JULI 2015 ISSN

VOLUME X | NO. 94 / JULI 2015

ISSN 1907-6320

Vol. X No. 94 / Juli 2015

1

2

MediaKeuangan

Daftar Isi Reportase 25 Kemenkeu Dukung

32 Fokus Alokasi Anggaran

Indonesia Science Fund

Tahun Depan

26 Kring Pajak 1500-200 Raih

Kolom Ekonom

15 Penghargaan Best Contact Center Indonesia

Wawancara 27 Cerahnya Keuangan Syariah Indonesia

Potret Kantor 30 Hijrah untuk Menjadi Lebih Baik

Figur

13. 5 Dari Lapangan Banteng 6 Eksposur 10 Lintas Peristiwa

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Rahmat Widiana, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Indri Maria, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz, . Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected].

Ekonomi Terkini

32 Bertahan Menjaga Integritas

40 Perkuat Akuntabilitas Anggaran di Daerah

Generasi Emas 44 Semangat Kontributif Sang Aktivis

Opini 46 Pola Partisipatif Monev Dana Desa

Regulasi 48 Pajak Rokok Untuk Kesehatan

Laporan Utama 13 Belanja Modal dan Investasi

21 Infrastruktur, Lokomotif

Jadi Tumpuan Pertumbuhan

Pertumbuhan Ekonomi

16 Infografis

23 Kami Terus Mendorong

18 Kunci Percepatan

Eksekusi Infrastruktur

Pertumbuhan

Inspirasi 50 Bekerja dengan Etika Renungan 52 Perjuangan Melawan Kanker Laring

Jalan-jalan 54 Museum Affandi: Jejak Peninggalan Sang Maestro

Selebriti 56 Wanita Tak Boleh Capek

Buku 53 Sabtu Bersama Bapak

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.


3

4

MediaKeuangan

Dari Lapangan Banteng

Optimis Pertumbuhan Ekonomi Membaik

B

erbagai media mengulas mengenai perlambatan aktivitas ekonomi kuartal I 2015. Pertumbuhan kuartal I tahun 2015 hanya 4,7 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,14 persen. Lalu, apa penyebabnya? Dibalik akibat, tentu ada faktor yang mempengaruhi. Perlambatan ekonomi ini dipengaruhi oleh dua faktor yang saling terkait. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah perekonomian global. Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Kegiatan ekspor impor negeri ini banyak dilakukan dengan Tiongkok. Sehingga apa yang terjadi pada ekonomi Tiongkok pasti berdampak ke Indonesia.

Dengan adanya perlambatan ekonomi di Tiongkok, maka demand terhadap Indonesia berkurang, sehingga berdampak pada keiatan ekspor ke Tiongkok. Padahal, bentuk ekspor Indonesia ke Tiongkok berupa komoditas utama, seperti beras, CPO, dan termasuk kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekspor kita sangat terpukul. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh masalah-masalah yang sifatnya struktural. Seperti yang kita ketahui, pemerintah banyak melakukan restrukturisasi organisasi Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan adanya perubahan nomenklatur dan penunjukan pejabat baru, tentunya pengambilan keputusan/kebijakan menjadi terhambat. Disamping itu, tahun ini kita masih melakukan proses revisi APBN, karena

APBN yang terdahulu didesain oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga tidak dapat merefleksikan visi misi prioritas presiden atau pemerintah yang baru. Dengan adanya revisi APBN, maka terdapat beberapa kegiatan yang harus dihentikan sementara. Namun pemerintah optimis akan adanya percepatan aktivitas ekonomi di kuartal 2, kuartal 3, maupun kuartal 4. Saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp290 triliun untuk infrastruktur. Bahkan sampai dengan saat ini pemerintah sudah banyak meresmikan proyek infrastruktur. Mungkin 4.7 persen memang cukup rendah, namun pemerintah optimis dengan dana yang sudah dialokasikan melalui pembangunan infrastruktur. Diharapkan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Q1-2015 tercatat sebesar 4,7%, melambat dibanding Q1-2014 sebesar 5.14%. Terkait perlambatan ekonomi, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik. Salah satu upaya pemerintah adalah merealisasikan belanja infrastruktur demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 2015. Menurut Anda, infrastruktur apa yg sebaiknya diprioritaskan? Sampaikan #OpiniAnda segera.

tweet tweet www.kemenkeu.go.id

@Taipabu Pembangunan jalan dan jembatan utk daerah maluku khususnya pulau seram kabupaten seram bagian barat wilayah huamual. @Rithma_ Buat jalur kereta.. Kalau bisa sampe rumah nenek saya {{}}

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

@magnumbreak transportasi @YanSundanese musim kemarau yg panjang, kekeringan dan kkrgn air bersih. Pembuatan bendungan dan saluran irigasi ssi jnji kmpye @jokowi_do2

@KemenkeuRI

Kemenkeu RI


5

Eksposur

6

MediaKeuangan

Sosialisasi Sepanjang Tahun

R

atusan jajaran aparat desa di Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Aula Waleta, Selasa (5/5). Pada 2015, Kabupaten Minahasa Selatan akan memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 40,9 Miliar untuk 167 desa. Sepanjang tahun ini, pemerintah pusat secara aktif akan melakukan sosialisasi di 215 kabupaten/kota penerima dana desa di seluruh Indonesia.

Foto Imam Joedono


7

Eksposur

8

MediaKeuangan

Agar Sampah Tak Jadi Masalah

P

engelolaan sampah di kawasan Taman Nasional Komodo, yang terletak di antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, bisa dijadikan contoh bagi tamantaman nasional lain. Di Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, terdapat Koperasi Serba Usaha (KSU) Sampah Komodo. KSU Sampah Komodo memiliki misi untuk mendidik masyarakat agar mengurangi, memilah, mengambil nilai ekonomis dan mendaur ulang sampah hingga nilainya menjadi lebih baik. Sementara di Pulau Pungu, masih satu bagian dari taman nasional itu (kanan), masyarakat setempat berbondongbondong mengangkat tong sampah sumbangan dari perusahaan asing yang memproduksi mutiara di sana.

Foto Fitri Mayang Sari


9

Lintas Peristiwa

26 05 /

Teks Novita A.H. Foto Arif Maulana

Peringati Isra’ Mi’raj 1436 H

09 06 /

Teks Humas DJKN Foto Humas DJKN

Gedung Ditjen Kekayaan Negara Diamankan dari Aksi Teroris Gedung Lantai 9 Kantor Pusat DJKN yang disandera Teroris berhasil dikuasai oleh Satuan Pasukan Khusus TNI dalam Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor). Acara ini dilaksanakan di Gedung Dirjen Kekayaan Negara, Jakarta Pusat. TNI menggelar Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor) di Gedung DJKN dan Hotel Borobudur. Latihan ini dilaksanakan oleh gabungan pasukan khusus TNI yaitu adalah Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL dan Satbravo '90 Korphaskhas TNI AU. Latihan tersebut mengangkat tema "Satuan Penanggulangan aksi Terorisme untuk melumpuhkan dan menghancurkan kelompok teroris guna memelihara stabilitas keamanan di wilayah Ibu Kota dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Operasi ‘’Camar Hiu’’ Berhasil Tegah Sabu

31 05 /

10

MediaKeuangan

Teks dan Foto DJPB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaksanakan operasi bersama perairan Teluk Jakarta dan pelabuhan-pelabuhan sekitar Jakarta, pada tanggal 25-31 Mei 2015. Operasi bersama ini merupakan langkah nyata dari nota kesepahamanan antara Kementerian Keuangan dengan BNN. Melalui operasi dengan sandi “Camar Hiu” ini, petugas berhasil mengagagalkan upaya penyelundupan 2,176 kilogram Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I. Barang tersebut diperkirakan senilai Rp2,828 miliar. Modus dalam penyelundupan ini adalah barang disembunyikan dalam housing CCTV.

Kementerian Keuangan menggelar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1436 H pada Senin (25/5) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Peringatan kali ini mengangkat tema “Dengan Semangat Isra’ Mi’raj Kita Sukseskan Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan”. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Keuangan mengatakan agar transformasi kelembagaan di Kemenkeu dapat berjalan dengan sukses, seluruh jajaran Kemenkeu perlu mencontoh teladan Rasulullah SAW. “Keberhasilan Rasulullah dalam melakukan transformasi peradaban adalah terutama karena beliau telah mampu menjadikan dirinya sebagai uswatun hasanah atau role model,” katanya. Oleh karena itu, ia meminta pada jajaran pimpinan Kemenkeu pada setiap tingkatan agar dapat menjadi teladan, dalam mensukseskan transformasi kelembagaan.

Agenda

12 06

h

Daera

/

Teks DJBC

KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Musnahkan BMN Hasil Penindakan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Jumat (12/06/2015), melakukan pemusnahan terhadap Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) atas hasil penindakan selama periode tahun 2014. Barang-barang tersebut terdiri dari berbagai macam jenis barang diantaranya seperti MMEA (983 botol), airsoft gun & sparepart (17 pcs), sex toys (107 pcs), Samurai (1 pcs), puluhan keping vcd porno, ribuan butir obat-obatan, sparepart bekas dan lain sebagainya. Acara pemusnahan BMN ini dihadiri dan disaksikan oleh pejabat dan pihak-pihak dari instansi terkait antara lain Direktur P2, Kakanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Kepala KPKNL Denpasar, Kepala KP3 Bandara Ngurah Rai, Komandan Pangkalan TNI AU Ngurah Rai, Kepala BPOM, Kepala Kantor Pos Denpasar, dan beberapa stakeholder.

01/07

Kepala BKF mewakili Menteri Keuangan menghadiri 6th International Dialogue di Paris

03/07

Rapat Paripurna penyampaian hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016 dan RKP di Banggar DPR

13/07

Kepala BKF dan Kepala PKPPIM mendampingi Menteri Keuangan dalam acara FFD Pemerintah Ethiopia di Addidas Ababa, Ethiopia

30/07

Menerima delegasi Kementerian Keuangan Kamboja di Auditorium A DJPPR

28-30/07

Sosialisasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Komeng Ulu Timur

KPP Pratama Rengat Gelar Tax Festival 2015 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat mengadakan Tax Festival di Aula KPP Pratama Rengat pada Jumat, (15/06). Acara ini diselenggarakan sebagai wujud pengenalan pajak kepada Generasi Muda. Kegiatan yang dilakukan berupa Lomba Cepat Tepat Perpajakan dan diselingi Kontes Akustik (Tax In Acoustic) di tiap jeda babak. Peserta terdiri dari para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Rengat dan sekitarnya. Penonton juga diberikan hadiah menarik dengan menjawab pertanyaan yang diajukan pembawa acara. Tak lupa penampilan memukau ditampilkan Band KPP Pratama Rengat yang menamakan dirinya Tax Rengat Youth. h Daera Teks dan Foto DJP

15 06 /


11

Lintas Peristiwa

17 06 /

Teks dan Foto Direktorat APK, DJPB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan resmikan Klinik Akuntansi Akrual

15 06 /

Teks Amelia Safitri Foto Biro KLI

Pemerintah Luncurkan BLU Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pemerintah meluncurkan Program Pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, ini menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk mendukung industri kelapa sawit serta peningkatan penggunaan biodiesel. “Untuk mendukung pelaksanaan pencampuran biodiesel dari 10 persen ke 15 persen, maka pembentukan BLU ini adalah salah satu upaya yang jelas untuk menegaskan komitmen pemerintah,” katanya saat konferensi pers di Jakarta pada Senin (15/06).

Mahasiswa University of Canberra Lakukan Studi Banding ke BPPK

18 06 /

Teks dan foto BPPK

12

MediaKeuangan

Sebanyak 13 mahasiswa University of Canberra, Australia, melakukan studi banding ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kemenkeu pada Kamis (18/06). Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan “a short term study program to Indonesia” yang diselenggarakan oleh program studi Advertising, Communication, Public Relations, Design and Business. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai komunikasi dan marketing di Indonesia, khususnya dalam dunia pemerintahan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melakukan peluncuran Klinik Akuntansi pada Kamis (17/06). Peluncuran diresmikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Haryana bertempat di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jakarta. Setelah peresmian, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono datang berkunjung dan sangat antusias mengamati serta memberikan masukan agar Klinik Akuntansi ini dapat bermanfaat bagi para stakeholders.

Laporan Utama

BELANJA MODAL DAN INVESTASI JADI TUMPUAN PERTUMBUHAN Ekonomi global dilanda kelesuan. Dampaknya di dalam negeri tak bisa dihindari. Pertumbuhan triwulan I tahun 2015 hanya 4,71 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,14 persen. Pada acara MNC Business Awards 2015 di Hotel Kempinsky, Jumat (12/06), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur dan investasi akan menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di kuartal-kuartal berikutnya.

M

enurut Menkeu, terdapat dua jenis pelaku investasi yang berperan penting, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Dari sisi pemerintah, investasi dapat dilakukan dengan kebijakan pengalokasian anggaran untuk belanja investasi dalam bentuk belanja modal dan belanja yang bersifat dukungan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menkeu berharap program-program pembangunan infrastruktur yang telah dan akan dilaksanakan dengan skema tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Dari sektor swasta, meningkatnya arus aliran modal hanya dapat didorong dengan memperbaiki iklim investasi. Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, antara lain dengan mendorong pelayanan terpadu satu pintu secara nasional. Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal, terutama untuk investasi baru di bidang manufaktur. Partisipasi swasta melalui kerja sama pemerintahswasta pun akan lebih didorong. “Ini yang akan kami fokuskan dengan harapan pertumbuhan bisa lebih baik daripada 2014,” kata Menkeu. Saat ditemui di kantornya awal bulan ini, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Luky

Alfirman, mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong belanja infrastruktur pada kuartal berikutnya. Anggaran infrastruktur telah ditambah dari Rp170 triliun menjadi Rp290 triliun.”Peningkatannya lebih dari 60 persen,” kata Luky. Pemerintah berharap investasi swasta bisa meningkat dari penanaman modal asing dan dalam negeri.

Belanja masih jauh Lebih jauh, Luky menilai menurunnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I juga merupakan dampak restrukturisasi organisasi sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Proses tersebut memerlukan waktu, misalnya dalam penetapan struktur dan penetapan pejabat yang berpengaruh pada masih jauhnya penyerapan belanja negara. Sampai dengan Mei, realisasi belanja negara baru sebesar Rp540,5 triliun atau 27,2 persen dari pagu APBNP 2015. Meskipun demikian, penyerapan belanja K/L sampai dengan 15 Mei 2015 sedikit lebih baik, yaitu mencapai Rp129,5 triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp123,8 triliun. Pada kuartal berikutnya, tumpuan ekonomi akan berada pada sektor belanja modal dan investasi. Sementara konsumsi rumah tangga, meskipun masih akan menyumbang share terbesar dalam PDB, diperkirakan akan stabil. Pada tahun Vol. X No. 94 / Juli 2015

13

baik. Dunia internasional akan melihat kebijakankebijakan yang dihasilkan, termasuk janji pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.”Kalau belanja infrastruktur kita berhasil seperti yang sudah direncanakan, saya percaya rating dari S&P bisa naik jadi investment grade,” ujar Luky.

Investasi berpeluang tumbuh

Pembangunan MRT di Jakarta. Foto Kukuh Perdana

14

MediaKeuangan

lalu, kata Luky, lonjakan konsumsi dipengaruhi oleh aktivitas kampanye pemilu.”Kalau tidak ada peristiwa khusus seperti pemilu, konsumsi akan cenderung stabil pada angka 5-5,1 persen,” ujarnya. Luky optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya akan lebih baik. Apalagi belum lama ini, Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Standard and Poor’s (S&P) menaikkan outlook rating Indonesia dari Stable menjadi Positive Outlook. Hal ini sekaligus mengafirmasi rating pada BB+. Perbaikan peringkat ini mencerminkan kemungkinan Indonesia akan memperoleh peningkatan rating lagi dalam 12 bulan ke depan. Menurut Luky, peningkatan rating ini menjadi pengakuan atas pengelolaan ekonomi dalam negeri. Indonesia dipandang telah melakukan upaya reformasi struktural, salah satunya kebijakan penghapusan subsidi BBM.”Peningkatan rating menjadi recognition terhadap kebijakan yang memang mungkin tidak populer, tapi kita tahu bagus untuk ekonomi jangka menengah jangka panjang,” katanya. Jangka waktu dua belas bulan ke depan menjadi krusial untuk membuktikan bahwa pengelolaan ekonomi masih dilakukan dengan

Selain mengandalkan realisasi belanja modal, masuknya aliran investasi juga berperan penting. Menkeu mengungkapkan bahwa berdasarkan data pada triwulan I, investasi tumbuh sekitar 4 persen. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dalam siaran pers bertanggal 28 April, yakin bahwa realisasi investasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp519,5 Triliun. Optimisme Franky dilandasi angka realisasi investasi Triwulan I (Januari-Maret 2015) yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut data BKPM, realisasi investasi proyek penanaman modal kuartal pertama mencapai Rp124,6 triliun. Laporan ini menunjukkan peningkatan sebesar 16,9 persen bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 106,6 triliun.”Angka tersebut sekaligus kembali memecahkan rekor tertinggi realisasi investasi di Indonesia, yang berasal dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN),”kata Franky. Nilai investasi PMDN menembus rekor Rp42,5 triliun, naik 22,8 persen dari Rp 34,6 triliun pada periode yang sama tahun 2014. Rapor baik juga ditunjukkan oleh realisasi penanaman modal asing (PMA). Secara total, ada investasi sebesar Rp82,1 triliun atau meningkat 14 persen dari Rp72 triliun pada periode yang sama lalu. Lima negara yang menyumbang realisasi PMA terbesar adalah Singapura (US$1,2 miliar), Jepang (US$1,2 miliar), Korea Selatan (US$0,6 miliar), Inggris (US$0,4 miliar), dan Amerika Serikat

(US$0,3 miliar). Franky mengungkapkan bahwa BKPM akan memberi perhatian khusus terhadap upaya peningkatan daya saing investasi Indonesia. Dalam survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 World Bank Group, Indonesia masih berada di peringkat 114 dalam hal kemudahan berusaha. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam survei itu, antara lain indikator memulai usaha, izin mendirikan bangunan, penyambungan listrik, dan penegakan kontrak. Ke depan, perbaikan indikator ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada para investor bahwa Indonesia adalah negara yang ramah terhadap investasi. BKPM berencana melakukan survei sub-national doing business yaitu mengukur kemudahan berusaha di tingkat regional. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, dalam siaran pers yang diterbitkan awal bulan ini mengungkapkan bahwa indikator memulai usaha, perizinan terkait pendirian bangunan, serta pendaftaran properti merupakan indikator yang terkait langsung dengan daya saing kemudahan berusaha di daerah. Indikator-indikator ini akan menjadi fokus BKPM selanjutnya. Pemeringkatan kemudahan berusaha di daerah diharapkan semakin memacu daerah untuk memperbaiki iklim investasinya. “Bagaimanapun, semakin baik kemudahan berusaha di suatu daerah, semakin meningkat pula investasi di daerah tersebut yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penyerapan tenagam kerja,” kata Farah.

Upaya pemerintah

"Peran APBN menjadi sangat krusial. Implementasi APBN yang berkualitas akan menjadi ujung tombak perbaikan." Joko Tri Haryanto

Selain menggenjot belanja negara dan investasi, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini mendapat apresiasi dari beberapa ekonom. Menurut Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Joko Tri Haryanto, dalam kelesuan ekonomi, biasanya peran pemerintah memang menjadi lebih dominan. Pemerintah memiliki peran penting dalam spending allocation yang relatif signifikan untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya.”Artinya, peran APBN menjadi sangat krusial. Implementasi APBN yang berkualitas akan menjadi ujung tombak perbaikan,” kata Joko. Berbagai jurus dan strategi kebijakan yang dikeluarkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi juga dipandang baik. Joko menyoroti kebijakan terbaru yang dilakukan pemerintah, yaitu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/

PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam beleid aturan tersebut, beberapa jenis barang yang sebelumnya menjadi obyek PPnBM, sekarang dibebaskan, antara lain peralatan elektronik (diantaranya kulkas, mesin cuci, TV, perekam video, microwave, dan kamera), alat olahraga (diantaranya pemancing, golf, selam, surfing dan menembak), alat musik (diantaranya piano dan alat musik elektrik), branded goods (diantaranya tas, pakaian, jam dan logam mulia), dan peralatan rumah tangga dan kantor (diantaranya karpet, kristal, kursi, kasur dan lampu). Namun Joko memberikan catatannya. Secara teori, menurutnya, kebijakan keep buying strategy yang dijalankan pemerintah melalui PMK tersebut dapat berlawanan dengan fakta di lapangan. Dalam periode krisis, biasanya masyarakat dan seluruh pihak justru akan mengurangi konsumsi. Berkurangnya demand masyarakat ini berpotensi menyebabkan industri menjadi mandek, pengangguran bertambah, dan inflasi makin tak terkendali. Sebagai langkah anitispasi, dibutuhkan solusi menciptakan demand baru oleh pemerintah untuk menjaga inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.”Upaya mempertahankan konsumsi di masa kelusuan ekonomi dianggap kredibel, jika struktur barang yang dikonsumsi merupakan barang yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Joko. Lebih jauh Joko melihat bahwa secara fundamental, kondisi makro ekonomi masih kondusif. Dia mengingatkan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi isu yang tak kalah penting. Di tempat berbeda, Ekonom Senior PermataBank, Achmad Permana menilai pemerintah perlu segera mengucurkan anggaran belanja negara untuk turut menggerakkan sektor riil. Permana mencontohkan penurunan daya beli di sektor otomotif yang mencapai 30 persen, perlu mendapat perhatian lebih. Dari sektor moneter, kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan Loan-toValue untuk pembiayaan KPR dan mobil dipandang sebagai langkah yang tepat.”Dengan kebijakan itu, perbankan bisa membiayai kredit masyarakat dan membuat masyarakat mampu mengambil pembiayaan,” kata Permana. Yang tak kalah penting, pemerintah tetap perlu mewaspadai faktor-faktor eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi dalam negeri.

Teks Dwinanda Ardhi Vol. X No. 94 / Juli 2015

15

16

MediaKeuangan


17

Laporan Utama

KUNCI PERCEPATAN PERTUMBUHAN

18

MediaKeuangan

Infrastruktur dan investasi merupakan strategi jitu akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

K

ondisi perekonomian Indonesia saat ini bisa diibaratkan seperti seseorang yang sedang bersepeda di jalanan menanjak. Meskipun bergerak lambat, tetapi dengan berbagai strategi dan kehatihatian, bukan mustahil titik puncak akan mudah dicapai.

Strategi

Proyek pembangunan jalan bebas hambatan merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi energi dalam bentuk infrastruktur. Foto Langgeng Wahyu

Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 4,71 persen atau melambat dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,14 persen. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung mengungkapkan bahwa perlambatan ini berasal dari sisi domestik dan eksternal. Dari sisi domestik, perlambatan didorong oleh lemahnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik terutama konsumsi pemerintah dan investasi pada sektor bangunan. Ini disebabkan belum terealisasinya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga yang baru serta masih terbatasnya belanja modal khususnya terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Rendahnya penyerapan belanja di kuartal pertama terjadi karena proses perubahan APBN 2015 yang baru disahkan pada pertengahan Februari 2015, diikuti dengan proses perubahan DIPA. Di samping itu, perubahan nomenklatur organisasi di beberapa Kementerian/Lembaga juga turut menjadi faktor yang memperlambat realisasi belanja negara. Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya sektor ekspor, bersamaan dengan melemahnya permintaan global dan harga komoditas global. “Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi tidak secepat perkiraan semula, seiring dengan lebih rendahnya prakiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok,” ungkap Juda. Secara spasial, perlambatan ekonomi pada triwulan I 2015 terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini terjadi baik di wilayah Jawa dan Jakarta, yang mengandalkan sektor manufaktur, maupun wilayah Sumatera dan Kalimantan, daerah penghasil komoditas sumber daya alam. Namun demikian, menurut Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro, seperti dikutip dari laman portal Kemenkeu, pemerintah optimis fundamental ekonomi domestik akan tetap kuat. Pelan tapi tetap

terkendali, Bambang yakin kondisi ekonomi di kuartal selanjutnya membaik. Ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dalam beberapa indikator ekonomi kuartal pertama 2015 (Q1 2015). Tercatat, inflasi masih terjaga di level 7,15 persen, lebih rendah dibanding periode sama tahun 2014 sebesar 7,32 persen. Lalu, neraca perdagangan Januari hingga April mencatat surplus sebesar Rp2,77 miliar sementara investasi mencapai Rp124,6 triliun. Melihat itu, Bambang menilai Indonesia berpotensi menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya, salah satunya dengan merealisasikan belanja infrastruktur. “Dengan selesainya revisi anggaran dan reorganisasi di Kementerian, akan ada perbaikan yang signifikan dalam realisasi belanja (infrastruktur) pemerintah,” ujarnya. Sejumlah proyek infrastruktur yang baru saja dimulai seperti proyek satu juta rumah, jalan tol terpanjang di Jawa (Ngawi-Kertasono), jalan tol Sumatera (Lampung dan PalembangIndralaya) serta infrastruktur kelistrikan 35.000 MW di Yogyakarta. Pemerintah juga tengah merencanakan pembangunan Bank Infrastruktur untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur. Selaras dengan Menkeu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Luky Alfirman menyatakan bahwa belum maksimalnya penyerapan belanja negara karena permasalahan eksekusi belanja sejatinya berada diranah Kementerian/Lembaga terkait. Diantaranya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara Kementerian Keuangan sendiri berupaya mengawal percepatan realisasi belanja infrastruktur dan dana transfer ke daerah. “Tantangan kita ialah bagaimana mengeksekusi belanja infrastruktur. Kuncinya sekarang bagaimana mereka bisa mengeksekusi infrastruktur. Satu lagi, transfer ke daerah sebesar sepertiga dari total belanja negara. Mereka harus didorong. Kalau tidak ekonomi tidak akan bergerak,” ungkapnya. Disamping infrastruktur, lanjut Bambang, sektor investasi juga menjadi salah satu potensi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Saat ini, investasi diperkirakan masih tumbuh terbatas seiring lemahnya impor barang modal perkembangan realisasi infrastruktur yang belum secepat perkiraan. Di sisi lain, ekspor Vol. X No. 94 / Juli 2015

19

Menurut Menkeu, inisiatif kebijakan pengalihan subsidi energi untuk infrastruktur diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

juga diperkirakan masih tertekan sejalan dengan perekonomian global dan harga komoditas yang masih rendah. Meskipun demikian, menurut Menkeu, inisiatif kebijakan pengalihan subsidi energi untuk infrastruktur diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Untuk tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp290 triliun untuk belanja infrastruktur. Peningkatan lebih dari 60 persen dibanding tahun lalu. Untuk pertama kalinya, anggaran untuk infrastruktur sekarang lebih tinggi dari subsidi energi,” tuturnya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga dapat dikendalikan dengan menjaga sektor konsumsi domestik. Kementerian Keuangan berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong industri dalam negeri dengan menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) barang selain kendaraan bermotor. Sementara di sisi perbankan, kata Juda Agung, kredit perbankan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. “Peningkatan penyaluran kredit perbankan, sejalan dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi swasta,” kata Juda Agung.

Jaga inflasi Head Research Koneksi Kapital, Marolop Nainggolan berpandangan, risiko terberat yang dihadapi pemerintah saat ini ialah inflasi. Menjelang hari Raya Lebaran, kebutuhan pangan dan barang meningkat sehingga harga cenderung melonjak. Peningkatan harga ini menyumbang tingginya laju inflasi. Marolop berpendapat kondisi inflasi di kuartal kedua ini tidak sekedar akibat faktor permintaan. “Inflasi kita bisa dikatakan tidak

20

MediaKeuangan

sehat karena kenaikannya bersumber dari distribusi. Jika kondisi ini dibiarkan akan semakin menghantam konsumsi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus bisa mengatasi masalah distribusi tersebut. (Caranya) lakukan operasi pasar, kebijakan impor bahan produk, dan lainnya,” ujar Marolop. Untuk mengatasi gejolak harga yang berimbas pada inflasi, beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan harga, mengelola stok, dan logistik, serta mengelola ekspor-impor, khususnya pada waktu-waktu tertentu. Disisi lain, Kementerian Keuangan melakukan sinergi dengan Bank Indonesia dan sejumlah Kementerian terkait untuk menjaga inflasi tetap di level moderat, salah satunya dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI). Di tingkat daerah, Bank Indonesia melalui seluruh jaringan kantor perwakilannya di daerah melakukan koordinasi yang intensif dalam bentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yaitu sebagai bagian dari Tim Pengarah, Tim Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat. Sebagai TPI, Kementerian Keuangan bertugas melakukan koordinasi pemantauan, pengendalian, evaluasi hingga menentukan kebijakan yang akan ditempuh untuk menjaga inflasi. Koordinasi pengendalian inflasi di daerah melalui TPID semakin intensif dengan bertambahnya daerah yang membentuk TPID. Sampai dengan akhir Mei 2015, jumlah TPID mencapai 432 TPID yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 398 TPID kabupaten/kota. Jumlah TPID tersebut meningkat dari akhir tahun 2014 yang baru mencapai 359 (33 TPID Provinsi dan 326 TPID kabupaten/kota). Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI di Jakarta, Rabu (27/6) lalu Presiden RI, Joko Widodo menegaskan tiga hal penting. Pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga, melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. Bambang PS

"Kuncinya sekarang bagaimana mereka bisa mengeksekusi infrastruktur. Satu lagi, transfer ke daerah sebesar sepertiga dari total belanja negara. Mereka harus didorong. Kalau tidak ekonomi tidak akan bergerak." Brodjonegoro

Teks Iin Kurniati

Laporan Utama

INFRASTRUKTUR, LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI

Menkeu dalam forum diskusi mengenai bank infrastruktur.

Foto Sularno


21

Infrastruktur merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Perannya sangat vital mengingat proses pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur juga berpengaruh besar bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.

22

MediaKeuangan

M

enteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan program pembangunan infrastuktur harus segera diluncurkan untuk mempermudah kinerja para investor. Jika anggaran negara terbatas untuk membangun infrastruktur, beberapa cara dapat ditempuh di antaranya melalui kerjasama dengan pihak swasta, lokal, maupun asing. “Yang paling penting proyekproyek terkait yang sudah harus jalan sejak satu atau dua bulan yang lalu kita harapkan punya dampak yang cukup besar sampai menjelang akhir tahun” katanya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun atau sekitar Rp1.102 triliun per tahun. Ada 12 jenis infrastruktur yang akan memperoleh prioritas pendanaan yaitu jalan, kereta api, perhubungan laut, udara, darat (termasuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan), transportasi perkotaan, ketenagalistrikan, energi migas, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya air, air minum dan limbah, dan perumahan. Namun pembiayaan terbesar diarahkan untuk pembangunan kelistrikan. Urutan kedua pembiayaan infrastruktur diarahkan untuk pengembangan transportasi laut guna mendukung konektivitas dan mempercepat pembangunan kemaritiman. Menurut Staf Khusus Menteri PPN/ Bappenas, Sonny B Harmadi, Dari dua ratus program infrastruktur yang diseleksi, sebanyak 22 diantaranya akan menjadi prioritas. Empat dari 22 program itu dapat menjadi quick wins yaitu kereta ekspres Bandara Soekarno-Hatta, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan jalan tol Manado-Bitung. Proses pemilihan program prioritas ditempuh dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kesesuaian setiap program dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pemerintah juga melihat keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah, serta peran strategisnya berdasarkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Senada dengan Menteri Keuangan, menurut Sonny kemampuan pemerintah untuk mendanai semua program tersebut terbatas. Hanya sekitar 40 persen dari seluruh kebutuhan dana dapat dipenuhi oleh APBN. Kekurangannya diharapkan dapat dipenuhi oleh APBD, BUMN, dan swasta. Skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta

menggunakan skema Kerjasama PemerintahSwasta (KPS) atau dikenal juga sebagai PublicPrivate Partnership (PPP). Dijelaskan Sonny lebih lanjut, menurut Forum Ekonomi Dunia, untuk 2015 peringkat Global Competitiveness Index Indonesia ialah 34 dari 144 negara. Peringkat ini membaik 4 poin dari periode sebelumnya. Posisi ini jauh lebih baik dibandingkan India, Brazil, Rusia dan Afrika Selatan, negaranegara yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Indonesia mendapat nilai yang tinggi untuk inovasi, lingkungan makroekonomi, dan kecanggihan bisnis (business sophistication) selain dari ukuran pasar (market size). Meski begitu, Sonny optimis iklim investasi Indonesia akan membaik jika Indonesia berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan faktor-faktor penghambat seperti isu pembebasan lahan, masalah perijinan, serta kapasitas dan komitmen pemerintah. Investor swasta memerlukan kepastian dalam menjalankan usahanya, karena ketidakpastian akan membuat biaya menjadi sulit dikendalikan. Pemerintah harus menjadi pihak yang menegakkan kontrak. “Tentu saja kita tidak boleh terjebak oleh perilaku-perilaku aji mumpung dan sikap yang hanya memburu rente (bunga). Karena itu, sekali lagi, penting untuk tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik” tegasnya. Salah satu kesulitan dalam pembangunan infrastruktur ialah pembebasan lahan. Sonny menuturkan bahwa pemerintah harus menyiapkan bank lahan yang cukup agar pembebasan lahan menjadi mudah dan menghindari munculnya spekulan. Selain itu rencana pengembangan bank infrastruktur perlu segera direalisasikan. Didukung oleh kelembagaan dan regulasi yang tepat. Bambang Brojonegoro mengatakan, Bank Infrastruktur dapat beroperasi setelah penyelesaian pengalihan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Sarana Multi Infrastruktur (SMI). “Namanya tidak akan berubah, tapi fungsinya akan jadi lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur”, jelasnyanya. Ditambahkan Bambang, nantinya lembaga pembiayaan tersebut akan memperoleh sumber pendanaan dari penerbitan obligasi. Selain itu, bank infrastruktur diharapkan dapat menggali potensi pendanaan dari berbagai sumber, seperti dana idle yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah di Indonesia.

Teks Irma Kesuma

Laporan Utama

KAMI TERUS MENDORONG EKSEKUSI INFRASTRUKTUR Saatnya semua sektor perekonomian bergerak. Saatnya percepatan pembangunan infrastruktur digalakkan. Demi meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian Indonesia.

P

ertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal I tahun 2015 menjadi sorotan banyak pihak. Bukan karena angka pertumbuhannya yang meningkat, justru sebaliknya. Kementerian Keuangan tak tinggal diam. Sejumlah langkah sudah disiapkan demi mengejar perlambatan perekonomian, seperti peningkatan ekspor, penekanan impor, investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga menjaga nilai tukar dan inflasi. Simak perbincangan Media Keuangan dengan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Luky Alfirman, mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi saat ini dengan pertumbuhan 4,7 persen? Apa penyebab melambatnya pertumbuhan kuartal pertama di Indonesia?

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Luky Alfirman

Foto Dok. BKF

Penurunan ini sebenarnya sudah dimulai di tahun 2012, dari angka 6,5 persen, 6,2 persen, 5,7 persen, kemudian mencapai 5 persen di tahun 2014. Saat kita memulai kuartal I di tahun 2015, angka tersebut semakin melambat menjadi 4,7 persen. Kenapa? Sebenarnya ini dikarenakan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal atau domestik. Faktor eksternal dalam hal ini adalah perekonomian global. Pertama, adanya penurunan harga komoditas dikombinasikan dengan perlambatan ekonomi global, khusunya Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra dagang utama kita. Urusan ekspor impor itu Tiongkok yang nomor satu. Kita ekspor ke Tiongkok, impor juga dari sana. Jadi apa yang terjadi di Tiongkok pasti berdampak ke Indonesia.

Bisa Anda jelaskan, sebesar apa pengaruh perekonomian Tiongkok terhadap perlambatan pertumbuhan di Indonesia? Vol. X No. 94 / Juli 2015

23

Kita tahu bahwa Tiongkok memang sedang terjadi perlambatan (ekonomi). Dulu pertumbuhan ekonominya bisa sampai dua digit, tapi tahun lalu Tiongkok hanya bisa tumbuh sekitar 7,4 persen. Perlambatan ini berdampak pada menurunnya demand dari mereka. Hal itu tentu saja mempengaruhi ekspor kita ke Tiongkok. Sementara bentuk ekspor kita berupa komoditas, seperti beras, CPO (crude palm oil), kelapa sawit, dan sebagainya. Jadi karena demand sudah turun, harganya juga sudah turun, maka ekspor kita sangat terpukul. Khususnya ekspor komoditas yang notabene paling banyak ke Tiongkok. Di sisi lain, impor kita masih sangat kuat. Ekspor menurun dan impor masih tetap tinggi, lalu terjadilah defisit.

Sebenarnya apa saja faktor terjadinya defisit di Indonesia selain pengaruh ekspor dan impor yang tadi Anda jelaskan?

Tahun ini Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar 290 triliun untuk infrastruktur. Angka tersebut meningkat lebih dari 60 persen dibanding tahun lalu.

24

MediaKeuangan

Untuk pertama kalinya, pada tahun 2012 neraca perdagangan kita mengalami defisit. Sebelum itu kita selalu surplus. Itulah mulai muncul di neraca perdagangan kita defisit di tahun 2012. Demikian juga di neraca transaksi berjalan. Neraca perdagangan itu hanya mencatat dari barang saja, kalau transaksi berjalan itu termasuk juga mencatat services, income account, dan sebagainya. Karena kita mau impor lebih banyak, maka kebutuhan akan dollar akan lebih tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan terhadap nilai tukar, maka terjadilah depresiasi terus. Kalau lebih banyak impor ya pasti lebih butuh banyak dollar, artinya akan terjadi depresiasi mata uang kita. Nah itu harus mulai kita selesaikan supaya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar. Jadi di domestik pun kita mempunyai pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Kemudian dari faktor eksternal juga ada pelemahan global demand yang dikombinasikan juga dengan penurunan harga.

Mereka memakai stimulus moneter dan meluncurkan Quantitative Easing (QE). QE ini merupakan injeksi liquiditas ekonomi untuk membenarkan ekonominya. Nilai stimulus yang luar biasa besarnya ini harus mengalir ke suatu tempat. Pastinya bukan negara-negara di Eropa yang juga mengalami krisis, pilihannya jatuh pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi, akibat dari QE kita mengalami arus modal masuk luar biasa besarnya pada saat itu. Indonesia yang saat itu sudah mengalami commodity boom akibat ekspor menurun dan impor yang makin tinggi, belum lagi ditambah ada aliran uang masuk dalam jumlah besar, maka jadilah mata uang kita sampai 9.000 pada saat itu.

Apa saja langkah yang diambil Pemerintah untuk meningkatkan ekspor demi pertumbuhan ekonomi kembali meningkat? Untuk meningkatkan ekspor, kita harus membenahi infrastruktur dan memperbaiki produktivitas. Tapi kita harus butuh waktu. Caranya, kita harus bekerja dari sisi demand, yaitu dengan membatasi permintaan untuk menekan impor. Kalau impor tetap tinggi maka tekanan terhadap nilai tukar kita akan lebih kuat lagi. Untuk pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo sangat mendukung hal ini.

Apakah ada target khusus dari Presiden terkait pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya? Presiden Joko Widodo menargetkan ratarata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan sebesar 7 persen per tahun. Setelah kita hitung, untuk mencapai target itu dibuthkan jumlah investasi atau pembangunan infrastruktur sebesar 5.500 triliun dalam waktu lima tahun. Karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka kita harus memanfaatkan sektor lain, yaitu Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta melalui Public Private Partnership (PPP).

Lalu, bagaimana dengan ketahanan mata uang kita di tengah kondisi ekonomi saat ini?

Apa yang dilakukan Pemerintah untuk memastikan semua proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana?

Ini diawali dengan kejadian khusus pada tahun 2013 yang disebut taper tantrum. Sebelumnya, tahun 2008-2009 itu terjadi global financial crisis di Amerika yang kemudian menyebar ke Eropa. Ini berbeda dengan krisis yang biasa bermula dari negara berkembang. Apa yang dilakukan Amerika sebagai negara terbesar di dunia dalam menghadapi krisis? Seperti yang akan kita lakukan disini juga, mereka harus melakukan stimulus untuk membantu ekonominya.

Tahun ini Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar 290 triliun untuk infrastruktur. Angka tersebut meningkat lebih dari 60 persen dibanding tahun lalu. Pemerintah terus mendorong eksekusi infrastruktur. Eksekusi infrastruktur berarti terkait eksekusi belanja, karena itu adalah kunci penggerak ekonomi untuk tahun ini.

Teks Pradany Hayyu

Reportase

Peluncuran ISF di Hotel Aryaduta, Jakarta. Foto Anas Nur Huda

Kemenkeu Dukung Indonesia Science Fund

P

endanaan bagi para peneliti untuk mengembangkan bidang keilmuannya dinilai masih sangat rendah. Padahal, pendanaan riset dapat menimbulkan efek domino bagi yang lebih besar untuk memajukan Indonesia. Untuk itu, Kementerian Keuangan mendukung terbentuknya sistem pendanaan penelitian Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Indonesia Science Fund (ISF). Saat peluncuran ISF di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Rabu (27/05) lalu, Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro mengungkapkan bahwa keberadaan ISF ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Indonesia. “Indonesia masih butuh lebih banyak scientist. Kalau tidak, Indonesia hanya terus jadi negara berkembang. Ini tidak bagus, (bila) 20 tahun lagi kita masih (disebut) emerging market, mestinya kita sudah bisa jadi ekonomi berkembang. Untuk itu, science mesti dikembangkan dengan baik, dan didukung funding yang lebih baik,” ungkapnya

Menkeu menyebutkan bahwa bentuk dukungan Kementerian Keuangan tehadap ISF melalui peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah naungannya. “Melalui LPDP, endowment fund buat pendidikan, Kemenkeu berkomitmen mendukung ISF. LPDP sendiri mendapatkan suntikan dari anggaran tahunan untuk pendidikan,” tambahnya. Selain itu, Menkeu juga menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan mengenai tax allowance yang turut memberi kontribusi atas perkembangan ISF. Menurut Menkeu, kebijakan ini terkait erat pada persyaratan research and development (R&D) yang harus dilakukan oleh perusahaan jika ingin mendapatkan tax allowance (fasilitas pajak). Menkeu mengatakan bahwa ISF dapat menjadi wadah yang meningkatkan kualitas para ilmuwanilmuwan Indonesia karena skema pendanaannya akan membuat peneliti

lebih leluasa untuk mengembangkan bidang keilmuannya dan melaksanakan penelitian. Disamping itu, badan sejenis juga telah lama ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. “Ketika saya menyelesaikan program PhD (doktoral) mendapat dari dana NSF (National Science Foundation), Amerika Serikat. Kalau ada model NSF di Indonesia, yaitu ISF ini, saya berharap tidak hanya sains saja, tapi juga peningkatan kualitas program Master kita di Indonesia,” katanya. Ke depannya, Menkeu berharap dukungan ini tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga para filantropis maupun pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri. “Saya yakin banyak orang-orang kaya di dunia ini yang peduli dengan ilmu pengetahuan. Jika kita buka kemungkinan ini, ISF dapat menumbuhkan banyak ilmuwanilmuwan,” tuturnya.

Teks Amelia Safitri


25

Reportase

Para peraih penghargaan dari ICCA.

Foto Dok. DJP

Kring Pajak 1500-200 Raih 15 Penghargaan Best Contact Center Indonesia

K

antor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kring Pajak 1500-200 berhasil meraih 15 penghargaan pada Malam Penghargaan kompetisi Best Contact Center Indonesia 2015 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (4/6). Dari 32 Top Contact Center di Indonesia yang mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) ini, Kring Pajak 1500-200 berhasil menempati empat besar the Best Contact Center Indonesia. Kelima belas Penghargaan yang berhasil diraih oleh para agen, team leader dan trainer Call Center Kring Pajak 1500-200, yaitu: 1) PLATINUM The Best Team Leader; 2) PLATINUM The Best Back Office; 3) PLATINUM The Best Smart Team Jambore; 4) PLATINUM the Best Team Work

26

MediaKeuangan

Jambore; 5) PLATINUM The Best Quality Assurance; 6) GOLD The Best Agent; 7) GOLD The Best Customer Service Walk in; 8) GOLD The Best Trainer; 9) GOLD The Best TL Outbound; 10) SILVER The Best Operation; 11) SILVER The Best Telemarketing; 12) SILVER The Best Singing; 13) BRONZE The Best Trainer; 14) Grand Champion Jambore; dan 15) Penghargaan Grand Champion Runner Up 3. Sejumlah agen, team leader dan trainer call center Kring Pajak yang berhasil meraih penghargaan tersebut diantaranya, yaitu Made Wira Mahiswara meraih PLATINUM The Best Team Leader. Kemudian, Ahmad Hidayah memperoleh PLATINUM The Best Back Office; Aulia Rahimi mendapatkan PLATINUM The Best Quality Assurance; Gilang Kusumabangsa meraih penghargaan GOLD The Best Agent; serta Yose Marigo Tarigan mendapatkan

Penghargaan GOLD The Best Customer Service Walk in. Sementara itu, penghargaan GOLD The Best Trainer dianugerahkan kepada Willyandri dan penghargaan GOLD The Best TL Outbound diberikan kepada Andy Fitriono. Lalu, penghargaan SILVER The Best Contact Center Operation berhasil diraih oleh Rizal Abdi Prabowo, Tifara Ashari, Dian Alpha Aviantara, Arry Mukti Prabowo, dan Risanto. Selanjutnya, penghargaan SILVER The Best Telemarketing diraih oleh Duta Wiraditama; Penghargaan SILVER The Best Singing diraih oleh Tim Nyanyi KLIP. Terakhir, Penghargaan BRONZE The Best Trainer diraih oleh Ario Bimo Pranoto.

Teks Novita Asri

Wawancara

Cerahnya Keuangan Syariah Indonesia

I

ndonesia punya mimpi besar untuk masa depan industri keuangan syariah nasional. Terlebih lagi selama ini kontribusinya sangat bermakna bagi stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada Seminar Nasional Ekonomi Syariah April lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, perbankan syariah mempunyai daya tahan kuat menghadapi krisis dibandingkan bankbank konvensional. Bagaimana agar daya tahan tersebut dapat terus diperbaiki sehingga bank syariah mampu berkontribusi signifikan terhadap

perekonomian negara ini? Berikut ini adalah hasil wawancara Media Keuangan dengan Achmad Kusna Permana, Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank.

Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank Achmad Kusna Permana

Foto Dwinanda Ardhi

Bagaimana perkembangan keuangan syariah Indonesia? Dalam lima tahun terakhir sangat menjanjikan. Memang dua tahun terakhir semua bank mengalami masalah makroekonomi yang sama. Meski terjadi perlambatan tetapi pertumbuhan rata-rata kita masih 40 persen per tahun. Kalau berbicara mengenai bank, pangsa pasar di negara lain memang ada yang lebih tinggi. Vol. X No. 94 / Juli 2015

27

Di Malaysia sekarang dua puluh satu persen, sedangkan kita masih kurang sedikit dari lima persen. Apalagi bila dibandingkan dengan Pakistan dan Iran. Menurut saya ada perbedaan perspektif. Saya harus katakan sampai saat ini pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia masih bottom-up, jadi industrinya tumbuh sendiri. Sementara, di beberapa negara lain ada banyak keberpihakan pemerintah dengan kebijakan top-down. Di Malaysia misalnya, pajak pembiayaan syariah berbeda dengan bank konvensional. Begitu pula dengan anggaran dimana anggaran dari beberapa departemen dialokasikan benar-benar ke bank syariah. Meski di Indonesia pasarnya masih kurang lebih lima persen, tetapi jumlah customer kita sekarang sekitar 14 juta dan itu bukan angka yang kecil. Di Malaysia meskipun pasarnya 21 persen namun customer-nya hanya beberapa juta. Jadi secara market share kita memang masih kecil, tetapi secara secara potensi sangat menjanjikan. Terlebih lagi nanti akan ada kerja sama antara industri dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Seperti apa literasi masyarakat akan produk keuangan syariah? Masyarakat belum familiar dengan istilahistilah perbankan syariah sehingga mereka belum melihat benefit-nya. Ini menjadi pekerjaan rumah. Kita harus banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat di level paling bawah. Mulai dari generasi muda sampai pelaku bisnis. Jadi sekarang isu besarnya adalah bagaimana masyarakat tahu bagusnya produkproduk syariah. Kita coba tawarkan kepada mereka istilah-istilah yang sifatnya tidak terlalu syariah seperti mudharabah dan murabahah. Kita ganti misalnya menjadi KPR-iB, Deposito-iB, dan lain sebagainya. iB adalah Islamic Banking.

Bagaimana bersaing dengan bank konvensional? Harus diakui ketersediaan produk syariah belum selengkap bank konvensional. Pembuatan produk syariah tidak hanya bergantung kepada bank-nya saja, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional dan regulator. Meski produk-produk bank syariah belum selengkap bank konvensional, tetapi kita juga punya produk-produk unik yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Salah

28

MediaKeuangan

satu contohnya adalah kita ada produk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT). Modelnya seperti leasing berupa pembiayaan dengan konsep sewa-beli atau dengan konsep kepemilikan bersama. Ada juga tabungan haji yang hanya dimiliki oleh bank syariah.

Pembenahan seperti apa yang perlu dilakukan? Ada tiga tantangan yang menyebabkan industri perbankan syariah sampai saat ini kan belum tumbuh seperti yang kita harapkan. Pertama dari sisi ketersediaan produk. Kita harus eksplorasi kelebihan-kelebihan produk syariah. Kedua, literasi dari masyarakat itu sendiri. Kita sudah melakukan edukasi mengenai hal ini. Ketiga, bagaimanapun juga adalah government support. Kita juga tidak mengharapkan dukungan yang berlebihan, cukup hal-hal yang wajar. Misalnya begini, deposito syariah itu dengan konsep bagi hasil sebenarnya return nya tidak fix. Misalnya di bank konvensional 8 persen ya pasti 8 persen, sementara di bank syariah bisa saja 8,5 persen atau 7,8 persen.Struktur produknya kurang lebih seperti reksadana, sehingga pajak yang dikenakan pun harusnya lebih rendah seperti reksadana. Dengan begitu ketika bagi hasil deposito syariah lebih rendah dibanding konvensional, customer juga akan memaklumi karena pajaknya juga lebih rendah. Ini keunikan dari deposito syariah. Hal lain misalnya seperti dana haji. Adanya dana haji yang dialokasikan di bank syariah akan menyebabkan likuiditas yang cukup.

"Masyarakat belum familiar dengan istilah-istilah perbankan syariah sehingga mereka belum melihat benefitnya. Ini menjadi pekerjaan rumah." Achmad Kusna Permana

Itu juga salah satu keberpihakan. Kita juga berharap ada anggaran dari APBN yang masuk ke bank syariah. Ketiga dukungan pemerintah, ini sangat penting. Insentif-insentif yang bisa diberikan pemerintah kepada bank syariah akan membantu bank syariah tumbuh lebih cepat dan bisa berkompetisi dengan bank-bank besar yang sudah beroperasi ratusan tahun.

Apakah sisi jaringan sudah memadai? Jaringan kita walaupun lebih sedikit dibandingkan bank konvensional, tetapi kita punya connectivity dengan bank konvensional. Pada dasarnya semua bank syariah punya induk bank konvensional. Sekarang kita melakukan connectivity dengan konsep leveraging. Artinya, bank syariah me-leverage infrastruktur dan jaringan bank konvensional sehingga sebenarnya tidak ada isu mengenai accessibility. Semua ATM konvensional bisa dipakai untuk menarik tabungan bank syariah. Semua jaringan konvensional juga pada dasarnya bisa menerima transaksi syariah. Di PermataBank misalnya. Semua cabang PermataBank di seluruh Indonesia bisa menerima transaksi Permata Syariah.

Bagaimana mencetak ahli-ahli keuangan syariah? Saat ini sudah banyak jurusan ekonomi syariah di perguruan tinggi. Selain itu, professional bankers yang punya pengalaman bagus di konvensional juga ada yang pindah ke syariah. Untuk kepraktisan memenuhi kebutuhan saat ini, teman-teman yang dari conventional bankers bisa lebih cepat memberikan kontribusi. Terlebih sebenarnya di bank syariah juga sudah ada peran Dewan Pengawas Syariah. Memang tidak semua bankers konvensional mau ke bank syariah. Selain size-nya masih kecil, istilah syariah yang belum dimengerti, dan mungkin remunerasinya tidak seatraktif di bank konvensional karena bank nya masih kecil. Tapi sebenarnya, justru dengan kelangkaan itu mereka menjadi syariah bankers yang langka juga kan.

Wapres Jusuf Kalla menyarankan istilah syariah diIndonesiakan saja. Seperti apa tanggapan Bapak? Apa yang Pak Jusuf Kalla katakan memang bisa menjawab tantangan literasi masyarakat. Menurut saya literasi memang penting dan peng-Indonesiaan istilah-istilah syariah sudah kita lakukan. Tetapi saat ini dukungan pemerintah jauh lebih penting. Baik lewat Kementerian Keuangan, lewat Otoritas Jasa

Keuangan, ataupun lewat Bank Indonesia. Hal yang lebih riil yang kita butuhkan adalah bagaimana menciptakan dan memberikan keberpihakan aturan-aturan yang mendukung perbankan syariah. Misalnya perlakuan pajak terhadap deposito, alokasi APBN seperti dana haji, dan seterusnya.

Bagaimana mengubah anggapan bank syariah ekslusif bagi muslim? Sembilan tahun lalu saat saya masuk bank syariah, saya sangat yakin bisa jual produk dengan gampang ke orang muslim. Saya yakin saya lempar batu kemanapun pasti kena orang muslim karena hanya 10 persen orang non muslim di Indonesia. Ternyata setelah saya tawarkan, orang muslim pun baru mau ke syariah kalau bagi hasilnya bagus, keuntungannya bagus, dan layanannya juga bagus. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya kita jual produk syariah tidak lagi pakai pendekatan emotional seperti “riba is haram and haram is masuk neraka”. Kita kemudian menawarkan produk dengan benefit approach. Ketika ditawarkan dengan benefit approach, targetnya tidak hanya menjadi muslim saja tetapi juga non muslim. Sekarang produk syariah itu sangat tidak eksklusif. Kenyataannya adalah di tempat saya sekarang saja sekarang 38 persen nasabahnya adalah non muslim. Di Bank Syariah Mandiri juga sekitar 30 persen nasabahnya adalah non muslim. Jadi tidak benar asumsi bahwa bank syariah itu eksklusif bagi muslim.

Apa harapan Bapak kedepan? Tantangan industri keuangan syariah cukup besar. Tetapi saya confident Bambang Brodjonegoro di Kementerian Keuangan, Muliaman Hadad di Otoritas Jasa Keuangan dan Agus Martowardojo di Bank Indonesia akan bisa melakukan suatu terobosan untuk mendukung pertumbuhan bank syariah dengan regulasiregulasi yang dikeluarkan. Banyak produkproduk yang sebenarnya secara struktur bisa diberikan treatment dengan aturan yang juga lebih bagus. Jadi saya punya harapan yang cukup optimis, dengan era yang sekarang bank syariah kedepannya bisa lebih maju lagi.

Teks Irma Kesuma Dewi


29

Potret Kantor

Hijrah untuk Menjadi Lebih Baik Sekretariat Pengadilan Pajak

Hari masih pagi, namun gedung Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) sudah ramai hilir mudik orang. Tak banyak yang tahu, unit yang menempati kantor baru di Jl. Hayam Wuruk Jakarta sejak Januari 2015 ini menyimpan banyak keunikan.

U

Suasana kerja di SetPP. Foto Aditya Arifianto

30

MediaKeuangan

nit yang secara struktur berada di bawah Sekretariat Jenderal ini menyimpan sejarah panjang. Cikal bakal SetPP tidak lepas dari embrio Pengadilan Pajak (PP) yang bahkan sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Institusi Pertimbangan Pajak yang lahir pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1959 bertransformasi menjadi Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 9 Maret 1959. Sejarah Pengadilan Pajak berlanjut dengan terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) pada tahun 1998. Sengketa pajak yang dapat diselesaikan oleh BPSP juga meliputi bidang kepabeanan dan cukai. Pada akhirnya, Pengadilan Pajak terbentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002. Sekretaris Pengadilan Pajak Rina Widiyani Wahyuningdyah menjelaskan dengan gamblang kepada Media Keuangan mengenai unit yang dipimpinnya. “12 April lalu PP berulang tahun yang ke-13 dan data statistik menunjukan makin meningkatnya sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak dan merupakan tantangan bagi PP karena kita tidak boleh membatasi seseorang untuk mencari keadilan. Tugas PP adalah menangani dan menyelesaikan sengketa pajak dalam ranah pengadilan melalui banding dan gugatan, apabila setelah melalui jenjang keberatan di ranah eksekutif ‘tidak putus’,”kata Rina.

Unik Rina yang menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak dari tahun 2013 mengungkapkan keunikan yang dimiliki SetPP. Berbeda dari unit eselon II lain di lingkungan Sekretariat Jenderal, SetPP memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu sebanyak 356 orang (per Mei 2015). Jumlah tersebut terbagi menjadi 2 orang eselon II yaitu Sekretaris merangkap Panitera dan memiliki Wakil Sekretaris merangkap Wakil Panitera, serta 41 orang eselon III dan 82 orang eselon IV yang sebagian besar berasal dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selain jumlah pegawai yang terbilang tidak sedikit, pegawai SetPP juga sangat heterogen. “Pegawai di sini gado-gado,” ujar Rina sembari tertawa. Selain pegawai yang memang dari awal merupakan pegawai Sekretariat Jenderal, juga ada yang berasal dari BPKP, DJBC, DJP, DJPK, Inspektorat Jenderal, BPPK, dan eks BapepamLK. Keunikan lainnya adalah masalah pertanggungjawaban Sekretaris merangkap Panitera, dimana sebagai Sekretaris bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal dan sebagai Panitera harus bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Pajak bahkan pembinaan yudisialnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pelayanan Prima Dalam bekerja, SetPP berpedoman pada Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 2003 tanggal 4 November 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak dan Peraturan Presiden No 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. “Kami selalu berkoordinasi untuk menyempurnakan organisasi, khususnya untuk kepentingan pelayanan. Maka pada tahun 2014 kami lebih dulu melakukan penataan organisasi sebelum adanya Peraturan Presiden No 28 Tahun 2015. Ini dikarenakan tuntutan pelayanan,” tambah Rina. Memang tak bisa dipungkiri, dalam hal pelayanan SetPP memiliki keunikan dibanding dengan unit eselon II lain di Sekretariat Jenderal, yakni melakukan pelayanan secara langsung

Kita tidak boleh membatasi seseorang untuk mencari keadilan.

Rina Widiyani.

Foto Aditya Arifianto

kepada masyarakat. Guna mendukung layanan prima kepada masyarakat, SetPP melakukan terobosan dengan membangun helpdesk terpadu. Helpdesk ini juga merupakan upaya meminimalkan kontak antara para pihak yang dapat berpotensi mengganggu integritas pelayanan. Rina belum lama mengemban amanah sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak. Menariknya, sejak hampir dua tahun Rina menjabat, dua tahun berturut-turut pula PP mengalami peningkatan produksi putusan setelah sempat menurun drastis pada tahun sebelumnya. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 12,56 persen dengan jumlah putusan sebesar 7.376 putusan dan tahun 2014 sebesar 19,92 persen dengan jumlah putusan yang dihasilkan sebesar 8.845 putusan. “Semua kinerja PP dengan dukungan penuh dari SetPP di-publish di website. Jadi ada tiga wadah yang menampilkan kinerja tersebut yaitu melalui Sekretariat Jenderal, website SetPP, dan Mahkamah Agung. Publik akan bisa melihat,” jelasnya.

Integritas Nomor Satu SetPP tidak main-main dalam menjunjung tinggi integritas. Ini terbukti dengan kerja sama yang dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2013. “Memang banyak unit lain yang juga bekerja sama dengan KPK. Alhamdulillah kerja sama ini tidak dilakukan sesekali, namun selama dua tahun berturut-turut KPK mengikuti terus kinerja kami. Silakan saja, saya terbuka terhadap semuanya, ” kata wanita lulusan Master of Science di University of

Illinois Amerika Serikat ini. Indeks survey atau penilaian KPK untuk pelayanan publik terhadap kinerja SetPP pada tahun 2013 adalah 7,45 dibandingkan dengan rata-rata sekitar 6,8. Tahun 2014 meningkat menjadi 7,9. Penilaian ini menempatkan SetPP di peringkat ketiga dalam penilaian KPK di antara instansi pemerintah se-Indonesia. Capaian ini tentunya membakar semangat jajaran pegawai SetPP untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi. “Tapi kami merasa capaian ini belum maksimal. Kami akan terus meningkatkan kinerja pelayanan, salah satunya dengan pembentukan helpdesk terpadu,” tegasnya. Rina mengakui, keseluruhan kinerja SetPP tak lepas dari dukungan teknologi informasi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dilakukan melalui dua cara. Pertama, bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dan KPK dalam rangka pengembangan sistem distribusi berkas sengketa pajak. Kedua, transparansi proses penanganan sengketa pajak melalui penyampaian informasi Rencana Umum Sidang (RUS) dan status penangangan sengketa pajak hingga penyelesaian putusan pada website SetPP. RUS merupakah salah satu langkah layanan terhadap stakeholder SetPP yang dikembangkan sejak tahun 2013 dengan menampilkan jadwal persidangan setiap harinya dalam website SetPP. “Dengan segala tantangan dan kekurangan yang ada, kita harus terus semangat. Semangatnya berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang bisa dinikmati pengadilan pajak sendiri dan pelayanan masyarakat,” tegasnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti menambah jumlah hakim pajak, meningkatkan kompetensi, membuat kajian layaknya sebuah instansi yang memiliki unit penelitian dan pengembangan (litbang), serta senantiasa membangun understanding dengan berbagai pihak. “Kita harus tetap memiliki semangat hijrah untuk menjadi lebih baik,” tuturnya sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu


31

Figur

Bertahan Menjaga

Integritas Alexander Zulkarnain Birds of the same feather flocks together. Burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Berkumpul bersama orang-orang berintegritas akan membuat seseorang berhasil menjaga integritasnya.

32

MediaKeuangan

Foto Arfindo Briyan


33

S

uatu hari, terlihat seorang remaja laki-laki duduk di kursi kayu di antara jajaran rakrak yang berisi ratusan buku. Ternyata, ia sedang tenggelam dalam imajinasinya saat membaca sebuah karya sastra. Berbeda dari kebanyakan remaja seusianya yang sibuk mendaftar kesana-kemari demi melanjutkan pendidikan tinggi, ia justru bersantai di perpustakaan kota. Alexander Zulkarnain memang lain dari yang lain. Pada mata pelajaran Kimia di sekolah, putra pertama pasangan Makmoeri dan Moeslimah ini berhasil meraih nilai memuaskan. Wajar rasanya bila anak pesisir Tegal ini langsung diterima sebagai calon mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro, melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan. Meskipun sudah dijamin masuk perguruan tinggi negeri, lelaki kelahiran 13 September 1965 silam ini tak lantas berdiam diri. Sebuah pengumuman penerimaan mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di harian surat kabar nasional tiba-tiba menggugah hatinya. Berbekal restu dari kedua orang tua, tepat tiga hari sebelum penutupan pendaftaran, Alex berangkat ke ibukota. Setelah melewati ujian masuk di

stadion utama Senayan, lelaki yang pernah bercita-cita sebagai penerbang ini diterima di sekolah kedinasan yang tak memungut biaya. Akhirnya, Alex memutuskan menempuh pendidikan di STAN meski ia mengaku bahwa akuntansi merupakan ilmu yang asing baginya. “Bayangkan, dari seseorang yang berpikiran praktis rasional, menyelesaikan soal kimia atau matematika lalu (mendadak) mengerjakan soal akuntansi. Butuh waktu setahun untuk penyesuaian. Kita nikmati saja, lama-lama menarik juga,” ujarnya. Saat kuliah di STAN, Alex yang mewarisi hobi membaca dari sang ayah ini ternyata memiliki bakat lain. Terbukti, Alex aktif menjadi kontributor majalah GEMA, sebuah majalah masjid Baitul STAN yang oplah penerbitannya pernah menjadi best seller. Alex rutin mengisi rubrik feature yang mengamati pergaulan masyarakat pada waktu itu. Selepas lulus dari STAN, Alex ditempatkan di Inspektorat Bidang Perlengkapan yang bertugas mengaudit pengadaan barang, jasa dan manajemen aset. Baru beberapa tahun bekerja, Alex kembali meneruskan pendidikan Diploma IV di STAN hingga akhir 1994. Sekembalinya menyelesaikan

pendidikan, Alex ditempatkan di inspektorat bidang keuangan yang bertugas mengaudit pajak bumi dan bangunan serta belanja modal. Setahun kemudian, Alex diangkat sebagai Eselon V.A. Lalu pada tahun 1999, Alex dipercaya sebagai pemeriksa keuangan wilayah IV.1. Pada saat itulah Hasrat Alex yang haus pendidikan membuatnya melanjutkan pendidikan Magister Manajemen, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institute IPWI, Jakarta sambil tetap bekerja. Selanjutnya, Alex dipercaya sebagai auditor ahli muda, Inspektorat Bidang VI yang bertugas mengawasi unit Pengadaan Barang dan Jasa serta Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001. Enam tahun kemudian, Alex ditempatkan di Inspektorat bidang VII yang mengawasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. . Setelah itu, pada tahun 2013, Alex diamanahkan menjadi Inspektur VII dengan bidang tugas mengawasi Inspektorat Jenderal dan pengembangan manajemen risiko Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2014, Alex dipercaya menjadi Inspektur bidang III yang melakukan pengawasan kinerja dan keuangan untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) dan Direktorat

Alex bersama keluarga saat liburan di Sentosa Island, Singapura

TTL: Tegal, 13 September 1965 PENDIDIKAN: D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi (STAN) (1987), Diploma IV Akuntansi (STAN) (1994), Magister Manajemen, Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta (2001), Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta (2013) RIWAYAT JABATAN: Auditor Ahli Muda – Inspektorat Bidang VI (20012007), Auditor Ahli Muda – Inspektorat Bidang VII (2007-2009), Auditor Ahli Madya – Inspektorat Bidang VII (2009-2013), Inspektur VII (2013-2014), Inspektur III (2014-sekarang)

Foto dok. pribadi

34

MediaKeuangan

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Menurut Alex, selain mengawasi tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan, Inspektorat III ini memiliki tugas khusus mengawal laporan keuangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pihaknya bertugas melakukan review atas laporan keuangan dan melakukan pendampingan, baik ketika audit BPK maupun saat pembahasan temuan dengan BPK. Kini tantangan semakin bertambah dengan adanya implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan penerapan akuntansi berbasis akrual. “Inspektorat Jenderal sudah tidak lagi sekedar sebagai watchdog - mengawasi. Kita juga menjalankan fungsi sebagai strategic business partner atau katalisator. Kita menjaga risk management, compliance, governance dan internal control supaya program berjalan dengan baik. Targetnya Laporan Keuangan BUN memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK,” ungkap Alex. Sepanjang berkarir di Itjen, Alex mengaku tak sedikit auditee yang memintanya untuk berkompromi dalam melaksanakan penugasan. “Bertahan menjaga integritas di lingkungan yang saat itu belum kondusif merupakan tantangan yang sangat berat.” Meski demikian, Alex merasa beruntung berada bersama teman-teman yang memiliki value yang sama dengannya sehingga dirinya mampu menolak dengan tegas. Menurut Alex, burung akan berkumpul dengan burung yang berbulu sama. “The birds with the same feathers flocks together. Alhamdulillah, saya kumpul sama teman yang sama. Meskipun tantangan itu berat tapi kita (berhasil) hadapi,” katanya.

Kejujuran Dibesarkan dalam keluarga yang egaliter membentuk karakter Alex lebih terbuka. Hubungan anak dan orang tua yang demokratis membuat Alex bersama keenam saudaranya bebas bicara dan menyatakan pendapat.

“Besoknya, saya diintimidasi, dicegat di jalan. Saya disuruh pulang tetapi saya jalan terus. Saya bilang, percuma kalian memukuli saya karena saya akan tetap masuk (sekolah).” Apabila Alex berbuat salah, maka orang tua dapat meluruskan, begitupun sebaliknya bila orangtua memiliki kesalahan, Alex berhak mengingatkan. Inilah yang membuat Alex tumbuh menjadi seseorang yang tak gampang terpengaruh dengan orang lain. “Orang tua saya bilang, biarpun semua orang mengajak kamu nonton, kalau kamu tidak ingin nonton, kamu jangan pergi. (Sebaliknya) Kalau kamu ingin nonton tapi tidak ada yang menemani, kamu berangkat saja sendiri.” Alex mengungkapkan bahwa kedua orangtuanya merupakan sosok yang paling berpengaruh menanamkan nilai kejujuran dan kebenaran. Kala Alex kecil, ia kerap dimintai tolong ibunya untuk membeli barang. Jika ia lupa tidak mengembalikan kelebihan uang pembelian barang tersebut, ibunya akan langsung akan menghukumnya. Kedua prinsip itu terpatri dalam diri Alex kecil hingga Alex duduk di bangku sekolah. Pernah suatu hari saat kelas dua Sekolah Menengah Atas, ada orang tua murid yang rumahnya dekat dengan sekolah, meninggal dunia. Sekolah pun memberi dispensasi dua jam pelajaran dibebaskan untuk digunakan para siswa melayat. Nanti ketika jam pelajaran selanjutnya seluruh siswa tetap harus kembali lagi ke sekolah. Namun demikian, ada beberapa anak yang menghasut anak-anak lain untuk ‘bolos massal’. Kebanyakan anak terhasut namun Alex tidak. Ia tak gamang dan menolak mengikuti ajakan itu. Dari total 120 orang siswa, hanya 20 siswa yang memilih kembali ke sekolah, dan Alex menjadi salah satunya. Alhasil, Alex dicap sebagai penghianat. “Besoknya, saya diintimidasi,

dicegat di jalan. Saya disuruh pulang tetapi saya jalan terus. Saya bilang, percuma kalian memukuli saya karena saya akan tetap masuk (sekolah).” Kejadian itulah yang membawa Alex menetapi kebenaran dan kejujuran hingga detik ini.

Berkontribusi Suami dari Pujiastuti ini memandang bahwa membaca merupakan bagian terpenting dalam hidupnya. Hobi membaca itupun yang ditularkan kepada ketiga anaknya, Aurora Riskika, Arstya Khumaira dan Reza Pradana. “Ayah saya kutu buku, saya kutu buku, terus sampai anak saya kutu buku.” Ratusan bahkan mungkin ribuan koleksi buku berbagai genre, mulai dari fiksi hingga non-fiksi bahkan komik bergambar berjajar rapi di rumahnya. Tak jarang, penggemar karya sastra bermutu ini menghabiskan waktu liburan keluarga dengan membaca atau pergi jalanjalan ke toko buku dan membeli buku untuk dibaca. Berawal dari hobi membaca inilah yang lantas mendorong Alex untuk menulis. Tak mau kalah dari salah satu anaknya yang sudah menulis cerpen di sebuah majalah wanita, kini Alex terdorong untuk menulis buku tentang pengelolaan manajemen risiko bersama seorang sahabat. “Saya harus berkontribusi di lingkungan. Jangan sampai kehadiran atau ketidakhadiran saya sama saja, tak ada kesan,” paparnya.

Teks Iin Kurniati


35

Ekonomi Terkini

Fokus Alokasi Anggaran Tahun Depan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VIIDPR menyepakati target lifting minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar 800830 ribu barel per hari (bph). Kesepakatan itu diambil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6). Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 sebelumnya telah diajukan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Mei 2015.

36

MediaKeuangan

T

ahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN adalah tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Pemerintah mengangkat tema “Mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian sasaran dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dengan tema “Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas”. Pemerintah mengajukan dokumen tersebut dengan memperhatikan kondisi perekonomian global yang berdampak pada kondisi di dalam negeri. Salah satunya adalah perlambatan ekonomi yang telah menghantui selama empat tahun terakhir. Pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tanah air bahkan hanya berada di kisaran lima persen, turun dari tiga tahun sebelumnya yang masih mencapai enam persen. Tren penurunan berlanjut pada realisasi pertumbuhan kuartal I tahun ini yang hanya 4,7 persen, menurun dari tahun lalu 5,1 persen. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan dan merosotnya harga komoditas di pasar global menjadi faktor utama perlambatan ekonomi nasional. Melemahnya ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran, khususnya

neraca transaksi berjalan (current account), yang terus mengalami defisit. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5,8-6,2 persen. Faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya belanja infrastruktur, akan menjadi andalan pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur diharapkan juga lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Untuk tahun 2016, pemerintah sendiri telah menetapkan prioritas penggunaan anggaran infrastruktur pada sektor-sektor tertentu. Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas nasional. Di samping itu, pembangunan juga diharapkan mendukung sektor kemaritiman, kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, pengembangan manufaktur, dan pariwisata.“Artinya, secara tidak langsung nanti kementerian yang terkait dengan bidangbidang ini akan menerima porsi anggaran yang lebih besar,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada konferensi pers tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, akhir Mei. Asumsi makro ekonomi, laju inflasi, diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen ± 1,0 persen. Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp12.800-13.200 per dolar AS. Rata-rata Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 4,0

persen hingga 6,0 persen. Selanjutnya, rata-rata harga minyak diperkirakan bergerak pada kisaran 60–80 dolar AS per barel. Sementara lifting gas bumi sekitar 1.1001.200 ribu barel setara minyak per hari.

Empat upaya Pemerintah telah menyusun empat upaya mengawal fiskal pada tahun depan. Pertama, penguatan stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN serta pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, dan melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Kedua, penguatan daya tahan fiskal akan dilakukan dengan menambah bantalan fiskal dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum. Terkait dengan upaya menjaga kesinambungan fiskal akan dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang, dan pengendalian keseimbangan primer. Mengamankan target penerimaan perpajakan menjadi upaya ketiga. Pemerintah antara lain akan melakukan

penggalian potensi penerimaan perpajakan dari sektor unggulan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum dan penyempurnaan peraturan perundangan. Untuk mengamankan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemerintah akan berupaya untuk mencapai target produksi usaha sumber daya alam. Di samping itu, pemerintah juga akan melanjutkan renegosiasi perjanjian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara serta intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP. Sementara itu, upaya keempat adalah peningkatan kualitas belanja negara. Pada tahun 2016, kualitas belanja memang menjadi salah satu fokus pemerintah. Peningkatan belanja infrastruktur, penerapkan

Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas nasional.

kebijakan subsidi langsung kepada yang membutuhkan, dan pengalokasian lima persen dari APBN untuk pembangunan di bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi wujud komitmen tersebut. Peningkatan anggaran belanja kesehatan sejalan dengan cita-cita pemerintah

untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, di samping tetap mempertahankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah juga akan mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Yang juga penting, pemerintah akan menjalankan kebijakan defisit ekspansif, tapi terukur dan terarah. Tujuannya untuk peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing. Besaran defisit yang diusulkan adalah 1,7-2,1 persen terhadap PDB. Menkeu mengungkapkan bahwa efisiensi birokrasi dan belanja serta pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah menjadi fokus berikutnya. Pemerintah berkomitmen memberikan perhatian pada pembangunan di daerah-daerah perdesaan dan perbatasan.“Kami ingin dorong pertumbuhan di wilayah perbatasan, perdesaan, dan seterusnya,” katanya.

Faktor eksternal Perekonomian global berada dalam arus gejolak dan ketidakpastian sejak Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter pada pertengahan tahun 2013. Di sejumlah wilayah, terutama negara berkembang, pasar keuangan mengalami tekanan yang cukup berat karena ancaman arus pembalikan modal asing (capital reversal). Akibatnya, nilai tukar mata uang di sejumlah negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Perlambatan ekonomi yang dialami Tiongkok juga memperberat situasi. Sementara Jepang, yang diperkirakan mampu menjadi motor pertumbuhan di kawasan Asia melalui kebijakan stimulus ekonomi yang cukup agresif, masih belum menunjukkan prospek menjanjikan. Pemulihan krisis ekonomi di Eropa pada tahun depan pun diramalkan belum mampu memenuhi ekspektasi. Vol. X No. 94 / Juli 2015

37

KOMENTAR PAKAR

Luky Alfirman,

Sonny Hamadi,

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

P

ada tahun depan, APBN pemerintah akan berfokus pada tiga hal, yaitu perubahan paradigma subsidi, peningkatan jumlah belanja ke daerah, dan penaikan anggaran kesehatan sebanyak lima persen. Pemerintah ingin mulai mengubah paradigma subsidi yang melekat ke barang dalam bentuk subsidi harga menjadi subsidi orang yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, diluncurkan berbagai kartu, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar untuk memastikan bahwa penerima subsidi adalah orang yang pantas. Ke depan, kami juga ingin formula subsidi tersebut diberikan untuk subsisi listrik. Subsidi listrik saat ini kan diberikan kepada PLN, nanti kami mau subsidi itu diberikan langsung ke rumah tangga. Mungkin diberikan dalam bentuk voucher. Demikian pula dengan subsidi pupuk. Saat ini, subsidi masih diberikan kepada perusahaannya. Nanti, kami ingin berikan subsidi itu kepada petani. Yang kedua adalah komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran. Pada RAPBN 2016, anggaran belanja transfer ke daerah itu sudah melampaui belanja K/L (Kementerian/ Lembaga).Salah satu komponen terbesarnya adalah alokasi dana desa. Ketiga, yang perlu dicatat juga adalah komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat UndangUndang Kesehatan dengan alokasi lima persen dari belanja negara. Itu juga yang akan kami coba lakukan tahun depan.

T

ata kelola pemerintahan yang baik harus tetap menjadi dasar dalam setiap realisasi belanja. Sehubungan dengan program infrastruktur, tata kelola yang baik menjadi lebih penting karena nilai program sangat besar. Dengan memperhatikan sungguh-sungguh mengenai tata kelola yang baik itu, optimalisasi penerimaan pajak tentu mempermudah pendanaan program infrastruktur. Sejumlah penghitungan yang dilakukan memperkirakan bahwa penambahan 10 persen sarana infrastruktur dapat meningkatkan PDB sebesar 0,2-0,5 persen. Namun, bagi perekonomian yang lebih penting adalah ketersediaan dari infrastruktur itu sendiri, dalam arti bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi melainkan juga pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur dibangun bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan korporasi semata, tapi untuk mendukung pembangunan manusia dan kualitas hidupnya. Ingat bahwa dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah saat ini mengedepankan pembangunan berkualitas. Maknanya, pembangunan harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan tidak boleh menciptakan kesenjangan antarkelompok, antarwilayah, serta antargenerasi. Bukan sekadar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Teks Dwinanda Ardhi

38

MediaKeuangan


39

Kolom Ekonom

Perkuat Akuntabilitas Anggaran di Daerah Oleh: Joko Tri Haryanto*

P

residen mewacanakan adanya alokasi dana kabupaten/ kota dengan besaran Rp100 miliar. Dana tersebut nantinya akan diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen perencanaan penganggaran program yang akuntabel, khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur. Harapannya, dengan adanya tambahan alokasi dana tersebut maka laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin meningkat. Peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu pada gilirannya diharapkan mampu memperbaiki derajat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam kesempatan lainnya, perwakilan pemerintah juga menyampaikan bahwa kepada masing-masing daerah yang dianggap memiliki indikator keberhasilan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah serta pengendalian inflasi, akan mendapatkan tambahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Besarannya pun diharapkan cukup signifikan sehingga mampu menjadi semacam perangsang kepada daerah untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di kelasnya masing-masing. Dalam pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia sudah memiliki sejarah panjang terkait mekanisme dana-dana insentif. Dimulai sejak periode Orde Lama, Orde Baru dengan mekanisme Subsidi Daerah

40

MediaKeuangan

Otonom (SDO), hingga Orde Reformasi ketika seluruh dana yang sifatnya ad-hoc tersebut semangatnya justru ditertibkan dalam mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) karena berbagai moral hazard yang ditimbulkan. Publik tentu masih ingat kasus tertangkapnya beberapa pejabat publik dan anggota parlemen dalam kasus korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) beberapa waktu yang lalu. Permasalahannya, alokasi dana APBN yang dianggarkan kepada daerah sebetulnya sudah relatif signifikan, bahkan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Besarannya pun kini hampir mendekati besaran anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dalam APBNP 2014 misalnya, alokasi belanja K/L sebesar Rp602,9 triliun, sedangkan belanja TKD mencapai Rp596,5 triliun. APBNP 2015 bahkan mencatat alokasi TKD sebesar Rp664,1 triliun, yang artinya sudah melampaui belanja K/L sebesar Rp647,3 triliun. Sejak APBNP 2014 pun pemerintah sudah menambahkan alokasi Dana Desa (DD) sebagai bentuk komitmen sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015.

Awasi penggunaannya Sayangnya, berdasarkan hasil kajian Spending Performance Dalam

Mendanai Pelayanan Publik yang dilakukan pemerintah, kualitas belanja pemerintah daerah justru masih menyisakan tanda tanya besar. Dari sisi penyerapan belanja misalnya, setiap tahunnya senantiasa memperlihatkan pola yang sama: rendah dari triwulan I hingga III, namun tiba-tiba melejit di triwulan ke-IV. Pola belanja seperti ini, selain tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat juga menimbulkan potensi terjadinya kesulitan likuiditas APBD pada saat kenaikan belanja terjadi. Proses penetapan APBD di banyak daerah juga sering mengalami keterlambatan. Akibatnya proses pengadaan berbagai kebutuhan infrastruktur mendasar menjadi tertunda dan dampaknya pelayanan publik menjadi terkendala. Alokasi belanja di hampir seluruh daerah juga menunjukkan dominasi belanja rutin kepegawaian yang sifatnya administratif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa alokasi TKD khususnya DAU, habis untuk belanja pegawai di daerah. Sementara fungsi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi justru menjadi terbengkalai. Akibatnya kebijakan otonomi daerah dari sisi kewenangan serta desentralisasi fiskal dari sisi pendanaan, yang awalnya diupayakan untuk menciptakan kemandirian di daerah, justru bertransformasi menjadi pola ketergantungan yang luar biasa bagi daerah terhadap pemerintah

pusat. Hal ini tentu wajib menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Terlebih lagi, percepatan pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga, yaitu ”Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Menteri Keuangan (Menkeu) menyebutkan bahwa di tahun 2016, pemerintah sendiri telah menyusun rencana kebijakan strategis TKD dan DD di antaranya dengan memenuhi arahan presiden terkait penyediaan dana block grant pembangunan infrastruktur Rp100 miliar per kabupaten/kota, melanjutkan affirmative policy terkait DAK untuk daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil serta kapasitas pemerintahannya belum memadai dalam memberikan fungsi pelayanan publik.

Berikutnya adalah kebijakan pengalokasian DAU tetap difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Bobot terbesar dari DAU wajib diberikan kepada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Terakhir adalah pemenuhan alokasi DD sebesar 10 persen dari dan di luar dana TKD. Rencana tersebut kemudian diapresiasi secara positif oleh beberapa pengamat. Meskipun dinilai normatif, rencana itu menawarkan konsep reformasi kebijakan anggaran di daerah.

Beban alokasi belanja pegawai Persoalan tingginya beban alokasi belanja pegawai dipandang sebagai permasalahan utama rendahnya kemampuan membangun di daerah, sejalan dengan persoalan kelembagaan dan korupsi. Keseluruhan masalah inilah yang kemudian harus dipandang secara serius oleh pemerintah terkait dengan evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Jangan sampai

nantinya pelaksanaan desentralisasi justru dianggap gagal dan Indonesia akan terus berada dalam situasi yang mengarah kepada jurang kehancuran. Sinyal positif sepertinya diperlihatkan oleh pemerintah seiring dengan draft revisi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam keterangannya, pemerintah menyampaikan adanya rencana pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 50 persen dari total Belanja Daerah. Jika belanja pegawai dapat dibatasi hingga maksimal 50 persen, maka alokasi belanja pembangunan dan infrastruktur pelayanan umum dapat ditingkatkan di level yang signifikan. Dalam konteks kekinian, pemerintah juga mewajibkan masing-masing daerah untuk membatasi alokasi belanja pegawainya demi mengakomodasi kebutuhan Pilkada serentak yang akan segera dijalankan. Rencana tersebut kemudian Vol. X No. 94 / Juli 2015

41

diapresiasi secara positif oleh beberapa pengamat. Meskipun dinilai terlambat, rencana tersebut dinilai sangat bermanfaat dalam reformasi kebijakan anggaran di daerah. Dalam kacamata penulis, rencana tersebut sebetulnya cukup baik, namun perlu disempurnakan dengan beberapa kebijakan mendasar lainnya. Reformasi formula penghitungan DAU, misalnya, menjadi catatan yang perlu diperhatikan khususnya dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Alokasi dasar belanja pegawai daerah juga wajib dikeluarkan dalam formulasi penghitungan DAU. Jika tidak, selamanya beban belanja pegawai daerah akan selalu membebani APBN. Catatan berikutnya terkait dengan komposisi besaran DAU dan DAK. Sebagai mekanisme anggaran yang bersifat spesifik (ear marking), DAK sepertinya perlu diperluas komposisinya demi menciptakan pertumbuhan dan pembangunan di daerah. DAU justru perlu untuk ditinjau kembali besarannya seiring dengan pembatasan belanja pegawai, karena faktanya DAU hanya merepresentasikan belanja pegawai semata. Mekanisme evaluasi dan transparansi kebijakan anggaran daerah juga perlu dipertegas. Instrumen reward and punishment perlu benar-benar dijalankan sesuai sistem penganggaran kinerja. Kesepakatan hold harmless yang membuat anggaran daerah dipastikan tidak akan lebih kecil dibanding alokasi tahun sebelumnya wajib untuk dihapus 100 persen. Justru daerah yang berprestasi perlu diberikan reward, sedangkan daerah yang kinerjanya buruk perlu diberi punishment, baik dalam bentuk penundaan anggaran maupun pengurangan anggaran. Pemerintah juga perlu melakukan berbagai inovasi dan berpikir out of the box. Janganlah semua permasalahan di daerah hanya diatasi dengan memberikan tambahan anggaran. Perlu dipikirkan inovasi pengentasan kemiskinan di daerah. Misalnya dengan pemberdayaan melalui pengembangan parwisata berbasis masyarakat atau berbagai kegiatan

42

MediaKeuangan

Daerah yang berprestasi perlu diberikan reward sementara daerah yang kinerjanya buruk perlu diberi punishment baik dalam bentuk penundaan anggaran atau pengurangan anggaran.

yang bersifat komunal lainnya. Justru ke depannya, jika pemberdayaan sektor komunal tersebut dapat diciptakan, Pemerintah pusat tidak perlu campur tangan seluruhnya dalam mengatasi berbagai permalahan kemiskinan, pengangguran, dan problem sosial lainnya. Masyarakat sebetulnya sudah memiliki solusi sendiri. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah mekanisme audit belanja kemudian layak untuk diutamakan sebagai salah satu metode evaluasi serta monitoring kualitas belanja di daerah. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah bermaksud mengadakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atau lebih dikenal sebagai investigasi terhadap belanja pemerintah daerah, khususnya terkait alokasi bantuan sosial (bansos), belanja barang, serta belanja modal. Audit ini diperlukan demi mengurangi peningkatan risiko penyimpangan pengelolaan keuangan publik, yang nantinya berpotensi meruntuhkan sisi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kebutuhan investigasi ini juga makin diperkuat dengan fakta makin meningkatnya intensitas belanja barang, modal, dan bansos di daerah menjelang Pemilu 2014 tadi. Bahkan di beberapa daerah, intensitas ini marak terjadi setiap menjelang pilkada. Pihak incumbent tentu sangat diuntungkan dengan mekanisme tersebut. Selain kampanye terselubung, mekanisme ini sekaligus dijadikan ajang memperkaya

diri. Audit BPK ini nantinya akan membuka ranah substansi dari pola belanja di daerah itu sendiri selain investigasi pola belanja barang, sosial, dan bansos. Bagaimana arah belanja di daerah kaitannya dengan pencapaian tujuan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah wajib menjadi ukuran kinerja utama. Dengan demikian, ke depan diharapkan masingmasing daerah akan berlomba-lomba menggunakan anggarannya dengan sebijaksana mungkin. Untuk mempercepat terciptanya kesadaran belanja di daerah yang bijaksana tersebut, pemerintah mungkin dapat menciptakan sistem reward and punishement. Untuk daerah yang terbukti menjalankan pola belanja yang bertanggung jawab dan akuntabel serta mengedepankan aspek pelayanan publik, dapat diberikan insentif tambahan dana yang diambilkan dari pengurangan anggaran daerah lainnya yang kebetulan mendapatkan punishement akibat pengelolaan belanja yang tidak bijaksana. Daerah yang berprestasi perlu diberikan reward sementara daerah yang kinerjanya buruk perlu diberi punishment baik dalam bentuk penundaan anggaran atau pengurangan anggaran. pemerintah juga perlu melakukan berbagai inovasi dan berpikir out of the box. Janganlah semua permasalahan di daerah hanya diatasi dengan memberikan tambahan anggaran. Perlu dipikirkan inovasi pengentasan kemiskinan di daerah misalnya dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan parwisata berbasis masyarakat atau berbagai kegiatan yang bersifat komunal lainnya. Justru ke depan, jika pemberdayaan sektor komunal tersebut dapat diciptakan, pemerintah pusat tidak perlu campur tangan dalam mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan problem sosial lainnya.

*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan


43

Generasi Emas

Semangat Kontributif Sang Aktivis

menjahitkan kain, sedangkan mereka yang memproduksi batik juga menunggu pembeli. Jadi saya menggabungkan mereka,” kata perempuan yang memulai usahanya pada Januari lalu. Salah satu rekanan usaha Aisling adalah para siswa di SMK 1 Pacitan yang memproduksi batik sendiri. Terjun dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan adalah salah satu passion yang dimiliki Krisna. Di Birmingham, Inggris, dia juga aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia sebagai Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat. Membagi waktu antara aktivitas akademis dan sosial tak pernah menjadi masalah baginya. Krisna terbiasa menjalani hari yang padat dengan membuat agenda secara rapi.

Persiapan panjang

Krisna Puji Rahmayanti percaya bahwa dengan tekad yang keras, selalu ada jalan untuk mewujudkan cita-cita. Krisna, yang memperoleh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menempuh pendidikan S2 di University of Birmingham, Inggris, ingin berbagi semangat itu lewat program Kado Untuk Anak Indonesia. Bersama para alumni LPDP lain yang tergabung dalam tim think tank Mata Garuda, dia menggagas program tersebut. Sasarannya anakanak di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan kepulauan. 44

MediaKeuangan

“B

ulan ini masih tahap penggalangan dana,” kata perempuan kelahiran Pacitan, 5 Desember 1989 itu saat berbincang dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu. Melalui Kado untuk Anak Indonesia, anak-anak di daerah tujuan akan mendapatkan kartu pos inspirasi, alat peraga sekolah, dan berbagai jenis buku. Sebagai generasi muda yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, Krisna dan kawan-kawannya ingin mengajak anak-anak di sana untuk berani bermimpi.“Mereka juga bisa mendapatkan kesempatan seperti kami,” ujarnya. Pengiriman kado akan dilaksanakan pada September. Namun, pilot project kegiatan ini sudah dimulai. Pada akhir tahun, program Kado untuk Anak Indonesia akan masuk ke tahap monitoring. Krisna dan kawan-kawan akan melihat berbagai hal, misalnya apakah sasaran kegiatan sudah tepat atau apa saja program yang bisa dilaksanakan sebagai tindak lanjut. Di Mata Garuda, Krisna dipercaya sebagai Head of Social Affair. Di samping itu, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial lain. Dalam Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dia menjabat sebagai Project Officer. Salah satu tugas Krisna adalah melakukan advokasi dalam penyusunan kebijakan di DPR.“Saya juga aktif menjalankan kampanye hidup sehat tanpa rokok,” kata dia. Bermula dari kecintaan terhadap batik, Krisna juga turut mengembangkan semangat socialpreneur. Dengan label Aisling, dia menjual pakaian batik bekerja sama dengan para pegiat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Pacitan, kampung halamannya.”Ibu-ibu penjahit di sana umumnya hanya menunggu pelanggan

Keberhasilan Krisna meraih beasiswa LPDP merupakan buah persiapan yang panjang. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan S2 sudah ada sejak dia duduk di semester empat Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia (UI). Dari situ, salah satu wakil delegasi UI pada simulasi sidang PBB, Model United Nation of Istanbul 2010, itu mulai memperdalam kemampuan bahasa Inggris. Dia mengikuti beberapa les dan tes dengan uang tabungannya sendiri. Proses memilih universitas pun tidak singkat.”Setelah wisuda, saya bahkan masih berada pada tahap akhir pemilihan universitas. Itu membutuhkan banyak pertimbangan,” ujarnya. Walaupun memakan waktu panjang dan membutuhkan banyak persiapan, Krisna menjalani rangkaian tahapan melamar beasiswa S2 tanpa beban.“Saya sudah mempersiapkan mental. Di samping itu, saya juga selalu mencari alternatif lain dari strategi yang dibuat,” ujarnya. Pada proses seleksi, Krisna sangat senang karena LPDP mempertimbangkan pengalaman berorganisasi dan aktivitas sosialnya. Dengan beasiswa dari negeri sendiri, Krisna akhirnya mendapatkan kesempatan mengambil program Master of Public Administration, International Development Department, University of Birmingham. Program master yang dijalani dosen muda di UI itu berfokus pada administrasi negara yang responsif terhadap isu-isu pembangunan internasional.”Saya tertarik untuk mempelajari hal ini karena menyadari bahwa sebuah negara bukan hanya harus efektif dan efisien, melainkan juga harus dapat menjawab kebutuhan warganya secara merata,” kata Krisna. Proses pendidikan yang dijalani Krisna berlangsung selama satu tahun dengan rincian

enam bulan belajar di kampus, tiga bulan studi banding di beberapa negara, dan tiga bulan riset di lapangan dan penyelesaian tesis. Salah satu pengalaman penting didapatkan Krisna ketika mengikuti studi banding di Turki. “Kami belajar bagaimana pembangunan di Turki yang menjadi negara jembatan Benua Asia dan Eropa,” ujar putri pasangan Rochmad dan Sumarti yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar itu. Dalam proses menyelesaikan tesis, Krisna sempat kembali ke Indonesia dan melakukan penelitian di Aceh. Di sana, dia meneliti proses pembuatan kebijakan di daerah yang harus menghubungkan berbagai kepentingan. Kebijakan di bidang pendidikan menjadi obyek penelitian Krisna.“Mengapa pendidikan? Karena itu adalah salah satu instrumen untuk pembangunan,” katanya.

Kehilangan paspor Ada sebuah pengalaman tak terlupakan yang dialami Krisna sepanjang proses belajar di luar negeri. Saat sedang mengunjungi Italia pada masa liburan kuliah, dia kecopetan. Tas beserta isinya, termasuk paspor, hilang.”Saya berpikir di negara maju seperti Italia tidak ada copet, tapi ternyata tas beserta isinya hilang semua,” kata anak pertama dari dua bersaudara itu seraya tergelak. Berada di negeri orang tanpa dokumen legal tentu tak pernah terbayangkan di benak Krisna. Tak ada jalan lain, dia harus mengurus visa dan paspor baru. Untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut, Krisna sejatinya diharuskan untuk pulang ke Indonesia dan tidak bisa langsung kembali ke Inggris. Sementara pada saat itu, Krisna tak mungkin kembali ke Indonesia. Jadwal ujian dan sebuah kegiatan sosial menantinya di Inggris.”Saya pikir, saya harus mati-matian mendapatkan visa untuk kembali lagi ke Inggris, baru pergi ke Indonesia,” ujarnya. Dalam situasi yang tidak menentu, Krisna lantas mencoba meminta bantuan pihak Kedutaan Besar Inggris. Di samping itu, dia juga minta bantuan dari kampusnya untuk memberikan surat pengantar yang menyatakan bahwa Krisna adalah

Krisna saat wisuda dari University of Birmingham. Krisna bersama teman-teman sekelas saat Culture Day.

Foto Dok. Pribadi

mahasiswa yang berkelakuan baik. Proses yang dilalui tidak mudah. Namun, atas dukungan Kedutaan Besar Inggris dan University of Birmingham, permohonan Krisna akhirnya dikabulkan. Dia dapat kembali ke Inggris tanpa harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting. Apalagi, Krisna sempat harus menunggu di kantor polisi setempat selama hampir dua belas jam sebelum laporan kehilangannya dilayani.”Sampai hilang harapan paspornya bisa ditemukan,” katanya. Beruntung, Krisna memiliki teman-teman yang tinggal di Italia. Selama kasusnya ditangani, dia tinggal bersama mereka. Krisna sangat bersyukur dapat kembali lagi ke Inggris sesuai jadwal. Penanganan kasus seperti itu, menurut Krisna, adalah hal yang langka. Dalam banyak kasus kehilangan, otoritas setempat biasanya mengharuskan warga negara asing untuk mengurus kasusnya dan kembali ke negara asal.

Harapan Krisna memiliki rencana untuk melanjutkan program S3 di bidang administrasi negara yang menjadi keahliannya. Namun, sebelum kembali belajar, dia ingin terlibat lebih banyak dalam penelitian dan gerakan sosial di tanah air.”Saya ingin lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tumbuh bersama mereka,” katanya. Saat ini Krisna tengah menikmati profesinya sebagai akademisi dan aktivis sosial.

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2 Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710 Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. [email protected] Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi


45

Opini

Pola Partisipatif Monev Dana Desa Oleh: Dhani Kurniawan*

P

eningkatan alokasi dana desa dari semula Rp9 triliun pada APBN 2015 menjadi Rp20,7 triliun pada APBN-P 2015 menghasilkan jumlah yang cukup besar untuk alokasi per desa. Nominal yang tidak sedikit ini tak dipungkiri menyisakan permasalahan pelik seputar bagaimana pengawasan penggunaan dana tersebut. Masalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di desa merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Sementara di level pemerintah pusat melakukan monitoring terhadap 72.944 desa (sesuai data

46

MediaKeuangan

Permendagri 18/2013) juga bukan hal mudah. Arahan Menteri Keuangan untuk memastikan dana transfer ke daerah dipergunakan sebagaimana mestinya tentu mendorong perlakuan yang sama terhadap dana desa. Setelah ke daerah dan kemudian ke desa uang tersebut digunakan untuk apa. Fungsi monitoring dan evaluasi (monev) harus dilaksanakan lebih efektif. Melihat coverage area dan entitas yang harus diawasi teramat sangat luas, masalah SDM menjadi kendala. Untuk itu dibutuhkan satu desain monev yang tepat sehingga bisa

menjangkau semua desa. Ada satu kemungkinan yang layak untuk dilirik dan dipertimbangkan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri selama ini memiliki jaringan yang menjangkau hingga ke kelompok masyarakat terkecil. Kita selama ini mengenal adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di PNPM Perkotaan serta Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di PNPM Perdesaan. Di satu sisi dana PNPM Mandiri perdesaan merupakan pos yang telah diidentifikasi untuk dialihkan menjadi

dana desa. Hal ini dari sudut pandang human resources memunculkan polemik seputar tidak adanya hal yang bisa dikerjakan lagi oleh para pendamping PNPM Mandiri di level teknis seperti UPK dan BKAD. Struktur yang telah terbentuk dan kerjasama yang telah terjalin baik tentunya sayang apabila hilang begitu saja.

Nominal alokasi dana desa yang tidak sedikit ini tak dipungkiri menyisakan permasalahan pelik seputar bagaimana pengawasan penggunaan dana tersebut.

BKM sendiri sejatinya merupakan wahana aktualisasi pembangunan partisipatif berbasis kebutuhan masyarakat. BKM ada dan didesain menjadi lembaga yang membumi dan menjadi representasi masyarakat. Selama ini mereka telah membuktikan diri mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Demikian pula dengan UPK yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD melakukan koordinasi. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa BKM? Bukankah BKM lebih banyak bekerja di perkotaan sedangkan yang menjadi target adalah desa? Coba kita ambil esensi BKM itu sendiri. Sebagai lembaga yang sudah mengakar tentunya tidak terlampau sulit bagi BKM untuk melakukan koordinasi di masyarakat. Setidaknya pola kerjanya layak untuk dicontoh. Selain itu, data desa menunjukkan bahwa nomenklatur desa tidak hanya berada di kabupaten tetapi juga di kota. Perlu penelaahan lagi mengenai daerah dengan nomenklatur desa yang secara administratif berada

di kota dan selama ini mendapat dana PNPM Mandiri. Fungsi monev yang mengikutsertakan lembaga yang sudah mengakar tersebut tentu akan sangat membantu, terutama mengingat monev yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan hanya menjangkau kota atau kabupaten. Kalaupun sedikit jauh, hanya sebatas level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang punya rentang kendali sebatas kabupaten/kota sehingga mudah dikontrol. Namun ketika monev harus menjangkau wilayah perdesaan, tentunya menyisakan pekerjaan rumah yang tak sederhana untuk merumuskan kebijakan yang applicable. Sesuai Ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 26, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Monitoring dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan besaran dana desa, jumlah desa penyaluran, serta penyampaian laporan realisasi dan SiLPA dana desa. Selain itu ada pula kewajiban melakukan evaluasi terhadap penghitungan/pembagian dana di setiap desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaannya. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Pengaturan ini membuka peluang bagi BKM dan UPK yang selama ini mendampingi PNPM Mandiri untuk ikut serta mengawasi dana desa. Selama ini monev PNPM yang dilakukan oleh World Bank melalui Implementation Support Mission juga telah melibatkan para pendamping PNPM di masyarakat. Mereka diwajibkan menyampaikan laporan penyerapan secara berkala ke tingkat pusat. Laporan tersebut dikompilasi dan dijadikan data utama untuk mengetahui penyerapan

riil di setiap kelompok masyarakat. Untuk desa atau kecamatan yang tidak bisa menjalankan program tersebut, bisa diberikan punishment dengan cara ditangguhkan pencairan dana tahap berikutnya atau alokasi pada tahun berikutnya. Ketika Tim Implementation Support Mission yang beranggotakan personel dari World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas melakukan monev ke daerah, laporan tersebut dijadikan acuan. Lokasi yang didatangi benar-benar merupakan titik dimana program tidak berjalan sehingga bisa langsung dilakukan pembinaan di tempat. Sekali lagi, hal ini melibatkan pendamping PNPM di wilayah setempat yang sudah sangat mengenal medan dan secara day to day mendampingi masyarakat. Mulai dari penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga kepenyusunan dan penyampaian laporan ke tingkat pusat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merespon kebutuhan pendampingan desa dengan memberdayakan tenaga pendamping PNPM yang selama ini sudah ada. Namun jumlah tenaga yang ada sekitar 13.000 ribu orang tentu masih kurang untuk mendampingi 72.944 desa sehingga direncanakan merekrut tenaga pendamping baru. Kementerian Keuangan bisa mengoptimalkan resource yang ada untuk keperluan monev yang sifatnya partisipatif. Sense of belonging akan lebih terasa dengan pola partisipatif ini. BKM dan UPK sebagai civil society bertanggung jawab memastikan pembangunan di daerahnya berjalan baik. Independensi yang dimiliki lembaga ini membersitkan harapan bahwa fungsi monev yang diperlukan akan mampu diemban dengan baik. Dengan pengalaman mereka sebagai “operator” PNPM, rasa-rasanya akan mampu meringankan beban Pemerintah Pusat dalam memastikan dana desa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

*Pegawai di DJPK, Kementerian Keuangan


47

Regulasi

n a t a h e s e K

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

48

MediaKeuangan

P

ajak rokok merupakan jenis pajak provinsi menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UndangUndang PDRB). Sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 27 ayat (5) UU PDRB mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/ PMK.07/2013. Aturan ini mengatur proporsi pembagian pajak rokok untuk masing-masing provinsi. Saat itu, Pemerintah Daerah masih dapat membuat target penerimaan pajak rokok. Namun kini, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa membuat target penerimaan dari pajak rokok, karena estimasi penerimaan pajak rokok tiap provinsi akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.07/2015.

Penentuan proporsi Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 115/PMK.07/2013, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan proporsi pembagian pajak rokok. Berdasarkan proporsi tersebut, daerah menghitung besaran pajak rokok kemudian hasilnya dikali dengan angka pajak rokok yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, dalam Pasal 16 PMK Nomor 102/PMK.07/2015, Dirjen Perimbangan Keuangan setiap tahun menetapkan proporsi dan membuat estimasi nominal penerimaan pajak rokok di setiap provinsi. Penetapan itu ditujukan untuk memudahkan setiap provinsi menentukan estimasi pendapatan rokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok tiap provinsi ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok pada Undang-Undang mengenai APBN. Selanjutnya, berdasarkan penentuan proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok per provinsi,

Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok kepada masingmasing kabupaten/kota. Ketetapan Gubernur tersebut menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten/Kota. Apabila terjadi selisih antara realisasi penerimaan pajak rokok dengan anggaran, maka angka yang digunakan merupakan angka yang sesuai dengan realisasi penerimaan pajak rokok pada rekening kas umum daerah.

Percepatan proses Selain mempermudah penentuan estimasi pendapatan rokok, PMK Nomor 102/PMK.07/2015 juga mempercepat proses penetapan proporsi dan pengalokasian pajak rokok. Pada aturan sebelumnya, penetapan proporsi pajak rokok dilakukan pada bulan Desember, sementara PMK ini mempercepat penetapan pada minggu kedua November. Adapun penetapan alokasi kepada kabupaten/kota paling lambat ditetapkan Gubernur pada bulan November tahun anggaran sebelumnya. Penetapan jumlah bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota dilakukan setelah pajak rokok masuk dalam rekening kas umum daerah. Dalam ketentuan ini, Gubernur harus menyalurkan bagi hasil pajak rokok kepada kabupaten/kota paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya pajak rokok di rekening kas umum daerah. Percepatan penetapan pajak rokok dilakukan agar provinsi dapat lebih awal menganggarkan pajak rokok dan mengalokasikan ke kabupaten/kota. Dengan waktu penyaluran yang tidak lama, proses belanja daerah diharapkan segera dapat dieksekusi oleh Kabupaten/Kota.

merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakan dan penegakan hukum. Penggunaannya dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Apabila masih terdapat sisa penggunaan pajak rokok dalam mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sisa dana tersebut digunakan untuk pendanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Penutup Aturan ini diterbitkan sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan dan pembangunan daerah. Perubahan aturan tentang pajak rokok bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Dengan demikian, pemerintah provinsi lebih mudah dan cepat dalam mengalokasikan pajak rokok kepada kabupaten/kota, serta menjadikannya dasar dalam penyusunan APBD. Dasar penetapan pajak rokok terhadap jumlah penduduk nasional sejalan dengan dasar yang digunakan dalam penentuan dana alokasi umum, yaitu rasio jumlah penduduk. Ketentuan yang mewajibkan daerah untuk menggunakan dana pajak rokok untuk pembiayaan dana kesehatan dimaksudkan agar terdapat kaitan secara langsung antara pendapatan dan belanja. Ke depan, penerimaan pajak rokok ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif akibat penggunaan rokok.

Lima puluh persen Selain jangka waktu, PMK Nomor 102/PMK.07/2015 juga mengatur mengenai persentase minimal pajak rokok untuk alokasi kesehatan dan penegakan hukum. Di dalam Pasal 31A, yang merupakan pasal sisipan di dalam PMK 102/PMK.07/2015, disebutkan bahwa paling sedikit 50 persen dari penerimaan pajak rokok, baik yang

Teks Budi Sulistyo


49

Inspirasi

Bekerja dengan Etika Di saat rekan sebayanya sudah memasuki masa pensiun, pria berusia 63 tahun ini masih energik menikmati kesehariannya mendidik para calon pemimpin Kementerian Keuangan.

50

MediaKeuangan

S

ebagai seorang widyaiswara utama, Maryanto memiliki kesibukan padat di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang di usianya yang tak lagi muda. Media Keuangan beruntung bisa berkesempatan mendengar pengalaman dari widyaiswara senior ini melalui video conference. Wawancara menggunakan video conference Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) ini dilakukan untuk pertama kalinya. Ditunjang dengan kualitas suara dan gambar yang bagus, wawancara yang dilakukan antara Media Keuangan di Jakarta dan Maryanto di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang berlangsung dengan lancar. Maryanto kembali mengenang saat ia berjuang mengikuti ujian seleksi pegawai negeri sipil di Senayan pada tahun 1977. Pria lulusan SMA 2 Margoyudan Solo ini akhirnya sukses menembus seleksi dan mendapatkan penempatan di Badan Pendidikan dan Latihan

Keuangan (BPLK) yang merupakan cikal bakal BPPK. Dalam meniti karier, Maryanto tak pernah ambisius. Kesabaran dan ketekunannya bekerja berbuah manis saat ia dipromosikan menjadi Pemangku Jabatan Subbagian di Sekretariat BPLK pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 2000, ia dipromosikan menjadi Kepala Bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana di BPPK.

Panggilan hati menjadi widyaiswara Selama hampir tiga tahun menjabat sebagai kepala bidang, Maryanto mendapat tawaran menjadi widyaiswara. Secara umum, widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, melatih, dan mengajar pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah. Di mata Maryanto, menjadi widyaiswara adalah sebuah profesi yang diimpikannya selama ini. Pria yang

Maryanto dalam kegiatan bersama rekanrekan BDK Magelang. Foto Dok. BDK Magelang

berkesempatan melanjutkan studi S2 di University of Hartford Amerika Serikat pada tahun 1994 ini memang memiliki ketertarikan tersendiri dalam dunia mengajar. “Saat mengajar saya bisa sharing ilmu dan informasi. Ada kepuasan yang tidak bisa didapatkan jika saya menjadi pejabat struktural,” jelasnya saat ditanya alasan memilih menjadi widyaiswara. Maryanto resmi memulai kariernya sebagai widyaiswara sejak 2003. Layaknya pejabat fungsional lainnya, ia juga wajib mengumpulkan angka kredit untuk dilaporkan setiap tahunnya. Angka kredit tersebut didapatkan dari tugas widyaiswara dalam mengevaluasi dan mengembangkan diklat. Evaluasi diklat meliputi evaluasi penyelenggaraan Diklat di instansinya dan evaluasi kinerja widyaiswara. Sedangkan pengembangan diklat meliputi analisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum diklat, dan penyusunan modul diklat. Dengan tuntutan yang tak mudah, pekerjaan utama widyaiswara bukan hanya mengajar saja. Saat awal menjadi widyaiswara, Maryanto mengaku kesulitan untuk menulis. “Kalau tidak menulis nanti tidak naik pangkat, jadinya saya harus belajar menulis,” katanya sembari tertawa. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Maryanto mulai membiasakan diri menulis, menyusun modul, dan membuat publikasi. Tak sedikit yang harus dikerjakan untuk mendapatkan angka

kredit selain mengajar. “Saya tak pernah ngoyo untuk mengejar angka kredit, yang penting dijalani saja,” tegasnya. Public speaking merupakan salah satu mata ajar di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang yang paling digemari oleh para peserta. Maryanto turut berperan serta mendesain kerangka kurikulum dan menyusun modul mata ajar ini. “Public speaking ini sebenarnya tidak sulit, banyak yang saya ajari sebentar langsung menguasai praktiknya. Yang penting langsung praktik ditambah percaya diri,” katanya. Selain public speaking, Maryanto juga mengajar berbagai mata ajar dalam diklat kepemimpinan dan beberapa seminar, antara lain: Bisnis Komunikasi, Organizational Behavior, Soft Skills, Interpersonal Skills, Kepemimpinan dalam Organisasi, Koordinasi dan Hubungan Kerja, Proyek Perubahan, Teknik Analisis Manajemen, dan lainlain.

Suka dan duka Selama hampir 13 tahun menjalani karier sebagai widyaiswara, Maryanto tak selamanya mengalami pengalaman yang menyenangkan. “Pernah ada salah satu peserta yang memberikan komentar sinis saat saya mengajar. Menjadi widyaiswara harus siap menghapi siswa yang ‘aneh’ sekalipun, bagaimanapun mereka kan murid saya. Harus banyak sabar,” ujarnya. Pria kelahiran Klaten ini

menegaskan, kurikulum diklat kepemimpinan saat ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Sejak tahun 2011, tiap peserta diklat diwajibkan untuk menyusun sebuah proyek perubahan di unit kerjanya. Proyek perubahan inilah yang menjadi nilai akhir. “Tidak ada kelas (jadwal mengajar) bukan berarti saya tidak kerja, kadang sabtu minggu saya juga melayani konsultasi peserta diklat lewat aplikasi Whatsapp,” ujarnya sembari tertawa. Peserta diklat memang dituntut untuk menyusun proyek perubahan sebaik mungkin, oleh karena itu dibutuhkan berulang kali konsultasi dengan pembimbing. Saat ini ia bahkan sudah membimbing 40 peserta dalam menyusun proyek perubahan. “Banyak yang konsultasi ke saya, ada yang semangat, ada yang stress karena bingung bagaimana menyusun proyek perubahannya,” tuturnya. Sederhana dan rendah hati. Itulah kesan Media Keuangan terhadap pria yang bertugas di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang sejak tahun 1988 ini. Saat ditanya mengenai sosok yang menginspirasinya dalam bekerja, Maryanto mengaku kagum terhadap para widyaiswara muda. “Anak-anak muda itu hebat dan pintar sekali. Mereka bisa membuat tayangan yang menarik dengan teknologi yang ada. Kalau saya kan harus belajar dulu,” kata Maryanto yang mengaku banyak belajar dari para pegawai muda. “Bekerja yang baik, beretika, dan bertanggung jawab,” kata Maryanto saat ditanya motto hidup yang selalu dipegang saat bekerja. Hal itulah yang berusaha ia tanamkan saat mengajar. Menurut Maryanto, banyak hal yang tidak diatur dalam peraturan saat menjadi pejabat struktural. Maka pejabat struktural diharapkan bisa menjadi pengambil keputusan yang baik dan mengedepankan etika. “Saat ini banyak krisis etika di lingkungan para pejabat struktural,” kata Maryanto menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

Teks Pradany Hayyu


51

Renungan

Perjuangan Melawan Kanker Laring

S

urat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang larangan merokok di ruangan kerja mengingatkan saya akan perjuangan Kuncoro, ayah saya. Tak pernah terbayangkan, rokok yang selalu menemaninya setiap hari kini menjadi musuh mematikan. Pria kelahiran 15 Februari 1949 ini juga tak menyangka jika vonis kanker Laring yang bersarang pada lehernya sudah memasuki stadium 3. Pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai tani tambak dan juga nelayan ini kondisi tubuhnya semakin melemah dan berat badannya semakin menurun. Kisah tersebut berawal Desember 2013. Saat itu Kuncoro merasa tenggorokannya terasa serak dan suara atau nada bicaranya kedengaran kurang jelas. Dia tidak curiga atas gejala atau perubahan yang terjadi dalam suara yang serak dan kurang jelas itu. Lama-kelamaan gejala sesak nafas pun dirasakan oleh Kuncoro. Sang istri memintanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Saat diperiksa, dokter mendiagnosa radang tenggorokan dan diberikan obat untuk radang. Ternyata sudah 2 minggu tidak ada perubahan yang berarti. Akhirnya sang istri membawanya berobat ke Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang. Hasil diagnosa dokter menyatakan adanya benjolan pada leher yang dicurigai kanker. Untuk mengetahui lebih lanjut, CT scan pun dilakukan. Hasilnya, dokter mengatakan ada sel kanker ganas yang diperkirakan

52

MediaKeuangan

Foto www.abc.net.au

memasuki stadium 3 dan harus segera dioperasi. Pemeriksaan sebelum operasi pun dilakukan, ternyata detak jantungnya bergetar hebat, sehingga operasi batal dilakukan. Akhirnya dokter melakukan pembedahan pada leher untuk dibuatkan lobang dengan selang untuk memudahkan pernafasannya. Dengan kondisi kesehatannya yang terus melemah, Kuncoro tetap berharap dan berjuang untuk bertahan hidup. Saluran pencernaannya pun ikut terganggu, hanya jus dan susu saja yang bisa dikonsumsi. Saat ini Kuncoro disarankan oleh dokter melakukan serangkaian kemoterapi dan penyinaran yang sampai sekarang masih dilakukan. Di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan

Selatan Dan Tengah sendiri memberikan perhatian khusus bagi pegawai yang merokok, yaitu ruangan khusus untuk merokok. Hal ini menandakan betapa seriusnya bahaya rokok dan asap rokok terhadap kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Kuncoro sudah tidak memiliki waktu lagi untuk menyesal. Kita yang masih dalam kondisi sehat sebaiknya melakukan pencegahan sejak dini demi menghindari penyakit kanker laring. Berhenti merokok, lakukan medical check-up rutin, olah raga teratur, dan menjaga pola makan yang sehat.

Teks Joko Hermono, Kanwil DJKN Kalselteng

Buku

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler

28 Peristiwa Tak Terungkap dalam Sejarah Lee Yong-Gu

Atlantis: The Last Continent Finally Found Arysio Santos

Stumbling On Happiness: Sungguhkah Anda Tahu Apa yang Membuat Anda Bahagia? Daniel Gilbert Judul: Sabtu Bersama Bapak Penulis: Adhitya Mulya Penerbit: Kompas Halaman: 278 halaman

D

i mata seorang anak, mungkin ada kalanya orangtua terkesan cerewet. Memberitahu ini-itu yang tidak perlu, memberi tips yang dirasa tidak penting. Bawel, preachy, dan sedikit-sedikit ceramah. Padahal, maksud orang tua sebenarnya baik. Hanya berbagi nasihat atau pengalaman agar sang anak dapat menjalani fase hidup mereka dengan lebih kuat, cerdas, dan baik dari fase mereka dulu. Fase sebagai seorang anak dan berubah menjadi seorang bapak. Semua orang pasti pernah menjadi anak dan mungkin memiliki anak. Semua orang pasti memiliki orangtua dan mungkin menjadi orangtua. Sabtu Bersama Bapak mengisahkan kehidupan keluarga Garnida yang memiliki dua orang putra yaitu Satya dan Cakra, keduanya hanya terpaut usia 3 tahun. Bapak mereka telah divonis kanker oleh dokter, hanya bisa bertahan sampai satu tahun. Anak-anak terlalu dini untuk ditinggal oleh sosok Bapak yang belum sempat mengajarkan banyak hal tentang kehidupan yang telah dilewatinya. Namun, sang Ibu berpikir lain, menurutnya suaminya sudah menyiapkan bekal lengkap bagi anak-anak mereka. Sesuatu yang menurut Itje sangat cerdas. Ide cerdas yang dilakukan sang Bapak adalah mencari cara bagaimana dia tetap bisa berada disamping kedua

putranya. Sang Bapak memberikan pengalaman dan berbagi cerita lewat video yang sengaja dia rekam lewat handycam. Video yang berisi nasihat tentang kehidupan mulai dari menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab serta suami yang bisa membahagiakan istri lahir bathin. Pesan bapak yang paling utama adalah mengenai pentingnya perencanaan sebelum menikah untuk bekal menempuh kehidupan baru dalam rumah tangga. Rekaman video diputar pada setiap sabtu sore, sesudah azan Ashar berkumandang. Bagi Satya dan Cakra, ini adalah waktu terbaik mereka setiap minggu. Buku ini buku yang sangat inspiratif untuk orang tua, calon orang tua, ataupun yang ingin merencanakan membangun rumah tangga. Banyak sekali ilmu parenting yang bisa kita dapat ketika membuka tiap lembar dari kisah di buku ini. Penulis sangat jeli dalam membuat tokoh bapak, walaupun hanya muncul sesaat, alur ceritanya selalu bermuara dari setiap rekaman yang diputarkan. Kemasan sampul, warna, dan font buku dibuat sangat sederhana namun syarat dengan tanda cinta keluarga, begitulah adhitya mulya menyelesaikan novelnya yang ke-5 ini.

Cerita Cinta Ibunda Ajeng Fitrianingtyas

The Firm John Grisham

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler

Forex Trading Stevanus Ivan Susanto

Accounting Information System Tenth Edition George H Bodnar

Systems Analysis and Design With UML 3rd Edition Alan Dennis

Oxford Learners Pocket Grammar New John Eastwood

Panduan Brevet Pajak; PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB Djoko Muljono

Versi Perpustakaan Kementerian Keuangan

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

Peresensi Krishna Pandu Pradana


53

Wisata

54

MediaKeuangan

Museum Affandi: Jejak Peninggalan Sang Maestro

B Semasa hidupnya, Affandi menghasilkan lebih dari 2.000 lukisan. Karyakaryanya dipamerkan di berbagai negara, baik di Asia, Australia, Eropa, maupun Amerika. Galeri ketiga.

Galeri pertama. Kediaman Almarhum Affandi yang sekarang menjadi museum. Foto Priananda Sanditya Rio Pradana

erbicara tentang Yogyakarta tak akan ada habisnya. Kota ini memiliki berbagai atraksi wisata yang membuat kita betah berlibur disana. Di sekitar kota ada komplek Keraton, Benteng Vredeburg, dan Pemandian Taman Sari. Para pendaki gunung biasanya senang bertandang ke kawasan Merapi. Jika ingin cave tubing dan body rafting, berkendaralah ke Gua Pindul dan Kalisuci. Deretan pantai di kawasan selatan juga bisa jadi pilihan. Wisata candi tentu tak terhitung lagi. Bagi anda yang tidak terlalu menyukai aktivitas luar ruang, Yogyakarta menawarkan empat puluh dua museum dengan koleksi yang beraneka ragam. Salah satu yang patut disinggahi adalah Museum Affandi. Setiap memasuki kota Yogyakarta dari arah Solo, kita akan melintasi sebuah bangunan di tepi sungai yang dari kejauhan terlihat unik, berbentuk menyerupai lembaran daun pisang dan tampak asri dipenuhi pepohonan di sekelilingnya. Bangunan itu tak lain adalah bekas kediaman Almarhum Affandi yang sekarang dijadikan museum. Nama lengkapnya adalah Affandi Koesoema. Ia lahir di Cirebon, Jawa Barat tahun 1907 dan meninggal pada Mei 1990. Affandi mengusung gaya ekspresionis yang khas. Semasa hidupnya, ia menghasilkan lebih dari 2.000 lukisan. Karyakaryanya dipamerkan di berbagai negara, baik di Asia, Australia, Eropa, maupun Amerika. Bisa dibilang, Affandi merupakan salah satu pelukis Indonesia yang paling terkenal, bersanding dengan pelukis besar lain seperti Raden Saleh ataupun Basuki Abdullah. Museum yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto No. 167 itu dibangun pertama kali tahun 1962 dan di tahun 1974 secara resmi dibuka oleh Dirjen Kebudayaan Prof. Ida Bagus Mantra. Menyusul kemudian gedung pameran kedua dibangun atas bantuan pemerintah

pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 9 Juni 1988 oleh Mendikbud Prof. Fuad Hasan. Sementara gedung pameran ketiga dibangun oleh Yayasan Affandi pada tahun 1997 dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 18 Mei 2000. Ada empat galeri di dalam komplek museum. Galeri pertama berisi karya-karya Affandi yang terdiri atas sketsa-sketsa, lukisan cat air, pastel, serta cat minyak di atas kanvas. Di salah satu pojok galeri terpajang mobil Colt Gallant tahun 1976 yang merupakan mobil kesayangan Affandi. Galeri kedua secara umum berisi lukisan teman-teman Affandi. Galeri ketiga merupakan bangunan tiga lantai yang multifungsi. Lantai I digunakan untuk ruang pameran, lantai II untuk ruang perawatan/perbaikan lukisan, dan ruang bawah tanah sebagai ruang penyimpanan lukisan. Disini kita bisa menonton film dokumenter tentang kisah perjalanan hidup Affandi dan karya-karya yang lahir dari tangannya. Tak jauh dari galeri ketiga, terdapat sebuah menara yang bisa kita naiki. Dari atas sana terlihat panorama seluruh bagian museum, aliran sungai Gajahwong, serta hiruk-pikuk kendaraan yang lalu-lalang di jalan utama. Terakhir, galeri keempat adalah ruang pamer yang langit-langitnya terbuat dari anyaman bambu. Museum Affandi bisa dikunjungi hari Senin-Sabtu pukul 09.00-16.00 WIB. Di hari Minggu dan hari libur nasional museum hanya buka dengan permintaan khusus. Tiket masuk wisatawan asing sebesar Rp50.000 dan domestik Rp20.000 (sudah termasuk minuman ringan). Apabila membawa kamera, dikenakan biaya sebesar Rp10.000.

Teks Priananda Sanditya Rio Pradana


55

“A

Selebriti

Wanita Tak Boleh Capek Wanita menjadi sosok istimewa dalam hidup manusia. Kasih sayang dan pengorbanan sosok wanita sebagai ibu tak akan luput diberikan demi tumbuh kembang anak-anaknya dengan baik. 56

MediaKeuangan

Foto Muhammad Ardani

papun alasannya, jadi wanita tak boleh capek,” ujar Iffet Veceha Sidharta yang lebih familiar dengan sebutan Bunda Iffet. Bagi penggemar grup musik Slank (slankers), ibu kandung Bim bim ini menjadi sosok dibalik lepasnya Kaka, Bim bim dan Ivan dari jeratan narkoba. Medio tahun 1996 silam menjadi masa kelam bagi grup musik asal Potlot, Jakarta. Betapa tidak, kala itu Slank mengalami kemunduran akibat sejumlah personilnya mengkonsumsi obat haram. Tak hanya sulit dikontrol, para personil Slank juga sulit diajak bicara bahkan tidak fokus berkarya. Saat itulah, wanita kelahiran tahun 1937 ini memutuskan menangani Slank yang terancam bubar. Bunda Iffet langsung mengambil alih posisi menjadi manajer Slank. Beruntung, perannya dalam internal Slank membuahkan hasil. Bunda menegaskan bahwa menjadi seorang ibu harus kuat dan tak boleh lelah menangani anaknya yang ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Terbukti, berkat kesabaran, ketulusan dan kasih sayang itulah, akhirnya mampu membuat personil Slank sadar dan berniat melepaskan diri dari ketergantungan. “Jangan dijauhi tapi dirangkul, peluk dan belai dengan kasih sayang. Sungguh berat jika dibandingkan mereka (masih menjadi) pemakai. Saat sakau, mereka kesakitan luar biasa. Naluri ibu mana yang tidak menangis manakala anaknya yang sudah berniat baik mendapat ‘cobaan’ dalam bentuk lain,” ungkapnya. Pada proses pengobatan, Bunda Iffet berupaya menjauhkan anak-anaknya dari informasi apapun. Setidaknya, selama satu tahun Bunda tak membiarkan mereka memegang alat komunikasi. Bahkan, seluruh urusan pekerjaan dan manggung harus melalui dirinya. “Saya harus tegas kepada anak-anak bahkan beberapa kali saya harus ‘galak’ kepada mereka dalam urusan berkomunikasi. Saya harus tahu dengan siapa mereka berhubungan dan untuk apa mereka berhubungan,” tegasnya. Perlahan tapi pasti, personel Slank akhirnya terlepas dari narkoba bahkan saat ini, mereka memiliki rehabilitasi narkoba yang bekerja sama dengan rumah sakit setempat. Bagi Bunda Iffet, wanita masa kini yang harus bekerja di luar rumah mempunyai tanggung jawab berat namun tidak sedikit dari mereka yang berhasil mendidik anakanak mereka.

Teks Muhammad Ardani, DJBC


57

58

MediaKeuangan

JULI 2015 ISSN

Recommend Documents