JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor

: 42 TAHUN 2012

Tanggal

: 27 Desember 2012

Hal

: Permohonan Persetujuan JRA FASILITATIF

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG hal. 1 NO

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN

JENIS ARSIP

1

3

KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4

5

6

1

TATA USAHA DAN URUSAN DALAM

A.

LAMBANG DAERAH

1

Sayembara

2 tahun

2 tahun

Permanen

2

Penetapan penggunaan lambang

2 tahun

5 tahun

Permanen

3

Ketentuan lambang pada logo, pataka bentuk dinas , lembaga dan organisasi perangkat daerah

selama masih berlaku

2 tahun

Permanen

B.

ADMINISTRASI GEDUNG/BANGUNAN

1

Daftar sarana/fasilitas

selama belum diperbaharui

2 tahun

Musnah

2

pemeliharaan dan perbaikan gedung/bangunan meliputi perencanaan, permohonan, biaya perbaikan

2 tahun

3 tahun

dinilai kembali

2 tahun

2 tahun

musnah

dan pemeliharaan gedung/bangunan penambahan serta perbaikan sarana/fasilitas dan pelaksanaannya 3

Administrasi listrik, telepon, air minum dan fasilitas lainnya

4

Pembagian / penggunaan ruangan


2 tahun

dinilai kembali

5

standarisasi ruangan /bangunan

2 tahun

dinilai kembali

6

peminjaman ruangan/bangunan/pekarangan untuk suatu kegiatan

selama masih berlaku selama masih berlangsung

2 tahun

musnah

7

izin menggunakan bangunan kantor dan izin menghuni meliputi: permohonan dan lain-lain

8

sewa menyewa gedung/bangunan

C

KEAMANAN DAN KETERTIBAN KANTOR 1

ketentuan mengenai keamanan lingkungan kerja/personil/instansi

1

selama msih berlaku selama masih berlangsung

5 tahun

dinilai kembali

3 tahun

musnah


2 tahun

permanen

2

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kerja

sampai dengan proses selesai

2 tahun

musnah

II

KEHUMASAN DAN KE PROTOKOLAN

A

TANDA JABATAN DAN PAKAIAN DINAS

1

Ketentuan mengenai jenis pakaian dinas dan tanda jabatan


2 tahun

permanen

2

ketentuan penggunaan jenis pakaian dinas dan tanda jabatan


2 tahun

permanen

B

UCAPAN SELAMAT/TERIMA KASIH

1

ucapan selamat

2

penghargaan/tanda kenang-kenangan

3

Tanda Terima kasih

4

Bela sungkawa

C

KEPROTOKOLAN

1

ketentuan tentang keprotokoklan meliputi: upacara, kunjungan, pelayanan

2

penyelenggaraan rapat staf

2 tahun

3

penyelenggaran rapat pimpinan

2 tahun

NO

2 tahun


3

4

daftar alamat kantor, pejabat

5

kunjungan/acara-acara pimpinan dalam berbagai kegiatan meliputi: pemberitahuan, undangan dan acara sambutan

6

penyelenggaraan upacara/peringatan meliputi: upacara penerimaan tamu, peringatan HUT Kemerdekaan, hari-hari jadi hari-hari keagamaan, hari-hari nasional

7

2 tahun

permanen musnah

2 tahun


JENIS ARSIP

1

musnah

permanen KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4 selama masih berlaku

5

6

2 tahun

musnah

2 tahun

2 tahun

permanen

2 tahun

2 tahun

musnah


2 tahun

permanen

2 tahun

3 tahun

permanen


2 tahun

permanen

tata cara pemasangan lambang negara, daerah, bendera dan gambar/foto presiden dan wakil presiden, gubernur dan Wakil Gubernur

8

Hearing dengan DPR/DPRD/DPD

D

PERJALANAN DINAS

1

Ketentuan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas

2

2

perjalanan dinas pejabat/pegawai

E

MEDIA MASSA/PENERBITAN DAN PENYIARAN

1

kebijakan yang berkaitan dengan media massa

2

penerbitan majalah, surat kabar, buletin, jurnal dan sebagainya

3

Tata cara siaran dan tata tertib mengenai perizinan , materi siaran melalui RRI, Non RRI, ORARI, RAPI, TVRI dan sejenis nya, pendirian siaran produksi keliling

2 tahun

3 tahun

dinilai kembali


5 tahun

permanen

2 tahun

3 tahun

dinilai kembali


5 tahun

permanen

4

Komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat

2 tahun

5 tahun

permanen

5

laporan tentang pemberitaan dimedia cetak dan elektronik

2 tahun

3 tahun

musnah

F

PEMBINAAN KEWARTAWAAN

1

pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) meliputi; anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan

2 tahun

3 tahun

musnah

2 tahun selama bantuan berlangsung

8 tahun

dinilai kembali

5 tahun

musnah

2 tahun

5 tahun

musnah


3 tahun

dinilai kembali

pengurus, program kerja, hasil-hasil musyawarah 2

Musyawarah wartawan seluruh Indonesia meliputi: kegiatan hasil keputusan musyawarah

3

Bantuan kepada PWI atau bantuan dari PWI

4

pelaksanaan pembinaan dan evaluasi

G

REKLAME

1

Ketentuan pemasangan reklame

2

Penerbitan pemasangan papan reklame, spanduk, plakat dan yang sejenisnya

2 tahun

3 tahun

musnah

3

Pameran non komersial

2 tahun

3 tahun

musnah

J

MEDIA INTERNAL

1

Pembuatan buletin, majalah dan sebagainya

3 tahun

musnah

2

kliping koran/majalah

2 tahun selama msih diperlukan

5 tahun

musnah

III

PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH

1

Ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang daerah


5 tahun

permanen

2

Rencana kebutuhan barang 2 tahun

3 tahun

musnah

a. usulan SKPD

3

b. Rencana/daftar kebutuhan barang ( RKBU/DKBU ) Pemerintah Kabupaten NO

2 tahun


JENIS ARSIP

1

3

3

Standarisasi , meliputi : Standarisasi barang dan harga

4

Pengadaan/pembelian barang/jasa

3 tahun

a. Pengadaan/pembelian barang tidak melalui lelang ( pengadaan langsung )

dinilai kembali KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4

5

6


3 tahun

permanen

1 tahun setelah pemeriksaan

4 tahun

musnah, kecuali aset


sampai dengan barang dihapuskan

musnah, kecuali aset

- usulan unit kerja dan unit pendukung - proses pengadaan barang - serah terima barang

b. Pengadaan/pembelian barang melalui lelang - umum - terbatas - pemilihan langsung - penunjukan langsung


c.Melalui bantuan/hibah


d. Melalui tukar menukar


e. melalui pinjam pakai


f. melalui kerja sama pemanfaatan


g. Melalui bangun guna serah h. Melalui sewa 5

Peminjaman barang bergerak meliputi: alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan barang

sampai dengan barang dihapuskan sampai dengan barang dihapuskan sampai dengan barang dihapuskan sampai dengan barang dihapuskan sampai dengan barang dihapuskan

musnah

musnah

musnah

musnah

musnah


2 tahun

2 tahun

5 tahun

musnah Dinilai Kembali

3 tahun

musnah

bergerak lainnya 6

Bukti-bukti kepemilikan gedung/bangunan meliputi: sertifikat tanah, izin bangunan, gambar berikut bestek ( rancang

selama masih dimiliki

bangun gedung ), silsilah riwayat bangunan, cara perolehan dan pengalihan kepemilikan 7

Administrasi pergudangan meliputi: buku gudang, buku pengadaan, buku penerimaan barang, buku pengeluaran

4

sampai diperbaharui

barang,kartu barang, kartu persedian barang, laporan mutasi barang 8

Pemeliharaan barang meliputi: pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris

2 tahun

3 tahun

musnah

lainnya serta balik nama barang 9 10

11

pengurusan surat tanda nomor kendaraan ( STNK )

2 tahun

musna

Inventarisasi barang a. barang bergerak


3 tahun

b. barang tidak bergerak


3 tahun


2 tahun

3 tahun

musnah

2 tahun

8 tahun

sampai kasus selesai

8 tahun

Dinilai Kembali Dinilai Kembali

Distribusi meliputi: a. barang pakai habis b. barang bergerak c. barang tidak bergerak

12.

penghapusan ( penjualan, pemindahtanganan, tukar guling, hibah ) gedung bangunan dan kelengkapan persyaratan

13

kasus penolakan pembelian rumah dinas penghuni/bukan penghuni meliputi: permohonan dan hasil pembahasan Persyaratan

IV

KEPUSTAKAAN

1

pembinaan kepustakan

2 tahun

2 tahun

musnah

2

pengadaan bahan pustaka

2 tahun

2 tahun

musnah

3

pengolahan bahan pustaka ( daftar koleksi, katalog, guide )

sampai diperbaharui

2 tahun

musnah

NO

JENIS/SERIES ARSIP

1

2

4

RETENSI / JANGKA WAKTU SIMPAN

3

4

KETERANGAN

5

peminjaman/layanan bahan pustaka - kartu anggota

selama masih menjadi anggota

- register induk anggota


5

penghapusan buku

6

Standarisasi perpustakaan

V

KEARSIPAN

1

Ketentuan/pedoman/manual tentang kearsipan

5

musnah

2 tahun

3 tahun



3 tahun

permanen


2 tahun

permanen

2

standarisasi kearsipan


2 tahun

permanen

3

monitoring / pengawasan/supervisi/bimbingan dan konsultasi kearsipan

2 tahun

3 tahun

musnah

4

pembinaan kearsipan ( kelembagaan, sistem, SDM, sarana dan prasarana, program )

2 tahun

2 tahun

musnah

5

pengendalian surat

2 tahun

6

Pengolahan arsip

2 tahun

2 tahun


7

Penetapan Jadwal Retensi Arsip ( JRA )


2 tahun

permanen

8

Penyusutan arsip selama arsip masih disimpan

1 tahun

musnah

2 tahun sampai dengan diterbitkannyaninventaris selama arsip masih disimpan

2 tahun

musnah

2 tahun

permanen

1 tahun

permanen

- Administrasi Pemusnahan Arsip

2 tahun

2 tahun

musnah

- Daftar pemusnahan arsip

2 tahun

2 tahun

permanen

- Berita acara

2 tahun

2 tahun

permanen

a. Pemindahan arsip an aktif - administrasi pemindahan arsip in aktif - Daftar pertelaahan arsip ( DPA ) pemindahan arsip in aktif - Berita acara pemindahan arsip in aktif b. Penyerahan arsip statis - administrasi pemindahan arsip statis - Daftar penyerahan arsip statis - Berita acara pemindahan arsip statis c. Pemusnahan Arsip

9

10

Sejarah lisan a. Administrasi sejarah lisan

2 tahun

b. Data dan kaset sejarah lisan

2 tahun

2 tahun

musnah

a. Penyimpanan

2 tahun

2 tahun

musnah

b. Restorasi

2 tahun

2 tahun

permanen

c. Alih media

2 tahun

3 tahun

musnah

2 tahun 1 tahun setelah dipublikasikan 1 tahun setelah pelaksanaan

3 tahun

musnah

Pelestarian Arsip

11

layanan informasi

12

penerbitan naskah sumber arsip

13

Pemasyarakatan kearsipan ( sosialisasi, pameran, media massa dsb )

VI.

SANDI

6

dinilai kembali 2 tahun

musnah

1

ketentuan dan tata cara penyampaian penerimaan ratel sandi


2 tahun

permanen

2

Arsip sandi beserta berita acara


10 tahun

dinilai kembali

3

Arsip Informasi sandi

2 tahun

8 tahun

dinilai kembali

NO

1 VII.


JENIS ARSIP

3

KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4

5

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Rencana strategis ( RENSTRA )

5 tahun

2 tahun

permanen

2

Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA )/program kerja tahunan ( PKT )

2 tahun

2 tahun

permanen

3

Usulan dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD )

2 tahun

2 tahun

musnah

4

Perencanaan Pembangunan a. Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan

2 tahun

2 tahun

dinilai kembali

b. Musyawarah perencanaan dan pembangunan kecamatan

2 tahun

2 tahun

dinilai kembali

c. Musyawarah perencanaan dan pembangunan provinsi

2 tahun

2 tahun

permanen


3 tahun

permanen


3 tahun

permanen


3 tahun

dinilai kembali

2 tahun

3 tahun

permanen

2 tahun

3 tahun

musnah

sampai diperbahurui selama masih digunakan sebagai

3 tahun

dinilai kembali

VIII. 1

ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN Pembentukan/perubahan/penyempurnaan/penghapusan organisasi pemerintah meliputi: Struktur organisasi, susunan organisasi dan tata kerja

2

Ketatalaksanaan meliputi: pembakuan sistem, prosedur, metode petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis/pedoman/ manual / tata tertib/ tata cara

3

Klasifikasi dan analisis jabatan, pelimpahan dan pendelegasian wewenang

4

LAKIP

IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1

Administrasi penelitian/pengkajian/survey

2

Data dan informasi penelitian dan pengembangan

3

Hasil penelitian/pengkajian/survey

4

Seminar, konferensi, workshop

rujukan

a. Administrasi penyelenggaraan

1 tahun

2 tahun

musnah

b. Makalah, notulen, rekomendasi

1 tahun

2 tahun

dinilai kembali

1 tahun

2 tahun

musnah

X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1

Analisis kebutuhan dan program

7

permanen

2

Standar dan kompetensi pengajar dan peserta,kurikulum dan silabus

sampai diperbahurui

2 tahun

permanen

3

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1 tahun

3 tahun

Musnah

4

Evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan

4 tahun

musnah

5

Buku register peserta dan Nomor STTPP/STTPL

1 tahun disimpan selamanya dilembaga diklat

TAMBAHAN 6

Surat masuk dan surat keluar tiap bidang di Badiklat Pemprov Jadwal kegiatan Biodata Widyaswara dan Peserta kegiatan SK, Surat Tugas Widyaswara dan Peserta Kegiatan Sertifikat (semua kegiatan) Soal-soal KKP + KKA Laporan kegiatan Data TSPDI (Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi) MOU Queisioner Penilaian Widyaswara Album kegiatan

NO


JENIS ARSIP

1

3

XI

HUKUM

1

Produk Hukum

KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4

5

6

1 tahun setelah diperbahurui

4 tahun

permanen

a. Peraturan 1) Peraturan Daerah, meliputi diantaranya: ( 1 ) Naskah akademik ( 2 ) Rancangan /draft s/d rancangan final ( 3 ) Telaah/ pertimbangan hukum ( 4 ) Naskah asli yang ditanda tangani ( 5 ) Risalah pembuatan PERDA

8

( 6 ) Lembaran Daerah ( 7 ) Notulen pembahasan 2) Peraturan Gubernur, meliputi diantaranya


4 tahun

permanen

1 tahun setelah tidak berlaku

4 tahun

Permanen


4 tahun

permanen

1 tahun setelah diperbaharui

4 tahun

Permanen

1 tahun setelah dilaksanakan

4 tahun

permanen

( 1 ) Naskah akademik ( 2 ) Rancangan /draft s/d rancangan final ( 3 ) Telaah/ pertimbangan hukum ( 4 ) Naskah asli yang ditanda tangani ( 5 ) Risalah pembuatan PERGUB b. Keputusan Gubernur dan Pejabat lain yang berwenang, meliputi diantaranya : 1) Naskah akademik 2) Rancangan/draft s/d rancangan final 3) Telaah/pertimbangan hukum 4) Naskah asli yang ditanda tangani 5) Risalah pembuatan keputusan c. Instrumen Hukum 1) Standar/Pedoman (1) Rancangan/draft s/d rancangan final (2) Telaah/pertimbangan hukum (3) Naskah asli yang ditanda tangani (4) Risalah pembuatan standar/pedoman

2) Prosedur tetap (1) Rancangan/draft s/d rancangan final (2) Telaah/pertimbangan hukum (3) Naskah asli yang ditanda tangani (4) Risalah pembuatan standar/pedoman 3) Instruksi (1) Rancangan/draf s/d rancangan final (2) Telaah/pertimbangan hukum (3) Naskah asli yang ditanda tangani

9

(4) Risalah pembuatan standar/pedoman

NO


JENIS ARSIP

1

3 4) Surat Edaran

KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4 1 tahun setelah diperbahuri

5

6

4 tahun

permanen

sampai dengan kontrak/perjanjian

2 tahun

dinilai kembali

2 tahun

dinilai kembali

3 tahun

dinilai kembali

(1) Rancangan /draft s/d rancangan final (2) Telaah/pertimbangan hukum (3) Naskah asli yang ditanda tangani (4) Risalah pembuatan standar/pedoman 5) MOU/Nota Kesepahaman (1) Rancangan/draf s/d rancangan final

berakhir

(2) Telaah/pertimbangan hukum (3) Naskah asli yang ditanda tangani (4) Risalah pembuatan standar/pedoman sampai dengan kontrak/perjanjian

6) Kontrak perjanjian (1) Rancangan/draf s/d rancangan final

berakhir

(2) Telaah/pertimbangan hukum (3) Naskah asli yang ditanda tangani (4) Risalah pembuatan standar/pedoman

2

sampai dengan tidak berlaku

Dokumentasi Hukum berkas yang berhubungan dengan dokumentasi produk dan referensi hukum. Meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Presiden, Peraturan/ keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Non Departemen, Peraturan Daerah, Peraturan Kabupaten dan Keputusan Kabupaten

10

3

Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum

2 tahun

3 tahun

musnah

2 tahun

3 tahun

dinilai kembali

1 tahun setelah ditindaklanjuti

4 tahun

dinilai kembali

sampai dengan dipenuhinya kewajiban

3 tahun

dinilai kembali


3 tahun

dinilai kembali


3 tahun

dinilai kembali

Berkas yang berhubungan dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum dan bintek 4

Bantuan/konsultasi hukum Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara

5

Kasus a. Pengaduan Masyarakat Berkas tentang pengaduan , keluhan, ketidakpuasan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi b. Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, meliputi diantaranya: 1) Surat pengaduan 2) Surat panggilan 3) Surat Perintah tugas pemeriksaan 4) Berita acara pemeriksaan c. Perdata Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa perdata, diantaranya meliputi: 1) Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis 2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) telaah hukum dan opini hukum d. Tata Usaha Negara Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa Tata Usaha Negara, diantaranya meliputi: 1) proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis 2) berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) Telaah hukum dan opini hukum

NO


JENIS ARSIP

1

3 e. Perburuan/ketenagakerjaan Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa perburuan atau ketenagakerjaan diantaranya meliputi: 1) proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis 2) berkas pembelaan dan bantuan hukum

11

KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4 sampai dengan dipenuhinya kewajiban

5

6

3 tahun

dinilai kembali

3) Telaah hukum dan opini hukum f. Sengketa Hukum Adat Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa hukum adat

6

Perizinan


3 tahun

permanen

sampai dengan izin diperbaharui

3 tahun

dinilai kembali

2 tahun

3 tahun

musnah

2 tahun sampai dengan tidak berlaku

3 tahun

musnah

3 tahun

dinilai kembali

1 tahun setelah kerja sama berakhir

2 tahun

permanen

1 tahun setelah kerja sama berakhir

2 tahun

permanen

Berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat izin 7

Keimigrasian a. exit, permit, reentry b. pengurusan visa dan paspor c. Izin tinggal orang asing

XII 1

KERJA SAMA DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI Kerja sama Dalam Negeri a. Kerja sama antar daerah b. Kerja sama dengan lembaga pemerintah c. Kerja sama dengan swasta/LSM d. Kerja sama dengan perusahaan

2

Kerja sama Luar Negeri ( Bilateral, regional, multilateral ) a. Hubungan dengan Pemerintah/Negara Asing b. Hubungan dengan Badan International c. Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah Asing d. Hubungan dengan Lembaga Pendidikan Asing e. Hubungan dengan perusahaan asing

3

Kunjungan-kunjungan resmi Kenegaraan

4

Bantuan dan penerimaan hibah luar negeri

XIII 1

2 tahun selama bantuan berlangsung

3 tahun

permanen

3 tahun

permanen

1 tahun

4 tahun

musnah

PENGAWASAN Perencanan atau program pengawasan diantaranya a. Program kerja pengawasan tahunan b. Program pembinaan/fasilitasi aparatur pengawasan c. Program konsultasi dan koordinasi pengawasan d. Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta pengendalian

12

2

Administrasi pengawasan meliputi: surat penugasan dan surat pemberitahuan

1 tahun

2 tahun

musnah

3

Kertas kerja pemeriksaan dan naskah hasil pemeriksaan

1 tahun

4 tahun

dinilai kembali

NO

1 4


JENIS ARSIP

3 Laporan hasil pemeriksaan diantaranya:

KETERANGAN

AKTIF

IN-AKTIF

4 1 tahun setelah ditindaklanjuti

5

6

4 tahun

dinilai kembali

1 tahun 1 tahun setelah tindak lanjut selesai

2 tahun

musnah

4 tahun

permanen

1 tahun 1 tahun setelah ditindak lanjuti

2 tahun

musnah

4 tahun

dinilai kembali

a. BPK b. BPKP c. Itjen Departemen dan LPNK d. BAWASDA Provinsi e. TEMATIK f. Ekspose hasil pemeriksaan 5

Pembinaan aparatur pengawasan

6

laporan tindak lanjut

7

Aministrasi layanan pengawasan eksternal ( BPK, BPKP, Auditor Indipenden dan PEMDA )

8

Pengawasan pelaksanaan PERDA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI

13

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR

: 42 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 Desember 2012

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAHPROVINSI BANGKA BELITUNG

RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN NO.

JENIS/ SERIES ARSIP

1

2

I.

PEMERINTAHAN

A.

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1

Lambang Daerah

KETERANGAN

AKTIF

INAKTIF

3

4

5

Selama masih berlaku

5 Tahun

Permanen


5 Tahun

Permanen

Sampai mendapat keputusan tetap Selama masih berlaku

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

2 Tahun setelah disahkan 2 Tahun setelah disahkan Selama kerjasama berlangsung Sampai habis masa jabatan Sampai habis masa jabatan Sampai habis masa jabatan Sampai habis masa jabatan

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

a. Proses Pembentukan (Sayembara dan lain-lain) sampai dengan penetapan lambang b. Penetapan Penggunaan Lambang

2 3 4

c. Keputusan mengenai Lambang pada Logo, Pataka bentuk Dinas, Lembaga dan Organisasi lainnya Pembentukan, Pemekaran, Peningkatan, Pemecahan, dan Penghapusan Wilayah / Daerah Sengketa Batas Wilayah dan Penyelesaian

5

Administrasi dan Dokumentasi Perbatasan Antar Wilayah Pemindahan Pusat Pemerintahan

6

Penggantian Nama Provinsi

7

Kerjasama antar daerah

8

Pencalonan, Penunjukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Pembentukan, Pencalonan, Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretaris Daerah

9 10 11

14

12

16

Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala SKPD Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Daerah Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya Rapat Kerja (RAKER) Gubernur, Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Rapat koordinasi teknis lainnya

17

Penyerahan Urusan / Pelimpahan Wewenang


3 Tahun

Permanen

18

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur

3 Tahun

Permanen

19

Laporan Pertanggungjawaban SKPD Provinsi

3 Tahun

Permanen

20

Pembinaan dan Pengawasan atas Pemerintah Provinsi

2 Tahun setelah habis masa jabatan 2 Tahun setelah pertanggungjawaban 2 Tahun

5 Tahun

Musnah

21

Pembentukan Lembaga Perangkat Adat


5 Tahun

Permanen

B.

PEMERINTAH KECAMATAN / KELURAHAN

1

Pembentukan Pemerintahan Kecamatan/desa/Kelurahan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan/desa/Kelurahan

2 Tahun setelah penetapan 2 Tahun

5 Tahun

Permanen

3 Tahun

Musnah

3

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian dan Serah terima jabatan camat/kepala desa/kelurahan

1 Tahun setelah habis masa jabatan

5 Tahun

Permanen

4


5 Tahun

Permanen

2 Tahun setelah pertanggungjawaban Selama masih berlaku

3 Tahun

Dinilai Kembali

6

Kewilayahan meliputi : Penataan, Pemekaran, Pembentukan dan Penetapan batas wilayah Laporan Pertanggungjawaban Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan Penyerahan Urusan / Pelimpahan Wewenang

3 Tahun

Permanen

II

POLITIK

A

KEBIJAKAN UMUM

1

Pembinaan politik Pemerintah Provinsi

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

2

Keadaan politik dalam negeri maupun luar negeri.

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

3

Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi: pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

4

Hasil Evaluasi Keadaan IPOLEKSOSBUD

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

5

Doktrin pembinaan pengawasan kebangsaan

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

13 14 15

2

5

Sampai habis masa jabatan Sampai habis masa jabatan Sampai habis masa jabatan 2 Tahun

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Dinilai Kembali

5 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

15

B


3 Tahun

Permanen

2

PARTAI POLITIK (PARPOL) Keputusan tentang Pendirian/pembentukan Parpol Cabang Pemerintahan Provinsi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)


3 Tahun

Permanen

3

Program kerja dan operasional kegiatan Partai Politik


3 Tahun

Dinilai Kembali

4

Musyawarah Nasional

2 Tahun

5 Tahun

Permanen

5

Musyawarah Daerah Partai Politik

2 Tahun

5 Tahun

Permanen

6

Laporan kegiatan Partai Politik

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

7

Struktur Organisasi Partai Politik


5 Tahun

Permanen

8

Selama masih berlaku Selama periode jabatan

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen


5 Tahun

Permanen

11

Daftar Susunan Pengurus Partai Politik Daftar Anggota Partai Politik yang menduduki kursi/wakil di DPR/DPRD Daftar Anggota Partai Politik yang menduduki kursi/wakil di DPR/DPRD Daftar inventaris / keuangan Partai Politik dan bantuan keuangan dari Pemerintah

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

12

Selebaran dan maklumat kebijaksanaan

2 Tahun

5 Tahun

Permanen

13

Pengkaderan Partai Politik

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

14

Agenda kerja aktivitas Partai Politik

1 Tahun

2 Tahun

Dinilai Kembali

15

Monitoring kegiatan Partai Politik

2 Tahun

-

Musnah

C

PARTAI / ORGANISASI TERLARANG

1

Keputusan tentang Pendirian, Pembubaran dan Pengawasan Partai / Organisasi Terlarang Daftar dan Data Susunan Pengurus / Anggota Partai / Organisasi Terlarang Pemutihan bagi Anggota Partai / Organisasi Terlarang


5 Tahun

Permanen


5 Tahun

Permanen

2 Tahun

5 Tahun

Permanen


5 Tahun

Permanen

Sampai diperbarui

5 Tahun

Permanen

Laporan Umum mengenai Keadaan Anggota Partai / Organisasi Terlarang ORGANISASI KEMASYARAKATAN / PROFESI

2 Tahun

5 Tahun

Permanen

Keputusan mengenai pendirian, pemberitahuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, Profesi, Fungsional Kepemudaan, Buruh, Tani, Nelayan,


5 Tahun

Permanen

1

9 10

2 3 4 5 6 D 1

Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi Anggota Organisasi Terlarang Daftar mengenai keadaan Partai / Organisasi Terlarang

16

2

Perempuan dan lembaga swadaya masyarakat termasuk Anggaran Dasar, Rumah Tangga dan lainlainnya dari organisasi tersebut Operasional kegiatan organisasi meliputi : Rencana program kerja organisasi, hasil musyawarah daerah, pembinaan dan pengendalian serta hasil laporan

3

Daftar Inventaris Kekayaan organisasi

E

PEMILIHAN UMUM

1

Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan PANWASLU Kebijakan Pemerintah / Lembaga mengenai penyelenggaraan Pemilu / Pilkada Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu / Pilkada:

2 3

a. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

Sampai diperbarui

5 Tahun

Dinilai Kembali

Sampai habis masa jabatan Selama masih berlaku

5 Tahun

Permanen

2 Tahun

Permanen

1 Tahun setelah Pelaksanaan Pemilu / Pilkada

4 Tahun

Musnah, kecuali ada kasus / sengketa

Selama menjadi anggota 2 Tahun

3 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

Selama berlaku

5 Tahun

Dinilai Kembali


5 Tahun

Permanen


3 Tahun

Permanen

c. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah d. Daftar Organisasi Peserta Pemilu e. Fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih f. Fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye g. Fasilitasi dan mediasi sengketa Pemilu / Pilkada

F

DPRD

1

Daftar Keanggotaan

2

Persidangan / Rapat (Paripurna / Pleno Komisi / Fraksi lainnya) Kesekretariatan DPRD

3 4

Kegiatan Badan Perlengkapan Dewan (Seperti Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Perlengkapan Dewan lainnya)

5

Tata tertib DPRD

III.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1

Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

2

Rencana dan program kerja penanggulangan gangguan keamanan

17

3

5

Pengaturan mengenai larangan, pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan Pembinaan tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan Keamanan perbatasan Kota

6

Data pengawalan dan pengamanan aset

7

Pengaduan masyarakat berhubungan dengan keamanan dan ketertiban Pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah

Setelah penyelesaian pengaduan 2 Tahun

Daftar Inventarisasi Keamanan dan Ketertiban

Setelah dilaksanakan keputusan hukum yg tetap 2 Tahun

4

8

9

10 11 12 13 14

Pembinaan teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Praja Laporan situasi keamanan Kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Pengaturan Kewenangan dan Keanggotaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Praja Perizinan khusus di bidang keamanan dan ketertiban umum, seperti keramaian, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun 2 Tahun

3 Tahun 5 Tahun

Dinilai Kembali Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

Musnah

3 Tahun

2 Tahun

Musnah, kecuali berskala nasional Dinilai Kembali

2 Tahun

Musnah

3 Tahun

Dinilai Kembali

5 Tahun

Musnah

Selama Masih berlaku

3 Tahun 5 Tahun

Dinilai Kembali Dinilai Kembali

Selama kerjasama berlangsung Selama Masih Berlaku Selama Masih Berlaku

15

Pembentukan Pertahanan Sipil/Linmas

16

Operasional Pertahanan Sipil/Linmas

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

17

Bela Negara

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

18

Perjudian, narkotika, minuman keras dan obat terlarang, kenakalan remaja, kejahatan, pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila (pencegahan,laporan)

2 Tahuin

3 Tahun

Musnah

19

Kecelakaan lalu lintas darat, laut, sungai dan udara

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

20

Bencana alam meliputi : banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami dan lainlain

2 Tahun setelah penanganan pasca bencana

3 Tahun

Dinilai kembali

IV.

KESEJAHTERAAN


5 Tahun

Musnah, kecuali produk intern/ daerah permanen

A

PEMBANGUNAN KELURAHAN DESA/KELURAHAN

1

Kebijakan pembangunan Kelurahan meliputi : ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembangunan Desa/Kelurahan ketahanan masyarakat, pendayagunaan sumber dana masyarakat, pemukiman Desa/Kelurahan, dan prasarana PKK. ketahanan masyarakat desa/kelurahan, permukiman desa dan lain-lain

18

2

Penataan Desa/Kelurahan : a. Inventarisasi Desa/Kelurahan b. Tipologi Desa/Kelurahan c. Pemetaan/monografi Desa/Kelurahan d. Penetapan Desa/Kelurahan e. Pengolahan data

3

Musrenbang meliputi : studi pengkajian, pelaksanan program , koordinasi, pelaksanaan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan laporan

4

Perlombaan Desa/Kelurahan meliputi :

5

7

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Pemanen

5 Tahun

Pemanen

5 Tahun

Pemanen

3 Tahun

Musnah

5 Tahun

Dinilai kembali

a. Proses lomba Desa/Kelurahan

2 Tahun

2 Tahun

Musnah

b. Penetapan dan pemberian penghargaan

2 Tahun

2 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

2 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

2 Tahun

Musnah

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

Musnah, kecuali Daftar Kader permanen Musnah

Teknologi meliputi : a. Inventarisasi jenis-jenis teknologi Desa/Kelurahan, pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi, pembinaan teknologi Desa/Kelurahan meliputi : program pembinaan dan latihan, pembuatan alat penunjang teknologi b. Pemanfaatan, latihan teknologi Desa/Kelurahan

6

Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui 2 Tahun

Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi : a. Permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data. b. Kader pembangunan Desa/Kelurahan, program pembinaan, daftar kader, evaluasi dan laporan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMK) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarga (LPMK) Latihan pembangunan Desa/Kelurahan terpadu meliputi : Penentuan Pusat Latihan, Kurikulum, Pelaksanaan Latihan Kader, Latihan Perangkat Desa/Kelurahan, Lokakarya dan Laporan. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

10

Pembinaan Desa/Kelurahan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

11

Penataan dan pelaksanaan bantuan Desa/Kelurahan

8 Tahun

Dinilai Kembali

12

Kerjasama dalam rangka pembangunan Desa/Kelurahan antara lain : kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait

2 Tahun setelah pertanggungjawaban Selama kerjasama berlangsung

5 Tahun

Permanen

8

9

19

13

14

15 16

Pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan meliputi : a. Kelembagaan, jenis perkreditan, pembinaan dan evaluasi. b. Inventarisasi data perkreditan Desa/Kelurahan meliputi : jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung Desa/Kelurahan dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Pembinaan pengelolaan sumber daya masyarakat DesaKelurahan meliputi : inventarisasi jenis potensi dan mata pencaharian masyarakat, kerjasama, sumber dana, evaluasi dan laporan. Penyuluhan Masyarakat Desa/Kelurahan

18

Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa/Kelurahan Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP), perlistrikan/energi meliputi : perencanaan, pembangunan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana PAB-PLP. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

B

PENDIDIKAN

1

Pembinaan pendidikan formal meliputi :

17

Perencanaan dan program pembinaan pendidikan meliputi : pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan a. Penyediaan lokasi prasarana pendidikan. 1). Berita acara penyerahan/serah terima sarana sekolah 2). Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi : bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak b. Izin Pendirian Sekolah

c. Bantuan prasarana dan sarana pendidikan meliputi : permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima. d. Program pemberantasan buta huruf meliputi : program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf. e. Guru teladan meliputi : persyaratan, penetapan. f. Guru dan sekolah meliputi : ketentuan penetapan guru sekolah, data guru dan sekolah, guru sekolahsekolah kejuruan

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

Selama masih berlangsung

8 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun setelah dipindah tangankan (Vital)

3 Tahun

Permanen


5 Tahun

Permanen

Selama bantuan berlangsung

5 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

SK Permanen

Sampai dengan diperbarui

5 Tahun

Permanen

20

2

Pembinaan pendidikan non formal dan informal meliputi : a. Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal b. Data lembaga pendidikan non formal c. Data penyelenggara pendidikan informal

3

d. Pelaksanaan pembinaan pendidikan non formal dan informal Pembinaan pemuda/pelajar/mahasiswa a. Pelaksanaan pertukaran pemuda/pelajar/mahasiswa b. Bantuan untuk pembinaan pemuda/pelajar/mahasiswa

4


5 Tahun

Permanen

Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui 2 Tahun

3 Tahun

Musnah

3 Tahun

Musnah

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali


5 Tahun

Musnah


5 Tahun

Permanen

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

Pembinaan Kepramukaan a. Kebijakan tentang kepramukaan. b. Kepramukaan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan. c. Pelaksanaan jambore/perkemahan OLAHRAGA

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

C 1

Perencanaan dan program tentang keolahragaan.

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

2

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

3

Pembinaan olahraga meliputi : organisasi keolahragaan, pemilihan atlet, kursus-kursus olah raga, bantuan sarana, bantuan biaya, dan penghargaan pada atlet. Hasil musyawarah daerah berbagai cabang olahraga.

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

5 Tahun

Permanen

6

Kegiatan keolahragaan diantaranya: PON, Porda, Persahabatan Laporan kegiatan keolahragaan

3 Tahun

3 Tahun

Musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus (permanen)

D

KEBUDAYAAN

1

Pembinaan kesenian daerah meliputi : 2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

4 5

a. Perencanaan dan pengembangan kesenian daerah 1). Tarian 2). Pakaian 3). Lagu/nyanyian

21

4). Ukiran/Pahatan,Patung b. Pembentukan perkumpulan kesenian daerah. c. Data kesenian daerah.

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

a. Kebijakan pembinaan monumen / tugu / rumah tradisional


5 Tahun

b. Izin pendirian monumen / tugu / rumah tradisional


5 Tahun

Musnah, kecuali produk intern/daerah permanen Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

Sampai dengan diperbarui 2 Tahun

2 Tahun

Musnah

3 Tahun

Dinilai kembali

c. Pemugaran dan perawatan

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

d. Laporan

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

a. Proses pemberian status pahlawan daerah / pahlawan nasional b. Penetapan, penganugerahan dan penghargaan pahlawan c. Administrasi pengurusan dana pejuang

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

d. Laporan

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali


2 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali


5 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah

Monumen/Tugu/ Rumah Tradisional

Permuseuman meliputi : a. Daftar benda-benda museum/bersejarah b. Sarana permuseuman (gedung dan peralatan)

4

5

Pahlawan Daerah / Pahlawan Nasional meliputi :

Pemakaman a. Daftar Inventaris Pahlawan dan Penentuan Makam Pahlawan b. Daftar Makam yang mempunyai Nilai Sejarah termasuk Silsilahnya c. Pemindahan Jenazah ke Makam Pahlawan meliputi : Surat Izin dari Keluarga maupun Pemerintah d. Pengelolaan Makam e. Laporan

6

Permanen

3 Tahun

c. Program pengelolaan monumen / tugu / rumah tradisional d. Laporan 3

5 Tahun


d. Laporan 2

2 Tahun

Bahasa Daerah a. Kebijakan Pembinaan Bahasa Daerah

22

permanen

7

b. Pembinaan Bahasa Daerah meliputi : Perencanaan, Program Pelaksanaan dan Pengembangan Bahasa Daerah, dan Pelestarian Bahasa Daerah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

c. Laporan Pembinaan Bahasa Daerah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali


3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen


5 Tahun

2 Tahun

5 Tahun

Musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus permanen Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

Lembaga Adat a. Pembinaan Lembaga Adat b. Keberadaan /data lembaga adat

8

Laporan

E

KESEHATAN

1

Kebijakan pembinaan bidang kesehatan, obat-obatan, dan sanitasi

2

Pembinaan dan penyuluhan kesehatan : a. Kesehatan Keluarga b. Sanitasi termasuk monitoring kualitas air c. Mandi Cuci Kakus ( MCK ) d. Obat-obatan e. Gizi

3

Pengawasan a. Obat-obatan terlarang (narkoba) b. Perdagangan obat termasuk obat tradisional c. Minuman beralkohol d. Rumah Obat e. Tenaga medis, sinse, tabib, dukun, f. Kasus-kasus malpraktek

4

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Permanen 2 Tahun

3 Tahun

a. Imunisasi

23

Dinilai kembali

b. Karantina c. Penggunaan garam beryodium d. Penanggulangan HIV/AIDS e. Penanggulangan Malaria f. Penanggulangan TBC g. Penanggulangan epidemi dan pandemi

5

h. Penanggulangan penyakit lain yang disebabkan oleh virus/bakteri Perizinan a. Pendirian Rumah Sakit/Rumah Bersalin


5 Tahun

Permanen

b. Perdagangan Obat


5 Tahun

Dinilai kembali


2 Tahun

Permanen

b. Hasil pemeriksaan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

7

Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

8

Gizi

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

c. Rumah Obat/Apotik d. Praktek Medis e. Pembuatan Obat Tradisionil f. Laboratorium Kesehatan 6

Kesehatan makanan dan minuman a. Sertifikasi

a. Program gizi keluarga b. Penyuluhan gizi c. Gizi buruk dan kurang gizi serta busung lapar d. Gizi anak sekolah e. Posyandu/Rumah Gizi 9

Kesehatan hewan dan ternak a. Kesehatan hewan potong/ternak b. Pemotongan hewan c. Pemeriksaan daging d. Pemeriksaan hewan dan lalu lintas hewan

24

d. Pemeriksaan hewan dan lalu lintas hewan F

KEAGAMAAN

1

Kebijakan keagamaan

2

Rumah / sarana peribadatan


5 Tahun

Musnah kecuali produk intern atau daerah permanen

a. Pemeliharaan dan perbaikan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

b. Bantuan sarana peribadatan

Selama bantuan berlangsung Selama bangunan ada

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

Sampai kasus selesai

5 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali


5 Tahun

Permanen


5 Tahun

Permanen


5 Tahun

Dinilai kembali

Selama masih berlangsung 2 Tahun

3 Tahun

Musnah

3 Tahun

musnah

3 Tahun

Permanen

c. Data rumah / sarana peribadatan 3

Pembinaan dan pengawasan a. Kasus penghinaan terhadap agama meliputi : kitab suci, sarana peribadatan termasuk penindakkannya. b. Penyimpangan ajaran keagamaan

4

Kegiatan keagamaan a. MTQ/STQ b. Utsawa Darma Gita c. Perayaan hari-hari besar keagamaan d. Pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi} e. Wisata Rohani f. Pesta Iman g. Musyawarah kerukunan umat beragama h. Pelayanan keagamaan dan pengabdian Misionaris

5

Perijinan Keagamaan a. Izin Pendirian Rumah Ibadah

6

b. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Pengelolaan zakat, infaq dan sodakoh

7

Pembinaan organisasi keagamaan

8

Daftar tokoh-tokoh agama

G

SOSIAL


25


5 Tahun

Musnah kecuali produk intern atau daerah permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

Selama bantuan berlangsung Sampai diperbarui

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah kecuali yang berskala nasional dan internasional Permanen

a. Pendirian lembaga sosial


5 Tahun

Permanen

b. Kegiatan sosial Kemasyarakatan Bantuan kegiatan sosial

Selama masih berlaku Selama bantuan berlangsung 2 Tahun

5 Tahun 3 Tahun

Musnah Dinilai kembali

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


5 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Musnah


5 Tahun

Dinilai kembali

1

Kebijakan di bidang sosial

2

Panti asuhan / panti sosial a. Pemeliharaan dan perbaikan b. Bantuan sarana panti asuhan / panti sosial c. Data panti asuhan / panti sosial

3 4

Pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial kemasyarakatan Kegiatan sosial kemasyarakatan a. Pesta adat b. Pesta seni c. Pesta budaya

5 Perizinan

6 7 8

9

Pembinaan dan pengawasan organisasi sosial kemasyarakatan Rehabilitasi penderita cacat meliputi : pengadaan prasarana dan sarana penampungan, pembinaan, perawatan penyaluran tenaga, penyelenggaraan olahraga dan kesenian, rehabilitasi penderita cacat. Kesejahteraan sosial meliputi : sarana mobilitas, dana, sumbangan, donor darah, daftar donor darah, penghargaan donor darah. Masalah-masalah sosial : a. Penanganan masalah sosial (tuna wisma, tuna susila dan hasil-hasil razia) b. Data masalah sosial (tuna Wisma, tuna susila dan lain-lain hasil razia)

H

KEPENDUDUKAN

1

Pembinaan kependudukan

2

Informasi kependudukan

3

Kewarganegaraan Asing

26

a. Kebijakan kewarganegaan asing


5 Tahun

b. Ketentuan kuota imigrasi


5 Tahun

Musnah, kecuali produk intern/ daerah permanen Permanen

c. Data imigrasi yang masuk (suatu bangsa)

Sampai dengan diperbarui Sampai kasus selesai

5 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

e. Bukti pelaporan warga negara asing dan pelaporan keterangan tamu warga negara asing f. Pengusiran warga negara asing/bangsa asing

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

g. Perpindahan bangsa asing

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

h. Kewarganegaran meliputi :permohonan, perlengkapan persyaratan dan penetapannya i. Laporan jumlah WNI keturunan asing

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

a. Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi dan Trasmigrasi

2 Tahun

3 Tahun

b. Perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan transmigrasi serta pelaksanaan penanggulangan

2 Tahun

5 Tahun

Musnah, kecuali produk intern/ daerah permanen Musnah


5 Tahun

b. Sarana dan prasarana

2 Tahun

3 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah permanen Musnah

c. Pembinaan keluarga berencana.

2 Tahun

2 Tahun

Musnah

d. Penghargaan tentang KB Lestari

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

e. Data hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

f. Hasil pertemuan, seminar, survey ilmiah KB

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

g. Kasus KB

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

h. Laporan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah, kecuali laporan Tahunan dan

d. Kasus paspor dan atau visa palsu

4

5

Urbanisasi meliputi :

Keluarga berencana a. Kebijakan tentang keluarga berencana

1). Pendewasaan usia perkawinan 2). Pengaturan kelahiran 3). Peningkatan pendapatan keluarga

27

6

Data Kependudukan, meliputi buku register,statistik kependudukan,bukti/akte, Sertifikat kelahiran,kematian, buku mutasi kependudukan dan lain-lain

V.

PEREKONOMIAN

A

KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN


3 Tahun


5 Tahun


5 Tahun

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai Kembali

Meliputi kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, Pertambangan, BUMD, agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.

B

PERIZINAN Perizinan dan sertifikasi di bidang perekonomian : Perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria / pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan.

C

PERENCANAAN DAN PROGRAM

laporan khusus, permanen Permanen

Musnah kecuali produk intern/daerah permanen


Perencanaan meliputi perdagangan,koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, Agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan

D

PERDAGANGAN

1

Promosi meliputi : pameran dan iklan.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2

Pelelangan meliputi pemenang lelang.

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

3

Lelang yang ditolak.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

4

Pemasaran meliputi : sembilan bahan pokok, hasil industri, ekspor / impor. Standarisasi harga meliputi : sembilan bahan pokok hasil industri Perdagangan Dalam Negeri,Antar Pulau dan Luar Negeri, Ekspor/Impor Pergudangan meliputi : persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan. Pengawasan perdagangan

2 Tahun

5 Tahun

Musnah


3 Tahun

Permanen

2 Tahun

5 Tahun

Musnah


5 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

5 6 7 8

28

9 10

Pembinaan iklim usaha, bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha Laporan

E

KOPERASI DAN UKM

1

Pendirian/Pembentukan koperasi dan UKM

2

Permodalan/bantuan dana koperasi dan UKM

3 4

Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi dan UKM Penyuluhan koperasi dan UKM

5

Evaluasi, seminar, lokakarya, dan hasil-hasilnya.

6

Uji kelayakan


3 Tahun

Dinilai kembali

7

Penyelesaian kasus-kasus koperasi

3 Tahun

Dinilai kembali

8

Pengkaderan koperasi

Sampai mendapat keputusan tetap Selama kepengurusan

3 Tahun

Musnah

9

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

10

Laporan Pertangunganjawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

11

Kerjasama antar koperasi atau dengan dunia usaha

3 Tahun

Dinilai kembali

12

Data Koperasi dan UKM

3 Tahun

Dinilai kembali

13

Pedoman / petunjuk pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha, permodalan / perkreditan dan SDM koperasi dan UKM

Selama kerjasama berlangsung Sampai dengan diperbarui Selama masih berlaku

3 Tahun

Permanen

14

Pelaporan

2 Tahun

3 Tahun


F

PERTANIAN 2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

1

2 3 4

Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan Sarana pertanian meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan Pelaksanaan program meliputi : pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi. Peningkatan produksi meliputi : pemilihan benih,

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun


Selama koperasi berdiri Selama koperasi berdiri Selama bantuan berlangsung 2 Tahun

3 Tahun

Permanen

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

29

5

pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan tanaman. Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan balai benih.


5 Tahun

Permanen

6

Penyuluhan pertanian meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan.

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

7

Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : Bimas, Inmas, Insus. Perlindungan tanaman meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi Data pertanian meliputi : persawahan, perladangan, perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru.

Selama bantuan berlangsung 2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

5 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Permanen

8

9

10

Standarisasi dan Sertifikasi mutu hasil pertanian.


5 Tahun

Permanen

11

Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan setifikat ekspor


5 Tahun

Dinilai kembali

12

Penelitian dan Pengujian


3 Tahun

Permanen

13

Pelaporan

2 Tahun

3 Tahun


G

KEHUTANAN

1

Perencanaan Umum, Program, Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Sarana dan Prasarana Kehutanan

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

Peningkatan hutan meliputi : Pembiayaan, Laporan dan Evaluasi Peningkatan mutu meliputi : Pemilihan bibit, benih, pemupukan, jadwal tanam, reboisasi, tehnologi tepat guna, Penebangan dan Obat-obatan.

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

6

Penyuluhan meliputi : Program, Metode, Pembinaan, Percontohan, Jadwal Waktu, Pembiayaan dan Laporan Pembinaan dan Penyuluhan Hutan

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

7

Bantuan Dana Kehutanan

3 Tahun

Dinilai kembali

8

Perlindungan Hutan meliputi : Reboisasi, Rehabilitasi dan Konservasi

Sampai pertanggung jawaban 2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 3 4

5

30

9

Pelestarian Hutan meliputi : Izin Penebangan, Larangan Penebangan, Pengusaha Hutan dan Peremajaan Hutan.

10

Pengawasan di bidang Kehutanan

11 12

Penertiban tanah kehutanan, meliputi : Inventaris Tanah, Tanah Hutan yang digarap rakyat Daftar / data jenis Hutan

13

Pelaporan

H

PERIKANAN

1

Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dan monitoring. Sarana dan prasarana meliputi:Pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Alat tangkap

2

Selama izin masih berlaku

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun (Vital)

5 Tahun

Permanen

Selama masih berlaku (Vital) 2 Tahun

5 Tahun

Permanen

3 Tahun


2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

b. Tempat pelelangan ikan c. Balai benih 3

Pembinaan dan penyuluhan perikanan.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

4

Peningkatan produksi meliputi:pemilihan bibit,cara pemeliharaan,jadwal panen,penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

5

Bantuanan perikanan.


3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


5 Tahun

Permanen

a. Benih b. Makanan c. Peralatan tangkap d. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perikanan. 6

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi.

7

Standarisasi dan Sertifikasi mutu hasil perikanan

8

Pemasaran hasil produksi meliputi:penentuan harga dasar,pemasaran dalam negeri,pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor.

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

9

Penangkapan ikan meliputi : penentuan lokasi

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

31

penangkapan dan jenis peralatan. 10

Usaha perikanan air tawar

11

Data dan Statistik bidang Perikanan

12

Laporan

I

PETERNAKAN

1

Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring. Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Kandang ternak

2

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Permanen

3 Tahun


2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Permanen

b. Tempat pemotongan ternak c. Tempat karantina hewan d. Balai penangkaran 3

4

Peningkatan produksi meliputi: pemilihan bibit,cara pemeliharaan,jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan Pembinaan dan penyuluhan perikanan

5

Bantuanan peternakan: a. Bibit ternak b. Makanan c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha peternakan

6

7

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak meliputi:jenis hama,pengawasan,monitoring dan evaluasi. Standar mutu hasil peternakan

8

Pemasaran hasil produksi meliputi:penentuan harga dasar,pemasaran dalam negeri,pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

9

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

10

Usaha peternakan meliputi : jenis usaha, lokasi dan areal usaha. Pengawasan lalu lintas ternak.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

11

Data dan statistik bidang peternakan.

3 Tahun

Permanen

12

Laporan


3 Tahun

Musnah,

32

kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen J

PERKEBUNAN

1

Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring. Sarana dan prasarana meliputi:pengadaan,inventarisasi,pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Balai/tempat pembibitan

2

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali


5 Tahun

Permanen

b. Peralatan perkebunan 3

4

Peningkatan produksi meliputi:pemilihan bibit,pemupukan,cara pemeliharaan,jadwal tanam,penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan Pembinaan dan penyuluhan perkebunan

5

Bantuan perkebunan a. Bibit tanaman b. Pupuk c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perkebunan

6

Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman meliputi : jenis hama, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

7

Standar mutu hasil perkebunan

8

Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

9

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

10

Usaha perkebunan milik rakyat meliputi : jenis usaha, lokasi dan areal usaha Pengawasan lalu lintas perkebunan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

11

Data dan statistik bidang perkebunan

3 Tahun

Permanen

12

Laporan


3 Tahun


K

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1

Perencanaan umum, program dan monitoring.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

33

2

Sarana dan prasarana perindustrian meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Permanen


3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Permanen

3 Tahun

Dinilai Kembali

a. Pemenang lelang

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai Kembali

b. Lelang yang ditolak

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


5 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun


a. Dekranas b. Balai / tempat pelatihan industri 3 4

Peningkatan produksi meliputi : bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna. Pembinaan dan penyuluhan industri rumah tangga

5

Bantuan : a. Modal / dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan / tenaga ahli

6

7 8

9

Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : industri berat, industri sandang, industri ringan, industri logam, industri sedang, industri pangan, industri obat-obatan dan aneka industri. Standar mutu hasil produksi Pemasaran hasil produksi meliputi : promosi hasil, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri. Pengawasan perindustrian

10

Data dan statistik bidang perindustrian

11

Promosi meliputi: Pameran dan Iklan

12

Pelelangan meliputi:

13 14 15 16

L

Pergudangan meliputi: persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan Pengawasan perdagangan Pembinaan iklim usaha, bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha Laporan

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

34

1

Pendirian BUMD meliputi : dasar hukum, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja

Selama BUMD berdiri

3 Tahun

Permanen

2

Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengedalian, monitoring dan evaluasi.


3 Tahun

3

Selama kepengurusan

3 Tahun


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Vital

Selama masih berdiri

3 Tahun

Dinilai kembali

7

Kepengurusan meliputi : badan pengawas, direksi, dan pemilik modal Permodalan meliputi : aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah. Inventarisasi meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan. Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, surat berharga, perjanjian kerjasama, dan bagi hasil Pengawasan Permodalan

Musnah kecuali produk intern/daerah permanen Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

8

Data dan statistik

3 Tahun

Dinilai kembali

9

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)


3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun


4 5

6

10

Laporan

M

PERBANKAN

1

Pendirian perbankan : meliputi dasar hukum, lokasi, organisasi dan tata kerja Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi

Selama Perbankan berdiri Selama masih berlaku

3 Tahun

Permanen

3 Tahun

Kepengurusan meliputi : badan pengawas, direksi, dan pemilik modal Permodalan meliputi: aset,kredit,pinjaman,kerjasama dengan pihak ketiga Inventarisasi meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan. Pembinaan dan penyuluhan perbankan

Selama kepengurusan

3 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah, permanen Permanen


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Vital

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

Selama belum ada penetapan

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2

3 4 5

6 7

Pengendalian usaha perbankan meliputi : Studi kelayakan nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan kredit dan penyelesaian kasus.

8

Pengawasan perbankan

35

9

Data dan statistik


3 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun


10

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

11

Laporan

N

PERTAMBANGAN

1

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

2

Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan monitoring Sarana dan prasarana pertambangan meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

3

Peningkatan produksi meliputi : teknologi tepat guna.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

4

Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

5

Pembinaan dan penyuluhan pertambangan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

6

Penelitian dan pengembangan meliputi : laboratorium, pengujian dan penelitian. Bantuan pertambangan meliputi :


5 Tahun

Permanen


3 Tahun

Dinilai kembali


5 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Permanen

3 Tahun



3 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah,

7

a. Peralatan pertambangan

8

b. Dana rangsangan bagi kelompok usaha pertambangan Standar mutu hasil pertambangan

9

Usaha pertambangan meliputi: a. Pertambangan daerah b. Pertambangan rakyat

10

Pengawasan lalu lintas pertambangan

11

Data dan statistik bidang pertambangan

12

Laporan

O

PERHUBUNGAN

1

Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.

36

permanen 2

Sarana dan prasarana perhubungan meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun



3 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah, permanen Dinilai kembali

a. Terminal b. Tempat parkir c. Rambu-rambu 3

Pembinaan di bidang perhubungan

4

Bantuan di bidang perhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau

5

7

Standarisasi kelayakan perhubungan darat,laut,sungai dan udara Pengawasan di bidang perhubungan meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan kecelakaan, penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan. Data dan statistik di bidang perhubungan

8

Laporan

P

PARIWISATA

1

Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.

2

Sarana dan prasarana pariwisata meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.

6

a. Hotel, losmen dan restoran b. Tempat rekreasi

37

c. Travel biro 3

Obyek wisata meliputi :

2 Tahun

5 Tahun

Permanen

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

Selama bantuan berlangsung Sampai diperbarui

5 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun



5 Tahun

Selama masih digunakan

5 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah permanen Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

4

Pendayagunaan tenaga kerja (TKW, TKI, Di bawah umur) Pembinaan dan penyuluhan di bidang tenaga kerja

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

5

Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi :

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

a. Taman Nasional b. Cagar budaya / alam c. Museum d. Situs-situs e. Benda-benda bersejarah f. Tempat-tempat bersejarah g. Benda-benda purbakala 4 5

Peningkatan parawisata meliputi : promosi obyek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan. Pembinaan dan penyuluhan di bidang pariwisata.

6

Bantuan di bidang pariwisata.

7

Data dan Statistik bidang pariwisata

8

Laporan

Q

TENAGA KERJA

1

Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.

2

Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Balai latihan kerja b. Perlengkapan latihan kerja

3

a. Peralatan kerja

38

b. Dana rangsangan bagi kelompok kerja c. Konsultan 6

8

Standarisasi ketenagakerjaan meliputi : tingkat umum, pendidikan, jenis kelamin dan keterampilan. Keamanan dan ketertiban meliputi : keselamatan kerja, kebersihan lingkungan kerja, penanggulangan gangguan lingkungan kerja dan perselisihan perburuhan. Pengawasan di bidang tenaga kerja.

9

Data dan statistik di bidang tenaga kerja.

7


3 Tahun

Permanen

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun



3 Tahun

10

Laporan

R

PENANAMAN MODAL

1

Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring & evaluasi.

2

Pembinaan di bidang pemanfaatan modal.

2 Tahun

3 Tahun

Musnah kecuali produk intern/daerah permanen Musnah

3

Promosi

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

4

Investasi penanaman modal.

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

5

Pengelolaan meliputi :

2 Tahun

5 Tahun

Permanen


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun



5 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

Musnah,kecuali produk intern/ daerah, permanen Dinilai kembali

a. Penanaman modal dalam negeri b. Penanaman modal luar negeri. 6

Data dan statistik penanaman modal

7

Pengawasan di bidang penanaman modal.

8

Laporan

S

METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

1


2

Sarana dan prasarana meteorologi

39

3

Prakiraan / ramalan bidang meteorologi meliputi : ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan, dan gerhana bulan / matahari.


3 Tahun

Musnah

4

Data dan statistik bidang meteorologi dan geofisika

3 Tahun

Dinilai kembali

5

5 Tahun

Permanen

6

Penelitian dan pengembangan, meliputi laboratorium dan pengujian Laporan

Sampai dengan diperbarui Selama masih berlaku 2 Tahun

3 Tahun


T

PERTANAHAN

1


5 Tahun

5 Tahun

2

Tata Guna Tanah dan Pemetaan Tanah

5 Tahun

5 Tahun

Musnah,kecuali produk intern/ daerah, permanen Permanen

3

Landreform

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

4

Pengurusan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, meliputi : Surat Pernyataan Atas Hak, Atas Kepemilikan Tanah, akta Jual Beli, Sertifikat dan Transaksi lainnya

5 Tahun

5 Tahun

5

Tanah Ulayat

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

6

Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah

5 Tahun

5 Tahun

Permanen

7

Data dan Statistik

3 Tahun

Dinilai kembali

8

Laporan


3 Tahun



5 Tahun


VI.

Permanen

PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

A

KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

1

Kebijakan di bidang pekerjaan umum antara lain : a. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan. b. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. c. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan. d. Pendirian, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan. e. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), meliputi master plan, block plan, dan detail plan

Permanen

40

2

Standarisasi kriteria teknis meliputi spesifikasi teknis, pedoman/prosedur, manual teknis, dan manual pelaksanaan di bidang pekerjaan umum, antara lain :


5 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

a. Bangunan b. Pengairan c. Air minum d. Jalan e. Jembatan 3

Pembinaan di bidang pekerjaan umum

B

PERIJINAN

1

Perijinan bidang pekerjaan umum meliputi:izin mendirikan bangunan (IMB),surat izin pemborongan pembangunan (SIPP) penggunaan bangunan, pembuatan tanggul/tambak pada pinggiran sungai,pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor/artetis,proyek air,proyek air minum,pemanfaatan tanah dataran,pemanfaatan dan penggunaan jalan dan yang sejenisnya dan termasuk persyaratannya serta tata lingkungan. Permohonan perizinan yang di tolak

2 3 4

Keringanan pemberian izin meliputi permohonan pembebasan dan pemberian keringan Pembatalan izin meliputi: pengaduan,hasil pemeriksaan/peninjauan,pembebasan dan pelaksanaan pembongkaran

C

TATA KOTA

1

Kebijakan pembangunan meliputi : penempatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah perkotaan : a. kawasan perdagangan

Dinilai kembali selama masih berlaku

8 Tahun

2 Tahun

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun


10 Tahun



5 Tahun

Vital

b. kawasan industri c. kawasan perumahan d. kawasan rekreasi e. kawasan ruang terbuka hijau 2

Investasi daerah / kawasan a. Perdagangan b. Industri

41

c. Perumahan d. Rekreasi 3

Data statistik pembangunan perkotaan

4

Pengawasan pembangunan perkotaan

5

Laporan

D

PEMBORONGAN/KONTRAKTOR BANGUNAN DAERAH/NEGARA Tender meliputi : pembentukan panitia, pengajuan permohonan peserta tender, undangan, pengumuman hasil seleksi dan pengumuman pemenang tender, penunjukan pemenang tender sekaligus pelaksana pekerjaan, surat perintah kerja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan pembayaran, laporan pertanggungjawaban. Prakualifikasi meliputi: daftar rekanan, klasifikasi perusahaan dan lain-lain. Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya.

1

2 3 4

5

Penunjukan pemborong meliputi : pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, negosiasi dan klarifikasi harga, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan pembayaran, laporan pertanggungjawaban. Swakelola meliputi : pembentukan panitia, penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan

6

Laporan

E

BANGUNAN

1

Gambar / rencana bangunan meliputi : permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencana bangunan yang direalisasi / disahkan.

2 3

Inventarisasi bangunan kepunyaan atau yang dikuasai pemerintah termasuk cara perolehannya. Peta bangunan

4

Blue print


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun


Sampai pekerjaan selesai

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun


2 Tahun (Vital)

3 Tahun

Permanen

Sampai dengan diperbarui (Vital) Selama bangunan berdiri (Vital) Selama bangunan berdiri (Vital)

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Permanen

3 Tahun

Permanen

42

5

Kontruksi pencegahan terhadap gempa, angin / udara / panas, kegaduhan, akustik, kebakaran, gas explosif

6

Usulan gambar yang ditolak

7

Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok. Konsultasi bangunan meliputi : permohonan dan hasil konsultasi Penertiban bangunan meliputi : penertiban bangunan tanpa izin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyegelan / pengosongan dan pelaksanaanya. Data bahan bangunan antara lain : tanah, batu, aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci

8 9

10

11

Laporan

F

PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

1

Kebijakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan tenaga kelistrikan :

Selama bangunan berdiri

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

-

Musnah


5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali


5 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

3 Tahun



5 Tahun

Musnah,kecuali produk intern/ daerah, permanen

Selama masih digunakan 2 Tahun

5 Tahun

Permanen

5 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun


a. Air b. Diesel c. Matahari d. Panas Bumi / Geothermal e. Listrik masuk Kelurahan 2

Teknologi kelistrikan

3

Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik

4

Data kelistrikan

5

Penelitian pembangkit tenaga listrik

6

Laporan

G

PENGAIRAN

43

1

6

Pembangunan pengairan antara lain : bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah. Pemeliharaan dan renovasi antara lain : bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah. Penertiban / penanganan kasus-kasus bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah. Inventarisasi areal dan bangunan pengairan, sungai dan sumber mata air. Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan / pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan kerusakan bangunan. Pengelolaan data hidrologi dan hidrometri

7

Data dan statistik pengairan

8

Laporan

H

AIR MINUM (samakan dengan jalan)

1

Perencanaan pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan Sarana dan prasarana air minum, meliputi : a. Peningkatan bangunan.

2

3

4 5

Selama bangunan berdiri

10 Tahun

Permanen

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Dinilai kembali


5 Tahun

Vital

5 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun


2 Tahun

3 Tahun

Dinilai kembali


3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

Sampai dengan diperbarui Sampai kasus selesai

3 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Dinilai kembali

Selama jalan masih ada

10 Tahun

Permanen

b. Penyediaan fasilitas air minum/air bersih. 2

Pendaftaran distribusi dan pemakaian air minum

3

Pengawasan air minum/air bersih.

4

Data dan statistik air minum/air bersih.

5

Pelaporan keluhan masyarakat

I

JALAN

1

Pembangunan / pembuatan jalan a. Jalan negara b. Jalan propinsi c. Jalan Kota c. Jalan protokol

44

d. Jalan Kelurahan dan Perkebunan

Selama jalan masih ada 2 Tahun

10 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Musnah

2

Pemeliharaan jalan

3

Penyediaan lokasi jalan

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

4

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

5

Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi : data tanah, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon/ tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong – gorong dan tanggul parit. Pengawasan jalan

2 Tahun

3 Tahun

6

Data dan statistik jalan

3 Tahun

7

Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan


Permanen sesuai kelas jembatannya, yang lain dinilai kembali Permanen

3 Tahun

Permanen

8

Laporan

2 Tahun

3 Tahun


J

JEMBATAN

1

Pembangunan / pembuatan jembatan:

Selama jembatan masih ada

10 Tahun

Permanen

Selama jembatan masih ada 2 Tahun

10 Tahun

Dinilai kembali

3 Tahun

Musnah

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

a. Jembatan Negara b. Jembatan Provinsi c. Jembatan Kota d. Jembatan Kelurahan dan Perkebunan 2 3

Pemeliharaan jembatan sementara / gantung, jembatan penyeberangan. Penyediaan lokasi Jembatan

4

Pelebaran dan pemindahan Jembatan

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

5

Pengawasan jembatan

2 Tahun

3 Tahun

6

Data dan statistik jembatan

Sampai diperbarui

3 Tahun

Permanen sesuai kelas jembatannya, yang lain dinilai kembali Dinilai kembali

7

Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

8

Laporan

2 Tahun

5 Tahun

Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan

45

khusus, permanen VII.

LINGKUNGAN HIDUP

1

Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : hasil - hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan.

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2

Pembinaan penyuluhan lingkungan hidup.

2 Tahun

5 Tahun

Musnah

3

Pelaksanaan dan pengawasan /pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : penetapan daerah /wilayah lingkungan pemukiman, lingkungan industri, rekreasi, pertamanan, kawasan lingkungan termasuk penertiban kasus-kasus Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestarian dan fauna.

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

10 Tahun

Permanen

2 Tahun

8 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Permanen

2 Tahun

3 Tahun

Permanen

Pemberian izin meliputi : izin berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan C termasuk permohonan persyaratan memasuki daerah cagar alam. Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah. Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) Hasil-hasil seminar, simposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup Pengawasan di bidang Lingkungan Hidup


5 Tahun

Dinilai Kembali

2 Tahun

-

Musnah

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

2 Tahun

5 Tahun

Dinilai kembali

Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan. Amdal meliputi :


3 Tahun

Permanen


3 Tahun

Permanen


3 Tahun

Permanen

3 Tahun


4

5

6

7 8

9 10 11 12 13 14

Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi : pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan/pembinaan dan pelestarian lingkugan hidup Penghargaan Adipura

a. Teknis Amdal b. Pengkajian dan Penilaian Dokumen Amdal c. Evaluasi dan RKL dan RPL 15

Data dan statistik

16

Laporan

46

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI

47

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Recommend Documents