JENIS DAN TAHAPAN IZIN

JENIS DAN TAHAPAN IZIN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu : 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseroan melalui cara pelelangan.  Diberikan dua tahap izin IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.  Diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batubara.  Diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)  Diberikan oleh Menteri.  Diberikan pada Wilayah pencadangan negara.  Diberikan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia, BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta.  BUMN dan BUMD “have the firt refusal”. 3. Izin Pertambangan Rakyat  Diberikan oleh Bupati/Walikota.  Diberikan untuk perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi. Tahapan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (Pasal 3,6,22,29) terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu : 1. IUP Eksplorasi; 2. IUP Operasi Produksi. Kedua tahapan tersebut diatas diberikan kepada setiap pelaku usaha, yaitu : Badan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Perseorangan serta proses kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

PROSES KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

HASIL

KEGIA TAN

LUAS & UMUR

TAHAPAN

1

1

P.U *)

1

2

EKSPLORASI

1

3

STUDI KELAYAKAN

1

4

KONSTRUKSI

1

5

PRODUKSI

AMDAL Berbeda-beda, dikelompokkan: Mineral Logam, Mineral Bukan Logam (termasuk jenis tertentu antara lain batugamping untuk industri semen, intan dan batu mulia), Batuan dan Batubara

Penyelidikan Umum

Penyelidikan Pendahuluan Rinci

 Kondisi geologi regional  Jenis dan kondisi umum bahan galian  Sebaran potensi bahan galian

 Daerah prospek yang akan dikembangkan/ting katkan  Topografi detail  Kondisi geologi  Detail dan penyebaran bahan galian;  Variasi kualias;  Sumber daya (terukur, terunjuk)

Kajian Teknis Ekonomi, Lingk.

Pembangunan Fasilitas Tambang

 Cadangan dan kualitas;  Kajian geoteknik dan geohidrologi;  Perencanaan tambang (penggalian, transportasi);  Rencana produksi dan umur tambang;  Program awal pasca tambang;  Program CD;  Program K-3;  Program lingkungan;  Analisis ekonomi;  Lain-lain

 Pembebasan lahan;  Penyiapan lokasi penggalian;  Pembangunan jalan tambang, penimbunan, gudang, bengkel, kantor, mess, dsb;  Eksplorasi tambahan (infill bor, pengukuran, sampling);  Pelatihan karyawan;

 Kerangka acuan (KA)  UKL/UPL/Amdal  Lain-lain

Catatan PP 27/1999, Pasal 2 (1); Amdal bagian dari studi Kelayakan

PRODUKSI

Land clearing; Penggalian; Pengolahan; Penimbunan; Pengangkutan; Pemasaran; Reklamasi; Pengembangan masyarakat;  Pasca tambang.        

IZIN USAHA PERTAMBANGAN Izin usaha pertambangan (IUP) dapat diberikan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambanan Khusus (IUPK) dapat diperoleh melalui permohonan dan melalui mekanisme lelang, kecuali Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diperoleh melalui permohonan. Jenis izin dan komoditas yang dimohon dan dilelang dapat dilihat pada gambar berikut : Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IUPK atau IPR dan terletak pada WP BATUBARA MINERAL

WP

BATUAN MIN. NON LOGAM

WUP

WIUP

IUP

LELANG

LELANG

PERMOHONAN

PERMOHONAN

WPN

WIUPK

IUPK

LELANG

LELANG

LELANG

LELANG

WPR

IPR

UU No. 11 Tahun 1969 1. KP. Penyelidikan Umum 2. KP. Eksplorasi 3. KP. Eksploitasi 4. KP. Angkut-Jual 5. KP. Olah-Murni

PERMOHONAN

IUP/K EKSPLORASI & OPERASI PRODUKSI

PERMOHONAN

PERMOHONAN

PERMOHONAN

 Dalam 1 (satu) WUP/K terdiri dari 1(satu) atau lebih WUP.  Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WUP/K, kecuali bagi yang terbuka (go public) dapat lebih dari 1 (satu) WIUP.

PROSEDUR PEMBERIAN WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Kab. Luwu WIUP Bahan Galian Non Logam Permohonan Pencadangan Wilayah

Di Tujukan Ke Bupati

Rekomendasi Dari Dinas Kehutanan

Melalui: 1. Bag. Umum 2. Asisten II 3. Setda 4. Bupati

Di Tujukan Ke Bupati

Selambat-lambatnya 5 hari setelah peninjauan telah terbit rekomendasi teknis dari masingmasing SKPD terkait

Rekomendasi Wilayah dari Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya

Distamben Menindaklanjuti Disposisi Dengan Mengundang Tim Penerbitan Untuk Melakukan Peninjauan Wilayah Selambat-labatnya 5 hari setelah disposisi

Peninjauan Lokasi

Setelah terbit rekomendasi Teknis dari masing-masing instansi terkait

Rekomendasi Teknis Penambangan dari Distamben Rekomendasi kelayakan lingkungan/UKL,UPL dari BLH PM

Terbit Persetujuan Pencadangan Wilayah dan IUP Non Logam dan Batuan

Rekomendasi Dari Dinas PSDA

Draft SK IUP FINAL Dilakukan Paraf Koordinasi 1. Eselon IV 2. Eselon III 3. Kadis Tamben 4. Asisten II 5. Setda

Distamben dengan melampirkan semua Rekomendasi teknis mengajukan draf ke Bag. Hukum untuk diproses dan dilanjutkan paraf koordinasi

PROSEDUR PELELANGAN WP (Wilayah Pertambangan) dan PENERBITAN IUP (Izin Usaha Pertambangan) KABUPATEN LUWU

Pengumuman Secara Terbuka Pada Lokasi Yang Akan Dilelang Minimal 3 Bulan Sebelum Pelaksanaan Lelang Syarat Peserta Lelang : 1. Syarat Administratif 2. Syarat Teknis 3. Syarat Finansial

Peninjauan Lapangan Oleh Peserta Lelang Yang Memenuhi Syarat

Panitia Lelang Melaporkan Hasil Pelaksanaan Lelang kepada Bupati

Bupati Menetapkan Peserta Lelang Dan Menyampaikan Secara Tertulis Kepada Pemenang Lelang WIUP

Pemenang Lelang Wajib

Syarat yang harus dipenuhi Menyampaikan Permohonan oleh pemenang lelang : IUP Ke BUPATI Paling 1. Syarat Administratif 2. Syarat Teknis Lambat 5 Hari Setelah 3. Syarat Lingkungan Penetapan Lelang 4. Syarat Finansial Pasal 31 PP 23 tahun 2010

Penerbitan IUP Logam