pasal 82 Perda
Ket/Tahun Pajak Daerah (Rp) BPHTB (Rp) BPHTB (%) Ket/Tahun Pajak Daerah (Rp) BPHTB (Rp) BPHTB (%)
2011 12.607.491.954 1.398.574.012 11,093 % 2013 17.089.366.540
2012 14.906.524.548, 5 1.643.689.600 11,026 % 2014 23.470.520.177
790.844.600 4,627 %
2.561.955.874 10,916 %
yang wajib
dialami pajak
yaitu
tingkat
rendah,
sanksi
Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 dinilai masih ringan dan sistem pengisian SSPD masih manual. 3.
Penerimaan BPHTB dalam PAD. Jika dilihat dari segi presentase penerimaan
BPHTB terhadap Pajak Daerah dan PAD, dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terus mengalami penurunan. Peningkatan baru terjadi di tahun 2014 namun tidak lebih besar dari presentase di tahun 2011.
Sumber : Data Diolah, 2016.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
Saran
Mustafa, Zainal EQ. 2013. Mengurai Variabel
1. Dispenda sebaiknya mengajukan perubahan struktur organisasi dengan menyesuaikan tugas
pemungutan
Organisasi
BPHTB
sehingga
ke
struktur
Badan
organisasi
Dispenda menjadi lebih rapi dan sesuai
Hingga
Instrumentasi.
Yogyakarta:
Ilmu. Nasution, S. 2012. Merode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara Nurcholis,
Hanif
dkk.
2010.
dengan tugas dari tiap bagian pada struktur
Pemerintahan Daerah. Jakarta:
organisasi.
Terbuka.
Termasuk
didalamnya
tugas
pemungutan BPHTB. 2. Sebaiknya
Graha
Administrasi Universitas
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun
Dispenda
lagi
2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan
pelatihan bagi pegawai khususnya terkait
Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2015
pengelolaan BPHTB. Sebab dengan adanya
tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas
pelatihan, sehingga dapat menambah tingkat
Tanah dan Bangunan.
pemahaman
mengadakan
pegawai
dan
menciptakan
pegawai yang kompeten di bidangnya.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
3. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
Prayitno, Djoko, dkk. 2014. Analisis Pendapatan
disamping dengan melakukan pemeriksaan
Daerah
baik berupa pemeriksaan kantor maupun
Pendapatan Daerah, Bangkalan: Penelitian
lapangan, Dispenda juga dapat memberikan
yang tidak dipublikasikan.
sosialisasi.
Bangkalan.
Dinas
Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian
4. Dispenda dapat membuat daftar hitam (black list)
Kabupaten
bagi
PPAT/Notaris
walaupun
sekali
yang
melanggar
pernah
Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
ketentuan.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia:
Sebaliknya, Dispenda dapat memberikan
Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha
rekomendasi
Ilmu.
bagi
wajib
pajak
atas
PPAT/Notaris tertentu yang dinilai taat pada ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat menimbulkan efek jera atas pelanggaran ketentuan
mengenai
BPHTB
dan
akan
mengurangi tindakan tidak taat pajak. diupayakan
Dispenda
segera
mengadakan sistem SSPD secara elektronik sehingga pengisian dan verifikasi terhadap SSPD menjadi lebih efektif. di Kabupaten Bangkalan, salah satu cara dapat
dilakukan
Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Perimbangan Keangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Waluyo.
6. Untuk dapat lebih menggali potensi BPHTB yang
Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
5. Mengenai sistem pengisian SSPD yang masih manual,
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,
adalah
dengan
2011.Perpajakan
Indonesia.
Jakarta:
Salemba Empat. Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metode Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
menambah jumlah pegawai yang bertugas mengelola BPHTB. DAFTAR PUSTAKA Domai,Tjahjanulin. 2011. Desentralisasi. Malang: UB Press. Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Ilyas, Wirawan. B, Richard. 2013. Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya. Jakarta: Salemba Empat. Kasiram,
Moh.
2010.
Metodologi
Penelitian
Kuantitatif Kualitatif. Malang: UIN Maliki Press. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
