JURNAL KOMPILEK. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi. [Vol 2, No. 2] Hal Desember 2010 ISSN

JURNAL KOMPILEK Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi HM. Pudjihardjo

DINAMIKA PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN TUNTUTAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Siti Sunrowiyati

ANALISA PENERAPAN PENGGUNAAN METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Sandi Eka Suprajang

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN

Rony Ika Setiawan

PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI POP MIE

Aris Sunandes

PENGARUH PENDAPATAN KELUARGA TERHADAP POLA KONSUMSI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR

Iwan Setya Putra

PERANCANGAN SISTEM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGENDALIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG EFEKTIF

Tedy Asprino

LAPORAN DAN ANALISIS RASIO KEUANGAN

[Vol 2, No. 2]

Hal. 84 - 161

Desember 2010

Diterbitkan oleh: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813779 Email : [email protected]

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

ISSN 2088-6268

Vol.2, No. 2, Desember 2010

ISSN 2088-6268

JURNAL KOMPILEK Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi Daftar Isi: HM. Pudjihardjo

DINAMIKA PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN TUNTUTAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Hal. 84 - 93)

Siti Sunrowiyati

ANALISA PENERAPAN PENGGUNAAN METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (Hal. 94 - 106)

Sandi Eka Suprajang

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN (Hal. 107 - 115)

Rony Ika Setiawan

PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI POP MIE (Hal. 116 - 125)

Aris Sunandes

PENGARUH PENDAPATAN KELUARGA TERHADAP POLA KONSUMSI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR (HAL. 126 - 132)

Iwan Setya Putra

Tedy Asprino

PERANCANGAN SISTEM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGENDALIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG EFEKTIF (HAL. 133 - 148) LAPORAN DAN ANALISIS RASIO KEUANGAN (Hal. 149 - 161)

iii

PERANCANGAN SISTEM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGENDALIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG EFEKTIF Iwan Setya Putra ABSTRAKSI : Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengukuran Kinerja ini diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kata Kunci : efektifitas, laporan keuangan daerah, sistem informasi manajemen, LAKIP A. Pendahuluan Sejalan dengan perkembangan tuntutan tentang pemerintahan yang bersih di berbagai negara, peranan negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah (government) menjadi kepemerintahan (governance). Pergeseran peran tersebut cenderung menggeser paradigma klasik yang serba negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma kepemerintahan yang baik (good governance) terdapat prinsipprinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Perkembangan wacana di tingkat global tentang new public management (NPM) jelas berpengaruh pada perkembangan wacana good governance di Indonesia (Solikin, 2005). Hal ini ditambah lagi dengan pelajaran yang dapat diambil dari krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1997. Berkaitan dengan krisis tersebut, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan, banyak diceramahi tentang kurangnya transparansi dan pentingnya tata pemerintahan yang baik. Menurut penilaian Stiglitz (2006), Indonesia sungguh-sungguh meresapi pesan-pesan tersebut dan mulai ada perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir tersebut kemudian berbuah dengan penerbitan peraturan perundangan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

133

organisasi. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi pemerintah. Pada awalnya, gerakan ini diawali dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian melibatkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN, dulu Kementerian Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentang Desentralisasi yang didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah (otonom) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program-program pembangunan di daerah. B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Dan Hambatannya Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003, SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja. pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang membentuk suatu siklus (Sudiman & Widjinarko, 2004; Tim Studi, 2005). Namun dalam PP 8/2006 disebutkan bahwa laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat / daerah setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Jenis laporan ini sama yang ditetapkan dalam UU 17/2003 sebagaimana dijelaskan dalam bagian C, Sedangkan Laporan Kinerja hanya merupakan laporan tambahan yang terpisah dengan laporan keuangan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan jenis-jenis laporan yang terpisah, meskipun diharapkan penyusunannya dihasilkan dari sistem yang terintegrasi. Laporan Kinerja diharapkan didasarkan pada SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem perbendaharaan. Dalam PP 8/2006 dijelaskan bahwa Laporan Kinerja disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jelaslah bahwa fungsi Laporan Kinerja adalah semacam laporan internal atau laporan manajemen, meskipun kemudian diintegrasikan dalam RUU APBN. Sedangkan Laporan Keuangan dikompilasi oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada Presiden dalam bentuk Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah dikoreksi dengan temuan BPK, Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan bersama RUU P2 APBN kepada DPR. Dengan demikian, Laporan Keuangan merupakan laporan untuk tujuan umum. Dengan memperhatikan isi dan alur penyampaian Laporan Kinerja, terdapat kekhawatiran bahwa tujuan mengkomunikasikan secara periodik pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi pemerintah kepada para stakeholders, menjadi kurang tercapai. Menurut Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2005) informasi kinerja yang dikandung dalam laporan akuntabilitas kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat kepada pemberi amanat. Kedua, informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik maupun penerima amanat untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah. Tujuan akuntabilitas akan tercapai apabila laporan tersebut dapat diakses secara luas oleh para stakeholders, antara lain dengan mengintegrasikan secara penuh Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas. Apabila Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan diintegrasikan secara penuh, sebenarnya dalam hal pemeriksaan oleh BPK tidak ada masalah. Hal ini karena berdasarkan UU 15/2004 disebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Apabila pemeriksaan atas laporan

134

keuangan pemerintah menghasilkan opini, pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Penggabungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tidak seharusnya terlalu menekankan pada hal-hal keuangan saja. Menurut Mosso (1999), selama ini model pelaporan pemerintah terlalu menitikberatkan pada jasa-jasa yang dibutuhkan, bukan pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Dengan demikian, pengukuran kinerja kuantitatif yang bersifat nonkeuangan menjadi sangat penting. Dalam kasus Indonesia, diharapkan penggabungan Laporan Kinerja sebagai hasil integrasi dengan sistem-sistem yang lain tidak hanya menonjolkan kinerja keuangan saja. Laporan Akuntabilitas, yang mencakup informasi program dan informasi keuangan (termasuk laporan keuangan yang sudah diaudit) serta ukuran-ukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Artely, Ellison, & Kennedy, 2001). Disini Pemerintah semakin menyadari akan kebutuhan dukungan teknologi informasi baik didalam pengambilan keputusan program-program pembangunan secara nasional maupun daerah dan bentuk – bentuk laporan yang dapat diakses secara cepat dan diketahui oleh publik sebagai tanggung jawab Akuntabilitas. Teknologi informasi dalam hal ini mencakup gelaran perangkat keras (Hardware), aplikasi perangkat lunak (Application Software), jaringan komputer (networking), jaringan komunikasi (communication), dan yang paling penting adalah sumberdaya manusia (people) yang mengoperasionalkan peralatan tersebut. Pemerintah tentunnya mengharapkan dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu menyediakan informasi yang tepat, dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan akurat. C. Model Kesuksesan Sistem Informasi dan Hambatan Menurut DeLone dan McLean dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada 6 dimensi yang menjadi model kesuksesan untuk sistem informasi bila diimplementasikan sebagaimana terlihat pada gambar diagram berikut : Gambar 1. D&M IS Success

Sumber : DeLone & McLean, 1992, Hal.87 Hal ini menjelaskan bahwa dengan system quality dan informasi quality yang bagus dapat mempengaruhi system yang digunakan dan menimbulkan kepuasan didalam pengguna system tersebut. Bila pengguna mengalami tingkat kepuasan yang tinggi maka akan menimbulkan dampak secara individu dan dapat menimbulkan dampak positif bagi organisasi tersebut. Namun banyak kejadian yang terjadi di daerah pada saat ini sangat terbalik dari yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan masih sering dijumpai program pembangunan didaerah yang tidak sesuai atau sejalan dengan kebutuhan masyarakat di masing – masing daerah, hal ini diikuti dengan tingkat keberhasilannya cenderung sulit dimonitor apalagi dievaluasi, sehingga Pimpinan daerah tidak mendapatkan gambaran keadaan yang sebenarnya dan seutuhnya dilapangan. Seperti gambaran dari kebijakan pengawasan BPKP tahun 2009 sesuai dengan PP no 60 tahun 2008, pada BAB II “Pengawasan Kegiatan Lain Berdasarkan Penugasan Presiden” bagian Bimbingan Teknis IT Governance dinyatakan “Secara umum penerapan IT Governance/ IT Master plan pada beberapa BUMN/BUMD/BUL dianggap masih lemah, dan disamping itu istilah IT Governance memang belum dikenal/dipahami secara luas di Indonesia. Pada dasarnya IT Governance merupakan bagian dari corporate governance yang bertujuan agar perusahaan dapat mengambil manfaat penuh atas informasi, mengkapitalisir kesempatan serta meningkatkan

135

keunggulan kompetitif.” Dari Hal ini dapat diketahui bahwa penerapan tehnologi informasi pada kepemerintahan sangat diperlukan dan segera diimplementasikan. D. Model efektifitas perancangan teknologi informasi yang terintegrasi Dengan melihat pola diatas maka, penulis dalam Tesis ini mengulas tentang efektifitas perancangan sistem informasi pada sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi (komputer) yang terintegrasi antar dinas dalam lingkup satu kepemerintahan, dimana didalamnya tidak hanya memprediksi dari perilaku para calon pengguna didalam penerimaan sebuah sistem baru yang bertehnologi didalam pelaksanaan tugasnya sehari hari tetapi juga pengaruh terhadap sebuah model kesuksesan didalam pengendalian program-program pembangunan di daerah tersebut. Untuk factor yang akan menjadi bahan penelitian diambil dari CoBIT (Control, Objectives for Information and Related Technology). yang dalam hal ini mengulas tentang Informasi Planning and Organaizing (Architectural Quality), Acquisition and Implementation (Impletation Quality), Delivery and Support (Service Quality), Monitoring and Evaluate (Monitoring Quality). E. Perancangan dan Analisa Sistem Informasi Dasar pengertian informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti (Davis, Mc Leod, 1995) yang dalam perkembangannya di definisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya (Kertarahardi, 1995) dengan tujuannya adalah menyajikan infromasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, perancangan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem sebuah organisasi, dan menyajikan sinergi organisasi pada sebuah proses (Murdik dan Rose,1993) Pemanfaatan teknologi informasi (komputer) menunjukkan keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi informasi (komputer) dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya (Thomson, 1991; Igbaria et. al., 1996). F. Uji Perilaku dengan TAM Technology Acceptance Model (TAM) merupakan sebuah model yang menawarkan penjelasan yang sangat mendasar sekaligus efisien untuk menguji atau memprediksi perilaku penerimaan dan penggunaan teknologi informasi (komputer) oleh para pengguna (Davis et. al., 1989). Model TAM didasari oleh Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dan Fishbein dan Ajzen (1975). Theory of Reasoned Action (TRA) menyatakan bahwa kepercayaan itu mempengaruhi perilaku atau sikap dan sikap yang terbentuk akan membentuk suatu niatan prilaku yang selanjutnya akan mengarahkan kepada suatu prilaku, dalam hal ini penggunaan teknologi komputer ditentukan oleh persepsi individu dan sikap menuju perilaku, misalnya ease of use atau biasa disebut friendly user. Sikap pengguna teknologi (komputer) bersamaan dengan ease of use serta didukung faktor situasional yang lainnya akan memotivasi ke intensi untuk memanfaatkan teknologi (komputer) secara maximal dan pada akhirnya meningkatkan realitas tentang manfaat teknologi komputer. Implikasi pemanfaatan tenologi komputer yang meningkat tersebut akan berdampak ke kinerja individu yang positif. Sementara itu, Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan (pemanfaatan) teknologi komputer oleh para pengguna ditentukan oleh dua faktor kunci yaitu perceived usefulness (kebermanfaatan) dan perceived ease of use (kenyamanan). Gambar 2. Technology Acceptance Model Perceived Usefulness (PU)

External Variables

Attitude Toward Using (A)

Behavioral Intention (BI)

Actual Use

Perceived Ease of Use (PEOU)

Sumber: davis et al, 1989

136

Dengan demikian kerangka perpikir model Technology Acceptance Model (Davis et. al., 1989). merupakan postulasi suatu information system success framework yang didasarkan pada teori komunikasi (Shanon and Weaver), menjadi dasar teori yang cukup kuat untuk dipergunakan mengukur dimensi sukses pengendalian program pembangunan daerah dalam penelitian ini. 1. Model Konseptual G. Model Konseptual Keberhasilan penerapan sebuah sitem merupakan hal yang multi dimensi, hal tersebut yang sangat dipengaruhi oleh rancangan dari sistem itu sendiri (Architectural Quality), penerapan dari suatu sistem (Implementaion Quality), dukungan teknis (service quality), pengawasan (Monitoring expectation), pemanfaatan dari informasi yang dihasilkan (usage), tanggapan bagi pengguna (user satisfaction), dimana sasarannya yakni net benefit akan mewarnai manfaat-manfaat yang diharapkan baik dari sisi dampak/manfaat bagi individu (Individual impact) dan atau dampak/manfaat bagi organisasi (organizational impact). Berikut adalah model konseptual pengukuran model kesuksesan pengendalian program-program pembangunan di daerah : Gambar 3. Pengembangan Model ISSM

Berdasarkan success model yang digagas DeLone and McLean, dalam penelitian ini apakah perancangan sebuah sistem pelaporan dalam suatu kepemerintahan yang dibuat berbasis tehnologi informasi dapat mempengaruhi efektifitas pengendalian pembangunan di daerah. Sementara itu efektifitas sistem yang berbasis informasi tehnologi itu sendiri digunakan pendekatan model TAM. Memperhatikan keterhubungan efektifitas sebuah sistem pelaporan dalam suatu kepemerintahan yang berbasis tehnologi informasi dengan efektifitasan pengendalian program pembangunan di daerah daerah, secara empiris dapat dijelaskan bahwa dengan pendekatan TAM untuk mengukur efektifitas sistem informasi yang akan digunakan, dan pendekatan ISSM untuk menjelaskan tingkat kesuksesan dari pengendalian pembangunan di daerah, maka akan diperoleh korelasitas keterhubungan sebagai berikut : 1. Dengan tiga dimensi pengukuran efektifitas seperti pada gambar 3 diharapkan akan diperoleh nilai positif, sehingga probabilitas tingkat kesuksesan pengendalian program pembangunan di daerah juga akan menghasilkan nilai

137

2.

positif akan sangat besar, artinya memang ada keterhubungan antar dimensi yang dipergunakan. Bilamana dari tiga dimensi tersebut dalam penelitian sebelumnya dikembangkan dengan dasar domian CoBIT (1) kualitas architektural, (2) kualitas implementasi yang dihasilkan dari sebuah sistem, (3) dukungan teknis administratif dari sistem dan (4) monitoring, maka belum tentu benar hasil yang dicapai bernilai positif. Ada ketidakcocokan didalam keinginan untuk menerapkan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi dengan kesuksesan pengendalian program pembangunan daerah Gambar 4. Pengembangan Model TAM

138

H. Konsep Hipotesis : Menilik pada konsep pemikiran diatas, maka pada penulis mengajukan sebuah konsep hipotesis yang bisa dipakai sebagai penyelesaian masalah sebagai berikut : H1

Kualitas Arsitektural sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan terhadap intensi penggunaan sistem LAKIP berbasis IT H2 Kualitas Arsitektural sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan penggunaan sistem LAKIP berbasis IT Kualitas Implementasi sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan H3 terhadap intensi penggunaan sistem LAKIP berbasis IT Kualitas Implementasi sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan H4 terhadap kepuasan penggunaan sistem LAKIP berbasis IT Kualitas Layanan sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan terhadap h5 intensi penggunaan sistem LAKIP berbasis IT Kualitas Layanan sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan terhadap h6 kepuasan penggunaan sistem LAKIP Berbasis IT Kualitas Monitoring Sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan h7 terhadap intensi penggunaan sistem LAKIP berbasis IT Harapan Monitoring Sistem LAKIP berpengaruh secara signifikan H8 terhadap kepuasan penggunaan sistem LAKIP berbasis IT Intensi penggunaan Sistem LAKIP berbasis IT berpengaruh secara h9 signifikan terhadap manfaat pengendalian program pembangunan bagi Masyarakat Intensi penggunaan Sistem LAKIP berbasis IT berpengaruh secara h10 signifikan terhadap manfaat pengendalian program pembangunan bagi Pemerintah daerah Kepuasan penggunaan Sistem LAKIP berbasis IT berpengaruh secara h11 signifikan terhadap manfaat pengendalian program pembangunan bagi Masyarakat Kepuasan penggunaan Sistem LAKIP berbasis IT berpengaruh secara h12 signifikan terhadap manfaat pengendalian program pembangunan bagi Pemerintah daerah etode Penelitian I. Metode Teknik Pengumpulan Data Tehnik Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey menggunakan teknik simple selected sampling dengan target responden para pejabat pemerintahan dan dinas yang terkait dengan penyusunan rencana strategis pembangunan daerah, pada tingkat seluruh Dinas dan Bidang yang terkait. Metode simple selected sampling dipilih karena sangat banyaknya cakupan responden yang terkait namun secara struktural hanya pejabat tertentu yang biasanya terlibat dengan Rencana Strategis Program Pembangunan Daerah. Dalam menentukan jumlah sample yang dibutuhkan, akan digunakan rumus Slovin, dengan persen kesalahan yang dapat diterima (error factor) pada angka 1%. Sedangkan penggalian data/informasi di lapangan akan menggunakan metode interview dan Quaestionaire, dimana untuk mengukur hasil jawaban yang masuk dari questionaire yang dibagikan, akan digunakan skala Likert point satu sampai dengan lima. J.

Validitas instrumen pengukuran Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan mampu mengungkap data yang diteliti secara tepat. Uji ini menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Suatu instrumen dikatakan valid bila memiliki factor loading lebih besar dari 0,4 dan Kaiser MSA lebih besar dari 0,5. Untuk mengetahui validitas instrumen kualitas arsitektural sistem LAKIP, kualitas implementasi Sistem LAKIP, kualitas Dukungan Teknis Sistem LAKIP dan Kualitas Monitoring Sistem LAKIP mengunakan factor loading dan Kaiser MSA. K. Reliabilitas instrumen pengukuran Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran dan mengukur konsep studi. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa konsisten satu atau

139

seperangkat pengukuran mengukur secara konsisten suatu konsep yang diukur. Untuk melihat reliabilitas instrumen akan dihitung Cronbach alpha masing-masing instrumen. Instrumen dikatakan reliabel bila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 L. Konsep Analisa data Metoda ini digunakan untuk menguji kekuatan hubungan langsung antara Kualitas Arsitektural, Kualitas Implementasi, Kualitas Dukungan Teknis, Kualitas Monitoring sistem LAKIP berbasis IT terhadap intensi penggunaan sistem LAKIP berbasis IT, dan kepuasan penggunaannya dan secara tidak langsung mengukur manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dengan menggunakan metode analisa statistik, yaitu metode regresi linier berganda, yang terdiri dari uji korelasi secara simultan, dan uji koefisien berganda secara individu; uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable independen mempengaruhi variable Dependen secara signifikan. M. Penutup 1. Konsep penilaian efektifitas dalam merancang Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berbasis teknologi informasi yang dikemukakan diatas bisa menjadi bahan studi agar setiap rancangan sistem informasi yang berbasiskan teknologi informasi bisa berjalan lebih efektif dalam rangka pencapaian program pembangunan yang terarah dan terukur. 2. Sangat penting mengerti dan memahami perilaku penyedia dan pengguna LAKIP apabila ingin sistem LAKIP bisa dipakai sebagai pengendalian program pembangunan karena efektifitas sistem LAKIP sangat tergantung oleh perilaku penyedia dan pengguna informasi yang ada dalam LAKIP 3. Konsep penilaian efektifitas ini juga bisa menghindari kebuntuan komunikasi informasi karena saling berbenturan kepentingan antar instansi yang menyediakan informasi dalam LAKIP

140

DAFTAR PUSTAKA Al Fatta, Hanif. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Andi

Yogyakarta :

Adrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Goverment, Edisi Pertama. Bayumedia Eko Indrajit, Richardus. 2002. Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yokyakarta: Andi. Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. Audit Sistem Informasi dan Pendekatan CobIT. Citra Wacana Media Gondodiyoto S, Hendarti H, 2007 Audit Sistem Infromasi Lanjutan, Citra Wahana Media Hartono, Jogiyanto. 1999. Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Edisi II. Yogyakarta: Andi. Hartono, Jogiyanto. 2007. Yogyakarta: Andi.

Model

kesuksesan

sistem

teknologi

informasi..

Hartono, Jogiyanto. 2008. Metodologi Penelitian Sistem informasi.. Yogyakarta: Andi. Solikin, Achmad, 2006, Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Vol 2, No2, November Turban, Efarim, 1995, Decision Support and Expert System, New Jersey, Prentice Hall Emmelhainz, Margareth, 1990, Electronic Data interchange : A Total Management Guide, New York, Van Nostrand Reinhold Thomson R. L.,Higgins C. A. and Howell J. M., 1992. "Personal Computing: Toward A Conceptual Model of Utilization, MIS Quarterly. Davis, Fred D., Bagozzi R. P., and Warsaw P. R. 1989. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models", Management Sciene, Vol. 35, No. 8, August. Igbaria M., 1993. "User Acceptance of Microcomputer Technology: An Empirical Test", Omega, Vol. 21, No. 1. Igbaria M., 1994. "An Examination of The Factors Contributing to Microcomputer Technology Acceptance", Accounting Management and Information Technology, Vo. 4, No. 4. Hadi, Sutrisno. (1994). Statistik 2. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset Sekaran, Uma. (1992). Research Methods for Business, A Skill Building Approach. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons Inc. Eugene L. Grant and Richard S. Leavenworth, Statistic Quality Control, 5th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1980. Noerzisri, Bahasa Indonesia dalam karangan ilmiah, Humaniora, 2005.

141

LAMPIRAN : Konsep Model Questionaire PETUNJUK PENGISIAN JAWABAN Questionaire ini terdiri dari 2 (dua) jenis Formulir :  Formulir A, diisi dengan nilai sesuai skala Linkert 1 sampai dengan 5  Formulir B, diisi dengan penjelasan (narasi) atau keterangan yang dipandang perlu untuk mendukung penilaian pada Formulir A. FORMULIR A : 1. Kelompok “Kualitas Sistem”

JAWABAN (A)

Nilai = 1

Perceived Usefulness

Perceived ease of use

Attitude toward using

Behavioral intention

A

B

C

D

Apakah menurut anda ada manfaatnya ?

Apakah menurut anda mudah implementasi nya ?

Apakah anda mau menggunakan ?

Apakah anda berminat untuk menjadikan hal ini wajib untuk dipenuhi ?

KUALITAS SISTEM (SYSTEM QUALITY) Tidak Tidak Tidak

Nilai = 2

Kurang

Agak sulit

Nilai = 3

Mungkin

Nilai = 4 Nilai = 5

Tidak Kurang minat

Mungkin

Kurang tertarik Mungkin

Bermanfaat

Bisa

Mau/Tertarik

Berminat

Sangat bermanfaat

Sangat mudah

Sangat Tertarik

Sangat berminat


Mungkin

2. Kelompok “Kualitas Informasi”

JAWABAN (A)

Nilai = 1




A

B

C

D


Apakah anda berminat untuk menjadikan hal ini wajib untuk dipenuhi ?



KUALITAS INFORMASI (INFORMATION QUALITY) Tidak Tidak Tidak

Tidak

Nilai = 2

Kurang

Agak sulit

Kurang

Kurang

Nilai = 3

Mungkin

Mungkin

Mungkin

Mungkin

Nilai = 4

Bermanfaat

Bisa

Mau

Berminat

Nilai = 5

Sangat bermanfaat

Sangat mudah

Sangat Tertarik

Sangat berminat

142

3. Kelompok “Kualitas Pelaksanaan/Operasional”

JAWABAN (A)

Nilai = 1





A

B

C




D Apakah anda berminat untuk menjadikan hal ini wajib untuk dipenuhi ?

KUALITAS PELAKSANAAN/OPERASIONAL SISTEM Tidak Tidak Tidak

Tidak

Nilai = 2

Kurang

Agak sulit

Kurang

Kurang

Nilai = 3

Mungkin

Mungkin

Mungkin

Mungkin

Nilai = 4

Bermanfaat

Bisa

Mau

Berminat

Nilai = 5

Sangat bermanfaat

Sangat mudah

Sangat Tertarik

Sangat berminat

4. Kelompok “Harapan Pribadi (Individual Expectation)” Perceived Usefulness




A

B

C

D

Apakah anda JAWABAN Apakah berminat (A) Apakah Apakah anda menurut anda untuk menurut anda mau mudah menjadikan ada menggunakan implementasi hal ini wajib manfaatnya ? ? nya ? untuk dipenuhi ? HARAPAN PRIBADI PEMEGANG KENDALI MONEV (INDIVIDUAL EXPECTATION) Nilai = 1 Percuma Tidak mungkin Tidak Tidak Nilai = 2

Kurang

Sulit

Kurang

Kurang

Nilai = 3

Mungkin

Mungkin

Mungkin

Mungkin

Nilai = 4

Bermanfaat

Bisa

Mau

Berminat

Nilai = 5

Sangat bermanfaat

Sangat mudah

Sangat Tertarik

Sangat berminat

143

FORMULIR B : Perceived Usefulness JAWABAN (Formulir B)




A B C D Penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan untuk memdukung penilaian pada formulir A (bilamana diperlukan lampirkan dokumen pendukungnya)

KUALITAS SISTEM (SYSTEM QUALITY) 1 Arah pengembangan sistem harus jelas dan terukur untuk itu perlu adanya IT Blueprint/Direction yang komprehensif 2 Aplikasi sistem monev harus dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan fungsi-fungsi Monev dan terintegrasi 3 Jaringan Komputer (Networking) harus tergelar dengan baik dan cukup untuk mendukung aplikasi monev dengan cadangan kapasitas >30% 4 Jaringan komunikasi data (Data Communication) harus tergelar dengan baik dan cukup untuk kebutuhan sistem monev on-line dengan cadangan kapasitas >30% 5 Perangkat kerja user baik PC/Notebook, Printer dsb. harus tersedia cukup untuk mengoperasikan sistem monev 6 Backup system untuk menjamin ketersediaan data harus dilakukan setiap hari dengan kapasitas cukup sesuai kebutuhan

144

Perceived Usefulness JAWABAN (Formulir B)

7





Disaster recovery plan secara rutin selalu di update dan ditest serta secara rutin disosialisasikan sesuai kebutuhan

KUALITAS INFORMASI (INFORMATION QUALITY) 8 Data harus berasal dari sumber data original, dan hanya satu kali dimasukkan (keyin) ke sistem 9 Data harus uptodate dan proses peremajaan data secara rutin dilakukan dan ketersediaan data dijamin dengan backup system 10 Data/informasi harus bisa disajikan tepat waktu dan untuk laporan insidentil telah disediakan template sesuai kebutuhan 11 Keamanan dan kerahasiaan data harus terjamin dengan sistem keamanan dan tata kelola pengguna sistem yang terencana dan terkontrol 12 Integritas data harus terjamin sehingga setiap data keluaran dapat dipercaya (trusted data) dan sinkron satu dengan yang lain

145






KUALITAS PELAKSANAAN/OPERASIONAL SISTEM 13

14

15

16

17

18

Kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) harus cukup sesuai kapasitasnya dan terdaftar dalam sistem dengan profile yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). SOP dan Manual baik teknis maupun operasional sistem harus tersedia lengkap dan uptodate termasuk kebutuhan template laporanlaporan standard sesuai kebutuhan Dukungan teknis aplikasi harus tersedia termasuk untuk kebutuhan maintenance dan technical support Dukungan teknis jaringan komputer harus tersedia termasuk untuk kebutuhan maintenance dan technical support Dukungan teknis komunikasi data harus tersedia termasuk untuk kebutuhan maintenance dan technical support Dukungan teknis perangkat kerja pengguna komputer harus tersedia termasuk untuk kebutuhan maintenance dan technical support

146


19





Kegiatan pelatihan dan sosialisasi baik fungsi maupun teknis harus terjadwal secara rutin untuk menjamin kesiapan setiap SDM yang terlibat

HARAPAN PRIBADI PEMEGANG KENDALI MONEV (INDIVIDUAL EXPECTATION) 20 Untuk menduduki jabatan saat ini tidak diperlukan biaya yang lebih besar dari 30% dari gaji yang diterima saat ini. 21 Penilaian kinerja karyawan dilakukan minimal 1 tahun sekali 22 Rincian tugas pokok dan fungsi yang jelas dan dapat terimplementasi dengan baik. 23 Tersedia jalur karir yang jelas yang secara otomatis bisa dicapai bagi mereka yang berprestasi 24 Kemampuan menabung dari seluruh penghasilan minimal 30% dari seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai karyawan 25 Anda sebagai salah satu pengambil keputusan dalam organisasi, harus memiliki pendidikan minimal S1 dan kompetensi anda

147






harus sesuai dengan jabatan anda

148

JURNAL KOMPILEK. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi. [Vol 2, No. 2] Hal Desember 2010 ISSN

Recommend Documents