BUPATIMOJOKERTO PERATURAN BUPATIMOJOKERTO NOMOR E TAHUN2012 TENTANG UNITLAYANANPENGADAAN PEMERINTAH BARANG/JASA ( PROCUREMENT UN|T) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MOJOKERTO Menimbang
:4.
Mengingat
: 1 . Undang-Undang Nomor12Tahun1950 tentangPembentukan Daerah-
bahwaberdasarkan ketentuanPasal 14 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Pasal 2 PeraturanKepala LembagaKebijakanPengadaan Barang/Jasa ( LKPP) Nomor002/PRT/KAA/|l/2009 Pemerintah tentang PedomanPembentukan ( Pengadaan Layanan Unit ULP) Barang/Jasa Pemerintah,maka Pengadaan Barang/JasaPemerintah dapat dilaksanakan ( Procurement olehUnitLayananPengadaan Unit); b . bahwa dalam rangka memberikanpelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasadan melaksanakan pemilihanpenyedia barang/jasa khususnya untuk melaksanakan pengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya dengan nilai diatas ( seratusjuta rupiah ) dan pengadaanjasa Rp.100.000.000,00 konsultansidengannilai diatas Rp.50.000.000,00( limapuluhjuta rupiah) di lingkungan perlu dibentuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ( Unit LayananPengadaanProcurement Unit) ; pertimbangan bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupatitentang Unit Layanan Pengadaan( ULP) Barang/JasaPemerintahKabupaten Mojokerto( Procurement Unit) ;
daerahKabupatendalam LingkunganPropinsiJawa Timur juncto Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 tentangPerubahanBatas Wilayah Kotapraja Surabayadan Daerah Tingkat ll Surabaya ( LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor2730) ; 2 . Undang-UndangNomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok ( LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1974 Kepegawaian Nomor55, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang Nomor43 Tahun 1999 ( LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor3890) ; 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan PersainganTidak Sehat ( LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1999 Nomor 33, TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor3817) ; 4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyefenggaraan Negarayang Bersihdan Bebasdari Korupsi,KolusidanNepotisme
-25 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuanganNegara
( LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4287); 6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara( Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor4355) ; 7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaandan TanggungJawab KeuanganNegara ( LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4400) ; 8 . Undang-Undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah ( LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubahterakhirdengan Nomor12 Undang-Undang ( Tahun 2008 LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4844) ; 9 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah ( LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438) ; 1 0 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasidan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor48a3) ; 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ( Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-undangan lndonesiaTahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5234) : 1 2 . PeraturanPemerintahNomor58 Tahun2005 tentangPengelolaan KeuanganDaerah( Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 1 3 . PeraturanPemerintahNomor6 Tahun 2006 tentangPengelolaan ( Lembaran BarangMilik Negara/Daerah NegaraRepubliklndonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubahdenganPeraturan PemerintahNomor38 Tahun 2008 ( LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4855) ; 1 4 . PeraturanPemerintahNomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi ( LembaranNegaraRepublik dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota lndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4737); 1 5 . Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga KebijakanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah ; 1 6 . PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan Presiden Nomor35 Tahun2011; 1 7 . PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan KeuanganDaerahsebagaimana telahdiubah Kedua kali dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n2 0 1 1 : 1 8 . PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknisPengelolaan BarangMilikDaerah; 1 9 . Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa (
-3 20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangi Jasa Pemerintah ( LKPP) Nomor 002/PRT/KANlll2009tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan( ULP) Barangi JasaPemerintah ; 21. PeraturanDaerahKabupaten Mojokerto Nomor20 Tahun2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoTahun2006Nomor14 SeriE, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor17 ) ; 22. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor 10 Tahun2008tentang Organisasidan Tata KerjaSekretariat Daerahdan Sekretariat Dewan PenryakilanRakyat Daerah KabupatenMojokerto( LembaranDaerah KabupatenMojokertoTahun 2008 Nomor 10, TambahanLembaran DaerahKabupatenMojokertoNomor7 ) ;. 23. Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun2008tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto ( LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun 2008 Nomor 11 TambahanLembaranDaerahKabupatenMojokertoNomorI ) ;. 24. Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto( LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2008Nomor l2,TambahanLembaran DaerahKabupaten Mojokerto Nomor9 ) ;. 25. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor13 Tahun2008tentang Organisasidan Tata Kerja Kecamatandan KelurahanKabupaten Mojokerto( LembaranDaerah KabupatenMojokertoTahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto N o m o1r 0) ; 26 . PeraturanDaerahKabupaten Mojokerto Nomor14Tahun2008 tentang Organisasidan Tata Kerja SatuanPolisiPamongPraja Kabupaten Mojokerto ( Lembaran Daerah KabupatenMojokerto Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto N o mo r1 1) ; 27. PeraturanBupatiMojokertoNomor60 Tahun 2010 tentangPetunjuk TeknisPengelolaan BarangMilik Daerah( BeritaDaerahKabupaten Mojokerto Tahun2010Nomor61) ; 28. PeraturanBupati MojokertoNomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan KegiatanTahunAnggaran2012( BeritaDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun2012Nomor4) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN ( PROCUREMENT BARANG/JASA PEMERTNTAH UN|T) BAB I KetentuanUmum Pasal1 DalamPeraturan Bupatiini yangdimaksud dengan: 1. DaerahadalahDaerahKabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah DaerahadalahPemerintah DaerahKabupaten Mojokerto. 3. Bupatiadalah BupatiMojokerto. 4. SatuanKerja Perangkat Daerahselanjutnya disingkat SKPDadalahSatuan Kerja PerangkatDaerahdi lingkunganPemerintahDaerah Kabupaten Mojokerto.
-4 6. PengadaanBarang/JasaPemerintahyang selanjutnyadisebutdengan PengadaanBarang/Jasa Barang/Jasa adalahkegiatanuntuk memperoleh perencanaan yang prosesnya dimulai dari kebutuhansampai olehSKPD yang diselesaikannya seluruhkegiatanuntuk memperolehBarang/Jasa dibiayai dengan AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara( APBN) /Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah ( APBD ), baik yang dilaksanakan secaraswakelola maupunolehpenyedia barang/jasa. yang selanjutnya 7. LembagaKebijakanPengadaan BarangiJasa Pemerintah ( disingkat LKPP ) adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan danmerumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. ( ULP) adalahunit 8. Unit LayananPengadaanyang selanjutnya disingkat yang berfungsimelaksanakan Pengadaan organisasipemerintah Barang/ danterpaduyangbersifatpermanen,dapat Jasadi SKPDsecaraterintegrasi berdirisendiriatau melekatpada unit yang sudah ada/struktural maupun nonstruktural. 9. ULP KabupatenadalahULPyang bertugasmenyelenggarakan seluruh pelayananpengadaanbarang/jasayangdilakukanPemerintah Kabupaten/ /BUMD dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggataan pengadaanbarang/jasa padaDinas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerjadi Pemerintah Kabupaten di BUMD. atauunitkerjasetingkat penggunaan 10.Pengguna Barang/Jasa adalahPejabatpemegang kewenangan Barangdan/atauJasamilikNegara/Daerah di masing-masing KL|D/|. 11.PenggunaAnggaranyang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaranSKPD atau Pejabatyang padaInstitusi disamakan lainPengguna APBN/APBD. 12.KuasaPengguna Anggaranyangselanjutnya disingkat KPA adalahPejabat yang ditetapkanoleh PA untuk menggunakan APBNatauditetapkan oleh KepalaDaerahuntukmenggunakan APBD. yang selanjutnya 13.PejabatPembuatKomitmen disingkat PPKadalahPejabat jawabataspelaksanaan yangbertanggung Barang/Jasa. Pengadaan 14.PelabatFungsionalULP adalah Pegawai Negeri bersertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah yang ditugaskanuntukmelaksanakan pengadaan pemerintah barang/jasa olehBupati. 15.KelompokKerja Pengadaanselanjutnya disebutPokja adalahTim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertugas untuk pemilihanpenyediabarang/jasa melaksanakan di dalamULP. 16.Pejabat Pengadaanadalah personilyang memilikiSertifikatKeahlian yangmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa. panitia/pajabat yang lT,PanitialPejabat PenerimaHasil Pekerjaanadalah ditetapkanoleh PA/KPAyang bertugasmemeriksadan menerimahasil pekerjaan. yang 18.Penyedia Barang/Jasa adalahbadanusahaatau orang perorangan menyediakan Barang/Pekerjaan Konstru ksi/JasaKonsultansiiJasaLainnya. 19.SertifikatKeahlianPengadaanBarang/Jasa adalahtandabuktipengakuan pemerintah dari atas kompetensidan kemampuanprofesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 20. Barangadalahsetiapbendabaikberwujud maupuntidakberwujud, bergerak yang dapatdiperdagangkan, maupuntidakbergerak, dipakai,dipergunakan, barang. ataudimanfaatkan olehpengguna 21. Pekerjaan Konstruksiadalahseluruhpekerjaanyangberhubungan dengan pelaksanaan pembuatan konstruksi bangunan atau wujudfisiklainnya. yang membutuhkan 22. Jasa Konsultansiadalah jasa layanan profesional tertentudiberbagai keahlian bidangkeilmuanyang mengutamakan adanya olahpikir( brainware ). 23.Jasa Lainnyaadalahjasa yang membutuhkan kemampuantertentuyang (skillware)dalamsuatusistemtata kelolayang mengutamakan keterampilan telah dikenalluwesdi dunia usahauntukmenyelesaikan suatu pekerjaan
-5 tekhnologi 24. PekerjaanKompleksadalahpekeflaanyang memerlukan tinggi, peralatanyang didesainkhusus mempunyairesikotinggi,menggunakan (seratus dan/ataupekerjaanyang bernilaidi atas Rp 100.000.000.000,00 miliarrupiah). yang berisiikraruntukmencegah 25. PaktaIntegritas adalahsuratpernyataan dan tidak melakukankolusi,korupsi,dan nepotismedalam pengadaan barang/jasa. 26.Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakandan/ataudiawasisendiri oleh SKPD sebagai jawab anggaran,instansipemerintah penanggung lain dan/ataukelompok masyarakat. 27. DokumenPengadaanadalahdokumenyang ditetapkanoleh UlP/Pejabat yang memuatinformasidan ketentuanyang harusditaatioleh Pengadaan parapihakdalamprosespengadaanbarang/jasa. yang selanjutnya 28. KontrakPengadaanbarang/jasa disebutKontrakadalah perjanjian tertulisantaraPPKdenganPenyediaBarangiJasa ataupelaksana Swakelola. 29.PelelanganUmum adalahmetodepemilihanPenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyauntuk semua pekerjaanyang dapat diikutioleh semuaPenyedia Konstruksi/Jasa BarangiPekerjaan Lainnyayangmemenuhi syarat. 30.PelelanganTerbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksiuntuk PekerjaanKonstruksidengan jumlah Penyediayang yangkompleks. mampumelaksanakan diyakiniterbatas danuntukpekerjaan 31.PelelanganSederhanaadalahmetodepemilihan PenyediaBarang/Jasa palingtinggiRp 200.000.000, yangbernilai lainnyauntukpekerjaan 00 ( dua ratusjutarupiah). 32.Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksiuntuk pekerjaanyang bernilaipalingtinggiRp 200.000.000,00 ( dua ratusjuta rupiah). 33.SeleksiUmumadalahmetodepemilihanPenyediaJasa Konsultansi untuk pekerjaanyang dapatdiikutioleh semuaPenyediaJasa Konsultansi yang memenuhisyarat. 34.SeleksiSederhanaadalahmetodepemilihanPenyediaJasa Konsultansi yang bernilaipalingtinggiRp 200.000.000,00 ( dua untukJasaKonsultansi ratusjutarupiah). 35.Sayembara adalahmetodepemilihan Penyedia Jasayangmemperlombakan gagasanorisinal,kreatifitasdan inovasitertentuyang harga/biayanya tidak dapatditetapkanberdasarkan HargaSatuan. 36.KontesadalahmetodepemilihanPenyediaBarangyang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyaiharga pasar dan yang harga/biayanya tidakdapatditetapkanberdasarkan HargaSatuan. 37.PenunjukanLangsungadalah metode pemilihanPenyediaBarang/Jasa dengancaramenunjuk langsung1 ( satu) Penyedia Barang/Jasa. Pengadaan 38.PengadaanLangsungadalah Barang/jasalangsungkepada Penyedia Barang/Jasa,tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan langsung. 39.SuratJaminanyang selanjutnya disebutJaminan,adalahjaminantertulis yang bersifatmudah dicairkandan tidak bersyarat(unconditional), yang dikeluarkan olehBankUmum/Perusahaan PenjaminaniPerusahaan Asuransi yang diserahkanoleh PenyediaBarang/Jasakepada PPI
-6 BAB II Maksuddan Tujuan Pasal2 Maksudditetapkan Peraturan Bupatiiniadalahuntukmemberikan pedomanbagi PemerintahKabupatenMojokertodalam pembentukanULp Barang/Jasa Pemerintah. Pasal3 TujuanPembentukan ULP: a. Membuatprosespengadaan pemerintah barang/jasa menjadilebihterpadu, efektif, efisien, transparan,terbuka, bersaing,adil/tidakdiskriminatifOan akuntabel; b. Meningkatkan efektifitastugas dan fungsiSKPD dalam menjalankantugas pokokdanfungsi; c. Menjaminpersamaankesempatan, akses,dan hak bagipenyediabarang/jasa agarterciptapersaingan usahayangsehat; d. Menjaminproses pengadaanbarang/jasapemerintahyang ditakukanoleh aparaturyangprofesional ; BAB III RuangLingkup Pasal4 RuangLingkupPelaksanaan TugasULp : Penyelenggaraan pengadaanbarang/jasapemerintahyang dilaksanakanoteh penyedia melaluiprosespelelangan/seleksi. BAB IV Organisasi BagianPertama Tugas Pasal5 TugasutamaULP: a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampaidenganditandatangani kontrakolehpA/KpA/ppK; b !19m!uat_ laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/ataulaporanmengenaipelaksanaan'tugas ULp kepada pejabatyangmengangkatnya ; c. Melaksanakan pengadaanbarang/jasadenganmemanfaatkan tekhnologi informasi melaluiLPSE; d. Melaksanakanpenyebarluasan strategi,kebijakan,standar,sistem, dan prosedurpengadaanbarang/jasa pemerintah ; e. Melaksanakan bimbingan teknisdanadvokasi bidangpengadaan ; f. Melakukan monitoring danevaluasiterhadap seluruhpelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. Melaksanakan pembinaan sumberDayaManusiabidangpengadaan ; h. Mengembangkan saranadan prasaranapenunjang pellksanaanpengadaan barang/jasa ; i. Menetapkan penyediabarang/jasa yangmelakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaranlainnyake dalam Daftar Hitam serta mefaporkannva
-7BagianKedua Organisasi Pasal6 : Organisasi ULP Kabupaten MojokertobersifatPermanen NonStrukturaldan berkedudukan di bawahBagianPembangunan DaerahKabupatenMojokerto; Sekretariat BagianKetiga PerangkatOrganisasi Pasal7 (1)Perangkat : Organisasi PerangkatOrganisaiULP ditetapkansesuai dengan kebutuhanyang sekurang-kurangnya terdiriatas: a. b. c. d.
Kepala; WakilKepala; SekretariaVSekretaris ; KelompokJabatan Fungsional/Kelompok Kerja ( Pokja ) Pengadaan, terdiriatas:
1) PokjaPengadaan Barang; 2) PokjaPengadaan PekerjaanKonstruksi ; 3) PokjaPengadaan JasaKonsultansi ; 4) PokjaPengadaan JasaLainnya; (2) PersonilPerangkatOrganisaiULP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan olehBupati; BagianKeempat Tugas PerangkatOrganisasi Pasal8 ( Procurement KepalaUnitLayananPengadaan Unit) : 1. Mengawasipelaksanaan kegiatanUnit LayananPengadaan( Procurement Unit) ; 2. Mengirimkan dokumenlelangdari kelompokkerja yang telah dimonitoring ( PPK) yangmemiliki olehWakilKepalakepadaPejabatPembuatKomitmen pekerjaan; 3. Melaporkanhasil pelaksanaantugas secaraperiodiksetiap bulan dan/atau sewaktu-waktu bilamanadiperlukankepadaBupati; Pasal9 ( Procurement WakilKepalaUnitLayananPengadaan Unit) : pemilihan 1. Menetapkan dan menunjukKelompokKerjaguna melaksanakan penyediabarang/jasa ; 2. Menunjukstaf pendukungguna membantukelancaranpelaksanaan tugastugaskesekretariatan ;
-8 pemilihan penyediabarang/jasa yangdilakukan pelaksanaan 4. Mengkoordinasi KelompokKerja; yangbersifatkhusus barang/jasa 5. Menunjuk tenagaahlidalamhal pengadaan dan/ataumemerlukan keahliankhususyang berasaldari pegawainegeriatau peinenang swasta,tetapitidakikutterlibatdalampenentuan ; proses pelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasayang 6. Memonitoring olehKelompok dilakukan Kerja; 7. Menyampaikandokumen pengadaandari KelompokKerja ke Pejabat PembuatKomitmen( PPK ) melaluiKepala Unit LayananPengadaan (Procurement Unit)selakupenanggungjawab ; pelelangan yang 8. Membuatlaporansec€rraperiodicatas hasil pelaksanaan dilaksanakan oleh Unit LayananPengadaan( Procurement Unit ) kepada Daerah BupatiMojokertomelaluiKepalaBagianPembangunan Sekretariat Kabupaten Mojokerto; Pasal10 ( Procurement Unit) : Sekretaris UnitLayananPengadaan di Unit Layanan 1. Mengkoordinasikan seluruhkegiatanpengadministrasian ( PengadaanProcurement Unit) ; Kerja; 2. Menyusun Penjadualan tugasKelompok pengadaan Kelompok 3. Membantu administrasi Kerja; 4. Menyimpan aslidokumen lelang; 5. Menginventarisasi danSanggahan Banding; Sanggahan saranaprasarana 6. Memfasilitasi kebutuhanoperasional dan pemeliharaaan padaUnitLayananPengadaan ( Procurement Unit) ; 7. Memantau hargabarang/jasa di pasaran; 8. Mengkoordinasikan Tim Teknis dalam membantu rangkaian proses pengadaan barang/pekerjaan khususnya spesifikasi ; 9. Mengkoordinasikan Tim Ahli pengadaanbarangijasadalam membantu rangkainprosespengadaan ; Pasal11 Kelompok Kerja: jadualdan menetapkan 1. Menyusunrencanapemilihanpenyediabarang/jasa, pelaksanaan pengadaan cara sertalokasi ; perubahan 2. Mengusulkan HargaPerkiraan Sendiri( HPS) ; perubahan agar teknispekerjaangunamemastikan 3. Mengusulkan spesifikasi spesifikasiteknis barang pabrikanyang ditetapkanmerupakanspesifikasi teknisyang disusunberdasarkan kinerja( performance basedspecification ) sertatidakmengarahpadaproduktertentu; 4. Menetapkan dokumenpengadaan ; 5. Menetapkan nilainominaljaminanpenawaran sebesarsatu sampaidengan tigapersendarinilai HargaPerkiraan Sendiri( HPS) ; atau 6. Menilai kualifikasipenyedia barang/jasamelalui pascakualifikasi prakualifikasi ; yang evaluasiadministrasi, teknisdan hargaterhadappenawaran 7. Melakukan masuk; 8. Melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan melakukan UjiTeknisbiladiperlukan ; penyedia untuk: 9. Menetapkan barang/jasa a. Pelelanganatau PenunjukanLangsung untuk paket pengadaan barang/pekeflaan konstruksi/jasa lainnyayang bernilaipalingtinggi Rp (seratus miliarrupiah); 100.000.000.000,00 b. Seleksi atau PenunjukanLangsunguntuk paket pengadaanjasa
-9 -
10.Menjawab sanggahan ; 11.Mengirimkanhasil lelang yang berbentukdokumen pengadaan kepadaPejabatPembuatKomitmen( PPK) melaluiWakil Kepalaselaku ( Procurement Koordinator UtamaUnitLayananPengadaan Unit) ; prosesdanhasilpengadaan 12.Membuatlaporanmengenai kepadaBupati; pertanggungjawaban 13. Memberikan atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepadaBupati; BAB V Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatUnit LayananPengadaan BagianPertama KetentuanUmum Pasal12 KepalaULPwajibmemenuhipersyaratan sebagaiberikut: 1. Memiliki statussebagaiPegawaiNegeri; pendidikan 2. Memiliki minimalsarjana Sl 3. Memilikikualifikasiteknis danmanajerial ; 4. Memilikikemampuan keputusan untukmengambil ; 5. Memilikiintegritasmoral,disiplindan tanggungjawabdalammelaksanakan tugas; pengadaan barang/jasa 6. Memiliki pengalamansebagai pejabaUpanitia Pemerintah: yangmenjaditugas 7. Memahami seluruhjenispekerjaan PokjaPengadaan ; 8. Memilikisertifikat keahlianpengadaan barang/jasa Pemerintah ; 9. Tidakmempunyai hubungankeluargadenganpejabatyangmengangkat dan menetapkannya sebagaiKepalaULP; 10.Syaratlainyang ditentukan dalamaturankepegawaian untukjabatanyang setara: Pasal13 persyaratan PejabatFungsional ULPwajibmemenuhi sebagaiberikut: 1. Memiliki statussebagaiPegawaiNegeri; pemerintah 2. Memilikisertifikat keahlianpengadaan barang/jasa ; 3. Memilikiintegritasmoral,disiplindan tanggungjawabdalammelaksanakan tugas; pekerjaan pengadaan yangakandilaksanakan 4. Memahami keseluruhan ; pekefaantertentuyangmenjaditugas 5. Memahamijenis PokjaPengadaan ; 6. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedurpengadaan peraturanpengadaan yangberlaku; berdasarkan 7. Tidak mempunyaihubungan keluarga denganpejabatyangmengangkat dan menetapkannya sebagaianggota PokjaPengadaan ULP; Pasal14 persyaratan Pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 diuji olehTim Penguji.
-10 Pasal15 olehBupati. dalampasal14 ditetapkan dimaksud (1)Tim Pengujisebagaimana (2)TimPengujisebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiriatas unsur ahli danahlisumberdayamanusia' psikologi, barang/jasa ahlipengadaan (3)Tim Penguji sebagaimanadimaksudpada ayat(1) bertugasmelakukan KepalaULPdanAnggotaPokjaULP. seleksiuntukpengangkatan BagianKedua dan Pemberhentian Pengangkatan Pasal16 Berdasarkanhasil seleksi yang dilaksanakanoleh Tim Penguji,Pejabat Fungsional Pengadaan dan Kepala ULP Kabupaten diangkat dengan Keputusan Bupati. Pasal17 : mempertimbangkan olehBupatidengan diberhentikan KepalaULPKabupaten InternalKabupaten; a. PendapatPejabatPengawasan Anggaran; b. Pendapat Pengguna Pasal18 Berdasarkanhasil seleksi yang dilaksanakanoleh Tim Penguji, Pejabat sebagaiketuadan anggotaKelompokKerja ditetapkan Pengadaan Fungsional Pengadaan olehKepalaULP. Pasal19 oleh Kepala ULP Anggota KelompokKerja ULP Kabupatendiberhentikan : denganketentuan dan/atau; Anggaran Pengguna selesaioleh dinyatakan a. Tugasnya b. Terdapat indikasiterjadinyapelanggaranterhadap peraturandi bidang pemerintah pengadaanbarang/jasa ; BAB VI Karierdan TunjanganProfesi Pasal20 jenjangkarier di ULPberhakmendapatkan PegawaiNegeri yangdiperbantukan yangberlaku. sesuaiperaturan struktural maupunfungsional Pasal21 (1) PegawaiNegeriyang ditugaskandi ULP sebagaipejabatataupelaksana berhak menerimatunjanganprofesiyang besarnyasesuaikemampuan bebankerja. Daerahdenganmemperhatikan Pemerintah (2)Tunjangan profesi sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkan
-11 BAB VII Tata Kerjadan BiayaOperasional Pasal22 (1) ULP Kabupaten wajibberkoordinasi danmenjalinkerjadenganSatuanKerja Perangkat DaerahKabupaten. (2) ULP Kabupaten wajib berkoordinasi dan menjalinhubungankerja dengan LKPP. Pasal23 (1) Hubungankerja ULP Kabupatendengansatuan Kerja perangkatDaerah Kabupaten, meliputi: a. Menyampaikan laporanperiodiktentang perkembangan pelaksanaan pengadaan; b. Mengadakan konsultasi secaraperiodikatau sesuaidengankebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalanyang dihadapidalam proses pengadaan ; c. Memberikanpedomandan petunjukkepadasatuan Kerja perangkat Daerahdalampenyusunan perencanaan pengadaanbarang/jasa ; d. Melaksanakanpedoman dan petunjuk pengendalianpelaksanaan pengadaan yangdiberikan Bupati; (2) Hubungan kerjaULPKabupaten denganLKPP,meliputi: a. Menyampaikan laporansemester pengadaan darihasilpelaksanaan ; b. Mengadakankonsultasisesuai dengan kebutuhandalam rangka penyelesaian persoalan yangdihadapidalam prosespengadaan ; pedomandan petunjukLKPP dalam hal pengadaan c. Melaksanakan barang/jasa; d. Memberikanmasukankepada LKPP untuk perumusanstrategidan kebijakanpengadaan barang/jasa ; Pasal24 Biaya operasionalULP dibebankanpada AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahKabupatenMojokertoatau sumber-sumber pendapatanlainyangsah perundang-undangan. menurutperaturan BAB VIII KetentuanPeralihan Pasal25 (1) Dalamhalunitkerjayangmelaksanakan ULP belumditetapkan,Pemerintah KabupatenMojokertodapat membentukTim Ad Hoc untukmelaksanakan ULP. (2) Dalam hal ULP belumterbentukataubelummampumelayanikeseluruhan kebutuhanPengadaansebagimanadiatur dalam PeraturanBupatiini, PA/KPAmenetapkan PanitiaPengadaanuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (3) Panitia Pengadaansebagaimanadimaksud pada ayat (1), memiliki Persyaratankeanggotaan,tugas pokok dan kewenangansebagaimana
-12 BAB IX KetentuanPenutup Pasal26 Peraturan Bupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengundangan Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupatiinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerahKabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanssar I *ffit trtlfr
Diundangkan di Mojokerto 2'or2padatanggalB ?ebr*^o^-,' PIt.SEKRETARISDAERAHKABUPATENMOJOKERTO, KepalaBiro Perekonomian SetdaPropinsiJawatimur
MOCH.ARDIP. BERITADAERAHKABUPATEN MOJOKERTO TAHUN2012NOMOR 5
