ISSN Vol. 1 No. 2 Nov 2016 Hal

ISSN 2502 - 7379

Vol. 1 No. 2 Nov 2016 Hal. 108-218

AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi ISSN 2502 - 7379 Vol 1, No 2, Nov 2016

Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Madura Pimpinan Redaksi Rosy Aprieza Puspita Zandra Dewan Redaksi Gazali Ustman Rika Syahadatina Citra Larashati Surya Subhan Fathorrahman Mitra Bestari Sri Trisnaningsih (UPN Veteran Jawa Timur) Ersa Tri Wahyuni (Universitas Padjadjaran) Bambang Hariyadi (UTM Bangkalan)

Alamat Redaksi: Fakultas Ekonomi Universitas Madura Jl Raya Panglegur KM 3.5 Pamekasan - Madura Telp. (0324) 322231, Fax (0324) 327418 Email: [email protected]

AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi diterbitkan oleh prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Madura secara berkala, setiap bulan Mei dan November. AKTIVA, sebelumnya merupakan bagian dari MAKRO Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan yang diterbitkan pertama kali bulan Mei 2001 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Madura. Sejak tahun 2016, AKTIVA terbit sebagai jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian dalam bidang ilmu akuntansi dan investasi, yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu akuntansi dan profesi akuntansi. Secara terbuka redaksi menerima kontribusi tulisan hasil penelitian ilmiah, ulasan atas artikel lain, ataupun artikel konseptual (artikel hasil pemikiran) yang sesuai dengan bidang ilmu akuntansi. Topik jurnal AKTIVA berkaitan dengan bidang keilmuan akuntansi, seperti sistem informasi akuntansi, pasar modal dan investasi, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, akuntansi sektor publik, profesi akuntansi, dan akuntansi syariah.

AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi ISSN 2502 - 7379 Vol 1, No 2, Nov 2016, halaman 108 - 218

DAFTAR ISI Salama Analisis Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya Pamekasan................................................................................. 108-122

Sayuri Penerapan Metode Activity Based Costing Pada Tarif Layanan Radiologi Dan Laboratorium Terhadap Pendapatan Rumah Sakit Paru Pamekasan ............................................................................. 123-139

Ria Rachmawati Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham ...... 140-157

Rohmaniyah dan Rosy A.P. Zandra Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syari’ah ................................................................. 158-174

Runik Puji Rahayu Analisa EBIT-EPS Terhadap Struktur Modal Optimal Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ..................................................................... 175-189

Subhan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Skeptisme Profesional ............................... 190-204

Nurul Alfian Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud............................................. 205-218

AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 2, Nov 2016

Analisis Standar Operasional Pro .... Siti Salama

ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPBLIK INDONESIA (KPRI) BHINNEKA KARYA PAMEKASAN SITI SALAMA AMAR Universitas Madura ABSTRACT Giving credit is a cooperative effort of the most fundamental so that cooperatives need to provide an assessment of the customers who apply for credit loans, with an element of risk and uncertainty this causes is required a credit security. Standard Operating Procedure includes lending a Cooperative Credit Public Policy (CTP) of the cooperative, which among other things contains Precautionary Principle, Organizations and Credit Management, Credit Approval Policy, Development and Supervision, Management of Non Performing Loans. The focus of research into the main study, namely: how Standard Operating Procedure crediting at KPRI Member Bhineka Pamekasan work is already in line with Law No. 96 / Kep / M.KUKM / IX / 2004 Article 15. This study uses a qualitative approach with descriptive, the sample in this study was a sample intended or purposive sampling with the following criteria: (1) member who regularly deposit mandatory dues and principal, (2) members who are doing principal loan during the study period. The results of this study indicate that the lending procedures in KPRI Diversity Works Pamekasan are in accordance with Standard Operating Procedures established by KPRI Unity Works Pamekasan. But to guarantee such loans BPKB in KPRI Diversity work is not obliging as collateral. SOP should in KPRI Diversity work is to follow the SOP issued by Menperindangkop 2004. Keywords: Standard Operating Procedures, and Credit Cooperatives ABSTRAK Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok sehingga koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman, dengan unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Standar Operasional Prosedur perkreditan suatu Koperasi meliputi Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) koperasi tersebut, yang antara lain berisi Prinsip Kehati-hatian, Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Kebijakan Persetujuan Kredit, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Kredit Bermasalah. Fokus penelitian yang menjadi kajian utama, yaitu: bagaimana Standar Operasional Prosedur pemberian kredit pada Anggota KPRI Bhineka Karya Pamekasan apakah sudah sesuai dengan Undang Undang No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) anggota yang rutin menyetorkan iuran wajib dan pokok, (2) anggota yang melakukan pokok pinjaman kredit pada saat periode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosedur pemberian kredit di KPRI Bhinneka Karya Pamekasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh KPRI Bhinneka Karya Pamekasan. Tetapi untuk jaminan kredit seperti BPKB di KPRI Bhinneka Karya tidak mewajibkan sebagai jaminan. Sebaiknya SOP yang ada di KPRI Bhinneka Karya mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindangkop Tahun 2004. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, dan Kredit Koperasi 108



PENDAHULUAN Dalam upaya memperkuat posisi perekonomian penduduk miskin, baik dipedesaan maupun diperkotaan, kredit sering kali dijadikan sebagai alat untuk membantu mereka. Pemberian kredit kepada kelompok miskin dianggap dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Salah satu lembaga yang mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat adalah koperasi. Akan tetapi, dewasa ini lembaga keuangan komersial relatif tidak tertarik untuk mengembangkan mekanisme kredit bagi nasabah kecil, terutama pedesaan, karena nilai transaksi yang kecil dan lokasi yang tersebar serta risikonya yang tinggi, hal ini akan menyebabkan peningkatan biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh koperasi. Meskipun ada lembaga keuangan yang sudah beroperasi di pedesaan, lebih menjangkau lapisan masyarakat atas. Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterima. Dengan unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan risiko atau memperkecil risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak koperasi perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadi kredit macet. Adapun prosedur permohonan kredit koperasi adalah sederhana, dengan persyaratanpersyaratan yang ringan berupa suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada koperasi lain. Dalam menjalankan operasional Koperasi telah memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pendekatanpendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah Pamekasan yang tidak merata dan beraneka ragam dengan latar belakang dalam penyaluran kredit Koperasi yang lebih banyak memberikan kredit kepada anggota koperasi. Dari hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaan masih banyak peluang untuk memberikan kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah Pamekasan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kredit yang diberikan koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan anggota. Keberhasilan penyaluran kredit tidak lepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut. Oleh karena itu pengurus koperasi terutama bagian kredit simpan pinjam ikut bertanggung jawab atas keberhasilan anggota dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi harus melakukan prosedur pemberian kredit agar pemanfaatan modal lancar Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana Standar Operasional Prosedur pemberian kredit pada Anggota KPRI Bhineka Karya Pamekasan? (2) apakah Standar Operasional Prosedur di KPRI Bhinneka Karya Pamekasan sesuai dengan UU No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15? Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur pemberian kredit pada anggota KPRI Bhineka Karya Pamekasan, (2) untuk mengetahui apakah Standar Operasional Prosedur Di KPRI Bhinneka Karya Pamekasan sesuai dengan UU No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15.

109



TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Koperasi Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut adalah dua pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh. Menurut Rudianto (2006;2) Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar ekonomi prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan msyarakat daerah pada khususnya dengan demikian koperasi ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Landasan Koperasi Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasin, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut: a. Landasan Idiil Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kedudukan seperti itu, maka wajar bila Pancasila diterima sebagai landasan idiil koperasi ataupun organisasi-organisasi kainnya di Indonesia. Pancasila, dengan masing-masing silanya, akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya it dalam mengembangkan fungsinya masingmasing di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pancasila yang dimaksud adalah rumusan yang ada di dalam pembukuan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu Ketuhanan Yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia. b. Landasan Strukturil Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia, Bab II UU No. 25 Tahun 1992 menempatkan UUD 1945 sebagai landasan strukturil Koperasi Indonesia. UUD 1945, sebagaimana diketahui, merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Dalam UUD 1945 kita menemukan mekanisme hubungan antar lembagalembaga negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggara negara Republik Indonesia. Tujuan koperasi Tujuan utama pendirian Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota Koperasi berpegang pada asa dan prinsip-prinsip ideal 110



tertentu, maka kegiatan Koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan Koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan Koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan Koperasi dapat ditemukan dalam pasal 33 UU koperasi No. 25/1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: Koperasi bertujuan mamjukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membnagun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan bunyi pasal 33 UU No. 25/1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut: 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Dengan ketiga tujuan tersebut, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya merupakan satusatunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun dinegeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonmian nasional. Prinsip Koperasi Prinsip-prinsip Koperasi bermula dari aturan-aturan umum pengelolaan Koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di Rochdale, yang dikenal sebagai “Prinsip-prinsip Rochdale”. Keberhasilan perjuangan Koperasi di Rochdaele memang banyak ditentukan oleh semangat kerja para pengurusnya, yang benar- benar merumuskan kepahitan era revolusi industri di Inggris.walaupun demikian, dalam bukunya The Cooperative Sector, Fauguet (1951), mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada empat prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menamakan dirinya Koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah: 1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan han antara para anggota. 3) Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi 4) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa dan hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa Koperasi oleh para anggotanya. Fungsi dan peran koperasi Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25/1992, fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besar adalah sebagai berikut: 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 111



3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Anggota Koperasi Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Perkembangan koperasi berasal dari anggota untuk anggota koperasi dan dapat berkembang baik jika anggota dan pengurus merasa berkepentingan dengan koperasi.Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. a. Syarat-syarat sebagai anggota koperasi 1. Warga negara Indonesia. 2. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku 4. Tidak ada paksaan dari pihak lain 5. Berkeinginan memajukan koperasi b. Keanggotaan koperasi dapat berakhir apabila: 1. Meninggal Dunia 2. Bertentangan dengan tujuan koperasi 3. Mengundurkan diri 4. Selalu merugikan koperasi 5. Diberhentikan oloeh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP atau Standard Operating Procedure, adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Perusahaan yang telah memahami kebutuhan suatu standar acuan, agar para karyawan dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar yang digariskan perusahaan, menyadari akan pentingnya pembuatan SOP ini. Bahkan perusahaan juga membuat SOP untuk produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Sebaiknya pembuatan SOP dilakukan pada saat perusahaan mulai beroperasi. Hal ini penting, agar setiap jajaran orang yang bekerja di perusahaan memahami posisinya, serta tanggung jawab masing-masing. SOP ini juga mengatur peranan masing-masing manajemen yang memimpin perusahaan, agar tugas dan tanggung jawabnya tidak rancu, peran manajemen satu dengan lainnya. SOP bersifat unik, serta berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. SOP yang digunakan untuk industri, berbeda dengan perusahaan jasa, juga berbeda dengan perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan. Memang umumnya pembuatan SOP adalah pada saat perusahaan mulai beroperasi, namun bukan tidak mungkin mengingat dinamisnya perkembangan bisnis perusahaan, maka sah sah saja SOP dapat direvisi atau diperbaharui, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sendiri.SOP juga menjadi tolak ukur untuk memberikan "Punishment" maupun "Reward" bagi Pekerja. Untuk menyusun SOP perusahaan, maka harus dipahami apa Visi dan Misi perusahaan tersebut, budaya kerja yang ada di perusahaan, dan alur pekerjaan yang ada di 112



perusahaan (bagi perusahaan besar, maka alur pekerjaan di masing-masing unit operasional akan berbeda-beda). Untuk menyusun SOP perkreditan suatu Koperasi, maka harus memahami Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) koperasi tersebut, yang antara lain berisi Prinsip Kehati-hatian, Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Kebijakan Persetujuan Kredit, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Kredit Bermasalah. Berapa banyak SOP perkreditan yang dipunyai oleh sebuah koperasi, sangat tergantung dari skala koperasi tersebut. Untuk koperasi yang besar, maka SOP yang dipunyai minimal sama dengan jumlah unit bisnis yang mengelola penyaluran dana di koperasi tersebut. Pengertian Kredit Salah satu fungsi Kopersi adalah sebagai penyalur dana yang tentunya berkaitan erat dengan masalah perkreditan. Dominannya pemberian kredit oleh Koperasi, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun bisnis di dunia yang bebas dari kredit. Menurut UU perbankan no. 10 tahun 1998 Kredit adalah Suatu peyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yanag mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengen pemberian bunga. Menurut Try Widiyono (2009;2) Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU pebankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Fungsi Kredit Menurut Sinungan M. (1989;9) terdapat beberapa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangandan keuangan. Fungsi-fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan produksi. 2. Untuk menghemat biaya. 3. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Untuk melibatkan penabung dalam proses produksi 5. Untuk memperlancar arus perdagangan. Proses Pemberian Kredit Menurut Sinungan M. (1989;9) Proses pemberian kredit terdiri dari 3 tahap yaitu : 1.Tahap kegiatan prakarsa dan analisis kredit a. Tahap kegiatan Prakarsa Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit oleh nasabah, atas permohonan tersebut koperasi akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima atau di tolak, yang mencakup ketentuan sebagai berikut : 1) Apakah usaha nasabah tersebut termasuk pasar sasaran (targetmarket) yang telah ditetapkan 2) Apakah nasabah tersebut termasuk dalam kelompok nasabah yang dapatdilayani 3) Apakah nasabah tersebut termasuk dalam rencana kerja pemasaran.

113



b. Analisis dan evaluasi kredit Analisis dan evaluasi kredit di tuangkan dalam format yang telahditetapkan oleh koperasi dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam analisistersebut sekurangkurangnya mencakup informasi sebagai berikut : 1) Identitas Pemohon antara lain nama pemohon, Domisili, bentuk usaha, jenis usaha, legalitas usaha dan sebagainya. Informasi mengenai ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan. 2) Tujuan permohonan kredit, mencakup jumlah kredit, obyek yangdibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaranbahwa kredit tersebut benar-benar di pergunakan untuk membiayaiusaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif. 3) Riwayat hubungan bisnis dengan koperasi, mencakup saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis dan jumlah total nilai hubungan bisnis. 4) Analisis kredit 5C dan 5P. 5C mencakup analisis watak (character),analisis kemampuan (capacity), analisis modal (capital), analisiskondisi/prospek usaha (condition), dan analisis agunan kredit(collateral). 5P mencakup People, Purpose, Payment, Protection danPerpective. 2. Tahap pemberian Rekomendasi kredit. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis danevaluasi atas proposal yang di sajikan oleh pejabat pemrakarsa kredit.Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan yangakan mempengaruhi kemapuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang telahdijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi kredit seperti asuransi kerugian,asuransi kredit, asuransi jiwa dan penanggungan. 3. Tahap pemberian putusan kredit. Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya paket kredit tersebut di serahkan kepada bagian administrasi kredit untuk dipersiapkan halhal sebagai berikut: a. Memberikan surat penawaran putusan kredit (Offering letter). b. Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Contoh (Surat perjanjian kredit, surat persetujuan pinjam uang, surat pengakuan utang, atau surat perjanjian kontra garansi). c. Mempersiapkan dokumen perjanjian accessoir, yaitu perjanjian ikatan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung atau menjamin perjanjian pokok. d. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2012:101) Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinsi lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapatdijelaskan sebagai berikut: 1. Character Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini disebut debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

114



2. Capacity (Capabality) Untuk melihat kemampuan calon nasabahdalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Capital Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 4. Coleteral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunkan secepat mungkin. 5. Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kuarang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

1.

2.

3.

4.

5.

Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut: Personality Yaitu nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5C. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya. Perpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pngambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak,atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperbolehnya.semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

115



6. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke priode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetap melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Prosedur Pemberian Kredit Menurut Kasmir (1998:110) Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, Analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan daalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Standar Operasional Menperindagkop Keputusan Menteri Negara Koperasian Usaha Kecil dan Menengah Rebuplik Indonesia Nomor 96 / Kep M.KUKM / IX / 2004 tentang pedoman standar operasional prosedur manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi Pasal 1 dalam ketentuan umum menetapkan: 1. Kegiatan usaha simpan pinjam dalam kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota. 2. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSP. 3. Unit usaha simpan pinjam adalah unit usaha yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan yang selanjutnyadalam keputusaninidisebut USP. 4. Standar operasional manajemen bagi KSP/USP koperasi dalam struktur tugas, prosedur kerja, system manajemen dan standar kerja yang dapat diajdikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KSP/USP koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi paraanggotanya dan pengguna jasa lainnya yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SOM. 5. Manajemen KSP/USP Koperasi adalah perangkat organisasisimpan pinjam terdiri dari rapat anggota sebagai pemegangkekuasaan tertinggi dan pengurus yang menjalankan fungsieksekutif dengan mengangkat direksi/direktur dan karyawanatas persetujuan rapat anggota sedangkan pengawasmenjalankan fungsi supervisi atas pengelolaan koperasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi,beikut poinnya: 1. Pinjaman 2. Penyaluran dana KSP/USP Koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya 3. Penyaluran dana kepada calon anggota

116



4. Untuk mendorong partisipasi anggota dalam meminjam serta merangsang calong anggota agar menjadi anggota koperasi. 5. Penyaluran pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian 6. Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan KSP/USP koperasi pada anggota harus memperhatikan pemanfaatan pinjaman, kemampuan membayar kewajiban, likuiditas koperasi, distribusi risiko kredit 7. Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati 8. KSP/USP harus memiliki standar penyaluran dana yang terdiri atas: a. Standar jenis pinjaman b. Standar Persyratan calon peminjam c. Standar Plafon pinjaman d. Standar bunga pinjaman dan biaya pinjaman lainnya e. Standar pengembalian pinjaman f. Standar agunan g. Standar pembayaran angsuran Standar pelunasan pinjaman METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai situasi yang sebenarnya dari objek penelitian. Penelitian dilakukan pada KPRI Bhineka Karya Pamekasan mengenai Analisis Standar Operasioanal Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota KPRI Bhinneka Karya Pemekasan. Populasi dari penelitian ini adalah Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhineka Karya Pamekasan. Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan atau purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) anggota yang rutin menyetorkan iuran wajib dan pokok, (2) anggota yang melakukan pokok pinjaman kredit pada saat periode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 1. Standar Operasional Prosedur Sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Perusahaan yang telah memahami kebutuhan suatu standar acuan, agar para karyawan dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar yang digariskan perusahaan. 2. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhinneka Karya Pamekasan Setelah persyaratan permohonan kredit oleh anggota sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedurkoperasi dan terjadi kesepakatan maka permohonan kredit disetujui. 3. UU No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15 Keputusan Pemerintah yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dijadikan sebagai bahan acuan koperasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti mencakup analisis deskriptif, yaitu: (1) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menganalisis pemberian kredit 117



pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya Pamekasan, (2) membandingkan Standar Operasional Prosedur Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhinneka Karya Pamekasan dengan SOP Menperindagkop Tahun2004, (3) hasil pemberian kredit dianalisis kesesuaiannya dan (4) menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem dan prosedur pemberian kredit pada KPRI Bhinneka Karya Pamekasan, yaitu: 1. Calon peminjam merupakan anggota KPRI Bhinneka Karya minimal satu tahun 2. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon. 3. Menyatakan sanggup angsuran dipotong dari gaji sesuai ketentuan yang ditetapkan anggota koperasi. 4. Bagi unit simpan pinjam memberikan pengarahan secara jelas dan rinci segala hal yang menyangkut keterangan kredit anggota pemohon pinjaman yang meliputi: a. Tujuan dan kepentingan pengguna dana kredit anggota b. Besar kredit yang disesuaikan dengan gaji dan ketentuan umum c. Jangka waktu pengembalian d. Besarnya tingkat bunga yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 2% dari total jumlah pinjaman e. Cara pembayaran atau angsuran kredit anggota yang dipotong dari gaji dan dipotong langsung dari dinas. 5. Meminta kepada pemohon untuk mengajukan besarnya pinjaman yang disertai jangka waktu pengembalian pinjaman dan waktu cicilan 6. Menyerahkan persyratan ke bagian administrasi seperti foto kopi KTP, foto kopi kartu keanggotaan koperasi minimal sudah satu tahun menjadi anggota koperasi Bhinneka Karya rangkap 2 lembar, membawa surat rekomendasi atau surat keterangan dari bendahara sekolah dan kepala sekolah atau pimpinannya yang sudah disetujui dan ditandatangani dalam pengambilan kredit bahwa untuk pembayaran angsuran kredit anggota mampu membayar yang dipotong dari gajinya. 7. Bagian administrasi menerima formulir permohonan pinjaman dan persyaratannya dari calon peminjam, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan melakukan pencatatan atau pembukuan berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan. 8. Bagian administrasi menyerahkan formulir dan persyaratan ke dinas terkait pemotongan secara langsung gaji untuk pembayaran angsuran anggota Setelah melakukan rapat koordinasi anatara bendahara dan ketua koperasi dan ketua koperasi dan mencapai suatu keputusan mengenai kredit yang mana saja yang akan direalisasikan, maka bagian unit simpan pinjam mengeluarkan keputusan yang di dalamnya terdapat daftar permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh ketua koperasi dan bendahara unit simpan pinjam yang menandakan bahwa penagjuan kredit telah disetujui dan siap untuk dicairkan. Formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh ketua dan bendahara tersebut diserahkan kembali kebagian unit simpan pinjam (USP) untuk merealisasikan pinjaman untuk kepentingan berikut ini: 1. Memeriksa kembali formulir pinjaman yang pinjamannya disetujui 2. Formulir yang disetujui diserahkan ke bendahara yang kemudian oleh bendahara menghubungi calon peminjam untuk mengambil uang beserta kwitansi dan semua itu diketahui oleh ketua koperasi setelah tiga hari dari pengajuan kredit.

118



3. Memasukkan data lengkap pemohon serta data lain pada daftar pinjaman masingmasing anggota yang berisikan besaran jumlah pinjaman dan cicilan yang diajukan secara tertulis dan memasukkan data tersebut ke dalam komputer untuk mengontrol pinjaman yang disetujui agar tiap bulannya angsuran serta bunga pinjaman yang dapat dipotong langsung dari gaji anggota yang kreditnya direalisasikan. Tabel 1 Hasil Temuan Temuan

Ketua Koperasi

Staf Koperasi

Sumber Dana

Sumber dana berasal dari simpanan wajib anggota dan dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) dan Bank Jatim Syariah Sampang

Jaminan pinjaman

Tidak ada jaminan dalam pengajuan kredit. Anggota hanya mengisi blanko yang disediakan koperasi dan membawa foto copy KTP dan kartu keanggotaan koperasi

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit di KPRI Bhinneka Karya mengacu pada Standar Operasional yang telah ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana anggota dalam mengajukan kredit harus membayar simpanan wajib dan keangotaan di koperasi sudah satu tahun dengan membawa surat persetujuan dari bendahara dan pimpinan dari instansi yang bersangkutan yang ditandatangani, foto kopi kTP, Foto copy kartu keanggotaan dan setelah mengajuakan pencairan uang minimal 3 hari dari pengajuan dan maksimal 1 minggu dengan suku Bunga 2% untuk pembayaran gaji dari anggota akan dipotong

Untuk sumber dana koperasi berasal dari pinajaman pihak ketiga, yaitu bank Jatim Syariah Sampang dan Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) serta simpanan wajib anggota Tidak ada jaminan seperti BPKB dan suratsurat berharga lainnya dalam mengajukkan permohonan kredit dan hanya menyertakan foto kopi KTP , kartu keanggotaan dan surat persetujuan dari instansi atau sekolah tempat mengajar. Sebelum mengeluarkan kredit anggota mengisi formulir dengan melampirkan Foto kopi KTP, foto kopi kartu anggota koperasi dan surat persetujuan dari bendahara dan pimpinan dari isntansi yang bersangkutan

119

Anggota Koperasi -

Hanya mengisi formulir dan membawa foto kopi KTP dan kartu keanggotaan dan surat persetujan dari bendahara dan kepala sekolah.

Mengisi formulir, foto kopi KTP, foto kopi kartu keangotaan, dan surat persetujuan dari bendahara dan pimpinan dari instansi yang bersangkutan yang ditandatangani.


Analisis Standar Operasional Pro .... Siti Salama Lanjutan Tabel 1 Hasil Temuan

Temuan

Pencairan

Ketua Koperasi secara otomatis dari dinas tinggal bendahara dinas menyerahkan ke KPRI Bhinneka Karya Pamekasan Pencairan dilakukan setelah disetujui oleh ketua koperasi dan bendahara tiga hari setelah pengajuan kredit.

Staf Koperasi

Anggota Koperasi

Tiga hari setelah Dana dicairkan tiga pengajuan kredit hari dari permohonan bendahara akan kredit. menghubungi pemohon kredit untuk mencairkan dananya dimana sebelumnya formulir sudah diperiksa kembali dan dirapatkan antara ketua dan bendahara apakah berhak mendapatkan kredit.

Sumber: data diolah

Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota KPRI Bhinneka Karya Pamekasan Prosedur pemberian kredit di KPRI Bhinneka Karya Pamekasan pada prakteknya sudah sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan malalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Prosedur pemberian kredit di KPRI Bhinneka Karya dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu dalam pelaksanaan pemberian kredit serta mengatasi masalah yang timbul khususnya bagi pengurus yang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kredit anggota yang mengajukan kredit tersebut. Dari segi persyaratan untuk permohonan pengajuan kredit di KPRI Bhinneka Karya Pamekasan masih lemah, kelemahan-kelemhan tersebut adalah: 1. Dalam persyaratan di KPRI Bhinneka Karya Tidak memakai agunan atau jaminan seperti BPKB atau surat-surat berharga lainnya. 2. Tidak memamkai Foto copy kartu keluarga sebagai persyaratan permohonan kredit 3. Tidak ada survei lapangan kepada anggota yang mau mangajukan kredit. 4. Dalam persyaratan tidak menggunakan foto copy SK atau slip gaji sebagai jaminan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi,berikut poinnya: 1. Pinjaman 2. Penyaluran dana KSP/USP Koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya 3. Penyaluran dana kepada calon anggota 4. Untuk mendorong partisipasi anggota dalam meminjam serta merangsang calong anggota agar menjadi anggota koperasi. 5. Penyaluran pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian 6. Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan KSP/USP koperasi pada anggota harus memperhatikan pemanfaatan pinjaman, kemampuan membayar kewajiban, likuiditas koperasi, distribusi risiko kredit 7. Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati 120



8. KSP/USP harus memiliki standar penyaluran dana yang terdiri atas: a. Standar jenis pinjaman b. Standar Persyratan calon peminjam c. Standar Plafon pinjaman d. Standar bunga pinjaman dan biaya pinjamna lainnya e. Standar pengembalian pinjaman f. Standar agunan g. Standar pembayaran angsuran h. Standar pelunasan pinjaman Dari hasil analisis perbandingan antara prosedur pemberian kredit pada KPRI Bhinneka Karya dengan prosedur pemberian kredit menurut SOP Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Operating Prosedur (SOP), pemberian kredit pada KPRI Bhinneka Karya Pamekasan pada dasarnya sudah sesuai dengan SOP di KPRI yang sudah ditetapkan tetapi pada persyaratan pengajuan kredit tidak mewajibkan memakai agunan atau jaminan hal ini kurang sesuai dengan SOP Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi yang mengaharuskan ada standar agunan/jaminan pinjaman.

No 1.

2.

Tabel 2 Perbandingan Standar Operasional Prosedur SOP Menperindagkop SOP KPRI Keterangan Tahun 2004 Bhinneka Karya Jaminan kredit Menggunakan standar Tidak mewajibkan agunan/jaminan menggunakan jaminan Prosedur Pemberian kredit

Pedoman SOP

Prosedur pemberian kredit sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) KPRI Bhinneka Karya

Kriteria Kurang sesuai Sesuai

Sumber: data diolah

PENUTUP Kesimpulan 1. Kredit kepada anggota di KPRI Bhinneka karya Pamekasan sudah mengikuti standar operasional yang ditetapkan di Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan cukup mudah. Namun, prosedur di KPRI Bhinneka Karya masih sangat sederhana dan lemah, kelemahannya yaitu: a. Dalam persyaratan di KPRI Bhinneka Karya Tidak memakai agunan atau jaminan seperti BPKB atau surat-surat berharga lainnya. b. Tidak memamkai Foto copy kartu keluarga sebagai persyaratan permohonan kredit c. Tidak ada survei lapangan kepada anggota yang mau mangajukan kredit. d. Dalam persyaratan tidak menggunakan foto copy SK atau slip gaji sebagai jaminan. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Menperindagkop Tahun 2004 tentang Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi, yaitu : a. Standar jenis pinjaman b. Standar Persyratan calon peminjam 121


c. d. e. f. g. h.


Standar Plafon pinjaman Standar bunga pinjaman dan biaya pinjamna lainnya Standar pengembalian pinjaman Standar agunan Standar pembayaran angsuran Standar pelunasan pinjaman

Saran 1. Saran untuk KPRI Bhinneka Karya Pamekasan sebaiknya untuk anggota yang mengajukan kredit seharusnya menyertakan BPKB atau surat-surat berharga lainnya. 2. Sebaiknya KPRI Bhinneka Karya Pamekasan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan Menperindagkop Tahun 2004 dalam hal agunan atau jaminan kredit. 3. Saran Untuk Nasabah sebaiknya menanyakan terlebih dahulu bunga dari pinjaman dan jangka waktu pelunasan serta angsuran tiap bulannya dari jumlah kredit yang diambil. DAFTAR PUSTAKA Kasmir, 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Enam. Jakarta PT. Grafindo Persada. Kep. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No. 96/Kep/M.UKM/IX/2004 Muhammad Syafriansyah. 2015. Analisis Prosedur dan Sistem Pemberian Kreditpada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa. Samarinda. Universitas Negri Samrinda. Rudianto. 2006. Akuntansi Koperasi. Jakarta: Grafindo. Sinungan, M. 1989. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil. Yogyakarta: AMP YKPN. Try Widiyono. 2009. Agunan Kredit. Jakarta: Ghalia Indonesia

122


Penerapan Metode Activity Based .... Sayuri

PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING PADA TARIF LAYANAN RADIOLOGI DAN LABORATORIUM TERHADAP PENDAPATAN RUMAH SAKIT PARU PAMEKASAN SAYURI Rumah Sakit Paru Pamekasan ABSTRACT The main goal of the hospital is to provide medical services, nursing, and health services. One example of service is a service of radiology and laboratory unit, where revenue from such services obtained from tariff to be paid by the users of the services radiological examinations. Determination of tariff of service radiology and laboratory examination is a very important decision, because it can affect the profitability of hospitals lung. The purpose of this study to determine the tariff determination and the results of Rumah Sakit Paru Pamekasan revenue using activity-based costing method that influenced rates of radiology and laboratory services. This research uses descriptive data of quantitative and secondary data sources, which depict or describe a phenomenon by describing a number of variables relating to the problems examined. Based on the results of research conducted in the hospital lung Pamekasan shows that of the rate calculation radiology services and laboratory using methods (ABC), when compared according to the regulations the Governor of East Java, the method (ABC) provides greater results, due to the charging of overhead each -masing more detailed product using the driver. Keywords: ABC method, cost drivers, the determination of rates and revenue results. ABSTRAK Tugas utama rumah sakit adalah memberikan jasa pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan. Salah satu contoh pelayanan adalah jasa dari unit radiologi dan laboratorium, dimana pendapatan dari jasa tersebut didapat dari tarif yang harus dibayar oleh pemakai jasa pelayanan pemeriksaan radiologi. Penentuan tarif jasa pelayanan pemeriksaan radiologi dan laboratorium merupakan suatu keputusan yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi profitabilitas pada rumah sakit paru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penentuan tarif dan hasil pendapatan rumah sakit paru pamekasan dengan menggunakan metode activity based costing yang dipengaruhi tarif layanan radiologi dan laboratorium. Penelitian ini menggunakan jenis data diskriptif kuantitatif dan sumber data sekunder, yang menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena dengan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di rumah sakit paru pamekasan menunjukkan bahwa dari perhitungan tarif layanan radiologi dan laboratorium dengan menggunakan metode (ABC), apabila dibandingkan menurut peraturan Gubernur Jawa Timur maka metode (ABC) memberikan hasil yang lebih besar, disebabkan karena pembebanan biaya overhead masing-masing produk lebih rinci dengan menggunakan driver. Kata kunci: Metode ABC,Cost driver, penentuan tarif dan hasil pendapatan.

123



PENDAHULUAN Terdapat dua jenis organisasi, yaitu yang berorientasi profit dan nonprofit. Meskipun tujuan utama organisasi nonprofit bukanlah untuk menghasilkan laba, namun organisasi yang berorientasi nonprofit juga akan tetap berusaha akan meningkatkan penjualan dengan tujuan menjaga kelangsungan operasional organisasi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya demi kepuasan konsumen. Rumah Sakit Paru adalah salah satu contoh organisasi yang berorientasi nonprofit. Tugas utama rumah sakit adalah memberikan jasa pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan. Aktivitas pembebanan memberikan jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit paru memperoleh penghasilan dari pendapatan jasa dan fasilitas yang diberikan, salah satu contoh pelayanan adalah jasa dari unit radiologi, unit laboratorium dan di mana pendapatan dari jasa tersebut didapat dari tarif yang harus dibayar oleh pemakai jasa pelayanan pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Penentuan tarif jasa pelayanan pemeriksaan radiologi dan laboratorium merupakan suatu keputusan yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi profitabilitas suatu rumah sakit paru. Pemanfaatan berbagai teknologi dan tenaga-tenaga ahli membuat biaya operasional yang dikeluarkan rumah sakit paru menjadi besar yang akan berdampak pada tarif pelayanan pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Mengendalikan biaya pihak rumah sakit paru memerlukan sistem akuntansi yang tepat, khususnya metode penghitungan penentuan biaya guna menghasilkan informasi biaya yang akurat berkenaan dengan biaya aktivitas pelayanannya. Selama ini pihak rumah sakit paru dalam menentukan harga pokoknya hanya menggunakan sistem biaya tradisional yang penentuan harga pokoknya tidak lagi mencerminkan aktivitas yang spesifik karena banyaknya kategori yang bersifat tidak langsung dan cenderung tetap (fixed). Perhitungan harga pokok pada awalnya diterapkan dalam perusahaan manufaktur, akan tetapi dalam perkembangannya perhitungan harga pokok telah diadaptasi oleh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan sektor nirlaba. Berdasarkan peraturan tentang pola tarif Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 11 tahun 2012 dari setiap jenis pelayanan yang perhitungan tarif harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, standar biaya atau benchmarking dari rumah sakit yang tidak komersil. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari pentingnya perhitungan harga pokok termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan.Seiring perkembangan ilmu pengetahuan pada awal 1900-an lahir suatu sistem penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas yang dirancang untuk mengatasi distorsi biaya. Sistem akuntansi ini disebut Activity Based Costing (ABC). Metode activity based costing, menghitung yang disebabkan oleh adanya aktivitasaktivitas yang dihasilkan produk.Pendekatan ini menggunakan cost driver yang berdasar pada aktivitas yang menimbulkan biaya dan akan lebih baik apabila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan keanekaragaman produk. Rumah Sakit Paru Pamekasan adalah objek yang dijadikan fokus penelitian yang terletak di Pamekasan menawarkan berbagai jenis pelayanan, yaitu: pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan radiologi dan laboratorium. Rumah sakit paru menghitung tarif foto thorax di instalasi radiologi dan darah lengkap di instalasi laboratorium atas dasar unit cost. Perhitungan unit cost dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis unit pelayanan. Cara perhitungan unit cost yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap, biaya semi, variabel, dan biaya variabel sehingga dihasilkan 124



biaya total. Kemudian biaya total dibagi dengan jumlah pasien. Penentuan tarif dengan menggunakan cara tersebut akan menghasilkan informasi yang kurang akurat dalam menentukan tarif yang harus dibayar oleh pemakai jasa pelayanan pemerikasaan radiologi dan laboratorium. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini diberi judul, Penerapan Metode Activity Based Costing( ABC ) pada Tarif Layanan Radiologi dan Laboratorium terhadap Pendapatan Rumah Sakit Paru Pamekasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penentuan tarif Layanan Radiologi dan Laboratorium pada Rumah Sakit Paru Pamekasan dengan menggunakan activity based costing system (ABC)? (2) Bagaimana pendapatan dari hasil tarif layanan radiologi dan laboratorium pada rumah sakit paru pamekasan dengan menggunakan metode (ABC)? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penentuan tarif Layanan Radiologi dan Laboratorium pada Rumah Sakit Paru Pamekasan dengan menggunakan activity based costing system (2) Untuk mengetahui pendapatan dari hasil tarif Layanan Radiologi dan Laboratorium pada Rumah Sakit Paru Pamekasan dengan menggunakan metode activity based costing system. TINJAUAN PUSTAKA Activity Based Costing (ABC) Ahmad (2014;13) Activity Based Costing (ABC), suatu prosedur yang menghitung biaya objek seperti produk, jasa dan pelanggan. ABC pertama-tama membebankan biaya sumber daya ke aktivitas yang dibentuk oleh organisasi. Kemudian biaya aktivitas dibebankan keproduk, pelanggan dan jasa yang berguna untuk menciptakan permintaan atas aktivitas. ABC merupakan sistem yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih akurat. Berdasarkan prespektif manajerial, sistem ABC tidak hanya menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat akan tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk, misalnya pelanggan dan saluran distribusi. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Sujarweni (2014;122) metode activity based costing (ABC) adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver, dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Cost driver merupakan suatu faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Tujuan dan Peranan ABC Ahmad (2014;14) metode activity based costing (ABC) memiliki tujuan yang digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke obyek biaya dan peranan activity based costing dengan cara membebankan biaya tidak langsung dan biaya pendukung serta pembebanan biaya dan alokasi biaya (biaya langsung dan tidak langsung). Pembebanan merupakan proses pembebanan biaya ke dalam cost pool atau dari cost pool ke cost objects. Biaya langsung dapat ditelusuri secara langsung ke cost atau cost object secara mudah dan dapat dihubungkan secara ekonomi. Biaya tak langsung tidak dapat ditelusuri secara mudah, sulit dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau objek biaya. 125



Activity based costing (ABC) mengakui hubungan sebab akibat atau hubungan langsung antara biaya sumber daya, penggerak biaya, aktivitas, dan objek biaya dalam membebankan biaya pada aktivitas dan kemudian pada objek biaya ABC membebankan biaya overhead ke objek biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas juga biaya serta jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya, perusahaan menentukan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas atau pusat aktivitas (tempat penampungan biaya aktivitas) dan menghitung biaya dari suatu unit aktivitas. Kemudian perusahaan membebankan biaya dari suatu aktivitas atau pusat aktivitas ke produk jadi dengan mengalihkan biaya dari setiap aktivitas. Klasifikasi Aktivitas Activity Based Costing Karena metode menghitung harga pkok produk dengan menggunakan Activity Based Costing pembebanannya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, maka landasan utama meode Activity Based Costing adalah aktivitas. Menurut Sujarweni (2014;125) ada empat kategori dari aktivitas dalam Activty Based Costing yakni sebagai berikut : a. Aktivitas berlevel unit Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung dan jam mesin. b. Aktivitas berlevel batch Aktifitas berlevel batch adalah aktivitas yag besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Sebagai contoh, biaya aktivitas setup dan biaya penjadwalan produksi. c. Aktivitas berlevel produk Aktivitas berlevel produk adalah aktvitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Sebagai contoh, aktivitas desain dan pengembangan produk. d. Aktivitas berlevel fasilitas Aktivitas berlevel fasilitas adalah meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum yang menompang proses pemanufakturan secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume atau bauran produk yang diproduksi. Sebagai contoh, penerangan pabrik, pajak bumi, depresiasi pabrik, pemeliharaan bangunan, biaya kebersihan, keamanan, pertamanan. Tahap-Tahap Activity Based Costing Tahap-tahap dalam penerapan Activity Based Costing adalah berikut: Activity Based Costing bertujuan untuk menghasilkan informasi harga pokok produksi yang akurat. Perhitungan harga pokok produksi dengan Activity Based Costing terdiri dari dua tahap. Activity Based Costing merupakan suatu sistem biaya yang pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk yang dihasilkan. Tahap-tahan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan Activity Based Costing adalah sebagai berikut: a. Prosedur Tahap Pertama Tahap pertama untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan Activity Based Costing terdiri dari lima langkah yaitu: 1) Penggolongan berbagai aktivitas 126



Langkah pertama adalah mengklasifikasikan berbagai aktifitas ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu interprestasi fisik yang mudah dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola. 2) Pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktifitas. Langkah kedua adalah menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok aktifitas berdsarkan pelacakan langsung dan driver-driver sumber. 3) Menentukan cost driver yang tepat. Langkah ketiga adalah menentukan cost driver yang tepat untuk setiap biaya yang di konsumsi produk. Cost driver digunakan untuk membebankan biaya pada aktivitas. Penerapan ABC digunakan beberapa macam cost driver. 4) Penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Langkah keempat adalah menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Kelompok biaya yang homogen (homogeneous cost pool) dalah sekumpulan. Biaya Overhead pabrik yang terhubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dan berbagai macam biaya tersebut diterangkan oleh Cost Driver tunggal. Jadi dapat dimasukkan ke dalam suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas-aktivitas overhead harus dihubungkan secara logis. 5) Penentuan tarif kelompok (Pool Rate). Tarif kelompok (Pool Rate) adalah tarif biaya overhead pabrik perunit Cost Driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya Overhead pabrik untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dengan dasar pengukuran aktivitas kelompok tersebut. b. Prosedur Tahap Kedua Tahap kedua untuk menentukan harga pokok produksi yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya overhead pabrik dilacak ke berbagai jenis produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan penyederhanaan dari kuantitas Cost Driver yang digunakan oleh setiap produk. Biaya overhead pabrik ditentukan dari setiap kelompok biaya ke setiap produk dengan rumus sebagai berikut: Activity Based Costing merupakan perhitungan biaya yang menekankan pada aktifitas-aktifitas yang menggunakan jenis pemicu biaya lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat dan dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan perusahaan. Activity Based Costing membebankan biaya aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan berdasar biaya pemakain kegiatan. Activity Based Costing merupakan sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas untuk memproduksi produk. Manfaat Activity Based Costing Ada tiga manfaat Metode (ABC) menurut Ahmad (2014;18) sebagai berikut: a. Menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan pengukuran protabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi tentang harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluran modal. b. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk (product value) dan nilai proses (process value). c. Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan. 127



Kelemahan Activity Based Costing Ada tiga macam kelemahan activity based costing menurut Ahmad (2014;18) sebagai berkut: a. Alokasi, beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan, karena sulitnya menentukan aktivitas biaya tersebut. Contoh pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. b. Mengabaikan biaya, biaya tertentu yang diabaikan dari analisis. Contoh iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. Pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, di samping memerlukan biaya yang mahal juga memerlukan waktu yang cukup lama. Pengertian Tarif Tarif merupakan aspek yang sangat penting dalam institusi rumah sakit. Bagi rumah sakit pemerintah, tarif telah ditetapkan melalui peraturan Gubernur Jawa Timur. Disadari bahwa secara umum tarif pemerintah umumnya mempunyai pemulihan biaya (cost recovery) yang rendah. Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 11 tahun 2012, tentang tarif layanan adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sarana pelayanan kesehatan bersedia memberikan jasa kepada pasien. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan di Rumah Sakit Paru yang dibebankan masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterima pasien. Departemen kesehatan mengartikan tarif sebagai nilai suatu jasa pelayanan rumah sakit dengan sejumlah uang berdasarkan nilai tersebut, rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien. Efek inflasi terhadap demand terjadi melalui perubahan-perubahan pada tarif pelayanan kesehatan. Faktor ini harus diperhatikan karena ketika inflasi tinggi atau pada saat resesi ekonomi, demand terhadap pelayanan kesehatanakan terpengaruh. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskemas yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Pengertian tarif tidaklah sama dengan harga. Sekalipun keduanya menunjuk pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen, tetapi pengertian tarif ternyata lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa pelayanan, sedangkan penghargaan harga lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang. Tarif rumah sakit merupakan suatu elemen yang amat esensial bagi rumah sakit yang tidak dibiayai penuh oleh pemerintah atau pihak ketiga. Rumah sakit swasta, baik yang bersifat mencari laba maupun yang nirlaba harus mampu mendapatkan biaya untuk membiayai segala aktifitas dan untuk dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Rumah sakit pemerintah yang tidak mendapatkan dana yang memadai untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat, juga harus menentukan tarif pelayanan. Indonesia, praktis seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit umum atau rumah sakit swasta, harus mencari dana yang memadai untuk membiayai pelayanannya. Jadi semua rumah sakit di indonesia, harus mampu menetapkan suatu tarif pelayanan. Fungsi Tarif

128



Tarif mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 11 tahun 2012 antara lain sebagai berikut: a. Berdasarkan kelompok pelayanan meliputi: pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan rawat inap b. Berdasarkan jenis pelayanan meliputi: pelayanan medik, pelayanan penunjang medic, pelayanan penunjang non medik, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan konsultasi medic, pelayanan konsultasi gizi. Tujuan Penetapan Tarif Tarif dapat ditetapkan untuk meningkatkan pemulihan biaya (cost recovery) Rumah Sakit Paru. Hal semacam ini terutama dijumpai pada rumah sakit pemerintah yang semakin lama, semakin kurang subsidinya. Kebijakan swadana sangat berkaitan dengan penetapan tarif yang menghubungakn dengan pemulihan biaya. Penentuan tarif bertujuan untuk menyeimbangkan penggunaan layanan bagi masyarakat ekonomi lemah, mengingat henterogennitas pendapatan masyarakat. Pola subsidi dapat didasarkan pada ruang kelas pelayanan profit dan pelayanan non profit. Subsidi silang merupakan suatu kebijakan yang di harapkan pengguna jasa pelayanan medis dari kalangan yang mampu ekonominya dapat ikut serta meringankan beban biaya pasien ekonomi lemah. Konsep subsidi silang ini, maka tarif layanan radiologi dan laboratorium semestinya diatas unit cost agar surplus dapat digunakan untuk mengatasi defisit adalah: a. Meningkatkan akses pelayanan Ada suatu kondisi dimana rumah sakit mempunyai kemampuan untuk melayani pasien. Untuk meningkatkan jumlah pasien maka tarif layanan ditekan serendah mungkin, dengan demikian tujuan utama adalah meningkatkan surplus juga diharapkan pada pendapatan tarif layanan. b. Meningkatkan mutu pelayanan. Untuk mengurangi pemakaian, dapat diterapkan tarif tinggi. pemerintah diterapkan jauh lebih tinggi dari pelayanan sejenis di puskesmas. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan atau mendiskripsikan mengenai penetapan tarif layanan radiologi dan laboratorium terhadap pendapatan Rumah Sakit Paru Pamekasan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Paru yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang berlokasi di jalan Bonorogo nomor 17 Pamekasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Serta penggunaan berbagai sumber-sumber lain sebagai studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai pedoman teoritis pada saat penelitian, untuk mendukung menganalisis data, misalnya data laporan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya dan jumlah data pasien. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi yang telah dipublikasikan kepada pengguna informasi, berupa data profil Rumah Sakit Paru Pamekasan dan data biaya. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari Rumah Sakit Paru Pamekasan. Data laporan bagian keuangan, berupa data biya yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan data tarif layanan radiologi dan laboratorium. Data tersebut meliputi: data tarif layanan radiologi dan laboratorium, data biaya bahan baku, (biaya film,alkohal, kapas) data biaya 129



tenaga kerja langsung, data biaya overhead (jumlah kwh listrik) data jumlah pasien dan data bagian administrasi umum (data visi, misi, dan fasilitas pelayanan) di Rumah Sakit Paru Pamekasan tahun 2014. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tahap pertama adalah dari data biaya yang diperoleh dikumpulkan dalam Cost pool yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen, adalah terdiri dari empat langkah: a. Mengidentifikasi dan menggolongkan semua biaya kedalam aktivitas. b. Mengklasifikasikan biaya berdasar aktivitas ke dalam berbagai aktivitas. c. Mengidentifikasi cost driver dan penentuan cost driver yang tepat. d. Menentukan tarif per unit cost driver untuk menentukan tarif per unit cost driver dihitung dengan rumus: Tarif perunit Cost Driver = jumlah aktivitas / jumlah pasien 2. Tahap kedua penelusuran dan pembebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver dan ukuran aktivitas. Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas layanan radiologi dan laboratorium dihitung dengan rumus sebagai berikut: BOP yang Dibebankan = Tarif per unit cost × Cost driver 3. Kemudian perhitungan tarif layanan radiologi dan tarif layanan laboratorium dengan metode activity based costing system dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Tarif Layanan Radiologi = Cost Radiologi + laba yang Diharapkan Tarif Layanan Laboratorim = Cost Laboratorium + laba yang Diharapkan. 4. Membandingkan hasil tarif layanan radiologi dan laboratorium dengan menggunakan metode activity based costing dan metode tradisional HASIL DAN PEMBAHASAN Mengklasifikasi Aktivitas Biaya ke Dalam Berbagai Aktivitas Penentuan harga pokok layanan radiologi dan laboratorium Rumah Sakit Paru mengkatagorikan biaya-biaya yang ada menjadi dua macam yaitu: 1. Biaya Tetap Biaya tetap adalah biaya depresiasi merupakan biaya atas investasi. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya depresiasi gedung dan depresiasi fasilitas. 2. Biaya Variabel Biaya variabel adalah biaya oprasional instalasi radiologi dan laboratorium. Biaya yang diperlukan pada saat aktivitas radiologi yang bersifat habis pakai atau relatif singkat, biaya tersebut adalah biaya gaji, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya film, biaya developer, biaya fixer,biaya amplop film, biaya listrik dan air. Biaya yang diperlukan laboratorium adalah biaya spuit, biaya alkohol, biaya vacum, biaya diluents, biaya lyse, biaya probe, biaya kapas, biaya plester, biaya gaji, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya listrik dan air Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari bagian keuangan, instalasi radiologi dan laboratorium. Aktivitas- aktivitas biaya yang ada di instalasi radiologi dan laboratorium meliputi: 1. Biaya Gaji Pegawai Radiologi Dan Laboratorium Biaya foto thorax dan darah lengkap pasien yang sedang diperoses oleh petugas radiologi dan laboratorium secara langsung mempengaruhi aktivitas. Biaya aktivitas ini masuk dalam kategori aktivitas berlevel unit. Biaya gaji radiologi sebesar Rp 114.124.000,00 dan gaji laboratorium Rp 84.232.000,00. 2. Biaya Listrik Dan Air Instalasi radiologi dan laboratorium rumah sakit memerlukan biaya tenaga listrik untuk menjalankan peralatan mesin dan eloktronik untuk penerangan ruangan atau fasilitas 130



yang ada. Biaya air untuk merendam hasil foto pasien yang sudah selesai diproses, serta mencuci darah pasien yang sudah selesai di proses. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 13.825.000,00 untuk radiologi dan Rp 14.425.000,00 untuk laboratorium. 3. Biaya Film Proses dalam melakukan pemotretan pasien di radiologi membutuhkan sebuah film untuk menangkap sinar x yang melewati tubuh pasien. Biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 103.512.500,00. Biaya aktivitas ini masuk dalam kategoriaktivitas berlevel unit. 4. Biaya Developer Sebuah hasilfoto film yang telah diproses maka petugas memberikan campuran obat kimia developer untuk merangsang gambar pasien yang bagian hitam. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 32.532.500,00. Biaya aktivitas ini masuk dalam kategoriaktivitas berlevel unit. 5. BiayaFixer Sebuah hasil foto film yang sudah dicampur obat kimia fixer yang gunanya untuk penetapan gambar supaya foto pasien terlihat jelas dan teranghitamnya. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 26.617.500,00. Biaya aktivitas ini masuk dalam kategori aktivitas berlevel unit. 6. Biaya Amplop Sebuah hasil foto Pasien yang telah selesai diproses semua dan dimasukkan dalam amplop supaya terlindungi fotonya dan aman. Biaya yang dikelurkan sebesar Rp 23.660.000,00.Biaya aktivitas ini masuk dalam kategori aktivitas berlevel unit. 7. Biaya spuit Sebuah alat suntik untuk mengambil darah pasien yang akan di periksa darahnya di laboratorium dengan biaya sebesar Rp 8.224.000,00. Biaya aktivitas ini masuk dalam kategoriaktivitas berlevel batch. 8. Biaya alkohol Mensterikan kulit pasien yang sudah luka diwaktu darahnya diambil setelah selesai diambil darahnya dari pasien luka tersebut di tutup kapas yang sudah adaalkoholnya dan dikasih plesterbuat pengikat kapas pada tangan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 411.200,00 untuk alkohol dan Rp 411.200,00 untuk plester. Biaya aktivitas ini masuk dalam kategori aktivitas berlevel batch. Biaya diluent,lyse dan probe Sebuah obat kimia yang digunakan untuk mengetahui suatu kuman atau virus yang ada pada darah pasien dan diteliti darahnya dengan menggunakan alat yang telah dikasih reagent atau obat kimia supaya kuman atau virusnya diketahui dan kelihatan jelas. Maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp17.240.400,00 untuk diluent, Rp 30.840.000,00 untuk lyse, dan Rp 19.745.824,00 untuk probe. 9. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Pelayanan dalam rumah sakit membutuhkan barang pakai habis berupa (ATK) untuk penunjang kelancaran aktivitas-aktivitas. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.644.000,00 termasuk kategori biaya aktivitas ini aktivitas berlevel batch. 10. Biaya kebersihan Biaya kebersihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kebersihan lingkungan instalasi radiologi dan laboratorium dirumah sakit,supaya pasien merasa nyaman dan betah di saat membutuhkan pelayanan pemeriksaan, sehingga bebas dari virus atau bakteri. Biaya yang dikeluarkan untuk kebersihan sebesar Rp 8.400.000,00 termasuk kategori biaya aktivitas berlevel batch. 131



a. Biaya penyusutan gedung Biaya penyusutan bangunan sebesar Rp100.800.000,00 untuk radiologi dan laboratorium Rp 100.800.000,00 merupakan biaya aktivitas berlevel fasilitas, karena setiap melayani pasien menggunakan bangunan sebagai pemicu aktivitas. b. Biaya penyusutan perlengkapan Pembebanan penyusutan perlengkapan seperti, AC, komputer, kursi dan meja juga termasuk pemicu aktivitas dalam melayani pasien dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.250.000,00 untuk radiologi dan Rp 1.250.000,00 penyusutan fasilitas ini termasuk dalam kategori biaya aktivitas berlevel fasilitas. c. Biaya penyusutan peralatan mesin Pembebanan penyusutan peralatan mesin seperti: mesin rongent atau fotografi dan Hematology analyzer merupakan alat pemicu aktivitas dalam melayani pasien untuk mempermudah pengambilan foto torax dan pemeriksaan darah lengkap dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 7.500.000,00 untuk radiologi dan laboratorium Rp 62.149.000,00 penyusutan fasilitas ini termasuk dalam kategori biaya aktivitas berlevel fasilitas. Atau dapat dikelompokkan seperti berikut ini. 1. Aktivitas berlevel unit Aktivitas ini adalah aktivitas ini dilakukan setiap hari dalam melakukan kegiatan pada pasien rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit paru pamekasan. Aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi termasuk dalam kategori ini adalah aktivitas pegawai radiologi dan laboratorium, penyediaan listrik dan air. 2. Aktivitas berlevel batch Aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang produksi. Aktivitas ini tergantung pada jumlah batch produk yang diproduksi yaitu: biaya adminitrasi, amplop, biaya kebersihan biaya developer, fixer, film, diluents , lesy, probe, spuit, vakum, plester dan alkohol. 3. Aktivitas berlevel Produk Aktivitas ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dipasarkan. Ativitas ini tidak ditemui dalam penentuan tarif jasa layanan radiologi dan laboratorium pada rumah sakit paru pamekasan. 4. Aktivitas berlevel Fasilitas Aktivitas berlevel fasilitas adalah meliputi aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan untuk menyediakan dan mempertahan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit paru pamekasan seperti,instalasi radiologi dan laboratorium. Aktivitas yang masuk dalam kategori ini adalah biaya penyusutan gedung pemeliharan peralatan mesin, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan perlengkapan. Mengidentifikasi Cost Driver Setelah aktivitas-aktivitas ini diklasifikasi sesuai dengan kategorinya, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cost driver dari setiap biaya aktivitas. Pengidentifikasian ini dimaksudkan untuk penentuan kelompok aktivitas dan tarif per unit cost driver. pengelompokan biaya pemeriksaan layanan radiologi dan laboratorium. cost driverlayanan radiologi dan laboratorium terdapat jenis aktivitas yang disesuaikan dengan pengkasifikasian sebagai beriku: 1. Aktivitas berlevel unit Aktivitas berlevel unit terdapat bermacam-macam biaya yaitu: biaya gaji pegawai radiologi dan laboratorium, penyediaan listrik dan Driver yang dipilih dari biaya gaji 132



radiologi dan laboratorium adalah jumlah hari dengan 1440 hari (cost driver) dengan nominal biaya gaji sebesar Rp 114.124.000,00 untuk radiologi dan Rp 84.232.000,00 untuk laboratorium,1440 hari (cost driver) sedangkan biaya listrik dan air driver memakai KWH yang digunakan pada masing-masing instalasi dengan jumlah 10186 KWH (cost driver) dengan biaya sebesar Rp 13.825.000,00 untuk radiologi. Sedangkan untuk biaya listrik laboratorium sebesar Rp 14.425.000,00 jumlah driver sebesar Rp 9834 KWH. 2. Aktitas berlevel batch. Aktivitas berlevel batch, terdapat bermacam-biaya yaitu: biayadeveloper, fixer, film, diluents, lesy, probe, spuit, vakum, plester, alkhol. Biaya kimia (fixer, developer)yang digunakan sebagai bahan campuran sebesar Rp 59. 150.000,00 untuk radiologi, jumlah drivernya 1000liter dan Rp 67.826.224,00 untuk laboratorium (lesy,probe,diluents) jumlah drivernya 80 liter, biaya alkohol sebesar Rp 411.200,00, jumlah drivernya 10 liter, biaya film sebesar Rp 103.512.500,00, dengan jumlah drivernya 5915lembar, biaya plester sebesar Rp 411.200,00, jumlah drivernya 41.120 cm, biaya spuit sebesar Rp 8.224.000,00, jumlah drivernya 8224 biji, biaya vacuum sebesar Rp 16.448.000,00, jumlah drevirnya 8224 biji. Biaya kebersihan radiologi dan laboratorium sebesar Rp 16.800.000,00, jumlah driver1344 m2. Biaya administrasi radiologi sebesar 52.500.000,00 jumlah driver 360 hari dan laboratorium sebesar Rp 52.500.00,00 driver 360 hari 3. Aktivitas berlevel fasilitas. Aktivitas berlevel fasilitas ada tiga macam biaya yaitu: biaya penyusutan, peralatan biaya penyusutan gedung dan biaya perlengkapan. Jumlah biaya penyusutan peralatan Rp 62.149.000,00, jumlah driver 360 hari, jumlah biaya penyusutan gedung Rp 84.000.000,00, jumlah driver 360 hari jumlah biaya penyusutan perlengkapan Rp 1.250.000,00 jumlah driver 360 hari. Menentukan Tarif Per Unit Cost Driver Setelah mengidentifikasi cost driver pada berbagai aktivitas yng sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menetukan tarif per unit cost driver yang di komsumsi oleh masing-masing aktivitas. Penentuan tarif perunit cost driver dilakukan dengan cara membagi jumlah biaya dengan cost driver. Sujarweni (2014;122) tarif per unit cost driver dapat dihitung dengan rumus: ℎ cost = ℎ Dalam penentuan tarif per unit cost driver layanan radiologi dan laboratorium dengan metode activity based costing membebankan jumlah aktivitas dari jenis jenis biaya yang ditentukan.biaya gaji pegawai radiologi tarif per unit costnya sebesar Rp 19. 293,99. Biaya listrik dan air Rp 1.357,26.Biaya gaji pegawai laboratorium sebesar Rp 10.242,22 danbiaya listrik dan air sebesar Rp 1.466,84. Biaya developer dan fixer radiologi sebesar Rp 10.000,00. Biaya lesy,probe,diluent laboratorium sebesar Rp 8.247,35. Biaya alkohol sebesar Rp 50,00. Biaya film radiologi sebesar Rp 17.500,00. Biaya amplop sebesar Rp 4000,00 Biaya plester sebesar Rp 50,00. Biaya spuit sebesar Rp 1.000,00. Biaya vakum sebesar Rp 2.000,00. Biaya kebersihan radiologi sebesar Rp 1.420,12. Biaya kebersihan laboratorium sebesar Rp 1.420,00.Biaya administrasi sebesar Rp 6.383,75. Untuk radiologi dan untuk laboratorium biaya sebesar Rp 6.383,75. Biaya ATK sebesar Rp 300,00 radiologi dan untuk laboratorium biaya ATK sebesar Rp 200,00. Biaya penyusutan peralatanradiologi tarif per unit cost sebesar Rp1.267,96 Unit cost penyusutan gedung sebesar Rp 17.041,42. Unit cost peralatan laboratorium sebesar Rp 7.557,03. Unit cost perlengkapan radilogi sebesar Rp 211,33 dan laboratorium sebesar Rp 211,33. Biaya per 133



unit pemeliharaan alat rongent radiologi sebesar Rp 7.607,78 dan biaya per unit pemeliharaan alat hematology analyzer laboratorium sebesar Rp 5.471,79. Membebankan Biaya ke Produk dengan Menggunakan Tarif Cost Driver dan Ukuran Aktivitas Biaya aktivitas dibebankan keproduk berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas pruduk. Artinya aktivitas yang dapat menimbulkan biaya ditelusuri ke produk yang disesuaikan dengan beberapa banyak kegiatan produk yang digunakan. Pembebanan overhead dari tiap aktivitas ke setiap instalasi radiologi dan laboratorium dengan rumus sebagai berikut: !"!

#

= $ % & '"% (

$ )*+$ % ,"% × )*+$ % ,"%

Dengan mengetahui BOP yang dibebankan pada masing-masing produk, maka berikutnya adalah menentukan tarif masing-masing instalasi berdasarkan metode ABC yang menekankan pada tarif layanan per instalasi. Perhitungan tarif metode ABC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $ % & &*$* $.*% / = )*+$ &*$* $.*% / % $ %&

% . 0"

# ' = )*+$

% . 0"

*0*

+0 !

# ' 0 !*% $*% (2 + 0 !

Biaya layanan radiologi pada masing-masing instalasi dapat diperoleh dari total biaya yang telah dibebankan kepada masing-masing produk yang berdasarkan konsumsi aktivitas produk kemudian dibagi dengan jumlah hari layanan radiologi yang digunakan oleh pasien. Instalasi layanan radiologi mengharapkan laba dari tarif foto thorax radiologi dan darah lengkap laboratorium sedangkan laba yang diharapkan dan ditetapkan pihak manajemen Rumah Sakit Paru foto thorax radiologi 15%, darah lengkap laboratorium20%. Penentuan Tarif Foto Thorax Radiologi Perhitungan penentuan tarif foto thorax radiologi dengan menggunakan metode activity based costing hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1 Perhitungan Penentuan Tarif Foto Thorax Radiologi No Aktivitas Tarif cost driver Driver Jumlah 1 Biaya Gaji Radiologi Rp19. 293,99 1440 hari Rp 27.783.345,6 2 Biaya Listrik dan air Rp 1.357,26 10186 KWH Rp 13.825.050,36 3 Biaya Kebersihan Rp 1.420,12 1344 m2 Rp 1.908.641,28 4 Biaya Administrasi Rp 6.383,75 360 hari Rp 63.343,75 5 Biaya Developer dan fixer Rp 10.000,00 100 liter Rp 1.000.000,00 6 Biaya Film Rp 17.500,00 5915 lembar Rp 103.512.500,00 7 Biaya Amplop Rp 4.000,00 5915 lembar Rp 23.660.000,00 8 Biaya ATK Rp 300,00 5915 lembar Rp 1.774.500,00 9 Biaya Pemeliharaan RGT Rp 7.607,78 360 hari Rp 2.738.799,66 9 Biaya Penyusutan Gedung Rp 17.041,42 360 hari Rp 6.134.911,2 10 Biaya peralatan Rp 1.267,96 360 hari Rp 456.465,6 11 Biaya Perlengkapan Rp 211,33 360 hari Rp 76.078,8 Jumlah Biaya Foto Radiologi Rp 182.933.636,25 Jumlah Hari Pakai 3240 Jumlah Biaya Foto Radiologi Rp 56.460,99 Prosentase Laba 15% Rp 8.469,15 Tarif Foto Thorax Radiologi Rp 64.930,14 Sumber: data diolah

134



Dengan berdasar unit cost dengan menggunakan metode activity based costing Rumah Sakit Paru Pamekasan sebesar Rp 64.930,14 dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (15%) maka hasil tarif jasa foto thorax lebih besar dari pada tarif yang telah di tetapkan sebesar Rp 55.000,00 jika dilihat perhitungan unit tarif cost untuk perhitungan dengan metode ABC terdapat selisih lebih antara biaya saat ini diberlakukan dengan hasil perhitungan yaitu sebesar Rp 9.930,14. Hal ini karena biaya yang saat ini diberlakukan belum dihitung secara rinci berdasarkan aktivitas dan driver sebagai faktor pemicu biaya yaitu dengan menggunakan fasilitas kursi dan AC. Aktivitas pembebanan produk ini tidak di perhatikan oleh pihak manajemen dalam menentukan tarif jasa foto thorax, padahal dengan menggunakan fasilitas yang di berikan oleh pihak rumah sakit yang dirasakan oleh pasien dapat menimbulkan biaya sehingga dapat mempengaruhi. Penentuan tarif jasa foto thorax akan tetapi penentuan tarif yang digunakan pada saat ini adalah hanya di hitung dengan metode tradisional. Berdasarkan perkiraan pembebanan biaya yang dikeluarkan serta melihat harga pasaran yang ada di sekitar, sehingga terjadi penetapan tarif jasa foto thorax yang sangat rendah. Penentuan Tarif Darah Lengkap Dari Laboratorium Perhitungan penentuan tarif darah lengkapdari laboratorium dengan menggunakan metode activity based costing hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2 Perhitungan Penentuan Tarif Darah Lengkap Laboratorium NO

Ativitas

1 Biaya Gaji Laboratorium 2 Biaya Listrik dan air 3 Biaya Kebersihan 4 Biaya Administrasi 5 Biaya lesy,probe,diluents 6 Biaya alcohol 7 Biaya plester 8 Biaya spuit 9 Biaya vakum 10 Biaya ATK 11 Biaya pemeliharaan alat H 13 Biaya Penyusutan Gedung 14 Biaya peralatan 15 Biaya Perlengkapan Jumlah Biaya DL laboratorium Jumlah Hari Pakai Jumlah BiayaDL laoratorium Prosentase Laba Tarif Darah lengkap laboratorium Sumber: data diolah

Tarif cost driver Rp10.242,22 Rp 1.466,84 Rp 1.420,12 Rp 6.383,75 Rp 8.247,35 Rp 50,00 Rp 50,00 Rp 1.000,00 Rp 2.000,00 Rp 200,00 Rp 5.471,79 Rp 17.041,42 Rp 7.557,03 Rp 211,33

Driver

Jumlah

1440 hari 9834 kwh 1344 m2 360 hari 100 liter 10 liter 41120 cm 8224 biji 8224 biji 8224 lembar 360 hari 360 hari 360 hari 360 hari

Rp 14.748.796,8 Rp 14.424.904,56 Rp 1.908.641,28 Rp 2.298.150,00 Rp 824.735,00 Rp 500,00 Rp 2.056.000,00 Rp 8.224.000,00 Rp 16.448.000,00 Rp 1.664.800,00 Rp 1.969.844,4 Rp 6.134.911,2 Rp 2.720.530,8 Rp 76.078,8 Rp 73.499.892,84 3240 Rp 22.685,15 Rp 4.537,03 Rp 27.222,18

20%

Dengan berdasarkan unit cost dengan menggunakan metode activity based costing Rumah Sakit Paru Pamekasan sebesar Rp 27.222,18 dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (20%) maka hasil tarif darah lengkap lebih besar dari pada tarif yang telah di 135



tetapkan sebesar Rp 25.000,00 jika dilihat perhitungan unit tarif cost untuk perhitungan dengan metode ABC terdapat selisih lebih antara biaya saat ini diberlakukan dengan hasil perhitunganya Rp 2.222,00. Hal ini karena biaya yang saat ini diberlakukan belum dihitung secara rinci berdasarkan aktivitas dan driver sebagai faktor pemicu biaya yaitu dengan menggunakan fasilitas kursi, AC, dan kipas aktivitas pembebanan produk ini tidak di perhatikan oleh pihak manajemen dalam menentukan tarif darah lengkap, padahal dengan menggunakan fasilitas yang di berikan oleh pihak rumah sakit Perbandingan Penetapan Tarif Metode Tradisional Dengan Metode ABC Dalam Penerapan Tarif Layanan Radiologi Dan Laboratorium Perbandingan yang terjadi antara tarif jasa instalasi radiologi dan laboratorium dengan penetapan tarif metode tradisional dan metode activity based costing, disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk, akibatnya cendrung terjadi distoris pada pembebanan overhead. Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk di bebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam metode ABC telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap instalasi secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing produk berdasarkan aktivitas. Tabel 3 Perbandingan Tarif Layanan Radiologi Dan Laboratorium Dengan Metode Tradisional Dan Metode ABC Instalasi Tarif tradisional Tarif ABC Selisih Foto Thorx Radiologi Rp 55.000,00 Rp 64.930,14 Rp 9.930,14 Darah L Laboratorium Rp 25.000,00 Rp 27.222,18 Rp 2.222,18 Sumber: data diolah

Perbandingan yang terjadi antara tarif jasa instalasi radiologi dan laboratorium dengan penetapan tarif metode tradisional dan metode activity based costing, disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk, akibatnya cendrung terjadi distoris pada pembebanan overhead. Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk di bebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam metode ABC telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap instalasi secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing produk berdasarkan aktivitas. Pendapatan Rumah Sakit Paru Dari Hasil Tarif Layanan Radiologi Dan Laboratorium Dengan Menggunakan Metode Tradisional. Pendapatan Rumah Sakit Paru adalah penjumlahan total tarif layanan yang dibebankan kepada setiap pasien. Artinya pendapatan adalah penerimaan dari hasil jasa layanan radiologi dan laboratorium, dengan rumus sebagai berikut: Total Revenue (TR) adalah penerimaan total produsen dari hasil jasa layanan radiologi dan laboratorium. Total Revenue adalah jumlah pasien (Q) dikalikan tarif layanan (Pq).Rumus : TR = Q x Pq. Tarif foto thorax radiologi sebesar Rp 55.000,00 dengan jumlah pasien 5915. Dan tarif darah lengkap radiologi sebesar Rp 25.000,00 dengan jumlah pasien 8224. Jadi jumlah pendapatan dari hasil tarif layanan radiologi dan laboratorium dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

136



Tabel 4 Pendapatan Dari Hasil Tarif Radiologi Dan Laboratorium Dengan Tradisional Jumlah Instalasi Tarif tradisional Jumlah pasien Foto Thorax Radiologi Rp 55.000,00 5915 Rp 325.325,000,00 Darah Lengkap Laboratorium Rp 25.000,00 8224 Rp 205.600.000,00 Sumber: data diolah

Pendapatan Rumah Sakit Paru Dari Hasil Tarif Layanan Radiologi Dan Laboratorium Dengan Menggunakan Metode ABC. Pendapatan Rumah Sakit Paru adalah penjumlahan total tarif layanan yang dibebankan kepada setiap pasien. Artinya pendapatan adalah penerimaan dari hasil jasa layanan radiologi dan laboratorium, dengan rumus sebagai berikut: Total Revenue (TR) adalah penerimaan total produsen dari hasil jasa layanan radiologi dan laboratorium. Total adalah jumlah pasien (Q) dikalikan tarif layanan. (Pq). Rumus : TR = Q x Pq. Tarif foto thorax radiologi sebesar Rp 64.930,14 dengan jumlah pasien 5915. Dan tarif darah lengkap radiologi sebesar Rp 27.222,18 dengan jumlah pasien 8224. Jadi jumlah pendapatan dari hasil tarif layanan radiologi dan laboratorium dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 5 Pendapatan Dari Hasil Tarif Radiologi Dan Laboratorium Menurut Metode ABC Jumlah Instalasi Metode ABC Jumlah pasien Foto Thorax Radiologi Rp 64.930,14 5915 Rp 384.061.778,1 Darah lengkap Laboratorium Rp 27.222,18 8224 Rp 223.875.208,32 Sumber: data diolah

Berdasarkan perhitungan tarif dengan menggunakan metode ABC maka pendapatan Rumah Sakit Paru Pamekasan bertambah meningkat sebesar Rp 77.011.986,4 dari tarif foto thorax radiologi dan darah lengkap laboratorium, dengan tarif sebesar Rp 64.930,14, untuk foto thorax radiologi dan tarif darah lengkap laboratorium sebesar Rp 27.222,18, maka hasil pendapatan lebih besar dari tarif yang ditetapkan sebesar Rp 55.000,00 dan sebesar Rp 25.000,00. Meningkatnya pendapatan Rumah Sakit Paru pihak manajemen bisa memperhatikan karyawannya yang masih kontrak supaya kesejahteraannya terpenuhi dan bisa meningkatkan jasa pelayanan yang maximal. Dengan hal ini pihak manajemen harus menaikkan tarif layanan radiologi dan laboratorium dengan menggunakan metode activity based costing ( ABC) sebesar Rp 64.930,14 dan sebesar Rp 27.222,18. PENUTUP Kesimpulan Hasil dari penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh penulis di Rumah Sakit Paru Pamekasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dengan penentuan tarif layanan foto thorax radiologi dan darah lengkap laboratorium yang menggunakan metode yang berbasis aktivitas (Activity Based Costing) maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan tarif jasa radiologi dan laboratorium dengan menggunakan metode Activity Based Costing, dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama biaya ditelusuri ke aktivitas yang menimbulkan biaya dan tahap ke dua membebankan biaya aktivitas ke produk. Sedangkan tarif diperoleh dengan 137


2.

3.


menambahkan cost radiologi dan laboratorium dengan laba yang diharapkan. Dari perhitungan tarif jasa foto thorax radiologi dan laboratorium dengan menggunakan metode Activity Based Costing, diketahui besarnya tarif untuk foto thorax radiologi Rp 64.930,14 dan darah lengkap laboratorium Rp 27.222,18. Dari hasil perhitungan tarif jasa foto thorax radiologi dan darah lengkap laboratorium dengan menggunakan metode Activity Based Costing, apabila dibandingkan dengan metode tradisional maka metode Activity Based Costing memberikan hasil yang lebih besar. Dengan selisih untuk foto thorax radiologi sebesar Rp 9.930,14 dan darah lengkap laboratorium sebesar Rp 2.222,18. Secara total rumah sakit paru pada saat ini mengalami defisit (kerugian) Rp 12.152,32. Perbedaan yang terjadi antara tarif layanan foto thorax radiologi dan darah lengkap laboratorium dengan tradisional dan metode ABC, disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode akuntansi tradisional tarif biaya overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Akibatnya terjadi distoris pada pembebanan biaya overhead. Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver..Sehingga dalam metode ABC, telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap instalasi radiologi dan laboratorium secara tepat berdasarkan konsumsi pada masing-masing aktivitas. Pendapatan akan meningkat berdasarkan metode ABC di bandingkan metode tradisional. Pendapatan radiologi sebesar Rp 384.061.778,1 dan pendapatan laboratorium sebesar Rp 223.875.208,32, jadi pendapatan dari foto thorax radiologi dan darah lengkap laboratorium mengalami peningkatan (surplus) sebesar Rp 77.011.986,4 .

Saran Berdasarkan penelitian, manajemen perlu menerapkan sistem Activity Based Costing (ABC) dalam perhitungan harga produk atau jasa untuk dapat memperoleh informasi harga pokok yang akurat. Informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan dan penetapan strategi yang lebih baik, sehingga pendapatan rumah sakit paru pamekasan meningkat. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Kamarudin. 2014. Akuntansi Menejemen. Edisi Revisi. Cetakan Sembilan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Antonius, Widicahyadi. 2005. Penentuan Tarif Rawat Inap dengan Menggunakan Activity Based Costing System pada Rumah Sakit Banyumanik. Semarang Carter, K. William. 2010. Akuntansi Biaya. Edisi 14. Buku Pertama. Salemba Empat. Jakarta Hery. 2013.Teori Akuntansi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta Hendro, saputra. 2013. Penerapan Activity Based Costing Pada Tarif Jasa Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh. .Kolaka. Mulyadi. 2014. Akuntansi Biaya. Edisi 5. Cetakan Kedua Belas. UPP STIM YKPN. Yogyakarta Rizal, Andriansyah. 2012. Penetapan Tarif Rawat Inap Rumah Sakit Banyumanik. Semarang 138



Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Cetakan Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta Supomo dan Indriantoro. 2002, Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama, BPFE. Yogyakarta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012. Tentang “ Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah’’, Bab II, Pasal 2 https://hamkazio.wordpress.com/2012/10/24/pengertian-radiologi/., Diakses tanggal 11 April 2015 (14.30). https://hamkazio.wordpress.com/2012/10/24/pengertian-laboratorium/,. Diakses tanggal 11 April 2015 (14.30).

139


Pengaruh Arus Kas Operasi dan .... Ria Rachmawati

PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM RIA RACHMAWATI Universitas Madura ABSTRACT An investor in making an investment always expect a high stock return. Therefore investor should be able to assess which companies have good performance, so the return of it’s shares also high. Financial reports aspecially with regard to the information changes in operating cash flow and accounting earnings is one of the important information that can be used by investors to assess the company’s performance. This study aims to provide empirical evidence related to the influence of operating cash flow and profit accounting on stock returns. Population in this research is a food and beverage company in Bursa Efek Indonesia (BEI) year period 2013-2015 which amounted to 16 companies. Each company taken is a company that has a complete financial report data respectively during the period 2013-2015. The sample of this research is taken by using purposive sampling method because the selection of samples based on certain criteria. An analytical tool used in this research is multiple linier regression. Based on the result of this study, partially (t-Test) variable operating cash flow (X1) and the accounting profit (X2) had to significant effect on stock return. This is evidenced by the results of sig-t is greater than the 5% significance level (0,05). And simultaneously, the operating cash flow and accounting profit together no significant effect on stock returns. Keyword: Operating Cash Flow, Profit Accounting, Stock Return.

ABSTRAK Seorang investor dalam menanamkan modalnya selalu mengharapkan return saham yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus dapat menilai perusahaan mana yang memiliki kinerja yang baik, sehingga return sahamnnya juga tinggi. Laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan informasi perubahan arus kas operasi dan laba akuntansi perusahaan merupakan salah satu informasi penting yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris berkaitan dengan pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage diBursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015 yang berjumlah 16 perusahaan. Setiap perusahaan yang diambil adalah perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap berturut-turut selama periode 2013-2015. Adapun sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan anggota sampel berdasarkan kriterian-kriteria tertentu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara Parsial ( Uji t ) variabel Arus Kas Operasi (X1) dan Laba Akuntansi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil sig-t lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05). Dan secara Simultan, Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham. Kata Kunci: Arus Kas Operasi, Laba Akuntansi, dan Return Saham

140



PENDAHULUAN Pasar modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk ikut aktif dalam menggerakkan perekonomian. Pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana (Investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan keuntungan yang paling optimal. Salah satu fungsi dari pasar modal tersebut adalah sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber dari mayarakat keberbagai sektor yang melaksanakan investai ( Tandelilin, 2001). Dalam berinvestasi dipasar modal, investor atau calon investor akan tertarik pada tingkat keuntungan (Return) untuk diharapkan pada masa yang akan datang relatif terhadap resiko perusahaan tersebut. Artinya tingkat resiko yang dihadapi oleh investor sesuai dengan return yang akan diterima. Semakin tinggi return yang diharapkan, maka akan semakin tinggi pula resiko dari investasi tersebut. Yang paling menarik adalah perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi, tetapi memiliki tingkat resiko yang rendah. Apabila tingkat keuntungan (Return) perusahaan naik, tetapi resiko perusahaan juga naik, maka perusahaan tidak akan menarik lagi. Perusahaan akan tetap menarik apabila tambahan keuntungan tersebut bisa mengkompensasi tambahan resiko yang muncul. Tingkat pengembalian saham untuk satu periode tertentu adalah sama dengan jumlah selisih harga saham periode tertentu dengan periode sebelumnya ditambah dengan deviden periode tersebut, dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Tingkat pengembalian dalam investasi saham tetap, tidak tergantung dari perkembangan harga saham dengan jumlah deviden yang dibagikan. Dengan demikian, untuk mengetahui besarnya tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham dalam sejumlah periode tertentu didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan. Keinginan investor untuk memperoleh return juga terjadi pada investasi pada aset finansial. Suatu investasi aset finansial menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh aliran dana pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan resiko yang tertanggung. Dengan demikian para investor sedang mempertaruhkan suatu nilai sekarang untuk sebuah nilai yang diharapkan pada masa yang akan datang. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor dipasar modal sebagai dasar analisis untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi emiten, khususnya kondisi keungan perusahaan emiten. Didalam pasar modal yang efisien, harga-harga sekuritas mencerminkan informasi relevan yang tersedia. menyatakan bahwa “ pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan”. Ada dua cara untuk melihat efisiensi pasar, Pandji ( 2001:82 ) yaitu efisiensi pasar secara informasi ( informationally eficient market ) dan secara keputusan ( decisionally efficient market ). Efisiensi pasar secara informasi didasarkan pada ketersediaan informasi. Ada tiga bentuk/tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar secara informasi yaitu : (1) Efisiensi pasar bentuk lemah ( Week Form ), (2) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Semistrong Form), (3) Efisiensi pasar bentuk kuat ( Strong Form ). Implikasi dari pasar efisiensi bahwa harga saham akan bereaksi terhadap pengumuman laporan keuangan. menyatakan bahwa untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut seperti informasi tentang pengumuman laba, pasar akan mencerna 141



informasi tersebut dengan cepat. Efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah informasi tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia dipasar. Informasi yang tepat dan cepat sangat diharapkan investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila kinerja perusahaan membaik maka investor akan bereaksi dengan memburu saham perusahaan hingga menyebabkan harga saham akan naik. Namun sebaliknya, bila kinerja perusahaan memburuk maka investor akan menjual saham hingga harga saham akan menurun. Investor dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut adalah arus kas terutama dari aktivitas operasi dan laba. Investor secara detail akan mengamati prospek perusahaan dimasa yang akan datang dengan mengamati kinerja perusahaan saat ini dan membuat keputusan menanamkan modal pada perusahaan tersebut sehingga berdampak pada keuntungan yang diperoleh pada masa yang akan datang. Akan tetapi pada kenyataannya, laporan keuangan sebagai informasi keuangan tidak selamanya digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh investor sehingga kinerja perusahaan yang bagus yang terdapat dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi dan laba tidak diikuti dengan kenaikan harga saham sehingga berdampak pada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Penyajian arus kas selama beberapa periode memungkinkan dilakukannya penilaian atas fleksibilas keuangan, yaitu kemampuan menggunakan arus kas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Perusahaan yang dapat mengumpulkan tambahan dipasar hutang dan ekuitas, menjual aktiva non operasi, dan memperbesar arus kas masuk dengan meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya adalah perusahaan yang fleksibilitas secara finansial. Arus kas operasi yang sehat menyiratkan adanya fleksibilitas keuangan. Arus kas operasi dikaitkan dengan kegiatan memproduksi dan menyerahkan barang, menyediakan jasa, serta transaksi lainnya yang diperhitungkan dalam penentuan laba. Informasi arus kas membantu para pemakai laporan keuangan untuk memahami hubungan antara laba dan arus kas serta memprediksi arus kas opersi dimasa depan. Dari studi terdahulu penelitian yang berkaitan dengan kandungan informasi arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti melakukan pengujian untuk membandingkan manfaat arus kas dan laba. Mereka ingin membuktikan manfaat informasi keuangan selain laba. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa seolah-olah laba saja sudah cukup memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor. Pradhono dan Cristiawan (2004) dalam penelitiannya menguji pengaruh Economic Value Added, Residual Income, Earnings, dan Arus Kas dari aktivitas operasi terhadap Return yang diterima oleh pemegang saham. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Arus Kas Operasi dan Laba merupakan dua variabel penelitian yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Return saham dari empat variabel penelitian yang digunakan. Daniati dan suhairi (2006) menguji pengaruh kandungan informasi komponen laporan arus kas, laba kotor dan size perusahaan terhadap expected return saham. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa arus kas, laba kotor dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap expected return saham. Satria Pratama dan Akbar (2013) dalam penelitiannya menguji pengaruh laba akuntansi dan komponen arus kas terhadap return saham. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan komponen arus kas belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dari penjelasan diatas dapat diketahui meskipun penelitian mengenai kandungan informasi laba berupa arus kas dari aktivitas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham telah banyak dilakukan, tetapi penelitian tersebut menunjukkan masih adanya 142



inkonsistensi. Sehingga untuk mengetahui apakah arus kas dan laba akuntansi mempunyai pengaruh terhadap return saham menjadi topik yang menarik untuk diteliti lagi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk membuat penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Food And Beverage Di Bursa Efek Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia secara Parsial? (2) Bagaimana pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada peruahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia secara Parsial? (3) Bagaimana pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia secara Simultan? Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi terhadap return saham secara Parsial di BEI. (2) Untuk mengetahui pengaruh Laba Akuntansi terhadap return saham secara Parsial di BEI. (3) Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi terhadap return saham secara Simultan di BEI. TINJAUAN PUSTAKA Pasar Modal Pandji (2001:66) menyakan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pasar modal (capital market) adalah suatu perusahaan abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi mempunyai kepentingan untuksaling mengisi, yaitu calon pemodal (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten), dengan kata lain pasar modal adalah tempat (dalam pengertian abstrak) bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah dan jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen financial jangka panjang (lebih dari satu tahun jatuh temponya). Instrumen yang dimaksud adalah semua surat berharga (sekuritas) yang diperdagangkan dibursa. Menurut Tendelilin (2001:39), jenis sekuritas yang diperdagangkan dibursa efek adalah sebagai berikut : • Saham Biasa, • Saham Preferent, • Obligasi, • Obligasi Konversi, • Right Issue, • Waran, • Reksadana, Saham ( Stock ) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer diantara instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham banyak memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ). 143



2. Laporan Arus Kas Menurut PSAK No. 2, arus kas masuk adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Kas terdiri dari saldo ( cash on hand ) dan rekening giro. Setara kas ( cash equivalent ) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Laporan arus kas menjelaskan perubahan selama periode didalam kas dan ekuivalen kas. Ekuivalen kas adalah merupakan investasi jangka panjang, sangat likuid yang mudah dcakup kedalam kas. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau lebih sedikit untuk memenuhi syarat sebagai ekuivalen kas ( Skausen, 2001:32 ). 3. Arus Kas Operasi Menurut PSAK No.2, arus kas dari aktivitas operasi adalah jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Laporan arus kas operasi melaporkan arus kas operasi. Bagian aktivitas operasi sebenarnya merupakan sederhana hanya perbedaan antara kas yang diterima dan kas yang dibayarkan untuk aktivitas operasi. Perhitungan arus kas operasi adalah sulit karena sistem akuntansi dirancang untuk menyesuaikan jumlah arus kas agar mencapai pada pendapatan akrual bersih. Dengan menghitung arus kas opersi dengan tidak melakukan semua penyesuian akuntansi akrual. Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik : 1. Dari catatan akuntansi perusahaan 2. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi untuk : a. Perubahan persediaan, piutang usaha dan hutang usaha selama periode berjalan. b. Pos bukan kas lainnya. c. Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuiakan laba/rugi bersih dari pengaruh : 1. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan. 2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba perubahan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi konsolidasi. 3. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Arus Kas Operasi diukur dengan menggunakan rumus: AKOi,t - AKOi,(t-1) AKO = AKOi,(t-1) Arus kas operasi dihitung sebagai “ perubahan arus kas operasi ” (Triyono dan 144



Hartono, 2002) yaitu kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasional periode sekarang (t) dikurangi kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasional periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasional periode sebelumnya (t-1). Laba Akuntansi Laba seperti yang dijelaskan dalam Statement Of Financial Concept (FASB) adalah pengertian yang sama dengan laba bersih ( Net Income ) yang berlaku dalam praktek saat ini, yaitu semua laba bersih ( Net Income ) untuk satu periode. Meski demikian, FASB membedakan konsep laba dengan laba bersih (Net income). Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain dari industri yang sama. Konsep laba periode memusatkan pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Kesalahan perhitungan laba periode sebelumnya tidak menunjukkan efisiensi manajemen periode berjalan. Kesalahan tersebut merupakan ukuran untuk menilai efisiensi manajemen periode sebelumnya. Dengan membaca informsi keuangan para pengambil keputusan akan dapat menilai potensi perusahaan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menafsir kemampuan perusahaan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, untuk mendapatkan kas yang lebih banyak, dan dapat mengkonversikan laba menjadi kas pada masa yang akan datang. Kemampuan ini disebut kemampuan mendapatkan laba atau earning power. Earning power perusahaan hakikatnya merupakan kemampuan untuk mendapatkan kas dimasa yang akan datang. Konsep menyeluruh dari kemampuan perusahaan mendapatkan laba merupakan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu mendapatkan kas yang maksimum. Tetapi karena masa depan itu bersifat serba tidak pasti dan karena pembaca laporan memberikan penilaian yang berbeda terhadap ketidakpastian, maka pengukuran itu menjadi subjektif pada suatu waktu. Unsur yang menjadi bagian pembentukan laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur pendapatan dan biaya akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda-beda antara laba kotor dan laba bersih sebelum pajak. Laba akuntansi merupakan laba yang ditimbulkan dari proses laporan keuangan yaitu merupakan selisih dari hasil penjualan setelah dikurangi harga pokok dan biaya-biaya operasi perusahaan termasuk biaya penyusutan dan amortisasi. Laba Akuntansi diukur dengan menggunakan rumus: LAKi,t – LAKi,(t-1) LAK = LAKi,(t-1) Laba adalah pengertian yang sama dengan laba bersih ( Net Income ) yang berlaku dalam praktek saat ini, yaitu semua laba bersih ( net income ) untuk satu periode. Laba akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini dihitung sebagai “ perubahan laba akuntansi ” yaitu laba akuntansi yang diperoleh periode sekarang ( t ) dikurangi laba akuntansi yang diperoleh periode sebelumnya ( t-1 ), dibagi dengan laba akuntansi yang diperoleh periode 145



sebelumnya ( t-1 ). Return Saham Pradhono dan Yulius (2004) saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (Return) yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Return dari pemegang saham biasa dapat berupa penerimaan deviden tunai ataupun adanya perubahan harga saham. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang (Jogiyanto, 2003:57). Return dari suatu investasi tergantung dari instrument investasi yang dibelinya. Misalnya investasi dalam saham, saham tidak menjanjikan suatu return yang pasti bagi para pemodal namun beberapa komponen return pada saham yang akan memungkinkan pemodal meraih keuntungan adalah deviden, saham bonus, dan capital gain. Apabila harga saham sekarang lebih tinggi dari harga sebelumnya (Pit-1) ini berarti terjadi keuntungan modal (capital gain). Jika sebaliknya harga sekarang lebih rendah dari harga sebelumya, maka ini terjadi kerugian modal (capital loss). Semakin tinggi harga saham, maka semakin menunjukkan bahwa saham tersebut semakin diminati investor karena dengan semakin tinggi harga saham akan memberikan keuntungan. Return dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Return yang telah terjadi (actual return) dihitung berdasarkan data historis. 2. Return yang diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang (expected return). Expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return saham merupakan hasil yang diterima/diharapkan investor dari investasi saham yang dilakukannya. Return yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi ( expected return ) yang merupakan return yang diharapkan oleh investor dimasa mendatang. Return realisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain atau loss yang juga sering disebut actual return. Perhitungan return saham individual dengan menggunakan harga bulanan yaitu perubahan harga saham selama periode pengamatan atau secara matematis. Return saham dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus: (Pit – Pit-1) Rit

= Pit-1

Konsep return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham periode sekarang (t), dengan harga saham periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan harga saham periode sebelumnya (t-1). Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah total rata-rata return saham bulanan dalam periode pengamatan. Pengaruh Arus Operasi Terhadap Return Saham Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 146



pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Sehingga adanya perubahan arus kas dari kegiatan operasi akan memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya investor akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya meningkatkan return saham. Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Return saham Menurut Vicki Oktavia (2008) perusahaan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan laba, cenderung harga sahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan memperoleh laba yang semakin besar, maka secara teoritis perusahaan akan mampu membagikan deviden yang semakin besar dan akan berpengaruh secara positif terhadap return saham. Rumusan Hipotesis Berdasarkan landasan teori diatas dapat dirumukan hipotesis sebagai berikut: Ha1: Arus Kas Operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham secara Parsial. Ha2: Laba Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham secara Parsial. Ha3: Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return aham secara Simultan. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data yang berbentuk angka-angka. Menurut Sugiono (2015) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah cukup mentradisikan sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan menggunakan analisis analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu variabel Arus Kas Operasi (X1), Laba Akuntansi (X2) dan Return Saham (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2016. Tehnik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling karena penelitian ini mempunyai kriteria atau target tertentu dalam memilih sampel. Berikut kriteria pemilihan sampelnya: (1) Perusahaan manufaktur food and beverage yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan yaitu 2013-2015, (2) Menyerahkan laporan keuangan per 31 Desember selama periode penelitian yaitu 2013-2015, (3) Laporan keuangan perusahaan sudah diaudit selama periode pengamatan yaitu 2013-2015, (4) Perusahaan tersebut selalu membagikan deviden berturut-turut pada tahun 2013-2015. Berikut adalah 10 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian, disajikan dalam tabel berikut ini.

147


No.

Pengaruh Arus Kas Operasi dan .... Ria Rachmawati Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan Nama Emiten Kode Efek

1. PT. Akhasa Wira Internasional, Tbk 2. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 3. PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk 4. PT. Delta Djakarta, Tbk 5. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk 6. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 7. PT. Mayora Indah, Tbk 8. PT. Prasidha Aneka Niaga, Tbk 9. PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk 10. PT. Sekor Laut, Tbk Sumber: Data Diolah

ADES INDF CEKA DLTA ICBP AISA MYOR PSDN ROTI SKLT

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi data tersebut sudah tersedia dan dikumpulkan oleh sumber lain. Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebagai berikut: a. Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur Food And Beverage periode 2013-2015. b. Laporan Laba Rugi Perusahaan Manufaktur Food And Beverage periode 2013-2015. c. Laporan Harga Saham Penutupan Perusahaan Manufaktur Food And Beverage periode 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut: 1. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala problem autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan yang meliputi : a. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas berarti ada hubungan diantara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. Masalah multikolinearitas juga akan menyebabkan kesulitan dalam melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2002). Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance (TOL) dan metode Variance Inflation Factor (VIF). Nilai TOL berkebalikan dengan VIF, TOL adalah besarnya variasi dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/TOL). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah VIF > 10. b. Uji Autokorelasi Pengujian Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 148



Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin – Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2 Pengujian Autokorelasi Durbin Watson Kesimpulan <1,08 1,08≤1,66 1,66≤2,34 2,34≤2,92 >2,92

Terjadi Autokorelasi Tidak dapat disimpulkan Tidak ada autokorelasi Tidak dapat disimpulkan Ada autokorelasi

Sumber : Algifari, 2002 c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain . Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas ( Ghozali, 2002:23 ). dasar untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah: 1. Jika ada pola tertentu ( bergelombang, melebar kemudian menyempit ) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. d. Uji Normalitas Imam Ghozali ( 2002:28) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data ( titik ) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya.Data normal dan tidak normal dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, tidak menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-smirov ( K-S ), Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: H0 : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 5% (0,05). Hα : Data residual tidak berdistibusi normal apabila nilai signifikan < 5% (0,05). 2. Model Regresi Linier Berganda Penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu metode regresi linier berganda, yaitu dengan menggunakan program SPSS 16 for Windows. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi linear. Untuk menguji pengaruh kedua variabel independen 149



Divident Payout Ratio ( DPR ) dan Earning Per Share ( EPS ) terpisah ( Parsial ) terhadap variabel dependen (Harga Saham), dapat dilihat dari nilai uji signifikansi nilai t dari persamaan regresi. Adapun langkah-langkah pengujian secara teoritis dimana analisa ini dapat memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabelvariabel lain yang diketahui. Model penelitian regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: Y = 3 + 4565 + 4767 + " Keterangan : α : Konstanta Y : Return Saham β1β2 : Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen X1 : Arus Kas X2 : Laba Akuntansi e : Error 3. Pengujian Hipotesis Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan (Ghozali, 2002). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut : a. Uji Statistik t Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikan secara parsial). H0 : β = 0, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1 : β ≠ 0, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b. Uji statistik F Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Hipotesis a. H0 : β = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. b. Ha : β ≠ 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 2) Menentukan tingkat signifikansi ( α ) yaitu sebesar 5% 3) Menentukan kriteria penerimaan / penolakan H0, yakni dengan melihat nilai signifikan: a. Jika signifikan < 5% maka H0 ditolak atau Hα diterima. b. Jika signifikan > 5% maka H0 diterima atau Hα ditolak.

150



HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Uji Multikolieritas Tabel 3 Uji Multikolinieritas Collinearity Statistics Model

Tolerance

(Constant) 1 AKO LAK

VIF

.994

1.006

.994

1.006

Sumber: Data diolah, SPSS

Dari tabel 3 diatas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolarance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Uji Autokorelasi Tabel 4 Uji Autokorelasi Model Summaryb Model 1

R .087

R Square a

Adjusted R Square

.008

Std. Error of the Estimate

-.066

.39444

Durbin-Watson 1.386

a. Predictors: (Constant), LAK, AKO b. Dependent Variable: Rit

Sumber : Data diolah, SPSS

Setelah dilakukan uji autokorelasi diperoleh angka DW = 1,386 maka 1,66<1,386<2,34 maka hasilnya tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut layak untuk diuji lebih lanjut. Uji Heteroskedastisitas Gambar 5 Uji Heteroskedastisitas


151



Berdasarkan grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastiisitas. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Return Saham berdasarkan variabel bebas yaitu arus kas operasi dan laba akuntansi. Uji Normalitas Tabel 6 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Norm Mean al Std. Deviation Param etersa Most Absolute Extre Positive me Differ Negative ences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

30 .0000000 .38059762 .098 .060 -.098 .535 .937

a. Test distribution is Normal.


Berdasarkan uji tersebut dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.535 yaitu lebih besar dari 0,05 (0,535 > 0,05) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,937. Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1(Constant)

B

Std. Error

-.024

.081

AKO

.017

.040

LAK

.009

.046

Standardized Coefficients Beta

Collinearity Statistics T

Sig.

Tolerance

VIF

-.299

.767

.082

.425

.674

.994

1.006

.037

.192

.849

.994

1.006

a. Dependent Variable: Rit


Dari tabel 7 diatas secara keseluruhan dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Rit = -0,024 + 0,017 AKO + 0,009 LAK + e

152



Dimana: Rit = Return Saham AKO = Arus Kas Operasi LAK = Laba Akuntansi Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut: 1. Konstanta (a) sebesar -0,024 menyatakan bahwa apabila tidak terdapat Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi maka Return sahamnya sebesar -0,024. 2. Koefisien regresi untuk Arus Kas Operasi sebesar 0,017 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Arus Kas Operasi dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka return saham akan mengalami perubahan sebesar 0,017 dengah arah yang sama. 3. Koefisien regresi untuk Laba Akuntansi sebesar 0,009 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada Laba Akuntansi dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka Return sahamnya akan mengalami perubahan sebesar 0,009 dengan arah yang sama. Berdasarkan persamaan regresi diperoleh hasil Laba Akuntansi mempunyai , pengaruh yang dominan, hal ini mengindikasikan bahwa laba akuntansi merupakan sumber informasi penentu dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam bidang investasi.. Dari sudut padang inveastor, Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Sehingga adanya peningkatan arus kas dari kegiatan operasi akan memberikan sinyal positif kepada investor, akibatnya investor akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya meningkatkan return saham. Koefisien Determinasi Tabel 8 Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1

R .087

R Square a

Adjusted R Square

.008

-.066

Std. Error of the Estimate .39444

Durbin-Watson 1.386



Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar -0,055. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar -5,50% dan sisanya sebesar 105,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, seperti faktor ekonomi negara secara makro, faktor sentimen pasar serta faktor politik negara. 153



Hasil Uji Hipotesis Uji Statistik (t) Tabel 9 Uji Parsial ( Uji t ) Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model

B

Std. Error

1(Constant)

-.024

.081

AKO

.017

.040

LAK

.009

.046

Collinearity Statistics

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

-.299

.767

.082

.425

.674

.994 1.006

.037

.192

.849

.994 1.006

a. Dependent Variable: Rit


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut: Ha1 : Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk variabel Arus Kas Operasi sebesar 0,674 ini lebih besar dari alfa yang ditentukan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, dan dapat disimpulkan Ha1 ditolak karena tidak didukung oleh data dan sesuai dengan ekspektasi penelitian. Ha2 : Laba Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk variabel Laba Akuntansi sebesar 0,849 ini lebih besar dari alfa yang sudah ditentukan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Laba Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, dan dapat disimpulkan Ha2 ditolak karena tidak didukung oleh data dan tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian. Uji statistik (F) Tabel 10 Uji Simultan ( Uji F) ANOVAb Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1Regression

.032

2

.016

Residual

4.201

27

.156

Total

4.233

29



154

F .103

Sig. .902a



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut: Ha3 : Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk variabel Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi sebesar 0,902 ini lebih besar dari alfa yang sudah ditentukan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham, dan dapat disimpulkan Ha3 ditolak karena tidak didukung oleh data dan tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian. Pembahasan Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu antara Arus Kas Operasi terhadap Return Saham. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi yaitu dengan uji t berdasarkan perhitungan SPSS Versi 16 yang dapat dilihat pada tabel, dapat diketahui nilai probabilitas value dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada masing-masing variabel bebas berdasarkan analisis regresi maka pengujian koefisien regresi Arus Kas Operasi (X1) berdasarkan hasil output SPSS nilai t-tabel nilai signifikansinya sebesar 0,674 jika dibandingkan lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,674>0,05 maka Ha1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap Return saham. Hal ini diperkuat oleh penelitian Luciana dan Dwi Sulistyowati (2007) yang mengungkapkan bahwa pada periode krisis Arus kas operasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return saham. Pengaruh yang tidak signifikan dimungkinkan karena investor tidak menggunakan informasi arus kas operasi sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi. Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Untuk mengetahui masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu antara Laba Akuntansi terhadap Return Saham. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi yaitu dengan uji t berdasarkan perhitungan SPSS Versi 16 yang dapat dilihat pada tabel, dapat diketahui nilai probabilitas value dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada masing-masing variabel bebas berdasarkan analisis regresi maka pengujian koefisien regresi Laba Akuntansi (X2) berdasarkan output SPSS nilai t-tabel tingkat signifikansinya sebesar 0,849 jika dibandingkan lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,849>0,05 maka Ha2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Laba Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Return saham. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ninna Daniati dan Suhairi (2006), karena dalam penelitian ini laba akuntansi yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak, sedangkan Ninna dan Suhairi laba yang digunakan adalah laba kotor . Angka laba kotor lebih mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan laba dan harga saham yang erat pula hubungannya dengan Expected Return Saham. Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham. Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu antara Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi terhadap Return 155



Saham dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi yaitu dengan uji F berdasarkan perhitungan SPSS Versi 16 yang dapat dilihat pada tabel, dapat diketahui nilai probabilitas value dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada masing-masing variabel bebas berdasarkan hasil output SPSS nilai F-tabel Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi tingkat signifikansinya sebesar 0,902 jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5% maka tingkat signifikansi Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi lebih besar dari alfa yang ditentukan yaitu 0,902>0,05, maka Ha3 ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Hal ini dikarenakan Arus Kas dan Laba Akuntansi kadangkala memberikan informasi yang bertentangan, yaitu kenaikan laba dapat diikuti oleh penurunan arus kas. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi terhadap Return Saham maka kesimpulannya sebagai berikut: 1. Secara Parsial, Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,674 > 0,05. 2. Secara Parsial, Laba Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,849 > 0,05. 3. Secara Simultan, variabel Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham, dengan koefisien determinasi sebesar -5,50% sedangkan sisanya sebesar 105,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Saran Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya investor memperhatikan variabel laba akuntansi dalam melakukan investasi saham pada suatu perusahaan, karena semakin besar laba akuntansi maka semakin tinggi pula Return saham perusahaan tersebut, sedangkan Arus Kas Opersi merupakan faktor penting dalam menilai kondisi suatu perusahaan sehingga Arus Kas Operasi juga dapat dijadikan pertimbangan investor dalam berinvestasi, walaupun dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan Arus Kas Operasi terhadap Return Saham. 2. Dalam penelitian lanjutan dengan tema yang sejenis, diharapkan adanya penambahan periode pengamatan dan penambahan variabel lain yang belum diteliti, misalnya Economic Value Added, Residual Income, Beta, Book Value To Market Equity, DPR, DPS dan lainnya. DAFTAR PUSTAKA Anoraga, Pandji. & Piji, Pakarti. 2001. Pengantar Pasar Modal. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Algifari. 2008. Analisis Regresi. Yogyakarta : BPFE UGM. Baridwan, Zaki. 2010. Intermediate Accounting. Edisi Delapan. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta. Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2000. Teori Akuntansi. Semarang : UNDIP.

156



Ghozali, Imam. 2002. Analisis Multivariate. Semarang : Badan Penerbitan UNDIP. Harahap, Sofyan safri. 2002. Teori Akuntansi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Edisi Ketiga. BPFE UGM : Yogyakarta. Luciana Spica Almilia dan Dwi Sulistyowati. 2007. Analisa Terhadap Relevansi Nilai Laba, Arus Kas Operasi, dan Nilai Buku Ekuitas Pada Periode Disekitar Krisis Keuangan Pada Peruahaan Manufaktur Di BEJ. Proceding Seminar Nasional Inovasi Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis FE Universitas Trisakti Jakarta, 9 Juni 2007. Ninna Daniati dan Suhairi. 2006. Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Arus Kas, Laba Kotor dan ( Size ) Perusahaan Terhadap Expected Return Saham Pada Industry Textile dan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No.2 Pradhona dan Yulius Jogi Christiawan. 2004. Pengaruh Economic Value Added, Residual Income, Earning Dan Arus Kas Operasi Yang Diterima Oleh Pemegang Saham. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol.6, No.2. Satria dan Akbar. 2013. Pengaruh Laba Akuntansi Dan Komponen Arus Kas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi. STIE MDP. Skousen, Smith. 2001. Akuntansi Intermediate, Volume Komprehensif, Jilid 2, Edisi Sembilan, Erlangga, Jakarta. Sokojo dan Jogiyanto. 2001. Analisis Kandungan Informasi Dan Ketepatan Reaksi Pasar. Jurnal widya Manajemen Dan Akuntansi. Vol.1, No.2. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Penerbit

Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. www.idx.co.id

157


Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas .... Rohmaniyah & Rosy

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP OPERASIONAL BANK SYARI’AH ROHMANIYAH ROSY A.P. ZANDRA Universitas Trunojoyo Madura Universitas Madura ABSTRACT In this study, there are three research focus into the main study. First, how do DPS oversight mechanisms. Second, what are the factors supporting and inhibiting DPS supervision. Third, how the effectiveness of the supervision of DPS PT. Prima Sarana Mandiri Pamekasan. This study uses a qualitative approach with descriptive. Data source obtained through interviews and documentation. The results of this study indicate that in overseeing new product there are several steps being taken by the DPS, namely: first, DPS asked for an explanation to the board of directors of the new products that will be issued. Second, check if the new product in accordance with Islamic principles. Third, give an opinion on the sharia new product. In determining the effectiveness of the supervision of DPS, there are three things that made any indication, that is the way DPS oversight, supporting factors and obstacles as well as supervision of DPS output. How do DPS supervision in PT. SRB Sarana Prima Mandiri are in accordance with the system of supervision that have been defined in the SEBI (Circular Letter of BI), ways are also aided by the many contributing factors that facilitate DPS oversight. In terms of output, there were no operational products and products that come out of the principles of sharia, so the conclusion DPS oversight conducted in PT. SRB Sarana Prima Mandiri declared effective. Keywords: Monitoring, Sharia Supervisory Board, and Operations Bank Syariah. ABSTRAK Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yang menjadi kajian utama. Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan DPS. Ketiga, bagaimana efektivitas pengawasan DPS PT. Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengawasi produk baru ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPS, yaitu: pertama, DPS meminta penjelasan kepada direksi mengenai produk baru yang akan dikeluarkan. Kedua, memeriksa apakah produk baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, memberikan pendapat syariah pada produk baru tersebut. Dalam menentukan efektif atau tidaknya pengawasan DPS ada tiga hal yang dijadikan indikasi, yaitu cara DPS melakukan pengawasan, faktor pendukung dan penghambat serta dari output pengawasan DPS. Cara pengawasan yang dilakukan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri sudah sesuai dengan sistem pengawasan yang sudah ditetapkan dalam SEBI (Surat Edaran BI), cara tersebut juga dibantu dengan banyaknya faktor pendukung yang mempermudah DPS melakukan pengawasan. Dari segi outputnya, tidak ditemukan adanya produk maupun operasional produk yang keluar dari prinsip syariah, sehingga pada kesimpulannya pengawasan yang dilakukan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dinyatakan efektif. Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, dan Operasional Bank Syariah. 158



PENDAHULUAN Kehadiran perbankan syariah yang berbasis bebas bunga dinilai oleh para pakar sebagai sebuah sistem alternatif dalam mewujudkan stabilitas ekonomi moneter yang sesungguhnya. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan menggunakan prinsip –prinsip syariah. Pada masa orde baru, krisis moneter mengakibatkan banyak bank-bank konvensional mengalami kerugian, maka keberhasilan bank syariah bertahan dari krisis di tengah-tengah banyaknya penutupan bank-bank konvensional oleh bank sentral kemudian dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik tentang asumsi mereka terhadap perbankan syariah. Masyarakat sering kali berasumsi bahwa ketahanan bank syariah dari krisis moneter menjadi ukuran kepatutan sistem yang diperaktekan oleh sebuah bank. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transkisi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan syariah Nasional. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar bank syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam. Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya dijalankan. Banyak dari Dewan Pengawas Sayariah (DPS) tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan restruksirisasi, reschedule, cara penetapan marjin, dan lain sebagainya. Selain dari faktor diatas, untuk mengoptimalkan efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah hendaknya melakukan pengawasan bank syariah tidak terpaku pada konsep syariah yang ada pada bank syariah tapi juga terhadap pelaksanaan konsep syariah di lapangan dan memaksimalkan pengawasan. Dewan Pengawas Syariah baiknya didukung oleh pengetahuan yang mapan tentang oprasioanal bank yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern, hal ini perlu agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa melakukan pengawasan tehadap Bank Syariah secara optimal. Hal demikian bertujuan agar peran Dewan Pengawas Syariah benar- benar maksimal dalam mengawasi penerapan konsep syariah terhadap operasional bank syariah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? (3) Bagaimana efektivitas Dewan Pengawas 159



Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (3) Mengetahui efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. TINJAUAN PUSTAKA Audit Operasional Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003) audit operasional adalah “suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.” Bagian – bagian penting dari definisi ini adalah sebagai berikut : a. Proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, tersruktur, dan terorganisasi. b. Mengevaluasi operasi organisasi. Evaluasi atas operasi ini harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati. c. Efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. d. Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit. e. Rekomendasi perbaikan. Tidak seperti laporan audit laporan keuangan, audit operasional tidak berakhir dengan menyajikan laporan mengenai temuan. Pengembangan rekomendasi, sebanarnya, merupakan salah satu aspek yang paling menantang dalam jenis audit ini. Tujuan Umum dari operasional audit adalah: a. Menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. b. Menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, dan harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien. Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang telah ditetapkan oleh top management.. Ruang lingkup audit operasional menurut Widjayanto, Nugroho (2001 : 19) adalah “Audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik”. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakan seluruh aspek manajemen (baik seluruh atau sebagaian dari program/ aktivitas yang dilakukan), tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik (kinerja), hasil dari kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya pada masalah akuntansinya saja, melainkan dari segala bidang yang berhubungan dengan perusahaan seperti kepegawaian. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional Keputusan untuk mengadakan pemeriksaan operasional oleh pihak manajemen mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan operasional adalah salah satunya dengan melihat sampai mana kemajuan dari perusahaan. Setelah dilakukan audit operasional bisa dilihat oleh manajemen perusahaan apa saja keterbatasan 160



dari perusahaan yang di audit. Menurut Bayangkara, IBK (2008) “Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut”. Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tunggal, Amin Widjaya (2000), audit operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut : a. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. b. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan dalam pengendalian. c. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang diharapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. d. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan yang akan diambil. e. Menilai efisiensi pengguna sumber daya. f. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. g. Menyediakan tempat pelatihan personil dala fase operasi perusahaan Tahap-tahap Audit Operasional Menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. 1. Persiapan Audit. Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. a. Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit. b. Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada auditee sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. c. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis. Dalam tahap ini Auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya. 2. Penyusunan Program Audit. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusun program audit. Program audit harus: a. Merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan,menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi 161



selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang; b. menyatakan tujuan audit; c. menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit; d. menetapkan jangka waktu pemeriksaan; e. mengindentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik. Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. 3. Pelaksanaan Penugasan Audit Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan. b. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi audit. c. Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan. d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan. e. Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit. f. Membahas hasil audit dengan Auditee. 4. Pelaporan Hasil Audit Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut antara lain mencakup: a. Kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikasinya. b. Konfirmasi dengan Auditee. Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan Auditee untuk diketahui dan dipahami. c. Diskusi dengan Kepala SKAI. Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. d. Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan. e. Review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit direview oleh Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar. 5. Tindak lanjut Hasil Audit SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut. SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak 162



lanjut tersebut meliputi: a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. b. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. c. Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut. Efektivitas Kegiatan Perkreditan Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya efektivitas berhubungan dengan hasil operasi. Demikian juga dengan efektivitas kegiatan perkreditan di bank. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapat menilai apakah pelaksanaan kredit tersebut telah mencapai sasaran tertentu. Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank yang berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan telah berjalan dengan efektif dimana manajemen telah mampu mencapai sasaran kredit yaitu peningkatan tingkat kolektibilitas kredit (performance loan) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (non performance loan). Menurut Siamat, Dahlan (2001) kredit bermasalah disebabkan karena penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan kredit dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan pencegahan. Tinggi atau rendahnya tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi oleh keefektifan kegiatan perkreditan yang dijalankan bank, sehingga tingkat kredit bermasalah dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatan perkreditan. Kolektibilitas/kualitas kredit adalah penggolongan/pengelompokkan nasabah atau peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk membayar pokok dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank. Kualitas kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu : 1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 3. Kurang lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. 4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. 5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari . 163



Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit yang masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besarnya rasio NPL suatu Bank ditentukan oleh kolektibilitas kreditnya karena rasio NPL adalah perbandingan antara kredit yang tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NPL. Jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas kegiatan perkreditan akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5% (Kasmir, 2003). Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, yaitu kegiatan pemberian kredit, administrasi dan pelaporan termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang berlokasi di Jalan KH.Agus Salim No. 20 Pamekasan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data primer, yaitu hasil wawancara dengan pimpinan Bank Sarana Prima Mandiri, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan bagian Appraisal BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara adalah cara menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan sepihak dengan Direksi, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Appraisal dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan dengan pihak-pihak terkait. Pada observasi peneliti berperan sebagai pengamat independen dan tidak ikut terlibat dalam proses kegiatan yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti hanya melihat, memperhatikan, meninjau dan meneliti objek penelitian tersebut. Sementara studi dokumen merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini adalah soft copy struktur organisasi, dan profil, dan produkPT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Adapun tahapan analisisnya adalah: 1. Cheking (Pengecekan) Cheking (pengecekan), dilakukan dengan memeriksa kembali lembar transkrip wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kelengkapan data atau informasi yang diperlukan dalam penyajian data, sehingga peneliti tidak akan mengalami kesulitan dan hambatan yang berarti pada saat melakukan penelitian. 2. Organizing (Pengelompokan) Organizing (pengelompokan) dilakukan dengan memilah-milih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi data sendiri,memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.Dengan demikian, analisis data dapat berjalan dengan lancar. 3. Analisis Data Menganalisis dan membahas data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. 164



4. Kesimpulan Setelah di analisis dan di bahas kemudian menarik kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pengawasan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Secara kadratiyah setiap manusia mempunyai keinginan dan kecenderungan yang berbeda, apalagi sebuah lembaga yang terdiri dari banyak unsur, tentu saja beraneka ragam keinginan terdapat di dalamnya, oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah aturan yang mengatur keaneka ragaman keinginan tersebut, agar tidak terjadi suatu pertentangan antara satu keinginan dengan keinginan yang lain, dan akan berakhir pada klaim saling membenarkan dirinya. Aturanpun sebenarnya dianggap belum cukup untuk bisa mengantisipasi terjadinya persoalan tersebut, tanpa adanya pengawasan terhadap tegaknya sebuah aturan. Hal itu tidak terkecuali dalam dunia perbankan, seperti dalam persoalan bunga nasabah dan pihak bank mempunyai keinginan yang sangat bertolak belakang. Dalam funding misalnya, pihak bank menginginkan suku bunga yang rendah sedangkan nasabah berharap sebaliknya, berbeda lagi dalam hal lending, nasabah menginginkan bunga yang rendah sedangkan pihak bank menginginkan bunga yang tinggi agar pendapatan yang diperoleh bank lebih besar. Dalam lembaga keuangan syariah yang diawasi tidak hanya operasional dan penjaminan terhadap hak-hak nasabah saja, akan tetapi juga ada pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kesesuaian produk-produknya dengan prinsipprinsip syariah, agar dalam menjalankan operasionalnya tetap berada dalam aturan syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah tidak hanya berorentasi pada keuntungan dunia semata, melainkan juga ada keuntungan akhirat yang juga menjadi orientasi jangka panjangnya, sehingga lembaga keuangan syariah tetap harus beroperasi sesuai dengan nama yang disandangnya, yang menitik beratkan pada kata syariah. Tabel 1 Tabel Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan Surat Edaran BI (SEBI) NO Keterangan Pengawasan No.15/22/DPBS /2013 1 Mekanisme Pengawasan Pedoman Berpedoman Terhadap Produk Baru Pengawasan pada SEBI 2 3 4

5 6

Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Lama Pengawasan Kerja Sama Dengan Bank Lain Penentuan Biaya Administrasi

Pedoman Pengawasan Pedoman Pengawasan Pedoman Pengawasan

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Efektivitas Pengawasan

Pedoman Pengawasan Pedoman Pengawasan

Berpedoman pada SEBI Berpedoman pada SEBI Tidak Berpedoman pada SEBI Berpedoman pada SEBI Berpedoman pada SEBI

Kriteria Sesuai Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sesuai

Dalam melakukan pengawasan, DPS mengawasi kinerja bank secara langsung, untuk benar-benar memastikan apakah produk dan operasional produk yang diterapkan di BPRS 165



SPM sesuai dengan prinsip syariah, berikut pernyataan dari Direktur Utama juga menguatkan pernyataan bahwa DPS datang secara langsung untuk mengawasi produk. “Ya pastilah mbak langsung kesini (SPM) karena kalau tidak diamati secara langsung kan pengawasannya gak maksimal dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan ke DSN (Dewan Syariah Nasional).” (sumber kedua, Khuzaini, SH) Berkenaan dengan struktur pengawas, ketua DPS, yang dalam hal ini akan disebut sebagai sumber pertama menjelaskan bahwa di dalam struktur Dewan Pengawas Syariah di Sarana Prima Mandiri Pamekasan hanya ada ketua dan satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah: “Iya punya, awalnya hanya saya sendiri tapi agar lebih efektif dalam mengawasi di SPM saya mengajukan kepada direksi untuk penambahan anggota. Hitung-hitung kita bisa saling sharing dan kalau saya tidak bisa bisa diwakilkan oleh anggota saya. Jadi cuman ada ketua dan anggotanya satu.” (sumber pertama, KH. Lailurrahman, Lc) 1. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Baru Dari segi objek yang diawasi, Dewan Pengawas Syariah mengklasifikasikan produk yang diawasinya menjadi dua, yaitu produk baru dan produk lama, masing-masing dari kedua produk tersebut mempunyai cara (mekanisme) pengawasan yang berbeda. Untuk membuat produk baru pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan wajib melaporkan sekaligus meminta pandangan kepada pihak Dewan Pengawas Syariah apakah produk baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Setiap kali ingin mengadakan produk baru sudah menjadi kewajiban seorang direksi untuk membicarakan produk tersebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Apakah sudah dibenarkan oleh syariah atau masih ada yang harus diperbaiki, setelah laporan itu diterima oleh pihak Dewan Pengawas Syariah, kemudian didiskusikanya di internal Dewan Pengawas Syariah, baru setelah itu hasil kajian Dewan PS disampaikan kembali kepada direksi. Jika jawabannya sesuai dengan syariah, maka rencana produk baru itu bisa dilanjutkan, tapi jika tidak dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syariah, maka bank harus mengurungkan rencananya melanjutkan produk tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah berikut ini. "Kalau ingin membuat produk baru maka pihak direksi wajib menyampaikan pada DPS untuk dimintai pendapatnya apakah produk baru itu sesuai dengan prinsipprinsip syariah, kemudian DPS melakukan rapat khusus untuk membahas apakah produk itu sesuai dengan prinsip syariah, jawabannya kemudian disampaikan pada pihak direksi, mungkin saja jawabanya sesuai, mungkin juga ada catatan-catatan dari produk itu atau mungkin dinyatakan ditolak, jika produk baru tersebut belum diatur dalam fatwa DSN maka DPS meminta penjelasan pada DSN. baru kemudian disampaikan pada direksi" (sumber ketiga, Dr. Moh. Zahid, M.Ag) Dalam mengawasi produk baru di BPRS Sarana Prima Mandiri ada beberapa langkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana berikut: a. Direksi meminta penjelasan kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan. Penentuan akad yang akan dipilih untuk digunakan dalam produk baru sangat menentukan terhadap kesyari'an dari suatu 166



perbankan oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar memperhatikan akad tersebut agar bank yang diawasinya tidak melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Penjelasan dari Direksi akan membantu Dewan Pengawas Syariah untuk mengkaji secara mendalam tentang produk baru tersebut. b. Memeriksa apakah akad yang digunakan dalam produk baru tersebut telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tembusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), maka Dewan Pengawas Syariah akan menganalisa kesesuaian antara akad yang digunakan dalam produk baru dengan fatwa DSN. Namun apabila belum terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Pengawas Syariah akan meminta kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan fatwa tentang akad pada produk baru tersebut. c. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) me-review prosedur produk baru ini dengan dengan meneliti setiap tahapan yang disyaratkan dalam produk tersebut. d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. Pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan hasil akhir dari rangkaian penelitian atas produk baru Bank Syariah. Pendapat syariah diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah melakukan rapat antara ketua Dewan Pengawas Syariah dan anggotanya. Apabila sudah sesuai dengan prinsip syariah maka produk tersebut dikeluarkan apabila tidak sesuai prinsip syariah maka tidak boleh dikeluarkan. Selama beberapa tahun PT BPRS Sarana Prima Mandiri tidak mengadakan produk baru, namun BPRS Sarana Prima Mandiri aktif melakukan pengembangan terhadap produk-produk yang sudah ada, dalam pengembangan produk tersebut akan ada kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada di bank Sarana Prima Mandiri. Dalam mengawasi kegiatan baru tersebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan langkah-langkah pengawasan seperti yang dijelaskan di atas. Contohnya ketika PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan mengadakan kerja sama dana talangan haji dengan bank lain, Dewan Pengawas Syariah (DPS) meminta penjelasan kepada direksi tentang kerja sama tersebut, pertama tentang produk apa yang akan disepakati dalam kerja sama, kedua Dewan Pengawas Syariah (DPS) menanyakan bagaimana bentuk kerja samanya, setelah itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) memeriksa produk tersebut apakah dibenarkan oleh syariah dengan cara dicocokkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Setelah melakukan pengkajian ternyata produk tersebut tidak bertentangan dengan syariah ,maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempersilahkan melanjutkan kerja sama tersebut. Tahapan-tahapan pengawasan terhadap produk baru yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sesuai dengan ketentuan pengawasan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS. Dimana setiap lembaga keuangan syariah yang akan mengadakan produk baru atau aktivitas baru harus mengkonsultasikannya kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), kemudian Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan kepada direksi tentang produk dan aktivitas baru tersebut, kemudian Dewan Pengawas Syariah memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip syariah, setelah itu Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direksi. Jika hasilnya menyatakan bahwa produk atau aktivitas baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah mempersilahkan untuk melanjutkan produk tersebut. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan prinsip syariah maka Dewan Pengawas Syariah akan melarang untuk melanjutkan produk tersebut.

167



Sebelum lembaga keuangan syariah berkembang pesat di indonesia, Dewan Pengwas Syariah diberi kewenangan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memberikan fatwa syariah pada produk baru atau transaksi yang ada di lembaga yang diawasinya, namun otoritas tersebut ditarik oleh DSN, untuk menghindari pertentangan satu produk antara bank yang satu dengan bank lainnya,oleh karena itu jika ada bank ingin membuat produk baru sedangkan produk tersebut belum ada dalam fatwa DSN maka Dewan Pengawas Syariah harus meminta Fatwa DSN tentang produk tersebut terlebih dahulu. 2. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Lama Untuk mengawasi produk yang sudah lama berjalan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bulan atau sampai tiga kali datang secara langsung untuk mengawasi terhadap produk yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi produk lama, yaitu: a. Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi keseluruhan transaksi yang ada, karena transaksi yang terjadi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri relatif banyak. Dewan Pengawas Syariah hanya mengambil beberapa transaksi saja untuk dijadikan sampel, transaksi itulah yang dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah meminta pihak bank untuk menjelaskan tentang penerapan beberapa transasksi yang sudah dijadikan sampel serta dilengkapi dengan bukti-bukti dalam bentuk dokumen. Kedua data tersebut dikumpulkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk dibandingkan antara hasil penjelasan pihak Sarana Prima Mandiri (wawancara) dengan bukti-bukti transaksi yang ada dan dokumen lainnya, karena tidak semua yang disampaikan direksi atau staf PT BPRS SPM waktu wawancara terjamin kebenarannya. Dalam akad murabahah misalnya Dewan Pengawas Syariah meminta beberapa dokumen yang berkaitan seperti pengajuan pembiayaan, RAB (rencana anggaranbelanja), serta bukti pencairanya. Langkah pengumpulan data yang ditempuh Dewan Pengawas Syariah ini sudah cukup efektif untuk mengetahui bagaimana penerapan operasional yang terjadi di PT BPRS SPM, dari data tersebut Dewan Pegawas Syariah akan mempunyai gambaran bagimana penerapan prinsip syariah yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Data yang diperoleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi modal awal untuk melakukan tahapan berikutnya, keabsahan dari data tersebut sangat mempengaruhi pada tahapantahapan berikutnya, sehingga jika data yang diperoleh masih diragukan validasinya maka akan mempengaruhi pada keputusan yang akan diambil oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mewawancarai direksi saja melainkan juga melibatkan beberapa staf bank Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai bentuk upaya mengklafikasi apa yang sudah disampaikan Direksi. b. Mereview Data yang diperoleh. Langkah kedua yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengadakan rapat internal Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengwas Syariah di PT BPRS SPM terdiri dari dua orang, yaitu KH. Lailur Rahman, Lc sebagai ketua dan Dr. Moh. Zahid, M.pd seebagai anggota. Hasil temuan dilapangan yang diperoleh dengan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen kemudian direveiw atau dibahas kembali di internal Dewan Pengawas Syariah untuk ditinjau kesesuaian data tersebut dengan prinsip syariah.

168



Untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam keputusan DSN-MUI No.03.Tahun 2000 "Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh DSN". Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan pengumpulan dokumen di PT BPRS SPM, apakah temuan Dewan Pengawas Syariah di lapangan sesuai dengan yang difatwakan oleh DSN atau justru menyimpang, jika ternyata terdapat transaksi yang tejadi di PT BPRS SPM tidak sesuai dengan prinsip syariah maka Dewan Pengawas Syariah dengan tegas melakukan peringatan dan tegas kepada pihak bank . c. Pembuatan Laporan Dewan Pengawas Syariah membuat laporan dari hasil pengawasanya di PT BPRS SPM. Laporan dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap satu semester satu kali. Laporan tersebut merupakan keseluruhan hasil dari pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bulan. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa setiap satu bulan Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat untuk mereview hasil temuannya di lapangan, temuan setiap bulan itu kemudian dikumpulkan dan diformat menjadi sebuah laporan. Namun, berdasarkan pengakuan Dewan Pengawas Syariah sebelum membuat laporan Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat dengan manajemen bank untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakkukan PT BPRS SPM, ketika dalam hasil pengawasannya Dewan Pengawas Syariah (DPS) menemukan pelanggaran yang dilakukan pihak bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan mengevaluasi pelanggaran tersebut. Setelah semuanya sudah selesai tidak ada masalah kemudian laporan disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tembusannya disampaikan pada DSN-MUI, Komisaris, dan Direksi 3. Kerja Sama PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan Bank Lain Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dibuktikan saat PT BPRS SPM melakukan kerja sama dana talangan haji dengan bank lain, yaitu bank Jatim Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempertanyakan produk apa yang akan disepakati dalam kerja sama serta bagaimana proses kerja samanya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu pihak bank menjelaskan bahwa produk yang disepakati dalam kerja sama adalah dana talangan dana haji, kemudian Dewan Pengawas Syariah meminta waktu untuk mempertimbangkan kerja sama tersebut dengan pertimbangan syariah. Karena, tidak ditemukan adanya penyimpangan dari prinsip syariah kerja sama tersebut dipersilahkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) . Dewan Pengawas Syariah tidak menginginkan PT BPRS SPM menyediakan produk yang dilarang oleh syariah sekalipun bukan produk Sarana Prima Mandiri sendiri, jika bentuk kerja samanya yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah mengarahkan pada cara yang dibenarkan oleh prinsip syariah. Selain produk Sarana Prima Mandiri sendiri ada produk bank lain yang disediakan oleh Sarana Prima Mandiri dalam bentuk kerja sama, akan tetapi meskipun bukan produk Sarana Prima Mandiri, Dewan Pengawas Syariah tetap mengawasi langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri dalam kerja sama tersebut, termasuk dalam kerja sama menawarkan talangan dana haji. Dalam hal ini langkah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah hampir sama dengan pengawasan yang dilakukan pada produk baru, karena sebelumnya BPRS Sarana Prima Mandiri belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Pertama Dewan Pengawas Syariah minta penjelasan kepada 169



direksi tentang produk apa yang akan disepakati dalam kerja sama tersebut, setelah itu melakukan pengkajian terhadap produk yang disepakati dalam kerja sama apakah produk bank lain tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, jika tidak sesuai dengan syariah, maka DPS akan tegas menyampaikan kepada pihak Direksi bahwa kerja sama tersebut tidak boleh dilanjutkan, karena melanggar prinsip syariah. Jika tidak melanggar syariah, Dewan Pengawas Syariah akan mempersilahkan kerja sama. Tidak cukup disitu Dewan Pengawas Syariah masih mempertanyakan seperti apa bentuk kerja samanya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau sebaliknya, jika sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pengkajian lagi dan mempersilahkan kerja sama itu, akan tetapi jika tidak sesuai dengan syariah maka akan diarahkan pada bentuk kerja sama yang lebih baik yang diperbolehkan oleh syariah. Sebagai institusi yang independen serta diharapkan dapat mengupayakan penerapan prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah, DPS tidak hanya mempunyai tugas untuk mengawasi operasional bank saja, melainkan juga harus mengarahkan bank yang diawasinya jika didalamnya terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada BPRS SPM, Dewan Pengawas Syariah pernah mengarahkan pihak bank tentang bagaimana cara BPRS Sarana Prima Mandiri memungut biaya administrasi baik dalam founding maupun lending, karena dalam penerapannya pengambilan biaya administrasi yang dilakukan di BPRS Sarana Prima Mandiri dirasa kurang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam lending. Administrasi yang dibebankan pada nasabah biasanya disesuaikan dengan besar-kecilnya pinjaman yang dibutuhkan nasabah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa DPS melakukan pengawasan atas penerapan prinsip syari'ah pada BPRS SPM Pamekasan dalam beberapa tahapan, yaitu : 1. Untuk membuat produk baru pihak Direksi meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, setelah itu Dewan Pengawas membahas produk tersebut dan hasil dari pembahasannya disampaikan kepada pihak Direksi jika layak maka produk dikeluakan. 2. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk lama, yaitu: a. Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Penhgawas Syariah (DPS). Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengunjungi kantor BPRS Sarana Prima Manndiri. b. Mereview Data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, bukti-bukti transaksi dan hasil wawancara sudah ada, kemudian DPS mengadakan rapat internal untuk melakukan pemeriksaan secara detail dan komprehensif terhadap data yang sudah ada. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan dari hasil wawancara dengan pihak bank mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syari'ah dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, dari berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syaratsyarat akad dan pemenuhan prinsip syariahnya. Selanjutnya dokumen-dokumen itu dicocokan dengan hasil wawancara, dari perbandingan dokumen dengan hasil wawancara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mengetahui bagaimana implementasi dari berbagai produk syariah di lapangan. Setelah melakukan pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk tulisan, jika ditemukan penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasional produknya, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan peneguran 170



kepada petugas yang bersangkutan dan menanyakan kenapa langkah tersebut dilakukan, serta memberikan arahan dan solusi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Akan tetapi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sendiri jarang ditemukan kasus semacam itu. c. Pembuatan Laporan Rumusan hasil rapat yang dilakukan tiap enam bulan itu kemudian diformat menjadi Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Laporan ini disampaikan kepada BI dan tembusannya kepada DSN-MUI, komisaris, dan direksi. Laporan tersebut disampaikan setiap semester. Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah. 3. Biaya administrasi di BPRS Sarana Prima Mandiri di sesuaikan dengan biaya riil yang diperlukan dalam proses transaksi seperti biaya buku tabungan. Jadi ditentukan oleh besar kecilnya pembiyaan yang dikeluarkan. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengawasan DPS Dalam menjalankan tugasnya mengawasi operasional BPRS Sarana Prima Mandiri, merupakan hal yang lazim jika dalam perjalanannya Dewan Pengawas Syariah mengalami kemudahan dan kesulitan, karena adanya faktor pendukung dan penghambat sudah menjadi keniscayaan. Faktor pendukung yang mempermudah Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, disampaikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah KH. Lailurrahman, Lc. "Yang mempermudah kami mengawasi aktivitas SPM itu pertama memang karena keikhlasan baik dari pihak SPM maupun dari pihak DPS, terutama dari pihak penguasa disana, direksi dan pemilik modalnya. Kalau misalkan masih ada yang belum ikhlas itu wajar, itu ujian mbak. Tapi alhamdulilah para penguasanya diberikan keikhlasan oleh Allah, mereka mau berbakti pada umat melalui ekonomi, jadi kita bisa bekerja sama dengan baik, firman Allah apabila ada dua orang bersyirkah dalam kebaikan maka Allah ada didalamnya, kalau ada yang hianat salah satunya maka Allah akan keluar, alhamdulilah direksinya punya ruh pejuang. Yang kedua, ke-ilmuan karena tanpa pengetahuan tidak akan bisa berjalan dengan baik, para pelaksana di SPM tidak akan bisa melakukan apa yang harus dia lakukan kalau tidak punya ilmu, sekalipun sudah kami beri arahan dia tidak akan nyambung, bagaimana pengelolaan yang sesuai dengan syariah mereka tidak tahu. Di SPM petugasnya sudah disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuannya masingmasing. Yang ketiga, usaha yang sungguh-sungguh. Ikhtiar, Niat awalnhya saja sudah baik jadi untuk selanjutnya terus diupayakan agar tetap sesuai dengan keinginan awal. Alhamdulilah direksi sangat antusias untuk terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di SPM. " (sumber pertama, KH. Lailurrahman, Lc) Disamping faktor pendukung yang telah dipaparkan di atas dalam menjalankan tugasnya mengawasi operasional bank, Dewan Penngawas Syariah juga mengalami kendala yang menghambat pada tugas dan tanggung jawabnya “Kendala dari penghambat penhgawasan ini disebabkan oleh kebijakan BI yang belum sepenuhnya bisa dibilang syariah, dalam akad murabahah rata-rata menyertakan akad wakalah karena nasabah sendiri yang diminta untuk mencari barang yang dibutuhkan. Nah dalam prakteknya bank kadang banyak yang tidak sesuai dengan syariah, secara prinsip syar'i kan calon pembeli itu (nasabah) 171



membelikan barang yang dimaksud sebagai wakil dari pihak bank, setelah dapat barangnnya diberikan ke bank dengan dijelaskan harganya berapa, setelah itu baru diakad murabahah, kendala yang signifikan dalam kasus ini adalah ketika uang sudah dikeluarkan oleh pihak bank padahal itu untuk wakalah, transaksi tersebut sudah dianggap akad murabahahnya, itu artinya ada dua transaksi sekaligus padahal seharusnya terpisah antara akad wakalah dan akad murabahah. Setelah barang itu secara prinsip milik bank, baru bank itu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah dengan menambah keuntungan yang diminta. Sistem yang mengatur hal ini belum ada dalam perbankan syariah sehingga menyikapi hal itu kami minta kepada SPM untuk minimalnya ada pernyataan dari nasabah kepada bank terkait tugasnya sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut, itupun sebenarnya belum sepenuhnya syar'i." (sumber kedua, Khuzaini, SH) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yaitu: 1. Faktor pendukung dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah bank yang di awasi oleh Dewan pengawas Syariah masih tergolong kecil itu mempermudah DPS menjangkau dalam hal pengawasan. 2. Faktor penghambat dari efektivitas pengawasan salah satunya kebijakan BI yang belum sepenuhnya bisa dibilang syariah dan petugas Bank yang yang mendengarkan saran Dewan Pengawas Syariah. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah menurut pengakuan Dewan Pengawas Syariah sendiri sudah dianggap efektif. Untuk bisa memastikan apakah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah efektif atau tidak dapat memperhatikan beberapa hal diantaranya, yaitu bagaimana cara Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan (sebagai proses dari tahapan pengawasan), apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, dan output pengawasan Dewan Pengaswas Syariah (DPS). Dalam melakukan pengawasan sebenarnya Bank Indonesia sudah memberikan pandangan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang bagaimana cara melakakuan pengawasan yang baik melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Apabila Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan di PT BPRS SPM sudah menyesuaikan dengan SEBI maka outputnya akan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, dalam artian pengawasan yang dilakukan DPS dianggap efektif. Dilihat dari teknik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah sesuai dengan teknis pengawasan. Jika mengacu pada pedoman pengawasan yang diatur dalam SEBI, tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM sebagaimana yang dipaparkan diatas tidak ditemukan pertentangan semuanya sesuai dengan SEBI. Menurut pandangan peneliti cara pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM sudah dianggap akurat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dibantu dengan sikap bank yang sangat terbuka, tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh bank, bank mempersilahkan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan pada PT BPRS SPM dari hal apapun, bahkan

172



ketika bank ragu dengan hal yang dilakukan bank biasanya dikonsultasikan pada Dewan Pengawas Syariah. Dari banyaknya faktor pendukung yang membantu pengawasan Dewan Pengawas Syariah, peneliti menyatakan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan berjalan efektif, karena PT BPRS SPM masih terbilang kecil, jadi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat terjangkau, yaitu dikantor pusat dan di cabangnya di bangkalan dan untuk mengawasi kedua tempat itu dirasa tidak terlalu sulit bagi Dewan Pengawas Syariah. PENUTUP Kesimpulan 1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pemgawasan -dua produk,yaitu produk baru dan produk lama. Sebelum mengeluarkan produk baru Direksi meminta pandangan kepada Dewan Pengawas Syariah. Apabila sudah sesuai dengan prinsip Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan tembusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka produk tersebut layak dikeluarkan. Untuk produk lama Dewan Pengawas Syariah mengawasi setiap bulan dan hasilnya dilaporkan secara tertulis ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional, Direksi dan Komisaris. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat a. Faktor Pendukung Setidaknya ada lima faktor yang mempermudah Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sebagaimana berikut: 1) Adanya integritas yang tinggi dari para petinggi BPRS Sarana Prima Mandiri. 2) Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan direksi yang baik, seolah-olah hubungan kiai dengan santri. 3) PT BPRS Sarana Prima Mandiri hanya mempunyai satu kantor cabang. Hal ini mempermudah Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan. 4) Pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri sangat terbuka pada Dewan Pengawas Syariah, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dari Dewan Pengawas Syariah. b. Faktor Penghambat 1) Terdapat sebagian petugas yang mementingkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bank. 2) Penghambat lainnya kadang dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang belum sepenuhnya syariah. 3. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dilihat dari teknik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah sesuai dengan teknis pengawasan dan pengawasan yang baik. Sebagaimana yang dipaparkan peneliti pada bagian sebelumnya, bahwa pengawasan DPS dipermudah dengan adanya beberapa faktor pendukung. Begitu pula ketika dilihat dari outputnya, tidak ditemukan transaksi dan kegiatan yang keluar dari prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM berjalan dengan efektif. Saran 1. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuat jadwal khusus masuk kantor yang bisa dijadikan acuan untuk datang ke PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) datang ke kantor dengan rutin dan tidak hanya datang secara kondisional, dengan begitu diharapkan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan lebih maksimal. 173



2. Untuk menambah tingkat kesyariahan setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, hendaknya Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri mengawali memberikan masukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengupayakan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap kantor cabang lembaga keuangan syariah di tiap-tiap Kabupaten, pasalnya ketika Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya terdapat di kantor pusat saja, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merasa kesulitan untuk menjangkau seluruh kantor cabang yang dimiliki bank tersebut. DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani: Jakarta. Hersey, Paul & Blanschard. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber daya Manusia. Rineka Cipta: Jakarta. Huberman, Michael & Mattew. B miles. 1992. Edisi terjemah. Analisis Data Kualitatif. UI-Press: Jakarta. Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000. Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama: Bandung. Nurhikmah, Iik. 2005. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Operasional Bank Syariah (Study Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peraturan BI No. 4/1/PBI/2002 Perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Peraturan BI pasal 1 ayat ( 9 ) Tentang Perbankan Syariah. Soetopo, Hendyat. 2010. Perilaku Organisasi. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Steers, Richard M. 1985. Efektrivitas Organisasi. Erlangga: Jakarta Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA: Bandung . Surat Edaran BI No.15/22/DPBS/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah. UU. Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat 1. UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang Kegiatan usaha BPRS. Wirdiyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Prenada Media: Jakarta.

174


Analisa EBIT-EPS terhadap Struktur .... Runik Puji

ANALISA EBIT-EPS TERHADAP STRUKTUR MODAL OPTIMAL PADA PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk RUNIK PUJI RAHAYU Universitas Madura ABSTRACT One of the problems in the capital is how to set the optimal capital structure for the company, because the capital structure is a balance between foreign capital and the capital itself. The effectiveness of capital structure will determine whether or not the efficiency of the use of funds given the level of EBIT-EPS that the company had achieved. Currently, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk has the optimal capital structure with 27.1% the proportion of debt and equity capital of 72.9%. The purpose of this study was to determine how the EBIT-EPS analysis of the optimal capital structure of the company for five years (2010-2014) using quantitative descriptive research method with a kind of case study at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk through the analysis process EPS, EBIT analysis -EPS to determine the optimal capital structure. The results showed that the optimal capital structure in PT Semen Indonesia (Persero) Tbk occurred in 2014. This is evidenced by the size of the acquisition EBIT amounted to Rp 7,155,668,037 and net profit of Rp 5,565,857,595 so that EPS has increased as high as Rp 938. Based on the EBIT-EPS approach the company in expanding Preferred Shares should use alternative because it will obtain a high EPS. Therefore, companies also need to consider in the selection of an optimal capital structure that will generate the highest value of EPS. Keywords: EPS, EBIT-EPS, and Capital Structure. ABSTRAK Salah satu masalah dalam permodalan adalah bagaimana menetapkan struktur modal yang optimal bagi perusahaan, karena struktur modal merupakan perimbangan antara modal asing dan modal sendiri. Efektifitas struktur modal akan menentukan efesiensi atau tidaknya penggunaan dana yang dengan melihat tingkat EBIT-EPS yang telah dicapai perusahaan. Saat ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki strukur modal optimal dengan proporsi hutang 27,1% dan modal sendiri 72,9%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisa EBIT-EPS terhadap struktur modal optimal perusahaan selama lima tahun (2010-2014) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis studi kasus pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui proses analisa EPS, analisa EBIT-EPS untuk mengetahui struktur modal optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal optimal pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terjadi pada tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan besarnya perolehan EBIT sebesar Rp 7.155.668.037 dan laba bersih sebesar Rp 5.565.857.595 sehingga EPS mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar Rp 938. Berdasarkan pendekatan EBIT-EPS perusahaan dalam melakukan ekspansi sebaiknya menggunakan altenatif Saham Preferen karena akan memperoleh EPS yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memperhatikan dalam pemilihan struktur modal optimal yang akan menghasilkan nilai EPS tertinggi. Kata Kunci : EPS, EBIT-EPS, dan Struktur Modal.

175



PENDAHULUAN Berbagai macam alternatif kegiatan untuk melakukan investasi di Indonesia mempunyai banyak pilihan bagi seorang investor yang mempunyai kelebihan dana dalam menyalurkan dananya. Salah satu tempat investasi yang dapat digunakan oleh investor untuk melakukan investasinya selain di bank atau investasi yang berwujud seperti emas maupun tanah yaitu investasi di pasar modal. Bagi investor, pasar modal merupakan tempat untuk menyalurkan dananya dalam bentuk berupa saham. Investasi saham mempunyai daya tarik bagi investor karena dengan investasi berupa saham investor mempunyai harapan untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain ataupun dividen saham yang tinggi. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan manajemen. Pencapaian tujuan tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya harga saham perusahaan dalam perdagangan sahamnya di pasar modal. Di Indonesia yang beperan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal memberikan peranan penting terhadap para investor untuk memperoleh hasil (return yang diharapkan). Pasar modal juga menciptakan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Dalam hal ini penulis memilih perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai objek penelitian. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang sahamnya adalah Negara RI 73% dan masyarakat 27%. Melalui Laporan Tahunan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dapat memperoleh informasi tentang pencapaian kinerja, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas dalam setahun. Perseroan berharap Laporan Tahunan ini dapat membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap Perseroan, sehingga seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan memperoleh informasi yang memadai terkait langkah dan strategi Perseroan atas pencapaian kinerja tahun 2014 serta proyeksi pada masa mendatang. Adapun pendekatan yang umum digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan adalah EBIT-EPS. Pada prinsipnya cara ini membandingkan berbagai metode pembelanjaan, apakah sebaiknya perusahaan menggunakan dana jangka panjang yang berasal dari utang, saham biasa, saham istimewa, laba ditahan atau kombinasi dari alternatif sumber dana jangka panjang tersebut, dengan berbagai asumsi mengenai jumlah EBIT. Dengan kata lain analisis EBIT-EPS mengevaluasi bagaimana penggunaan berbagai alternatif sumber dana terhadap EPS pada jumlah EBIT tertentu. Pengumuman peningkatan EPS merupakan sinyal yang positif bagi investor karena menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan yang baik dan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan investor berupa dividen. Namun, apabila perusahaan mengumumkan tingkat EPS yang menurun, maka informasi ini diterima sebagai sinyal negatif yang menunjukkan penurunan kinerja perusahaan. Sinyal positif maupun negatif yang diterima oleh investor akan mepengaruhi tingkat penawaran dan permintaan saham. Sinyal positif yang diterima oleh investor menyebabkan permintaan atas saham tersebut menjadi tinggi sehingga harga saham meningkat, namun jika investor menerima sinyal negatif atas suatu informasi yang diumumkan oleh emiten maka permintaan saham akan menurun sehingga harga saham juga menurun. 176



Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti mencoba menganalisis perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana analisis EBIT-EPS terhadap struktur modal optimal pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk periode 2010-2014?” Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisa EBIT-EPS terhadap struktur modal optimal pada perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Periode 2010-2014. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Modal Dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta juga makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka faktor produksi modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Arti pada faktor produksi modal dalam sejarahnya adalah berkembang sesuai dengan perkembangan artian modal itu sendiri secara ilmiah. Menurut Riyanto (2001:7) “ Pada permulaannya, orientasi dari pengertian modal adalah “ physical-oriented”. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, dimana artian modal ialah sebagai “ hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. Menurut Riyanto (2001:7) modal dibagi menjadi dua yaitu : 1. Modal asing/Utang, adalah modal yang berasal dari kreditur, sehingga merupakan hutang bagi perusahaan. Bentuk modal ini adalah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. a. Modal Jangka Pendek adalah Modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. b. Modal jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yan besar. Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang antara lain : 1) Pinjaman Obligasi 2) Pinjaman Hipotik 2. Modal sendiri, adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri didalam perusahaan. Modal Sendiri didalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari : a. Modal Saham Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya “akan tetap tertanam” di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu dapat menjual sahamnya. b. Cadangan Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah antara lain : 177



1) Cadangan Ekspansi 2) Cadangan Modal Kerja 3) Cadangan Selisih Kurs 4) Cadangan Umum c. Laba Ditahan Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” (retained earning). Pengertian Struktur Modal Salah satu tugas pokok seorang manajer keuangan adalah mengambil keputusan pembelanjaan. Menurut Sudana (2009:189) Struktur modal berkaitan dengan keputusan pembelanjaan jangka panjang, yaitu utang jangka panjang dan atau modal sendiri. Struktur modal adalah bauran antara hutang, modal sendiri, yang mengoptimalkan biaya atau sebagai komposisi penggunaan antara modal asing (hutang) dan modal sendiri yang ada di neraca sebelah kredit. Penentuan proporsi hutang dan modal dalam penggunaannya sebagai sumber dana perusahaan berkaitan erat dengan istilah struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri . Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan struktur modal, manajemen yang kekayaannya tidak terdiversifikasi secara baik mungkin cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka dan tidak terlalu berisiko. Hal ini karena pendapatan, masa jabatan dan sebagian dari kekayaan mereka hanya tergantung dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Sruktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan kesimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan dan harga saham perusahaan. Jika kebijakan pembelanjaan perusahaan dapat mempengaruhi ketiga faktor tersebut, bagaimana kombinasi utang jangka panjang dan modal sendiri yang dapat memaksimumkan biaya modal perusahaan atau memaksimumkan harga pasar saham perusahaan. Harga pasar saham mencerminkan nilai perusahaan, dengan demikian jika nilai suatu perusahaan meningkat, maka harga pasar saham perusahaan tersebut juga akan naik. Struktur Modal yang Optimum Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena perusahaan, dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik dari utang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan saham baru (external equity 178



financing) dalam memenuhi akan dananya. Kalau dalam pemenuhan kebutuhan dana dari sumber ekstern tersebut kita lebih mengutamakan pada utang saja maka ketergantungan itu pada pihak luar akan makin besar dari risiko financilnya pun makin besar. Sebaliknya kalau kita hanya mendasarkan pada saham saja, biayanya akan sangat mahal. Oleh karena itu perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal antara kedua sumber dana tersebut. Setiap perusahaan harus dapat menentukan struktur modal optimal agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk dapat mengoptimalkan struktur modal dapat dilakukan dengan berbagai alternatif. Apakah lebih banyak menggunakan modal sendiri atau modal asing, hal ini tergantung kondisi perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya meminta rasio utang yang lebih rendah dari pada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Perusahaan dengan laba yang lebih tinggi akan mampu membayar dividen yang lebih tinggi, sehingga sampai tingkat di mana hutang yang lebih tinggi menaikkan EPS yang diharapkan, leverage akan meningkatkan harga saham. Namun, tingkat hutang yang lebih tinggi juga akan meningkatkan risiko perusahaan, dan hal ini akan meningkatkan biaya ekuitas dan mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham. Dalam hubungannya dengan penentuan struktur modal yang optimal bila dikaitkan dengan leverage keuangan akan mempunyai konsekuensi yaitu semakin besar leverage keuangan yang digunakan perusahaan, kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dan lebih besar. Tetapi di sisi lain dengan adanya pengembalian yang tinggi, maka resiko keuangan yang ditanggung oleh para pemegang saham pun akan semakin tinggi. Dengan dilema ini, maka perlu diusahakan suatu bauran pembelanjaan yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan, dengan resiko yang dapat diterima. Keputusan sturuktur modal berkaitan dengan bauran sumber modal jangka panjang yang optimal. Bauran sumber modal jangka panjang yang ditujukan untuk memaksimalkan nilai pasar dan meminimumkan biaya modal perusahaan. Menurut Brigham dan Weston (1986:459) Kebijakan struktur modal mencakup tindak antara pemilihan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Penambahan hutang akan menaikkan tingkat risiko arus pendapatan perusahaan, tetapi lebih tingginya hutang juga berarti lebih besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingginya tingkat risiko akan menurunkan harga saham tetapi tingginya tingkat pengembalian yang akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal adalah keadaan dimana risiko dan pengembalian ini seimbang sehingga harga saham dapat dimaksimalkan. Pengertian Earning Per Share (EPS) Earning per share (EPS) adalah risiko laba bersih terhadap jumlah lembar saham. Selanjutnya, pendapatan per lembar saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya harga saham. Semakin tinggi pedapatan per lembar saham yang dihasilkan menunjukkan tingkat hasil pengembalian investasi sehingga akan meningkatkan harga saham. Dengan memperhatikan tingkat EPS, dapat dilihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi. Menurut Brigham (2011:166), angka EPS dapat diperoleh menggunakan rumus berikut : ;Penjualan − Biaya Tetap − Biaya VariabelK − ;1 − Tingkat BungaK EPS = Saham yang Beredar 179



EPS =

Pendapatan setelah pajak ;EATK Jumlah saham yang beredar

Laba per lembar saham (EPS) menunjukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. Laba per lembar saham (EPS) dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai perusahaan. Laba per lembar saham (EPS) juga merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai keuntungan bagi para pemiliki saham dalam perusahaan. Pendekatan EBIT-EPS (Indifference Point) Cara lain untuk menentukan apakah perusahaan menggunakan utang atau modal sendiri adalah dengan analisis laba per lembar saham (EBIT-EPS) EPS (Earning Per Share) EBIT (Earning Before Interest and Tax). kemungkinan yang terjadi jika suatu perusahaan memiliki struktur modal yang terdiri atas saham biasa dan utang jangka panjang adalah: pada tingkat laba sebelum bunga dan pajak (EBIT), penggunaan modal sendiri lebih baik karena EPS menjadi lebih tinggi daripada penggunaan utang. Namun pada suatu jumlah tertentu, penggunaan utang ternyata lebih baik karena penggunaan utang mengakibatkan EPS menjadi lebih besar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan cara : 1. Menghitung EPS pada berbagai alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu, dan 2. Mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda. Analisa EBIT-EPS adalah instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Dalam hal ini, tujuan utama analisa adalah untuk menentukan titik break even EBIT (atau disebut juga indefference atau indiferen) diantara berbagai rencana alternatif pendanaan. Pendekatan EBIT-EPS Merupakan pendekatan untuk menentukan utang optimal. Caranya dengan membandingkan EPS yang diperoleh apabila kebutuhan dana perusahaan dipenuhi lewat alternatif emisi saham baru atau utang. Menurut Hanafi (2004:338) Berapa besarnya EBIT, secara matematik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : ;TUVW ∗ Y UZ K;[YW\ K Y ]^Z _Z

=

;TUVW ∗ Y U` K;[YW\ K Y ]^` _`

Keterangan : EBIT* = EBIT pada titik BEP B1, B2 = bunga yang dibayarkan untuk alternative 1 dan 2 Tc = tingkat pajak Dp1, Dp2 = Deviden saham preferen untuk alternative 1 dan 2 N1, N2 = jumlah saham beredar untuk alternative 1 dan 2 Pendekatan EBIT-EPS melibatkan pemilihan struktur modal yang memaksimalkan EPS selama rentang yang diharapkan dari laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Ketika menafsirkan analisis EBIT-EPS, penting untuk mempertimbangkan risiko masing-masing struktur modal. Alternatif risiko setiap struktur modal dapat dilihat dalam dua langkah: 180



1) titik impas keuangan (EBIT) 2) tingkat leverage keuangan Kelemahan Dasar dari Pendekatan EBIT-EPS Poin paling penting untuk mengenali kapan menggunakan analisis EBIT-EPS adalah teknik ini cenderung berkonsentrasi pada memaksimalkan earnings dari pada memaksimalkan kekayaan pemilik ini tercerminkan pada harga saham perusahaan. Penggunaan dari pendekatan memaksimalkan EPS pada umumnya mengabaikan resiko. Jika investor tidak memerlukan risk premium pada waktu perusahaan menaikan proporsi dari hutang pada struktur modalnya, strategi yang terlibat dalam memaksimalkan EPS juga akan memaksimalkan harga saham. Tetapi karena risk premium naik ketika financial leverage naik, maka EPS yang maksimal tidak menjamin kekayaan pemilik akan maksimal. Untuk memilih struktur modal yang terbaik, EPS & resiko (required return, ks) harus digabungkan ke dalam kerangka penafsiran yang sesuai dengan teori struktur modal. Menurut Mamduh Hanafi (2004:340), Pendekatan EBIT-EPS dalam struktur modal bermanfaat bagi manajer keuangan, meskipun mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama, metode tersebut tidak membicarakan pengaruh struktur struktur modal terhadap nilai perusahaan. Manajemen keuangan mempunyai fokus pada maksimasi nilai perusahaan. Kedua, pendekatan tersebut tidak memperhitungkan biaya utang yang bersifat implicit. Sebagai contoh, utang yang semakin tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan, dan juga biaya bunga bisa menjadi meningkat. Hal semacam itu tidak diperhitungkan dalam analisis EBIT-EPS. Tetapi analisis tersebut bisa memberikan gambaran seberapa besar EBIT yang harus diperoleh jika manajer keuangan ingin memperoleh EPS tertentu. Sebagai contoh, manajer keuangan bisa menghitung EBIT* (yang menyamakan EPS utang dengan EPS saham), kemudian manajer keuangan bisa memperkirakan probabilitas memperoleh EBIT diatas EBIT*. Jika probabilitasnya tinggi, maka penggunaan utang bisa disarankan. Sebaliknya, jika probabilitasnya kecil, manajer keuangan barangkali akan lebih baik menggunakan saham. METODE PENELITIAN Lokasi penelitian Penelitian dilakukan berdasarkan kasus yang terjadi pada perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Jenis Penelitian Berdasarkan judul dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian de4ngan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang nampak dari data-data bersifat kuantitatif yang telah dianalisis. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Data tersebut berupa dokumen yang merupakan data tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tertulis yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan buku 2010-2014. Definisi Operasional

181



Untuk menghindari kesalahan dalam memberikan pengertian istilah, maka dapat dilakukan dengan memberikan beberapa definisi yang berhubungan dengan judul penelitian, diantaranya adalah : a. Struktur modal optimum merupakan stuktur yang akan mengoptimalkan atau memaksimalkan harga saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya meminta rasio utang yang lebih rendah dari pada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal antara kedua sumber dana baik utang maupun modal sendiri. b. Pendekatan EBIT-EPS merupakan Cara lain untuk menentukan apakah perusahaan menggunakan utang atau modal sendiri. Caranya dengan membandingkan EPS yang diperoleh apabila kebutuhan dana perusahaan dipenuhi lewat alternatif emisi saham baru atau utang. Tehnik Analisis Data Metode analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat diinterpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sementara itu , fungsi statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1. Analisa struktur modal dengan komposisi hutang dengan modal sendiri abcdef gdefhd idejdef s 100% Struktur Modal = klmdn opemqrq 2.

3.

Earning Per Share (EPS). EPS dapat dirumuskan sebagai berikut : w vwx = { ℎ ℎ

ℎ |

;vyzK }~

Earning Before Interest and Tax (EBIT) dan Earning Per Share (EPS). Secara sistematis EBIT-EPS dapat dirumuskan sebagai berikut : ;v•€z ∗ − •[ K;1 − z• K − ‚ƒ[ ;v•€z ∗ − •… K;1 − z• K − ‚ƒ… = „[ „…

HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Struktur Modal Perusahaan Untuk mengetahui Struktur modal pada PT Semen Indoneia (Persero) Tbk harus mengetahui komponen-komponen dari struktur modal itu sendiri yang terdiri dari hutang jangka pamjang dan modal sendiri. a. Hutang Jangka Panjang Hutang Jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. b. Modal Sendiri Modal sendiri adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham), yang terdiri dari berbagai jenis saham (saham preferen dan saham biasa) serta laba ditahan.

182



Tabel 1 Perkembangan Hutang Jangka Panjang PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

UJP (Rp) 905.727.439 2.157.368.593 3.589.024.501 3.691.277.680 4.038.944.969

Sumber: Neraca PT Semen Indonesia (Persero), Tbk

Tabel 2 Perkembangan Modal Sendiri PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014

Tahun Total Aktiva (Rp) 2010 2011 2012 2013 2014

15.562.998.946 19.661.602.767 26.579.083.786 30.792.884.092 34.314.666.027

Total Utang (Rp)

Modal Sendiri (Rp)

3.423.246.058 5.046.505.788 8.414.229.138 8.988.908.217 9.312.214.091

12.139.752.888 14. 615.096.979 18.164.854.648 21.803.975.875 25.002.451.936

Sumber: Neraca PT Semen Indonesia (Persero), Tbk

Tabel 3 Komposisi Hutang dan Modal sendiri PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014 Tahun

Hutang (%)

Modal Sendiri (%)

2010 21,9 2011 25,6 2012 31,6 2013 29,1 2014 27,1 Sumber: Data Hasil Olahan Penulis

78 74,3 68,3 70,8 72,8

Tabel 4 Perkembangan Struktur Modal PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014 Tahun

UJP (Rp)

Modal Sendiri (Rp)

2010 905.727.439 12.139.752.888 2011 2.157.368.593 14. 615.096.979 2012 3.589.024.501 18.164.854.648 2013 3.691.277.680 21.803.975.875 2014 4.038.944.969 25.002.451.936 Sumber: data hasil olahan penulis

183

Struktur Modal (%) 7,46 14,7 19,7 16,9 16,1



Earning Per Share (EPS) Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan laba bersih terhadap jumlah lembar saham yang beredar. Pendapatan per lembar saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya harga saham. Semakin tinggi pendapatan per lembar saham yang dihasilkan menunjukkan tingkat hasil pengembalian investasi sehingga akan meningkatkan harga saham. Berikut adalah hasil EPS yang diperoleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Selama periode 2010-2014. Tabel 5 Earning Per Share (EPS) (dalam rupiah) PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2010-2014 Tahun

EAT (Rp)

Jumlah Lembar Saham

2010 3.633.219.892 2011 3.925.441.771 2012 4.847.251.843 2013 5.370.247.117 2014 5.565.857.595 Sumber: Data Hasil Olahan Penulis

EPS (Rp)

5.931.520 5.931.520 5.931.520 5.931.520 5.931.520

613 662 817 905 938

Analisis EBIT-EPS (indifference Point) Tabel 6 Perkembangan EBIT dan EPS PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014 Tahun

EBIT (Rp)

EPS (Rp)

2010

4.489.024.515

613

2011

4.892.131.311

662

2012

6.181.523.508

817

2013

7.062.992.847

905

2014

7.155.668.037

938

Sumber: Data Hasil Olahan Penulis

Dalam menentukan struktur modal optimal, penulis menggunakan pendekatan EBIT-EPS (indifference Point). Dimana struktur modal perusahaan dikatakan optimal jika memiliki EPS tertinggi. Berikut adalah analisis EBIT-EPS terhadap struktur modal optimal PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode 2010-2014 pada pembelanjaan antara alternatif tambahan saham dengan saham preferen:

184



Tabel 7 Earning Per Share (EPS) Pada Dua Alternatif PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2010-2014 Tambahan Tahun Saham Preferen Saham 2010 230,8 261,3 2011 251,6 287,6 2012 371,9 413,8 2013 363,5 485,6 2014 368 592,4 Sumber: Data Hasil Olahan Penulis

Berikut perhitungan EPS pada dua alternatif pembelanjaan dengan menggunakan EBIT* (Indifference Point) yang akan menghasilkan EPS yang sama.

Tabel 8 EBIT-EPS (Indifference Point) PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2010-2014 Tahun

EBIT* (Rp)

EPS (Rp)

2010 4.083.071.955 2011 4.411.210.066 2012 4.902.518.223 2013 5.431.359.986 2014 5.003.753.325 Sumber: Data hasil olahan penulis

209,9 226,6 252 279 257

PEMBAHASAN Struktur Modal Nilai struktur modal yang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2010 sampai tahun 2014 disajikan pada tabel berikut. Tabel 9 Analisa Perkembangan Struktur Modal PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014 Tahun

UJP (Rp)

Modal Sendiri (Rp)

Struktur Modal (%)

2010

905.727.439

12.139.752.888

7,46

2011

2.157.368.593

14. 615.096.979

14,7

2012

3.589.024.501

18.164.854.648

19,7

2013

3.691.277.680

21.803.975.875

16,9

2014

4.038.944.969

25.002.451.936

16,1

Sumber: Tabel 4

185



Berdasarkan tabel 9 perkembangan struktur modal perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu berfluktuasi tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2010 perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri perusahaan mempunyai struktur modal sebesar 7,46%. Pada tahun 2011 struktur modal meningkat menjadi 14,7%. Pada tahun 2012, struktur modal perusahaan juga meningkat pesat menjadi 19,7%. Pada tahun 2013 struktur modal perusahaan mengalami penurunan menjadi 16,9%. Pada tahun 2014 struktur modal kembali mengalami penurunan menjadi 16,1%. Dalam hal ini perusahaan tidak memanfaatkan hutang jangka panjang dengan baik sehingga mengakibatkan struktur modal perusahaan tidak optimal. Struktur modal yang rendah akan menurunkan harga saham karena risiko dan pengembalian yang tidak seimbang. Earning Per Share (EPS) Berikut disajikan perkembangan Earning Per Share (EPS) pada perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, periode 2010-2014 yang sudah dihitung sebelumnya. Tabel 10 Analisa Perkembangan Earning Per Share (EPS) PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2010-2014 Jumlah Lembar Tahun EAT (Rp) EPS (Rp) Saham 2010 3.633.219.892 2011 3.925.441.771 2012 4.847.251.843 2013 5.370.247.117 2014 5.565.857.595 Sumber: Tabel 5

5.931.520 5.931.520 5.931.520 5.931.520 5.931.520

613 662 817 905 938

Berdasarkan Tabel 10 Earning Per Share PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk mengalami perubahan dari tiap tahunnya yaitu selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kenaikan pada laba setelah pajak yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 dengan EAT sebesar Rp 3.633.219.892 menghasilkan EPS Rp 613. Pada tahun 2011 dengan EAT Rp 3.925.441.77 menghasilkan EPS Rp 662. Pada tahun 2012 dengan EAT Rp 4.847.251.843 menghasilkan EPS Rp 817. Pada tahun 2013 dengan EAT Rp 5.370.247.117 menghassilkan EPS Rp 905. Pada tahun 2014 dengan EAT Rp 5.565.857.595 mengahasilkan EPS Rp 938. Ini berarti perseroan mampu memberikan peningkatan nilai kepada pemegang saham. EBIT-EPS (Indefferent Point) Pendekatan EBIT-EPS dalam struktur modal sangat bermanfaat bagi manajer keuangan. Hal ini dikarenakan EBIT-EPS bisa memberi gambaran seberapa besar EBIT yang harus diperoleh jika manajer keuangan ingin memperoleh EPS tertentu.

186



Tabel 11 Analisa Perkembangan EBIT dan EPS PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2010-2014 Tahun

EBIT (Rp)

2010 4.489.024.515 2011 4.892.131.311 2012 6.181.523.508 2013 7.062.992.847 2014 7.155.668.037 Sumber: Tabel 4.6

EPS (Rp) 613 662 817 905 938

Berdasarkan tabel 11 tingkat EPS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan EBIT yang juga meningkat. Pada tahun 2010 EBIT sebesar Rp 4.489.024.515 dengan EPS sebesar Rp 613. Pada tahun 2011 EBIT sebesar Rp 4.892.131.311dengan tingkat EPS sebesar Rp 662. Tahun 2012 EBIT sebesar Rp 6.181.523.508 dengan EPS sebesar Rp 817. Pada tahun 2013 EBIT sebesar Rp 7.062.992.847 dengan EPS sebesar Rp 905. Dan pada tahun 2014 EBIT sebesar Rp 7.155.668.037 dengan EPS sebesar Rp 938. Hal ini berarti perusahaan mampu memberikan peningkatan nilai kepada pemegang saham. Berikut disajikan tingkat EPS pada dua alternatif pembelanjaan antara tambahan saham dengan saham preferen yang menghasilkan EPS tertinggi yang sudah dihitung sebelumnya. Tabel 12 Analisa EBIT-EPS Pada Dua Alternatif PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2010-2014 Tambahan Tahun Saham Preferen Saham 2010

230,8

261,3

2011

251,6

287,6

2012

371,9

413,8

2013

363,5

485,6

2014

368

592,4

Sumber:Tabel 7 Berdasakan tabel 11 tingkat EPS yang dihasilkan dari dua aternatif tambahan saham dan saham preferen mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dalam hal ini tampak bahwa alternatif pembelanjaan yang menghasilkan EPS paling besar adalah saham preferen. Dengan demikian berarti ekspansi yang direncanakan sebaiknya dibelanjai dengan saham preferen. Untuk menngetahui seberapa besar perubahan EBIT yang terjadi akan menghasilkan EPS tertinggi maka perlu dihitung Indifference Point dari alternatif pembelanjaan tersebut.

Berikut disajikan EBIT-EPS yang dapat menyamakan tingkat EPS yang sebelumnya sudah dihitung. 187


Analisa EBIT-EPS terhadap Struktur .... Runik Puji Tabel 13 Analisa EBIT-EPS (Indifference Point) PT Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2010-2014

Tahun

EBIT* (Rp)

EPS (Rp)

2010

4.083.071.955

209,9

2011

4.411.210.066

226,6

2012

4.902.518.223

252

2013

5.431.359.986

279

2014

5.003.753.325

257

Sumber: Tabel 8

Berdasarkan tabel 12 hasil analisis EBIT-EPS diatas tingkat EBIT dimana EPS yang dihasilkan oleh pembelanjaan lewat tambahan saham dengan saham preferen sama besarnya. Tingkat “Persamaan” itu lazim disebut titik impas (break even point). Titik ini mengandung implikasi yang sangat besar terhadap perencanaan keuangan. EBIT-EPS pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Periode 2010-2013 selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 tingkat EBIT* menunjukkan sebesar Rp 4.083.071.955 dengan EPS Rp 209,9. Pada tahun 2011 dengan EBIT* Rp 4.411.210.066 menghasilkan EPS Rp 226,6. Pada tahun 2012 dengan EBIT* Rp 4.902.518.223 menghasilkan EPS Rp 252. Pada tahun 2013 dengan EBIT* Rp 5.431.359.986 menghasilkan EPS Rp 279. Pada tahun 2014 EBIT* Rp 5.003.753.325 menghasilkan EPS Rp 257. Hal ini berarti EPS yang dihasilkan mengalami penurunan dikarenakan EBIT* yang diperoleh pada tahun 2014 juga mengalami penurunan yang mengakibatkan EBIT* dan EPS juga mengalami penurunan. PENUTUP Kesimpulan Dari hasil penelitian tentang penentuan struktur modal yang optimal pada perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dengan melihat perkembangan Earning Per Share (EPS) pada perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Struktur modal yang optimal adalah pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan Laba bersih mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 5.565.857.595 meningkat sebesar 3.6% dari tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan tingkat EPS yang juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 938. 2. Berdasarkan tingkat EPS yang dihasilkan dari dua aternatif tambahan saham dan saham preferen, EPS paling besar adalah saham preferen. Dengan demikian perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk jika ingin melakukan ekspansi sebaiknya dibelanjai dengan saham preferen. 3. Dengan analisis EBIT-EPS dapat diketahui seberapa besar perubahan EBIT yang akan memperoleh EPS tertinggi. Dalam hal ini pembelanjaan lewat tambahan saham dengan saham preferen sama besarnya. Ini berarti pada tingkat EBIT yang lebih besar dari tingkat indifference point, maka pembelanjaan dengan menggunakan saham preferen lebih baik karena menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika EBIT dibawah indifference point, maka alternatif tambahan saham lebih baik dibandingkan dengan saham preferen. 188



SARAN Berdasarkan simpulan diatas saran yang dapat diberikan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari Earning Per Share (EPS) yang diperoleh selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tetapi perusahaan harus tetap mempertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. 2. Analisa EBIT-EPS sebaiknya diterapkan oleh perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai alat bantu dalam menentukan struktur modal optimal.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharmisi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta. Jakarta. Brigham dan Houston. 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Salemba empat. Jakarta. Gitman, Lawrence J. (2000). Principles of Managerial Finance. 9th Edition. Addison Wesley. Http://Wahyunatalia.blogspot.in/2011/05/pengertian-laba-per-lembar-saham.html Https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/04/pertemuan-06-biaya-modal-danstruktur-modal.pdf Http://www.semenindonesia.com/ J.Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT remaja Rosdakarya. Bandung. Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE-Yogyakarta. Sudana, I made. 2009. Manajemen Keuangan Teori dan Praktik. Airlangga University Press. Surabaya.

189


Faktor-faktor yang Mempengaruhi .... Subhan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SKEPTISME PROFESIONAL SUBHAN Universitas Madura ABSTRACT Regional inspectorate has the task of conducting the general supervision of the local government and other duties assigned by the head of the region, so that the inspectorate duties equal to the internal auditor. This study aims to determine the effect of education, training and experience of the professional skepticism in Sampang District Inspectorate. The independent variables in this study is the level of education, training and experience. The dependent variable in this study is the professional skepticism. The data in this study are primary data obtained from questionnaires circulated to all auditors Inspectorate Sampang. The population in this study are all Inspectorate staff Sampang amounted to 46 employees. Determination of the sample using purposive sampling techniques. The model used in this study using a model of linear regersi beganda. The results showed the level of education, training and experience simultaneously significant effect on professional skepticism in Sampang District Inspectorate. Partially, education and training did not significantly influence the professional skepticism in Sampang District Inspectorate. Key Word : Level of Education, Training, Experience, Professional Skepticism. ABSTRAK Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman terhadap skeptisme profesional pada Inspektorat Kabupaten Sampang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah skeptisme profesional. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor Inspektorat Kabupaten Sampang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf Inspektorat Kabupaten Sampang berjumlah 46 pegawai. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regersi linier beganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional pada Inspektorat Kabupaten Sampang. Secara parsial, pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisme profesional pada Inspektorat Kabupaten Sampang. Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman, Skeptisme Profesional. PENDAHULUAN Dalam organisasi pemerintah kabupaten bupati dan wakil bupati memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas pengawasan guna terwujudnya pemerintahan yang good and clean government yang dalam pelaksanaannya, peran pengawasan dilaksanakan oleh Inspkektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

190



pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Berdasarkan peraturan Bupati Sampang Nomor: 50 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat kabupaten sampang BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian dalam pasal 4 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi : perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melakukan pemeriksaan auditor internal harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang audit. Tingkat pemahaman dan pengetahuan auditor dapat diperoleh melalui pendidikan formal. Pendidikan formal meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Pengetahuan seorang auditor diukur dari seberapa tinggi pendidikan yang pernah ditempuh karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Sedangkan pendidikan formal tingkat pengetahuan dapat diperoleh melalui pelatihan yang cukup melalui diklat yang diwajibkan agar menjadi seorang auditor yang profesional. Melalui program pelatihan dan praktek – praktek audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berkenaan dengan kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor. Selain pendidikan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat skeptisme profesional auditor adalah pengalaman. Pengalaman merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena pengalaman seorang auditor juga cenderung mempengaruhi tingkat skeptisme profesional auditor. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan audit, berapa banyak penugasan mengaudit yang dilakukan, dan berapa lama masa tugas menjadi seorang auditor. Dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti audit seorang auditor yang profesional akan mengedepankan sikap skeptismenya. Skeptisme Profesional Auditor sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisme dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Skeptisme seorang auditor tidaklah lepas dari tingkat pendidikan seorang auditor, pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman dalam melakukan penugasan audit. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman secara parsial berpengaruh terhadap skeptisme professional?” Untuk menjawab rumusan penelitian tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman secara parsial terhadap skeptisme profesional pemeriksa.

191



TINJAUAN PUSTAKA Tingkat Pendidikan Dalam pengelolaan keuangan negara peran audit internal menjadi sangat penting untuk mewujudkan transparansi keuangan yang efektif dan efisien. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang statusnya pengawai negeri sipil diberi tugas dan wewenang untuk audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dilingkungan kabupaten/kota dan propinsi. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, Terbentuknya kompetensi dan kehlian auditor dapat didukung oleh latar belakang pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang cukup. Menurut Kusharyanti dalam Dharmawan, 2014:1454) menyebutkan; terdapat 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan areal fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti resiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh di perguruan tinggi. Perbedaan pengetahuan antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak perbedaan (deviasi) anatara kebijakan–kebijakan perusahaan tentang pencatatan akuntansi dengan kriteria yang telah distandarkan. Seorang auditor memiliki kewajiban untuk terus memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Pelatihan Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan salah satu faktor penentu kualitas hasil pemeriksaan. Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan, Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan, setiap 2 (dua) tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 (Delapan puluh) jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa unutk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 (Dua puluh empat) jam dari 80 (Delapan Puluh) jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus 192



dan unik dimana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 (Dua Puluh) jam dari 80 (Delapan Puluh) jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 (Satu) tahun dari 2 (Dua) periode 2 (Dua) tahun. Dalam Standar Profesi Audit Internal (1230;11) diyatakan, auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pendidikan profesional berkelanjutan yaitu mencakup seperti: Perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik disain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan ini juga mencakup tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan disebutkan bahwa Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education). Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Unsur dan sub unsur kegiatan Auditor yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari : (1) Pendidikan, (2) Pengawasan, (3) Pengembangan Profesi Pengawasan, dan (4) Penunjang Pengawasan. Pengalaman Pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya. Kemudian, Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Pengalaman merupakan ukuran lamanya pekerjaan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Boner (1990) menyatakan, secara psikis pengalaman akan membentuk pribadi seseorang, yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun 193



bertindak, karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik dan saat dia dalam keadaan buruk. Seseorang akan semakin berhati-hati dalam bertindak ketika ia merasakan fatalnya melakukan kesalahan. Dia akan merasa senang ketika berhasil menemukan pemecahan masalah dan akan melakukan hal serupa ketika terjadi permasalahan yang sama. Dia akan puas ketika memenangkan argumentasi dan akan merasa bangga ketika memperoleh imbalan hasil pekerjaannya. Disamping pendidikan dan pelatihan, pengalaman memberikan gambaran nyata performance seseorang dalam meniti karier. Pengalaman membentuk seseorang menjadi bijaksana karena pernah mengalami pengalaman yang baik maupun yang buruk di masa lalu, merasakannikmatnya menemukan pemecahan masalah dan bagaimana memenangkan argumentasi serta kebanggaan telah memperoleh rejeki karena keahliannya. Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Pekerjaan yang dilakukannya secara berulang–ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Menurut Masrizal (2006;176), pengalaman auditor dapat dilihat dari, lama bertugas sebagai auditor, banyaknya melakukan audit, frekuensi melakukan tugas audit sejenis, jenis-jenis audit yang pernah dilakukan, lama waktu menyelesaikan audit. Dengan demikian penting diperlukan dalam rangka kewajiban seorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Pengetahuan seorang auditor dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. pengalaman berperan penting untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional. Skeptisme Profesional Dalam buku istilah akuntansi dan auditing, skeptisme berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar dasar pembuktiannya. Sedangkan profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, yang membutuhkan keahlian khusus untuk menerapkannya. Kata profesional dalam skeptisme profesional merujuk pada fakta bahwa auditor telah, dan terus dididik dan dilatih untuk menerapkan keahliannya dalam mengambil keputusan sesuai standar profesionalnya. Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik (Mulyadi, 2002). Sikap kehati-hatian dalam profesi auditor diharuskan untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Sikap skeptisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) – Standar 2020 tahun 2014 yaitu penggunaan kecermatan profesional menuntut Auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti. Pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan diuji selama proses kegiatan audit intern, skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga 194



tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur. Suryani, (2015;24). Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian dalam standar audit aparat pengawas intern pemerintah dinyatakan bahwa Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (professional judgement), walaupun dalam prakteknya masih terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat saatproses audit telah dilakukan. Due professional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya: a. formulasi tujuan audit; b. penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit; c. pemilihan pengujian dan hasilnya; d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit; e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/dampaknya; f. pengumpulan bukti audit; g. penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Pentingnya skeptisme profesional banyak ditekankan oleh berbagai jenis profesi. Umumnya profesi yang membutuhkan skeptisme profesional adalah profesi yang berhubungan dengan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti secara kritis, dan melakukan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Noviyanti (2007;10), mengatakan bahwa skeptisme profesional auditor dipengaruhi oleh faktor sosial (Kepercayaan), faktor psikologikal (penaksiran risiko kecurangan) dan faktor personal (kepribadian) adalah sebagai berikut : a) Kepercayaan (Trust) Auditor independen yang melakukan audit di lapangan akan melakukan interaksi sosial dengan klien, manajemen dan staf klien. Interaksi sosial ini akan menimbulkan trust (kepercayaan) dari auditor terhadap klien. Model teoritis yang dikembangkan oleh Kopp dkk., (2003) dalam Noviyanti (2007;10) menyatakan bahwa kepercayaan (trust) dalam hubungan auditorklien akan mempengaruhi skeptisme profesional. Tingkat kepercayaan auditor yang rendah terhadap klien akan meningkatkan sikap skeptisme auditor, sedangkan tingkat kepercayaan auditor yang terlalu tinggi akan menurunkan sikap skeptisme profesionalnya. b) Penaksiran Risiko Kecurangan (fraud risk assessment) Noviyanti (2007;11) membuktikan bahwa skeptisme profesional auditor dipengaruhi oleh fraud risk assessment (penaksiran risiko kecurangan) yang diberikan oleh atasan auditor (auditor in charge) sebagai pedoman dalam melakukan audit di lapangan. Auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang rendah menjadi kurang skeptis dibandingkan dengan auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi. 195



c) Kepribadian (Personality) Tipe kepribadian seseorang diduga juga mempengaruhi sikap skeptisme profesionalnya. Noviyanti (2007;12) mengakui bahwa sikap mempunyai dasar genetik. Sikap yang mempunyai dasar genetik cenderung lebih kuat dibandingkan dengan sikap yang tidak mempunyai dasar genetik. Jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan kepribadian individual menjadi dasar dari sikap seseorang termasuk sikap skeptisme profesionalnya. Kepribadian (Personality) didefinisikan sebagai karakteristik dan kecenderungan seseorang yang bersifat konsisten yang menentukan perilaku psikologi seseorang seperti cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf Inspektorat Kabupaten Sampang berjumlah 46 pegawai. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1). Seluruh staf Inspektorat Kabupaten Sampang, 2). Pendidikan minimal Strata Satu dan 3). Memiliki pengalaman kerja minimal 1 Tahun. Berdasarkan kriteria tersebut pegawai Inspektorat Kabupaten Sampang yang masuk kriteria sample sebanyak 35 orang. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regersi linier beganda. yang dijabarkan sebagai berikut: Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e Keterangan : Y = Skeptisme Profesional a = Konstanta X1 = Tingkat pendidikan X2 = Pelatihan X3 = Pengalaman b1,b2,b3 = Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen) e = Error, Sugiyono (2010;277) Uji Kualitas Data Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013;75). Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Jadi, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu instrumen, maka instrumen tersebut semakin mengenai sasarannya atau semakin mampu menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Untuk melakukan uji validitas digunakan korelasi Product Moment dengan kriteria jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,30. Uji Reliabilitas Reliabillitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Sebagaimana dikemukakan reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kestabilan dalam mengukur. Kestabilan disini berarti kuesioner tersebut konsistensi jika digunakan untuk mengukur konsep dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada program SPSS metode ini dilakukan dengan metode cronbach alpha dimana suatu kuesioner dikatakan realiable jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60 (Siregar 2013;90). 196



Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas merupakan pengujian dalam sebuah model regresi yang mengasumsikan bahwa setiap residual diditribusikan secara normal atau tidak. Untuk menguji normal atau tidaknya sebaran data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2011;83). Uji Multikolinieritas Menurut Ghozali (2011;105), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (multikolinieritas). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dengan mengamati nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila hasil regresi memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas dalam model regresi. Uji Heterokedastisitas Menurut Ghozali (2011;139), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, yaitu dengan meregresi variabel independen dengan absolute residual terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Kriteria yang dapat digunakan untuk menyertakan apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak diantara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya (α = 5%). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas (homoskedastisitas). Jika koefisien signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan terjadi heterokedastisitas. Uji Hipotesis Uji t Uji t digukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut : HO : β = 0 Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman secara parsial tidak berpengaruh terhadap skeptisme professional. Ha : β ≠ 0 Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman secara parsial berpengaruh terhadap skeptisme professional. Keputusan statistik diambil berdasarkan nilai probabilitas, dengan kriteria : a. Jika signifikansi t < α, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. 197



b. Jika signifikansi t ≥ α, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Uji F Uji F digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut : Ho : β = 0, Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman secara simultan tidak berpengaruh terhadap skeptisme professional. Ha : β ≠ 0, Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman secara simultan berpengaruh terhadap skeptisme professional. Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas, dengan kriteria : a. Jika signifikansi F< α, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. b. Jika signifikansi F≥ α, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas Data Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa masingmasing pertanyaan terklarifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan atau untuk mengetahui apakah setiap item-item pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur aspekaspek pembentuk masing variabel bebas yang terdiri dari tingkat pendidikan (X1), pelatihan (X2), pengalaman (X3) dan variabel terikat skeptisme professional (Y) adalah sebagai berikut : Pernyataan X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 Y1 Y2 Y3 Y4

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Skor Nilai 0,651 0,470 0,559 0,506 0,608 0,599 0,601 0,622 0,603 0,683 0,621 0,627 0,629 0,564 0,834 0,740 0,487 0,672 0,447 0,508 0,747 0,859 0,624 0,756

198

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid



Lanjutan Tabel 1 Hasil Uji Validitas Pernyataan Skor Nilai Y5 0,826 Y6 0,858 Y7 0,804 Y8 0,655 Y9 0,528 Sumber : Hasil output SPSS diolah

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 1 dinyatakan bahwa nilai dari masing-masing butir pernyataan memiliki skor > 0.3. dengan demikian masing-masing butir pernyataan adalah valid. Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas pada variabel X1, X2, X3 dan Y digunakan untuk mengetahui sejauh mana item-item pertanyaan dapat dipercaya jika pernyataan pada variabel yang diukur memberikan hasil yang tetap atau sama ketika pengukuran dilakukan secara berulang. Pada uji reliabilitas konsistensi internal koefisien Cronbach’s Alpha untuk semua variabel berada pada tingkat yang dapat diterima di atas 0,60. Pengujian reliabilitas terhadap variabel - variabel tersebut sebagai berikut : Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha

Variabel Tingkat Pendidikan Pelatihan Pengalaman Skeptisme profesional Sumber : Hasil output SPSS diolah

0,679 0,767 0,713 0,897

Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai cronbach’s alpha variabel tingkat pendidikan sebesar 0,679, variabel pelatihan sebesar 0,767, variable pengalaman sebesar 0,713, dan variable skeptisme professional sebesar 0,897 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner reliabel karena mempunyai nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. UJI ASUMSI KLASIK Uji Normalitas Data

Variabel

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data KolmogorovSig (2-tailed) P > value Smirnov

Undstadardized 0,141 residual Sumber : Hasil output SPSS diolah

0,076

P > 0,05

Keterangan Normal

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov tabel 3 diketahui bahwa nilai sig. > 0,05, ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal.

199



Uji Multikolienaritas Tabel 4 Hasil Uji Multikolienaritas No.

Variabel

1. Tingkat Pendidikan 2. Pelatihan 3. Pengalaman Sumber : Hasil output SPSS diolah

Tolerance 0,508 0,640 0,678

VIF 1,969 1,561 1,475

Keterangan Bebas Multikolienaritas Bebas Multikolienaritas Bebas Multikolienaritas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh viariabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak berkorelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas No. Variabel Sig. P > value 1. Tingkat Pendidikan 0.154 p>0,05 2. Pelatihan 0.404 p>0,05 3. Pengalaman 0.113 p>0,05 Sumber : Hasil output SPSS diolah

Keterangan Bebas Heterokedastisitas Bebas Heterokedastisitas Bebas Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji glejser tabel 5 semua variabel memiliki nilai p signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan demikian seluruh persamaan regresi linier berganda tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

200



Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 6 Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Independen (Constant) Tingkat Pendidikan Pelatihan Pengalaman R R square F Hitung Sig. F Sumber : Hasil output SPSS diolah

Koefisien Regresi 4.311 0.599 0.117 0.543

Beta

t – Value

0.827 0.319 1.727 0.091 0.556 0.390 2.442 0,681 0,464 8.945 .000b

Sig

0.094 0.582 0.021

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut: Y = 4,311 + 0,599X1+ 0,117X2 + 0,543X3 + e Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan semua variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif, sehingga persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Apabila Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman semakin ditingkatkan maka akan meningkatkan Skeptisme professional dan sebaliknya apabila Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman diturunkan maka akan menurunkan Skeptisme professional. Uji Regersi Secara Simultan (Uji F) Pengujian hipotesis regresi secara simultan ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dalam satu model. Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 6 diketahui bahwa nilai F hitung hasil regresi adalah sebesar 8.945, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional. Uji Regersi Secara Parsial (Uji t) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 6 diketahui bahwa nilai t dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai uji t untuk variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 1.727 dengan tingkat signifikansi 0.095. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional.

201



2. Nilai uji t untuk variabel pelatihan adalah sebesar 0.556 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.582, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pelatihan secara parsial tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional. 3. Nilai uji t untuk variabel pengalaman adalah sebesar 2.442 dengan tingkat signifikansi 0,021. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengalaman secara parsial berpengaruh terhadap skeptisme profesional. 4. Dari nilai beta tabel 6 juga menunjukkan bahwa untuk variable pengalaman merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan, karena nilai beta kompensasi bernilai lebih besar yaitu 0.390 dibandingkan variabel lainnya. PEMBAHASAN Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen. Artinya pendidikan, pelatihan dan pengalaman secara simultan mempengaruhi skeptisme profesional pada Inspektorat Kabupaten Sampang dan hasil pengujian ini terbukti menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian jika pemeriksa pemeriksa memiliki tingkat pengetahuan tinggi, banyak mengikuti pelatihan dan berpengalaman akan mempengaruhi skeptisme professional. Hasil pengujian hipotesis secara parsial memiliki pengaruh yang berbeda terhadap skeptisme professional. Selanjutnya hasil pengujian masing-masing variable akan dijelaskan sebagai berikut: Pengaruh tingkat pendidikan terhadap skeptisme profesional Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional pemeriksa. Tingkat pendidikan yang dimiliki pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sampang beraneka ragam. Sistem perekrutan dan penempatan untuk menjadi seorang pemeriksa juga kurang diperhatikan dikarenakan sistem yang dilakukan tanpa pertimbangan tertentu. Sehingga posisi yang ditempati terkadang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dengan adanya hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang bidang yang dijalaninya. Kurangnya pegetahuan menyebabkan minimnya temuan hasil pemeriksaan karena tidak diiringi dengan latar belakang pendidikannya serta tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak mencerminkan seseorang pemeriksa menjadi lebih profesional. Pengaruh Pelatihan terhadap skeptisme profesional Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional pemeriksa. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Ulfa Novita (2015) yang mengatakan bahwa pelatihan akan meningkatkan sikap skeptisme auditor. Pelatihan sangatlah penting bagi auditor internal untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Dengan adanya pelatihan diharapkan akan menjadikan auditor internal menjadi lebih baik dalam berpikir, berorientasi, maupun dalam pengambilan keputusan. Namun, ketika seseorang kurang mengikuti pelatihan akan berdampak pada kurangnya pengetahuan yang dimiliki terkait bidang yang lakukan. Ini tercermin pada Inspektorat Kabupaten Sampang kurangnya pelatihan tentang audit bagi pemeriksa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan skeptisme profesional pemeriksa rendah. Pelatihan yang cukup akan menjadikan pemeriksa menjadi lebih baik terutama dalam melakukan proses audit. Pengaruh Pengalaman terhadap skeptisme profesional Hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap skeptisme profesional pemeriksa. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman yang dimiliki pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sampang akan 202



meningkatkan skeptisme profesional pemeriksa. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Jefri (2015) yang menyebutkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap skeptisme profesional pemeriksa. Pengalaman memiliki peran penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin berpengalaman maka, akan semakin baik dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari temuan di lapangan. Semakin berpengalaman akan semakin terampil dalam menyelesaikan masalah. Ini tergambar pada penelitian di Inspektorat Kabupaten Sampang yang mana pengalaman pegawai sebagai seorang pemeriksa sudah mampu menjadikan pemeriksa menjadi lebih baik. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki akan meningkatkan skeptisme profesional pemeriksa. Dengan begitu skeptisme muncul berdasarkan pengalaman yang pernah dialami selama melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksa akan mudah menemukan temuan ketika pemeriksa menggunakan sikap skeptisme profesionalnya yang ditunjang dari pengalaman yang dimiliki. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan analisis data peneliti maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 1. Berdasarakan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel Tingkat pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman mempengaruhi skeptisme profesional pada Inspektorat Kabupaten 2. Berdasa hasil uji t menunjukkan pada Tingkat Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap skeptisme professional sedangkan pengalaman berpengaruh terhadap skeptisme professional. 3. Variabel pengalaman merupakan variabel yang paling dominan terhadap skeptisme professional Saran 1. Pengalaman merupakan variabel yang paling dominan terhadap skeptisme professional sebaiknya auditor Inspektorat berupaya untuk menggunakan pengalamannya setiap penugasan untuk menghasilkan kecermatan profesi. Selain itu, terus untuk ditingkatkan guna menunjang visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sampang. 2. Menambah jumlah sampel yang diteliti dengan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat dan dalam pemilihan sampel. 3. Kategori responden yang digunakan juga sebaiknya ditambah, bukan hanya pemeriksa (auditor) tetapi juga yang diperiksa (auditee) sehingga pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA Asih, Dwi Ananing Tyas, 2006. Pengaruh Pengalaman terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Bonner, Sarah E., 1990. Experience Effects in Auditing: The Role of Task-Specific Knowledge. The Accounting Review, 72-92.

203



Darmawan, Jefri Adhitya, 2015. Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi audit, Etika dan Gender Terhadap Skeptisme Profesional Auditor. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Keempat), Semarang : Universitas Diponegoro.

(Edisi

Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 9, (Edisi Kelima), Semarang : Universitas Diponegoro. Mazrizal, 2010. Pengaruh Pengalaman Dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Volume 3 Nomor 2, Juli 2010, Hal. 173-194. Inspektorat Aceh. Mulyadi, 2002. Auditing. Buku I, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat. Novita, Ulfa, 2015. Pengaruh Pengalaman, Beban Kerja, Dan Pelatihan Terhadap Skeptisme dan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Jom FEKOM. Volume 2 Nomor 1, Februari 2015. Universitas Riau Pekanbaru. Noviyanti, Suzy. 2007. Skeptisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Konferensi Akuntansi Pertama Universitas Indonesia. Depok. Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Sampang. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Auditor dan Angka Kreditnya. Siregar, Ir. Syofian, M.M. (2013). Statistik Parametrik untuk Penelitian Bumi Aksara. Jakarta.

Nomor Aparat

Negara Nomor Fungsional Kuantitatif. PT

Standar Audit Intern Pemerintah tahun 2014 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Rnd. Penerbit Alfabeta. Bandung.

204


Nilai-nilai Islam Dalam Upaya .... Nurul A.

NILAI-NILAI ISLAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD NURUL ALFIAN Universitas Trunojoyo Madura [email protected] ABSTRACT The objective of this paper is to analyze the influence of islamic values to prevent fraud. A literature review on various types of fraud since the early era of Islam were identified and discussed. This research was condusted by comparing the prevention of fraud in general and seen from the perspective of islam with the hope to be an effort to minimize fraud that occurred. This study reveals that fraud led to the rights of recipients being denied, wastage, inefficiency and rampant white collar crime if left unchecked. Hence, the study proposes several treatments in minimizing fraud. Islam promotes just distribution and ethics in any transactions. Those practicing fraud or mismanagement should be penalized and those who are ethical in managing this fund shall be rewarded for their credibility and good value which is to ensure the effectiveness and efficiency of managing those funds for the benefit of the society. And through the Qur’an and Hadith can be a part for Muslimss to be able to avoid the occurance of fraud. Keyword: Islamic value, Prevention, Fraud ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari nilai-nilai islam terhadap pencegahan kecurangan. Tinjauan literatur terhadap berbagai jenis kecurangan diidentifikasi dan dibahas sejak era awal islam. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara pencegahan kecurangan secara umum dan pencegahan yang dilihat dari perspektif islam dengan harapan untuk menjadi upaya dalam meminimalisir kecurangan yang telah terjadi. Berdasarkan analisa di institusi islam juga terjadi penipuan seperti zakat, wakaf, sadaqah, dll. Meskipun dalam hal ini lembaga yang manaungi memiliki niat yang mulia namun masih terdapat unsur penipuan dikarenakan manajemen yang tidak sistematis, kurangnya tata kelola lembaga, perilaku tidak etis dan kurangnya pegetahuan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jika kecurangan terjadi maka akan menyebabkkan perampasan hak, pemborosan, inefisiensi dan merajalelanya kejahatan kerah putih. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa cara dalam meminimalkan kecurangan. Islam mendorong untuk menerapkan etika dalam setiap transaksi. Dan melalui alqur’an dan hadis bisa menjadi bagian dari umat muslim untuk bisa menghindari terjadinya kecurangan. Kata Kunci: Nilai-nilai islam, Pencegahan, Kecurangan

PENDAHULUAN Maraknya berita mengenai indikasi kecurangan (fraud) di dalam perusahaan dan juga pengelolaan negara atau pejabat publikbaik di surat kabar dan televisi semakin membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Apalagi berbagai artikel dan berita yang membahas mengenai terjadinya indikasi fraud atau kecurangan baik dalam suatu perusahaan maupun instansi yang dilakukan oleh 205



karyawannya. Walaupun saat ini sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya perilaku kecurangan tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi. Upaya penegakan hukum terhadap tindakan fraud selama ini kurang membawa hasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kecurangan melampaui kerugian keuangan langsung. Kerusakan tersebut termasuk merugikan hubungan eksternal bisnis, semangat kerja karyawan, reputasi perusahaan, dan branding. Bahkan, beberapa efek dari tindakan kecurangan, seperti reputasi perusahaan yang buruk, dapat memiliki dampak jangka panjang. Di samping meningkatnya kejadian mengenai tindakan kecurangan dan berlakunya undang-undang baru antitindakan kecurangan, namun usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memerangi tindakan kecurangan tidak berjalan dengan lancar dan hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, banyak perusahaan mencoba cara baru dan berbeda untuk memerangi tindakan kecurangan. Menurut Transparansi International dalam Tuanakotta, data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok Negara paling korupsi di dunia. Lebih lanjut data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 yang diamati. Dibanding dengan Negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada dalam posisi paling korup ketiga setelah Myanmar (indeks 1,4) dan Kamboja (2,0). Sementara Filipina masih sedikit lebih baik dengan indeks 2,5, Vietnam (2,6), Timor Leste (2,6), Thailand (3,3), Malaysia (5,1) dan Singapore (9,3) (Kompas 27 September 2007). Fraud merupakan kejahatan tersembunyi, tidak ada yang dilakukan secara terangterangan, tidak ada korban yang segera menyadari bahwa fraud telah terjadi, namun fraud adalah kejahatan terstruktur yang merusak sendi-sendi tata kelola baik di perusahaan maupun dalam pelayanan publik. Korupsi sebagai salah satu bentuk fraud yang merusak kehidupan berbangsa, menyengsarakan rakyat, dan menjadi penyebab kemiskinan. Oleh karena itu fraud harus dapat diberantas, setidak-tidaknya terdapat upaya yang bertujuan untuk meminimalisirkan terjadinya fraud. Kegagalan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan merupakan akibat yang serius bagi sebuah organisasi. Di Amerika, setiap tahunnya diestimasikan kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan yang dilakukan karyawan sekitar US$50 milyar. Berdasarkan survei terbaru di United Kingdom mengindikasikan bahwa kerugian dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pada perusahaan yang terdaftar saja berjumlah £2 milyar setahun. Pada 2004, KPMG Australia dan Selandia Baru melakukan studi terhadap 491 bisnis besar dan memperlihatkan bahwa terjadi 27.657 peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam dua tahun mulai dari April 2002 sampai Maret 2004, dengan total kerugian berjumlah A$456,7 juta (KPMG Forensic,2004). Studi tersebut juga menyatakan bermacam- macam aktivitas kecurangan, yaitu kecurangan dalam pernyataan keuangan, penyalahgunaan aset, pencurian informasi dan menerima suap. Lebih lanjut, pelaku utama dari kecurangan tersebut telah diketahui yaitu karyawan, dan hampir 67% kecurangan seperti itu dilakukan pada tingkat manajemen. Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud

206



yang sebenarnya terjadi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Karena itu upaya mencegah fraud, dimulai dari pengendalian internal. Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan fraud, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya fraud (fraud awareness) dan upaya menilai risiko terjadinya fraud (fraud risk assessment) (Tuanakotta,2007). Sistem pengendalian manajemen lebih mengutamakan pengendalian internal yang biasanya lebih dipandang sebagai kunci dalam mencegah kecurangan. Sesuai dengan Committee of sponsoring Organizations (COSO,2004) pengendalian internal adalah : “... a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel,designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectiveness and efficiency of operations, (2) the reliability of financial reporting, and (3) the compliance of applicable laws and regulations[1].” Jadi, sistem pengendalian internal secara potensial akan mencegah kesalahankesalahan dan kecurangan melalui pengawasan dan meningkatkan proses pelaporan keuangan dan organisational yang sama baiknya menjamin pemenuhan yang bersangkutan dengan hukum dan regulasi. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait. Dalam konteks organisasi, nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi yang telah terkodifikasi sebagai kode etik dan kelengkapannya. Untuk itu setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas (Amrizal,2004). Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia ataupun di akhirat. Tetapi tidak berarti pembatasan ini bermaksud membatasi ruang gerak kreasi manusia, melainkan untuk kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaransemua makhluk hidup yang ada di dunia ini karena semua makhluk hidup di dunia inisaling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat.Tetapi apabila Islam dipandang dari segi yang berbeda (sektarian) tentu saja Islam bisa dinilai menghambat kebebasan seseorang. Karena suatu hukum terhadap makanan bisa berubah dengan hanya sedikit kesalahan yang terjadi di berbagai tahap masakan ataupun dari bahan masakan yang digunakan itu sendiri. Tata nilai Islam sekecilpun tidak bermaksud untuk merugikan manusia dan makhluknya. Islam merupakan agama yang berwawasan universal, adil kepadasemua orang bahkan kepada flora dan fauna, makhluk halus dan generasi mendatang.Aneh sekali kalau konsep Islam atau umatnya dituduh sektarian. Nilai-nilai ini memasuki semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi.Oleh karenanya di dalam islam tidak diperbolehkan seseorang untuk melkukan penipuan. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran suarat Al Baqarah 8-10 yang berisi sebagai berikut: “Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian.” Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.” Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (Al Baqarah 2:8-10)

207



Bahwa diantara petunjuk yang terkandung dalam tiga ayat ini adalah untuk mengingatkan para pelaku dusta, nifak dan menipu, karena sesungguhnya akibat dari menipu itu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Fraud Dalam istilah sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) kecurangan adalah : “Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan perundangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut.” Dalam buku Fraud auditing yang diterbitkan Yayasan Pendidikan Audit internal (2008:11) menyatakan bahwa: “fraud terkait dengan perbuatan curang yang merugikan organisasi atau pihak lain”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh suatu yang bukan hak pelakunya seingga dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Bologna (1993) dalam Amrizal (2004) mendefinisikan kecurangan, “Fraudis criminal deception intended to financially benefit the deceiver” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial dari tindakannya tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/the act., (2) penyembunyian/the concealment dan (3) konversi/the conversion. Sedangkan menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud adalah: “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengajauntuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadappihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untukmendapatkan keuntungan pibadi ataupun kelompok secara langsung atau tidaklangsung merugikan pihak lain.” Kecurangan sebagai perbuatan melawan/melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh orang/orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Sesuai dengan definisi tersebut, maka terdapat kemungkinan di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diaudit terjadi kecurangan yang dapat merugikan organisasi, dan menjadi kewajiban auditor untuk mendeteksi apakah suatu kecurangan telah terjadi atau tidak terjadi. Sedangkan Dalam teks-teks hukum Islam terdapat berbagai macam maksud dari fraud diantaranya (tadlis atau khilaba), lesi atau keliru (Ghabn), Ghabn Fahish, penipuan (shushsh), ketidakseimbangan (gharar), dan tipu daya (taghrir) yang digunakan secara bergantian untuk maksud melakukan fraud. Selain itu ada beberapa kata yang juga merujuk kepada fraud tapi kurang umum digunakan seperti khallab, khiyanah, ihtiyal, 208



tahayul, tadlil, iham, NASB, dan khadi'a yang semua bervariasi dalam makna dari penipuan, penipuan, penipuan, lesi, keliru, menipu ketidakseimbangan. Taghrir didefinisikan sebagai tindakan menipu dengan mengerahkan dan menyesatkan baik dalam bentuk tindakan atau kata-kata, Dengan kata lain taghrir baik dapat menjadi tindakanatau pernyataan dengan tujuan untuk menipu. Dari definisi ini, taghrir dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu fi'li taghrir seperti tindakan palsu dan manuver dan qawli taghrir seperti berbohong (Abdul Jabbar, 2012). Tadlis juga dapat didefinisikan sebagai penipuan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeliruan atau lesi (Ghabn) dan mengarah ke dalam ketidakseimbangan kontrak (gharar) antara pihak kontraktor. Tadlis sebagai istilah hukum berarti Tindakan tidak jujur dan sengaja memimpin pihak kontraktor untuk melakukan kesalahan sehingga meyakinkan dia untuk masuk ke dalam kontrak. Asosiasi Ulama Islam menyatakan bahwa fraud dengan konsekuensinya ketika menilai fraud tersebut sebagai sesuatu yang cacat. Dengan kata lain, fraud telah menyebabkan Ghabn atau kerugian dengan kontrak tersebut dan kerugian yang timbul berasal dari adanya tindakan fraud. Selain itu, istilah gharar juga merujuk kepada terjadinya fraud. Gharar adalah ketidakpastian, bahaya, kesempatan atau risiko. Islam melarang gharar dalam hal risiko tak terkendali karena dapat menyebabkan spekulasi. gharar bisa lebih lanjut didefinisikan sebagai "mana ada hal yang disembunyikan oleh salah satu pihak, di mana ia dapat meningkatkan rasa ketidakadilan kepada pihak lain". Dalam bisnis, gharar ada saat melakukan usaha yang membabi buta tanpa adanya kecukupan dalam pengetahuan untuk melakukan transaksi yang berisiko terlalu tinggi. Kehadiran unsur gharar dalam kontrak membuat hasil tidak diketahui atau tersembunyi yang dapat menyebabkan penipuan. Bukti Hukum Terkait Untuk Aksi Penipuan Al-Quran “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan seebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al Baqarah 2:188) Ayat ini memberikan arti umum dalam fraud/penipuan di mana Allah swt telah melarang Muslim mengkonsumsi kekayaan yang berasal dari hasil yang dilakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan. Islam melarang setiap jenis penipuan dan penipuan, apakah penipuan dalam kegiatan pembelian dan menjual atau masalah lain antara orang-orang. Semua Muslim didesak untuk jujur dan benar dalam semua situasi dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. “Celakalah atas orang-orang yang curang itu, Yang apabila menerima sukatan dari orng lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila menyukat atau menibang untuk orang lain, mereka merugikan. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahwa mereka akan dibangkitkan?. Buat hari yang besar?. Hari, yang akan bangkit manusia (untuk menghadap) Tuhan sarwa sekalian alam.” (Al Muthaffifin 83:1-6) Berdasarkan ayat di atas, Islam mengutuk orang-orang yang curang dengan hukuman yang lebih besar. Di antara mereka adalah orang-orang yang tulus saat memberikan pengukuran. Tindakan memberi kurang berat daripada tempo atau memberikan jumlah yang kurang dari satu yang harus diterima dianggap penipuan dan yang terlibat di dalamnya akan menghadapi hukuman berat. 209



Hadist Nabi Muhammad (SAW) pernah berkata dalam hadits-nya seperti dilansir Dalam HR. Muslim “Barang siapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukan dari golongan kami, dan makar serta penipuan itu di neraka”. Rasulullah SAW, melewati seseorang yang sedang berjualan makanan. Beliau pun bertanya kepada penjual tersebut: “Bagaimana engkau berjualan?” Penjual itu lalu mengabarkan kepada beliau. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau: “Masukkanlah tanganmu ke dalam tumpukan makanan yang dijual pedagang tersebut. Ketika beliau melakukannya ternyata beliau mendapatkan bagian bawah/bagian dalam makanan tersebut basah. "Apa ini, penjual?" tanyanya. "Hal ini karena hujan, "jawab orang itu. Nabi (SAW) lalu berkata kepadanya," Mengapa kamu tidak meletakkannya di atas sehingga orangorang bisa melihatnya? Dia yang menipu kita. "(HR Muslim) Dalam hadits ini, Nabi Muhammad (saw) melarang penjual untuk menyembunyikan cacat dalam bisnis transaksi. Tindakan menyembunyikan cacat oleh penjual dapat menyebabkan penipuan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya Muslim jaman dulu ketat mengamati praktek dalam mengungkap cacat dari apa yang mereka jual, mengatakan kebenaran dan memberikan nasihat yang baik. Contoh tindakan yang lain adalah sebagai berikut: Ketika Ibnu Sirin menjual domba, ia mengatakan kepada pembeli, "Saya ingin memberitahu Anda tentang cacat itu. kicks pakan ternak" dan kapan al-Hassan bin Shalih menjual seorang gadis budak dia mengatakan pembeli, "Begitu dia meludah darah." Meskipun ia memiliki dilakukan nurani Muslim ini hanya sekali al-Hassan diperlukan bahwa ia menyebutkan fakta, bahkan jika itu mengakibatkan nya menerima harga yang lebih rendah. (Al-Qaradhawi, 2001) Islam sebagai suatu agama yang memiliki ajaran menyeluruh tidak tinggal diam dalam membangun paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai islam itu sendiri. Dalam masyarakat islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, pribadi maupun komunal. Menurut Widiastomo (2009) Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiiki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mlai dari prinsip dasar, pokokpokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Klasifikasi Fraud (Kecurangan) The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (Uniform Occupational Fraud Classification System). The ACFE membagi Fraud (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu (Sie Infokum – Ditama Binbangkum): 1. Penyimpangan atas aset (Asset Misappropriation); Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). 210


2.

3.


Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement); Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

Dalam islam Ada beberapa jenis penipuan yang dapat berhubungan dengan malpraktik institusional seperti ketidakjujuran, kebohongan dan pelanggaran pakta/ janji, ketidaksetiaan (khiyanah), dan penyuapan (al-risywah). Selain itu, tindakan lain seperti penjualan barang al-gharar dan penimbunan (ihtikar) itu semua dapat dianggap penipuan. 1. Ketidakjujuran Secara harfiah ketidakjujuran berarti kurangnya kejujuran atau integritas yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu. Sebuah tindakan yang tidak jujur setara dengan penipuan. Ketidakjujuran adalah salah satu bentuk terburuk dalam penipuan. Orang jujur selalu rentan untuk melakukan penipuan terhadap orang lain kapanpun dan dimanapun ia berada. Di antara Kegiatan tindakan tidak jujur atau penipuan diantaranya adalah penggelapan, penyalahgunaan, kerusakan, penghapusan, atau penyembunyian properti, perubahan atau pemalsuan kertas atau dokumen elektronik, termasuk penghancuran kertas atau dokumen elektronik, klaim palsu dan/atau mengubah fakta, pencurian aset, rahasia dagang atau kekayaan intelektual, penggunaan sistem komputer termasuk hacking dan pembajakan perangkat lunak, suap, atau rabat, konflik bunga atau komitmen. 2.

Kebohongan dan Pelanggaran Pakta / Janji

Kebohongan dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang tidak benar, tidak adanya kebenaran atau akurasi dan melakukan ketidakjujuran. Kebohongan sangat dikutuk dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orangorang yyang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Al-Taubah 9:34) Dalam ayat ini, Allah memberi peringatan kepada mereka yang melahap orang dengan cara yang salah dengan hukuman berat. Kebohongan atau salah saji tentang barang atau jasa akan merugikan pelanggan bersama dengan produser dan pedagang juga. Orang

211



yang memalsukan kebenaran dalam pengumpulan zakat misalnya, akan menyebabkan salah urus dalam distribusi zakat. 3.

Khiyanah (ketidaksetiaan)

Khiyanah dapat diturunkan sebagai pengkhianatan, perselingkuhan atau ketidaksetiaan. Khiyanah melibatkan penipuan pelanggaran perjanjian dan janji-janji dan tidak adanya kepercayaan serta perselingkuhan. Khiyanah adalah sifat yang tidak bermoral. Ini dapat terjadi dalam hal uang atau sebagai pelanggaran kepercayaan. Ini dapat terjadi dalam hal kehormatan, kekuasaan, atau posisi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan (pembalasan) seimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (Surah Ali Imran 3:161) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Surah Al-Anfal 8:27) “Dan jika kamu mengetahu pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesugguhnya Allah tidak menukai orang-orang yang berkhianat.” (Surah Al-Anfal 8:58) Semua ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa bertindak khiyanah akan dikutuk dalam Islam dan dapat menghadapi hukuman berat di akhirat. Khiyanah dapat dianggap sebagai penipuan karena akan merugikan orang-orang yang menaruh kepercayaan terhadap mereka yanng dirugikan. 4.

Suap (al-rishwah) Suap adalah tawaran atau janji dalam bentuk apapun yang diberikan kepada seseorang untuk mempengaruhi dia atau membujuk dia untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum dalam keadaan yang mendukung si pemberi. Hal ini juga dapat akan memahami sebagai insentif yang secara ilegal diberikan kepada seseorang dalam posisi otoritas untuk mempengaruhi rasa keadilan, proses hukum dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad (saw) mengatakan dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad al-Tibrani (Yusuf alQaradawi, 2001), "Allah telah mengutuk satu pemberian suap dan satu menerima suap serta diantara kepergian mereka". Praktek suap sangat dikutuk dalam Islam karena memiliki kecenderungan untuk mendorong praktek tidak jujur. Memberikan hadiah kepada orang-orang yang menempati jabatan publik atau jabatan otoritas, oleh konsensus ulama tidak dapat diterima karena dapat menjadi bagian dari suap seperti yang dikatakan oleh Khalifah Umar untuk semua gubernur nya "Waspadalah terhadap hadiah karena mereka merupakan bagian dari suap". Penjualan al-gharar (ketidakpastian, risiko, spekulasi) Penjualan gharar dalam terminologi Islam mengacu pada penjualan komoditas atau barang yang belum ada di tangan, atau penjualan barang atau jasa yang sebab akibatnya belum diketahui, atau penjualan yang melibatkan resiko atau bahaya di mana seseorang

5.

212



tidak tahu sama sekali seperti apa komoditas tersebut. Jenis penjualan seperti ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan sengketa dan ketidaksepakatan antara pihak terkait (Khan, 2011). Kontrak yang melibatkan ketidakpastian yang dapat membahayakan konsumen juga dilarang dalam Islam. Contoh penjualan al-gharar sebagaimana tercantum dalam sabda Nabi Muhammad adalah sebagai berikut penjualan burung di udara, ikan di laut, penjualan buah-buahan dan butir yang masih belum panen. "Ibnu Umar (Allah akan senang dengan mereka) melaporkan Utusan Allah (semoga damai atasnya) mengatakan: Jangan membeli buah-buahan (di pohon-pohon) sampai kondisi baik mereka menjadi jelas. Dalam hadits yang ditransmisikan pada otoritas Shu'ba dinyatakan bahwa Ibnu Umar (Allah akan senang dengan mereka) ditanya tersirat tentang kondisi buah tersebut. Dia mengatakan: Ketika (bahaya) hawar ada lagi ". (HR Muslim) 6.

Penimbunan (ihtikar) Secara harfiah berarti penimbunan toko akumulasi tersembunyi untuk penggunaan masa depan. Secara teknis penimbunan berarti pembelian komoditas dalam jumlah besar dengan maksud mendorong harga. Sebuah investor berharap untuk meningkatkan harga komoditi bisa melakukannya dengan memanfaatkan permintaan itu, dan membeli persediaan fisik maupun pembelian kontrak berjangka komoditas tersebut. Aktivitas yang tersembunyi terhadap komoditas tersebut bertujuan untuk memanipulasi harga hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Hadits tentang penimbunan dan memanipulasi harga telah diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yassar, pendamping Nabi (SAW). Gubernur Umayyed, 'Ubaidillah bin Ziyad, datang mengunjungi M'aqal ketika dia terbaring di tempat tidur karena sakit parah. Setelah bertanya tentang Kondisi nya, 'Ubaidillah bertanya, "Apakah Anda mengetahui adanya contoh saya memiliki lalim gudang darah seseorang? "Maqal menjawab bahwa dia tidak melakukannya." Apakah Anda mengetahui hal apapun, "'Ubaidillah melanjutkan, "di mana saya campur dengan harga barang yang Muslim?" M'aqal lagi menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian M'aqal meminta orang-orang untuk membantu dia untuk duduk, yang mereka lakukan. Dia kemudian berkata, "Dengar, 'Ubaidillah, dan saya akan memberitahu Anda sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah (SAW). Aku mendengar Rasulullah (saw) mengatakan, seperti dilansir Ahmad dan al-Tibrani dalam kitab mereka (Yusuf al-Qaradawi, 2001), "Siapa pun yang mengganggu harga barang umat Islam untuk meningkatkan kelayakan mereka bahwa Allah harus membuat dia duduk di neraka pada hari kiamat. ""Apakah Anda mendengar ini dari Rasulullah (SAW)? "tanya 'Ubaidillah, dan Maqal menjawab, "Lebih dari sekali atau dua kali" "Ma'mar (Allah akan senang dengan dia) melaporkan Utusan Allah (semoga damai atasnya) mengatakan: Dia yang menimbun berdosa. Hal itu dikatakan Sa'id (bin al Musayyib.): Anda juga menimbun. Sa'id mengatakan: Ma'mar yang diriwayatkan badith ini juga ditimbun ". (HR Muslim)

Menurut hadits di atas, ulama menyimpulkan bahwa penimbunan dilarang di bawah dua kondisi: pertama, bahwa penimbunan pada waktu tertentu berbahaya bagi rakyat negeri itu, dan dua, yang tujuan penimbun adalah untuk memaksa harga dalam rangka untuk membuat lebih banyak keuntungan (Al-Qaradawi, 2001). Oleh karena itu setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dilarang keras sesuai dengan hukum Islam

213



Islam Sebagai Sistem Nilai Sistem nilai adalah suatu kumpulan item (nilai) yang secara teratur berinterkasi atau salig tergantung yang membentuk suatu kesatuan unik. Islam memiliki sebuah pedoman yang diturunkan Allah SWT yaitu Al-Qur’an sebagai kitab sucinya, yang berisi tentang nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, akhlak dan sebagainya. Prinsipprinsip dasar dalam islam dangat berharga dan dibutuhkan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sedangkan islam sebagai suatu sistem nilai dapat diartikan bahwa islam merupakan suatu kumpulan prinsip islam yang berharga, yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik. Jadi dalam islam prinsip-prinsip aqidah, beretika, berakhlak, bermuamalah dan beribadah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki ketergantungan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Jika manusia melakukan muamalah maka dasarnya adalah nilai-nilai syariah, sedangkan syariah dijiwai oleh nilainilai aqidah atau tauhid.. apabila nilai islam dijalankan, maka akan membentuk manusia yang memiliki akhlaqul karimah atau berbudi pekerti luhur. Manusia yang berbudi pkerti yang luhur akan mempunyai niat, berpikir dan bertindak berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai aqidah, syariah dan akhlak sehingga buah pikir dan tindakannya akan memberikan kemaslatan bagi semua pihak. Islam juga mengatur tentang aspek dan nilai dari peofesi akuntan. Islam menginginkan agar tidak hanya memikirkan kepentingan kapitalis saja, tidak juga hanya berfikir dunia, tetapi dia juga harus bisa menghantarkan semua pihak baik manajemen, karyawan, investor, analisis dan akuntan menuju keselamatan dan kemenangan dunia dan akhitat (Harahapp,2008). Sementara itu Triyuwono (1996) dalam Muhammad (2005) menyatakan dalam tradisi islam seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis, dibangun atas dasar syariah. Syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Dalam masyarakat muslin seharusnya dipengaruhi oleh cara sistem yang diatur dari filosofi yang mendasari sistem. Berbeda dengan filsafat barat sekuler seperti dicontohkan Kant, dimana penekanan etika lebih pada rasionalitas pencerahan dan keyakinan yang kuat dalam kekuatan akkal budi. Pandangan dunia islam tidak hanya berasal dari unsur-unsur budaya dan filosofis dibantu oleh ilmu pengetahuan, tapi dari satu sumber yang asli yakni “Wahyu”, dikonfirmasi oleh agama dan ditegaskan oleh prinsip-prinsip intelektual dan intuitif (Abdur Rahman, 2003). Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan) Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu fraud yaitu: a. Faktor Individu 1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan 2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan, yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/ppejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/ organisasi tempat ia bekerja. 3. Tekanan, faktor yang dihadapi dalam bekerja yang dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. b. Faktor Generic 1. Kesempatan, untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada 214



yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan. 2. Pengungkapan,suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Ramos (2003) dan Singelton (2006), faktor pemicu fraud dibedakan atas tiga hal diantaranya: 1. Tekanan (pressure) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. motivasi melakukan kecurangan antara laian karena motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (values). 2. Adanya kesempatan (opprtunity) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan attau menutupi tindakan tidak jujur. 3. Rasionalisasi (rasionalization) atau sikap (attitude), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (borrowing) aset yang dicuri. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu (Simanjuntak,2008): Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan) , Need (kebutuhan) , Exposure (pengungkapan) Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Tiga elemen kunci yang disebut sebagai segitiga fraud (fraud triangle) yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan fraud . Ketiga elemen tersebut adalah: Adanya tekanan, Adanya kesempatan, Adanya alasan pembenaran. Elemen pertama dan ketiga lebih melekat pada kondisi kehidupan dan sikap mental/moral dari pribadi seseorang, sedangkan elemen kedua terkait dengan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (pressure) antara lain: 1. Masalah keuangan, seperti tamak/rakus, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, biaya kesehatan yang besar, kebutuhan tak terduga. 2. Sifat buruk, seperti penjudi, peminum, pecandu narkoba. 3. Lingkungan pekerjaannya, misalnya sudah bekerja dengan baik tetapi kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk. 4. Lain-lain seperti tekanan dari lingkungan keluarga. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan (opportunity) seseorang berbuat fraud antara lain: 1. Sistem pengendalian internal yang sering juga disebut pengendalian internal, yang lemah. 2. Tidak mampu menilai kualitas kerja dan kinerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya. 3. Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku fraud. 4. Kurang atau tidak adanya audit trail (jejak audit), sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran data.

215



Faktor-faktor yang mendorong seseorang mencari pembenaran (rationalization) atas tindakannya melakukan fraud, antara lain : 1. Mencontoh atasan atau teman sekerja. 2. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan. 3. Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa. 4. Dianggap hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan. Pencegahan Kecurangan Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992). Hal senada juga diuangkapkan oleh Amrizal (2004) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit. Secara umum salah satu faktor yang mendorong terjadinya fraud adalah karena lemahnya pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya fraud adalah dengan mengefektifkan internal control. Seperti yang dikemukakan Tuanakotta (2007: 162) yang menyatakan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Secara rinci COSO (1992) menjelaskan bahwa struktur pengendalian intern terdiri atas lima komponen yaitu Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information And Communication, Monitoring. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila : a. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan dan gaya hidup yang berlebihan. d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan gaya hidup yang berlebihan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku (COSO: 1992). 216



Abd. Wahab & Abdul Rahman (2012) menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, masing-masing lembaga tidak perlu untuk mempekerjakan lebih banyak staf dengan jumlah yang tidak perlu staf. Namun, kualitas dan kualifikasi staf harus dibayar lebih banyak perhatian oleh lembaga. Dengan demikian, lembaga dapat mengatur sesi pelatihan bagi petugas dan karyawan untuk mengarahkan mereka tentang dasar Syariah dan peraturan. Berbagai pelatihan teknis program mungkin akan diluncurkan untuk membantu tenaga kerja untuk terampil dalam memastikan mereka dapat memiliki pengetahuan tentang mengelola dana tersebut dan fokus dalam mengintegrasikan prinsipprinsip Islam, moral dan Aspek etika berikut ke syariah untuk menghindari salah urus atau penipuan kasus yang akan terjadi. karena skenario kasus penipuan ini dapat membuat ketidakpuasan di kalangan masyarakat pada umumnya yang dapat berkaitan kepada manajemen zakat di Malaysia dan kemudian itu membahayakan reputasi lembaga di negara. PENUTUP Kesimpulan Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia ataupun di akhirat. Tetapi tidak berarti pembatasan ini bermaksud membatasi ruang gerak kreasi manusia, melainkan untuk kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, karena semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat. Sehingga di dalam islam tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan penipuan. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al Baqarah 8-10 yang berisi Bahwa diantara petunjuk yang terkandung dalam tiga ayat ini adalah untuk mengingatkan para pelaku dusta, nifak dan menipu, karena sesungguhnya akibat dari menipu itu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan. DAFTAR PUSTAKA Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nuur 1. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Abdul Jabbar, S.F. (2012) Insider dealing: fraud in Islam?, Journal of Financial Crime, Vol. 19 Iss: 2, pp.140 –148. Abd. Wahab, N. & Abdul Rahman, A.R. (2012) Efficiency of Zakat Institutions and Its Determinants, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Doha, Qatar Arowosaiye, Y.I. (2008). Economic And Financial Crimes and ICT Infrastructure: The Islamic Criminal Law Perspectives. 3 rd International Conference on Postgraduate Education. The Commitee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. (2004) Enterprise Risk Management Integrated Framework. Chapra, Umer. 2000. “Is It Necessary to Have Islamic Economics?” Journal of Socio Economics, Vol. 29, 21-37. Al- Qur’an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2009 217



Amrizal, 2004, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor, http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf Tuannakotta, M.Theodorus, 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi I,Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. Al-Qaradhawi, Y. (2001). “The Lawful and the Prohibited in Islam”. Cairo: Al-Falah Foundation of Translation, Publication and Distribution. Association of Certified Fraud Examiners, 2004, Report to the Nation: Occupational Fraud and Abuse, Austin, TX. Riduan Simanjuntak, Ak, MBA, CISA, CIA. “Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan” (diunduh dari www.asei.co.id/internal/docs/AseiKecurangan.docs); [05/02/12] Badri, Muhammad Arifin. 2009. Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam. www. www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/552 prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html Mohamad, Shamsiah. 2002. Ciri-Ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam. Jurnal Syariah 10: 1 121-137 Perwataatmadja, Karnaen. 2002. “Paradigma Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pengantar Kajian Sejarah. Jurnal Ekonomi Syari`ah Muamalah, Vol. 1, No. 1, 43-51. Harahap, Sofyan Syafri. 2002. “Riset Akuntansi Islam”. Jurnal Ekonomi Syari`ah Muamalah, Vol. 1, No. 1, 103-116

218

AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi Sekretariat: Fakultas Ekonomi Universitas Madura Jalan Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan. Telp. (0324) 322231, Fax (0324) 327418

E-mail: [email protected] PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Naskah yang akan dimuat adalah naskah yang belum pernah diterbitkan, atau tidak sedang dalam review untuk dipublikasikan di jurnal/media lain. 2. Judul ditulis secara singkat dan jelas (maksimum 14 kata) dalam Bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf kapital, jenis huruf Times New Roman ukuran 12, rata tengah tanpa diakhiri dengan tanda titik. 3. Nama penulis diketik tanpa gelar akademik. Penulis utama ada di baris atas, kemudian setelahnya penulis pendukung (jika artikel ditulis oleh tim). Nama institusi ditulis setelah nama penulis. 4. Naskah penelitian disajikan dengan sistematika sebagai berikut; (1) judul, (2) nama penulis, tanpa gelar akademik, (3) abstrak (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan kisaran jumlah kata antara 150200, berisi penjelasan ringkas mengenai masalah penelitian, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, dan disertai dengan beberapa kata kunci), (4) pendahuluan (uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian), (5) tinjauan pustaka, (6) metode penelitian, (7) hasil dan pembahasan, (8) penutup (kesimpulan dan saran), (9) daftar pustaka. 5. Sistematika Penulisan: a. Naskah diketik dengan huruf Times News Roman ukuran 12 dengan jarak baris satu spasi pada kertas ukuran A4. b. Marjin kertas; 3 cm untuk sisi kiri, dan masing-masing 2,5 cm di sisi kanan, atas dan bawah. c. Alinea baru dimulai pada ketikan keenam pada batas tepi kiri. Antar alinea tidak diberi tambahan spasi. d. Semua kata asing dicetak dengan huruf miring. e. Panjang naskah secara keseluruhan berkisar antara 15-20 halaman. f. Tabel dan gambar disajikan dalam naskah (tanpa lampiran), dan harus diberi judul, nomor, serta sumber yang jelas. Judul tabel diketik dengan ukuran font 11, rata tengah (center), diletakkan di atas tabel. Judul gambar diketik dengan ukuran font 11, rata tengah (center), dan diletakkan di bagian bawah gambar. Sumber diletakkan di bawah gambar atau tabel dan diketik dari margin kiri. 6. Kutipan a. Sumber kutipan dalam teks dikutip di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama belakang (akhir) penulis, tahun, dan nomor halaman. Contoh: 1) Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Indah, 2010), jika disertai dengan halaman:(Indah, 2010: 87). 2) Satu sumber kutipan dengan dua penulis: (Indah dan Ami, 2010: 87) 3) Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: (Indah et al., 2010) b. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis pertama yang disebutkan pada teks. Contoh: Indah et al. (2012: 16). c. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contoh: Bank Indonesia (2013). 7. Daftar Pustaka Setiap naskah harus memuat daftar pustaka yang menjadi sumber kutipan, yang disusun secara alfabetis sesuai dengan nama belakang penulis atau nama institusi. a. Daftar pustaka buku memuat unsur; nama belakang penulis atau institusi, tahun terbit, judul, edisi, tempat terbit, nama penerbit. Masing-masing unsur dipisahkan tanda titik. b. Daftar pustaka Skripsi/Tesis/Disertasi, memuat unsur; nama belakang, nama depan (jika ada), tahun, judul skripsi/tesis/disertasi, skripsi/tesis/disertasi (cetak miring, pilih salah satu), nama penerbit, kota penerbit. c. Daftar pustaka internet, memuat unsur; nama belakang, inisial nama depan (jika ada), tahun, judul, alamat web (cetak miring), tanggal akses. 8. Semua tulisan yang diterima redaksi akan ditelaah oleh mitra bestari sesuai dengan bidang keahliannya. Naskah dapat diserahkan langsung atau dikirimkan ke Sekretariat Redaksi dalam bentuk hard copy dan soft copy (pada CD atau attachment file(s) dari email). 9. Artikel yang akan dimuat adalah artikel yang telah melalui proses penyuntingan dari editor Jurnal AKTIVA, dan naskah yang sudah disunting akan direkomendasikan dalam opini: (1) diterima tanpa perbaikan, (2) diterima dengan revisi yang telah disarankan oleh penyunting, atau (3) belum diterima untuk diperbaiki kembali.

ISSN Vol. 1 No. 2 Nov 2016 Hal

Recommend Documents