JURNAL ILMIAH TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh : IDA AYU HITA AMBARAWATI D1A 013 154
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2017
HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh : IDA AYU HITA AMBARAWATI D1A 013 154
Menyetujui, Pembimbing Pertama,
ARIEF RAHMAN,S.H.,M.Hum NIP.19610816 198803 1 001
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG IDA AYU HITA AMBARAWATI D1A 013 154 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Penelitian tentang bertujuan untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam peraturan perundang – undangan, dan bentuk program tanggung jawab perusahaan pertambangan untuk memajukan masyarakat lingkar tambang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan secara umum tersebar dalam beberapa peraturan perundang – undangan dengan penggunaan istilah yang berbeda, sementara istilah untuk tanggung jawab perusahaan pertambangan dikenal dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun bentuk program pengembangan masyarakat lingkar tambang yang paling umum dijumpai adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kata Kunci : CSR, Masyarakat Lingkar Tambang CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES TO THE SURROUNDING SOCIETY ABSTRACT This study about aimed at learning how the responsibilities of mining corporation are organized in the law, and what form of program it has in developing the surrounding society. It is a normative law study. The result shows that the corporate social responsibilities (CSR) are dispersed in several laws in different terms, while the term for the responsibility of mining corporation is known as the community development and empowerment. The most common forms of development program of the surrounding society are in the field of education, health and economic. Keywords : CSR, The Surrounding Society
i
I. PENDAHULUAN Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam nonhayati. Pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang terkandung di Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sektor pertambangan sendiri dianggap memiliki potensi yang unggul dimana
kehadiran
suatu
perusahaan
pertambangan
diharapkan
mampu
memberikan konstribusi yang besar baik secara finansial, penyerapan tenaga lokal, maupun penanggulangan kemiskinan. Namun fenomena yang terjadi adalah kehadiran perusahaan pertambangan justru dimanfaatkan oleh negara (pemerintah daerah-desa) dan elit-elit lokal lainnya sebagai instrumen politik dan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penduduk di daerah eksplorasi industri pertambangan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia hidup dalam kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di wilayah kerja industri pertambangan itu dikarenakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tambang berada dalam posisi yang selalu dirugikan atas aktivitas pertambangan.
ii
Mereka hanya menjadi budak dan kuli bangunan, mengais rejeki dan bertahan hidup dari limbah-limbah perusahaan. Tidak hanya itu mereka juga harus menanggung dan menikmati kerusakan limbah perusahaan yang mengancam masa depan generasi selanjutnya. Sebagai bentuk kepedulian Perusahaan Pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang, maka berbagai cara dilakukan untuk memperoleh dukungan tersebut yang salah satunya melaksanakan program CSR (Corporate Social Responsibility).
Pemikiran
yang
mendasari
CSR
(Corporate
Social
Responsibility) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).1 Dengan adanya kegiatan pertambangan di suatu daerah, yang seharusnya menjadi perhatian lebih baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari pemerintah adalah masyarakat lingkar tambang, karena mereka yang akan merasakan dampak baik positif maupun negatif dari kegiatan pertambangan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu : 1) Bagaimanakah pengaturan tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang? 2) Apakah bentuk program tanggung jawab perusahaan pertambangan untuk memajukan masyarakat lingkar tambang?
1
Chrysanti Hasibuan-Sedyona “Etika Bisnis Corporate Social Responsibility (CSR) dan PPM”,https://goodcsr.wordpress.com/about/etika-bisnis-corporate-social-responsibilitycsr-danppm/ terakhir kali diakses tanggal 28 Oktober 2016
iii
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman secara jelas, sistematis, dan terperinci mengenai : 1) Pengaturan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang. 2) Bentuk program tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : secara akademis sebagai salah satu syarat untuk kebulatan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan peneliti yang diperoleh dibangku kuliah dalam mengaplikasikan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan seperti masyarakat sekitar, perusahaan pertambangan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan serta sebagai informasi kepada peneliti selanjutnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang, dengan metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta alat analisis digunakan dengan metode inteprestasi.
iv
II. PEMBAHASAN Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tersebar dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang akan disajikan sebagai berikut: Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Diatur dalam pasal 74 yang berbunyi: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal ini menegaskan bahwa:2 “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam maksudnya adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam maksudnya perseroan yang tidak memanfaatkan dan tidak mengelola sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.” Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan
2
Lalu Wira, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Investasi Pertambangan”, Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, Vol.24 No.3 November 2009, hlm.101
v
pelakasana dari Pasal 4 Undang Undang No 40 Tahun 200 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara diatur juga beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan CSR, yaitu terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c, dimana ditentukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam pasal 15 huruf (b) diatur mengenai CSR yang berbunyi : “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan
tanggung jawab sosial
perusahaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Apabila UPPLH ini dikaitkan dengan CSR, maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan hak setiap orang untuk tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat dimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) ditentukan bahwa: Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
vi
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Minyak dan Gas Bumi (huruf p) salah satu kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak – hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara Dalam Undang-Undang itu dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 95 huruf d yang berbunyi pemegang IUP dan IUPK wajib: Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;dan Mematuhi batas toleransi daya dukung ingkungan. Dan dituangkan dalam Pasal 108 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 108 UU Minerba diatur dalam PP ini tepatnya dalam Pasal 106-109.
vii
Bentuk Program Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang Perusahaan Community
pertambangan
Development
menunjukkan
(Pengembangan
CSR
melalui
Masyarakat).
program
Pengembangan
masyarakat sebetulnya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan masyarakat lingkar tambang agar menjadi lebih dekat kepada kemandirian.3 Secara
normatif,
kewajiban
pengembangan
masyarakat
meliputi
pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi 4 tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai program yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang. Sehingga dalam praktiknya terdapat beragam program yang dilaksanakan oleh perusahaan tambang untuk memajukan masyarakat lingkar tambang. Dalam bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, bentuk program yang dilaksanakan oleh perusahaan tambang biasanya dituangkan dalam bidang pendidikan. Kontribusi PT NTT dalam program pendidikan, khususnya pendidikan formal adalah:5 1) Peningkatan kualitas guru; 2)Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan; 3) Perpustakaan sekolah; 4) Bantuan operasional sekolah; 5) Bantuan media belajar dan laboratorium. Selain PT NTT, perusahaan tambang lainnya yang melaksanakan program pengembangan masyarakat adalah PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimana 3
Hasan Asy’ Ari, Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Modal Social PT Newmont,” (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro), 2009, hlm. 56 4 H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet. 7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.405 5 Ibid, hlm.409
viii
kontribusinya dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 6 1) Pendidikan dan Pelatihan : Dalam hal pendidikan PTFI memberikan fasilitas beasiswa mulai dari tingkat SD sampai dengan S3. Kemudian dalam mengingkatkan kualitas siswa – siswi dari daerah terpencil, PTFI bekerja sama dengan beberapa yayasan untuk mengelola asrama puta dan putri disuatu daerah lingkar tambang. Selain itu juga PTFI menyelenggarakan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi para guru; 2) Pemberdayaan Perempuan : Dalam hal pemberdayaan perempuan, PTFI memberikan keterampilan bagi ibu rumah tangga seperti menjahit, sampai dengan membuat makanan dari bahan lokal sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga; 3) Peningkatan Kapasitas Lembaga PTFI terus berusaha dan mendukung lembaga yang menjadi representative masyarakat lokal dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan dana pengembangan masyarakat dari PTFI melalui auditor dan pelatihan laporan keuangan. Kemudian kontribusi yang diwajibkan terhadap perusahaan pertambangan adalah dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu kontribusi PT NTT dalam bidang kesehatan, yaitu:7 1) Mendirikan sarana kesehatan berupa dua buah puskesmas; 2) Melaksanakan program peningkatan kesehatan ibu dan anak; 3) Membangun instalasi air minum. Sementara itu kontribusi PTFI dalam bidang kesehatan adalah membangun dua buah rumah sakit untuk membantu meningkatkan dan mempermudah akses
6
CSR, http://ptfi.co.id/id.csr/freeport-in-society/guiding-principles, diakses pada 5 Desember 2016 7 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Op.,cit, hlm. 428
ix
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dataran tinggi maupun di dataran rendah.8 Selain itu PTFI juga melanjutkan kerjasama dengan mitra – mitranya untuk memberikan perhatian lebih dalam masalah kebersihan dan sanitasi, pengendalian infeksi dan penyakit seksual seperti HIV/AIDS dan TB, masalah Kesehatan Ibu dan Anak, dan upaya – upaya untuk mengurangi penyakit menular. Selain dalam bidang pendidikan dan kesehatan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan tambang adalah dalam bidang ekonomi. Kontribusi PT NTT dalam bidang ekonomi adalah membina beberapa koperasi. Selain itu juga telah dikembangkan usaha kecil dan menengah
serta
pemberian
dana
bergulir
kepada
usaha
kecil
dan
menengah. 9 Kemudian kontribusi PTFI dalam bidang perekonomian adalah melakukan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan dana bergulir yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para pengusaha Papua yang berpotensi. Selain program wajib yang telah disebutkan tersebut, masing – masing perusahaan tambang memiliki program tambahan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang yang disesuaikan dengan kondisi masing – masing masyarakat di sekitar perusahaan tambang. Program tambahan tersebut dapat berupa program dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, sosial budaya, maupun pembangunan infrastruktur lainnya.
8
CSR, http://ptfi.co.id/id.csr/freeport-in-society/guiding-principles, Loc.,cit
9
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Op.,cit, hlm. 428
x
III. PENUTUP Kesimpulan Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara yang dimana ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan kemanfaatan umum diidentikan dengan CSR. Sementara dalam bidang pertambangan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana CSR dikaitkan dengan hak masyarakat untuk memperoleh hak atas lingkungan yang baik dan sehat, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana CSR dikenal dengan pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak – hak masyarakat adat, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral
dan
Batubara
yang
dikenal
dengan
Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang CSR tidak disebutkan secara rinci mengenai bentuk program yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tambang terhadap masyarakat lingkar tambang. Sehingga pada praktiknya dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat itu sendiri bentuknya didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat dan disesuaikan dengan
xi
kemampuan perusahaan yang bersangkutan dimana bentuk program yang paling umum
dilaksanakan
adalah
dalam
bidang
pendidikan,
kesehatan,
dan
pengembangan perekonomian. Saran Sebaiknya digunakan satu istilah mengenai CSR baik untuk perusahaan umum maupun perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dimana untuk ketentuan lebih lanjut mengenai program CSR tersebut dapat diatur dalam masing – masing peraturan yang sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan dalam menentukan bentuk pengembangan masyarakat alangkah baiknya lebih besar melibatkan masyarakat baik sebagai konsultan, mitra kerja, dan/atau pelaksanaan sekaligus agar program yang akan dilaksanakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain itu pemerintah hendaknya menentukan bentuk standar dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri agar tercipta keseragaman manfaat yang dirasakan.
DAFTAR PUSTAKA Buku – Buku Asy’ Ari Hasan. Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Modal Social PT Newmont,” (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro). 2009. Salim HS, Haji. Hukum Pertambangan Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. Wira
Lalu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Investasi Pertambangan. Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, Vol.24 No.3 November 2009.
Peraturan Perundang – Undangan Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. LN. No.136, TLN No.4152 Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LN. No.67, TLN No.4724 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN. No.106, TLN No.4756 Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. LN. No.4, TLN No.4959 Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN. No.140, TLN No.5059 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. LN. No.29, TLN No.5111 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. LN. No.89, TLN No.5305
2
Web Site Chrysanti Hasibuan-Sedyona “Etika Bisnis Corporate Social Responsibility (CSR) dan PPM”,https://goodcsr.wordpress.com/about/etika-bisnis-corporate-socialresponsibility-csrdanppm/ terakhir kali diakses tanggal 28 Oktober 2016. CSR, http://ptfi.co.id/id.csr/freeport-in-society/guiding-principles, diakses pada 5 Desember 2016
