Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010 – 2014
JUMAIDI SUSANTO 090462201178 Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pertumbuhan Ekonomi (P_Eko) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014. Hal ini didukung dengan nilai koefisien korelasi antara variabel P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah 0,818. Ini artinya hubungan antara P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah sangat kuat (signifikan) sebesar 81,8%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,735, hal ini menujukkan bahwa sebesar 62,4% Belanja Modal pada kabupaten/kota di Kepri dipengaruhi oleh P_Eko, PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 37,6 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
9
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public. Investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan bagi produktivitas tenaga kerja. Tanpa investasi tidak akan ada pabrik, dengan demikian tidak akan ada ekspansi (perluasan) ekonomi, (Anggraeni, 2012). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya (Putro,2010). Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan peruntukannya DAK hanya untuk kegiatan fisik. Walaupun kontribusi DAK sangat kecil (hanya sekitar 7%) dari total dana perimbangan Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 10
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
LANDASAN TEORI Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Deddi Nordiawan (2008 : 162), “ Belanja Modal adalah belanja yang di lakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Belanja aktiva tetap di akui sebagai belanja, dengan kata lain dana umum tidak mengakui adanya aktiva di neracanya. Pengeluaran untuk belanja modal di catat sebagai pengeluaran dalam dana umum”. Menurut Halim ( 2004 : 73 ), “ Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang menfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan Daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dann akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya, (Mardiasmo, 2009:67).
11
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 13/2006 Pasal 53 ayat ( 1 ) : “Belanja Modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 huruf c di gunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka Pembelian / Pengadaan atau Pembangunan Aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 ( Dua belas ) Bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan, dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainya”.
Perumusan Hipotesis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanankan. Syaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup pengeluaran yang sifatnya meningkatkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Atas pernyataan ini bahwa menurut penelitian Nugroho (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpegaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Lain halnnya menurut dan Pungky (2011) yang secara simultan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Irma Syafitri (2009) dalam penelitiannya juga menghasilkan bahwa secara simultan PE, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. 12
Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2009). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Hal ini senada dengan penelitian Irma Syafitri (2009) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal senada di sampaikan oleh Kusnandar dan Dodik Diswantoro (2012) bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) yang menyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran pemerintah daerah, tujuan dari transfer DAU adalah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Dengan adanya transfer DAU ini, daerah bisa lebih fokus terhadap penggunaan PAD yang dimiliki guna untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari DAU maupun PAD, maka daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Pengaruh tersebut sesuai dengan penelitian Nugroho Suratno Putro (2010) dan Pungky Ardhani (2011) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkann secara parsial seperti penelitian Irma Syafitri (2009) dan Kusnandar (2012) bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan 13
bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Pungky Ardhani (2011) menghasilka dalam penelitiannnya bahwa DAK berpengaruh dengan belanja modal ketika disimultankan dengan variabel pendukung yaitu Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. METODELOGI PENELITIAN Populasi Menurut Sugiyono (2010 :115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 kabupaten dan 2 kota. Sampel Sampel dilakukan dengan purposive sampling atau dikenal juga sebagai teknik pengambilan sampel purposive dengan cara memilih sampel berdasarkan informasi yang tersedia atau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah: 1. Telah ditetapkan sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebelum periode penelitian 2010 - 2014 2. Tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau. 3. Data realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdaftar dalam situs www.djpk.depkeu.go.id periode 2010 – 2014 14
Kabupaten/Kota yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian No
Kriteria
Kabupaten/Kota
Sampel
1
2
3
1
Kota Batam
√
√
√
1
2
Kota Tanjungpinag
√
√
√
2
3
Kabupaten Karimun
√
√
√
3
4
Kabupaten Bintan
√
√
√
4
5
Kabupaten Natuna
√
√
√
5
6
Kabupaten Lingga
√
√
√
6
7
Kabupaten Kepulauan Anambas
-
-
-
-
Tabel 3.2 Sampel Penelitian No
Kabupaten/Kota
1
Kota Batam
2
Kota Tanjungpinang
3
Kabupaten Karimun
4
Kabupaten Bintan
5
Kabupaten Natuna
6
Kabupaten Lingga
15
Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22. Dalam analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, autokorelasi, multikoloniearitas, dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan koefisien determinasi)
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Uji Statistik Descriptif Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
P_Eko
35
4.45
7.77
6.4549
.84283
PAD
35
4.800
599.834
126.69203
144.525160
DAU
35
54.450
559.104
244.47840
115.371469
DAK
35
1.440
75.837
25.26506
22.313499
BM
35
52.168
563.000
257.66400
125.578220
Valid N (listwise)
35
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Keterangan: Dalam Jutaan/MilyaranRupiah Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat hasil dari analisis statistic deskriptif menunjukkan bahwa: 1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 4.45 Nilai maximum sebesar 7.77. Dan nilai mean sebesar 6.4549. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 84283dan jumlah data sebanyak 35. 2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 4.800. Nilai maximum sebesar 599.834. Dan nilai mean sebesar 126.69203. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 144.525160 dan jumlah data sebanyak 35. 16
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 54.450. Nilai maximum sebesar 559.104. Dan nilai mean sebesar 244.47840. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 115.371469 dan jumlah data sebanyak 35. 4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 1.440. Nilai maximum sebesar 75.837. Dan nilai mean sebesar 25.26506. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 22.313499 dan jumlah data sebanyak 35. 5. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 52.168. Nilai maximum sebesar 563.000. Dan nilai mean sebesar 257.66400. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 125.578220 dan jumlah data sebanyak 35.
Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual N Normal Parameters
35 a,b
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000 .93933644
Absolute
.122
Positive
.122
Negative
-.067
Test Statistic
.122
Asymp. Sig. (2-tailed)
.200
c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnovdan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah > 0,05 yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,122 dan
17
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.
Uji Autokorelasi b
Model Summary
Model 1
R .818
R Square a
.668
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate .624
Durbin-Watson
76.994206
2.246
a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD b. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20
Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut: a. Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif b. Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi c. Bila angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negative Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.246. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan jumlah observasi 35 (n=35) dan variabel independen (k) sebanyak 4, maka dari tabel statistik Durbin-Watson (DW) didapat nilai dl sebesar 1,222 dan nilai du 1,726. Oleh karena nilai DW 2.246 lebih besar dari batas atas (du) 1,726 dan kurang dari 4-1,726 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
18
Uji Multikolinearitas a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
Coefficients Beta
Collinearity Statistics Tolerance
VIF
-15.671
123.674
18.001
19.471
.121
.647
1.545
PAD
-.200
.137
-.230
.448
2.234
DAU
.269
.163
.247
.493
2.028
DAK
4.617
.659
.820
.806
1.241
P_Eko
a. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan menunjukkan nilai tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF< 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:
19
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja modal berdasarkan masukan variabel independen PE,PAD, DAU dan DAK.
20
Hasil Uji Glejser a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
-50.573
78.032
11.277
12.285
PAD
-.029
DAU DAK
P_Eko
Coefficients Beta
t
Sig. -.648
.522
.194
.918
.366
.086
-.084
-.332
.742
.071
.103
.166
.687
.497
.653
.416
.297
1.569
.127
a. Dependent Variable: RES2
Sumber: Data Output SPSS Versi 22 Berdasarkan tabel diatas dapata dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya heteroskedastisitas dalam analisis asumsi klasik. Setelah dilakukan pengujian menggunakan asumsi klasik, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terbebas dari semua asumsi klasik yaitu data berdistribusi normal, tidak mengandung multikolonearitas, tidak ada autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji Regresi Berganda Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients
a
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
1 (Constant)
-15.671
123.674
P_Eko
18.001
19.471
-.200
.137
PAD
Beta
21
t
Sig. -.127
.900
.121
.924
.363
-.230
-1.463
.154
DAU
.269
.163
.247
1.651
.109
DAK
4.617
.659
.820
7.004
.000
a. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Belanja Modal= -15.671 + 18.001 P_Eko -.200 PAD + 0.269 DAU + 4.617 DAK + e Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 1. Nilai konstanta (α) sebesar 15.671 artinya apabila variabel P_Eko, PAD,DAU, dan DAK, bernilai 0, maka anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 sama dengan 15.671 2. Nilai koefisien regresi variabel P_Eko adalah 18.001. Nilai P_Eko yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan P_Eko yang artinya jika P_Eko mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar Rp 18,001,000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 3. Nilai koefisien regresi variabel PAD adalah 200. Nilai PAD yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan PAD yang artinya jika PAD mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar Rp 200.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 4. Nilai koefisien regresi variabel DAU adalah 0.269. Nilai DAU yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAU yang artinya jika DAU mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp 269.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 5. Nilai koefisien regresi variabel DAK adalah 4.617. Nilai DAK yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAK yang artinya jika DBH mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Daerah akan 22
mengalami peningkatan sebesar Rp 4.617.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap Uji Hipotesis 6. Error Uji Parsial (Uji t) Coefficients
a
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
1 (Constant)
-15.671
123.674
P_Eko
18.001
19.471
PAD
-.200
DAU DAK
Beta
t
Sig.
-.127
.900
.121
.924
.363
.137
-.230
-1.463
.154
.269
.163
.247
1.651
.109
4.617
.659
.820
7.004
.000
a. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa: 1. Variabel P_Eko memiliki nilai sig 0,363 dan nilai t hitung 0.924. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung
dengan t
tabel
(t
tabel
α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t
hitung
0.924 lebih kecil
dari t tabel 2,04227 ( 0.924 < 2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima sehingga P_Eko tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. Variabel PAD memiliki nilai sig 0,
154
dan nilai t
hitung -1.463.
Ini berarti nilai sig
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung
t
tabel
dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung -1.463 lebih kecil dari 2,04227 (-1,463<2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima
sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 3. Variabel DAU memiliki nilai sig 0.109 dan nilai t
hitung 1.651.
Ini berarti nilai sig
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung
dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung 1.651 lebih kecil dari 23
t
tabel
2,04227 (1.651 <2,04227). Maka dalam hal ini H0 diterima dan Ha ditolak
sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 4. Variabel DAK memiliki nilai sig 0,
000
dan nilai t
hitung 7.004.
Ini berarti nilai sig
lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan T hitung
t
dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=25) didapat t hitung 7.004 lebih besar dari
tabel
2,04227 (7.004 >2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima
sehingga DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Uji Simultan (Uji F) Hasil Uji Simultan a
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
358333.006
4
89583.251
Residual
177843.232
30
5928.108
Total
536176.238
34
F 15.112
Sig. .000
b
a. Dependent Variable: BM b. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dan nilai F
hitung 15.112.
Ini berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Dan
berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel (F tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat F hitung 15.112
lebih besar dari F
tabel
yaitu 2,69 (15.112 >2,69). Maka dalam hal ini Ha
diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa P_Eko, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Kepri Tahun 2010-2014. Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary
Model 1
R
R Square .818
a
.668
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate .624
24
76.994206
a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD b. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R disebut koefisien korelasi antara variabel P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah 0,818. Ini artinya hubungan antara P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah sangat kuat (signifikan) sebesar 81,8%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,735, hal ini menujukkan bahwa sebesar 62,4% Belanja Modal pada kabupaten/kota di Kepri dipengaruhi oleh P_Eko, PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 37,6 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh P_Eko, PAD,DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 20102014. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1. Dana Pertumbuhan Ekonomi (P_Eko) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak. 3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014.
25
Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak. 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditẻrima. 5. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014. Hal ini berarti hipotesis yang kelima atau hipotesis yang terakhir yang mengatakan bahwa P_Eko, PAD,DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diterima secara signifikan. Saran Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memerikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut: 1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama. 2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan data dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap. 3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian. 4. Dalam kajian Belanja Modal Daerah yang akan datang agar diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. 26
DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta: BPFE Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Depertemen Keuangan, Republik Indonesia, Direktorat Perimbangan Keuangan Laporan Realisasi APBD, 2008 ( www.djpk.depkeu.go.id ) Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Progran SPSS Edisi ke 3. Semarang: Universitas Diponegoro Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba 4 Ismerdekaningsih, Herlina, SE & Endah Sri Rahayu, SE (2002), ”Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruton Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000).” ITB Central Library Kementerian keuangan Republik Indonesia. Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2012. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2002 Tentang
Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang). Jakarta : Penerbit Erlangga. Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Jurnal Universitas Indonesia. Mardiasmo, 2009. Akuntansi sector Publik.Yogyakarta : Penerbit Andi Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 27
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara Republik Indonesia. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ------------------------- Undang-Undang no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ------------------------ Undang-Undang no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010 Putro, Nugroho Suratmo. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal.Skripsi Universitas Diponegoro. Rianse, Usman dan Abdi. 2008. metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah, Jakarta : Ghalia Indonesia. Sekaran, Uma. 2007. Research Methods for Business Edisi ke 4. Jakarta: Salemba 4 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-15. Bandung: Alfabeta. Syafitri, Irma, 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD,dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal telaah dan Riset Akuntansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 79 28
