Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provirrsi Bali \, j'rrl ttv
,&
Bali Post
,! s'j
Bupati Badung Giri Prasta
Jangan LIboh Tiztanan ', Tbluk Benoa KOMITMEN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal kelestarian lingkungan dan penjagaan masyarakat adat di tengah serbuan investor, rupanya gayung bersambut dengan program Bupati Badung Giri Prasta. Menteri Susi di hadapan tokoh Bali yang menolak reklamasi menya-
takan senang dengan kepedulian masyarakat Bali dalam menjaga Iingkungannya. Ia pun sependapat Teluk Benoa di\ jadikanlahankonserva-
I ,.
ldt
i#ffi
si. "Kalau dikembalikan
ke lahan konservasi, kita juga harus beranr menuntut semua pihak yang selama
ini merambah bakau untuk dikembalikan kepada asalnya," kata Susi. Hal. 19
Proyek Reklamasi
Giri Prasta
Proyek Reklarnasi Hal.:'l' Ia rnengakui banyak proyek reklamasi yang akhirnya rnen-
imbulkan dampak buruk di
masyarakat. karena pilar-piiar yang harusnya dipenuhi tidak dilaksanakan. Dalam persoalan ini. ia pun mengingatkan hal terpenting yang harus diutamakan dan dijaga adalah jangan sarnpai lingkun-
gan dan rnasyarakat setempat
menjadi korban dari proyek tersebut. "Saya berharap apa pun pembangunan itu jangan
merugikan lingkungan dan
Edisi
Hal
Ketua DPRD Badung dan kini sebagai Bupati Badung, Giri gai kawasan konservasi. Bukan
Mati dan bermuara di Teluk Benoa. Narnun, dengan adanya sedimentasi di Teluk Benoa saat ini, alilan air hujan
reklamasi. Ia pun bo{anji akan
yang telah diranca ng sedemiki
menorma-li-s asi atau meresborasi
an rupa dari daratan menuju
kawasan tersebut tanpa men-
Tukad Mati dan bermuara ke Teluk Benoa terhambat. Ini
Pra.sta tetap berkomitmen mempertahankan Teluk Benoa seba-
gubah tatanan yang ada.
"Fokus kami saat ini adalah menjadikan yang tidak normal menjadi norrnal. Itu yang saya
maksud dengan normalisasi,
titik. Jadi tidak ada urusan dengan yang lain (reklamasi red)." tegasnya. Menurutnya, upaya menor-
ke T\rkad
-
lantaran sedimentasi yang terjadi di Teluk l3enoa lebih tinggi dibandingkan Tukad Mati, sehingga rnLenghambat aliran air. "Hemat saya itu (sedimentasi rcd) hans diturturkan olehpemerintah Badung, lcukan siapa-
-
masyarakat. Irri catatan paling penting," ingatnya.
mali-sasi Telul< Benoa
Lalu di mana kesamaan
bertujuan mengatasi banjir yang kerap te{adi di wilayahnya, temtama
siapa. Kalau norrnalisasi ini dilakukan. air dari T[kad lvlati zrkan mengalir ke lleluk Benoa.
komitmennya dengan Giri Prasta? Semasa menjabat sebagai
Kuta, Legian dan Seminyak. Sebab, tatkala hujan, air yang be-
Jadi konsep kami a
: Fo0e tL twrat nAt tg
Sub Badiafr Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali I
\i
$rrt llaa
,.
Eali PAS{ 'qsrr 1"'
li.,.s*;i!l ;i.rs{r:i
I
SIDAK - Pimpinan DPRD Jetnbrana bersatna sid.ah he lohali berdirinya tower di Gilimanuh.
Edisi
:
Hal
:tt
pabu ,
r t^rllct
aoth
tI
har
Sub Bagialn Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali r.
:.r'iiit'-, hi;::
Bal i Past
'qrtr${/' \{e;iz1 .-.-----
Dewan. Gerafra Ternukan Tower di Permukirnata rlegara (Bali Post) -. Fimpinan berikut Kom
; OPRI Jembrana.
rsr
Se-
asa (1/3) kemarin sidak ke
,eiumlah lokasi tower di liiimanuk. Salah satunYa
tinggal hanya membaYar RP 400 per meter Persegi setahun.- SelanjutnYa dikontrakan dengan nilai RP 1.500
rupiah per meter Persegi
kepada pihak tow"r. "Kalau
di Iahan bekas Penggusuran warga di Lingkungan Penginuman. Di Iahan Yang akan
dibiarkan oknum sePerti ini, ini harus dihentikan,"
dan bagaimana bentuk sewa
ii. tanah kavelingan untuk rumah tinggal tidak bisa
dibangun Terminal Kargo itu berdiri dua tower seluler yang disebutkan telah nrensantongi izin. Dewan pnn 1ne-p"ttanYakan baeaimana izin bisa keluar
tanah yang diPeruntukkan untuk kepentingan komersial itu. Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa didamPingi Wakil Ketua DPRD I WaYan Wardhana dan I Kade Darrua Susila mengatakan, semestinYa sebeluln izin keluar, harus dikaji matang tanah lokasi berdiri tower itu peruntukannYa. Begitu juga dampak terhadaP lingkunsan serta tata ruang' ''Sewa tanahnYa juga hams 'ielas. masak sama dengan -masvarakat," terangnYa.
DPRD semakin geram ketika mengecek tower di atas tanah kavelingan Yang
peruntukannYa Permukiman. Dari Pengecekan kemarin, ada tiga tanah Yang semestinYa untuk temPat tinesal digunakan untuk b"rllrinva tower. DisinYalir, oragrg pribadi Yang menYewa
tanah-tersebut memanfaatkan keuntungan dari sewa
tanah tower. Sebab, dalam ketentuan jelas tertera b1hrya tanah untuk tem,Pat
terangnya.
Di antaranya merupakan tanah atas nama, Nusroho, tetaPi ketika dicek. aia tiduk terdaftar memiliki surat perjanjian sewa tanah (SPST). TanPa seizin BuPa-
disewakan kePada orang Iain apalagi Perusahaan untuk tower. Dewan kembali dibuat tercengang ketika.mengetahui tlwer Yang di tanah pelaba pura desa Pakraman
menerima kornPensasi RP 1?5 juta untuk sePuluh tahun.- Sugiasa lalu mengajak
Lurah Gilimanuk I Gede Nsurah Widiada, KePala Kintor Perizinan TerPadu serta perwakilan dari Bagian
Perlengkapan melakukan pertemuan di kantor Lurah Gilimanuk. Dalam raPat tersebut. dipaparkan pihak kelurahan trahwa di Gilimanuk total ada delapan tower seluler di antaranya tiga di atas tanah pemkab, tiga di tanah permukiman dan dua di atas
ianah pelaba Pura. Dalam pembangunan tower itu' 30 KK penyanding menerima kompensasi RP 1 juta dan nilai sewa tanahnYa ditentukan oleh bagian Perlengkapan. (kmb26)
hatz Edisi Hal
: kobu, rc{
Lharrl-1atl,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali -tiii u-[-,t.
,,:,,
W Bali Post
";
\ssg
Dew an Tetapkan Tiga Per da Tabanan (Bali Pbst) Setelah melalui pembahasan intensif, DPRD Kabupaten Tabanan akhirnya menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda, yaitu tentang
penanggulangan rabies, penataan toko swalayan, dan minuman beralkohol (mikol). Proses penetapan berlangsung dalam
pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan baik minuman beralkohol serta hewan penular rabies (HPR) di wilayah Tabanan,
Sementara Pansus II yang bertugas membahas ranperda
tentang penataan toko swalayan, juga menyatakan sepakat untuk menetapkan rancangan aturan tersebut meniadi perda. Menurut Nyoman Suadiana, penetapan ianperda ini menjadi perda memberikan landasan hukum yang kuat
srdang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dan dihadiri Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, Selasa (1/3) kemarin. dalam penataan tokb sw-alavan Panitia Khusus (Pansus) di wilayah Tabanan. I yang membahas ranperda Seperti yang diamanatkan mikol dan penanggulangan d_alam pasal 3 ayat 1 Perpres rabres menyepakati kedua Nomor 112 Tahun 2007 dan ranc_angan aturan itu sebagai pasal 2 ayat 1 Permendag RI perda. Hal ini disampaikan nomor 7044-DAG/P ERt r2t r}LB dalam laporan yang dibaca- sebagaimana telah diubah kan I Gusti Komang Wastana. dengan Permendag RI NoKedua rancangan lturan itu mor 56/M-DAG/PER/ 1 0/2OI 4. kini dapat dijadikan landasan pendirian toko swalavan wahuk_um yang kuat bagr pe- jib berpedoman pada- RTRW, nyelenggaraan pembinain. RDTR, dan peraturan zonasi.
erda penataan I dapat menjadi m penyelengga-
toko
pedoman raan penataan toko swalayan di Tabanan yang saat ini pertum-
buhan dan
sangat pesat
irkan
eceran, dan nya.
si ditetapkannya tiiga ienperda -menjadi
perda. Menurutnya, ke-
berhasilan ini menlpakati t"4" keras dan usaha dari anggoia pewan. 'tsertambah pula pro-duk rru.Ku[l oaeran hukum peradaerah nnususnya khususnva pera_
turan daerah yang dihasilkan oleh eksekutif dan leeislatif di lingkungan pemerintih Kabu-
paten Tabanan," katanya. _- Perda yang dihasilkin, lanjut Pka. akan menjadi payung hukum atas penyelenggaraan peT e_rintahan da n pe mbangunan di Tabanan untuli: nrewuj[dkart Tabanan yang sejahtera, aman.
dan berprestasi. (kmb28)
tsiil
LSIDANG - S uaaana sid ang p^enetap a,n tig a ronp perda di DPRD Tabanai,-Selasi (I/s) Ei.*orrn."rd,ili;"j
t^6rl- ,.16
at-
aktivitas
l-
Edisi ; Fqbv, ) Hal 'ta
!1lt;.
.'r:; l'. " .\.:ttr"/"f,
;;;
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt Perwakilan Provinsi Bali
W
Bali
Post
tl
Kasus KoruPsi Undiksha
Pembeli SemesttnYa Transaksi dengan Pemilik Langsung Post) Denpasar ""i;il;; (Bali lahan ;";k";" atork'trp pengadaaa Uniretstfas Keguruan dan tug, oLt r^flJiu" denb"rJii^" 8"""-"tta tUn!iL'har Sinsarlj.l t"ta.}t*n Nyoman Mustirrra dan Wayan "r" 3;;r";. s;;"" { liJ} .kemarin^mulai mendengar' iorr-uftLi. uututo sidang di Pengadilan fipilor wavan ti;;;;;;.1^L; penunlut umum.(JPtl pimprnan 5#di. dki di depan majelis hakim il"*u Su-aftiarni"ghadirkan ahli BPI(P Panrt Hoiab Siolllrng
""firi'-
menanyakan proses penghi
" tanya
saya ingin dapat kasus ini, apa yang apa yang membuat
.
^*?r"v^negara sertil prosedur Kena tungan kerugtan il"?-arr"t Ji" Dalaim keterangannva dikata'
"tl"l^t""^. p"ttU"li dalam hal Lni pihak panrtra dengan ;;;;ii;t:" in.mheli atau tr:rttsaksi perantara atau ".-ttil, "rift"i-f
f""s.u"g. tukan
dengan
I"h-!e^ pem bayara t l ang dila-kdran kata aNi justru dalam kasus rru Narnun. lesuai. "-. -t";e'u" r
negira Datam inve'tigasi f;;;ri;; dengcn il* att^1"l"l^ "aa "elapan sonifikat ii-^' oiatte p"*ili}. di antarant a Plof Sutawan' Arianic dl'l ridrk ada il"i'i d'il,!ia.l MadeNamrm ada silyal bahwa t -. i.i itt*a. ^L" utrn l"ralih ke terdaL:u a Mustiara'
i"i I"i-GLi ' :i"-t'"ri itJ"r. htesung menghubun$ pemilili seharusttla panrtia t"t"-"tttt. Dikatokannya. pemil-rt
iia"l i"i"}'bett tu"ng"n ."iul'.t
\epada
tanah langsllng. Namun saat dltanya naKlm siapavanR menikmatiker-ugran negata
a
rroar<
Lu".i" d,,ni"*uUnya. Selail itu ahli juga meneatak'an pengadaan ini dilakulan tangsung ulen lildildl;; d^.^t penetapan harga drlaku}a't dengan keterangan kepam ocsa
Edisi
Hal
:
Qah/
z
,. 1.141 2015
ahli. "Kalau saYa menjual. Karena Namun jila dalam tidak boleh dan
Perores 3 Tahun 2005rterkalt pengaoaan la'
nl "P""pt"" y" ng dila nqgar. Perpres 3 Tahun 2005. Jadi letap merugkan keuangan negara' hn
jawab ahli. (kmb37)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan PrQvinsi Bali
Bali Post "Dari total Rp
Kasus Sewa Aset Pemprov Bali f
Berkas Dilimpahkan
i
ke Pengadilan Tipikor Gianyar (Bali Post) Mantan Kasubag Tata Guna Tanah Ida
Bagus Nyoman Sukadana (52) dan stafnya I Nyoman Pasek Sumertana (51) kini ber-
siap menghadapi persidangan. Pasalnya, berkas kasus penyewaan aset Pemprov Bali dengan modus pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar itu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. "Sudah kami limpalrkan ke Pengadilan Tipikor. Dan kasus ini siap untuk disidangkan," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar, Herdian Rahadi, Selasa (1/3) kemarin.
Pascapelimpahan, status tahanan
kedua tersangka bukan lagi tahanan JPU
melainkan tahanan hakim. Herdian mengatakan, paling cepat waktu digelarnya sidang akan diketahui seminggu setelah pelimpahan. "Setelah tahap dua medang harus dilimpahkan. Tinggal menunggu penetapan hari sidaqgnya. Kabar datang biasanya seminggu setelah pelimpahan," ucapnya.
Lebih lanjut Herdian membeberkan hasil penyidikan yang ia lakukan sebelumnya dari penyalahgunaan wewenang terhadap uang aset lahan Pemprov Bali 'yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 46 juta. Kerugian itu diambil dari 343 bidang lahan yang disewakan kedua tersangka kepada para penggarap sepanjang 2013-2015. Selama itu, total pembayaran yang mereka dapatkan seki_!aI Rp 53 juta lebih.
Edisi Hal
: [d,r, r M4fi,t :bV 0
u
53
juta itu, kenyataannya
ti, F"-pt6" Bali Rp 3 jutaan dan Pemkaf Ciuiuut kedua tersangti hahya qvuiot
sekitar Rp sekitar-Rp
7
jutaan," unskaDnva. iutaan." u4gkapnya.
Herdiin melanjutlan,'dari selisih yang ditarik dari penyewuan dan vang
disetorkan itulah kerugian negara. Hasi Hasil perhitungan Inspektorif pemkib Gianyar menemukan total kerugian Rp +O i.ita. Padahal mestinya. dari total se*"- yattg
mereka tarik
iiu. 60 persennya hlruE
:lasuk_pe_mprov dan 40lpersen masuk ke
Pemkab Gianyar.
Herdian juga mem -besaran sewi yang d
petani melalui SK bodr tangan palsu Bupati C Agung Bharata. Ratayang diberikan kepada senilai Rp 90 per meter llun. Namun angka itu dengan lokasi lahan, dar digarap para petani. ' mereka, SK yang digun
kan mengenai
erikan kepada dengan tanda
ar A.A. Gde ta harga sewa
para penggarap setiap tasi, sesuai luas lahan yang adi kesalahan kan itu bodong
karena memalsulian ti r tangan dan cap Bupati Gianyar. Kemudi r hasil pungutan mereka juga tidak sepen hnJ'a disetorkan ke kas daerah." tandasn a. (kmb35)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali ,,-:;,!-S'd;.
., i,i;^ n*'m//'
Bali Post
,,:,"jt'
\$ry7
Mulai Ditender-
P en
ataart Lap an.gare S eririt
Singaraja (Bali Pqst)
-
Proyek penataan ulang lapangan umum di Desa Sulanyah Kecamatan Seririt
layak dijadikan sebuah fasum
wilayahnya itr,r menjadi salah satu program prioritas. Malah proyek ini harus dituntaskan pertengahan tahun ini. Selain karena kondisi lapangan tidak representatif sebagai fasilitas umum (fasum). lapangan di kota denganjulukan "segi tiga
representatif. Lapangan ini kerap kali terendam banjir ketika hujan karena lokasinya
lebih rendah daripada jalan Seririt-Gilimanuk. Selain itu, selaku pemilik proyek telah ' Iapangan juga belum dilengmenyetorkan dokumen Defoil kapi drainase di sisi barat dan En girteering Desigrr (DED) timur. DaIam penataannya, dan Harga Perkiraan Sendiri lapangan akan dibuat lebih (HPS) kepada Unit Layanan tinggi. Fasum itu jugaakandimulai memaguki tahapan tender. Pihak Kecamatdn Seririt
Pengadaan (ULP) Barang
dan Jasa Pemkab Buleleng. Rencananya, minggu ini. ULP akan menggelar rapat koordinasi (rakor) sebelum nantinya paket proyek ini diumumkan,
untuk mencari rekanan
seba-
gai pemenang lelang.
it
Lapangan Umum Serirsaat ini kondisinya tidak
lengkapi pagar pembatqs dart
rekanan yang memenangkan
taka ditemui di kantornva. Selasa ( 1/3) kemarin menjel-as-
kan, penataan lapangan di
targetkan akhir bulan ini su-
dah ada pemenang dan April
mulai bekerja dan akhir Juli
sudah selesai dan lapangan bisa difungsikan untuk kegiatan 17 Agustus dan rencana
menjadi pusat Fesrida," tegasnya.
Dihubungr terpisah Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LILP
Pemkab Ida Bagus Gede Surya
Bharata mengatakan, paket proyek penataan Lapangan
Umum Seririt akan dikaji minggu ini. Kajian ini sebagai tahapan awal sebelum ULP
Hal
t3
L
menjadi pusat kegiatan Festi-
utara lapangan. " Camat Seririt Riang Pus-
HPS sudah selesai disusun
Pobur
kegiatan HUT Proklamasi RI 17 Agustus rqendatang dan val Seririt Perf,ana (Fesrida), yang akan digelar Agustus 2016. Karena [tu, pihaknya
dan sudah dikaji ULP. Kami
:
.
jrrga saluran drainase. Selain itu, juga dibuat areal parkir dan ditambah stan pedagang kaki lima (PKL) di sebelah
sudah mulai dike{akan. Dan memasuki Agustus lapangan dapat difungsikan. "DED dan
Edisi
emas" itu akan dijadikan pusat
lrr.'rct-
,rtb
IIrenargetKan aKnll menargetkan akhir Maret ] sudah ada dan ditetapkan
tender. Dengan demikian, dalam jangka waktu empat bulan ke depan, proyek itu
yang akan mengumumkan lelang pekerjaan kepada perusahaan rekan an secata online, Dari doktimen DED dan HPS
yarrg sudah diajukan SKPD, sudah dipastikan kalau proyek dengan pagu anggaran APBD Buleleng sebesar Rp 2,8 mil-
iar itu akan dilelang bulan ini. Dengan demikian, target proyek ini kelar Juli 2016 mendatang tercapai. "Semua
dokumen paket pelerjaan Lapangan Umum Se'ririt sudah masuk. Kami akan bahas dalam rakor. Setelah tahapan
ini, kami akan
umumkan untuk mencari rekanan yang mendaftar dalam tender ter-
buka dan secara online itu," te,gasnya, (kmb38)
Sub Bapian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali rlll
I
\[
.dj\t J1.tl
,,,-;{'lf-l'*:
/,
W Bali Past
-, 1. !Iri.-. ,.,rii;'l -'R*-y,-h,/"f
\:{r/
Pernanganan
Kasus Dugililn Penyelewengan PHR
Dipertanyakan Denpasar (Bali Pobt) Wakil rakyat di DPRD Badtngmempertanyakan pdrihal kasus dugaan penyelewengan'penyisihan Pajak Hotel Restoran (PHR) yang seddng disidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Denpasar. Masalah bagi hasil ini kembali ter\uak, menyugul rencana Pemkab Badung mengevaluasi penyetoran penyisihan PHR kp Provinsi Bali. ,
$ekretaris Fraksi Gerindra bantuan perbaikan infrastnrktul d"ibagi sebesur 20 perseu kepada Sentana pariwisata bisa mengajukan ke provinsi. 80 p&sen dialokasil
,
DPRD Badung Nyoman
'Masalah ini jangan seperti angrn sejarah bagi masyarakat Badgng puting beliung, nongol tiba-tiba itu sendili. dan hilang tiba-tiba. Saya pertan- Ketua DPRD Badung I Putu yakankepihakkejaksaan,seperti Parwata sebelumnya juga rnenapa kelanjutan masalah itu," ujar dukung rencana itu. Pemberian Sentana. Selasa (1/3) kemarin. bantuan untuk enam kabupaten r Pihaknya mendukwrg adanya dari penyisihan PHR itu untuk dvaluasi oleh Pemkab Badung. infrastir.ktur dan perbaikan pariSebab, hingga kini masalah pe- -wisata, bukan untuk beli rnobil. nyelewengan dana yang disetor- Pai'wata mendolong Bupati agar kan Pemkab Badung belurn ada membicarakan kembali kepada titikterang."Kamisetujuevaluasi Gubernur Bali mengenai kbsini jangan disalahartikan untuk epakatandanregr.rlasilebihlanjut. memotong, tetapi artikan bahw-a Sehingga apa yang didapat di Baevaluasi ini agar penyalurannl'a dung dapat dinikmati secara bertepat sasaran," ungkap Ketua samaolehkabupatenlain.'"Tetapi
saan memasiilan kasus dugaan penfmpang4rn, pembagian PHR dari Kabupaten Badung dan Kola Denpasar ke €'nam kabupaten di Bali terus berlanjut. Bahkan,
penyidikanya,ngdilakukanKejati Bali ini bakal segera rnelakukan
Ba- tidakkeluardaritujuanakhimya, msmbairgundanmengembangkan Politisi asal Abiansemal ini pariwisata. Yairg penting tidak juga mengkritisi keras terhadap keiuar dari substansi, kami siap p{nyaluran penyisihan PHR ra- mengamankan," tegasnya. t{san miliar rupiah tersebut. Dalam MoU No. 075/01/KB/B, Badan Kehormatan DPRD
dung
itu.
bantuan Pemi2009, No. 18 Tahun 200g No. proposal, I88.45107|HW2009 tentang Realantarpernerin- okasi Hasil Peneririraan Pajak Ho-
'Masyarakat saja minta
pemerintah harus pakai bagaimana dengan tah," tanyanya.
deperihal
'Karena itu, pihaknya ke
pan meminta regulasi
tel dan Pajak Restoi'an Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. disebutkan pihak pertama @adung dan Denpasar) memberikan hasil
bagi hasil tersebut harus diubah sama dengan masyarakat urnun. penerimaan PHR kepada pihak Kabupaten yang membutuhkan kedua.Hasilpenerimaantersebut
Edisi : Hal
.L
Pab/,
3
lnacf
:-otA
I
hal
Sub Bag n Humas dan Tata U saha BPK Rl Perwakilan Provi ,,,r;ttffrv.
W
Bali Post ekspos, karena kasus ini dipastikan berlanjut. Hal itu dibenarkan Aspidsus Kejati Bali Erna Normawati. kemarin. Hingga saat ini, katanya, kasus yang telah memeriksa sejumlah pejabat di Bali itu, kini dipertajam pula dengan mengumpulkan bahan keteran-
gan. "Masih diproses. Tak ada yang dihentikan: Dalam waktu dekat, kami ikanlakL kanek^spos,"
katanya.," Kasirs
I
ini
memang berjalan
Bali Wayan Suadana yang saat
ini Sekwan DPRD Bali,
Kabag
Keuangan di seluruh Bali. Kasus ini bermula laporan anggota DPRD Badung Nyoman Sentana.
Menurut Sentana, pembagian PHR Badung yang diberikan ke enam kabuapten di Bali tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagi-bagi PHR itu sebenarnya untuk mendukung pariwisata, ternyata malah digunakan keperluan lain. (kmb27/kmb37)
cukup lama, Penyidik seniornya
adalah MaSe Tangkas. Pejabat yang sudah diperiksa ada Kadispenda Badung Wayan Adi Arnawa, Kadispenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi. Dirut BPD Bali, Kadispenda
L-tt Edisi
:
Hal
.L
Fcbu, 3, NAa{i }cilb
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
ttRest Penatilan Ar n)) aa
Rambut S lwl langgarkan Rp 108 Miliar Negara (Bali Post) , Anjungan Cerdas Jalan Nasional (ACJN) yang direncanakan. an dibangun di areal Res, Areo Rambut Siwi akan segera teiwujud, Bahkai lokasi proyek dari Kemententinya bukan elainkan juga Pro-n''ek senilai Rp 108 miliar dari pusat ini bukan
sebagar upaya pemerataan ka*'asan di BaIi yang selama
ini lebil condong ke Bali
Se-
iatan. "Tujuan utamahya un-
tuk mengembangkan potensi daelah dan mendongkrak perekonomian. masyarakat
lokal daerah setemDat. Selain restoian di lahan seluas enam hektar itu juga akan dibangun kantor perwakilan Kementerian PUPR. Wabup Jembrana
I
Made
Kembang Hartawan yang menqamprngr tlm mentnlau lokasi meneatakan ACJN di Ranbut Siwi ini merupakan satu dari tiga loka si reit erea
sekitar," tandas Kepala SubBidang Wilayah II, Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah KemeDterian PUPR Achiral Agustiansjah ditemui saat meninjau lokasi kemarin.
yang tahuo ini akan dibangun
pengembangan rest area d.engan sejumlah fasilitas yang
imbas untuk
ACJN ini merupakan
mengedepankan kearifan
di sepanjang jalan Pengeragoan-Gilimanuk. Rest Area Rambut Siwi yang selama ini kurang terurus akan terkena dilembang-
ga bisa Begitu p
kembali. ACJN ini
jalan raya dau
nantrnya
mudah l'ang
Lrga rest
q,.
tahun ini, agoan dan Wabup
Kepala Kangin.I gatakan
inginan area Ram anJungan: dile ngkap
seni dan
kan sehing-
kesenian
kendaraan "Ini satu dari yang dibalguu di Pengeruk," ujar 'itu
h" rob u rrg
Suardika menmenjadi ke-
arakat untuk kembali rest Siwi. Adanya rencananj'a
engan galeri pentas memacu per-
arakat
ffi#d ffi#{rEqn
ia#FT d
1.:
*.'
L-ti
!E, r IT'
$
I
*', \ ".'
t';i'ff:;-;'t
"',qg
fi;fi.rl'",q
E
'trl
:!Si.l:
i:',:ti ! t .f*tr'
,,t
I!|tIsE
dff',,-'..i*;roiifi&
lrA
LOI{ASI - Tint dari Ken enterian PUPR bereama Wabup mengeceh lohasi rest are(, long dibangun di Rambul Siwi.
Edisi Hal
: hqt&,) lmfi,h e.lr l.l
