RINGKASAN NOTULEN Rapat Koordinasi Badan-badan PBB-LSM-Donor-Palang Merah-Pemerintah Selasa, 16 Juni 2015 Dipimpin oleh: Rajan Gengaje, Kepala Kantor OCHA Indonesia (Materi presentasi secara lengkap tersedia di dalam website OCHA Indonesia) Pertemuan dibuka oleh Douglas Broderick, Koordinator Residen/Koordinator Kemanusiaan (RC/HC) PBB. Dia menjelaskan tentang rekonfigurasi OCHA Indonesia yang direncanakan pada 1 Juli 2015 dengan penekanan bahwa OCHA akan tetap fokus untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan komunitas kemanusiaan dalam hal kesiapan dan respon bencana, dan juga meningkatkan hubungan dengan ASEAN. RC/HC selanjutnya menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi aksi kemanusiaan secara global. Jumlah dan skala krisis kemanusiaan global melebihi sumber daya yang tersedia. Komunitas kemanusiaan internasional harus lebih inovatif dan menemukan cara baru untuk menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang terus meningkat. 1. Update mengenai keadaan keamanan – UNDSS Di Heram, Abepura, Papua, tim keamanan gabungan dikerahkan dalam kompleks perumahan menyusul serangan massa yang menewaskan dua orang sementara seorang terluka parah pada tanggal 8 Juni 2015. Sepuluh rumah dan delapan sepeda motor juga dibakar dalam insiden itu. Di Aceh, polisi bentrok dengan empat orang bersenjata di Kabupaten Aceh Timur yang diduga sebagai anggota kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Din Minimi. 2. Update Urusan Kemanusiaan – UNOCHA BNPB melaporkan bahwa pada 7 Juni 2015, tercatat 695 kejadian bencana yang terjadi antara Januari-April 2015. Pada bulan Mei 2015 saja, BNPB melaporkan 28 kejadian dengan total 21 korban jiwa dan ratusan rumah rusak. Banjir adalah bencana alam yang paling umum terjadi sementara tanah longsor adalah bencana alam kedua yang paling sering kedua dengan jumlah korban tertinggi (19 orang). Selama 2012-2014, jumlah korban dan orang-orang yang terkena dampak bencana alam meningkat. Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, tetap sangat rentan terhadap bencana hidrometeorogical. Tahun 2012 2013 2014 2015**
Jumlah kejadian bencana* 1,790 1,707 1,559 781
Jumlah korban meninggal* 320 461 490 112
Kejadian bencana yang paling sering terjadi* Angin puting beliung Banjir Angin puting beliung Banjir
** Angka indikatif dan dapat berubah berdasarkan revisi selanjutnya oleh Pemerintah *Data untuk periode Jan.-May 2015. The data belum memasukkan angka pada bulan Juni karena BNPB masih memverifikasinya.
1
Update mengenai gunung api: Pada tanggal 12 Mei Gunung Karangetang di Sulawesi Utara meletuskan abu vulkanik, awan panas dan lava. Sekitar 454 keluarga mengungsi dan saat ini tinggal di empat gereja di wilayah tersebut. Selain kerusakan bangunan kerusakan, bidang pertanian juga mengalami rusak akibat awan panas dan abu vulkanik. BPBD setempat telah meminta keluarga korban tidak meninggalkan tempat penampungan sementara untuk kembali ke rumah mereka karena kondisi gunung berapi yang masih tidak stabil setelah letusan. Rencana untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di dalam zona bahaya sedang dibahas dengan pemerintah provinsi. Gunung Sinabung saat ini berada pada tingkat tertinggi waspada untuk gunung berapi, yaitu Level 4. Ada 10,377 orang (2,762 KK) yang tersebar di sepuluh pusat pengungsian. Para pengungsi ini datang tidak hanya dari desa di wilayah selatan dan tenggara dari kawah tetapi juga dari utara, timur dan timur laut. Di beberapa pusat, jumlah pengungsi relatif tinggi hingga beberapa 2.728 orang atau 666 KK di Tongkoh dan pusat-pusat komunitas Tahura. Sementara itu, ada 2.054 HH (atau 6.179 orang dari Sukameriah, Bekerah, Simacem, Kuta Tonggal, Berastepu, dan desa Gamber) tinggal di penampungan sementara sejak Juni 2014 hingga saat ini. Pemerintah telah menyewa rumah dan lahan pertanian mereka yang selanjutnya akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bupati Kabupaten Karo telah menetapkan tahap tanggap darurat untuk periode 2 Juni-6 Juli dengan tahun 2015. BNPB telah mengembangkan rencana aksi bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 2.053 rumah tangga. Rencana percepatan pembangunan juga sedang disiapkan. Tantangan yang jelas adalah upaya mendapatkan tanah untuk relokasi. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan Rp.1.49 triliun untuk tanggap darurat Sinabung. Belum ada permintaan untuk bantuan internasional. Namun Pemerintah Indonesia menerima bantuan yang diberikan oleh organisasi dalam negeri. Bantuan perlu dikoordinasikan dengan BPBD. Kontak BPBD Kabupaten Karo adalah Bapak Subur, Kepala BPBD Kabupaten Karo, HP 081260106608. 3. Update pengembangan Kerangka Kerja Respon Nasional – Medi Herlianto, Direktur Kesiapsiagaan, BNPB Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang dihasilkan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 telah menetapkan perlunya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan rencana tanggap darurat (Pasal 16 - Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana), yang diterjemahkan sebagai Kerangka Kerja Respon Nasional (KRN). KRN sedang dikembangkan di bawah program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia melalui BNPB dan Kementerian Luar Negeri, dan MFAT Selandia Baru. MoU ditandatangani pada tanggal 10 April 2015.
2
Ruang lingkup utama kerjasama adalah pada manajemen risiko bencana dan mencakup: o Pertukaran informasi di bidang penanggulangan bencana; o Bantuan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana; o Bantuan untuk respon dan pemulihan dari bencana, jika diperlukan. Komite Pengarah yang diketuai oleh BNPB dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ruang lingkup NRF termasuk o Penentuan kegiatan yang dibutuhkan dalam tanggap darurat, serta urutannya; o Identifikasi kementerian atau lembaga lain, focal points, dan koordinator; o Mekanisme, jaringan antar para pelaku, dan tanggung jawab. KRN juga akan mencakup operasionalisasi Incident Command System – ICS (Sistem Komando Insiden) serta pengaturan klaster. Diharapkan KRN akan selesai pada tahun 2016 dalam bentuk peraturan presiden. Diharapkan KRN juga akan mencakup isu tingkatan bencana (bencana kabupaten/kota, provinsi, dan nasional). BNPB mengharapkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat internasional dan dunia usaha. Dalam hal ICS dan sistem klaster, OCHA menginformasikan bahwa Kantor Regional OCHA di Bangkok dalam diskusi dengan USAID untuk menyelenggarakan lokakarya yang direncanakan pada bulan Oktober dengan jaringan kemanusiaan daerah ICS - Klaster dan bagaimana mereka saling melengkapi. 4. Hal-hal lain Update mengenai situasi migran Rohingya di Aceh dan Sumatera Utara oleh: - Yohpy Ichsan Wardhana, Deputi Direktor Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri; - Moh. Syafei Nasution, Kepala Sub-direktorat Kerjasama, Kementerian Sosial; - Medi Herlianto, Direktur Kesiapsiagaan, BNPB - Thomas Vargas, Country Director, UNHCR
Yohpy Ichsan Wardhana, Deputi Direktor Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kasus Rohingya sangat kompleks yang melibatkan migran, pengungsi dan pencari suaka, perdagangan manusia dan kejahatan lintas-batas. Kita akan membutuhkan upaya global untuk memecahkan masalah.
3
Highlights: o Saat ini ada 12.145 orang termasuk 7.101 pengungsi dan 5.044 migran di Indonesia. 50% berasal dari Afghanistan (6.176). o Data dari imigrasi: 1,809 imigran di Aceh dan Medan. Lebih banyak orang akan datang karena diyakini bahwa sekitar 6.000 orang masih terdampar di laut. Upaya telah dilakukan oleh Indonesia, Thailand dan Malaysia untuk menangani krisis. o Indonesia bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB. Namun Pemerintah Indonesia terus memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi. Dukungan diperlukan tidak hanya dari negara-negara di kawasan itu, tetapi juga dari masyarakat internasional (karena melibatkan negara asal dan negara tujuan). o Upaya diplomatik: Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, dan Malaysia bertemu Mei 2015. Dalam pernyataan bersama, Indonesia dan Malaysia mengatakan mereka akan meneruskan penyediaan tempat penampungan bagi para migran Rohingya, namun tindakan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi akar penyebab krisis. Disepakati bahwa upaya bersama diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab migran. Dalam komunike bersama, disampaikan pentingnya keterlibatan organisasi regional, khususnya ASEAN. Kemenlu Indonesia mengirim surat ke Myanmar mengenai bagaimana menangani akar penyebab krisis migrasi. Menteri Luar Negeri juga mengunjungi Myanmar dan mereka setuju pada isu pembangunan negara bagian Rakhine. Pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan Myanmar. o Sejumlah negara berjanji untuk membantu Indonesia, termasuk Arab Saudi (US $ 10-20 juta) dan Qatar (US $ 50 juta). o Pada tanggal 15 Juni diadakan pertemuan antara Kementerian Sosial (Kemensos), BNPB, dan Kementerian Keuangan untuk membahas mekanisme dalam pemberian bantuan kepada Rohingya migran tanpa menggunakan anggaran nasional. Moh. Syafei Nasution, Kepala Sub-direktorat Kerjasama, Kementerian Sosial (Kemensos); Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Rencana Aksi PB 2010-2014, Kemensos memiliki mandat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana. Untuk migran Rohingya, Kemensos telah mengalokasikan Rp.2,3 miliar, memobilisasi 160 relawan untuk mendukung distribusi barang-barang bantuan. •
Kemensos mengharapkan organisasi yang ingin memberikan bantuan (terutama dalam menghadapi bulan Ramadhan) untuk berkoordinasi dengan para pejabat sebagai berikut: o Kepala Dinas Sosial Provinsi, Bapak Hudri, 081269653141 o Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Bapak Mursyidin, 085262516392 o Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Bapak Jalani, 085222394939 o Sekretaris Pemerintah Provinsi Aceh, Bapak Ishak, 0811673000
4
Medi Herlianto, Direktur Kesiapsiagaan, BNPB BNPB telah terlibat dalam merespon kebutuhan migran Rohingya. Namun, karena orang-orang tersebut terdampak bukan karena bencana alam, dan juga mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya jumlah migran, Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan mengeluarkan peraturan untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana dalam mendukung pemerintah daerah. Thomas Vargas, Country Director, UNHCR Situasi ini sangat politis dan masalah ini akan membutuhkan negara-negara bekerja sama untuk mencapai solusi yang komprehensif. Pergerakan kapal-kapal dari Bangladesh dan Myanmar telah berlangsung selama beberapa tahun, dan sekarang situasi semakin buruk. Pada kuartal pertama 2015, sekitar 25.000 orang pindah dari Bangladesh dan Myanmar. Pada tanggal 1 Mei, pemerintah Thailand menemukan kuburan massal di Thailand selatan di daerah kamp penyelundup. Akibatnya, otoritas Thailand menutup kamp tersebut. Kapal yang membawa orang ditinggalkan di laut oleh penyelundup dan pengedar. Ada sekitar 6.000 sampai 8.000 orang masih terdampar di laut. Pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh dan Sumatera Utara telah melakukan upaya luar biasa untuk menyelamatkan mereka dan memberi contoh kepada masyarakat internasional. Sejumlah migran mendarat di Malaysia dan Thailand. Perkiraan tersebut sangat kasar karena sulit untuk melacak angka sebenarnya. Orang-orang perahu di Aceh dan Sumatera Utara terdiri dari dua kelompok utama: Bangladesh (800 migran) dan sekitar 1.000 pengungsi Rohingya. IOM membantu migran Bangladesh. Mereka ingin kembali ke Bangladesh dan Pemerintah Bangladesh perlu menyediakan dokumen perjalanan. 18 orang Bangladesh telah kembali. UNHCR menangani para pengungsi Rohingya. Dari 1.000 pengungsi, lebih dari 300 anak-anak ditemani. Sejumlah anak memiliki ayah/orang tua mereka di Malaysia dan UNHCR bekerja untuk menyatukan kembali anakanak dengan keluarga mereka. Anak-anak tanpa pendamping bukanlah anak yatim sehingga adopsi bukanlah pilihan. Ada keluarga-keluarga yang terpisah di enam lokasi berbeda di Aceh dan Sumatera Utara. UNHCR telah meminta untuk mengumpulkan para keluarga tersebut di Medan. Delegasi AS berjanji bahwa mereka akan melanjutkan bantuan pemukiman kembali untuk mereka yang sangat rentan dan Pemerintah Indonesia telah sepakat memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk tetap berada di lokasi mereka saat ini sampai solusi jangka panjang dapat ditemukan. Jumlah pencari suaka (sekitar 13.000) masih dapat dikelola. Namun, kita perlu memiliki solusi yang komprehensif. Koordinasi sangat penting untuk menghindari tumpang tindih. • Ada dua pertemuan kunci: o Awal Mei: antara Pemerintah Indonesia-Malaysia-Thailand dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengatasi akar penyebab dan untuk membuat tempat penampungan sementara.
5
o Akhir Mei: sekitar 17-19 negara berdiskusi dan menyoroti kebutuhan untuk melihat akar penyebab. Islamic Relief (IR) IR telah menerima komitmen dari donor untuk memberikan dukungan bagi migran Rohingya dan akan berkoordinasi dengan Kemenlu, Kemensos, dan Dirjen. Imigrasi. Dukungan yang akan diberikan selama tiga bulan ke depan dalam bentuk makanan untuk 1.600 orang termasuk pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Anggota HFI telah bekerja sama untuk membantu migrant Rohingya (Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, MDMC, dan PKPU). Rencananya adalah untuk memberikan dukungan untuk satu tahun. PMI PMI dengan dukungan dari ICRC telah menyediakan layanan telepon untuk migran Rohingya sejak 25 Mei 2015. Layanan tersebut disediakan dengan penerjemah disumpah untuk membantu para migran.
6
