K E M E N T E R I A N PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: 021-5711144 L a m a n : www.kemendikbud.go.id
SURAT E D A R A N N O M O R 95273/A3/KP/2015 TENTANG P E M B A Y A R A N TUNJANGAN KINERJA D I L I N G K U N G A N K E M E N T E I U A N PENDIDIKAN D A N K E B U D A Y A A N Kepada Yth. 1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Direktur Jenderal Kebudayaan 5. Inspektur Jenderal 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal 9. Kepala Pusat-Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Jakarta Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.
2. 3.
4.
Sebagai apresiasi atas peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka diberikan kenaikan besaran tunjangan kinerja sebagaimana terlampir. Kenaikan tunjangan kinerja sebagaimana poin 1 dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015. Tunjangan kinerja yang diberikan setiap bulan diberikan sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tunjangan BCinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. a. PNS wajib masuk kerja dan menaati jam kerja, artinya PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. Apabila PNS tidak menaati ketentuan j a m kerja, maka dikenakan pengurangan besaran tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. b. PNS wajib mencapai sasaran kerja yang ditetapkan sesuai dengan jabatan yang diampunya, yang dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Saudar^ kami sampaikan terima kasih. Desember 2015.
ardi i§'6312031983031004 Tembusan Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2. Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor
95273/A3/KP/2015
tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
T U N J A N G A N KINERJA P E G A W A I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN D A N K E B U D A Y A A N Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
No.
Kelas Jabatan
1.
17
Rp
26.324.000,00
2.
16
Rp
20.695.000,00
3.
15
Rp
14.721.000,00
4.
14
Rp
11.670.000,00
5.
13
Rp
8.562.000,00
6.
12
Rp
7.271.000,00
7.
11
Rp
5.183.000,00
8.
10
Rp
4.551.000,00
9.
9
Rp
3.781.000,00
10.
8
Rp
3.319.000,00
11.
7
Rp
2.928.000,00
12.
6
Rp
2.702.000,00
13.
5
Rp
2.493.000,00
14.
4
Rp
2.350.000,00
15.
3
Rp
2.216.000,00
16.
2
Rp
2.089.000,00
17.
1
Rp
1.968.000,00
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-
^1
/PB/2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: bahwa u n t u k melaksanakan k e t e n t u a n dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, p e r l u menetapkan Peraturan D i r e k t u r Jenderal Peirbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai d i l i n g k u n g a n Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan d a n Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Presiden Nomor Tunjangan Kinerja Pegawai Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia T a h u n 2015 Nomor
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
151 T a h u n 2015 tentang d i Lingkungan Kementerian (Lembaran Negara Republik 377);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D a l a m Peraturan dimaks\id denpan:
Direktur
-1-
Jenderal
Perbendaharaan
i n i yang
1.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah warga negara Indonesia yang m e m e n u h i syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untiak m e n d u d u k i jabatan pemerintahan. ^.
2.
Pegawai d i lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adajah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam s u a t u jabatan atau ditugaskan d a n bekerja secara p e n u h pada satuan organisasi di l i n g k u n g a n Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.
Pegawai Lainnya adaiah pegawai yang diangkat pada j a b a t a n yang telah mendapat persetujuan d a r i menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagTonaan aparatur negara dan reformasi b i r o k r a s i . "
4.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adaiah pejabat yang memperoleh k u a s a dari Pengguna Anggaran (PA) u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adaiah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA u n t u k mengambil keputusan dan/atau t i n d a k a n yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adaiah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA u n t u k m e l a k u k a n pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
7.
Bendahara Pengeluaran adaiah orang yang d i t u n j u k u n t u k menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan u a n g u n t u k keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. -
8.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adaiah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
9.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adaiah d o k u m e n yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima h a k / Bendahara Pengeluaran.
10.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adaiah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM u n t u k m e n c a i r k a n dana yang bersumber dari DIPA d a l a m rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
11.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab M u t l a k , yang selanjutnya disingkat SPTJM adaiah Surat yang dibuat oleh KPA yang m e m u a t pernyataan bahwa seluruh pengeluaran u n t u k pembayaran Tunjangeji Kinerja Pegawai telah d i h i t u n g dengan benar dan disertai kesanggupan u n t u k mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. -2-
12.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adaiah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara U m u m Negara u n t u k melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara U m u m Negara. ^
13.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adaiah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara U m u m Negara u n t u k pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB I I RUANG LINGKUP Pasal 2
Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja d i lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BAB I I I PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal 3 Pegawai yang m e m p u n y a i jabatan d i lingkungan Kementerian Pendidikan d a n Kebudayaan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap b u l a n . Pasal 4 (1)
Tunjangan Kinerja sebagaimana tidak diberikan kepada: a.
d i m a k s u d dalam Pasal 3,
Pegawai d i Lingkungan Kementerian Pendidikan d a n Kebudayaan yang tidak mempunyai j a b a t a n tertentu; ^ b. Pegawai d i Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan u n t u k sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai d i Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan dari j a b a t a n organiknya dengan d i b e r i k a n uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d. Pegawai d i Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain d i luar l i n g k u n g a n Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e. Pegawai d i Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan c u t i d i luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas u n t u k menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan U m u m yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah d i u b a h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan K e u a n g a n B a d a n Layanan U m u m . -3-
(2)
Ketentuaxi lebih lanjut mengenai Pegawai d i Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan d i bidang pendidikan dan kebudayaan. .-
(3)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap kebenaran pembayaran Tunjangan Kinerja. Pasal 5
Alokasi dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai d i lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disediakan dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ^ Pasal 6 (1)
(2)
Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 151 T a h u n 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan , Kementerian Pendidikan d a n Kebudayaan sebagai berikut: TUNJANGAN KINERJA KELAS JAfiATAN No. PER KELAS JABATAN 1.
17
Rp26.324.000,00 -
2.
16
Rp20.695.000,00 .
3.
15
Rpl4.721.000,00 .
4.
14
Rp 11.670.000,00
5.
13
Rp 8.562.000,00
6.
12
Rp 7.271.000,00.
7.
11
Rp 5.183.000,00
8.
10
Rp 4.551.000,00'
9.
9
Rp 3.781.000,00-
10.
8
Rp 3.319.000,00
11.
7
Rp 2.928.000,00
12.
6
Rp 2 . 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 .
13.
5
Rp 2.493.000,00
14.
4
Rp 2.350.000,00 •
15.
3
Rp 2.216.000,00 •
16.
2
Rp 2.089.000,00 •
17,
1
Rp 1.968.000,00
Tunjangan Kinerja sebagaimana d i m a k s u d pada dibayarkan t e r h i t u n g m u l a i b u l a n Ncpember 2015.
-4-
ayat
(1)
Pasal 7 (1)
Bagi Pegawai d i lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi m a k a t u n j a n g a n kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)
Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) lebih besar dari t u n j a n g a n kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adaiah tunjangan profesi pada jenjangnya. ^ Pasal 8
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 d i lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibebankan pada APBN pada t a h u n anggaran bersangkutan. BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 (1)
Pembayaran Tunjangan Kinerja d i h n g k u n g a n Kementerian Pendidikan d a n Kebudayaan dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada rekening Pegawai. ^
(2)
Dalam h a l pembayaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan, maka:
langsung ke pada ayat
rekening Pegawai (1) tidak dapat
a.
Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan melalui SPM-LS ke rekening Bendahara Pengeluaran. b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai. Pasal 10 (1)
PPK menjrusun Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja u n t u k k e b u t u h a n setiap b u l a n .
(2)
Berdasarkan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i s u s u n Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja.
(3)
Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t e r m a s u k k e b u t u h a n t u n j a n g a n pajak yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4)
Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada PPSPM.
(5)
Pengajuan SPP LS d i l a m p i r i dengan: a. b.
sebagaimana
d i m a k s u d pada
ayat
Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja; dan Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja. -5-
(4)
Pasal 11 (1)
Atas dasar SPP-LS sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 10 ayat (4), PPSPM menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja.
(2)
SPM-LS diterbitkan u n t u k k e b u t u h a n pembayaran Tunjangan Kinerja b u l a n berkenaan.
(3)
Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja, SPM-LS dapat diajukan ke KPPN u n t u k beberapa b u l a n sekaligus. Pasal 12
(1)
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui rekening Pegawai sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan ke KPPN m i t r a kerja dengan d i l a m p i r i dokumen sebagai berikut: a.
b.
c. d. (2)
SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i ; Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang m e m u a t k e b u t u h a n pembayaran u n t u k seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana t e r c a n t u m dalam Lampiran I I Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i ; Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja; dan S i i r a t Setoran Pajak (SSP)."
SPM-LS sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhitungkan potongan Pajak Penghasilan. Pasal 13
(1)
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan ke KPPN m i t r a kerja dengan d i l a m p i r i dokumen sebagai berikut: a.
b.
SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana t e r c a n t u m dalam Lampiran I Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i ; dan Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang m e m u a t k e b u t u h a n pembayaran u n t u k seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah m e m p e r h i t u n g k a n kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana t e r c a n t u m dalam Lampiran II Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i .
(2)
SPM-LS sebagaimana d i m a k s u d pada tanpa potongan Pajak Penghasilan.
(3)
Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib p u n g u t segera menyetorkan Pajak Penghasilan ke Kas Negara sesuai p e r h i t u n g a n pajak yang seharusnya d i p u n g u t oleh Bendahara Pengeluaran mengacu pada tata cara pemungutan dan penyetoran pajak. -6-
ayat (1) diterbitkan
Pasal 14 (1)
Dalam h a l terdapat sisa dana penyaliiran pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sisa dana d i m a k s u d disetor ke Kas Negara pada a k h i r t a h u n anggaran. ^•
(2)
Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) menggunakan B u k t i Penerimaan Negara (BPN). Pasal 15
Tata cara pengajuan SPM dan penerbitan SP2D d i l a k u k a n sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg^a. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 (1)
Kekurangan Tunjangan Kinerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak diberlakukannya peraturan i n i , dibayarkan dengsm memperhitungan Tunjangan Kinerja yang selama i n i telah diterima. -
(2)
Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) diajvikan dengan SPM-LS tersendiri dengan d i l a m p i r i Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja.
(3)
Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang m e m u a t k e b u t u h a n pembayaran u n t u k seluruh pegawai yang berhak menerima t u n j a n g a n serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, dengan format sebagaimana t e r c a n t u m dalam Lampiran III Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i . Pasal 17
KPA wajib m e n y u s u n laporan keuangan dana pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan D i r e k t u r Jenderal i n i m u l a i b e r l a k u , ketentuan mengenai pembayaran tunjangan kinerja di l i n g k u n g a n Kementerian Pendidikan d a n Kebudayaan sebagaimana d i a t u r dalam Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan Nomor PSR-53/PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran TunjangarfKinerja Pegawai Pada 27 (Dua P u l u h Tujuh) Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan t i d a k b e r l a k u .
Pasal 19 Peraturan D i r e k t u r Jenderal Perbendaharaan i n i m u l a i berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan d i Jakarta, pada tanggal JENDERAL PERBENDAHARAAN,
HARJOWIRYONO
-8-
^
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J E N D E R A L PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/ 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan d i bawah i n i : 1. Nama : (1) 2. NIP : (2) 3. J a b a t a n : ......... (3) ,... selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan i n i menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab p e n u h atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp... (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima. Apabila d i k e m u d i a n h a r i , atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut d i atas mengakibatkan terjadinya k e r u g i a n Negara maka saya bersedia d i t u n t u t penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan. B u k t i - b u k t i pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai disimpan sesuai k e t e n t u a n pada satuan kerja k a m i , u n t u k kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian pernyataan i n i k a m i b u a t dengan sesungguhnya.
(6) , Kuasa Pengguna Anggaran, -(7)
( NIP
-9-
(8). (9)
20....
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
No
Keterangan
(1)
Diisi dengan n a m a lengkap KPA
(2)
Diisi dengan NIP KPA
(3)
Diisi dengan j a b a t a n s t r u k t u r a l KPA
(4)
Diisi j u m l a h r u p i a h penarikan dana dengan angka
(5)
Diisi j u m l a h r u p i a h penarikan dana dengan h u r u f
(6)
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan t a h u n
(7)
Diisi dengan n a m a Satuan Kerja
(8)
Diisi dengan n a m a lengkap KPA
(9)
Diisi dengan NIP KPA
-10-
-11-
(12) (13) (14)
Jumlah Tunjangan P^ak Jumlah (6) (7) (8)
(17)
(
Nama NIP
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Nama NIP
(11)
(5)
Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
Bendahara Pengelua
Jumliih
(4)
Jumlah Penerima
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWA BULAN
(2)
(1)
Pejabat Pembuat K o m i t m e n
I
Uraian Kelas Jabatan
UNIT ORGANISASI
K E M E N T E m N NEGARA/ LEMBAGA
PERATURAN DIREKT NOMOR PER /PB/:201SPEMBAYARAN TUNJ LINGKUNGAN KEMENTE
)
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
Keterangan
No. (1)
Diisi dengan n a m a Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Diisi dengan U n i t Organisasi
(3)
Diisi dengan u r a i a n kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi j u m l a h pegawai/personil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas j a b a t a n
(6)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan j u m l a h pajak per kelas jabatan
(8)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan bruto (6+7)
(9)
Diisi dengan j u m l a h potongan pajak (=7)
(10)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan netto (8-9)
(11)
Diisi dengan j u m l a h seluruh pegawai penerima t u n j a n g a n
(12)
Diisi dengan j u r n l a h seluruh tunjangan
(13)
Diisi dengan j u m l a h seluruh pajak
(14)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan bruto seluruh t u n j a n g a n
(15)
Diisi dengan j u m l a h seluruh potongan pajak
(16)
Diisi dengan j u m l a h netto seluruh tunjangan
(17)
Diisi dengan n a m a dan Bendahara Pengeluaran
NIP
DIRE
Pejabat
Pembuat
Komitmen
PERBENDAHARAAN,
b ^^,1-J^ARW
-12-
ARJOWIRYONO
dan
(37)
(1).
PERATURAN DIREKT NOMOR PER- 4* /PB/2l PEMBAYARAN TUN LINGKUNGAN KEMENT
)
(37)
-13-
REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BULAN S.D
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI (2)
)
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KETERANGAN
NO. (1)
Diisi dengan nama Kementerian Negara/ Lembaga
(2)
Diisi dengan Unit Organisasi
(3)
Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi j u m l a h pegawai/personil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas j a b a t a n
(6)
Diisi dengan j u m l a h timjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan j u m l a h pajak per kelas j a b a t a n
(8)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan b r u t o (6+7)
(9)
Diisi dengan potongan pajak (7)
(10)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan netto (8-9)
(11)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan yaing s u d a h dibayarkan
(12)
Diisi dengan j u m l a h pajak
(13)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan b r u t o (11 + 12)
(14)
Diisi dengan j u m l a h potongan pajak
(15)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan netto (13-14)
(16)
Diisi dengan j u m l a h kekurangan t u n j a n g a n (6-11)
(17)
Diisi dengan j u m l a h pajak
(18)
Diisi dengan JTomlah tunjangan b r u t o (16+17)
(19)
Diisi dengan j u m l a h potongan pajak
(20)
Diisi dengan j u m l a h tunjangan netto (18-19)
(21)
Diisi dengan j u m l a h seluruh pegawai penerima tunjangan
(22) s.d. (26)
Diisi dengan j u m l a h seluruh angka pada masing-masing baris y a n g sesuai d i atasnya
(27) s.d. (31)
Diisi dengan j u m l a h seluruh angka pada masing-masing baris y a n g sesuai d i atasnya
(32) s.d. (36)
Diisi dengan j u m l a h seluruh angka pada masing-masing baris y a n g sesuai d i atasnya
(37)
Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
DIRE)^t$i;J:SN^RAL PERBENDAHARAAN,
X';MARWANT/5;.HARJOWIRYONO
