INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1967 TENTANG PENGARAHAN DAN PENYEDERHANAAN PERUSAHAAN NEGARA KEDALAM TIGA BENTUK USAHA NEGARA KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa menurut kenyataan sekarang terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam bentuk, status hukum, struktur organisasi sistem kepegawaian, administrasi keuangan dan lain-lain perusahaan-perusahaan negara; b. bahwa untuk lebih memanfaatkan perusahaan-perusahaan Negara dalam rangka pembangunan ekonomi serta kemakmuran Bangsa; c. bahwa dalam masa tradisi menjelang berlakunya Undang-Undang baru mengenai Perusahaan-perusahaan Negara, perlu diadakan penerbitan/penyempurnaan dari Perusahaan-perusahaan Negara yang ada, yang diarahkan kejurusan penggolongan dalam tiga bentuk pokok yang telah menjadi konsensus umum baik di antara Departemen-departemen maupun Perusahaan-perusahaan Negara; d. bahwa dalam pertertiban/penyempurnaan Perusahaan-perusahaan Negara tersebut pada pokoknya harus: 1. dihindarkan timbulnya stagnasi/hambatan-hambatan yang merugikan; 2. dipegang teguh pokok-pokok kebijaksanaan stabilisasi ekonomi, teristimewa soal-soal dikontrol dan dibirokratisasi; 3. dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta terjaminnya prinsipprinsip ekonomi dari pada Perusahaan-perusahaan Negara. Mengingat: 1. Undang-Undang No.19 Tahun 1960; 2. Undang-Undang No.5 Tahun 1962; 3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1964; 4. Keputusan Presiden No.171 Tahun 1961; 5. Instruksi Presidium Kabinet No.01/U/IN/8/1966; 6. Instruksi Presidium Kabinet No.21/EK/IN/11/1966; 7. Instruksi Presidium Kabinet No.26/U/INS/5/1967. Memperhatikan: Laporan Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua Team Pembantu Presiden (untuk Penerbitan/Penyempurnaan Aparatur/Administrasi Pemerintah Negara). Sambil menunggu keluarnya Undang-Undang Pengganti Undang-Undang No.19/1960, Undang-Undang No.5 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1964.
MENGINSTRUKSIKAN: KEPADA: 1. Semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah lainnya yang membawahi Perusahaan-perusahaan Negara dalam segala bentuk. 2. Semua Pimpinan bentuk usaha Negara yang berdiri sendiri (yang tidak dibawahi Departemen/Lembaga Pemerintah). PERTAMA: Mengadakan persiapan penertiban/penyempurnaan/penyederhanaan dari setiap Usahausaha Negara, di mana modalnya untuk sebagian atau seluruhnya terdiri baik kekayaan Negara yang dipisahkan maupun dari Anggaran Belanja Negara, yang berupa perusahaan negara (PNN, PPN, PDN dan sebagainya). Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas, Lembaga, Yayasan dan lain-lain untuk diarahkan kepada 3 (tiga) bentuk pokok Usaha negara yaitu: 1. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan (Departemental Agency). 2. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Umum (Public Coporation). 3. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company). Ciri-ciri pokok dari ketiga bentuk usaha ini, tercantum dalam keterangan/penjelasan terlampir. Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam arti penggabungan ataupun pembubaran, haruslah dilakukan berdasarkan atas prinsip sederhana, ekonomis serta diperolehnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha dalam rangka kebijaksanaan ekonomi Pemerintah sebagai dijelaskan dalam RAPBN 1968 khususnya dalam rangka penyempurnaan aparatur Pemerintah/Negara umumnya. KEDUA: Menghapuskan Badan Pimpinan Umum (BPU), baik yang dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 19 Tahun 1960, ataupun dengan Peraturan-peraturan lainnya, sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi dualisme dalam pimpinan Perusahaan Negara, dan memungkinkan terlaksananya dekontrol dan debirokratisasi secara tegas (antara bahan Pemerintah/Departemen dengan perusahaan Negara), serta business zakelijk heid-nya dari setiap bentuk perusahaan Negara tersebut PERTAMA di atas. KETIGA: Segera membentuk Team-team ditiap Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah lainnya yang bertugas mengadakan peninjauan mengenai penggolongan Usaha-usaha Negara sesuai dengan tersebut PERTAMA diatas, dan segera mengusulkan kepada Pejabat Presiden u.p. Ketua Team Pembantu Presiden. KEEMPAT: Menegaskan bentuk hukum dari proyek-proyek Negara yang telah selesai sebagai Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Tahun 1960, dan selanjutnya
mengadakan persiapan-persiapan pembentukan perusahaan-perusahaan negara kearah penggolongan sebagaimana disebutkan PERTAMA diatas. KELIMA: a. Melakukan Penertiban status pegawai Perusahaan Negara sesuai dengan Peraturanperaturan yang berlaku dalam rangka tiga bentuk Perusahaan Negara tersebut PERTAMA diatas. b. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap Pimpinan-pimpinan Perusahaan Negara atas dasar keharusan: 1. pengabdian kepada tugas, kewajiban dan tujuan diadakannya Perusahaan Negara; 2. bermental Pancasila; 3. memenuhi kualifikasi obyektif untuk menjamin pimpinan Perusahaan (meliputi kejujuran, technical skill, managerial skill dan enterpreneurial skill). KEENAM: Usaha-usaha Negara seperti yang dimaksudkan pada PERTAMA diatas, tetapi tidak dibawahi oleh sesuatu Departemen atau Lembaga/Badan Pemerintah lainnya, supaya segera berhubungan dengan team Pembantu Presiden untuk penentuan lebih lanjut. KETUJUH: Dalam pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan Instruksi ini, supaya selalu mengadakan konsultasi dengan Ketua. KEDELAPAN: Supaya melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. KESEMBILAN: Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 28 Desember 1967 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1967 TENTANG PENJELASAN MENGENAI CIRI-CIRI POKOK DARI KETIGA BENTUK USAHA NEGARA A.
Usaha-usaha Negara PERUSAHAAN (NEGARA) JAWATAN disingkat PERJAN. 1. Makna usaha adalah "publik service", artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Usahanya dijalankan, dan pelayanan diberikan, dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis (kehematan) serta management efectiviness dan pelayanan kepada umum masyarakat yang baik dan memuaskan. 2. Disusun mengenai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah. 3. Sebagai salah satu bagian dari susunan Departemen/Pemerintah Daerah, maka Perusahaan jawatan mempunyai hubungan hukum publik (publick rechtelijk verhending). Bila ada atau melakukan tuntutan/dituntut, maka kedudukannya adalah sebagai Pemerintah, atau seizin Pemerintah. 4. Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani, sekalipun terdapat sistim bantuan/subsidi, harus selalu didasarkan atas businees zakelijkheid, cost-accunting principle dan management effectiveness, artinya setiap sudsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu dapat diketahui dan dapat dicatat/dibukukan dimana yang diterimanya (oleh masyarakat/rakyat
B.
perseorangan) berupa potongan-potongan harga atau mungkin pembebasan sama sekali dari pembayaran (uang sekolah) tetapi apa yang seharusnya dibayar/masuk kepada negara harus benar-benar dinyatakan dalam tanda pembayaran, karcis, jumlah uang yang harus dibayar atau bentuk tanda lainnya, dengan dinyatakan secara jelas prosentase potongannya atau pembebasan pembayarannya. 5. Tidak dipimpin oleh suatu Direksi tetapi oleh seorang Kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah) yang memenuhi syarat-syarat tersebut KELIMA ayat b dalam instruksi ini. 6. Seperti halnya dengan Badan/Lembaga Pemerintah lainnya mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara. 7. Pegawainya pada pokoknya adalah Pegawai Negeri. 8. Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu Departemen/Pemerintah Daerah. Usaha-usaha Negara PERUSAHAAN (NEGARA) UMUM (PUBLIK CORPORATION) disingkat PERUM. 1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingankepentingan produksi, distribusi dan konsumsi, secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomi, cost-accounting prinsiples and management masyarakat atau nasabahnya. 2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang (dengan wetstuding). 3. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (publik utilitiss). Pemerintah boleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat public utility tidak perlu diatur, disusun atau diadakan sebagai suatu perusahaan negara (misalnya perusahaan listrik untuk kota kecil yang dapat dibangun dengan modal swasta). 4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya. 5. Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumannya diatur secara hubungan hukum perdata, (private rechtelijk). 6. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat). 7. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karma politik Pemerintah mengenai tarip dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini. Namun bagaimana politik tarip dan harga dari Pemerintah, cara/sistem yang harus ditempuh adalah ketentuan tersebut A titik 4 diatas. 8. Dipimpin oleh suatu Direksi.
9.
10.
11.
12.
Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri atau Perusahaan Swasta Usaha (Negara) Perseroan. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungan jawab dan cara mempertanggungjawabkannya serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara itu. Yang karma sifatnya apabila diantaranya ada yang berupa public utility, maka dipandang perlu untuk kepentingan umum politik tarip dapat ditentukan oleh Pemerintah, dengan cara/sistim tersebut A titik 4 diatas. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca rugi dan negara kekayaan disampaikan kepada Pemerintah.
1.
C.
Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karma baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis secara businees-zakelijk, cost-accounting principles, management effectivences dan pelayanan umum yang baik dan memuaskan memperoleh surplus atau laba. 2. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata, yang membentuk perseroan terbatas. 3. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. 4. Modalnya seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya joint atau mixedenterprise dengan swasta (nasional dan/atau asing) dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara. 5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 6. Dipimpin oleh suatu Direksi. 7. Pegawainya berstatus sebagai Pegawai Perusahaan swasta biasa. 8. Peranan Pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan Intensitas "medezeggenschap" terhadap perusahaan tergantung dari besarnya jumlah saham (modal) yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian tersendiri antara pihak Pemerintah dan pihak pemilik (atau pendiri) lainnya. Dari ketiga bentuk usaha-usaha negara tersebut A, B, C diatas sejauh mungkin apabila bentuk C masih dapat dilaksanakan bagi perusahaan/usaha-usaha negara yang ada sekarang, maka seyogyanya dipilih bentuk C saja, dan apabila tidak mungkin dimasukkan/disajikan bentuk C, baru dijadikan bentuk B, atau A yang sekiranya lebih serasi dan cocok bagi kepentingan pelayanan masyarakat tanpa merugikan Negara/secara tidak langsung merugikannya (masyarakat) juga.
Jakarta, 28 Desember 1967, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
SOEHARTO JENDERAL TNI
