i
JURNAL ILMIAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMODITI EKSPOR INDONESIA ATAS TUDUHAN DUMPING BERDASARKAN KETENTUAN AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI GATT 1994
Oleh :
AHMAD URVAFI D1A0121025
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2016
ii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMODITI EKSPOR INDONESIA ATAS TUDUHAN DUMPING BERDASARKAN KETENTUAN AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI GATT 1994
Oleh :
AHMAD URVAFI D1A012025
Menyetujui Pembimbing Pertama,
(Dr. Muhammad Sood, SH.,MH.) NIP: 19591007 198603 1 004
iii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMODITI EKSPOR INDONESIA ATAS TUDUHAN DUMPING BERDASARKAN KETENTUAN AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI GATT 1994 AHMAD URVAFI NIM. D1A012025 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Komoditi Ekspor Indonesia Atas Tuduhan Dumping Berdasarkan Ketentuan Agreement on The Implementation Of Article VI GATT 1994. Penelitian ini meggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Komoditi Ekspor Indonesia Atas Tuduhan Dumping adalah perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penyelesaian atau menanggulangi) dan peran Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) yang ditugaskan di luar negeri, yaitu mempunyai tugas advokasi terhadap komuditas ekspor dalam negeri yang terkena tuduhan dumping. Perlindungan hukum terhadap komoditi ekspor Indonesia yang dituduh dumping dapat dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa cara tetapi hendaknya ada aturan dan regulasi yang jelas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Komuditas Ekspor, Dumping.
Legal protection for Indonesian Export Commodity on Dumping Accusation based on regulation of Agreement on The Implementation of Article VI GATT 1944. ABSTRACT This research aim to know legal protection for Indonesian Export commodity on dumping Accusation based on regulation of Agreement on The Implementation of Article VI GATT 1944. This research using kind of normative researching. The point of result research that Legal protection for Indonesian Export Comodity on Dumping Accusation is Preventive legal protection (Prevention) and Represive legal protection (settelment and cope with) and the role of Trade Security Directorate (DPP) in the task of the outside of the country that is the advocacy task for export commodity inside country that experience dumping Accusation. Legal protection for indonesian export commodity on dumping accusation can be reached in several ways by the government but there should be clear rules and regulations. Keywords : Legal Protection, Export Commudity, Dumping
iv
I. PENDAHULUAN Dalam era global dewasa ini, perdagangan Internasional adalah salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.1 Para pelaku usaha di satu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar di negara lain. 2 Tindakan persaingan antar pelaku usaha tidak jarang mendorong
dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun
bukan harga (price or not price competition). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (price discrimination) yang dikenal dengan istilah dumping. Praktek dumping merupakan praktek yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.3 Tindakan
tersebut
mengharuskan
pemerintah
suatau
negara
mengadakan
pembatasan-pembatasan tertentu terhadap berbagai praktek bisnis. Pembatasan tersebut berupa berbagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat juga dinyatakan sebagai suatu tindakan kejahatan.4 Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu ikut serta dalam kegiatan perdagangan Internasional seringkali menerima tuduhan sebagai pelaku dumping dari negara 1
Muhammad Sood, Pengantar Hukum Perdagangan Internasional, Mataram University Press, Mataram, 2005. Hlm. 5. 2 Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 4. 3 Ibid., Hlm. 2. 4 Ibid.
v
pengimpor produk Indonesia. Tuduhan dumping terhadap produk ekspor Indonesia di luar negeri telah terjadi sejak tahun 1980 terutama terhadap produk manufactur sebagai komoditi baru dalam kegiatan ekspor. Tuduhan tersebut berlangsung hingga saat ini, terutama dari negara-negara antara lain, Australia, Amerika, dan Masyarakat Ekonomi Erope (MEE), sehingga hal ini merupakan salah satu ancaman bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar Internasional. Ketentuan-ketentuan mengenai antidumping yang dipunyai oleh beberapa negara, mempunyai peranan yang sangat sah dalam sistem perdagangan bebas, namun tidak demikian halnya jika disalah gunakan sebagai alat proteksionisme. Tidak adanya sanksi atas pengaduan yang tidak disertai dengan bukti tentang adanya dumping akan sangat merugikan pihak eksportir, apalagi pihak eksportir telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membuktikan bahwa produknya tidak dumping. Tuduhan dumping baik yang terbukti benar maupun yang tidak akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap lajunya pertumbuhan industri Indonesia. Perangkat hukum antidumping di Indonesia belum dapat mengantisipasi baik terhadap tuduhan antidumping dari negara konsumen maupun untuk melakukan tuduhan dumping terhadap negara-negara yang melakukan dumping ke Indonesia. Perlindungan terhadap industri dalam negeri harus secepatnya dilakukan agar mereka jangan selalu menjadi korban. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan ketentuan antidumping yang menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang tersendiri.5 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana
5
Muhammad Sood, Regulasi Antidumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri, http://unram.ac.id, diposting pada tanggal 16 Apri l 2011.
vi
perlindungan hukum terhadap komoditi ekspor Indonesia yang dituduh dumping Berdasarkan Ketentuan Agreement on The Implementation Of Article VI GATT 1994, dan 2. Bagaimana peran Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) yang ditugaskan di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap komoditi ekspor Indonesia yang dituduh dumping berdasarkan ketentuan Agreement on The Implementation of Article VI GATT 1994. Untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) yang ditugaskan di luar negeri. Manfaat Penelitian diantaranya: 1. Secara Akademik, yaitu sebagai sarana untuk mencapai derajat Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Secara Teoritis, dimana hasil penelitian ini dihrapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dumping, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap komoditi ekspor Indonesia atas tuduhan-tuduhan dumping, dan 3. Secara Praktis, dimana penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dan pemikiran terhadap lembaga-lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap komoditi ekspor Indonesia yang dituduh dumping. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, 2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep dan pandangan hukum dari para ahli, 3. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan
vii
dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan dumping yang dilakukan oleh negara lain terhadap komiditi ekspor Indonesia.
viii
II. PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Terhadap Komoditi Ekspor Indonesia Atas Tuduhan Dumping Berdasarkan Ketentuan Agreement On The Implementation Of Article VI GATT 1994 Untuk melindungi industri yang diekspor ke luar negeri
yang dituduh dumping,
pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Direktorat Pengawas Perdagangan telah melakukan beberapa upaya penegakkan hukum guna melindungi industri ekspor tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Perlindungan Hukum Secara Preventif Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang mengarah pada upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dimaksud dalam penyususnan ini adalah pencegahan terhadap penjualan barang negeri yang dijual di negara pengimpor yang dituduh merupakan barang dumping, sehingga dapat menimbulkan dan mengancam kerugian terhadap pelaku usaha yang melakukan ekspor. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:
6
a. Meratifikasi Aturan Dumping
GATT-WTO. Dengan meratifikasi aturan dumping tersebut maka pemerintah secara tidak langsung sudah memberikan perlindungan mendasar dengan bergabung sebagai anggota WTO. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO juga
akan
berpengaruh pada saat terjadinya tuduhan dumping yang dilakukan oleh negara pengimpor kepada negara pengekspor yakni Indonesia, dimana negara tidak akan diberikan sanksi berupa pemusnahaan barang atau menahan barang untuk sementara waktu atau bahkan pembatasan/pengurangan kuota ketika melakukan pengeksporan, selama proses sengketa belum selesai atau terbukti Indonesia melakukan dumping,
6
Hikmahanto Juana dalam Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping Di Indonesia, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 16.
ix
melainkan sanksi hanya boleh diberikan terhadap negara pengekspor berupa sanksi penambahan tarif, dengan begitu komuditas yang sudah terlanjur diekspor ke luar negeri atau kepada negara pengimpor tidak akan mengalami kerusakan, karena komuditas tersebut tetap dipasarkan dengan harga normal atau harga standar dari harga komuditas lainnya yang sejenis, ini sesuai dengan ketentuan di dalam komitmen GATT Atricle II GATT tentang skedul konsensi ( Schedules Of Consession). Komitmen GATT (disebut juga binding tariff ) yang telah dihasilkan melalui putaran perundingan sejak 1947 berupa jumlah skedul tarif yang dijadikan bagian dari Pasal II GATT. 7 b. Sosialisasi Terkait Dengan Perdagangan Internasional yaitu melakukan sosialisasi, pendidikan dan training kepada pelaku usaha tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor, baik terkait dengan upaya peningkatan kwalitas produk industri dalam negeri ataupun terkait dengan penjelasan mengenai standar, syarat dan prosedur
untuk komuditas ekspor dalam
perdagangan Internasional yang akan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut untuk mengantisifasi supaya produk dalam negeri yang di ekspor tidak bermasalah untuk kedepannya, misalnya, timbulnya masalah komuditas dalam negeri dikenakan tuduhan dumping, sehingga produk dalam negeri bisa bersaing di pasar Internasional tanpa adanya masalah yang timbul kedepannya. Sosialisasi kepada pelaku usaha baik impor maupun ekspor dilakukan melalui lembaga perdagangan luar negeri diantaranya: 1. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Tugas pokok dari direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan. 2. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. Tugas pokok Direktorat 7
Muhammad Sood, Op. Cit., Hlm. 55.
x
Fasilitasi Ekspor Impor adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi ekspor dan impor. 3. Direktorat Pengamanan Perdagangan. Tugas pokok dari Direktorat Pengamanan Perdagangan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan perdagangan. c. Pembentukan Lembaga Perdagangan Luar Negeri. Berbagai lembaga negara dibentuk oleh pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor, adapun lembaga-lembaga negara yang menangani perdagangan ekspor impor sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Tugas pokok dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan; 2. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. Tugas pokok Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor.30. Direktorat Pengamanan Perdagangan. Tugas pokok dari Direktorat Pengamanan Perdagangan adalah Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
xi
pengamanan perdagangan;8 d. Pembentukan Berbagai Staf Ahli Menteri Yang Khusus Menangani Masalah Perdagangan. Kementerian perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
9
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di
bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum Internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum Internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar 8
Kemendag, Perlindungan produk Ekspor Indonesia, www.kemendag.go.id, diposting pada tanggal 02 Februari 2015. pdf. 9 Ibid., Hlm. 12-15.
xii
lelang komoditas. 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan. 4. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian perdagangan. 5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kementerian perdagangan. 6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian perdagangan. 7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian perdagangan. e. Melakukan pembinaan terhadap aparatur dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan tuduhan dumping. Dalam hal ini, aparatur yang dimaksud adalah Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) dalam menghadapi tuduhan Negara pengimpor, terkait dengan membanjirnya produk Indonesia di pasar Negara tersebut, sehingga merugikan industri dalam negerinya, selain itu juga DPP berperan dalam menghadapai tuduhan praktik dumping dan subsidi.10 f. Melakukan pengkajian terhadap mekanisme perizinan ekspor barang yang berindikasi akan terkena tuduhan dumping. Pengkajian terhadap mekanisme perizinan barang ekspor berkenaan dengan pemeriksaan barang impor yang. Sebelum pelaku usaha melakukan ekspor 10
Muhammad Sood, Op.Cit., Hlm. 246.
xiii
komuditas dalam negeri ke luar negeri, maka harus melalui beberapa tahap untuk memperoleh izin untuk melakukan ekspor ke luar. Pemeriksaan ini sangat menentukan apakah ada barang yang berindikasi menimbulkan kerugian atau tidak terhadap Negara pegimpor, ini dapat dilihat dari kesesuian data yang diperoleh jumlah barang yang masuk dengan jumlah yang sebenarnya karena hal tersebut berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar. 2. Perlindungan Secara Represif Perlindungan represif dilakukan untuk mengatasi masalah atau perselisihan. Sehubungan dengan tuduhan dumping terhadap Indonesia oleh negara pengimpor produk Indonesia di luar negeri, semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha (pengekspor
dan
produsen
domestik)
hendaknya
memperhatikan
persetujuan
antidumping baik yang diatur dalam ketentuan Internasional (GATT-putaran Uruguay 1995) maupun Peraturan Perundang-Undangan nasional negara pengimpor. 11 B. Peran Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) yang ditugaskan di Luar Negeri Dalam hal terjadinya tuduhan dumping, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan akan membantu secara gratis dalam hal:12 a. Memberikan semua informasi yang berkaitan dengan proses penyidikan tuduhan, dumping, kepada semua pihak yang terkait; b. Melakukan kordinasi dengan produsen/pengekspor yang dituduh, asosiasi, unit pembina, atase perdagangan dan perwakilan Indonesia di luar negeeri dan instansi terkait lainnya; c. Menysun dan menyampaikan sanggahan (submisi) dari pihak pemerintah Indonesia, membantu pengekspor dalam meneliti Non-Confidential Complaint/Pettion 11
H.A.S. Natabaya dalam Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm. 185. 12 Cristhophorus Barutu, Op. Cit.,Hlm. 161.
xiv
(Ncc/Ncp); d. Membantu pegekspor dalam menjawab kuesioner; e. Mendampingi pengekspor dan mengawasi
tim verifikasi pada saat kunjungan verifikasi; f. Bersama pengekspor
mengidentifikasi dan memobilisasi pressure group dari negara dari negara penuduh (asosiasi pengimpor end user, pihak pemerintah); g. Mengorganisasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam menangani tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard. h. Dan membawa kasus Dispute Sattlement Dispute Body-WTO jika terjadi sengketa. Dalam
melaksankan
tugasnya,
Direktorat
Pengamanan
Perdagangan
menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:13 a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengamanan perdagangan dibidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian pelayanan pengaduan, advokasi Tuduhan dumping, dan praktik perdagangan lainnya; b. Pelaksanaan penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping, dan praktik perdagangan lainnya; c. Bimbingan teknis pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan advokasi tuduhan dumping,
dan praktik perdagangan lainnya; d. Evaluasi
pelaksanaan pengamanan perdagangan di bidang pembuktian, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping, dan praktik perdagangan lainnya; e. Pelaksaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
13
Ibid., Hlm. 161-162.
xv
III. PENUTUP Simpulan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat simpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap komuditi ekspor Indonesia yang dituduh dumping di luar negeri adalah perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penyelesaian atau menanggulangi). Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara meratifikasi ketentuan GATT-WTO, pembentukkan lembaga yang terkait dengan perdagangan Internasional sosialisasi, dan training pelaku usaha tentang regulasi dan kebijakan ekspor import, melakukan pembinaan kepada lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah perdagangan dan tuduhan dumping yang dapat menimbulakan kerugian. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan cara melibatkan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Direktorat Jenderal yang bekerjasama dengan Departemen Perdagangan Internasional akan membantu secara gratis dalam membantu penyelesaian sengketa terkait dengan tuduhan dumping terhadap komuditas dalam negeri; 2. Peran Direktortat Pengamanan Perdagangan (DPP) yang ditugaskan di luar negeri adalah memberikan bantuan advokasi kepada produsen dan eksportir yang terkena tuduhan dumping, subsidi dan safeguard, serta berkewajiban melakukan langkah-langkah proaktif melalui penyuluhan dan informasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat umum dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan RI.
Saran Saran penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya perlu ada perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukkan regulasi mengenai penanganan terhadap
xvi
komuditas atau industri dalam negeri yang dituduh melakukan
dumping di Negara
pengimpor. Sehingga lembaga Negara-negara yang dibentuk tersebut mempunyai dasar dalam menangani masalah tuduhan dumping yang dapat menimbulkan kerugikan kepada pelaku usaha. dimana bukan antidumping saja yang ada regulasi atau aturan yang jelasnya, tetapi juga harus ada aturan mengenai ketika produk atau komuditas dalam negeri terkena tuduhan dumping; 2. Hendaknya ada aturan jelas yang mengatur wewenang dan tugas dari pada Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) dalam menangani tuduhan dumping dari Negara pengimpor baik itu berupa langkah preventif maupun represif, dan peran dari Direktoat Pengamanan Perdagangan harus
lebih ditingkatkan baik melalui sosialisasi
maupun pendidikan bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor terkait mekanisme serta standar barang baik dari segi kwalitas maupun dari segi harga supaya bisa terhindar dari tuduhan dumping.
xvii
DAFTAR PUSTAKA Buku, Makalah, dan Artikel Barutu Cristhophorus, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Sood, Mohammad. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional, Mataram University Press, Mataram, 2005. Sood, Mohammad. Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Syahyu, Yulianto. Hukum Antidumping Di Indonesia, GHlmia Indonesia, Jakarta, 2004. Peraturan-peraturan Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia; 57/MDAG/PER/8/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pedaganan Republik Indonesia Nomor 31/ M-DAG/ PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Internet Muhammad Sood,Regulasi Antidumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri, http://unram.ac.id.(diposting Tanggal 16 April 2011). www.kemendag.go.id. Pdf.2015/02/02.(diposting tanggal 02 Februari 2015)
