KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SINERGITAS KEBIJAKAN PENATAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NO 18 TAHUN 2016 DENGAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017 DAN PERCEPATAN PENGALIHAN P3D
Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
HASIL PEMETAAN 32 URUSAN KONKUREN
WAKTU PELAKSANAAN
NO
GEL I
1
12-15 Juni 2016 Riau
2
Banten
3
Bali
4
Sulawesi Tenggara
5
Sulawesi Utara
6
Kalimantan Selatan Kalimantan 7 PROVINSI Barat
7
GEL II
GEL III
15-18 Juni 2016 Bengkulu
GEL IV
GEL V
GEL VI 29 Juni - 02 Juli 2016 Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Lampung
19-22 Juni 2016 Kalimantan Timur Kalimantan Kepulauan Tengah Riau DI Yogyakarta Maluku Utara
22-25 Juni 2016 Bangka Belitung Maluku Papua Barat
26 Juni - 02 Juli 2016 Sumatera Barat Sumatera Selatan Jambi
Nusa Tenggara Barat Kalimantan Utara Gorontalo
Aceh
DKI Jakarta
Sumatera Utara Jawa Barat
Jawa Tengah
6 PROVINSI
Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Papua 7 PROVINSI
3 PROVINSI
TOTAL: 34 PROVINSI
7 PROVINSI
4 PROVINSI
Alur Penyampaian Berkas dan Pengelolaan Data
Berkas diserahkan dan dicek satu persatu dengan petugas yang menerima dan dan yang menyerahkan (ada tanda terima)
Berkas yang sudah di cek/ terima kemudian didata ke computer oleh sekertariat (kuning)
Berkas yang sudah didata di computer diberikan kepada tim inputin dari masing-masing urusan (ada tanda terima)
Hasil inputing data yang diterima oleh sekertariat (puu) diolah dan konsolidasikan oleh tim Bagrten
Hasil inputing data oleh petugas disampaikan kepada sekertariat (PUU) untuk dilakukan pendataan dan cek file hasil inputing
Masing-masing petugas melakukan inputing sesuai dengan urusan
REKAPITULASI DATA
PRESENTASI KETERSEDIAAN DATA PER URUSAN SECARA NASIONAL
HASIL PEMETAAN
Draft hasil Pemetaan Urusan pemerintahan secara nasional
HASIL PEMETAAN
Draft hasil Pemetaan Urusan pemerintahan secara nasional (Lanjutan)
HASIL PEMETAAN
Prosentase Draft hasil Pemetaan Urusan pemerintahan secara nasio
HASIL PEMETAAN
Prosentase Draft hasil Pemetaan Urusan pemerintahan secara nasional (Lanjutan)
HASIL PEMETAAN
Peta Hasil Pemetaan Urusan Pendidikan pada Provinsi (Sample)
HASIL PEMETAAN
Peta Hasil Pemetaan Urusan Pendidikan pada Kabupaten/Kota (Sample)
CONTOH INTENSITAS URUSAN PEMDA DI BENGKULU
MENCAKUP:
Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah
INTENSITAS URUSAN Besar
Sedang
Kecil
Sangat Kecil
Sangat Sangat Kecil
48
115
91
62
28
*) Tidak ** ) Nihil terpetakan (Urusan Pilihan) 12
18
CONTOH INTENSITAS URUSAN PROVINSI BENGKULU SEDANG
BESAR 1
Pertanian
2
StaPsPk
3
Kelautan dan Perikanan
4 5
Sub Urusan Ketenteraman dan K KeterPban Umum PMD
6
Koperasi, UKM
7
Pendidikan
8
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kepemudaan dan olah raga
9
KECIL
INTENSITAS URUSAN Besar
Sedang
Kecil
9
23
0
*) Tidak ** ) Nihil Sangat Sangat Sangat Kecil terpetakan (Urusan Pilihan) Kecil 1
1
0
0
1
Pangan
13
Admindukcapil
2
Lingkungan hidup
14
Penanaman Modal
3
ESDM
15
kebudayaan
4
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan kawasan permukiman
16
Pariwisata
17
Perdagangan
6
Perhubungan (selain Kepulauan) 18
Perindustrian
7
Komunikasi dan informaPka
19
Pengendalian Penduduk dan KB
8
Kesehatan
20
Perpustakaan
9
Sub Urusan Kebakaran
21
Kearsipan
22
Transmigrasi
23
Perhubungan (kepulauan)
5
10 Sosial 11
Kehutanan
12
Tenaga Kerja
-
SANGAT SANGAT KECIL
SANGAT KECIL
Persandian
Pertanahan
TINDAK LANJUT
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(1)
(2)
(3)
Pasal 258 Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari p e l a k s a n a a n U r u s a n Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
INTENSITAS URUSAN Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional
BEBAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI DAERAH
BESARAN KELEMBAGAA N
Pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23/2014
BEBAN KERJA YANG DITUANGKAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN SESUAI BESARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TINDAK LANJUT
SINKRONISASI DAN HARMINISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Target Pembangunan Nasional Baseline
Komoditi
Komoditi A
(2014) 20 ton
2017 26 ton
RPJ MN
Target 2019 30 ton
Misal, terdapat :
Perencanaan dan • penganggaran Target lebih tinggi dengan anggaran lebih besar provinsi
• 5 provinsi yang memiliki intensitas dan beban kerja besar di urusan terkait produksi komoditi A;
pada Provinsi dengan intensitas dan beban kerja besar di urusan terkait produksi komoditi A;
• 10 provinsi dengan intensitas dan beban kerja kecil
RPJ MD
• Target lebih rendah dengan anggaran lebih kecil pada Provinsi dengan intensitas dan beban kerja kecil di urusan terkait produksi komoditi A.
Target Pembangunan Daerah
TINDAK LANJUT SEBAGAI REKOMENDASI MENDAGRI BAGI K/L DALAM MENETAPKAN PERATURAN TENTANG HASIL PEMETAAN
HASIL VALIDASI DATA PEMETAAN REKOMENDAS I MENDAGRI PERATURAN K/L PERDA SOTK DAERAH
Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SINERGITAS KEBIJAKAN PENATAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NO 18 TAHUN 2016 DENGAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2017 DAN PERCEPATAN PENGALIHAN P3D
KEBIJAKAN PERENCANAAN TAHUN 2017 • Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 didasarkan pada Permendagri Nomor Tahun 18 Tahun 2016.
• Pokok pengaturannya, antara lain” – Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 mendasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sebagaimana lampiran UU No 23 Tahun 2014. – Tahapan penyelesaian dokumen RKPD tahun 2017 harus sudah diselesaikan pada bulan Mei 2016. – RKPD yang telah disusun perlu disinkronkan dengan perangkat daerah.
KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2017 • Dasar Kebijakan Anggaran Daerah 2017 adalah Permendagri No 31 Tahun 2016. • Penyusunan KUA-PPA Tahun 2017 ditetapkan paling lambat akhir Agustus 2016. • Penetapan KUA-PPA didasarkan pada OPD yang melaksanakan Anggaran Tahun 2017. • APBD Tahun 2017 ditetapkan bulan Desember 2016 dengan memperhaPkan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah.
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH •
PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diundangkan pada 19 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
•
Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan setelah PP diundangkan (19 Desember 2016)
•
Dalam Penetapan OPD harus mendasarkan pada hasil pemetaan intensitas dan beban kerja yang telah dilaksanakan oleh Daerah dan Kementerian serta difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang hasil kesepakatannya diwujudkan dalam bentuk Berita Acara hasil Validasi Pemetaan urusan pemerintahan daerah.
•
Hasil pemetaan tersebut dijadikan perPmbangan dalam penentuan Tipologi perangkat daerah.
•
Kementerian/Lembaga atas dasar Rekomendasi Mendagri, menetapkan Hasil Pemetaan pemetaan intensitas dan beban kerja untuk kepenPngan pembinaan perencanaan, penganggaran dan kelembagaan di daerah.
ROAD MAP SERAH TERIMA P3D Pernyusunan Instrumen
Jan sd Mei 2015
Deseminasi antar KL
Jun sd Juli 2015
Pendataan P3D oleh Pusat
Agustus sd Des 2015
Pendataan Data P3D di Daerah
Agust sd Maret 2015
Konsolatasi data P3D pusat-daerah
April sd Mei 2016
Klarifikasi data P3D serentak di daerah
Juni 2016
Proses Legalisasi P2D
Juli sd September 2016
Serah Terima P2D
Oktober 2016 CriPcal SecPon
SINKRONISASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN – PERENCANAAN – PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017
UU No 23 Tahun 2014 Permendagri 18 Tahun 2016
Okt 2014 Feb 2016
Penetapan RKPD
Hrs Sesuai dng lamp UU 23 Tahun 2014
Permendagri 31 tahun 2016
Juni 2016 Juni 2016
Penetapan PP 18 Tahun 2016 Waktu yang tepat Penetapan Perda OPD Penetapan KUA PPA Harus Didasarkan OPD Serah Terima P3D Batas Waktu paling lambat Penetapan Perda OPD Penetapan APBD
Pemetaan UPD Paling lambat 18 Agustus 2016
18 Juni 2016
Waktu KriPs yg hrs disikapi daerah
30 Agustus 2016 2 Oktober 2016 19 Desember 2016 Akhir Desember 2016
KESIMPULAN Sinergitas PP 18 Tahun 2016 dengan Kebijakan Perencanaan, anggaran dan pengaihan P3D, pada prinsipnya dapat diwujudkan dengan memperhatikan, hal-hal sebagai berikut: 1. Segera membentuk Perda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebelum penetapan KUA PPA. 2. Penyusunan KUA PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD 3. Segera menyelesaikan proses administrasi pengalihan PNS Daerah yang mengalami pengalihan urusan dengan mempedomani Peraturan Kepala BKN 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah disesuaikan dengan Perda SOTK
TERIMA KASIH
