Jurnal Kebebasan Vol. 1 No. 2, April 2015

Jurnal Kebebasan Vol. 1 No. 2, April 2015

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang

dalam 2 peristiwa, semenara Pura dalam

majemuk, terdiri dari berbagai macam

satu peristiwa.2

suku, agama, ras, dan etnik. Ditambah lagi jumlah

penduduk

Indonesia

yang

berjumlah 237 Juta Jiwa (BPS, 2010), yang tersebar di 17.508 pulau dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik antar agama.

Sedangkan

Laporan

Beragama/Berkeyakinan

Kemerdekaan Tahun

2013

dari The Wahid Institute menyatakan selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi yang ditemukan di Indonesia berjumlah 245 kasus

atau

pelanggaran

peristiwa.3 atau

intoleransi

dilakukan

222 peristiwa pelanggaran kebebasan

menghambat/ menghalangi/ menyegel

beragama/berkeyakinan

292

rumah ibadah adalah tindakan yang

bentuk tindakan yang tersebar di 20

paling banyak dilakukan (28 kasus) di

provinsi.1 Kemudian dikatakan bahwa

tahun 2013 ini.4 Kemudian korban paling

terdapat 43 rumah ibadah yang menjadi

banyak dialami oleh Gereja (15 institusi),

sasaran tindakan pelanggar. Gangguan

diikuti Masjid JAI (12 institusi).5

terhadap tempat ibadah dalam peristiwa yang terdokumentasikan

pada

tahun

2013 sebagian besar mengarah pada gereja, yaitu sebanyak 27 peristiwa. Masjid menjadi sasaran gangguan dalam

Oleh

karena

itu,

negara,

yang

Berdasarkan data Setara Institute tercatat dengan

aktor

Bentuk

dalam

tindakan

rangka

menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah

mengeluarkan

Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri

17 peristiwa. Sisanya, Vihara menjadi objek gangguan dalam 2 peristiwa dan tempat peribadatan Aliran Kepercayaan

2

3

Ibid., hal 14. The

Wahid

Institute,

Laporan

Kemerdekaan

Beragama/Berkeyakinan , 2013, Jakarta, hal 23. 1

Setara

Institute,

Kondisi

Kebebasan

4

Ibid., hal 24.

5

Ibid., hal 27.

Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2013, Jakarta, hal 4.

Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006

orang agar tercipta ketertiban; serta Pasal

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

29

Kepala

Daerah

menjalankan agama dan kepercayaan.

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945

Beragama,

Pemberdayaan

memerintahkan

Kerukunan

Umat

Daerah/Wakil Kepala

Forum

Beragama

yang

memberikan

agar

jaminan

mengakui,

dan

menghormati dan memelihara keragaman

Pendirian Rumah Ibadah atau disebut

agama tersebut agar tercipta kerukunan

juga dengan PBM 2006. PBM 2006

antar umat beragama.

merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun, permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia masih menjadi tantangan

bangsa

salah satunya

Indonesia,

dimana

terkait dengan konflik

pendirian rumah ibadah.

PBM 2006 merupakan turunan dari UUD 1945, kedudukan PBM ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan dan direvisi oleh UU No. 12 Tahun 2011. Pada hakekatnya PBM adalah Peraturan Menteri dan diakui

Melihat kondisi di atas, konflik yang

keberadaannya

berlatar belakang agama masih tinggi

kekuatan hukum mengikat sepanjang

intensitasnya. Hal ini menjadi keprihatian

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

dan cukup mengkhawatirkan terhadap

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

perjalanan bangsa Indonesia.

berdasarkan kewenangan.

Padahal

kebebasan dan kerukunan beragama di Indonesia telah diatur di dalam UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD

1945

Pasal

28

E

mengenai

kebebasan beragama dan beribadah; Pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap

Berdasarkan

serta

sifatnya,

mempunyai

PBM

2006

dikategorikan sebagai regeling. Regeling merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum. Maksud perkataan umum dalam pengertian regeling berarti

Jurnal Kebebasan – Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan

www.suarakebebasan.org

1

dalam upaya mengatur semua warga

JA/ 6/ 2008, dan Menteri Dalam Negeri

masyarakat tanpa terkecuali, atau dengan

Republik Indonesia Nomor 199 Tahun

perkataan lain peraturan ini ditujukan

2008 Tentang Peringatan Dan Perintah

kepada semua warga masyarakat tanpa

Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau

terkecuali, dan bukan bersifat khusus.

Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah

PBM 2006 masuk pada kategori regeling. Hal

ini

dikarenakan

bersifat

umum

(ditujukan untuk semua orang), abstrak (berisi

norma

yang

masih

perlu

dijabarkan) dan tidak final (tidak dapat langsung

dieksekusi).

PBM

ini

juga

merupakan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan secara hirarkis tertuang juga dalam UU No.10 Tahun 2004, dan UU No.12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan

Perundang-undangan,

Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat. Peraturan bersama ini dikategorikan sebagai

beschikking

karena

bersifat

individual (ditujukan kepada penganut, anggota, atau pengurus JAI), konkrit (terkait

dengan

larangan

kegiatan

tertentu), dan final (langsung dapat dieksekusi). SKB ini dimungkinkan dibuat sebagai perintah UU No.1/pnps/1965 yang masih berlaku hingga saat ini.7 Evaluasi Implementasi PBM 2006

Peraturan

dimana

salah

satunya adalah Peraturan Menteri.6

Pembentukan

Peraturan

Bersama

Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8

PBM 2006 berbeda dengan Keputusan

Tahun

Bersama Menteri Agama No. 3 tahun

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil

2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/ A/

Kepala

2006 Daerah

Kerukunan 6

Tentang Dalam Umat

Pedoman

Pemeliharaan Beragama,

Suherman Toha, Eksistensi Surat Keputusan Bersama

Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama, Jakarta, Kementerian Hukum Dan HAM, 2011, hal 98.

7

Ibid., Suherman Toha.



2

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

sentimen agama, sehingga hal ini akan

Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

mengganggu kerukunan umat beragama.

(PBM 2006) harus diakui sebagai salah

PBM 2006 merevisi Keputusan Bersama

satu produk perundang-undangan yang

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

partisipatif. Hal ini terefleksi dari 11 kali

No. 1/ BER/ Mdn-Mag/ 1969 Tentang

pertemuan dari bulan Oktober 2005

Pelaksanaan

Tugas

Aparatur

sampai bulan Maret 2006 yang dilakukan

Pemerintahan

Dalam

Menjamin

Pemerintah

pemuka-pemuka

Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan

agama yang berasal dari majelis agama.

Pengembangan dan Ibadat Agama oleh

Proses pembahasan pembentukan PBM

Pemeluknya,

2006 berjalan secara intensif dan terbuka,

multitafsir.

bersama

sehingga menghasilkan sebuah rumusan atas kesepakatan bersama dari semua pemuka agama yang mewakili majelismajelis agama.8 Diterbitkannya

yang

dianggap

masih

Di dalam PBM 2006 ini diatur tiga hal pokok,

yaitu

Tugas

Kepala

Daerah,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah

PBM

2006

dilakukan

Ibadat. Berikut akan penulis uraikan

untuk merespon perkembangan yang

evaluasi

terhadap

implementasi

tiga

terjadi di masyarakat, dimana terjadi

aspek di atas di Kota Bekasi, Jawa Barat

peningkatan konflik yang berdasarkan

sebagai

studi kasus penelitian ini.

Penulis mengambil lokasi studi di Bekasi 8

Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia,

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor : 9 Tahun

dikarenakan pertama, terkait dengan

2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006

beberapa peristiwa seperti pada contoh

Tentang

kasus

Pedoman

Pelaksanaan

Tugas

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Gereja

Stanislaus

Katolik

Kostka

di

Santo

Kecamatan

Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah

Jatisampurna;

Ibadat, hal. 5.

Protestan (HKBP) di Kampung Ciketing



Horia

Paroki Kristen

Batak

3

Kecamatan Mustikajaya; Pantecosta dan

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang

GKRI (Gereja Kristen Rahani Indonesia) di

Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat 3

Bekasi

disebutkan bahwa urusan agama adalah

Utara;

serta

Gereja

Kristen

Indonesia (GKI) Gembrong di Kecamatan

domain

Pondok Gede.

persoalan

Kedua, eskalasi konflik yang berlatar belakang agama di Kota Bekasi cukup tinggi kasus sehingga mengakibatkan

Pemerintah

Pusat,

namun

menjaga

kerukunan

umat

beragama demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum dapat dilimpahkan kepada Pemerintah daerah.

jatuhnya korban jiwa seperti kasus

Hal ini mengacu pada Pasal 10 ayat 4

penusukan dua jamaat gereja HKBP di

yang Dalam menyelenggarakan urusan

Kampung Ciketing.

pemerintahan pada

sebagaimana

ayat

(3),

dimaksud Pemerintah

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah

menyelenggarakan sendiri atau dapat

Dalam

melimpahkan

sebagian

pemerintahan

kepada

Pemeliharaan

Kerukunan

Umat Beragama Tugas Kepala Daerah disebutkan dalam PBM 2006, Pasal 2 yaitu pemeliharaan kerukunan

umat

beragama

menjadi

tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Artinya Pemerintah

Pemerintah daerah

Pusat beserta

dan pemuka

agama berkewajiban untuk menjalankan

urusan perangkat

Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan

daerah

dan/atau

pemerintahan desa. Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan PBM 2006 merupakan

pelimpahan

urusan

dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

fungsi dan perannya untuk memelihara

Muhammad

kerukunan umat beragama.

Direktorat

Bin Agama

Saudy, dan

Kepala

Sub

Kepercayaan,

Kementerian Dalam Negeri mengatakan



4

apa yang telah tertulis di PBM 2006

pertimbangan kepada walikota terhadap

merupakan

pendirian rumah ibadah.

tugas

dan

kewenangan

pemerintah daerah, kecuali jika terdapat permasalahan diselesaikan

yang oleh

pemerintah

pusat

tidak

dapat

daerah,

maka

dapat

membantu

daerah menyelesaikannya. Jika daerah tidak mampu, maka pemerintah pusat berperan

untuk

memediasi

memfasilitasi

untuk

dan

menyelesaikan

persoalan. Selanjutnya Saudy mengatakan peran kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan mengatur

di

dalam

pendirian

PBM

rumah

2006 ibadah,

contohnya dengan mengeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian kepala daerah mempertimbangkan juga Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah tersebut.

Hariani

Kerukunan

Kepala

Beragam

Kerukunan

Sub

Bidang

pada

Bidang

Beragama

dan

Kemasyarakatan, Kesbangpolinmas, Kota Bekasi,

menyampaikan

memberikan Walikota, alur

pertimbangan

Kesbangpolinmas mekanisme

Pertimbangan

ini

dalam kepada membuat

pertimbangan. mengikutsertakan

perangkat di tingkat kelurahan dan juga kecamatan.

Selanjutnya

Dian

menyampaikan selama ini dalam upaya menjaga

kerukunan

umat

beragama,

Pemerintah Daerah Kota Bekasi tidak memihak

ataupun

tidak

mendiskriminasikan kepada kelompok manapun. Pemerintah daerah berusaha

Di Kota Bekasi, pelaksanan PMB 2006 di bawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Dian

Perlindungan

Masyarakat

(Kesbangpolinmas).

Kesbangpolinmas

bertugas

Walikota

membantu

memelihara

kerukunan

dalam

beragaman,

memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama,

dan

memberikan

berdiri di tengah semua pihak. Namun, upaya ini seringkali mendapat tantangan

dari

kelompok-kelompok

intoleran. Kelompok ini mendesak kepada Walikota agar tidak memberikan ijin pendirian rumah ibadah kepada kaum minoritas. Ketidaktegasan kepala daerah



5

menjadi persoalan dalam menerapkan

ditangani oleh pihak keamanan. Sekarang

PBM 2006 ini.

dengan PBM ini dirasakan belum cukup

Berbeda dengan apa yang terjadi di Sulawesi Utara. Peran Kepala Daerah yang sangat kuat dan intensif dalam mengimplementasikan

PBM

2006

memunculkan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Sehingga

kasus-kasus

penolakan

terhadap pendirian rumah ibadah tidak terjadi.9

Hal ini juga terkonfirmasi dengan

kuat. Konflik yang membawa agama memang mudah

rawan

karena

masyarakat

tersulut.

Melihat

konflik

ini

seharusnya PBM ini dijadikan undangundang, yang dimana ada sanksinya, UU ini harus tegas. Kemudian selain itu kepala daerah sendiri sikapnya harus tegas menegakkan hukum. Ketegasan inilah yang selama ini tidak ada dalam implementasi dari PBM 2006.

pernyataan

Menteri

Agama

yang

menyatakan

bahwa

kerukunan

dan

Paulus Tasik Galle dari Pusat Kerukunan

antarumat

Umat Beragama (PKUB), Kementerian

beragama di Sulawesi Utara sangat kental

Agama menyatatakan pada kongres FKUB

dan perlu dicontoh oleh daerah-daerah

2 tahun lalu sebenarnya memberikan

lain.10

rekomendasi

keharmonisan

hidup

Dian Harini mengatakan seandainya PBM ini dijadikan UU, maka orang-orang atau kelompok

9

yang

mengacaukan

akan

http://www.manadokota.go.id/berita-712-fkubpemkot-

manado-sosialisasi-peraturan-bersama-menteri-

http://www.antaranews.com/berita/489672/menag-puji-

kerukunan-umat-beragama-di-sulawesi-utara

PBM

dapat

ditingkatkan menjadi peraturan presiden agar otoritasnya semakin kuat jika di bawah presiden, sehingga mau tidak mau daerah harus menaatinya. Rohaniawan

Romo

mengamini

bahwa

Benny

Susetyo

permasalahan

penegakan hukum menjadi persoalan

agamamenteri-dalam-negeri.html 10

agar

dalam implementasi PBM 2006. Romo Benny mencontohkan bahkan keputusan



6

MA pun akhirnya kalah dengan tekanan

ketertiban.

Ketika

ketentraman

massa. Pemerintah daerah pun ketika

ketertiban

daerah

terganggu

berhadapan dengan tekanan massa tidak

pelayan publik dan pembangunan akan

dapat

terhambat, sehingga masyarakat akan

bertindak

adil.

Jadi,

hukum

dikendalikan oleh tekanan massa. Menyikapi

adanya

keinginan

ke

Undang-Undang

dalam

untuk

Rancangan

Perlindungan

Umat

Beragama (RUU PUB), penulis sependapat dengan pendapat Romo Benny Susetyo bahwa

maka

menjadi korban. Ketidakpuasan warga

meningkatkan status PBM 2006 untuk dimasukkan

dan

seharusnya pemerintah cukup

terhadap

terhambatnya

praktik

penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan

dapat

memperkecil

legitimasi kekuasaan dan membahayakan kelangsungan kekuasaan sebuah rezim pemerintahan.11 Seharusnya

kepala

daerah

sebagai

memberikan jaminan kebebasan saja.

pemegang otoritas harus menegakkan

Kemudian yang diatur itu ada tiga hal,

hukum tegas. Kemudian sebagai pelayan

misalnya

merusak

publik, kepala daerah juga harus dapat

ibadah harus dihukum, yang mengganggu

menjalankan pelayanannya dengan non-

ketertiban umum juga harus diberikan

diskriminatif. Hubungan yang terjalin

hukuman.

antara birokrat dan masyarakat adalah

barangsiapa

Namun,

yang

dari

semua

hal

tersebut di atas, yang paling penting

impersonal,

sehingga

terhindar

adalah adanya UU akan percuma jika

nepotisme dan primordialisme.

dari

tidak ada political will dan ketegasan dari pemerintah dalam menjalankanya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus

menyadari

bahwa

pembiaran

persoalan kerukunan umat beragama akan

mengganggu

ketentraman

dan

11

Ibid., Dwiyanto, Agus (Ed).



7

Tabel 1. Jumlah FKUB Provinsi dan Kabupaten / Kota 1 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FKUB Provinsi

10

29

31

33

33

33

33

FKUB Kab/ Kota

36

274

306

402

409

420

428

Tahun

Sumber: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2001.

Forum Kerukunan Umat Beragama

Di Kota Bekasi, seperti yang disampaikan

(FKUB)

Dian Hariani, Kesbangpolinmas, Kota Bekasi, FKUB dibentuk dan difasilitasi

Salah satu isi PBM 2006 mengatur

oleh kesbangpolinmas di tahun 2006.

terbentuknya

Pembentukkan FKUB mengikutsertakan

Forum

dan

Kerukunan

memberdayakan Umat

Beragama

semua unsur agama dan disesuaikan

(FKUB). Sesuai amanat PBM 2006, Pasal

dengan komposisi jumlah penduduk.

8,

Walaupun

FKUB dibentuk di

kabupaten/kota.

Saat

provinsi ini

dan

hampir

diseluruh Propinsi dan Kabupaten serta Kota di Indonesia telah terbentuk FKUB, kecuali di Propinsi Papua dan Papua

pada

proses

awal

pembentukan FKUB cukup alot karena tarik ulur kepentingan. Tapi akhirnya kemudian diambil kesepakatan bersama sehingga dapat terbentuk FKUB tersebut.

Barat yang jumlahnya masih minim.

Untuk anggaran FKUB di Kota Bekasi

Pembentukan

oleh

pada awalnya anggaran untuk FKUB

oleh

bersifat hibah.

masyarakat

FKUB dan

dilakukan difasilitasi

Baru di tahun 2014

pemerintah daerah. Sedangkan hubungan

Pemerintah Kota Bekasi menyediakan

antara FKUB dengan Pemerintah Daerah

anggaran Fasilitasi Kegiatan FKUB di

bersifat konsultatif.

dalam APBD tahun 2014. tersebut



diperuntukkan

Anggaran untuk

8

operasional, seperti sewa tempat untuk

Pemerintah

kantor, honor anggota, ATK, dan lain-lain.

persoalan.

Anggaran Fasilitasi Kegiatan FKUB Kota Bekasi tahun 2014 ini besarannya 440 juta rupiah.

Daerah

Muhammad Direktorat

Bin

Saudy,

Agama

Kementerian

masih

menjadi

Kepala

dan

Sub

Kepercayaan,

Dalam

Negeri

Salah satu kegiatan FKUB Kota Bekasi,

mengungkapkan persoalan sosialisasi di

adalah kegiatan sosialisasi PBM 2006.

daerah

Sosialisasi

anggaran.

dilakukan

sampai

tingkat

dikarenakan

permasalahan

Penganggaran

memerlukan

kelurahan dengan cara membagikan buku

perencanaan yang baik, sehingga tidak

pedoman mengenai PBM 2006. Selain itu,

serta merta dana sosialisasi ini dapat

Pemerintah

Kota

mudah

melaksanakan

kegiatan

Bekasi

juga

Focus

Group

turun.

menyebabkan

Hal tidak

inilah semua

yang daerah

Discussion (FGD) bagi para Pemuka

melakukan sosialisasi PBM 2006 ini

Agama

dengan

secara massif.

dimana

anggaran

Pemerintah kegiatan

Daerah, FGD

ini

sebesar 250 juta rupiah.

Lebih jauh, melihat 8 tahun berjalannya FKUB,

Romo

Benny

Susetyo

FGD tersebut berhasil mempertemukan

menyampaikan banyaknya permasalahan

para pemuka agama dengan pemerintah

yang masih menghambat kerja FKUB.

daerah sehingga proses sosialisasi PBM

Permasalahan

2006 efektif. Proses baik yang telah

ketidakpahaman pemerintah daerah dan

dilakukan di kota Bekasi ini belum dapat

pengurus

sepenuhnya berjalan di daerah-daerah

membuat lagi aturan pelaksanaan, jelas

lain di Indonesia. Sehingga sosialisasi

ini sudah bertentangan dengan PBM,

PBM 2006 yang dilakukan oleh FKUB

sehingga dalam praktinya menjadi kacau,

dengan

contoh seperti di Jakarta. Padahal PBM ini

dukungan

anggaran

dari

FKUB.

pertama, Bahkan

karena ada

FKUB

sudah sangat teknis. Bahkan terdapat



9

FKUB di daerah yang membuat aturan

Pasal 10 ayat 3 yang menyebutkan bahwa

tambahan yang melebihi persyaratan dari

komposisi keanggotaan FKUB provinsi

PBM,

dan

contoh

Bali

dan

kini

sudah

kabupaten/kota

dievaluasi. Kemudian FKUB Jakarta yang

berdasarkan

membuat

pemeluk

aturan

teknis.

Hal

ini

ditetapkan

perbandingan

agama

jumlah

setempat

dengan

seharusnya itu tidak diperbolehkan dan

keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari

bertentangan dengan peraturan tertinggi.

setiap agama yang ada di propinsi dan

Kedua, pembentukan FKUB dianggap hanya

sekedar

formalitas.

ini

Menurut penulis, hal ini jelas akan

dikarenakan wakil kepala daerah sebagai

memunculkan perbedaan antara yang

penasihat dalam FKUB tidak pernah

mayoritas dan minoritas. Bertemunya

berfungsi, sehingga FKUB sendiri tidak

suara mayoritas dan suara minoritas,

benar-benar

pun

pada tataran idealnya akan menghasilkan

berfungsi, fungsinya pun hanya untuk

sebuah kompromi. Dalam hal ini, prinsip

menarik massa demi kepentingan politik

kompromi adalah penyelesaian masalah

saja. Lebih menarik lagi jika dalam

(konflik) melalui suatu norma yang tidak

pilkada kepala daerah dan wakil pada

seluruhnya sesuai dengan kepentingan-

periode

kepentingan dari salah satu pihak, tidak

berfungsi.

Kalau

selanjutnya

mencalonkan

diri,

memperebutkan

Hal

kabupaten/kota.

sama-sama mereka

pengaruh

juga dengan

juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan

pihak

lain.

menggunakan FKUB sebagai alat politik,

Dengan adanya kecenderungan seperti

sehingga

itu, diperlukan pendekatan yang lebih

menyebabkan

perpecahan

dalam FKUB.

demokratis guna terciptanya kompromi tersebut.

Ketiga, rekruitmen anggota FKUB. Salah satu permasalahan rekruitmen anggota

Namun,

yang

FKUB

adalah

apabila

yaitu

dengan

dicantumkannya



menjadi

permasalahan

kompromi

itu

tidak

10

tercipta

karena

dominasi

mayoritas,

ibadah tidak dapat diartikan sebagai

dimana tidak adanya jaminan kesetaraan

pelarangan dalam beribadah. Tapi yang

antar komunitas agama dalam membuat

menjadi

kesepakatan

bagaimana pendirian rumah ibadahnya.

untuk

kerukunan

menjalankan

beragama.

menyebabkan

Hal

kerukunan

ini

beragama

Hal

persoalan

ini

tentu

permasalahan

yaitu

saja

yang

tentang

menyebabkan

berbeda

antara

seakan dipaksakan. Kerukunan beragama

ibadah dan rumah ibadah.

seharusnya dibangun oleh kesadaran

Paulus Tasik Galle juga mengatakan

bersama sesuai UUD 1945 yang menjamin

bahwa

kesetaraan

masyarakat

di

antara

para

pemeluk

persoalan tidak

Selanjutnya

ini

dikarenakan

saling

mengetahui

agama-agama yang ada tanpa melihat

rumah ibadah dari masing-masing agama.

mayoritas dan minoritas.

Hal inilah yang menjadi sumber konflik di masyarakat. Salah satu contohnya adalah

Pendirian Rumah Ibadat

orang Islam tidak mengetahui tentang

Pengaturan terhadap pendirian rumah ibadah juga merupakan salah satu amanat dari PBM 2006. Hingga kini persoalan pengaturan

pendirian

rumah

ibadah

menjadi persoalan yang paling pelik dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.

gereja, orang Kristen tidak mengetahui bagaimana

itu

multikultural kebangsaan Masyarakat karakteristik dimana

juga

masjid. untuk

kita tidak

Pendidikan merekatkan

sangat

mengetahui

masing-masing ada

lemah. agama,

aliran-aliran

di

dalamnya. Permasalahan ini dikarenakan

Melihat persoalan ini, Paulus Tasik Galle

kita tidak pernah diberikan pendidikan

dari

perbandingan

PKUB

Kementerian

Agama

menyatakan persoalan rumah ibadah harus

diluruskan.

Persoalan

agama-agama,

sehingga

kita tidak saling mengenal antar agama.

rumah



11

Tabel 2. Jumlah Rumah Ibadat di Indonesia Tahun 20131 Masjid* No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Gereja

Gereja

Pura**

Vihara***

Kelenteng

Kristen 171 12.235 256 1.237 301 545 106 816 161 397 1.064 698 3.073 191 2.587 798 247 87 5.181 2.914 1.570 147 1.884 6.068 1.565 2.096 264 136 887 2.252 834 2.080 8.948 61.796 15,91%

Katolik

Hindu

Buddha

Khonghucu

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah %

Jumlah Islam 6.137 11.932 6.567 6.777 4.103 10.039 2.321 10.103 1.514 1.853 11.405 58.080 43.981 4.421 50.222 13.998 723 6.037 590 3.620 2.286 4.876 4.219 976 2.848 10.014 3.236 1.781 2.018 1.079 1.072 497 626 289.951 74,64%

17 2.289 127 186 50 175 16 320 60 72 80 48 116 59 70 14 51 17 1.684 577 197 9 378 105 148 191 56 20 133 291 47 212 92 7.907 2,04%

2 67 1 9 3 105 55 540 14 4 23 35 167 35 365 12 21.428 405 28 18 335 170 45 74 273 255 220 5 43 16 12 10 27 24.801 6,38%

15 370 7 250 32 96 11 184 74 178 363 186 564 24 180 83 48 49 431 6 25 41 30 15 38 9 4 3 7 1 5 13 3.342 0,86%

1 135 1 27 29 1 12 28 113 22 5 38 38 2 30 9 19 1 112 2 3 4 6 5 1 2 1 2 1 1 651 0,17%

6.343 27.028 6.959 8.486 4.518 10.961 2.521 11.991 1.936 2.526 12.940 59.085 47.939 4.732 53.454 14.914 22.516 6.596 7.483 7.672 4.396 5.230 6.571 7.259 4.849 12.599 3.786 1.948 3.085 3.647 1.967 2.804 9.707 388.448 100,00%

Keterangan: * belum termasuk langgar dan mushola, ** belum termasuk sanggah, *** belum termasuk cetya Sumber: PINMAS Kementerian Agama, 2013.

Dari data jumlah pemeluk agama dan Jurnal Kebebasan – Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan


12

Tabel 3. Rasio/Perbandingan Jumlah Rumah Ibadat dan Penggunanya 1 Agama

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Buddha

Khonghucu

207.176.162

16.528.513

6.907.873

4.012.116

1.703.254

117.091

289.951

61.796

7.907

24.801

3.342

651

1 : 715

1 : 267

1 : 874

1 : 162

1 : 510

1 : 180

Jumlah penduduk Jumlah rumah ibadat Rasio

Keterangan: Data jumlah penduduk menggunakan Data Hasil Sensus BPS 2010, sedangkan data jumlah rumah ibadat diambil dari PINMAS 2013.

jumlah rumah ibadat tersebut, dapat

digunakan 162 pemeluk Hindu saja.

dirumuskan rasio penggunaan rumah

Demikian seterusnya.

ibadat

oleh

pemeluk

agama

bersangkutan. Hal ini dapat menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan pemeluk agama terhadap rumah ibadat pada masing-masing agama.

Hanya

saja,

ada

penggunaan

perbedaan

rumah

ibadat

dalam oleh

komunitas agamanya. Di dalam Islam, satu masjid dapat digunakan dan dapat melayani umat Islam dari kalangan

Dari tabel di atas tampak bahwa semua

manapun.

pemeluk

Kristen Protestan, satu gereja melayani

agama

telah

mendapatkan

Sementara

umat

meski dalam rasio yang bervariasi. Satu

anggotanya/satu denominasi, dan tidak

masjid,

bisa digunakan oleh denominasi lain.

secara

rata-rata

terdaftar

agama

pemenuhan kebutuhan rumah ibadat, misalnya,

yang

dalam

suatu

sebagai

digunakan oleh 715 pemeluk muslim,

Akibatnya,

dalam

wilayah

sementara satu gereja Kristen melayani

kecamatan,

misalnya,

267 pemeluk Kristen, dan satu pura

berdiri banyak gereja karena keragaman

dimungkinkan

denominasi penggunanya.



13

Paulus

Tasik

Galle

melihat

persoalan

ibadah

tidak

mengungkapkan pendirian

dapat

dikeluarkanlah rekomendasi. Keempat,

rumah

adanya

hanya

Kemudian

dilihat

rekomendasi kelima,

dari

FKUB.

Kesbangpolinmas

menimpa satu agama saja, tetapi hampir

mengecek ke lapangan mengenai kondisi

seluruh agama di Indonesia mengalami

lapangan sudah kondusif atau belum dan

persoalan serupa. Namun memang kasus

persyaratan administratif sudah lengkap

yang paling banyak menimpa adalah

apa belum. Setelah itu Kesbangpolinmas

terkait pendirian gereja, seperti di Jawa

baru membuat surat pertimbangan bagi

Barat. Namun, ada juga kasus yang

Walikota

menimpa masjid (seperti di Manokwari,

rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah.

Bali dan Kupang) dan juga pura. Artinya, persoalan rumah ibadah bukan hanya terhadap satu agama (hanya Kristen saja).

untuk

mengeluarkan

Pada persoalan pendirian rumah ibadah, Dian Harini mengungkapkan di Kota Bekasi sebagai kota tujuan pendatang,

Untuk di Kota Bekasi, Dian Hariani,

dimana

Kesbangpolinmas,

Bekasi

terciptanya konflik antara penduduk lokal

mengatakan bahwa sebelum adanya ijin

dan pendatang. Konflik yang memang

pendirian rumah ibadah dari Walikota,

paling marak ialah konflik agama. Hal ini

Kesbangpolinmas

dikarenakan pertama bagi penduduk

pertimbangan

Kotamadya

akan

untuk

memberikan

keluarnya

ijin

lokal

pastinya

dikarenakan

terbuka

masih

peluang

adanya

tersebut. Alur mekanisme pertimbangan

pengaruh tokoh masyarakat yang masih

yang dilakukan oleh Kesbangpolinmas

sangat kuat. Kedua, pendatang yang

yaitu pertama, kelurahan memverifikasi,

kurang

kedua keluar surat dari kelurahan yang

masyarakat Bekasi. Ketiga, minimnya

itu juga diketahui oleh camat.

sosialisasi PBM 2006 yang menyebabkan

Ketiga dilanjutkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bekasi, dan

memahami

terhadap

kultur

ketidaksamaan pandangan implementasi PBM 2006 ini.



14

Dian

Harini

ketidaksamaan implementasi

mencontohkan pandangan PBM

2006

terkait

Selanjutnya

keempat,

tentang

terhadap

persyaratan

administrasi

pendirian

antara

rumah ibadah. Persoalan persyaratan

dengan pihak

administrasi biasanya akan memunculkan

panitia pendirian rumah ibadah. Salah

permasalahan yang berujung konflik di

satunya tentang tugas Pemerintah Kota

kemudian hari. Seperti yang tertulis

Bekasi untuk memfasilitasi jika terdapat

dalam PBM 2006, Pasal 14 ayat 2 (a)

permasalahan pada proses pendirian

Daftar nama dan KTP pengguna rumah

rumah ibadah tersebut. Di dalam PBM

ibadat minimal 90 orang disahkan oleh

2006,

pejabat setempat sesuai dengan tingkat

Pemerintah Kota Bekasi

Pasal

Pemerintah

17,

dikatakan

daerah

bahwa

memfasilitasi

batas

wilayah

dan

(b)

Dukungan

penyediaan lokasi baru bagi bangunan

masyarakat setempat minimal 60 orang

gedung rumah ibadat yang telah memiliki

yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa.

IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Kota Bekasi

Menurut

Dian

dilapangan menafsirkan

Harini banyak

permasalahan.

seringkali ditemukan

Permasalahan

yang

bahwa kata “Fasilitasi” tersebut adalah

ditemukan ialah; pertama, banyak warga

mencarikan tanah alternatif, bukan yang

yang diberikan uang kopi untuk menjadi

membelikan tanah tersebut. Sedangkan

pelicin guna mendapatkan dukungan.

keinginan dari panitia pendirian rumah

Kedua, persoalan dukungan yang telah

ibadah,

diberikan

kata

“fasilitasi”

itu

adalah

kemudian

tidak

diakui

dibelikan tanah oleh Pemerintahan kota.

masyarakat. Ketiga, ijin pendirian yang

Akhirnya, ketika tidak ada kesamaan

sudah lengkap akan tetapi kemudian

pandangan ini Pemerintah Kota dianggap

diprotes oleh masyarakat melalui aksi

melanggar PBM 2006.

demontrasi dan intimidasi.



15

Untuk permasalahan yang disebutkan

yang

terakhir, Dian mengungkapkan, biasanya

ketika ditanyakan apakah mereka kenal

yang melakukan demontrasi itu orang

dengan ketua FKUB-nya? Ternyata panitia

luar

melakukan

kurang mengenal dengan ketua FKUB. Ini

demontrasi kemudian masyarakat sekitar

menandakan mereka kurang silaturahmi

lokasi yang tadinya sudah mengijinkan

dengan masyarakat setempat. Makanya

pendirian

merubah

tidak heran terdapat kesulitan. Kemudian

pikirannya karena desakan ini. Namun,

Paulus juga mencontohkan seperti di

tidak semua rumah ibadah (khususnya

Ciketing, dimana disana sesungguhnya

gereja) di Bekasi bermasalah, ada gereja

tidak ada persoalan pelarangan ibadah,

yang sudah puluhan tahun dan tidak

tapi persoalannya masalah komunikasi.

masalah dengan warga sekitar. Hal ini

Ada salah satu tokoh yang Paulus temui

disebabkan karena komunikasi yang baik,

mengatakan bahwa mereka tidak suka

memahami

dengan sikap arogan dan tidak adanya

wilayah.

Mereka

rumah

kultur,

ibada

serta

memahami

aturan yang ada, sehingga persoalan bisa dihindarkan. Hal ini sangat penting, mengingat persoalan gereja di Bekasi juga seringkali dipolitisir baik dari luar dan dalam kota Bekasi sendiri.

belum

keluar

rekomendasinya,

silaturahmi. Romo Benny Susetyo mengatakan ruh dari PBM 2006 adalah kompromi dari majelis-majelis ulama. Jika kita lihat permasalahan di Pasal 13 dan 14 tentang

Sejalan dengan pengalaman yang terjadi

persyaratan

di Bekasi, Paulus Tasik Galle dari PKUB

gabungan kelurahan maupun kecamatan

Kementerian Agama, mengatakan salah

bahkan diangkat ke tingkat kabupaten

satu rumah

persoalan ibadah

komunikasi

atau

itu

seharusnya

bisa

penolakan

pendirian

kota maupun propinsi. Kalau persyaratan

adalah

kurangnya

90 orang itu belum terpenuhi dapat

silaturahmi

dengan

mengajukan ijin sementara selama dua

tokoh dan masyarakat sekitar. Ada kasus

tahun. 60 itu pun tidak mutlak. Maka ada

di Bogor, dimana terdapat gereja Katolik

kewajiban



pemerintah

untuk

16

menyediakan fasilitas, namun itu pun

permasalahan ini. FKUB sendiri bahkan

tidak

ijin

tidak dapat menyelesaikan permasalahan

sementara, ada mekanismenya. Namun,

tersebut. Seharusnya FKUB yang dapat

semua itu tidak berjalan dengan baik. Jadi

menyelesaikan masalah ini dengan jalan

jika

maka

musyawarah mufakat. Namun, banyak

keberadaannya sendiri menjadi tidak

juga pengurus FKUB yang menjadi bagian

berguna.

dari

pernah

PBM

Lebih

ini

jauh,

dilakukan.

tidak

Ada

ditaati,

penyelesaian

konflik

pendirian rumah ibadah juga masih menjadi faktor menghambat pelaksanaan PBM 2006. Paulus Tasik Galle dari PKUB Kementerian

Agama

mengatakan

penyelesaian konflik seharusnya dengan dialog dengan melihat persoalan secara objektif. Kementerian agama jika ada

konflik,

pengurus

contoh

FKUB

kasus

yang

dimana

memprovokasi

untuk ditutup rumah ibadahnya, seperti di Jawa Barat. Menurut Romo Benny, pemerintah

harus

berperan,

seperti

menyediakan fasilitas, yang sesuai tata ruang. Namun yang paling penting adalah ketegasan

dan

kepatuhan

dalam

menjalankan PBM 2006 ini.

kasus, terlebih dahulu akan akan mencari

Romo Benny menambahkan kebanyakan

info dari kantor wilayah dan ketua FKUB.

kepala daerah jika menghadapi aksi

Dalam penyelesaian konflik di PBM

massa

sebenarnya

jalan

konstitusi. Saat ini banyak kepala daerah

musyawarah mufakat dan jika belum

yang tidak taat akan konstitusi. Mereka

selesai dengan pengadilan.

lebih tunduk kepada tekanan massa yang

ada

dengan

Melihat

persoalan

Susetyo

mengatakan

pendirian

ini,

Romo Benny bahwa

rumah

konflik ibadah

permasalahannya ialah karena tidak ada figur yang kredibel untuk menyelesaikan

tidak

berani

mengatasnamakan

menegakkan

agama,

sehingga

menjadi subjektif. Jadi masih sulit untuk menegakkan

konstitusi.

Masyarakat

sendiri masih mudah terprovokasi karena tidak ada sosok atau tokoh yang menjadi panutan,



sehingga

dengan

mudah

17

terprovokasi.

Hal

masyarakat

ini

dikarenakan

rasa saling curiga antara umat beragama

kurang

mendapatkan

di masyarakat kita dan memunculkan

pendidikan

terhadap

keberagaman.

ancaman bagi kebhinekaan bangsa ini.

Media-media

publik

kita

pun

tidak Rekomendasi

melakukan pendidikan ini. Menurut

penulis

kebijakan

terkait

pendirian rumah ibadah masih sarat dengan praktik diskriminatif. Padahal seharusnya

sebagai

bentuk

dari

pelayanan publik, kebijakan pendirian rumah

ibadah

diskriminatif.

harus

bersifat

Sebagaimana

non-

dimaksud

oleh teori demokrasi, yaitu menjamin adanya

persamaan

warga

tanpa

membedakan asal usul, suku, ras, etnik, agama, dan partai politik. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan sama ketika

berhadapan

publik

dalam

dengan

menerima

birokrasi pelayanan

sepanjang syarat-syarat nya terpenuhi.

1. Mendorong pengesahan RUU Perlindungan Umat Beragama Maraknya kasus-kasus kekerasan yang berlatar belakang agama memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan DPR. Implementasi PBM 2006 yang dirasakan kurang efektif, memerlukan peningkatan status hukumnya menjadi UU. RUU Perlindungan Umat Beragama yang

tengah

digulirkan

pemerintah

diharapkan menjawab problematika yang berkembang saat ini. RUU diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat dan daerah

untuk

mengatur

kerukunan

Praktik diskriminatif dalam kebijakan

agama (khususnya yang menyangkut

pendirian rumah ibadah salah satunya

pengaturan pendirian rumah ibadah)

dikarenakan

dengan non-diskriminatif.

masih

rendahnya

pemahaman tentang keberagaman baik di aparatur

pelaksana

maupun

di

masyarakat. Hal ini juga menyebabkan

2. Mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum



18

Mendesak

kepada

pemerintah

untuk

hukum (seperti polisi dan jaksa), sehingga

secara tegas dalam menegakkan hukum

memiliki

sesuai

keadilan,

terkait PBM 2006. Pemerintah juga

kebhinekaan dan kesetaraan. Penegakan

diharapkan membuat metode sosialisasi

hukum ditujukan kepada siapapun yang

yang efektif guna pesan (dalam hal ini isi

melakukan pelanggaran apapun agama

PBM 2006) yang disampaikan tepat

dan keyakinannya. Ketegasan terhadap

sasaran.

dengan

kelompok

prinsip

intoleran

yang

melakukan

tindak kekerasan atas nama agama. 3.

kesepemahaman

bersama

4. Mendorong pendidikan multikultural

Meningkatkan sosialisasi

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang

peraturan perundang-undangan

majemuk, terdiri dari berbagai macam

terkait

suku, agama, ras, dan etnik. Oleh karena

Meningkatkan sosialisasi PBM hingga

itu, sangat diperlukan pendidikan yang

struktur tingkat bawah (tingkat RT dan

menghargai

RW),

dapat

keragaman budaya, etnis, suku dan

memahami PBM 2006. Sosialisasi juga

agama. Penghormatan dan penghargaan

sangat diperlukan untuk dilakukan secara

seperti ini merupakan sikap yang sangat

massif

urgen

sehingga

kepada

masyarakat

aparatur

pemerintah

untuk

dan

menjunjung

disosialisasikan

tinggi

kepada

daerah yang terbawah seperti Kelurahan/

aparatur birokrasi, tokoh agama, serta

Desa, Kecamatan, serta aparatur penegak

masyarakat terutama generasi muda.



19

Daftar Pustaka Dwiyanto, Agus (Ed). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada Press. Yogyakarta. 2006 HM. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009 Indonesia Legal Roundtable, Indeks Negara Hukum Indonesia 2013, Jakarta 2014 Nota Keuangan dan APBN 2014 Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 201, Edisi II, April 2014, Jakarta Setara Institute, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2013, Jakarta Suherman Toha, Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama, Jakarta, Kementerian Hukum Dan HAM, 2011 The Wahid Institute, Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan , 2013, Jakarta http://www.antaranews.com/berita/489672/menag-puji-kerukunan-umat-beragama-disulawesi-utara http://www.manadokota.go.id/berita-712-fkubpemkot-manado-sosialisasi-peraturanbersama-menteri-agamamenteri-dalam-negeri.html



1

SuaraKebebasan.org memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide tentang kebebasan dan memberikan pemahaman lebih jauh mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui website yang aktif dan interaktif. Kami juga mendorong upaya ini melalui promosi informasi lewat media sosial dan publikasi, serta kerja sama dengan jaringan strategis baik individu maupun

organisasi

yang

juga

mendorong

ide-ide

tentang

kebebasan.

Visi

suarakebebasan.org adalah meningkatnya kesadaran generasi muda Indonesia tentang pentingnya kebebasan dan semangat bersama untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia.

Arfianto Purbolaksono adalah peneliti Bidang Politik The Indonesia Institute (TII), bekerja di TII sejak 2013 Lahir di Jakarta, 15 Februari 1985, menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman. Semasa kuliah, pria yang biasa disapa Anto ini, aktif di organisasi kemahasiswaan di Purwokerto. Email: [email protected] atau [email protected]. Twitter: @arfianto_28

Jurnal Kebebasan Vol. 1 No. 2, April 2015

Recommend Documents