INSTRUKSI. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun staf Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionall

I'ENTERI PERENCANAAN PE}4BANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEhAANGUNAN NASIONAL

INSTRUKSI No.

99OltvEN/KT

/1989

TENTANG

PENDAYAGUNAAN PENGAY{ASAN },€LEKAT

DI

BAPPENAS

},€NTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEIBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

:

a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan_ disiplin dalam rangl
Mengingat

:

Vr khususnya krida kedua 1. Panca Krida Kabinet Pembangunan -disiplin I'Meni_ngkatkan nasj-onal yang dlpeloberupa upaya pori' oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersi-h dan berwibawarrl 2.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun

1988

tentang Penataran Pengawasan Melekat;

3. Keputusan Presiden No. 54lM Tahun 19BB tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

4. Keputusan Presiden No. 69lM Tahun 1988 tentang pengangkatan staf Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionall 5. Keputusan Presiden No. 80/M Tahun I98B tentang pengangkatan para Deputi Ketua BaPPenasMenperhatikan

:

Keputusan t"lenteri trlegara Pendayagunaan Aparatur Negara No.\02I$€NPAN/19S8 tentang pedoman proglam penataran tingkat Departemen/Lembaga-Pemerintah Non Departemen dan seterusnya.

-2MENGINSTRUKSIKAN KEPADA

I.

Para Deputi Ketua BaPPenasl

2. Sekretaris Menteri Perencanaan

f. 4. 5.

Para Asisten Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Para Kepala Biro BaPPenas; Para Pejabat Eselon lll dan lV di lingkungan Bappenas dan staf Bappenas Pada umumnYa.

UNTUK PERTAMA

Pembangunan Nasionall

:

Menpelajari dengan sungguh-sungguh bahan-bahan tentang pengawalan melekit sebagaimana dilampirkan dalam instruk-

si ini;

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Mengikuti dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya rrProgram Pendayagunaan Pengawasan Melel
Mentaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab ketentuan bertalian dengan pelaksanaan proglam pendayagunaan pengawasan melekat dan disiplin kepegawaian pada umumnya; atasan masing-masing, atau langsung keMelaporkan kepada 'AiOang Administrasi, setiap menjr'rnpai p.er: pada Deputi "aparatur Bappenas yang menyimpang dari buatan i1ari unsur norma dan ketent.uan perundang-undangan yang berlaku, atau yang bersilat tercela.

Instruksi ini mulai berlal
Jakarta

Pada Tanggal

25 Maret, '1989

I.,ENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

l/8, SALEH AFIFF

ls l.

PRrcRA,l{ PElv0AyrcL$AA

4

CERAit\ft /'€MCI B

3.

r nfil(Af

/

/

I

PE\GAI'ASAI/ I#,LEKAT

Dl

BAPPEIUA$

04 J OAsEn G ?rAA PErAfAnA,vr PFlGAtiASAil

AJASICI\,AI

fA^re(Al 26 JtNt l9t6

PEVilTKATAI/ PElGA0/l€Ai/ IELWXT OALA ,{ nAl*,G(A PEiCIAydG$tAAl, APARA?IIR AffiARA

Akh t Mur.teil

4.

PEIGAIASAT\,

OleJ+

5. 6.

A.EIB(AI

t JabaASury

B l f U/AAK IANILff Plna#A Rc4ublib Indwetia

HfiXBXI PEIGATJASAA/ RJi/SICIAI. triGA^J PE:ACIA(//{S{\J Ol&.: Kepala B? KP PE,\GAL,qSA,V TlELEKAT SERAG{T

Oleh.

7,

Ne4a"uPendqagwaan Aparatut Ne4dm

t

Ketua Lut$aga tdninitttoui Negau

PArcAfttrSA,tJ T#,LEKAT

Otch. z

TU\,GSI ,I,SAAJA,CN

m/

PElVGAt/rdSAN AASydAAKAf

fur. fiapret LttuaanPengutuan

,'ELEKAT

PROGRAM

PENDAYAGUMAN PENGAWASAN I,€LEKAT

I.

DI

BAPPENAS

PENDAHIIUAN

melekat (,rwaskat',) adalah pengawasan yang secara struk_ tural melekat pada setiap dan seluruh hirarki_ j_3b_atar1_ pimpinan org_anisasi dan merupak:n fungsi inheren dari padanya. Dengan demikian waskat merupakan bagian integral dari fungsi kepeminpinan dan sistem manajemen, dan merupakan bagian dari siklus kegiatan pemantauan, pemeriksaaan, pelaporanr penilaian, dan tindakan koreksi. Melai.ui waskat pimpinan aparatur memperoleh masukan yang setelah diteliti dapat dipergunakan untuk menilai jajaran yang dipimpinnya apakah telah berperilaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip professional yang diperrukan dan aturan perurdang-undargan yang berraku. Pengawasan

Pada pokoknya waskat dimaksudkan untuk nenjamin keterpaduan, ketepatan, kebersihan (tanpa penyelewengan, pungli, korupsi atau perbuatan

terceLa lainnya), kelancaran, disiplin, dan kegairahan pelaksanaan tugas supaya tercapai tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja secara optinal dari kegiatan setiap dan seluruh staf serta satuan organisasi. Keberhasi-Ian suatu organisasi sanga! te:ggltqng_led_a kualitas dan kuantitas stunbeg daya manusia di dalannya, karena itu pada dasarnya yang merupakan sasaran pokok waskat adalah manusia dengan segala prilakunya. Walaupun demikian faktor sistem dan sarana waskat yang akan mempengaruhi proses dan keberhasilan waskat tidak boleh diabaikan pehOayagunaannya. Sebab

itu

pendar"gun""n

*""n"a di Sappenas

pertama-tan'a akan dilayang diarahkan pada Bcning-

kukan melarui rangkah-J.angkah pembinaan staf katan kuaLitas sumber daya manusia, sedangkan langkah-Iangkah yang te.Lah

0084s

-2ini

melaluj- penyempurnaan sistem dan sarana waskat akan terus dilanjutkan. Langkah-Iangkah peningkatan kualitas sumberdaya rnanusia ditempuh meLalui pembj-naan staff dengan program pendidikan dan Iatihan, tatap nr:ka, temu wicara dan sebagainya. Dengan demikian waskat diharapkan akan lebih difanami, diterima sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan dan manajemen, dan dapat dilaksanakan dengan lancar. Di samping itu akan dilakukan pula berbagai langkah tindak lanjut yang diper-

dilakukan selama

lukan apabila terjadi

penye.l-ewengan ataupun penyinpangan,

sesuai

dengan

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan langkah-Iangkah pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan t'melembaganyarl waskat tersebut diharapkan aparatur yang berdayaguna, berhasilgunar bersih, dan berwibawa akan makin ditegakkan.

2. ruIrA{ PEI\DAYAGUNAAN :

Pqrdayagunaan waskat

I)

t{A9(A7

di Bappenas pada pokoknya bertujuan untuk

:

remelihara ketertiban, keteraturan, ketepatan, dan kelancaran peJ.aksanaan pekerjaanl

2)

rnnegakkan aparatur yang

bersih, berdayaguna, berhasil-guna,

dan

tugas dan kewajiban.

l) t.

neningkatkan nutu dan

disiplin

secara berkelanjutan pada setiap

KEBIJAKSAIIAAII FENDAYAGUNAAN WASKAT

dilakukan relalui langkah-langkah penyempurnaan sarana dan sistem waskat serta pernbinaan staf melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya, secara terus fix3nerus dan berkelanjutan. Secara unum hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

-7f)

Penyempurnaan sarana wast
rneliputi Iangkah-Iangkah

Cengan sasaran berupa produk-produk sebagai

,,

beril
pendayagunaan

:

a. struktur organisasi yang memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta cukup menggambarkan potensi perkembangan karier para staf yang ada di dalamnya; b. kebi.jaksanaan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman kegiatan dari setiap satuan kerja ataupun staf yang ada; c. rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk dan jalinan hubungan kerja, dan sasaran yang harus dicapai pada setiap tahap manajemen perencanaan; yang memberikan petunjuk yang jelas tentang tatacara pelaksanaan yang harus ditempuh dan persyaratan professional yang diperlukan ;

d. prosedur kerja

e. pencatatan dan pelapotan hasil kerja sehingga didapat informasi yang benar yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan penyusunan pertanggung jawaban baik mengenai pelaksanaan kegiatan maupun pemakaian keuangan;

f. 2)

jabatan fungsional perencana guna menjamin kegairahan, produktivitas, dan pdrkembangan karier perencana professional.

pengembangan

sistem waskat meliputi langkah-langkah penyempurnaan beroagai aspek peralatan manajemen, seperti: gemantEuan, pemeriksallr pelaporan, penilaian, dan lanqkah tindak lanjut yang dioerlukan bagi te-rwujudnya aparatur yang efislen, efektif, bersi.h, dan Penyempurnaan

berwibawa

3)

rangka pembinaan staf dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu : penghayatan rnengenai misi BAPPENAS dan tugas serta profesi perencana dalam lingkup pembangunan nasional, peningkatan kemampuan professional yang tinggi disertai rasa tanggung jawab yang besar dalam meIaksanakan tugas dan fungsi Bappenas atau hal-hal lain yang ditugaskan pimpinan Bappenas. Dai-am

-u4.

RB\ICANA PEI-AKSANAAI{ PR0GRAI.'| PENDAYAG'JNAAN WASKAT

Program pendayagunaan waskat seperti diuraikan di atas pada dasarnya akan dil-akukan secara terus rnenerus dan berkesinambungan. Sebab itu dapal merupakan : 1) Rencana jangka panjang, terdiri dari langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan secara terus menerus dan bersifat jangka

panjang, serta langkah-Iangkah yang perlu dilakukan pada keserpatan terbaik. 2) Rencana jangka pendek terdiri dari lanEkah-Iangkah yang dalam jangl
I)

Rencana Jangka Panjang.

B.

Langkafrlangkah yang

gai berikut

(1)

telah dan akan terus ditakukan adalah

seba-

:

rapat staf secara berkala di mana terjadi dialog berisikan informasi, kajian, dan petunjuk pilpinan

Penyelenggaraan

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas.

(2)

Rapat antara Deputi dengan sebagian ataupg sel11n{,.Biro beserta Bagian-bagian dan Stafnya di mana teqjadir dialog dan penyampaian informasi serta kajian mengenai hal-ha1 yarq perlu dilakukan dan cara-cara pelaksanadnnya.

(])

penretiharaan

disiplin,

berupa absensi sttiap:hari', pada nari olah raga, setiap ada upacaxa vaiib, dan hal-hal lainnya, disertai pelaporan kepada atasan bersangkutan, dan langkatt tindak' Ianjutnya masing-masing berupa perltgatan-peringatan bagr yang melalaikannya, bahkan oarupa tinda(-an ,ternadap.lpggawai-pegawai yang

terbukti telah nelakukan

kesalahan/pe-

1anggarantertentu/perbuatanterce1a1ainnya.'.

(4) Pernbinaan staf, baik berupa tatap truka, pernberian assigrr . rents sebagai latihan pekerjaan perencanaan maupun pengiriman pada program-prograrn diklat dan seninar-seminar di dalam dan di luar negeri dalam berbagai bidang disiplin ilmr pei

ngetahuan

-)(5)

Pemberian petunjuk

tertulis

maupun

Iisan

mengenai ha1-hal

seperti daLam penyusunan DIP, penilaian proyek yang diusulkan Departemen/ yang diperl-ukan dal-am rangka pelaksanaan tugas,

urituk meningkatkan elisiensi pengeLuaran perencanaan (R)APBN untuk tahun bersangkutan, at.aupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Diuraikan juga hal-hal yang menyangkut masalahmasalah etis moral dan tehnis. Lembaga

(6)

sistem dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana, kebijaksanaan, program, atauput proyek-proyek penF bangunan, baik yang rneliputi dana dalam negeri maupun untuk

Penyenpurnaan

proyek-proyek dengan dana (7)

b.

luar negeri.

proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran internl penerbitan laporan pelaksanaan secara berkala dan penilaian mengenai kewajarannya, serta melakukan langkah tindak lanjut yarg diperlukan apabila terjadi penyimpangan. Pengendali-an

Langkafrlarrgkah yang perlu dj.lakukan:

(1) '

Penjelasan tentang sistem dan mekanisne perencanaan nasional dan daerah serta persyaratarFpersyaratan dan prosedur professional bertalian dergan penyeleggaraan pekerjaan perencanaan.

(2)

Penjelasan mengenai motivasi meliputi perencanaan pengembangan karier (jabatan struktural/fungsional), program diklat, kesernpatan seminar, dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan baik dalam rangka dinas matpun non-dinas sesuai aturan perunclang-undangan yang berlaku, iuga pemberian penghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berLaku.

'(t)

Penerbitan pedoman kerja dan agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengendalian sesuai missi, tugas dan fungsi tsappenas.

(4)

Penataan kembali sistem pengendalian .perencanaan dan pengeLuaran anggaran Bappenas, termasuk susunan pimpinan dan staf proyek, serta kebendaharawanan rutin dan pembangunanl dan

updating informasi kekayaan/milik Bappenas dan optimasi pemanfaatannya bagi keperluan dinas.

-53)

Rencana Jangka Pendel<

Rencana jangka pendek merupakan kegiatan yang dipandang perlu segera dilakukan, baik berupa pendayagunaan sarana waskat maupun pembinaan staf lama naupun baru. Dalam hal ini akan ditempuh langkah-langkah

berikut:

a.

Penyempurnaan

struxtur organisasi pada tingkat Biro yang dituang-

kan dalarn SK Menterj. PPN/Ketua Bappenas tentang susunan organisasi dan pembagian kerja pada tingkat Biro-biro Bappenas. Dalam SK tersebut, di samping diatur susunan dan pembagian kerja yang menggalF barkan bidang tugas dan hubungan kerja dalam sesuatu Biro iuga

antar Biro dan antira Deputi dan Biro. Susunan organisasi juga menggambarkan potensi perkembangan karier staf Biro, sebagai penghargaan atas dedikasi dan prestasi kerja masing-masing.

b.

Peningkatan diqlplin _denqen nemperketat absens], pengaturan batas dan kemungkinan pemberian insentif kerja lembur, penanaman etika dan disiplin dalam pengelolaan DF, pelaksanaan tindak tanjut

berlaku.

c.

rrmasi/ceramah/diskusi mengenai menqenai waskat untuk Penataran/pemoerian informasi/ceramah/diskusi : pqra pejabat eselon 2 ke bawan. Pembagian dolurnen waskat,, kepEda

setiap Kepala Biro untuk dipelajari ,dan nrendiskusikan langKafrIangkah penerapannya dengan Deputi masing-masing dan/atau bersama-

,, .

Iuwes dalam tingl
trasi.

' d.

staf Bappenas dengan berbagai cara, seperti tatap md
Pembinaan

caraan yang ditentukan oleh pimpinan.

-7' (1)

Tujuannya adalah

:

l.l

Menyadarkan akan tugas Bappenas yang baik.

L.2

Memahami

L.3

Memupuk kesetiakawanan

tata kerja dan hubungan kerja antara Deputi, Biro, Bagian-bagian dan staf. tas sebagai karyawan

. 1.4

dan tanggungjawabnya sebagai stal

positip dan membangkitkan integri-

Bappenas yang baik.

Motivasi staf untuk maju dalam penguasaan teknis dan kematangan watak dan pribadi sehingga dapat diarahkan untuk menjadi kader-kader Bappenas yang dapat diandalkan.

(2)

Materi Ceramah/Diskusi:

2.L

Penjelasan tentang'hukun, etika, hak dan kewajiban pegawai negeri serta peraturan-peraturan yang menyangkut peningkatan disiplin; serta persyaratan-persyaratan teknis, mental, etika dan moral sebagai perencana professional, dan untuk menjadi staf yang bertanggung jawab.

2.2 Penjelasan tentang organisasi Bappenas dan mekanisme hubungan kerja serta tugas dan fungsi Bappenas. 2.3 Peranan dan Tanggung Jawab staf Bappenas dalam melaksanakan tugas dan rung.i tersebut di atas, misalnya dalam rangka pengo1ahanDIP,penyiapanSatuanII,SatuanIII,dan1ainIain.

2.4

Masal-ah-masalah

I

'.

'

'

tehnik dan manajemen perencanaan pada r.rnr.rm-

nya ddlam rangka pelaksanaan kegiatan pekeijaan

(3)

:

perencanaan.' , '

,,1,

Waktu Pelaksanaan

Untuk persiapan pengolahan DF, khususnya untuk staf yang baru akan dii-aksanakan paling lamba! sekitar pertengahan Desernber. Lain-lainnya akan dilaksanakan dalam waktu sekitar seminggu se-

cara terptogram, dan diikuti pembinaan sehari-hari oleh Pimpinan masing-masing dalam waktu tak terbatas sebagai bagian dari Rencana Jangka Panjang

:'

-P,Kegiatan tersebut ditanjutkan oleh Karo dengan sLafnya masing-masing. BiIa dipandang perlu, secara berkala kegiatan di atas dapat diulang, dal-am lingkupan saLuan organisasi yang lebih luas. Demikian pula materi ceramah atau diskusi dapat diperluas dengan substansi untuk jangka panjang, dan sekali-kali diharapkan dapat dihadiri Bapal< Menteri PPN/Ketua Bappenas dan atau Bapak Menteri Muda PPN/f{akil Ketua Bappenas.

5.

MGANISASI PENYEUNGGAfiAAN

Sesuai ketentuan yang oerlaku dan petunjuk yang digariskan pimpinan Bappenas, pelaksanaan program waskat tersebut di atas mengikuti susunan organisasi seLragai oerlkut

I)

Ketua

Pelal<sana :

f{aki1

:

Menteri Muda PPN/f{akil Ketua Bappenas

:

Deputi Bidang

Menteri PPN/Ketua Bappenas

2) Koordinator Pelaksana

l)

Urnum

Koordinator

AdnLnistrasi/Sekretaris Menteri PPN untuk seluruh unsur aparatur Bappenas/Staf Menteri PPN.

Pelak-

sana Lingkungan Kerja

:

:

Deputi masing-masing untuk unsur apara-

tur di

lingkungannya masing-masing, '' t.

bantu Deputi Bidang Adninistras! FasiLitator tertentu.

di,dan

i

i ,::'

1,

1;,1:ri

;\

\\,rhi \.!52\//i

,i

.^.,/7"1i, \... '

'>:?^"'.

MEf.tTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN , REPUBLIK INDONESIA

cERAh4AHMENKoEl(UINDANIIASBANcPADAPENATARAN P€NCAWASAN MELEKAT TINCKAT NASIONAL TANCCAL 28 JUNI I988

DC[|-rIA|.\|V^ptrNCA\.{ASANNIELEI(ATDALAIVIRANC|(APENINCKATAN | r\ r Lr\v'\rr/rJ":l' t-tl\ I ll\\Jl\ -----:-

EF|5IENSINASIoNALDANDISIPLINNASIoNAL

r.

PENDAI-luLU{\ PENAT,qRAN PENCAIVASAN fuIELEI(AT

II'II

hIEIVIPUNYAI ARTI

KFIUSUSI(AP'E||ADAMPAKNYABACIPENINCKATANKU,qLITA5 KERJASECENAPJAJARANAPARATURPEM.ERINTAHSANCAT LUAS. PEN INJCKAT,AN KUALITAS K ERJA I'lERUPAKAN TUNTUTAN DARI KEADAAN PEREI(oNol,1|AN NASIoNAL Dl|VlANA. DI SATU

prFrAK TERJADT pENtNcKATAN KECIATAN qE[IBANCUl'lAN. YANG KITA DIHADAPI-IARUS DII*AKUKAN, SEDANCKAN DI'LAIN PIHAK KAN KEPADA KENDALA BERUPA DANA PEIVIBANCUNAII YANG SEMAKIN KETAT.

BERDASAITKANPENCALAh\ANBERI]AP'CASELAIdAPELITAlv PELITA sEBELUtulNYA, l./AKA DALAtul IVIELAKSA!Ai(AN PEt-lTA PEMERINTAHTELAHBERTEKADUNTUK|/EN,IPERcEPATTEfICAPAiBER_ NYA LANDASAN YANC KUAT UNTUK TERUS TUI'IBUH DAN SEN' KEfulBANCNYA PEA,IBANCUNAN NASIONAL ATAS KEKUATAN DtRl SEBACAi uoonu MENUJU tvIASYARAKAT YANC ADIL DAI'l ITU DN LAM IVIAKfulUR BERDASARKAN PANCASILA. OLEII I(ARENA

.

PELITAVPERLUD|^,IANTAPKANKERANGKALANDASANACAR DALAM PELITA.,Vi IIi,I'ITI F]A}']CS,\ II']DO}'IE'IA SUDAiI BENARBENAR DAPAT TINPCAL LANDAS UNTUI( MEN1ACU PEfulBANCUNAN BER',DAMENUJU TER\VUjUDN"i"1" Ii,iSYARAl"rr,-i- ADIL D'1N MAK[',tuR SARKAN PANCASILA"

DALAM DASA\YARSA INI KITA IVIELIHAT SUATU PERUBAHAN YANC fulEMPUI.IYAI ARTI BESAR DALAM KEHIDUPAN PEREKOI'IOfulIAN INDONESIA. KETERCANTUNCAN PENERIMAAI'I NECARA'HANYA PADA PENCHASILAN [lINYAK YANC BECITU BESAR SELAMA INI TELA'I ,viTN IM.B.ULKAN K.ERA\VANAN DALAAI PER.EKONOfuIIAN INDONESIA. HAL INI TERLIi-IAT PADA IVIEROSOTNYA HARCA MINYAK

TIDAK I-IAIiYA

PLi"lEIili"\/ri\t'l BERPF-l'lCARLili Krri';\DA

APUl'l

'

AK/rli

TETAPIBERPENCARUHPULAIER}-lADAi-,PL|.liiRll.iAAt.]DEVlSA..

TDALAIviRANCI(ATETAP|vlLNCGAlP./.1.1|i.A|']KECIATANPERPEIviBANCUNAN ' l,lENJAtvltN f(ESlNAl'lBuf"]cAt'l DA.N r*ot,io[4tAt.t I'lECUALI IVIENCCALI LAII'I l'1Ec IF LAll'l ;,;.RNAT ALTERNATIF , :; J ;;;." 'I.iOM1^|.: ADA' KIRANYA TIDAK BERSUI'dBER DARI i DALAM NECERI YANC

'

: j i

,,., :'.

lTu DITEMPERTAI'1A KE ARAI-l tANcKAH sEt(ToR l'loN l'1lcA5'

POTENSI PENERIIV1AAN

PUHDALA^,1TAHUN198]DENCnNDIADAI.:A|'||IYAPENIBAHARUAl.l uERBAI'iKAt'l DALAtvl DEREGtILASI DENCAN PERPAJAKAN' YANC PERN1ULAAN KEBIJAKSANAAN I'IERUPAKAN sAlvlA TAHUt.l YANc yA*G KrrA KENAL DE''TA'A rr'rr' DEREcuLAsT BlDAllC FlSl(AL TEtisl Dt REFORMASI TERLII-lAT oPTllilAL, HAL lNl ANTARA LAIN HASIL' lvlENlBAVlA NlESUDAH NIULAI PERAI'IANI'IYA TELAH IV PELII'A q TAHUN PELITA BAFI\VA SELAN'IA DIBAI'IDII'ICKAN DENGAN JIKA BESAR NII{CKAT CUKUP q7'r{ PERSEN' PERsEN n'TENJADI 32'B D;; YA]lu

:;;iT:lr:::Yl

--l(-E!cA'

PENETICATAHUNTERAKHIRSTAELUIUIDI-T'EP'LAKUKAI'INYAUI'{BARU ' KENAIKAN YAI'IC DANC-UNDANG PERPAJAKAN

RIIVIAANDALAMNECERIDARISEKToRPERPAJAKANHANYA SETIAP TAHUI'It'IYA' SEDANCMENCAPAI RATA-RATA

qOO

MILYAR

KANTICATAHUNTERAKHIRIT{IKENAIKAt.ITERSEBUTDAPAT TRILYUI'l SETIAP TAHUNNYA' 1'q Rp h4ENCAPAI RATA-RATA DENCAN DEMIKIAN B.ERASAL DARI PAJAK YA}]C UNTUKPENERIN1AAN h'IENCIhIBANGI' PALIt'IC--TIDAK TERI'IYATA MULAI DAPAT SEB.ACIANDAhIPAKPENURUNAT|DARtPENERIIV1AANIVIINYAKDAN GAS BUlvll' YANC K ITA HADAPT PEIituIASALAtJAN lNTl SECARA Ulvlul"l ADALAHBACAIMANAN,IENINCKATKANEFISTENSISELURUHSISTEM

PEREKoNoIvIIANNASIoNALSEHINGCASETIAPSEKToREI(oNo|v1l BISAI,IENCHASILKANIVIANFAATYANCOPTINIAL'ADANYAKETFRKAtTANANTARASATUSEKToREKoNoI,IIDENCANSEKToRLAINDI SATU SEKTOR MEN4PENCANlENYEBABKAN INEFISIENSI

I'IYA, RUHIPULATINCl(ATEFISIENSIDISEKToRLAINNYA.AKItsAl_ NYATERJELMALATiAPAYANcDISEBUTSEBAcAIEKoNoMIBiAYA

-l

TIl']CCIYANCIERCERIv\INPADATINCCINYABIA\,APRoDUKSi BAR.{NCDANJASAYANCDIl_|ASILKANSEHINCCASULiTUi.iTUK DAPATBEP'SA||.lC'BAIl(DIPASAP.ANDALAN,INECERI.LEBlH

:fEBIlIDIPASARAI.]|l.lTER|.]A5lo|..]AL.DALANIRANCl(Al.,1ENC_ KEBIJAKSANAA'N

: HILAI.ICKAN II']EFISIENSI ITULAH SERANCI(AiAI'J i IDEP.EcULASIDANDEBIRoK|{ATISASITELAHDIA^,IBlLDANAKAN TERUS DILANJUTKAN., :

PEl.]CCALIA|'.ISUMBER_SUt"l8ERDAr.]AMASYARAI(ATSERTA PENINCKATANNYASECARAoPT||VlALBACIPEhIBIAYAANPEfuIBANCUNAN,BAIKh4ELALUISEKToRAPBI.IMAUPUt'IN4ELALUISEi(-

i.ToRPERBANKA|.].fulERUPAl(ANLANCi(Al-IYANCN\UTLAI(PERLU DIAN{BILDALA|VIMENCHADAPIPEREI(oNofuIIANDUNIAYANCSER-

BATIDAKMEI.lENTU.DAN4PAKDARISITUASIPEREI(ONotvlIAN

DUNIAYANcDEMIKIANITUANI.AItALA||.lTE'RLIl-{ATt,ADA

.

KETIDAKPASTIAt.IARUSDANANECARAIVIAJU}(ENECARABER,PE:81;:KAN ANTARA LAIN l(EN4BANc: -DERECu-!4:l Dl sEKroR YAI'IC DISUBPULA U.NTUI( I"\ENCURANCI KREDIT DIIV1AI(SUDKAN

SIDIYANCDALAMJANCI(APANJANCDAPATMENCGANCUEF|SIENSI ALOKASI DANA PEMBANCUNAN'

LANCKAHI(EBIJAKSAI.]AANDERECULASIPERBANKANTER_ NYATAMEMBAV/Al-lASILYANCBAIl(.PENCERAI'IANDANAI',1ELA-

LUISEKToRPERBANKANYANCSE|VIULAl-IANYANAIKRATA_ DELqll -CEPAT RATA Rp-r- -TRll-YUN-SETAHUN' l''lENllCr(Ar

DARIRpB,BTRILYUI'iDALAl'1TAl.|Ul.jl9B2fu\ENJADlRp29,3

TIAPTAl.|UNNYA,PADACILIRANNYAI(EADAANINIMENYEBABKANKREDITPERBANKANYANCDAPATDiSALURI(ANKEPADA YANC PESAT, YAITU iVIASYARAI(AT JUCA MENCALAl,,ll KEi.lAIl/'Aii Rp j1,7 TRILYUN [4ENINCKAT DARr iip ti"u TRtLyLii.i i'4':1.],ADr I(REDIT PER'BANKAI'I DALAIVI PERIODE YA'NC SNH'iN. PEI'III']CI(NT'\N fu1ASYAF"\I-"i-I' 5F'PERTI YAI.IC BERSUMBEIl PADA DANA I ABUiTt.JA'I']

ITU,J.JCABERSIFATTIDAl(N4ENCAI(|BATKANCEJoLnKiI]FLA3i.

DISAMPINCITUSERANCKAIANI(EBIJAKSANAANDFREcULASIYANCTELAHDITEMPUtIDIRASAKAt.ITELAI-lD^PATMEr.lINC,,^7,,A,, rtrr n r rjkq,poR NoN MlcA5. sEiAl( TAHUN l9s7/BB Ptl\ A i-t\ n l\----tr-t Lfl | -'-t'\v

-tl

SERANAN EKSPOR NON IVlIGAS, KFIUSUSI'IYA HASIL INDUSTRI DI MANA PERUtsAHAN TERSEBUT TIDAK HANYA .MAKIN DOMINAN, NON DTTANDAI OLEH BESARNYA PENINCKATAN NILAI EKSPOR MIGAS SECARA KESELURUHAN TETAPI YANC LEBIH PENTINC LACI ADALAH TERJADINYA PERUBAHAI'I DALAM KOMPOSISI EKSNILAI FOR,, DIIVIANA }]ILAI EKSPOR NON IVlICAS IV1AN'1PU MELEBtHl

i

EKSPOR

MICAS,

!

ACAR N4OI,1ENTUN'I SEI"{ACAM IIII DAPAT DIPERTAHANKAN TERUS, PEIV1ERINTAFI AKAN TETAP KONSISTEN MELANJUTKAI'I PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN YANC TELAH DITEMPUH SELAMA INI. KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DAN DEBIROI(RATISASI AKAN }'{ELA]'ITERUS DILAI.IJUTKAN DAN DISEMPURNAI(AN DEMI MAKIN PEMERINCARKAN RODA PEREKONOMIAN NASIOI'IAL DAN RODA

1\

TAHAN.

.

I"IEMMENINCKATNYA EKSPOR DENGAN SENDIRINYA AKAN pERBESAR y- 'r'' KtTA UNTUK NIEMPEROLEH -DEVI5A YnN .rJI riJr[rHxnru UNTUK PELAI(SANAAN PEI'IBANGUI.IYAI.IC SANGA\AT{. PENINGKATAN EKSPOR YANC DISERTAI DENCAN PENAJAfuIAN TANC' PRIORITAS IMPOR YANG DILAKSANAKAN DENCAN PENUH

NECUNC JAWAB, AKAN MAMPU LEBIH fulEMANTAPKAN KEADAAN RACA PEMBAYARAN KITA. PADA CILIRANNYA' MANTAPNYA

NERACAPEMBAYARANTERSEBUTAKANSANCATMEMBANTU It,lEMPERRUAT NI LAI RUPIAIl. jG;J:

I

DARI PELAKSANAAN PELITA IV DAf'AT DIAMATI BAHWA SELURUHNYA SET"TUA SESNRAH YAVC INCIN'g'CNPAI TERPENUH|.KoNDISlPEREKoNo|vllANDL]|..tASERTAPERKEMKITA BANGAN HARCA MINYAI( SANCAT N1ENEI..A'1 KEMAMPUAN UNTUK N4Efu1BANCUN. NAMUN KITA FIN i - J PULA BERSYKUR KARENA BAI.,IYAK JUC,fi SECI-SECI YANC XITA DUCA TIDAK DAPAT DICAPAI, ATAU SEKURANC-KURAI. ,},i YA TIDAK DAPAT . DIDEKATt, TERNYATA DAPAT DISELESAII(A" L)€NCAN BAIK'

I I :

jil fi

ri

n _E

SECARA .UMUM PEML}ANCUNN IJ YAI' '' SELAlvlA lNl MEMANC TELAI-l lvlENCtlASlLK/' USAHA BESAR YANC DILAI(UKAN T ELAH IJ/'' AN YANC DIPERLUKAI'l SEBACAI it ME\YqIJUDKAN EKONOMI INDONESIN YANC DIAN HAR

I

!l 1

J :--:

__-l

.

I ELAI] DILAI(UKAN EANYAI( KEMAJUAN. A

1

MENCEN1BANCKAN

r..AL UNTUK DAP/rT

t]II{ BAIK DI

KEN{U-

-5-

NAtulUN DElv4lKlnN DISADARI BAI-i!vA A4ASIH

ADA SEDERETAN TANTANCAN YANC HARUS DIATASI ANTARA LAIN BERUPA MASALAH KETERBATASAN DANA PEIV1BANCUNAN BAIK YANC BERUPA RUPIAH MAUPUN DEVISA, YANC JUCA HARUS DITANGCULANCI ADALAH MASALAI.I PENCIPTAAN LAPANCAN KERJA UNTUK DAPAT MEI.]AfuIPUNC ANCKATAN KERJA YANC TERUS BERTAfuIBAI-I BESAR. YANC LEBIH POKOK LAGI ADALAI-I IVIASALAH PENINCKATAN EFISIENSI NASIoNAL BAiK DALAM PENCELoLAAI.I DANA PElvlBANCUNAN fulAUPUN DALAM UPAYA KiTA UNTUK hIENINGKATKAN DAYA SAINC PRODUKSI NASIONAL. DI SA[4PII'IC INI TENTU IVIASIH ADA fulASALAH_MASALAH LAII] YAI.JC CUKUP SERIUS DAN PINTINC YANC HARUS PULA DiSELESAII(AN SECARA BAIK. DALAN4 R.ANGKA lvlENANCCULAl.lcl

KETIcA NIASALAI-t

poKOK

YANC SALINC BERKAIT TERSEBUT K ITA DIHAD/TPI(AN PADA BEBERAPA PERTANYAAN ANTARA LAIN DENCAN DANA PEIVIBANCUNAN YAl.lc__.SEN4AKtN KETAT tTU BACAlN4Ar.tA'. KlrA',. DApAT

L".

SEilll.lCCA lv1Al"1PU AIENYEDIAKAN LAPANCAN KERJA YANC SEPALTi.i.] DENCAN LAJU PER_ TAMBAHAN ANCKATAN KERJA. JAV/A3,\I"]NYA ANTARA LAIN TERDAPAT DALAM TINCKAT KEBERHASILAN KITA N1ENINCKAT_ KAN EFISIENSI NASIONAL DI SECALA sIDANC. PENINCKATAN EFISIENSI NASIONAL AKAN DAPAT 1.,i lJT\I,JCCULANCI CEJALA

MEtulACU

-:-a;:: il

::::: :::r;'--;'=;:

j

:1 :

n)..rNleUHeN EKONONIl

EKONOMI BIAYA TINCCI YANC PADA CILI;iAI]NYA AKAN [4ENINC_ KATKAN DAYA SAINC EKSPOR. BILA Hr\i :fil DAPAT DILAKUKAN KE[4UNCKINAN IvIENINCKATKAN EKSPOR Si:f.{AKIN EESAR SEHINC'-'CA-'PADA-AKl'llRNYA'--DAPAT LEtslH MEtu1i. : ;, LAJU PERTUMBUHAN EKONON4I.

F E

DI SAIVIPINC

Iq

DUKUNCAN PENI Nci
."

I.iEN,IAIvIPUAN TEKNIS

DAN -)/,'.:,:. i,(EBERiJASILAN PE_ I.IINCKATAN EFISIENSI NASIONAL TEt.?3i , I' iIARUS DIDUKLTtIC . PULA OLEH KESUNCCUHAN UNTUK BEI']Ai..i.iI{AR [18I.]INCKATKAN DISIPLIN NASIONAL. HAL lNl BERARI i ,,rri"t\'/A PELAI(SANAAl'.l KECIATAN PEMBANCUNAI.J FIARUS DISi.. i "CCARAKAN SECARN TEPATCUNA DAN BERDAYACUI']A. UNTU' ITU PERLU DIHINDARI SECALA MACAM PEMBOROS,qN DAN PEN\ 't-r;)ANCAN-PENYItv1PANCDALAN4 N4Eh4PRODUKSI BARANC

I

I I

I

:l

AN SECARA

LEB

I

l! --plN_!-,__aAl_Al"l_ BAIC

i,r

IN!

LAtt IEILTI

NLAN_YA_

DILAI(U}(AN UPNYN UIiI-UK I\iEI'4BUDAYAI"/TI'] PEi'ICA\\ASNI'i,TIR_ U

' ll.

i

TAlvtA PEI'.lCA\VAS/tN

l'1ELE

K

AT.

FENTINCNYA PEI'.ICAYJASAI.J NlELEI(AT Bi.'i;I PII'.'III']CI(ATAN EFISIENSI I'INSICI.IAL DNI{ DISIPLII'I NASIOI'IAL

SALAH SATU USAFIA N,lENDASAR YAI'IC TILAI'I DIL/TKUKAN pElvlERlNTAH UNTUK MEIVIPERKUAT LAI'iDASAl'J EKONOI'11 INDONESl/i /rD/rLAlJ UFAYA l',1Et'IIfJCKATKAN DAYASA'lNG F'RODUKSI DALAIV1 I'IECERI MELALUI UPAYA FEI'III'ICI(ATAN PRODUKTIFITAS DAI'I EFISIENSI NASIOI{AL. UPAYA PENINCKATAN PR.ODUKTIFITAS DAN EFISIENSI I.IASIONAL DI SECALA EIDANC TERSEBUT DIUSAHAKAT'l UNTUK IIENJADl TEKr\D DAI'( PRll{SlP BERUSAHA YAI{C DAPAT DICAPAI ANTARA LAIN MELALUI TINDAI( LA.NJUT KEBIJAKSANAAI'J DERECULASI DAI'I DEBIROI(RATISASI. TEKAD TER_ SEBUT DIDASAP.KAN PADA KESADARAN BAFIVJA fulASALAH YANC DIHADAPI ADALAH BACAIMANA A,lENINCKATKAN EFISII:NSI SE"KlTA -SEFIINCCA SETIAE SEKTOR_

tU.dUiI SISTEM

PERET.CNO}VITAItI

EKCI.{CI,1I DN PAT NIENCHASILKAN [.IAI']FAAT YANC OPTIIV1AL. ADANYA KETERKAITAN ANTAR SEKTOR IV1EIIYEBABKAI'I PENINGKATAN EFISIENSI TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA IY1ENYELURUH TERMASUK USAI-IA S\YASTA DAN KOPERASI.

ITU SEJALAN DENCAN KEBIJAKSANAAN UNTUK fuiENINCKATKAN EFISIENSI PEP.EKONOh4IAI'I I'IASIONAL, PEhIERIN' TAH DIBA\\,AH PIMPINAI'l BAPAK PRESIDEN/lvtAl'IDATARIS [iPR A,IENCANTUNIKAN PENECAKAN DISIPLIN NASIONAL SEBACAI SALAH '-'=-SATU:'-t(P.lDA--DlRf- PAffC4i KRIDA l<eeiweT--?EN'lBAniCllNdN'=V== -.'.--: ' HAL INI DIDASARKNN PADA KEYAKINAN BAH\VA DERAJAT KE-' BERHASILAN PELAI(SANAAN PEhiBAl-lCUl'lAN SUATU NECARA TERCAI.ITUNC PADA SAfulPAI SEBERAPA JAUI.I DISIPLII'I NASIONAL TERSEBUT DAPAT DITECAKKAN. FENCALAhIAN DIEAI'IYAI( NE. cARA LAIN (lvllSALNYA Dl ',JEPANC ATAU Dl I'IECARA-NECAR/t NEWLY INDUSTRIALIZINC COUNTRIES DI ASIA SEPERTl KOREA sELATAl.t. Tnt\VAN, HOt.ICKONC DAl.l SINCAPURA) NIENUNJUl(KAl.l DALAA,I PADA

8AHI./A KEBERHASILAN MEREKA DALAM PEIVIBANCUNAN BERTUI\lPU KEPADA KEDI.SIPLINAN MEREKA DALAfuI NIELAKSAI{NKAN PEI"IBANCUNAN. SEBACAI NIISAL DALAIVI TAHUN 19BI CDP PER t t 4

g

I

{

j

-7 TAI'lUN l(APITA l(OREA SELATAI{ ADALAI] US $ I'780 DAN DALAI/I TERLIIIAT BAI-l\vA DALANl 1986 ' TELAI-l MENCAPAI us $ 2 ' 290 '

BERHASIL N,IENA|KKAN cDP TEN,lPo LIMA TAHUN KoREA SELAI'AN SEBESAR US $ 510 (SEBACAI PERBANDINCAN

PER KAPITANYA PENDAPATANPERKAP|TAINDoNESIADALAfuITAHUNIgB5ADAMEREI(A LAH US $ 530). WALAUPUN KEKAYAAN SUMBER ALAM

TIDAKSEBERAPAJIKADIBANDINCKANDENGANYANCKITA

MILIKI, TERNYATA MEREKA IY1AMPU

)

[4EI'ICIMBAI'ICINYA DENCAhI

BEKERJABERDASARKANDISIPLINYANCTINGCIYANCNIENcHASILl(ANPRODUKTIVITASDANEFISIENSIYANcTINCCIPULA, YANCPADAcIL|RANNYADAYASAINC|VIEREI(A.PADAINSTANSI TERAKHIRSEMUANYAIi.llTELA|IBERHASILN1ENINGKATKAN DERAJATKEI"\AKMURANMEREI(A'DARISINIDAPATDITnRIK PELAJARANBAHIVADlSlPL|Nl'lASIoNALBUI(ANHANYADIPERLUKANDALAIVI|VIENCELoLAI(EKAYAANNECARATETAPIJUcADl DALAMIVIENCELOLAPERUSAIIAAN,.N{ENCCALAKKANEKSPoRDAI.I _LA I N N Y A. K EC IATA N - K EC IATAN

UPAYAMENECAKKAN.DISIPLINNASIoNALYAt.ICBERTUMPU

(.,

PADAKESADARANIVIASYARAKATUNTUI(HIDUPBERDISIPLII.] MELIPUTIASPEKYANcLUAS.LIPUTANI(ESADARAI.IITUANTARA LAINMENYANCKUTCARAl"IIDUPSEDERHANA,S||(APHIDUP YANct\4ENCUTAN,IAKANPENGCUNAANHAsILKARYABANCSA SENDIR|,|(EBIASAANYANCME|VIBERIARTIPENTINCUNTUI( l_-__rilrNAe0NC,-PTRSEPST--IVIASYARAKAT-TENTANG-'PENTINCNYA KETERAN,IPILANDANIL|'^UPENCETAHUAN,KEIVIAMPUANfuIENAHAN

.::l=;::.--:',. ::,::::-:::-D.t R t,7.=5 | K,Ap:hl El..l-f.A t--.DA N ,=-.PE R I LA K U:-A,PAB4:LIJB:=E-E!],E3Iry.T A t-l :'': vnNc pnoour
NoN El(ol.loDl5|PL|N NASIoNAL MEMANC t.,1ERUPA|(AN FAKToR MIS,NAMUNDE|vlll(|ANDAPATMEfuIPUNYAIDAfuIPAKYANcSANCATLUASBACIPERI(EIVIBANCANPEREI(oNoMIANNASIoNAL.

MENCENAIUPAYAPENDAYACUNAANAPARATUSPE|.,l8RIt.lDISE_ TAI], SEDERETAN TAi'lTANC/'l.l YAi:C t]il.|,\Di\PI D^PAT BUTI(AN SEBACAI BERIKUT

_BACAIMANAMENINCKATKANSIt(APDANoRIENTASIAPARATUR PEIVIERINTAFITERHADAPPEfuIBANCUNANSEI.IlNCCAfulAMPU =.'-B E R

T

IND

A K.:5

E

B*.GA I -PETTRA K ARS

CERAK_PEMBANC=UNAN;

A-f

E I'1

84

i]48.q4' ?A[JEI9

-

BACAII''lANA NIE\VUJUDKAN l(EtulAt'IPUAN APARATUR PEN'lERlNl-AH ACAR BERI-iASl L lvlEf,lPERCUNAl(AN SUIvIBER-SUt',1BER YANC TERSEDIA DEI'.lCAN KAPASIT/rS DAl.l PRODUKTIVITAS OPTtlvtAL DALAIV1 PENYELENCCARAAN ADMINISTRASI PELAI(SANAAN PROC RAAl- PROC RAN4 PEfulBAI'ICUNAI'1

;

BACAII'IANA IvIENCUSAHAKAN ACAR APARATUR

PEtvIERtNTAH

DAPAT N4ENINCKATKAN N4OBILISASI DAI.]A PEMBANCUNAN YANC BERASAL DARI SUI"lBER-SUhIBER DALAM NECERI; BACAIIvIANA I'IENINCKATI(AN I(ElvlAlrlPUAN PERENCAT'JAAt.l, PELAI(SANAAN DAI.{ PENCENDALIAI.I PELAKSANAAN PEMBN l'lCUNAf'l PADA nPARATUR PEI'IERINTAFI Dl TINCKAT DAERAI-t; SERTA BACAIN4ANA APARATUR PEI''IERINTAH DAPAT tvlENtNC},iATKAN DAYACUNANYA SEJALAI.J DENCAI.I UPAYA PENYERA5l,\t'l ANTARA PEN4BANCUNAN SEI(ToRAL DAt.t pEIvIBANCUNAN RECIOI.IAL.

TAI'JTANC_TANTANCAN TERSEBUT .TEI.ITUN DlcARlKAN JALAi-'.q, --r 'lJ\RNYA.

)

MENCENAI\,.;A\nlnlt ApARATUR

HARUS

DAPAT

I]TAH INI, DALAM CARIS-CARIS BESAR FIALUAN NECARA AI.]Ti. i.A LAIN DISEBUTpEtvlEti

KAN BAHWA APARATUR PElvlERll'lTAl-l SEBACi,I ABDI NlASYARAKAT PERLU lvlAKlN DlTll.lCK,l DAI.] KESETIAANNYA KEPADA CITA_CITA Pi DAI.I NECARA BERDASARKAN PANCNSILA D,,.. DASAR 19q5. KEtvlUDlAl.l DISEBUTKAiT JUCA i: AN APARATUR PEA,IERlNTAH DtARr\Hl,iAN U.. ,A.pALal_ug=.,,.yaNc LEg l.,H,,,EElstEN. EFEKrI F. V''lBA\\/A SERTA [4AMPU MELAKSAN/il"iAN SEt

^BDI ?IAN

NECERA DAN

] PENCABDIAN ..':.IANCAN

BANCSA

.UNDANC-UNDANC

' .i,A PEMBANCUN. :I MENCIPTAKAN :' r-RSIIJ DAN,,.,BER-*-.

. ,Ii TUCAS UMUM

PEAIERINTAI-I DAN PEN,lBANCUI.IAN DEIICi... i!gAIK-BAIKNYA DENGAI.I DILANDASI SE[,lANCAT DAIT SII(AP ; ,\EDIAN KEPADA . l''lASYARAKAT, BANCSA DAl.l NECAtl,^'. SErr,1t'' " |:A ITU KEI.,1AMPUAN APARATUR PEi\4ERlNTAll UNTUi( lilERL, I ..AKAN, N,IELAK,

I I

.1

d !l It

)ai

SANAKAI.I, N,IENCAWASI DAN lvlEt!CtNDALi. PEMBANCUNAii .IJ. UNI'UK IT[J DIAI.ICCAI' PERLU UNTUI( TERUS [)ITINCKi. PE R LU D lT I NC KAT KA t.t lvlUTU , K Ei\,lAr.1i.UAN t . . 'ISEJAFITERAAN /vIANUSIANYA, .OftCAlllSASl DAN T/rlAt(ERJi. 'a r|,iASul( KooROIIIESI SERTA PE.J'.I','EDIAAN SARNNA DNN PRi ...At.tA.

*9-

PENYEMPURNAAN DAN PEI.IINCKATAN KUALITAS APARATUR nrlrr; I rrr A r r . I-II\1TKIN IAIi >EPERTI YANC DISEBUTKAN TADI PERLU DILAI(U-

KAN DI TINCKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH, TERMASUK YANC ADA Dl PERUSAHAAN lvllLlK.NECARA DAI't MlLll( DAERAH. DALAlvl l(ETETAPAN tulPR No. vl/tulPR/19ss tutlSALNyA, DApAT PULA KITA SIMAK BAHWA DEMI TERCAPAIN,Vfi MASYARAKAT

ADIL DAN I'IAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN

UNDANC-

UNDANC DASAR 19t15; KEPADA PRESIDEN/tulANDATARts MpR ANTARA LAIN DITUCASKAN UNTUK fuIENERUSKAN PENERTIBAN DAN PENDAYACUNAAN APARATUR NECARA DI SECALA BIDANC DAN TINCKATAN. DENCAN DEMIKIAN USAHA PENDAYACUNAAN APARATUR PEfuIERINTAH TERSEBUT PADA HAI(EKATNYA MERUPAKAN TUCAS DARI SECENAP APARATUR PEfuIERINTAI.I.

UPAYA PENINCKATAN DAYACUNA APARATUR PEIVIERINTAH BAIK DI TINCKAT PUSAT MAUPUN DAERAH SEBENARNYA TELAH DILAKUKAN SEJAI( TAHUN 1s66. DALAM HUBUNCAN_ LNI pEttDAYACUNAAN YANC DILAI(SANAKAN SECARA BERKESINAfulBUNC-' AN MERUPAKAN BACiAN YANC TAK TERLEPASI(AN DARI PEIV1BANCUNAN NASIONAL. OLEH I(ARENA USAI-IA PENDAYACUNAAI.I TERSEBUT BERSIFAT MENYELURUI-I MAI(A PELAKSANAANYA DILAKUKAN SECARA BERTAI.IAP, BERENCANA DAI.I TERPADU SESUAI DENCAN PRIORITAS I(EBUTUI.IAN PEMBANCUNAI.I. DALA,\,I RANCKA IvIEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANC BERSIH. TELAH PULA DIADAI(AN LANCI(AH_LANCI(AI-I PENERTIBAN SECARA TERUS IVIENERUS DI SEMUA JAJARAN DAN TINCKATAN APARATUR PqNI_ERINTAHAN, BAIK BERUPA PENCECAHAN PINUPUN PENINDAKAN TERI-IADAP BERBACAI PENYELE\VENCAN DAN PEI.]YALAHCUNAAN WEWENANC. PENCA\{ASAN DAIi PEi.iERTIBAI'.i TEiiSEBU'i" MASIH PERLU DILAI(SANz\KAN SECAIIA -i IRriS l,4El'TERUS DENC/ri.i StSTElv{ DAN LANCKAH-LANCKAH YANC LEBIFI KOI.ISEPSIONAL. URCENSI DAN RELEVANSI DAI?I PENCA\VASAI.I DAPAT KITN SIMAK LEBIH LANJUT DARI PANCA I(RIDA KABINET PIMBAI.JCU_ NAN V DIMANA KRIDA KEDUA ADALAH t'MENINCKATI(AN DISIPLIN NASIONAL YAI'IC DIPELOPORI APAT(ATUR NECARA MENUJU TER-

- t0 Y/UJUDI.IYA PEAIERII.]TNI.IAI'I YNhIC BERSIII DAI..I BER\VI[3A\VN''. I.INL

.BERARTI

DITUI.lTUT ADANYA PEt.IINCI(ATAN PENCA\VNSNN DARI LUn R. lvlENDn FIULU I Pn NCn BAll( DARI DALAM ^,IAUPUN KRIDN DINIAI(SUD.DAPNT PULA I(ITA SINIAI(. DARI PIDATO PELAIITII(AN PRESIDEN TANGCNL 22 IIAP.ET IgSB BAI.IIVA BELINU l\.IEYAI(INI BETAPA PENTINGNYA PENCAIVASAN YNNC DILAI(UI(AN SECARA EFEI(T IF DAN EFIS IEI.1. PENCA\YASAN YANC BA I I( DN PAT IiIENCHINDARI(AI.I BAI..ICSA I(ITA DARI I(ESULITNII YANC TIDAI(

II.II

hFFl

ll

l- tr t1LU . .

DALAM PENCAIVASAN INTERNAL PEtulERtl'ITAFI,,PRESIDEN lvlENUCASt(AN lvAKlL PRESIDEI.I UflTUl( MET,ANCANJl'{YA. t.tAL ll'rl MERUPAI(AN PEI..ICERfuIINAN DERAJAT KEPENTINCAN I,IASALAI.I pENGAIVASAN TERSEBUT. sEonNcKAN MENTEni .i:riooRDrNAToR j:', ' r ':;':-. ,.1'.t-,':.:''.::.:'.' El(UlN DAI'I PENCAIYASAN PElvlBANcUl.lAN SEJAK l(ABll.{ET PEtutBANCUNAN IV DIBERI TUCAS SECARA I(I-IUSU5 fuIELAI(SA}.IAI(AN .

,

PEfuIBANCUNAI! '. BERDASARKN N KEPPRES NO. 3I TAIIUI.{ I gOJ TELAH PULA-

I(OORDINAS

I

PENGA}VASAN

:.

I

DIBENTUI( BADAN PENCAIVAS I(EUANCAN DAN PE&lBANCUNAN (B PK P) SEBACAI LEtyIBAGA PEt/lERll'lTAl-l NoN . DEPn RTEA,IEl'l YANC .BERADA DI BAI//AII DAN BERTANCCUI'ICJA\YAB LAI.ICSUNG I(EPADA PRESIDEI'I. DI SAMPII.IG ITU TERDAPAT PULA OPERASI TERTIB YANC BERDASARKAN INSTRUI(SI PRESIDEI'I NO.9 TAI.IUI.I 1977 fuIENCADAI(AN PENCAlVASAN TERI-IADAP ADAI']YA PEII'/NLAI.ICUNAAN JABATAN, I(OfuIERSIALISASI JABATAN, KORUPSI, I'EI\IBOROSAN, PUNCIJTAN LIAR DAI.I PERBUATAI{ TERCELA LAII.INYA.

l(HUsUs IvIENCENAI PENCA\VASAN DARI DALAtul DILAI(Ut(At'l OLEII' lvlENl(O El(UlN DAN PENCAIyASAN PENIBA'NCUl.lAl'1, BPI(P, PARA INSPEI(TUR'JFl'IDERA.L PEl,lBlrl'lcuNAN, INSPEI(TUR JEl.tDERAL DAl.l ll.{sPEl(TUR SERTA PEJABnT-pEJABnT LAll.il.l./A yAl.tc RERTUCNS I,lELAI(SAI.IAI(AN PENCAIVASAN

SAII( PNDA DEPAIlTE-

l\lEl'l-DEPARTEtulEN IvIAUPUN LEI/IBACA NON DEPARTErr/IEN LAlttN'/A. DI SANI PINC ITU PENCAIVASAN DARI DALAII DILAI(UKAI.I JUCA

OLEI.I II.ISPEI(TUR !YILAYAI'I- PROPII,ISI DAN I(ABUI).\TEI.J / KOTA'l.lnDYn sERTA PEJABAT-PEJABAT yAt'lc DtrucAst pEt.lcAV/ASAl.t DNLAfuI BUfulI'J DAN BUMD.

-

-

tt

PENCAwASANITUSENDJRIDAPATDIBEDAI(ANt\4ENJADIDUA J EN

IS YAITU

:

-PENCA\\,ASA|.]YAl.lCDlLAl(UKANSECARAFUNCSIoNALoLEH APARATURPENCA\VASANSEPERTIN,1|SALNYABPKP,INSPEKTUR JENDERAL, OPSTIB DAN SEBACAINYA:

-PENGA\{ASANYANCDILAKUKANSECARAMELEKATYAITUYANc DILAl(UKANoLEI-|PIMPINAN/ATASANI(EPADABAwAI-IANNYA BAIK DI T INCKAT PUSAT MAUPUN DAERAH' )

DALAIVIRANCI(AMENJA|vlINKEBERF|ASILANTUCAS-TUCAS U|\,1Uh4PENlERINTAI-|ANDANPE|VIBANCUNAN,IVIAKABAI|(PENCA-

\VASANNIELEKATI,4AUPUNPENGA\YASANFUt{GSIoNALAKAN TERUSDITTNCKATKANDANDIlvlAt.lTAPKAl.lSEBACAlBAGlAN fulUTLAKDARIKEGIATANADN1|NISTRASIPEMERINTAHAN'SETIAP ATASANNlE|/1|KULKEIVAJIBANUNTUKfuIELAI(Ul(AI.IPENCAWASAN TERHADAPBA\YAHANNYA.HALINIIVIERUPAl(ANBACIANPENTINc - oAni_ eeNCAvlAS-AN-ll{ELEKAT SET IAP PENCAV/ASA.N !V:AJ tB *lv1E'N---- ' .JUCA DISEBUT YANC IVlELEKAT PENCA\VASAI'I CIPTAKAN sARANA SEBAGAISISTE|VtPENCENDALIANMANAJEMEN.ARTINYA.lvlENClPTAKAt.IPEI.IGAWASANIVIELEKATMERUPAKANSALAHSATUDARI FUNCSIMANAJE}V\ENYANCFIARUSDILAKUKANoLE'l.lSEoRANC MANAJERDISAMPINCPERENCANAANDANPELAKSANAAN. (PENPENCA\YASAN MELEKnT ME|,1PUt'lYAI SIFAT PREVENTIF Nc- DALAT\4CECAHAN), KACENA ITU FERANA1INYA--'AN6AT*PENTI PENYELEWENCAN IV\EI.]CECAI-I I(EBOCORAI'] DAN BENTUI(-BENTUK -'-LAlI[-L|):Z\_"'YA.NC=:SERUPA'^!ANC.DAPAT.-MENGU,*^|91...X|aE-RuA=.-:::'-a=-.: PENCASILAN BAI.IKNN DAPAT IV1ENCCACALI(AN PEMBANCUNAN'

\{ASAN ATASAN TERF|ADAP t3A\YA|.|ANNYA D|5EBUT

SEBACAI

BACIANPENTINCDARIPENCAh,ASANMELEKATKARENA: ADi.t.iYA DALI AN

A'f ASRit; ADAI{YN

(slsrEM)

SARp'NA PENC,\WnSAl.l,\{El-El(A-|. (SisTElvl PENCENlvlANAJEtvlEN) YANC DICIPTAI(Al'1 OLEH PltulPlNAN/ PETUCAS- PET UCAS TERSEBUT; PIMPINAN (ATASAN)

ADANYA KUKAN PENGA\VASAN ACAR

YANC MELAI(SANAI(AN

SARANA

YANC TERUS MENERUS

IV1ELA-

PETUCAS_PETUCASNYA SECNRA

- i2 UTUH MELAKSANAKAN SARANA (SISTEIV1) TERSEBUT

DAN

IV]E[AKUKAN PENCAWASAN TERHADAP SISTEIVI YANC TELAH ADA J

IKA

D

IPERLU.KAN.

DARI URAIAN TERSEBUT TERLIFIAT

BACAIIV1ANA PENTINGNYA

PERANAN PIMPINAN/ATASAN DALAM .TERCIPTANYA PENCAWASAN MELEKAT

ACAR PENCAV,'ASAN MELEI(AT DAPAT DILAI(SANAKAN SECARA EFEKT IF, I\{AI(A PARA PEJABAT HARUS BENAR-BENAR [4ENYADARI BAHIIA PENCAIIASAN MELEKAT SEBACAI SALAH SATU FUNCSI IV1ANAJEfulEN fulENJADI UNSUR PENGA\TASAN YANC POKOK DAN I./IUTLAK DILAKSANAI(AN. B ILA HAL INI DAPAT DIWUJUDKAN, MAKA PENCAVVASAN FUI'ICSIOI'IAL AKAN BERFUNCSI SEBACAI PENUNJANC SAJA PENCA\VASAN MERUPAI(AN BACIAI{ DARI SELURUH KECIATAN PEMERINTAH YANC BERTUJUAN TYlENCUSAHAKAN TERCAPAINYA

KEBIJAKSANAA.N-V':'-\TELAH DICARISKAN DAN SASARAN YANG TELAH DtTEs -.,\,ii,-. ilpTH9AWASAN BUKAI'ILAH DIMAI(SUDKAN UNTUK MENCARI-CARI SIAPA YANC SALAIl i"IELAINKAN UNTUK MENENTUKAN APA YANC SALAI-I. PENCAWAS,\I'] YANC DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH MERUPAKAN S,\LAH SATU FUNGSI MANAJ EMEN PETVIER INTAH YANC IVlE N I LA I A i'i' .. I\ Fi PE LAI( SANAA N SUATU KECIATAN SESUAI DENCAN RENCA 1.," \'ANC TELAH DITETAPKAN, DILAKSANAKAN SECARA Ei:]:,''\'ACUNA SERTA r,ANC BERLAKU, MENTAATI PERATURAN PERUNDANC-UNDAN

I , LI

t

PENCAIIAsAN MELEKAT .YANC 5EBACIi... itESAR DILAI(UKAN OLEH ATASAN: IV1ERUPAKAN PENCA\YASAI.J ".IJC MENYELURUH .I.ERHADAP PELAKSANAAN KECIATAN OL[' i.N\\'AHAN DENCAN MAKSUD. ACAR ATASAN fulENCETAIIUI KE .-.''I'] NYATA DARI SETIAP ASPEK PELAI(SANAAN TUCNS DALi.,. ."IIiCI(UI.]CAN UNIT

I

ORCANISASI IVIASINC-MASINC TIDAi( IVIEN.' .,. IJC DARI UPAYA ' "'\II DTETAPKAN. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN YN NL JIKALAU TERJADI PENYIMPANGAN, ATAS/i"' :-':ERA MENCAMBIL LANCKAH-LAI'ICKAH PERBAIKNN SEPERLUNT' PENCAV/ASAN MELEKAT fulERUPAKAN '1I.CA\VASAN YANC tsERSIFAT TERUS MENERUS, SEBN CAI PRC' '' YN NC BERLANC-

I n i:2

.l

l

)

(..

-

13

*

SUI.IC SECARA VERTII(AL DAN IIORIZONTAI- NlENURUT TUCAS DAN .FUNCSI PARA PEJABAT. PENCATvASAN MELEI(AT lvlERUPAl(AN

SUATU SISTENl YANC TERTANAM DALAM ORCANISASI YANC BEI(ERJA DENCAN SENDIRINYA TANPA ADA RANCSANCAN DARI LUAR. SEBAGAI SISTEM PENCENDALIAN MANAJEMEN YANC DICIPTAKAN DALAT\,1 ORGAN ISASI YANC BERSANCKUTAN. tulAKA PENCAW^SAN IVIELEKAT lvlEllPUTl BERBACAI KECIATAN SEBELUIVI, PADA 5AAT, ATAU SESUDAI-I SESUATU TINDAI(AN DILAI(UKAN YANC I(ESEN4UANYA PUNYA DAYA PREVENTIF. SISTEt\'l INI HARUS DILAKUKAN NlELALUI PENCCARISAN STRUKTUR ORCANISASI YANC JELAS, KEBIJAI(SANAAI'I SECARA TEP.TULIS. RENCANA KERJA SERTA RINCIANNYA YANC JELAS PULA, PROSEDUR KERJA SECARA TERTULIS, PENCACATANiLAPORAN FIASIL KERJA KEPADN ATASAI.l SECARA TEPAI'CUNA DAI'J TEPATIVAKTU SERTA PEN1BINAAI.I PERSOI'IIL YANC TERUS MENERUS.

SEBAGAI TINDAK LAI\IJUT PELAI(SANAAN DARI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 15 TAHUN I9B3 SEi?TA PELAI(SANA.AN TUCAS \,/AKIL PRESIDEN UNTUK AlENCADAKAI'I KOORDINASI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENCAVJASAN MAI(A DISELENCCARAKANLAI-I PENATARAN PENCAWASAN IVIELEKAT UNTUK PARA PEJABAT ESELON I. II DAN III. DENCAN DEMIKIAN DIHARAPKAN PELAKSANAAN PENCAh'ASAN IV1ELEKAT INI DAPAT 9*E_N48

-

B E ry4

B

UF_Ug V _D A YA.

ADAPUN TUJUAN YANC INCIN DICAPAI DALAM rE LAK )A_ NAAN. BEI.IATABAI.I , PENC.A\YASAII MF_LEKAT TE RSE BUT Aq4 t^tl SEBACAI BERIKU'I:

-

IV1ENUMBUI-IKAI.] BUDAYA PEI.JCA\YASAN DAN FUI'ICSI PENCA\\'ASAI.I SERTA IVlEI\'lBUAT PENCAWASAN BERJALAN SECARA \VAJAR,

EFEI(TlF DAN EFISIEN;

.,.

_ N.IEI,III.]CKATKAN PENDAYACUNAAN PELA}(SANAAI'I

PENCAIVASAN

PEtuIERlNTAi-i

D.l DALAlvl

- MENINCKATKAN DISIPLIN APARATUR PEIV1ERINTAI-I

SEHINCCA

I'ii:i-El(AT DAL.Alvi TUBlJli APARiT'TUR LINCI(UNCAN MASI NC_MASI NC ;

DAPAT MENUN.JANC TERWUJUDNYA DISIPLIN NASIONAL.

_5{#+.I.ffi$T**Y*{{G

: I I

N4ELEKA] I tt'il, ADALAI-I

_A+JADI KN :

I{ SASARAN DARI

PENN

TARAI']

i{l

-MENJADIKAI.IAPARATURPEfulERIt'ITAHSEBAGAIU|'IsURPENCAFUt.J]SIo|'.inL \VASAN YAl.lC PoKoK' SEDANCKAN PEI.ICAIVASA|'l BERSIFAT MENUNJANC

-MENINCKATKANKETVIAMPUANPARAPEJABATP|MPINANDALANI MELAKSANAKAT.IPENCAWASANNIELEKATACARSASARANKE-

CIAT^NTERCAPAISECARAEFISIENDANEFEI(TIFSERTA

PELAKSAMAMPU MENGHINDARI TERJADINYA PEI'lYIfuIPANCAI'I

NAAN,PENYALAHGUI.IAAN!VElVEl.|ANC,DANKEBoCoRA|.].

IVIENJADIKEWAJIBANATASANLAI-|UNTUI(BEP.USAHAAGAR

I

DAYADANDANATERL|NDUNcIDARIPENYALAHCUNAAI'1DAl.| PEr{cCUNAANNYADILAl(Ut(ANHANYAUNTUI(ME|.ICAPAISASARAN-SASARANoRCANISASISECARAEFEKTIFDA|'{EF|5tEl.|. UNTUKTERVIUJ.UDNYAUSAHATERSEBUT'ATASANMEMETILUKAN sEBAcAl SARAI{A YANC sl5TEl.4 PENCENDAIIAN l/ANAJEMEN r s' UNSUR-uNSun SDlRt DARI :

!a

(l)ADANYAoRcANISASIYANGDISUSUNSEDEIVIIKIANP.UPA SEHINcCAMAMPUIVIELAKSANAI(ANKECI^TANoPERASISECARALAYAK.DIDALAMMERENCANAKnIIoRCANISASITE1sEBUTHARUSDIPERI-|ATIKANBEBERAPAPRINSIPANTARA LAINYANCIV1ENYANCKUT:PE|vlBACIAtiTANCCUI.IGJA\VAB, OPTllvlAL SERTA l'/EWENA-ry.C',- FUNCSI, T,UCAS' EFEKTIFI;AS KELUWESAN ORCANISASI YANC DIPERI(tI"\IIKAN'

II I

t-tARus rER:, r,o_ tt"^^l'li,j^tL1: _(2) s-EHUBu1rcAN DqNgJ,N l_r! ; EIICCUNC JA\VN BNYA WAI DI I.t'IANA TUCAS, IVEWLNENC DAN TECAS' I-IARUS TERLEBIH DAFTULU DITETAPKAI'I 'IiARA

J

It ,

,.']

ll

(3)ADANYAKEBIJAKSANAANYANCMERUpIT,t..IIPoLAPERILAl(U HARUS YANC DITENTUKAN.TERLEBIF{ DAHULT-t Dt'rN YANC DIPERl.|ATIKnNoLEHPAR^PECAWAI(;..."j.i|y|ELAI(SAl'lnKAN TERSEBL!T KECtATAf.t. DALAT/ PERUMUSAN KEB r.'\u':AflAN LAIN HARUs DIPERI-tATIKAN BEBERAPA P';.;1ii) ANTARA

,i

SEBAcAIBERIKUT:KEBIJnKSANn^'.j['RSEBUTHAR'US

-l I

ll ,11

SlSTEI./IATIS,.DAPATDIKo^,1U|JIKASIKT..SELARASDENCAN

KEBIJAKSANAANYANcLEBIHTINC(,EFISIEN,EFEKTIF

. -=.-,.,,,,

tti

sl hi trl r.l rl

t.-J

, .-

,,,

.

.,,,

,,,,, ,SERT,4r, E'^rf"^'T DIEVAt'l.laSL qECARA Pf

=::.::_.( rr )

ADANYA.

.-

p

tiosEDU R---=+ Al'lG

A''tE

--. .:)ll(

iluPi'

'

f.lE-T O.Df

:lvlETCQq

.

r 15 -

YANC DtPAI(At UNTUK lvlELAt(SnNAKAN t(ECIATAN

yANC

SESUAI DENCAN KEBIJAKSANAAN YANC DITENTUI(AN. DALAM PENYUSUNAN PROSEDUR TERSEBUT HARUS DIPERI.IATIKAN BEBERAPA PRINSIP ANTARA LAIN: PRoSEDUR HARUS ME_ NCANDUNC PROGRAM PEMERIKSAAN INTERNAL, DAPAT DIKO_ ORDINASIKAN SERTA TIDAK TUMPANC TINDIH. (5

) ADANYA CARA PENCATATAN YANC fuIEItUPAI(AN PENCENDALIAN FINANSIAL YANC DISESUAII(AN

fuIETODE

DENCAN

PENUCASAN DAN TANCCUNG JAIvAB MASINC-fuIASINC KECIATAN. DALAIV1 PENYUSUNAN PENCATATAN TERSEBUT I{ARUS

(",

DIPERHATIKAN PRINSIP DA'SAR YAITU DAPAT DIPERTAI.IC_ CUNCJA\VABKAN.

(6) ADANYA cARA PELAPoRAN YANC MEtvIBERIKAN tNFoRMASI AI(TUAL TENTANC PERKEMBANCAN PERISTIWA, KEMAJUAN, PRESTASI DAN SEBACAI MASUKAN. DALAM PENYUSUNAN -C-ABA PELAPORAN _IIARUS fulEMPERI-IATIKAN _BEBERAPA*PRIN- -- -.,_ slP ANTARA LAll.l : PELAPORAN HARUS rEpAT PADA wnx-

17)

I

j

l

TUNYA, SESUAI DENCAN TANCGUNC JAIVAB SERTA N4ENCANruMxeru pERBAND INCAN K EMAJ uAN pELAI(sANAAN. ADANYA .PEMBINAAN PERSOI.IIL YANC DAPAT MEMBERIKAN

TUGAS DAN KEWAJIBAN YANC SEPADAN KEPADA PARA PECAwAl YANC MAMPU tulELAKSANAKAN. oer-nr,r pENyusuNAN --PEMB INAAN '''PERSON It K EC IATAN-K EC IATAN-YANC- 'HA-RU'-_----* DISELENCCARAKAN ANTARA LAIN ADALAH:PENCADAAAN :KUI5,=Uj-.1.1j!.Y.F_9ARA[.'=J

NEO BMAS l---r-E N,rAN

CJT.UCAS:=DAN=:.:.

TANCcUNc JAwAB; sERTA STUDT pERBANDtruceN.

BILA SISTEIVl PENCENDALIAN MANAJEfuIEN TERsEBUT DAPAT BERFUNCSI DENCAN BAIK AINKA fuIANFNAT DARI PENCA\VASAN MELEKAT TERSEBUT ANTARA LA.IN NDALAH: DAPAT fulERUPAI(AN PENGAWASAN SECARA OTOI'IATIS YANC SECARA PREVENTIF DAPAT fuIEI.ICECAH SESUATU YANC TIDAK DIPERI.IENANKAN, MEMPUNYAI DAYAcECnI-l YANc rtNCCt sEDtNt tvluNCKtN, sERT.A. KECIATAN OPERASIONAL DAPAT BERJALAN KE ARAH PEI,ICAPA tAN SASARAN SECAItA EFEKTTF DAN EFIStEN. I

j

t6

.Dt stNl TERLIHAI' BAH\VA

PENcA\'/AsAN IvIELEKAT

l'1El\'lANC

PENTINGSEKALI.NAMUNPENCAu/ASANMELEKATTERSEBUT DALAMKENYATAANNYAfuIASIHKURANCDANBAH|(ANADAYANC TIDAKDILAKsANAKAN.ADABEBERAPAPEJABATYANCMEMBERI ARTIYANCSALAI-i.TERHADAPPENCAu/ASAN.ADAYANGMENCIRABAHWAPENCAWASANTERSEBUTSEMATA-|VIATAHANYA MENCARIKESALAHAN.,ADAPULAYANC[1ENG|RABAHWAPENCA_ WASANMELEKATTIDAKPERLUDILAKUKANKARENAPENCAIYASANSUDAHDTLAKUKANPIHAKLAINYAITUBERUPAPENCAIVASAN KALAU ADA FUNCSTONAL. I-IAL INILAH YANC'MEMPRIHATINKAN

YANCENCCANUNTUKM.ELA|(SANAKANNYA.ADABEBERAPA ATASAN LANCALASAN MENCAPA PENCAWASAN MELEKAT OLEH : SUNC ENCCAN DILAKUKAN YAITU ANTARA LAIN -ADANYARASAKEKELUARCAAN,I(EBERSAMAANDANPERTINlERNCANMANUSIAWIYANCTERLALUMENONJOL;

-KURANGNYAKEM,qMPUANMENCAWASIATAUATASANTERSEBUT KURANCMENCUASAISUBSTANSIMASALAHNYA;] IMPANCAN ATASAN ITU SENDIRI IKUT/TERKAIT DALAN{ PENY

-

YANC TERJADI.

SEHARUSNYAPENCAWASANMELEKAT|TUADALAHSESUATU I(ARENA PENCAYANC WAJAR TERMASUK BACI YANG DIAWASI

sA] u FU N c s I MA N AJ ENI E N' w4sA N- r E I:-E B-u-J r^FlyltiAN sA Lf'H -r"reMeANlru ACAR--SASARAN pENCAWASAN JUSTRU BERSIFAT DICAPAI DENcAN BAIK beru SECARA DlNl

DARI TUcAS DAPAT :..-___,,-. -DA pnT---D i H I N DAR - -rEl4D I

l

t{Y

A

PE N Y

lfi+PA+tcA N "

PE

I-A

tslllAAN

;

PENYALAHCUNAANWEWENANC,PEMBOROSANDANKEBoCoRAN.

DALAMHALINIMUTUPENCAIVASANDANINTECRITASKEPEDARIPADA MIMPINAN DIUJI. HAL INI PUN MERUPAKAN BACIAN UPAYAMENECAKKANDISIPLINNASIoNAL.DISAMP|NCITU

I'IENCECAH ADANYA KEfuIAfuIPUAN PENCAWASAN fVIELEKAT UNTUK

BACIAN DEVIASI SECARA DINI PADA CILIRANNYA IKUT MENJADI DARI UPAYA MENANCCULANCI CEJALA EKONOIV1I BIAYA TINCCI DANUPAYAfuIENCIPTAKANIi(L|MEFISIENSINASIoNAL. I D ISIPLIN I]AS IONAL K I RANYA DAPAT D IDEFIN IIVIENCENA

' i

srrGN -sEBAeAt*t!E:4-DlBif--:Ellll*!$5-?og1

!'li

IJNTUI(

I,iEL

PRAK A RSA,

BERAI(AR

n/

D rDO ROi'..1C

U

PERTANDA

KSAi'lAK.Al'..1 TAi.ICCUNC

-rii\YABiIYA DENCAi..l

Al'j KRE,a.llViT/rS. DISIPLIN TERSEgUT HAP.US DA KESADARAI'1, WALAU PADA IvIULANYA DAPAT RI LUAP. DIR.I KIIA. DISIPLIN NASION,AL ADALAH AH IR EAHYi A SUATU BAI'ICSA iELAH I"IENCAFAI RASI NASIOI.JAL YANC MANTAP. DENCAN PERKA-

TARAF INTE TAAN LAIN, UNTASNYA INTECRASI NASIONAL ADALAH [4UT

PENt_rfl

SYAP.AT

LAK BAC TECAKNVA DISIPLII.I NASIONAL-

SElitAKll.l t\lELUASNYA KECIATAN PEI"IBANCUNAN YANC DILAK ANAKAN DARI TAI-lUl'l KE TAHUN SElvlAKltl TERASA IvIENDESAK T NTUTAN UNTUK IV1ELAKUK/TN UPAYA PENCIPTAAN IKLIM EFISIE Sl NASIONAL. AJAKAN PEMERINTAH UNTUK lvlELAKUKAN CERA AN EFISIENSI NASIONAL DI SECALA BIDANC DAN DENCAN

ENCAN ITU DITENlPUH SEI?ANCKAIAN KEBIJAKsAI{AAN DERE LASI DIFIARAPKAN AKAN DAPAT fuIENINCI(ATKAN PRODUKSI N SIONAL. MEI.IURUNKAN BIAYA PRODUKSI. DENCAN MENANCCULA CI EKONOMI BIAYA TII.]CCI SEHINCCA I'lENINCKAT_ KAN DAYA S INC EKSPOR NON fulI.AS. OLEH KARENA ITU SUDAH SEPATUTNYA AJAKAN MENINCKATKAN EFISIENSI DI SECALA BIDANC TER BUT HARUS KITA SAMBUT CEMBIRA. B

"1

J

I

ERSAMAAN

DALAM H BUNCAN INILAH KECIATAN PENCAIVASAN MELEKAT HARUS KIT JADIKAN UiUNC TOtvIBAK SEH INCCA PERAi{AN PENCAWASAN FUNCSIONAL HANYA SEBACAI PEIV1BANTU. HANYA DENCAN CAR INILAI.I EFISIENSI DAN DISIPLIN NASIONAL DAPAT NlENINGKAT ENCAN PESAT DALAlvl PELITA V l"teruOnraruC DAN DALAM fuIEMA UK| "ERA'TINCCAL LAI{DAS NANTI:"' i;r-:: UPAYA RI

lvlENE

AKKAN CITRA DAN KElVIBA\'{AAN APARATUR PEME-

NTAH.

DI

NEC

R PEI.J'i INC

SEK TO

PElvl

DA

RA-

NICAii/.

-i .. t-]ERKEI'"IBANC ER.I/ASi-II( INDONESIA

RINTAH PADA UhIUIv\NYA MEfvIPUNYAI PERANAN i"i l(ECi,,\'i AN irtlJ.El(OliOtvllAN t'l/,,5lOf iAL. SEKT'3ii

IASNNYN NlELAKUI(AN KECIATAN DIAlANA SEI
IvIENJAD

I

PAN

TAI..I. OLEH I(ARENA IIU TENTUNYA DAPAT DI_

- to

MAKLUfuII JIKA SECALA SESUATU YANC DILAKUKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH BAIK POSITIF MAUPUN NECATIF, BUKAN

SAJA MENJADI PERI-IATIAN MASYARAKAT TETAPI JUCA

MEM-

PUNYAI DAMPAK YANC LUAS I'ERHADAP PERKEMBANCAN PEREKONOMIAN NASIONAL.." PENYALAHCUNAAN WEWENANC OLEH APARATUR PEI'IERINTAH

) ilr

:

DAPAT MENIMBULKAN KONSEKUENSI YANC TIDAK DIINCINKAN. KONSEKUENSI TERSEBUT ANTARA LAIN BERUPA TIMBU[.NYA RASA KESENJANCAN, KETIDAKADILAN, MENURUNNYA MORAL, TAK TERWUJU.D.NYA TUJUAN PEMERATAAN, TERCANCCUNYA KEIVAJARAN ALOKASI DANA DAN FASILITAS. PADA GILIRANNYA HAL-HAL INI DAPAT MENCHAMBAT PERTUMBUHAN EKONO^,{I. i.

KOMERSIALISASI JABATAN MERUPAKAN SALAH SATU COhITOH DARI PENYALAI-ICUNAAN WElVENANC TERSEBUT. PEMBERIAN KEMUDAHAN ATAU FASILITAS PEMERINTAH DALAM RANCKA MENDORONC KEHIDUPAN DUNIA USAHA ATAS PERTIMBANCANAZAS PEMERATAAN DAPAT DIKALAHKAN OLEH KEPENTINCAN

PRIBADI. PENYALAHCUNAAN WEWENANC DALAM PEMBERIAN IZIN MALAH DAPAT MENDORONC CEJALA EKONOMI BIAYA TINCCI. KESENJANGAN DAPAT JUCA TERJADI DIANTARA APARATUR NECARA SENDIRI, YAITU ANTARA MEREKA YANC JUJUR DENCAN MEREKA YANC MENYALAHCUNAKAN WEWENANC. . RASA TAK DAPAT' MENAHAN--DIRI DAPAT- -MENURUNKAIq-^TONAL -APARATUR

PEMERINTAH DAN MENIMBULKAN KERESAHAN. PENYIMPANCAN, P,EM B O R O S A N.,".D A N,.K E B OC O RA N,.-S E B A C A | -. A K| BA,T-==P EN yA tA H G oUNAAN'weweNeruc oApAT MeruprrucAnUur nnstL pElvrBANcuNAN BAII( BERUPA PENURUNAN KUALITAS MAUPUN KUANTITASNYA.

i] .J

'.1 l

I

rl

I

w

F, H

t\

ii l i-J

PENYIMPANCAN.TIDAK HANYA TERJADI DI SISI PENCELUARAN TETAPI JUCA DI SISI PENERII.,,IAAN.NECARA. KONSEKUENSI YANC SERUPA DARI KEDUA SISI TERSEBUT AKHIRNYA HARUS DITANCCUNC OLEH PEREKONOMIAN NASIONAL. YANC DIKE[,lUKAKAN INI IIANYA SEBACIAN SAJA DARI BERBACAI KEA4UNCKINAiI LAINNYA YANC DAPAT IVIERUCIKAN PEMBANCUNAN. KONSEKUENSI YANC CUKUP BERAT YANC FIARUS DITAI.IG_ cuNC nKIBAT ADANYA PENYIIVIPANcAN-PENytNIpANCAN TER-

t!)

SEBUT ADAL,A

l"lENiJRUi.il'.JYA,

TUR PEI,lERINT IvIEMPENCARUHt PEM BA NC U NAI.J.

Cll p,A DAfi t::i,ii BA.\fAAN ApARA_ H DIPANDANCAN [,1ASYARAKAT. HAL INI DAPAT T EKAD DAN PERA.NSEP.-TA n1z\SYARAKAT DALAM pADAHA! SEBACAttulANA DtKETAI_jut. Ttf.jcKAT

KEBERHASILAN PEMBANbUNAN NASIOI..lAL ITU SENDIRI SANCAT BANYAK TERCA TUNC PADA PERANSERTA SECENAP \i,ARCANYA.

t,

SEKALI LA NANT

I

DA LAful

DAPAT

R

KEgERHASILAN KITA PE N CA\\,ASAN N1E LE K AT A KA N

KAN AlKl CITRA DAN r\4ENECAKKAN KEWTBAwAAN

M E[,18 U

I"lEMPER

APARATU

I DI SINI'TERLIHAT BAHIIA DAYA

ERINTAH. DI SAMPINC ITU, SEPERTI TELAH DISEBUTKAN 5 BELU,\4NYA, KEBERHASILAN Di BIDANC TER_ SEBUT DIHARA KAN DAPAT MEIvIBERIKAN SUMBANCAN YANG PE

POSITIF TERHA AP PERKEl\,4BANCAN PEREKONO[4IAN NASIONAL. OLEH KARENA ITU SEfuIUA JAJARAN APARATUR PEMERINTAH DIHARAPKAN D PAT MEIvIBERIKAN DALAM MELAKSA IKA

LAU

KONTRTBUST

14 X4 I'I--! EX C A WASA N

YANC pOSITtF M E LE K A.T T E R S E B UT-.----_

LAKSANAAN PENCAIVASAN MELEKAT TERSEBUT TIDAK BERJALA SEBACAIMANA SEHARUSNYA MAKA APARAT PENCAWASAN F CS IONAL TERPAKSA HARUS MELAK UKAN TI.JCASNYA SECARA LEB IH BERAT DARI YANC SE\\'AJARNYA. DALAM J

A4E

NJA LAN

P

UCASNYA, APARAT PENCAWASAN FUNCSIO-

KAN

NAL SEPERTI

B

e e,B lK![-s_E_aAC

rI -| tl

P-Alg

11

4 51 DA LA M--M

,ANc.-_B€RtJpA SASARA N AT' UPUN TuiuAr.r.

--'

.^. I'TUJUAN"

l'uJ

Y

PERBANDINCA

il I

J

5EI-IINCCA JAD I. ,'AK IBAT''

DI

YAI

K EB

EN

y

USU

N

T ElvltIAN

tJAK sANAAN ,_f

C BERUPA PENILAIAN TENTANC

_

TEMUA N

oroK

_gK_tJR -

BACAIMANA

ANTARA PEI.AKSANAAN DFNCN N SASARAN, ETAIJUI PENYIIlPANCAN/DEViASI YANC TER_

C

Ul(i..1iiAN lt'tEFlSiIi.]Si ATAi_j pENyE_ LEWENCAN DI iYATAKAN BAIK DALAM BENTUK KUALITAS MAI'PUN K UAN I TAS.

I 'I

I

KP DAN ITJEN A4ENETAPKAN UNSUR-UNSUR

(D)

,s EB AB-SEBA LE,I,1AHI.]YA

j J

I

I

BERUP,1

YANC BIASANYA BERUPA: NCENDALIAN

_

jAD\yAL KERJA |(URANC_AfJ,r^'N\,A PEi<ENC'\i.iAr\ij AT,AU I LL I( U RAI.IC K ETERAI'IPI LAN/ SK

-. _ TIDAK D!SiPLIIJ. ATAU LAt'{P''' (EJ ,,REKoMENDAsl" yANc BERUPa LAMPU MERAi-l SECARA DINt IEARLY WARKUN INC ATAU PEMBERITAHUAN NINC SYSTEfuI) KEPADA MANAJEfuIEN ACAR SUPAYA KANPERBAIKANATAUTINDAKLANJUT.REI(olvlENDASIlNI TIDAK DIPERDIBERIKAI.I DIIVlANA BILA TEI"IUAN TERSEgUT I(ERUGIAN PEMERINBAII( I AKAN TERJADI TERUS MENERUS.

fuIENCADA_

TAHATAUINEFISIENSIATAUI'TELEMAHNYAPENcENDALIAl.|. PENYI}VIPANGAN TERSEBTIT SIFATNYA J IKALAU RISIKO DARI SANcATRINGANIVIAKAYANcD.IBERIKANoLEI.|PEMERIKsA BPKP/ BUKANNYA REKOhIENDASI TETAPI SARAN' SETELAH REKO_ ITJEI.I I"lENYAMPAIKAN HASIL PEIVIERIKSAAN BESERTA I'IAKA BPKP/fuIENDASI/SARAN KEPADA FIHAK fulANAJEMEN

-ITJEI.I

I,{E.I'{C I KiJTI i t,tEI'IA}'I YAK

AN

PERK E}U8'ANCAN.

-T IN

DAK

LANJUTNYA. .MAKNA TE|,{UAN BPKP ATAU ITJEN BAC| MANAJEtNILAtl

l.,lEN/ATASA}.l.TETAPISEBENARNYAKALAUPENCAIYASANMELEKAT TELAI.I IV1EMBUDAYA MAKA PERANAN PENGAWASAN FUNCSIONAL INI AKAN BERI(URANC DALAM MENE['lUKAN PENYIfuIPA-

NCAN, PEMBOROSAN DAN KEBOCOR.AN. PENTINCNYA PEMqINAAN i

NCAWASAN.

r:l :.j] r,i

.

r.l

il (.

1

LrJ

H

il n t_J

KpORDIIASJ

"ELAK.st'lAA.ll

iPE-

IFIANYA EAHIVA PENCAWASAN MERU.PAKAN sALAH sATU uNsLin PENTINC DALAlvl P.ANcKA PENINcKATAII pENDAyACUX.IAtt APARATUR PENIERIfITAH. DENCaN DElvllKiAt': PERLU ADAI.IYA PENINCKATAN PELAKSAI'.:AAN PENGA\.iP.5A.iI YANC EFEKTIF DALAA,I TUBUH APARATUR PEMERINTAH DI DALAM LINCKUNCAI.I MASINC_fulASINC SECARA TER,US I'VIENEKUS DAII IVIENYELURUH. PENCAWASAN YANC DIIV1AKSUD TERUTAMA ADALAH YANC DILAKUKAN OLEH PIIVIPINAN/ATASAN MASINC-MASINC SUDAH JELAS

H

DtN

K

-2I-

RGANISASIiSATUAN KERJA TERHADAP BAYJAHANNYA, ENCAIVASAN YANC DILAKUKAN OLEH APARAT PENCADIN1ANA. VIASAN,.F NGSIONAL TURUT MEMBANTU.

SATUAN

ASARKAN PRINSIP DAYAGUNA DAN HAST.LCUNA'',Di AI.ICCAP ERLU DILAKUKAN PENYEh4PURNAAN UNSUR APARATUR DI BIDA G KELEMBACAAN, KEPEGAWAIAN, DAN KETATALAKSANAAN. SEJALAN DENCAN ITU PERLU DILAKUK}.N PENERTIBAN DAN PEN DAKAN TERHADAP PERSUATAN KORUPSI, PENYALAHEVt'ENANC, KEBQCORAN DAN PE}VIBORCSAN KEKAYAAN CUNAAN PUNCUTAN LIAR, DAN. TINDP.Kr'.N PENYELEWENGAN ru rcnnn, LAIN. B IK YANG MELANGCAR PERATURAN PERUNDAN6-UNBE

DA

N

GAN

MAUPUN

DAN KEB.IJAKSANAAN PENIERINTAH YANC BERLr'.KU KEGIATAN-KECIATAN LAINNYA YANG MENGHAMBAT

PEIvIBANC NAN:

cAtMANA btSEeUfXnH TERDAHULU, KEBIJAKSANAAN PENGAIVA AN DICARISKAN OLEH PRESIDEN. SEDANGKAN WAKIL \FH

PREsIDEN MEMIMPIN DAN .MENGIKIJTI PEIAKSANAAN PENCAWASAN ITU SEC RA TERUS MENERUS. DALAM IIAL INI MENKO EKUIN DAN PEI.ICA}\'A

NAAN KE

'_ -

PENCAWASAN FUNCSIONAL ' TERDIRI JENDERAL DEPARTEMEN, INSPEK,T.ORIT' DARI BP U PAT'EN ?|'K Cr- -*--'j ',r,W,l.l-AYAH ?ROFJNs l .'.OA N i f,N Spe x roRATl',l'l l L4 Y-A H "'K AB SEDANCKAN .PENCAWASAN TERHADAP PROYEK:-PROTAMADY YEK PEM ANCUNAN SEKTORAL, INPRES , BANTUAN. DESA IYIAU_ PUN PRO EK-PROYEK DAERAH DILAKUKAN JUCA .OLEH INSPEKTUR.JEN ERAL PEMBAI.ICUNAN. SEMENTAP.A ITU PENCIPTAA}'! DAN PE INCKATAN MUT.U PENCAWASAN MELEKAT DI DALAM . Llh-c l(u.t'l AN TUCASNYI. I,lASINC_,\1ASII'.IC DiLAKUKAI] OLSIJ PIMPINAN SEMUA, SATUAN ORCANISASI PEMERINTAH,'BAIK. DI PUSAT M UPUN DI DAERAH, DAN JUCA DI LINGKUN64N B MN JAJ

i

ANPEMBANcUNANMENcKooRDTNASIKANPELAKSAIJAKSANAAN PENCAIVASAN YANC TELAH DICARISKAN.

RAN EPANAT P, INSPEKTORAT

:

I

I

I

t

{ I I

DAN Bulvl

tl 1i i:

i--

l't:llC/\\';n5A'lt tJElJGirli DEi'\li(li'll '\P"\llrVi

SE{'lt:llz'rtlll'i""

TEL^lll.Etl5U5U|.lBERLnl,|.i-L/rI)iS,l.ln,\lU|.1S,^|.lClrlL)t{,{:IlLUl(nIl nDnIlYn|(ooirDll.lnSlPE'1.|Cn\./nSni.|Yn|'lCt]^||(.\Ynl(|LPl,.ESIDE|| DE|.]Cnl.lDiBnl.tTUoLEi||'1t-:N|(oEl(U||'itJAl.ll(ETUnBP|(|,A1E11U_ PEllcn\vASnll DAtl sEl(L8!Jnl(snl'lnnl{ MUSt(nt'{ PEi'uABnRAll CARATERUShiE'|'lEnusi,lEA,lil"lPl|'lDn|.1|"lE|.lGIKUllP.ELAK.SA}lz\ DAKN I: PEt'IGAYIN SN I'I DIN RDII'IASI KOO AI.IIiYA.. RAPN T-RAPAT hlEl'lTERl' Dlltn DtRl o.LEll Pn Rn oLEll \vAl(lL.PRESlDEl'l'DEIIGAN 'Jnl(Sn ACUNG SER'l-A P/rP'/t PAI'{CLIMA AB Rt/ PAI'lCl(oPl(A''11'lB

'

PEJABATLAIl.l.Y/.t.lGDlAl.lCcAPPERLU.SEDAl.lCl(^|.|11AP^T! ,1

r(APATI(oollDl|.{A5|5ELAIlJUTt.]YADEI'1cnl.lAP^RATPEI.|CA\1A5 DAPAI.sE\,iAl(TU-\YAKTUDIADAI(A|.lOLE'lllYlE'|{l(0E1(Ul|'ID^|'| OLEII I(ETU/T DPI(P. PEI.,IBAI.IGUI.IAIi A.TAU

\

PENGA\TA5AI.I

l'lEl'lcll'lGAl-l(AN l(EMIlnLl l"lElJCOBn KITA uAll(LAl'l .

5E-

CARASIl.lcl(AT.APAYAT.IcTELAIITERJ^DlDl.BlDAl'lCPEl.lcn\YASAl.lSELA|.lA.ll.lISEJAl(D|},lULAIl'IYAPELITAIP^D^.T^||UlI -''-'..-':.--....-l-_:LALU_'l.,lELA|(UKA}.|--PE|.llt']cJ(AT-A]j]5E 1969/1970. PEI'IERlNTAll' PE,'IBA I G U I'IN I'I'I PAD'A DALAI,.

P E I{

Y EL

E

I'I.CCA

RAAhI

PE

I'ICA\VAS

AI'I

..A|(l-||RTA}|Ut,lPEL|TAIIUNSURPE|.lcAl\/nsANDlPER|(U^TDEPEhl0AI'IECARA PEI'IGnl'lASAl'l l'lCAl'l DlAl'{Cl(ATl'{YA lYlEt'tTERl pEr'ruAr'rcuNGUT.TAN DAr.r LrNCr(ur.{cAr.{

l.|A|.1 ll| , Dl

trDup

DALArvr r(ABt'rET

PEND^Y^CU|'|^^1.| 5AlYlPINC 1.,1E|.|TE|1| l.lECA|(A | ^|,n illn l.l l(orvlal,lD0- PEI'luLlllAl'l [il4ENpAr.r);---pA].{GtttytA)', At'Al"AT'n l'n -

fft;,..ecnrra a

(l'Al'lcl(oPl(AlYlTlu l(EArlylANAtl DAN l(ETEP'TlBAl'l

J :-:J::;:-:._

-

:r::::r:-:

;:R'n

T'

:P!

!-!o-A-!v

n-s*l{

:!1|l

t'l#1--=Y+1'l c

JUUa$S:!3W;

-(DJPKN)'

-PADr--

I I

TOtU\T JENDERAL T?ENGAWAfAN'i(EUrrNcnr'r:l'NEGARA

t

DEPARTENIENKIUANGAN,PARAIRJEI.lBANG.,IRJENPADADEP^RTLDAN INSPEKTORAT DAERAT{ PADA DAERATI-DAERAII

}I.[N.DEPARTEI'IEN

T

TINGKAT I

I.

}'1i\|.lAJEl'l[:Il DALAM PELITA Ill [/lULAI D||(Efult]AblC|(Al.l PADA EFISIEI'ISI' AUDIT YANC, SASARANNYA DIPERLUAS SA/IPAI YnITUSA^,IPAIBERAPAJAUIISUnTUPIIoCRAI'IDILAl(Sn|lnl(nl.| DAI'I EFEITIF' Di DEI.]CAN DAI'I.\ PETIBANCUI'IAN YAI'IC'EFISIEI'I

'l

1

1* r,{

iJ 1

I

B

IDAI'tC

PENER

II'IAAN NECARA PE,I'III'ICI(ATAI'I PENCAIYASAN

D

ITU-

.-.-{r'r-imr=r+++;-Aj}--]}trN5&t}J.{,{$.:tf:fiSE.0-UJ=*1f.el.B@ J \J l\ .\ | I

/ \ v ' \

.l,t€-6J\J}A.

|

. Dl

Arl'

CASKAI.] DA

TELAI-l

lvlEL

DALAM

RAN

,iCBHl.]HASlLSlDAl']LUl.'1Ui'lfu1PP'TAHU|..1198] I'iJUTKA.il DAii i'!Ef'lllicKATKAN KEBI-rAKSAl"lA'A " SERT i...A MEiiERTiBKAN APAiI'A'TUF'' PEMERINTAH

KA.fuiE.|jANCCULATiCITii'iDAi.(AN-TINDAKANYAI.'l DALA[l MEI'IJABARKAN DAN fulE MENCHAMBAT PEfulBANCUNAN. MENUCAS KEEiJAKSANAAN INI PRESIDEN TELAH

DALAI'I

RAN

LAKSANAKAN KAN V/AK IL BANCUI.IAN,

DAN DAN

IVlELAKS !VE\VENA

AI'ITAP.

LIHARA TER NCENAI JAD AGAR TIDA ATAU PADA KECIL DIDA DARI BPKP, DAPAT MENI YANG TERN

YAITU UNTUK

S

EM

I'1EL

PENCAlVASA

ADANYA

KE

RESIDEN, MENKO EKUII'i DAN PENCAlVASAN MENPANDANBPKP.UNTUK}VIENCKooRDINASIKA NAI(ANTUCAS-TUCASPENCA\\'ASANSEsUAITUC/' C LlAS iNC-MAS iNC. DIPE APARAT PENCAWASAN FUNCSIONAL PERLU PEI''1

ADANYA KESEPAKATAN BERSP'1"1A l'lE AL PENCAWASAN. HAL INI UNTUK MENCHII']DA PADA \4lNCCU YAIIC SANl .TERJADI l,llSALNYA ARI YANC BERURUTAN, SUATU UNIT ORCANIsA':

S

lvlENERUS'

PENCAWASA

ANCI UNTUK DIAWASI OLEH PETUCAS DEl"llKlA tRJEN. OPSTIB ATAU JUCA BEPEKA' HAL KHUSUSNY BULKAN KELUHAN BACI YANC DIAYJAS|' ATA. KEMUDIAN TIDAK TERDAPAT PENYIIIPANCA HAI'iY A PEKERJAAN RUTINNYA TERBENCKELAI ANI PENCAWASAN' TUI'{PANC TINDIH PELAKSANAA -ER,<EBur KIRANYA DAPAT DIHINDARI - DENcA ''INFO MENUKAR EPAKATAN DAN SALINC TUKAR

TEMUAN DIANTARA= -JAJARAN PENCAIVASAN.,=J,l KODRDINASI ?ENC SINILAH TE LIHAT BETAPA PENTINCI']YA

MAS l'=-l-{ AS

[r

WASAN.

V.

il4EI'"{BUDAYA

UPAYA l.lEN fulENYA

PEMBANCUN

cA\{A!fI-- fLE-LEKAJ SEBACAI iJACIAN DA ar.t vrJrl nrslpl ll.l llAslolr,AL i\Nr\a\l\ ^r./r.1 ARI n KAi': PEtir-ijNYi\ i'lEN l'{6A KESIf'lA^/lBUt'lC N, KHUSUSNYA DALAI'I IKUT MEWUJUDI(AI{ K

AN

PEN

MANTAP, MA RANCKA L NDASAN PEI"lBANCUNAI.] SECARA I'IELEKA FUNCSI PE CA\VASAN, KHUSUSXT.R PENCAV/ASAN ARI tNYA' KECIATAN lNl lvlERUPAi( ITEN,\D*Ls-Et \AKIN PEt'lT.lNC I

;

-24-

BACIA.N MUTLAK DARI KECIATAN ADI"IINISTRASI PEIVIERINTAHA}.I P},DA UMUMNYA, SEHINCCA HARUS SECERA DAPAT DI LAKSA-

NAKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN. DENCAN DEMIK IAN SE.CARA i.BERTAHAP .rAK*{N .,DAPAT .,DIUPAYAKAN TER!y.UJUDN:Yi1., . .DtSIPLIN .NASIONAL'YANC TINCCI BAGI SETtAP ''"'{PARATUR i: t

.PEMERINTAH, SEBAGAI PRASARAT TERCIPTANYA PEIVIERTNTAHAN YANC BERSIH DAN BERWIBAWA SEBACAIMANA TELAH DISINGCUNG. DtMUKA.

LANCKAH PERTAMA YANG DIPANDANC PALINC STRATECIS DALAM MEWUJUDKAN TERSELENC64RANYA PENCA\YASAN MELEKAT SECARA. MAPAN ADALAH .MELALUI KECIATAN PENATARAN YANG DISEBUT NTARIVASKAT''. HAL I NJ DIMAKSUDKAN ACAR SETIAP JAJARAN ESELON I, ]I, DAN III MEMILIKI BEKAL PTNGETAHUAN YANC CUKUP DI DALAM MENERAPKAN PRAKTEK PENCAWASAN MELEKAT TEI]SEBUT DI SETIAP UNIT KERJANYA fulASINC.l/As-rNC. BAHKAN LEBIH -DARI lTU, DENCAN PENAT^B4!1- IERSEBUT DIHARAPKAN PULA. PARA PEJABAT TERSEEUT - IVIAA,IPU MELIHAT DTRINYA SEBAGAI PIHAK YANC MENCAWASI TETAPI .SEKALICUS .JUCA. DIA!,{ASI ,.OLEH .ATASANNYA- DENCAN DEMIK lAfl BENAR-BENAR DAPAT DICIPTAKAN SUATU IKLtM. SEMANCAT DAN BUDAYA BAHWA PENCAIVASAN DAPAT DITERIMA SEBAGAI

.

! :It

HAL.YANC WAJAR: CUNA-.MENDUKUNC TERCIPTANYA IKLIM,, SEI\.IANCAI-DAN :

:

1::.PE.NATARAN.. ;HARUS :B ENAR-B ENAR

T

fulEfulENU H

I

,:-l'i,itlARA51';,;,1$EMUAT:i:PESERTAT'ijHARUSi:,J'KUT.{';IAKTIF

5TA

N

DARD'.PENF;

r:MENGtKUT'l ',,DA;;

MENYIMAK DENCAN SUNCCUH-SUNCCUH OISKUSI-DISKUSI YANC DIaDAKAN,. SEHINCCA..SASARAN "TARWASKAT" lNl DAPAT DICA-

PAI' rNrLAr I"IELALUl KE:crATAN lNlLAl-|, BERTOLAK DARI PENCERTIAN =ERTTAN PENATARAN PENCAWASAN fuIELEKAT. PERLU DIKEfulBANCKAN FORUM DISKUSI YANC DIH/.RA[-KAN AKAN JUCA DAPAT BER_ FUNCSI SEBACAI BURSA INFORMASI DAN TUKAR MENUKAR PE.NCALAMAN IVIENCENAI MASALAH-I'4ASALAH YANG ADA RELEVAI']-

I

.,J

A<)

P:i]C,:.\\,r.''!:',Ai.] i.\[LEi.,.,,.'.T.DEIjC;\li DEI'lIKIA,\] HlIt. DtSi-t{'St-OtSKUSi 'r'i''.f'iC i-tlA.DAi(,\ii AK.r^.1'l SANCAT SERCUNA

5||]Y;.r L)t.i]|,^ii

DAil BAC I

pEr.lYfr"rfURl'lA.a.l'i BrrFiAN PENnTARAf'J SELANJUTNYz\. D

i Sfi,rrrtt.tC ITU PERLU D lSA.DAR.l BAHIvA PEr'lATAR1afr

lCAl'lA'NCKAN oLEH BAPAK PqESIDEN II]I EUKA.NLA}-J HANYA 5EI'(ADAR FORMALITAS UNTUK MENDAnnrr{nru SUArU SERTIFIKAT PENATARAN BACI PA1RA PEJABAT, fT.rNEI SEBENARNYA ADA, TUJUAN YANC JAUH LElIH MEt!DASAR DARIPADA lTu. l'1Er'lANC BENAR BAH\VA UPAYA Mq[tpEt.lCA\,/ASI,]N MELEK,AT YANC

D

BUDAyAKAf PENCA.t,iirSAl'l l"iELEi(A-i- iili ,\lEl"iPUNYAi KAlTfAfl YANC ERAl DENCAN RESPONSE KITA TERHADAP AJAKAN UNT1UK uENCADAK{N CERAKAII EFISIENSI NASIoNAL DAN MENEGAKKAT'I DtstpLlN r'lrasroNAL YANC DAPAT lvlEtulBERl DAMPAK Posl-flF BACt pEREKoNoMtAtl NAStot'lAL SEBACAIMANA DIURAIKAN sEBELUM*tJo..rETAP_! LEBIH DARI lrU SEcENAP l_AJARAN oToRATUR pEl,[ERtNTAH SEBACAI BACIAN DARI BANCSA lNDoNEtlA yANC l,4Eu+ANCUN HARUS DAPAT ,\lELil-lAT BAH\YA UPAYA l''lTN'1BUDAyAKAf.I PENCA\YASAi.l MELEKAT lN I SEBACAI BACIAN D,lRl

upAyA METiBANCUN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA.

I

KtTA SAtIA-SAl'1A MENYADARI BAHY/A UPAYA IVIEMBUTOyAKAN rrlrcnr^lnsAN MELEKAT lNl IvIENYANCKUT FAKToR MATUslA-YANG'HARUS Dl€;|NA DAN 5At-ll'lc lviElvlBlNA.-HAL lNl TfNTUIIYA I,\EIUPAKAN UPAYA YANC TIDAK MUDAH KARENA HA

RU

5.=K tTiA,-

H

A

D,AeLA9A

LA.H- - D l R

l

K

I

TA

S

EN D l

:1T:

B,l.-,4T4-U.--,Xel$$,

pOK ApAR4TUp, ,PEMERINTAH.5ENDlRl. NAtulUN lNl JUCA BUKAN [lUSTAlllL UNrUK DILAKUKAN. KALAU BETESESUATU faruc RApA NE6,fRA Dt ASIA DAPAT MENoNJoLKAN KETINCCIAN PlStpr_tN NA$toNAL SEBACAI MoDAL- Ul.lTUl( PENINGKATAN PToDUKTIFITAF DAt'l PERTUMBUI.lAN EKoNoMl, tulAl(A KITA JlcA HARUS yA$lN BAFTV/A KlTAPUl.r DAPAI- BERBLJAT DE[4lKl,/\f.].

ITA SEI..IUA MENSYUKURI BAI'I\VA PELAKSAIIAAN. PE|'lqANCUNAT.T ,foruc DTLAKUKAN sELAtuiA tNl rELAH l,tEMBenrier.r K

HASIL YANC I.lEI.,ICCEl.,lBIRAKAI'I. KITAPUI] SADAR BAH\VA HASIL YANC DICAPAI TERSEBUT MUITCKIN DAPAT LEBIH BAIK LACI, SEK tt{ANy4 ApAp.ATUti pEA,tEp.lirTr\Fr rIDAK sAl.4PAt l\.tELAKUI'1AN

"..r_--_*--:--,-].-..,

t--t

.ll

2_6

KASUS PENCAIVASAN MELEKAT

K{sus l. (1

}

PADA SALAH SATU BADAN USAHA IYlILIK NECARA TELAH TERJAD.|SUATUTRAN5AKSIPENJUALANHASILPRoDUKSINYA DENCAN ATETRNPN PERUSAHAAN SWASTA SECARA KREDIT' TRANSAKSI TERSEBUT DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PEfulASARAN. SELURUH DOKUMEN TRANSAKSI PENJUALAN DI-

1

DISPOSISIKAN UNTUK DITATAUsAFIAKAN OLEH DIREKTUR BAPEMASARAN TERSEBUT KEPADA SALAH SATU KEPALA CIAN.

(2) ANTARA DIREKTUR uTAlvlA DENCAN DIREKTUR . PEMASARAN SETERSEBUT. TERJALIN HUBUNCAN YANC SANCATERAT HINCCA DIREKTUR UTAMA TERSEBUT MENARUH KEPERCAYAAN PENUH KEPADA BAWAHANNYA.

;'\

(3) PADA MULANYA BEBERAPA PERUSAHAAN ,l il

-ADA JUcA ' MELAKUKAN PEMBAYARAN , ANcSURAN, rLrnpt YANc TIDAK MELAKUKANNYA. tenruvArR xruUotAt't PERUBAIK' SAHAAN SWASTA YANC MEMBAYAR ANCSURAN SECARA MENCETAHUI BAHWA PERUSAHAAN YANG TIDAK IV1EMBAYAR TIDAK DIBERI PERINCATAN ATAU DIKENAKAN SANKSI APA-

.

ii.i

l:1 .l -J

:l t--1

l{

U

S\YASTA TERSEBUT

PUN. HAL INI MEMBERI KESAN KEPADA fulEREKA BAI-IWA BUMN TERSEBUT TIDAK I'/IELAKUKAN PENATAUSAHAAN PIUTANCNYA -SECARA TERTIB; PADA AKHIRNYA MEREKA-SEMUA TIDAK-' MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR. WAKTU DIADAKAN PEMERIKSAAN OLEH AfARAT PENCA--_', WAS FUNCSIONAL DALAIVI HAL INI BPKP, DITEfu1UKAN BAHIYA TERDAPAT SEJUMLAH Rp A,- J UTA PIUTANC BUtvlN TER-

(q) PADA T B

i

il

,j i.:l U

rt li U

r-l 1l t)

LJ

il

(s)

SEBUT YANC SUDAFI BERTAHUN-TATIUN TIDAK DITACITI. HAL lNl MEIVIBUKTIKAN BAHWA PENCAWASAN ATASAN LANC-

SUNC (DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR PEMASARAN) SERTA DETVAN KOMISARIS PADA BUMN TERSEBUT TIDAK DIIAK' SANAKAN. SEANDAINYA HAL INI DiLAKSANAKAN, ;'I.E.KA HAL TERSEBUT DAPAT DICECAH SECARA DINI.

_ z7KASUS I I. TEFiDAPAT SUATU UNIT ORCANIPADA SUATU EPAR.TEI,iEN -r i'l i'l E CA RA N C H I l''1 PU t'l P N E R I lnAA SASI YANC Di U C AS l( A N N1 E BUKAN PAJAK YANC i'iENUYANC TERCOL NC PEf'IERINIAF N I-IARUS DISETOR KE KAS RUT KETENTU N YANC BERLAKU

(i)

N

ECARA.

NlUTASI ANTAR (?i SEBACAI AKi AT SERINC TERJ,ADINYA TERSEBUT NAN\PAK PINAN, PIN4PI AN UNIT ORCANISASI TATACARA PENCETENTANC TIDAK SEPEN HNYA I,IENCERTI PAJAK' PINlPINAN TERSEBUT LOLAAN PEN RIIVlAAN BUKAI'] PENCELOLAAN SETORAN l.ilEi\'\PERCAYA AN SEPENUHNYA PIfuI-

,

PA

TERSEBUT

K

(3) TERNYATA

A

BA\VAHANNYA.

i\nEND/rDAK DAlvluDlAN TERJADI KEPERLUAN

SUATU KECIATAN LAIN YANC LAI'I DALAN1 HAL l(AN oLEFI f(ANTOR TERSE.BUT' D I SELENCCA MENCCUNAKAN YANC DIPERCAYA TERSEBUT IN I BA\\'AHA SEHARUSi'lYA DtsEMAAf.l BUKAN PAJAI( YANC PEIV1BIAYAAN

RANCK

UANC PENER DENCAN HARAPAN PADA_VIAKTU TORKAN I(E KAS NECARA, HARUS DICANTI ENYETORAI.I UANC TERSEBUT DILAKUKAN DARI ANCCA AN RUTIN.

PADA

(rl)

UANC

\VAK

BELUN/l JUC

NUHI DARI TERUS

_fu_TEN

N TEIlSEBUT.

PENYIN,lPAN ,F l!\ \J.'

\ |

l'ALJll

lt

11

r\

DIIV4AKSUD

PENYETORAN TERNYATA SETORAN DIPEDApAT Dil(Ei\,tBALll(AN. DALANl HAL II.]I DILAi(UKAN ENERIMAAN BERII(UTNYA. . '-t Ar-\A}llvA i\ LJ 11 l'i | /1 I JELAS LALJ _SEHINGCA TIDAK RUS

I

JENDERAL,

LEH t N5,n.EKJ,9 RAT.=. BARU DAPAT D II< E_ PENY II,lPANCAN TERSF.BUT =

DiLAI(UKdN

PEI'IER I KSAAN

o

TAI-1u I .

(6) FIAL lNl

l'iEl

DII-AK.SAII.A'

HAL

IN

I

-TI

PENC;A\VASAN fvlF-LEKAT TiDAK K'F-P'LJCIAN l'1ECARA' SEt-l I NCCA Nii-'N Il'i8U Ll(Af'J

8Ul(Tll(At'l RAHViA

A\l AK

ATASAN TIP.PERLU TEF.JADI SEAI.IDI\INYA n'SAN l'{[:1"'E l( Al- ' l'lCAiV

sEBU-f [!Ai'i ,U fu1ELAl':SA'i'j/'\i",^':N

Ptr

-zB

KASUS III.

(l)

PADA SUATU BADAN PEMERIIITAI-I YANC BERIYENANC NIEMBERIKAN IZIN DAN TASII-ITAS, TERDAPAT KETENTUAN BAH\VA UNTUK MEMPEROLEH IZIN DAN PEMBERIAN FASILITAS TERSEBUT TIDAK OIXEI.IRXRN PUNCUTAN APAPUN SEPANJANC SYARAT:SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN DIPENUHI.

(2] SEORANC P.ETUCAS PADA BADAN TERSEBUT YANG !

ftl

il li

i.l

MENA-

NCANI PROSES PEIVIBERIAN lzlN/FASILITAS TERNYATA MELAKUKAN TAWAR-MENAY/AR IMBALAN JASA DENCAN PARA PEfulOHON TANPA DIKETAHUI ATASAN. HAL INI TERJADI BERULAI'l6KALl PADA SETIAP KESETlPATAN YANC lvluNCKlN D I LAKUKAN.

I rii

i:i

(3) SALAH SATU Iii!

PENCADUAN YANC TERDAPAT PADA KOTAK POS . 5OOO, TEP.DAPAT SURAT PENGADUAN MENCENAI KOMERSIA-

i:1

LISASI JABATAN TERSEBUT DARI PEMOHON YANC TIDAK MEMPEROLEH IZIN/FASILITAS KARENA TIDAK [4AU I!,IEMBERI

l- j

Il\4BALAN JASA YANC DIMINTA OLEH PETUCAS. i;t. j

t.j !:

('I) PADA. WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH

i

;.1 i.iii .j

OBSTIB,

TERNYATA PENCADUAN TERSEBUT BENAR TERJADI. HASIL PEMERIKSAAN INI TERNYATA SANCAT A4ENCEJUTKAN ATASAN PETUCAS TERSEBUT.

(s) HAL lNl

u

I\,IEMBUKTlKAN BAHWA PENGAWASAN MeleXnr PADA ----BADAN.*..+E.RsEBUT'--,T|-DA'K.'.€EPENuHNYA-.-D|EAKSANAKA-N,

I

SEHINCCA BERAKIBAT TIDAK TERCAPAINYA MlSI PE[,IBERIAN FASILITAS (PEMERATAAN) SERTA MENURUNKAN CITRA APA-

RATUR PEMERINTAH.

B

:

KASUS IV.

tl i:

f

:'l .!

i.1

t-1 .;

L.i

;i :1:

rl l

FI

&.i

t'a

iJ i

(1) PADA SALAH SATU PANITIA TENDER DILAKUKAN

O\\'NER

ESTIMATE DALAM RANCKA PELAKSANAAN TENDER SUATU PROYEK.

z7-

,i

MAKA DARI SEMUA Q') SETELAH TENDER DIUMUMKAN,

PENA-

PESERTA WARAN YANC MASUK TERDAPAT SATU PENAWARAN RENDAH YAITU 11 TENDER (PERUSAHAAN A) YANC PALINC pERsEN Dl BAwAH'bwruEn ESTIMATE' BERDASARKAN KETEN-

i r ITUANYANCBERLAKUYAITUBATASTOLERANSIPENAWARAN SEBESARl0PERSENLEBIHRENDAH,MAKAPADAPEMBUKAAN TENDER,PERUSAHAANATESEBUTDIDISKUAL|FIKASl.

i.(3)PANITIATENDERSETELAHMENCADAKANEVALUAS|,MENC-

..i.. :'

URUTAN USULKAN SEBACAI PEMENANC ADALAH PESERTA, 2 PERSEN KEDUA YAITU PERUSAHAAN B YANC MENAWARKAN

DI

BAIVAH OWNER ESTIMATE.

(q)TERNYATAPADAwAKTUEVALUASIsEDANcBERLANGSUNc, PANITIA TENDER PERUSAHAAN A I"'lENYAMPAIKAN KEPADA ERROR) BAHWA ADA KESALAHAN HITUNC (MATEMATICAL DALAN1PENA\YARANDAR|PERUSAHAANAYAITUB.UKANNYA

.IIPERSENTETAPITPERSENLEBIHRENDAHDARIowNER

ESTIMATE.DENCANDEMIKIANt\4AKAADAHARCAYANc LEBIHRENDAHDARIPEMENANCPERTAI,IAYANcDIUSULKAN.

(5)MASALAHNYADISINIADALAHBACAIN,IANAMENENTUKANPEN1ENANCTENDERBILAPENGAuIASANMELEKATDILAKSANp._ KAN.

DARIKASUS-KASUST|DAKDILAKSANAKANNYAPENGAWASANN4ELEKATTERSEBUTKIP.ANYADAPATDIBAYANCKANBERAP.A.. BEsARNYAPENYIN4PANCANDANKEBoCoRANYAI{CDIBoNCKAR DIUNITcRCANISASITERSEBUTKARENAPENCA\{ASANFUNCSIo-

NALBERHASILDILAKUKAN.NAMUNSEBAL|KNYADAPATPULA DIKATAKANBAH\{ATENIUAN*TENIUANTERSEBUTAKANSAl.|CAT DIPERKECILJIKALAUPELAKSANAANPENCAVJASANMELEKAT TELAHBERJALANSEBACAIMANASEHARUSNYASECARAWAJAR.

I

l

,l.',.l.D

:ll$ffitef(.*',P

Ptl{IIrGi
I. A.

Landesen Kebiiaksanaan.

af€ratur Neqara/Penerintah secara n€n1'eluruh harus di' lakukan secara L*ur,"p dan berencana denqan penentuan oaoasan-c;aqesan dan prior:itas yanq reafistis dan nrer:r:ntut ]iesunctctuhan serta tekaC ap3ra tur Penrerintah untuk dapat nEnalqoapi peningrkatan tucas daLan ranql:e nr3 nyelesaikan REtrff,fTA IV dan dalam rangka nr=nglradapi pe]a]lsanaa:r ij!Ir::,fTA= Perdal'agrunaan

REPELITA

berilrutnya.

l,46jelis Pa:mus1-atraratan Rak-vat RI dalanr Ket€tap3n i\i;;{ No. ],],/t""/ IgBB tentane Garis-.qaris Besar Heluan i.:ecara, telah oencan.jela_. nten?cla riskan pckok-pokok arah Can kebija];sanaarr ;nrl>:nqi.rnan aperatur pgrerin

'

_

trh. aparatur penrerintah diaralulan untul', nrenciptekan aparatut- )Enq lebih e,fisien, efektif , bersih dan ben'il-ev,e serta ne:rpu nrelaksanakan seluruh tug=s urnLm pe:rerintahan dan pariranqunan derrgan se'oaik-baiknl'a de;gan dilandasi se>ranget dan sikap> pengabiian p:da' rrasl'araket, l:,:nqsa oan neqera. Dal.am hub:nqan ini keranlDuan aoar-atur pirrerin+-ah u::luk n€rencenaiian, nreLaksenakan, meng'au:si dan nrenqendalikan penrtnngn:nan per lu ditinc;katlcrn. Penibanounan

Disa:pir:g itrr, kcl-rj joJl:;anaan dan la;rEkah-lanqkah per:ert:.Li:rr atrE,ra l-t!r rcmrintah perlu dilanjutllan dan nrakin iitino)-,:tllen, terutenia d=Iarn nrenanggulengi masalah korupsi, pen_valah::lrnaan we\.jenanq, kebocoran dar pern borosan kel;ai-aan dan kel:angan neqaj-a, perr-m,-lrtarr l-iar sert:a berbe,Eai b=ntuk penyelervensan lair:nya Jang dapet ;ii=nqhln'iat ;-r:lal:sanaan per;rl:anclJnan

serta rnerusak citra dan ke'nriba\Naan aparstur p:r:.:rinLati. Urrtul.. rtu pe.rlu ditinqkatkan secara lebih terparlrr r.lencav,?san dan lapgllalr-l anq);ah p,en:_nCe_ ):ann1'a serta dik'.:-nbar-rqkan keset j.al.:ar,z:ner: scs:.a1. dan d::;iplin n.:siona1. .seclcei iangkafr kelan.jutan darr aFr .viin.t cljoar:isl:.tn dalai"n Kctetafxn I'trR Nc. II^PRiI98B itir, Fapak lrresl-cen i...:Lam p.:nc-:r:ah:rrnya p:Ca .Siicnr.; Kabrnet Paripulrr.r lrer-Lilri: c::r i-;,:::r.:'l- i:'::rb,.-.:nrln::fn \rl-,tJa t.tn3::a:I

,1;r-:

28 ii.rei l93t rcr:ecaslii:r^' pafdlan tui":.,:.9 );e;.1C,: i:'r-c::'

I

-i c

lic. IIl'f

iFir//]988 melilrr-

rrnl-rrl'

-.:r: Li.nr: Ti:irun dan m.;nF:sr:n serta

. l{:}an;utkan

2.

l.1i-R

P:1.:l''s-; n.r:f allsan;iI:an lienc-i''' Garis-gi-ar j s: Dssirr i l''

l-:-ne 'lahun ke V dclam rarrekaian

:t

l''ieneruskan Penert-'j'L-":

t-'-:t)ci:i'ec.;unaan A.p3r6tur lteal3ra diseqaJa

bidanq dan tingl:ater'

3.

I.lenerus}"ar, nlSnata ': dennan Denr'ii-.esi F'a:-, vv,,Yvr.

4.

l.lelaksanakan Politrl; si l"elxda I'eP=:-.tinc":

:

.-:;.l]rnc ili,l:iiuFEn mas)'arakat ariar sesuai

;-i.ai-

t)€rjcri 1'ane bebes 6]itif derrcen orienta-

' .- ^: ^-^.\{;:rLJiJC:.

l

Dari landasan llerja d;n landasan tui:es ini. serta Landasan kerja berdasarkan ketetepan-kei:etapan irfiR lic. IfI, Lro. V dan blo' W Tahun 1988, ditetapkan tucas ;.ciiok den sekaligrus sassren yalg l-,arus dicapai olelr lGbinet Perrbangunen V cefarn korun waktu lina t1-hun nendatang, V, yaitu : png diseb:t dengan Panca Krida K;binet Perbangunan : .:. ' i'l: : -,r. j ., .. .. ..-.: Pertale-:Me1an-iutkan,nreningkatke:r,r,enperdaIamdannrerperlrras { .

^*

pelaksanaan penbaneunan n*a-.ional sebaeFi pengarelan Pancasi.la )'anq bertumpu pada Triloqi Peribangunan dan,!G-

. I(edua . . : o;KetiqF

KeerrFat

Meninglatkan dislplin nasional lang dipelopari oleh';AFra: ber ratur Negara menuju terrnr:judnya paierihrtahan )'ang : " " ' -' ,. 1, .: ... l',.,:;,,,1 -,...' sih dan berwibar,ua. :.1, ,''.. *; , !- .,.,_',,''; i ' '

:

'

i . :

'::'l

'':';"';:i--*

.:.:r",,i:..:

!,,

:,.,

Mernbnrdayakan

id eol ogri Panca s il

:

Melaksaaakan

''-r;' ' politik luar neqeri

a

"

.. .

"i

l::.11,

.,:

.;

'

t'"^'i:.:.,il.ll"'1

Derrpkf as,,-r' Pancasi'14"';i1;

:;

i

-. ' : 'dan P-4 (gka Prasetl'a Panca Karsa) dalam kehidupan ttsr: rnasyarakat, i=rbangsa oan bernegar:a. kepentingan nasional.

.

KeLirlra

:

Melaksanakan Pe,'rdlihan Unrum yang

dan rahasia tahun L992.

Dari ke'lrijaksanaan dan arah pendaydqunaan.'aparqtur' ee{erintah. 9r 'l , .,

: -1,

::

menunjukkan betapa pentingnya usaha peningkatan ;=nCayagunaan aparatur

/

, .

.:..!.....;1.

Penerintah

....

;

.3Pererintah s.el-qai b=gia:i lenc triak ciap:t Cipisal}:atr oar: 1x.:iri-i:nc:.: nan llasional dan neruJ:alan.suatu u.ci;lrrJ ]-c!irl pa;riu oilalls.in':Jlan seca ra tents r€nci-rls. Usaha dan kegiatan penia:i'eciun3en alxratur pa:erir:t;:h )'enq a)';lrr Cj.lalrukan dalem RL'pE fTi. V disan;'ing! r€rupakan kel.anjutan Can peninc):atan useha-usaha ian keciatan 1,a::c-'r telatr cilali:i:an paia REi:n '114-REFFI lTA sebh.l:rn1a, juqa iitujukan untuh ns'iecaidian rr:snJah-ragalalr 1€ng be lun diterrgani sep:enu'l-nya 1=da nese REPILITA fV oan untuk ttencatesi Inasalah-r..esalah baru )an? mJncul ia:'r bcrksben'J d;rlanr ras?: REln lT... v.

' B.

hhokah-lqneke!-Can usaha-usa:hr

i,

nenda'vaciune@,

ian usaha pe::ia1'egunaan aparatur neqara pada hal:eketnya tidak lepras oari ]iebi_iE1:senaan fieryspurrEan aCr:dnis'.ra-si

Langkah-langkah

,

neqara -yeng pada dasarr:1'a erjalalr aca- airjnisir:esi neg:rra rEri'jd n:en-iaCi penCcrono. ;;nrarah ser-La nenciptekan iklinl )?ng sehet bagi keriatan r,anrbancrun r:Esyarakat densan )iata lain; diseh:t FEranan

Fe-nerintaMiegara sebdEai "agent of deveJop'rent"-' atau Fr-an-n sebaei "roda gendenql" gerakan notor perrbangu-ran selurulul'a. t4alona utare dari perrysrpurnaan adninistrasi negara ini adalah agar aparatu-r negara,lp=rrrerintah beik Citingkat puset nEupun'daerah, ternresu.l< perusahaan-tr=ru*.ahaan rrili.Il negara dan deerah sebeqai apara tur perekoncnian negera, dapat nErrpu nenjadi alat yanc efisien,

efektif , bersih can ben'"ibar"e seldngge

nernpu'nrefalisenalien tugas

tuqras umum parsrintaLran rnaupun untuk rrrencgerakkan'Ferrbangunan secara lancar, denqran dilandesi serengat dan sikap dan pedqabdian terlq

dap nesyarakat. Kebijaksanaan pen)'erpurnaan adninistrasi ne;ara ini di negera InConcsia lebih dltelenken psda ad;-r'irristrasi per,erit:Lal-r 1'anq seritig disebut Lparatur Pernerintah, 1'ang seianjtrlnie digunal
tindak aparatr.rr perr:ri-ntah dibina )'.eareh sikap penc;aMian dan perila):u seba.^^1 -.-^-i j{ac}.orr-p31a1an n'as1'arakat. Dal.:rr peiakscnaarr tuqres-tuges perlbaecr ngunan, naka aparatur parra:-int-ah d:uscl-r-rk;n dapat lebih nrendo:ong

Dalarn Fela}'.sauraan tugas-tuc.--.ls urnum fl:nrerintah3n, langi'leh

/

);eq;airalnn

-4ke;airalr:n llEs)'6ral;;t untuil )-,:r-p::-en serta

nenSu):unq )lcb5;.i:)l;;no.:n den pcrcncalte;j,!-J scjtt;: y.,:Jrr):s.inaan 1>err):::nounE.lt. l\),-.:-Js_tL),.ti:js }le,lil-):) _ nrunen ini n':ncai;ui: )leoiai:on pet-enCir)1i:i,rJ. p3]aksr,n6an, Fer,qe'j:rr j_ an dan peno6rr?s:-rtr Lerhaclal, p€;rjf:l_a.jurralt yilnq pxda Casar-n1e dia::a): _ )lan )<epeda ker,en'ip,uirn :j,.rEr,",ni ;r:;r,)>:rncune.,ln erll3ri,tur: pe'erint:air. Didalam uselra-usaha r:e'ie-rusl*rn penertib:,rn den prrdayeg:r;na{an ai}:ra_ tur perrsrintah di se;ara b,jdanq de:,r tinqkatan sebaoeinnna dioaris_ kan didalanr G€lr'l rc]"a )ieqiatan ;rence)'qjclii.tsaD ep:ratur perrrerintah d;:lanr trfl,ITI. \r diusah:kan i;.ip:t nrendu);unq

2,

rerui

progrrir'r'lr*pro?J-a;;r

glaan,

)lep:eg.:

r..e

i

an ia:n

flgiil>rncunun ,,u"irrnal n,e_ pening:)atan perro-e)lqunaan di bicranq kelenbe_ lietati_.L alisirnuan .

Peninqketar) I€nda),aqdrjaatrr

ii

bidarrq kele:rJxiqaan

:

Pr:sat dibidanq kelenterus dilan-.iutken se_

Dep:rtcrren dalam Xa-

/ 3. Penir:gLaten -..

3. Pcringietan

penial'agu;raan

i!

b:iang. kepegaiiaian

:

Penjal'agr.maan dibidang iiel::E:r.,-.:ien tcr-us ditir-rctletl:en iaranr h:l p:ngab3ian cran l'.esetiaan aparetur 1xr-,erintah sebeo3i abdi negar;-i

darr abci nesl'ara.liat irepaoa cita-cita perjuan,;an b=ngsa gara beriasari'.an Pancasila dan l-F.D 1945.

iarr

ne -

Per,binaa: pegar.rai neg--ri d.iusehal:an secera berlanjut agar bersa_ ' tu, tv::rental baili, bersih dan b:r-v;lb€r,E, b€rcai,aElta, brrisalitas tinggi serta sac'ar a)''an tanqgun: jar,abrl'a. oleh karena itu penatara:r-pen:taran p-4 terus dj_leksana).en agar

eparatur p:cir=rlntah tebjh rlengarellen Eia preseil:a panca d:n Sapta Presetl'a liofDnf .

r,,ersa

laln penda)€grjJ'raan u,ibidang kq>=ger^e.ian ialah eEar aparatur perrerintah nenili]:i kerelipuan prcfe-eic-naf )Enq lebih ting' qii 'dengan terus rnenge:b;n3)en sister ka:-ier denqen diserzsj.Jian oe nqan sisten prestesi ):erja. Dala;r i-..-:b.;::gren jni cjilaksenakan icn di tincjnjt)';::r lebih lanjut p.Ia):sa:aan Liul tio. t Tahr:,r i9?1 te:teng poilok-p:kcil F.epegar.,=1an antera ]ai-n pelaksanaarr da:i pF tic. l0 rah..::: 1979 tanta:ig Peniiai=:r Pel-ai:sanaan peko;jaer Ftis, Fp llo. 30 Ttsj:un Lengkah-leng)reh

19E0 tenieng

DlsipLln

pl.tS

tu',.

Esbagaj- peniidi)';:ri can letiie;r illa):.sanaken sxara terr:s ril3nerus Eune nreningkatken p=ngacc*J.an i=n )eset.iear eparetur part:intah sebagei abci ne;nra ien aboi raslzra);at serta n::in;i=ti'=n kere::F'.:::: profesio::al Can n-anaj eren. Disa'.ping iLu jug: iilen;uti:a:-, ';:selr3-usa-rn Fe-:,vsir-Dura=,: tata cara pnetapan foriesi, pengei.=,ncatr i:n r)3:;a:'..:r-a:1 jebatan, pening):at_

an disipi.in kerja dar lein-fain. fe''*.ib a:{nistras:. }le;=;ai,zr.--) ie;-.:s i:.-in;i:acka:r aEa: pcng:.r:i:atan pa;auai b::-ul dapat LerLa-ksa::e s+:{li-a ccp:t c.::: iep:L r;crglsl fcni-esi lan; t.erah ii'-elapl:an. Dc-:j]'.ia:: p'-rJ:, r:=lalui tenrb eaTJ-njstresi i:epegai,'aia;: ii;}e ):crail:.an r-e_n;}-.::, F";,:.stij:j dc,-: r:,:tasi oap;c Lr.*;-rdenga:i le:ih La;r:ar ian te:ti:, s:l:ri-.;:r. riial: ja3i irer-,:;ihan ps.g=i.,:1 i-en: b-slrc):.:Len. Untui: nc;::-r:ri:at)-an ):e.r_ie ht::':-::, l-.,: :'-...-.::, s:::::i cltl:n }:anarp'-i:;r ):eulngan n:;:r'a al:an Lerus i::-.:::,=.;i.i:.::: ic:\'.]lIl:iteait sl-sien g=_ii sci:c ;-ti';el: h i.i rrn'-l s s: i a]: :iF:,:?. -iil:)I-Il-; s = :,:1.';:i1'a . .1

F/"j-iDailCtlXl an

-,.,' l:.-:-. - ':--l'l

.i:ii. tc:-,-ls {l,il

:-: i:':.;:,r..:i.-.

;-

1

-...

r;-r-.-;

"-.-,-..-..:.

) i

:

:zi.,r:ri F+-,.. . n=ntfi-r.)r-n::n r _, t I _.,.p.r. IJ.tc_1,; lij,irl..i:,LIJ5:.

::.:..tLi-i_si i)c.-r:).:Lc)lac' Ji€}-\.n;i!t t_rcntrr:: l_,::-i-, ,: ,j.n bni-ano ticlail j:r:roe re il . delarir .,-1,

.: .:::.1-,::. _:..

:t r.l

-: -t

letn

i:''-i:il ij,-::

d;n ti;talakselta J:,t-ocrarn Cen pt-or :.,:.)r:i',r ;,.:'i:s clrlr,]:Eana':an atas das,:r iJ:pFRES , i;.1 :ni -iuc;a se:ara s;:ilra iila).:ui:ar.: dalenr td.r,r_ ,ri ii i.:e:-elr laitu nr:lalui ;;pEn. ,'.i'Eii

prOi'eli-prCvg]< panil:enCUn-:n tCrULa

_

;:,::-,i;c:i:iti;ln pn_-rtu;rb.:han ian Fr=nr:i:ti

_

i,..l:,1'O:i-a';. cl;.n

-,:-i,,i;. :'::rr,:rj=

cacn !--

*

-._

-'-.*1^.rE:i'Dl;ra."::-i:::r.

;

r::rr

tc--u: irtirr,:j€tkan p:ndaildqrilraenri:\,a, L:ersanr:-

a-lerrtxrga lainnya. Hal d;l:n ];arancka suatu Sister: ptrencanaan ien j)en;ar:Egaran 1-enr; j-:ca :sbut seb:gai pgrenqanaan:.op3resional tel:u _ nan. Sala'h satr) a:ah p,ar-hetian pn1,e:Furnean adelah lcbih adana-a ileserasial f)€r€:;C1i-;ci:r: s€i'lJcral o:x reqional nelalui in:I:enj srm knn -';':jtlsi n.:sic::aj. Fe.ihatr-an ]':nq iebih ksar .u* iro=;;; terh,a., dap i:enye:rp-trnaan rcle tete hubungan lenrbaqe Calam nrerrrjuk1lnq pro : terseb.Tt

i=rlu

c-jl;:i.,r.:j::rr

.l

'9::6nrp;@rai;. pe;;-5rn.-::iiteti 1.ang penting r.:e]elui ketiijai:sanaan dere

gulasi'der:

rr.

debr

ro]:rat:.sesi .

-'t

_

pelrga\,.esan dan pe) aks'aneari pellii6i;es:r

r':titl-.I'il:: \r, h:'ik T\:caS penga\,,-csan ini h;--it-us rr-:l:in citinoil.:tkan cj.:l;.'tr pCItoE\..-cS3n iaf i Calal:, lrljt)purr pensei'.'aSorr Cari Iu:,t'. Fer;c::iidsan Caf i da]em Cilakukan ol.eh I.lEiiiO EiUtli C:rr i',.'rSE^:JiG li:rden Pcr;oai'r:sc:i lietiat-rean dan Pe;ri-u:ngn-:nan (BFiS'), F\-3ra lns1:'C:ttir .lenieri:1, Pc:;,b:rncdnan. i:Ls1>=! tur Jenderal dan Ir:sp:'iltut' fEca D:lrartancn-rJeplirte;n:n Can p3-iEib:t-pc-jabat ,'ano ditugasi p3nga\.€s:n dal6:Tr lle:iicr-Kanto.r l:cnteri-i'i.:ntet'j ;i()or Ci.nator, I.i=nteri-},'renterj tieqara derr Le;i*rq:ir-lt"'t,baqp l:e:i,erintah l'lc.r: De porte:lren lainn1'a' Djsa::ping itu, se]:aoai baqian iet-'o ::i:tleil dari )leoia tan adnrirristrasi perr:,r'intirhan peda u;iii':T.tj'a, nr'tlia setiapr atasan n,e':.j).;ul ker,a_irban untuk n'rSlallu);a!') PsncE'vics::: ter h:dap h,'i.?h:nn:';-t (funqrsr f€ng ahesan nelekat) renecnslian ulrtull nr3nananl:;n };es::cjaran a}:an -celarr_iutnyra EBpe): Presiden kehan:san p€De6ir?s-n nrcl€iiat itu unt'uk nenun,l-.ul^,)la:i bi:C:1'a fren':i=t;:-.sati rr:n fr.rnnii r.e:c3i'.?sin, dan t.tr,tt:l'. nairi:".iat l)3noe.i..:-rsen bet' ja;ian s€cere \.8!y(f r 9r.vJA :l

bfisien, rroia iiaCal;an ;-'enacaren irE:roenai irerrfa\"?scn yeng clii.kuti- oleh sa:i:;r pcjebt eselon f, 1I d;:n ill cari De;:erte:r=n Cepar*ue:rr=n, I€ntor-lientcr l.ienteri l'ic:r'dit:i',tor, !.ieite-:-i ltesara, Le-r*:=ga jar, efehtrf

carr

Perierinteh lion De;:artenen, pejabat-p=jab:t paia proi'eli-pro'.'ek p=:'j:enrr:I)an, BaCe.n-beian Lisaha l'liIi.k liecaiE dan La:rliec:a-ierbecF )ain yeng di paniang Perlu. Disanping p€DC;3'*?S?n deri daie.n. Eap:): PresiCel: ITFiecaskan pr:}a p:rlun)'a diperhaiikan derrcian sungr;r:h-sungo;h ber5-:ncsin)'a pen?3'.',=san darjluar. Untuk itu Kentor l'lriljl Presiden flr3t1?F[..r,..1i;i s.e;:Ie infc-i:si d:ri nasl-eral:at luas ian selan-iutnle ai,'.rn nrl:-r:r::l:.ih serta ;:.3n:lcliiiallarr:r1'a se'cagai beiran untuJi tinia):an lenc oiperl't:iianXeselunuh=n he:]raLan oan I *ncilail-}at:cl:ah F!3nca',.-;sen tcii secere ]lh'-:sus iitujUi;en u:l*.r-:k r,erceC:,lr d=n rr'c:rinia): p-:n1'aIai-r:r:ia:n \'.'ai{enarrQ. perl:C r

osan Ca:r )'.eb::c'ran

-

B.

l.i--ni:sia ta;:1= cjise:-r:e-j= tri:i: 1r;1,.:i' :l,,rl ;>-:r i:.:;;'.il', l"'- illuli:fan etau )les:lal',:n. oleh l=t-e:lr: itu air;'i-- !i'lli:"r:-:'.-:i-, ii*'i.:-iui:.::-, u: i'.1:l: lrr::::p:iui i:a:'l suatu l',c:.s.tf ai;n 1a:-rg -uelal-i 'rerlarn-iilr iltl.''":i:r':l '

,/

.r_-;::-':iti

i: lcl-):

-

f.

-

l'::-i-:i:il tli;-:i: :,:)i: l:.sr-::i.:';., .:^.i, ll;.;j)l :,.,-i ;.;', .]:r,_..; (.r-i:r-.:i i): iJal;r,,, |r.3_ .}. i;',i 5;;,;::-'-.j i'.:il:;.:,.,' .-'.;, : i:, :... t-;., .1.;li:i. -1.-.,1.::: ::i-..:.j:,:.i.L:] l;;,:-r 5.,... .l;iU ]1,-__ .':ili:lr'-.:'j, l'i-:-ti. i-'-:l:iri -ll) :,.:1.; r,.i.i; ].,.:t.rt:: ..J,.:; i,.: -:.i;:] ,-ti.:,.i, ;,i:.:...1 .-ii:.,1.:. ,','..,S C:::,3l ll":r].i, t.li,i, J:,. 1.i.-i ;--i.<; l:;:'.1. ],.':,-:..:..:.,.!. r,..i-'i a...i:;..]:Jlj t:.rt-t i.:Ll-i3|,11,111 i':;l.i:.i;:l;,-lr):r j;;:i-,usr ji' .l:,:;i,'',i j:::i; lrr:t.irl. iir;rl. :.,:.j ,.-i:iri:..:. j:e:,:.]ill:ll ic)) rrr:rrijr)Llir_ i:a:', J:e-':rl:r'l: nj l;.1 -:.: l i i ; ,..; ;.'' 1". r.:.,:_., j i !::l;,:., i:: jte:i :t:j , l:J r.i Ii l.:,. .l l, l:-.i.,,::.r I !,: r, .i ,.-:.r.i ii:.i,:l i-t.:lc:;;r: I,...j ;:-]:.s:r:trrirr: i:ciic:.iv.--:s'lrl , ;lf::11].,':rtri:lr: I.,::-ii:r-.','i i:.,::,.i:'r..i...ir-. \'r)r(,; dl]alll:]:ir: c,liiir r_,li:,Dir):.in c,J'cunisaei..,'Ei-tui1l 'iic l' j;, I. r'ii,,::1.;.r Lr..,...,rirr:rr,-i-i:, 6ji.c,;r;.ili!)r_i l)3!..;-..r...r::en )?!-j.: ii _ la];uJ:etr olc.'it el-,;i'.:t y.,31:r::.',.?.er-rr j.:l:)r.f;j(:.il ialr J:,:.:-lu:ji,d tj:.,j,:,il ler.:.ii;r |r:,sil r,.i;-r1 l': ]-'':rtil,lr:ut.:.:..| ;,.,;. 1. , !'3Fr3r-'.-qLintuli rr:nincllat):ir;: 1:rr-:ci.\..:J: i:l j.L:.:: cilal;;:::n c,) eii ;:,inqlirj;:r c:.oal-rj s.i:sj r,r.;.: _ tuan kerja t€l h::';,:r l-*-i.:..hr.i]-c ii;,t;;,;ir.i.r j!;i{, 1,i jr: Cj. la}ls=n;rJ;tn ij-c):lrcm l:€, _ n!tel-e:i p3:-1i;3\'.EEiir ]:;rr: i.i:'cl:;'; Jr::-jC::1..=S:Jr-l r,r.3lejet. i'c:-r;:tErerr lttr cin.-:hgucj t-; jiin i'iai:r' 113;:,-ri::'r"?isjcn nr-'-J e,lri't i;.1,.,i. j c):,:ii r:r:::.11::;ji.i..j cari cj;:_ir::r, r-)31 ;:i..se, rraaryti,e: -b'-:na:' djsa:;.ri c,lch s=luluh alt,r-atil- 1-€:.:,::rint,:..h. i.::};,.a F€nn:.,*rsa' ur:_ f':na': sal,ah s-i,tu fu::r:si n,na_je:.i,3n rrljtlEci tJ.r-;surr Ja:;.;.;ai.E_selr )?ne p3_ -:e].-.;t_st!:t,;;i ilt'k, Cerr nrutlejl ij. jai:s=t-,:.):a.;l 1.;;-.r: ul:i..ui. se .jarr_iutr1,,_ lxrlij.trhE,s3lt fu,."==onut b:1 f' !n!rs!..,$eaa..Ea i p:nun j a!1e . .

:i

periingkeien penie'!.'.-cs3;r i:el.ekat Cll.a-r perioJe K,-,binet per:ibanq:nan V };gbijeksenaan ::€nca'hesa' )er:o teiah cijalanl.:::ri crelerr pe::ioie Kabinet F'ernsnq-,r::':en fv aI:::: oep=t re:ir c:rcn-,a;:P.::::. D:-salpi.ng iii: ff-j1cEirE$;n:tan :cperasio::el :r€ru;i-jian usah3 iryntingi )reltq di'lekl}An S*-rj-t*_ ryf":-tiben ru's fi€nen':s, tsQar p3nyelenagaraelt pe-rErintatian O*n *ro{=on"an *n*ncu-nen, b=r-jalen sesuet denoan llebija}*sanaen car pro!3-elTr perruangunun o"n iur'-j' capeinl'a- F,.a-s-ar6r i'ang iebjh l-e;i;esilcu::a can ber.de)€Eurra;. -ii ,,..";, .:, ,;.

.o:ng:". iri!.,

.

,,ereiesi:Teiti6- i€is'i'-- * iran bercaiai-kan rrtbs iii.i'iti#;1'ri;;j-tirli dap=t n'encipteiien il'-r.i;r )Eng tiieii nr3rar-.,c-e.r1q unruk'n"ri*i;;t;.;r;il;;_ ken jabatan, ko:-r,:psr, Frerb:rcs.tnAeb).cran ]ieuancan necar! eei *rUr=a-r,

tercefa lain::ye.

l;e;-'rn oe:.i.kian psncai\EsEn

La]:sanakan denc'ian

eo*,pai-*i*;i+J;it:;;;;

-

si-'ten ian ran+):ah-rar.g1=h i-ang rebih konsepsior.,ar Kei-rijalisanean Fng=h?seri lenc telah iil-,te:.i-aisillen. -.i*iirr.rt u;nCn terbit-n1-a kpp*E-' x"- -rl Tbhun l9B3 tentu"c ept,?,' ".="i" i*p# r+o.-i:z-run"" ittt tentenq t'tgvlo EXiirii & l'..---se!,Ilc, se:-ta r:.Fff,ES No. 'l5 a;1sii ]9g3'tF.nta;O'Pe,ionan Pelal'senaan'peDle\€srn, ter-us cilanjutkan Perena dargan )<.eterpec""r,

'

antara keqiati.n DerunrJsan kebijei:sanaen, pcnirusunan rencana, pe).aksanaan dan p€ngahasan pc.n,b;:ncli:nan oai:.:t rcngarr"enkan lxJa];.sanaan pnnrb: nctunan

j -Sesuai dsrgen Peiorran Pela}:sanaen ner,lcav,'csan )'6lte d cerisllen dalanr IlipRES No. 15 I?hirn 19S3, neka upsi'a )'al'rE dllal:ukan aial::h :

l.

l','akil Presiden n,engadakan kocri.ina-ci dalam ps-r€ncenaan dan pelaksan3an p€noa'wasan den secara terus n)3nerus rrerriilpin cian nrengikuti peJaksanaan 1=ninci;etan penEehasan d€:'rc:::r dib:ntu oleh lrilil{O E}
2.

'

I"teninollatkan penqar..Esen l.'anc dilela,ikair oleh pirnpinan./atesan nesingresini satuan orEenisasi/satuen i:erja terhacap i:nr;ehar,rr1,a. Pening -

katar: pengerrEsan oleh pirqpin:n,€tasan terhacap bar'ehar:rya Cilaiilkan derrgan nrenciptakan dan rneninckatJ:an r-:tu lisneairE-c-n meLekat di da f em satuan orcianisasj-,/-eatuan k:r-ja. Pe::ceTban_oan pence',..=sa;r n'efei:at C:.]-er:, tiep Decartenen.,'Kentor I'fr.lllC IGntor ffnffi,/LPl.lD den Pererintah Dse:ah nr=njadi tangcr:ng jaueb llent?ri/Pin'q:inan LpXO o'an Kepala D:er-ah .v;:nq ber-sanqla-:tan.

3. I'lmingkatkan

pengauesan

pr,! cilali--)er:r oleh

apa:i-at.frenge\.;esan fung-

sionel. IUniKO EiUIn*

&

1'ASSAIiG

nrenckocrdinasillan F'cn)-usunan kebijaksanaan

di tiep

Depa

r,^-----: *^1-r-----^- q;rr ,'Enajenall Pe-id.K--s'J:'j.:ril;r=;]ir=*'-r---

nl,:,jr

rtere::4(antor l.1Ei1{Ol'@{ffi7],P}gt dan seLiap daerah berdasarkan p'iun-iuk irakji P:-esiderr. Pelaksanaan Loordinasi ini ij-fal:uka:t de-nc3t': p€nyus'i:nan rencena pen.Fr€san tah:nan dan ei'aluesi l^esil -h=si1 p€nc€irEStsn sebaq;ai bahan untuk m=riiceri petunjuk bagi ;=n1'usunan r€.'ncana pengaitesan tehunan berikutnl'a, y:el a);
q,-ttll-l:i-

aF-,--! .--i -jl-Ld,-u p=n'=hEc:a-r1

, dikoo:'dinasikan secara t.elr:is oleh BPI'i,P .vanc; ineneri:-,e 1=tunjuk-pe:unjuk op:resi-oral i.::i lLii...) i^3ili.l S. i^;,SE:Ji:1, seCang fungs:onal

F>n nc'Fnr ]l-rn se.._lur'irri- n.,-11riri_ll.ll C:1,:i:f-:ila:: O_lelf ,utr Lrr i,;rruuil/ i.'j.;'ntef-iZPim:irrr:Jr'Jrrr:,'ti-.,i;i6pn ^

nan LPiD da:r lie;.eJ.a Daerah tel)irt:=;-' irj-.::r-3t r-'

i'i i r,^)rrn,--

n:=i

nt:-r:aci

I,€I'r.-nrr'.?t:ar':

funtsional

:'.-

/

.i,

D,=n

i nnlr= f : n

I

it -

t ..

a.

T'i r,;:l: )at) I.-,r. it---. '' -r;1. r+ri+(:,!

r.-,-i ^::ai

l

-

l:jt;c:_

'.;,-r:

'-::'1

l.--:. I

.i i€nca,..,asan ),ano terdiri

ect)qan nrensintensif]:an pe

j : r:i'ei-jtif

_

, befUpa pen,Vgfppfnaan

i: : I:e 1l: 1;63n, irepepr*iaian, Can ketata_ leksana..:-: uit,uii ::,...tr i::1.::::.,-Jr€It l}elsksEnaan tuoaS_tugaS )l::-1n nl-:F: u,.4:, .,.-eriar-i .'. J_€;til.;:',:'._l::el.j -cefta !€ncg€lah€n tgfhadaO f;g,-;r r,ucrrit^. penbc:-csan, keb:,::. . :rr (j.:in ;r:nj'r;rF€naan. un-clrr i:paret'lii-

L

".-:

:,-,

Tin'ia): Ianjut ,i'ai': ,,isr-f6i r.rp:'esif, berupa penirdakan terha_ dap 1=rbuletan ]lc,i-r;:'::. r.tr-:.j?lehsJnaan v,,et..€nanq, kebocoran dan penrbcro-<ar:

Tirrdakan

sgrta

r,.:: .'.'c'1 e'r.,',3:icd.n

l alnnya

represif i;i-sei:.:t iilal:.riian

.

dalam bentuk

:

.

- tiniakan a*riinr s::-a._i f terhajaf.r pelautir - tincakan aiau ti:r,iui:n -oe-r-data }:epada pegpwai dan atau jlihak ketiEa. pidena ke;:aia pegeidei dan atau pihak .ketiga mela _ -trn'Jakan +: --I.:ejaksaen Agun? atau Xepolisian. tui. :-: : ,i ..:. .:,:

:

Koordinasi terhadair :-ntensj.fikesi pelaksanaan tirdak: laniut ini dirakukan orejr j'[\xc :-(urN 5. r^AsRa].rG a-:rgran dibantu oleh

Kepela

BPI€.

,' li

5'

l untuk dapat nrencapai sasaren-sesaran pt=ning1!,etan,pgnglro-"ia y.r,g '.. ditetapkan, peleksanean F€noaitEsan ol_eh eparat pq*.-g.re+_n {r:ngsi.o_ nal nr:np-m1'ei ruang linqkr:tr I'eng ru=s, laitu nq1e1.r.{1' ,,r.er+etj terbadap seluruh kegiatan rutin dan penrbanqnxran.diipusatrdan 6i tt:=,; -'. daerah. p€nqiahasn terhacep ler.iange,., u"r, x"Lyu*,;'#J)u;;, i serta lleugahBsan terhedap Eitqi/ B:.,l@ Disanpino --5-:-= itt --J' peng*,'essn lang dilaksanakan o1eh.*apli-it'pengr.,asan,-."," fuhgsional ini bukan saja nenoenai p:enilaian keteatan terhadap peraturan penrndanq-uncenqan y=no b-*raku, tetapi jug.a penilaian nE. _ ngenai dalaguna den hasilo'una dalam rnencatrEi +j,juan'*-"n direrrc'arra-, kan. .

'

"l-

j

/ C. Penataran -.

C.

'F'ela "e

ren ic:c-\"'-

c':

ll

r..- I ..1.-.r

Lrcr-i lene --:sit-: Blp=k Pre-.iicn i;iartr Fe:-.:u:rrul:l:in o:n Pc:jele-".an rnenqenai Peirbentukat:r Kabinct Pe:ri:"ncu:3n \;, i:rt:tul-r-'lul'-;'a"r b:l:','.:.r B:;r:k

Presiden nrerberil'.an yx'rh'rtian )En(l sanqat b:sar ierhaiap pe::ciavtrsen. Behkan telah berkali-kali cri,naathan a}:arr pentir:;ny'a FEng3\..'csen ie larr berbgai pj.Cato antara lejn dalan piCato penclentar R4.PE:{ 19Ae/1-oE9 )E,ng InencEtaken penllehtss'Jn seqis pentin5:-,ve de-:can iuluncan. Dani]',ran pula dalam pidato pelantil.cn sebagiai Pre-.iden p:da bulan l.i:ret. )€riq nrenek"ankan bhrra penget..a.s6n Can plaksarraan 1=iiilxnc-$nan sana prntincn)t, dan teral'J:rrr peneEasan Elpal; Presiden dalan' p€RCUnrJ,Tr,,rn dan F,en-jelasan ;:e:lbentullar lebinet Peirb:ns--nan V iE:lq ;n:ncenanqlien akan dreoa-

on l, II ian f IL Penataran ini bersifat nasional sebgaim,na pnetaran P-4 1'ano *t^*rtu.juen rnenenarkan kesa,daran dan -.enr:ncat rieclori Pancasi.La delen kehidupan rirasyarekat, n'elia ielei;r pe::e-ueren f€:tca\.,esen rr=Lekat ini disa;:l:irrg' ir€nanaiilian keseia:ari dan sc;.:ngat pcnqlrkis;n ncl ell;t iiharepkai:, pula iep=t rn=:rbangun sa;enqat pe:icabiian F€ra F€.lebt neqai'e delain n=::chilanql:an a'taunienguran?i tiniel:an*tinj=kan necailf . Setercai- p.-ncal:-jian fi:ng :-=el

rr:iiJdrfr a!.,iL cLr-^ :-ucil

!,,.:-1--*--dela:l iielallsanei'lan tugas r.ln::-n si:ruruh apa:-atur pe.rr*-intelnn ian tucas per';)?liqluna;1 . Drsar:ninc itu progran penatarai penge\Esen :relekat jr:qa iir,r=ksuj].;an ec,- f.€nqia\^?san nrelekat lebih ne:b:deya dan daLan pelalisanaerx'lye benar-bna-l- iisaia:i oLeh sejrrrla pihek; kEb*e flenoEivESali nrelel:at seb;gii selah setu frngsi ran=jere: nrenjajr un---,i-./ii

sur

.wdrrycjbcn -^1..*.L -

lrng pckoii

oan nrotlak oilai:sai'ral:an, -v=ng ;=da alill.irn1a penaalvEsen fiinqsronaL aka:r berfu::gsi seu:g:i penunja:9. pengebE,san

Perlu disaiari- pul a b:i,r!e ]:€n3t:r-en F:nga'..,?san ;-,elekat rni ial-an bentuk frsi-}:rya tiiall .scp-rti F€rr;,--:ren-F.::nacaran )'.::-r.l u:il-:ri:i\:e berlak: de'"asa inj, )'e:-tu bahr.a pcnatcr;n ini "i:i:j lt-rn", ncieiu:t ierqen tuFs sehari*hari ieng c3.:;:et i.-ii.n'ce1::a:i.L:.::r,-i.: lcr: l:':::i:u!: i-cFaL-i.aj>:r. Cii:as, cle:ican lii.toJ:. oisli-:sr o;n st,.r,: i l-'...1,1-:s . Derr:an rri nc .*-.yl ,_. lr'.:i;,ils;aien

ri:nfaal-.. \--li-u

r

i.l

:

b. '.=sjjj-i ni:Ieht. z f)1 r-i:1=rp-:

It-u

-12ch iarena itu i-iii; I':l.aterel cilallsana):a:-r dengan cen-,:t , seks.rra, i;e);a ;-'=:=tz:-an ic;:','; r-,:-:-,jtJi. p'i)il,.:: 1=ng efelltif ciala.T pros,es F.r-l-l)b-::l=y'aar. Dalaxr f':i--l';:an ini p',:1a ii)-urep)'on dap,:t nrenc:uoiam. kesisieren lelrg an'3el )'at^. j sekaligii:s per-rbentukan sikap nuntal.

(.rJ

Penatara-n F€nca\A?sin n;le):at 1a:'rg ciselenggara):an iei.,asa ini meru;.s karr suatu "sp::cia) cf iot" u:-,tuli m=:egaiJlan dan memb.rdal-akan

nele)=t cen -r';:ng perlu nen-jedi penril:iran acjalah beqaimana "€nforcejng'lt " p€ncrar.,zs:r rrrele)';:t ini sel=gai tinc:ak J anjut l.nnirtaran. Selah satu cera 1z:nq delxt dipshai ialeh dengan nenEgugah Cisipli-n. p:nq;r..-dsan

neletui pe)erapen a'.uran ian sanksi yang hete!, Iihususnl,a dir,arlai oleh pejabat ateu pe:-\.Ei yang nrenilild legitin"esi sebtsgai atesen, Disarping itu perlun)'a secara ter-us n€nerus Cila)rukan kegiaten ps1:ntauan dan eveJuasi calam rang):a p3n)'e:rjf,.rrnaan sistem rreupun prat iei peny el en.Sgaraan perrerin-'ahan .

Pereni,auan dan

eralussi juga berfungsi untuli :

rengenar: '

':

.,r . ,,

rnel.akukan

;'t

,,

invcntarisasi

'

'a. b.

-'.,

den

latil'en

kepeger.,aian,

c. Te:uar:-ign:en i?rg re=enfaat begr per:urTnrsen X'eoi3-eksan-aan peirgr :'',.';' "rintahai, bik yang b=rsifat operasioirai:,*$gr"irtrl{€i3t :- :., ;5{,,1: - ... - ., l:."' :.- ". ,'-.

IIT: :>.

a-{

FBlGI.I.,BSIN

.;;--:,i-..--S*hgar.:rc,*lig,,,digqriskandalaln,nqpngs.lic:;;{s-+ . :, .'i..: l-t'trxda hakekatny-a nre'*ajibkarr agar setiap , pi-r1pi,nan ,lainr:,5a 'Ianqsung margetahui kegraton D!-tst€: dari, setiap ai sspgkserta perne sa! ahan pel a)..sanaan' trrgas dat*rif! s-ung segera mengrarbll langkah-langkah perbaikan dan

tirdakb* s"g!Erl"";

t:t:n iitetapkan serts 1''eratri'jn' 'sebelrlnnva' ' ::"::,::T:.:::::"-"---=",: pc: undenq-undengan ),ang berlaln: pengah?san

relekat itu serrliri adalah untuk nerdglglg kelanceran

]jun dan keitbpatan pela)'JlarraErl

kegriatan pererintalran dan p.rrb";gq'tan Cefring,ga

,/pelalsanaan

pe1al,-naan tuqBs urRrm peq€rintal:an iepet cilakukan seca.ra tertib Leruasarkan peraturan perundang-rrndanqnn J-angl berla]:u serta brdasarkan sendi serdi kewajaran penyel.enggaraan pa'nainta:ten agar tercapai dayacpne, [:silguna, Can teptguna sebaik-bailrrrya, dan pelaksanean penbanqunan dapat dila)
jauh tercapai untuk uITFan batik bempa penCapat, kesinpulan dan sa6n ter:hadap kebi-

Dengan denikian perrbanc-rr:nan dapat nrenrberi

dinilai

seberatrE

jakSanaen,-1=t"rr6naan, perrbinaan, dan pe}al-;anaan tugaS unrum paCerintah an dan pe$angrnan. Disa'rrping itu -'iuga dapat sejauh rnr-ingi<'in mence9ah te1 jadinya kebocoran, pen&brosan dan p€nyirp3ngdn dalqm penggunean w€wenang' tenaga, uang dan perlengkapan milik ne/gara, sehingep dapat terbina apa-l ratur F.ng tertib, bersih, benriba'"a, berhasi lguna dan berdaYaguna' berada trxca pejabat'pejabat pimpinan (ner:agerial position), baik pejabat pin-'pinan s'un:)tural sebagai :.F*t. terhadap barvahannya langsr.:ng secara stn:ktural' pejal-nt pinpinan.sesuai Piripinen clengan bidang tu6s (substansi) yang oip:.lt'pinannya, naupulfda

2. Kewenangan

pengtsl€san neLekat

ini

Proyek.

dilakukan atasen langsung yang dilaksanakan dengpn nenjalanlcan ;=ngawasen nelekat rrerupa}=n fungsi rrenajenen dari seorang pimpinan disanping perencanaan dan 1=laksanaen'

Pada hakekatnya penqawasan yang

3.

Pengar,,asan nrelekat nerupal'.ar:

yang ada

a.

yaitu

salah satu dari 5 (lirre) jenis pengav;asan

:

Ine Pengauasan fungsional yeng cilakullan oleh apa-ratur ya-r:g iitug'askan roJBILtIl\lG' laP.Sanakan pencF\nesan seperti IFJ.F'\ Deperte'i-en' EFFP Can

serEs apu-at F€ngav.asan fungsicnal.

lain dj- LpbD,/Instansi Ps'n:rintah -

lain, politik,

yang
DPR'

b.

Pengar.rasan

c.

eksterr.:a]Peng;tnasan }rang di]ei
eksekutif

d.

Pengawasan

.

sosial yang dila',
r'':J

ss neii a,

L\lli'4'fS-C'x---'$'S

Lu;|-:q;a

seperti

.-

r.!

l,;:r.:t c;a l,a:-;surr:::-r, rr . ',.iLt-.::i:i-,':ii: lrr.'lalui mrss nr:dia ian lait: sel::-,-; -..ll-iAr/\'O,

c.

Iial,(:l',,-ii

I)ctrrai.,ir-s,-.t:

'i. ;-'n::i':.''a.a-n lelt; CiIaksi,i:::Jtan atasen terh3-

clay; br't....:h::';.

.' .\'crrcl CiJ.[,]i:.:.rncr]i8n nrelalrji fx:t,joarrE5;3n ' :-l:.:r::r:t :;rst-;:nsi, riarrTrln drsaCari ;ni:-aih ada keLc-l-i:han-I;e.lc:r;han at
I'.blaup-:rr I:'3':.]lici..'rj.s:j:l ata nr:leirat i:e lah l-t:r ia.li,i-,

pertr

.l;:-:ci'.lr-,

:

a. Aieni,a se':rriltei-;i p. I )'en1

Cr lai:':--,2);ct-,

i )znc "s.:l;,h I''-:prih" terhai:rp tucr:s f;encahasan

.

b. Aianl'a ilJi:;i i:uja-"e "'.r.r:-- iri'::t'ii-i.a:. seollli-ol ah perroav.nsan h-:n)'a set3tamata ni3n:ari-cari i;es.. -i.i-i:ir "

c. Adanltl p€resaan enqcan ;r'=1a)'.sarrai=n

p.:rroarrBSdrl, I:arer:a suCah ada peng-

fungsiorrel, p.;Cahal p3ni;::i"'t!SEn sebao3i kgoian dari funqsi n6najeren ;iCalah sesultu 1'.ng r.ejar beik baq:i 1tnq1 nengtsl..esi iii:upun yang av.EEan

. diar'esi. d. Adanya peresaan

i

"er.'ul: peker'uh" dalanr nr=laksanallan pengawesan, sel^linggts sec'tah-olah nanpek ade kontroversi antara rasa kekeluargaan/kebersane-

an.dencen perlun1,a si);ap lugas dalarr tr=laksanaan tuces.

e. I'bsih r.F-i h'ct>I

kurangnya peneiuasaali atasan terhadap subrstensi nrasalah yer1g

dia-

.

f,. Pinpircn ]eng ;k"cipr=ten" eteu terlibet scnCiri atau bahitan adanl,a kol-usi

dalam peny:-rnp3lrgdn (perseP.ongkolan) antara atasan dan bar,,aban.

Sem:a han'batan-harnbatan dan kelerr,ahan-keLenafran

ini

hurrO"loya

dapt di-

atasi a;:abila .'ungsi pengatrEsan sebage.i sarah satlr fiingsi nenejen*r telah rnentxrdaya atnu'

4.

Adapirn

:

nene.s.rrarakat.

in*ikasi

bahr^n pengauasan

nelekat berjalan baik adalah

:

:

a. Apabila aparat penqFwasan frrngsional

sudah lgg"rrhah fi.rngsi rnetrjadi unsur pengB\lBsen yeng menunjanq, sedangkan urlsur pengalvasa! paling pokok adaleh pengahiasan nelekat atau bahi'a apabila sistern pengalrasan nelekat

srtdah berjai.an sebagai unsur peneeb/asan hanya sebagai penunjang.

prerrentif dan yang fungsional

b.

Batrh'a

b.

I u;tsJr !-rClar';:nc:n 1;;kjn beik "perfc.;tnce"-ni'a i*:n i.-p.:t -,ciiihct iari ]L:t-anct:i':: F,t-:(::jiu4:l ian

F;ahi.,a

rcs'r'a:'akat sit:ah n'jl'esa eJ^,:i'etui'

scL>,t:-:

keluhan.

c. Disiplin aP:ratur d.

n^eninXi:et.

telah renjadi p:ri)allt:1tnc nre1el:at dalanr tat'a kcrja- Can delan tahep .ini penga\?sen telalr n:n-i;iii kultur kita. Kesistern-n oengBn derrj.kien bal:el tu:trL'.:ir nia':Jtuntuti. D:n biLa nena-iemen telah der"iikian cenggih ti.dall lagi dip:rluken SiD.:'X Can bentuk-bentuk p:ngernesan nrandaCak J.ainnl'a

pengar.esen i-,relellat

ini,

bi:j.k se.rera- preventif neupun repr:esff iapat ditiadakarnl-c atau selidak-tida)t:)'cl capai dj};u:.anci keboccren-Leboco.ran, pen):ele*encen-pen1,e1e',.'enqe'n, Can l=in seb-::geii)€ )'enq dlpat rr€nehenr bat p-,:rilanEunan. -cebefikJr)'a denoan F3I-toEuESin nreleket Capt diperoleh ne:r

t.rel-alui Fnge'r.-csan nclekat

faat Cenqen peng?rxiaar] sesa:-a lel:rh efelci:if iarr efisien sub,er--su:rber dana --L--i----'.aktu dsn sebegaini'a dal'2, ian Ds:cax p51:gehEsan nele]=i inl cli;=:apl:a:: cap*t cicapar s'u:tu suasaia bahhe F€l')q3',{a-n relekat adalah ttel yenc r.eja:-, dan sanc=t cip:rlu}an dan lang nar:tinya ixrjalan deng:n sencirlnl'e. eflsien ian tertib. Fanqrar,esan rmlekat kini n'en-jaii pric:i-.es Ceri seiian benyak pilihan utane perbancunen bangsa

tercepar e;:ebr)-a iise:ping perl'*'i1a aturanpe:-reinan, tAta kerja, rn:.kanisirc, petr:njuk-petunjuk r:r:1a):sanaan kerja dan Larn sebagainl'a, ju;a dj-oul'r:ng cleh lktrk-at, kesaiaran, k=taa'.a.rr -certa -selEnret, dan keteladanan aparat itu senci"ri dalan relal'sanakan tugas Can kei=jr*rrr.ru ielain F.€nqe\"?san mel-eilac attu de:rcen kata lain perlu clicluis:r':g oleh sua-'u i.isipl:.n nasicnar, is-tj tercll.air:l;e aperctul yang lcoih b::-s:h ian bc:-,.:-b:i''e se'r:eqar -jerrf,na:l n'cnl:a;:r,'a ste':riltas n:sicnal . lb,m.:n kesern:an1.a hran-va depat

;$liF.iJ].n pE'tERliiT;'j-. :::E 1Gr.I Flir:il):'l: r

i

-) lL,.\--:,

D;-i.:

.

I . i'e:i: itg:i".j di -sipl i n nls:

c',;-":i'l ii',1 e':'i iti'-::a.'i,:,: : i-r) t

i.; :

uti-i k'::iff

i-r'-*,u:lan

de:can

clisie:t ij l:l j.ii::r, i'-.:r::tit ;: l:-,t-ai';-l: il-:'i-r:l:-,'";h lznq bersrh dan L'':r-,.,ib:i.a. tclah iitc.;ts):,-,rr r-',f l:l'r l)i-:: jr:.-:rt ]:.:cl:: l'i ja's<> i..eneJaraan i.i-ccpen -sicang -j?i-i(I tang;:.tl 16;.':;'..1,-,L'ls l!'13 iiil'i*r'il L*ir' : 31

jil,

e

f

ci:'rif

ii.,.l':

t.,:J

l11-

hci-r;6'1-;n .,';ne

i--,:lj

I-'3:-ti:';r*

l_Jl/:ll

.- ^*i--."-^'.-lilrl-',cii- ,,..i I..';.T.i.r:' -.L:3 -II al: :--..-: r-r-l\.1

:--*---- j.i-l;l l\

',-. .i j J:j L

*-.1 tta:L,

- -.: -, J-.I vO

=

1- ^, I'J;

-.-+-..--o o:i\{:t

1,-.^/ ; j iJL: ',- ^/-i U:

.i

I

|-;iclJJ

r:

i tllon dcrrtrn di si pi i n nesi crna 1 ,.i:i,r-, ii,:.s.3ah 1'anc e;tirt. I)eittin.j. i.bl ini terl j _ I,rilifri_:\.,? s.i.

cii ila

tatc Di siplin,,j]isiplin li:sicr_ 1968 buruf D aiah ie,n itebijaksarnen b.:tir 35

-:,e

n^r:ncantu':rl..arr

cimri sl:en : . "D3ng3n JTE]3rl IrrSni.rre];;:'! ca:-r ):c:rpleiisn),a

j-,-::;b!ln6:rrniln,

p:rlu

m.:I:in

ditir:g

J;.at}:a:r l:e:ieni,:u:n p3r-el-tanca:r, Deleksanaen, pencel;,san Can plngenCclian )'anl dilaniasi oleh o1:3r,,1;!1 ser-ta tanqlp-.'ylq _iel"*ab dan serengdt peiijtang_

l]]idr J'eng tingci, sehing:o L'at:ar-b:n-r.iapat dicapli ei.jsiensi nasjonal A- 1-rr^--.^--.---.-Q€J€ITr -^-.1----*.*^.eSn}_e-=nliiEln P3;banc-runalr.

dan

fsrie5cr$gg! ep3rEtur

p€rnerint6b

carr aparetur pei;bcnc:uli:in n-:r-us nelin citinEkat]';:n q';na ,n3nciptalian r6tur )'ang bar-.lh, ben.:ib=r.,e oen b:rltereripuan"

2.

.,

epiJ_

b.

i':a:gh=c=pj.'p=la)lsenaan PtTTA

v, disiplin nasional nrenjadi 1ebih penting

Ciliaitken ienoan h:1-h=1 -sebeqai beri)rut : a. Pil-rr.l, \,, ;r;upake;: -,dlEp ;=-=ntepsn fandesan p=ri=ngi:nen nasionaf, yang seteleh itu bengsa rndcn=sia diha.raplen dapat tin3gel Lerdas eengn Xe]nraten sendiri

b- Adanla berbagai p=:yilpanQen norne dan nilai ya;tg tata: seperti I gejala peI:alal
'gunaan h'e"l€:llg can jabaten, peng-rusa:
c. DaLsn usaii=

rienusia dan rraslrrakat rrrdonesia 1,ang tenggnrh da:lem rr=nghacapi riasa transisi dari neslerahat tradisional ke ,na=yaraxat trolern berdasarlran PancesiLe can wD 1945, Disiplin Nasional. nrerupatnrr sF et m.:tlak-

3'

:

r:e-'...n:judlcan

oisiplin,

adalah bEl:t;a disanping rnenqenir:ng kepatuhan dan ketaatal terhaiap aspi-resi dan cita-cita nasional, ideclogi negera dan iluD 1945 atau peraturan perundang-urCangen leinnya, nraka lnda hekeletnya disiplin juga nrenl'angla:t resa tanggn:ng jer,eb sosial E-censi

/ Dengn . -..

De:tgen deqrikian

disiplin intir:ya aialah

kepetuh',n unti.lt n'en;h.f,rr6ti dan melaksanakan suatu sisterr )z!nq n€n':ihirusl:an oranq tunduk p:da kepctusan, perintah atau peraturan yanq bi:rla}u. Kepatul-nn terhadap kep:tusan, perinceh, atau pereturan yeng dilrerlala:-

kan bagi suatu sisterr d.lnena oranc itu terl.ibat tiook-+kan berialan Iancar tanSa disertei disiplin pribeii Disiplin pribedi berkaitan dengarr sifat yanc-r langsung nrelekat pada diri

disiplin nasional nrerupelen ciri urnunr ),?ng nrelekat pada bangsa fndonesia )'aitu sikap dan 1=::ilaku 1,ang b:rsunrl=r paCa kepribadian banqsa berdasarkan Pancasile dan UUD 1915. yano terseorang rnanusia. Sedangkan

cermin dalam perilalru benqsa, be.rupa l:emluhan dan

-TT

TT 4.

ketgglen terhadap

berb:nosa. dan bernecara.

dilandasi ofefr peneqarisa:r calanr cEI{l 19i18 Can. dlkai.tkan Cenqan pentincrnla disiplin nasional dalanr perrb:nounarr r:agional, didiplin nasional dirum;skan sebeeBi hrilert : Denggn

"Disiplin nasional ialah suatrr srkap nental

bnngsa yang tercerinin dal.am

peri:.ratan atau tinqkah la};u hxrup; kep,ti:han Can ketaatan, baik secara sadar rrEruprln nrelalui per,binaan terh;iep noi-iTn-noni6 l:ehidupan yanq berlalcrr dengan kelakinan bahr*a denl.:n nonrie-nornra tersebr.:t tujuen nasional akan dapat tercapai".

Disiplin nasional )€ng nerupahn seiah satu cerminan l:,eprib;Cian barrgsa itu sendiri dalam bntuk ketaatan can }:r:ptul:an aparatttr pin'e'rint;lh akan menentukan pula keberhasilan PenL'en:'-:nan l.l=sronaf

.

5, Selanjutnfd Bapak Presiden dela;r i'cngarrh;.r-r pada Sicenc i.abinet Paripurna perta.rra dari Kabinet Pernj:en$jr.arl V pi=:'i tenqqal 28 tlaret 1988, re:)gerukakan antara lain : "i(rida Kglua menekankan F-:',: i :.;ni:r Fnq oiFelopori oleh aparl rui ll-.----r:i han yano bersih dan bc.rrvii:,.: ,,:j. Drs -*i LI c:r

.---)ci:(i

^^1..--_llt:tq-1,:, Jul-ucl5-ruq;r/..u

resional

pererintakila c.r*:ri

:....-.

Frrl Llra

nilai-nilai luhur FEncas.r l la Ketctapan l'[-.R ranp:i h.:.: -- : -li:]i' selnri-fnri lanq dipe.l"iui.;, , r.:::,-'.1i,

r,Ulr

*-.-.:l4:'J(a

1945, seea-

,

l:ehidupen n=ltin lIu,uI,

:

.-,1_1

n,:irr |'UJu

,.- j

-18-:,.' .r.,-Lj,:.:n:r

i:ri ec: si !

]

,'rc . .; vJjJi,J

nl I r,

Il-44'

r.:- r

-:

I

-.r-,.'-

_

r_ Jiu::

j

n

,.

.'',

.',,,,. '..'..'

:rlii-i*', l1;,;;-r35; can neOafa }jta . Sincll":tnr::, di _ :ri:li-r s._,'1.:i"a1- pentl-nq l)aoi ten.;ujuCnlra lreSi?ra_

i:;t r;..rr,: nr):l€l-it, I tn*r ''r' ,|{_||gJ :r,-r-',r: irr.li':,r' t

.-.,i'i

_rve4

nr'l

.l

i r t

nn-rr

dtti: n'-''r-l';'.t:,r,n ^)Fl

/a1ctr. v. Jl

l.,l

iri r,.':.ironal tadi, ap:iratur necai.a l-r:rus nen_ '';:r )ier.,i..- risl,arakat oken ni:ngikuti tindak tan_ 'Ii::ir SC.bJii.,i panutarl . B:gi apar-atur',rl*ru =ar,,--r'r.is ij _j.,jrka:t av,BI hxqti terr:ljudn),a disiplitr : ;:'1 in c: r:. , derrqan nen_junjunq tinogi ap3retur :rl1;dia ian aLri m3s)'ara}:at, m:I;a akan tcn.n:ju.C i ::ilr darr ben...ibeva " ;:,1

lrla !:

,

j-. a.a.

riac.i nnF ''l n..na:--:'l i:

n€.lara sel:acai

a:L-:

:

i*+-L-,..- pejllef l-nci:n3n )'ar!'r(-l -'

Dar:. pen_jel)3i-en lrjcla I.1,.,;i.r f)ailce }i:-jda i(abinet !:errirangunan (tiga) hal pokoii ):ane ha:-us nenidp:i:ktn per:hatian :

a. b.

ini

ada

disiplin !';nq dirclopcri atrEratur negrara, terh=Cap ni)aj-r.ilaj. ]uhur Pancasila dan UiiD 1945 oan

3

P€l:inctlretan Xepatuhan

seoa-

Ia KetetaFan I.PR. c. Disiplin diri eparatur- necJara dijadi)';rn aual bagi tenrujuonl'a disiplin nasiorEl

6.

.

Ketaatan ian kepatuhan ilarEa nega.ra tertradap Pancasila,: ULTr) 1945, lGtetap:an-lietstapan l€R, da n p,era t uran Frurdang-uni anqan meru;xlan syarat obyelrtlf '.:niuk Lercip'r=n1'a i'.elridupan benresy:arahat, berbangse, bnegaia yang beik dan bertanEgLmg jer^lab. Tingkat ketaatan oan ketrratuhan yang' kr.rrang rnantap datrxt mengEtsnggu atau menqhambat kernajuan pembano:nan aasional

::"' ut11 str:ategis bgi suksesnya pernba'rgunan liasionat. iengafa p[irqafarr"n dafam pelaksanaan pernbangn$en selarna j-ni:telah ="r,"fsi ,o*=j"rlt bngsa'Indonesia akan pentingnya clitingkatkan Disiplin }lasional sebagai . praslErat peningkatan ketangguhan bangsa dan Ketabanan Nasional, serta psrcnrnal.an Pancasil.a kearah pen*rjudan aspirasi dan cita,.cita bangsa.

?.

Untr:k nernujudkan

lrisiplin l'lasional itu

Flerl-u didula.ng oleh

l
aparatur negara sesuai dengan kepribad.ian banqsa, yaj.tu : dan nenghin3ari larangan-Iarangen-lgra,

a b. Key=tuhan ..

,

-19b.

Kepatuhan dinar",is );eng nEhejibkan setiep alxratur negiara nr:nntuhi Kebijaksanaan Nasional dan Kebijaksanaan Pernerintah (Kebijaksanaan Um:'n)

,

taat dan ptuh agar menyatunya haLi d"rn perhratan, d.Kepetuh'y.',grasionaf,nre1a].uiproSesberfikir.}'angdituntut. terutanra dalam menqhadapi kenajuan telrloloqi dan perubahan sosial

c.

Kesadaran untuk

yang'dinarnis,

e.

Silcap nental Cala'n kepartuhan dan ketaatan r daLam setieP Perbuatan baik seba-cBi pribadi,A^aroa negara rEupun sebagBi a1:aratur neqSre )€ng

'

bertangqtrtQjah-ab terhadap bngsa dan

f

.

g' 8.

''

negara,

:

Keteladanan, baik sebagrai pejabat pi-ngrinan ataupun b:kan lang dapat nrenjadi panutan bagi rnaslerakat dalan nerr'trjudkan disiplin dalam t€d:.na-ian dan dalam kehidupan sehari-hari,

.

,,

.

Keberhasilan dan ke-iujuren, )1ng dir^":-iudkan dalan sikep tegas dan lugas dalan mererapl:an eturen atau sanksi-

Upaya-qpaya meningkatkan

Disiplln liasional : j

a.

pELITA V rrerupekan tahap

akhir yanq

rnenentul<en

b:rhasil tidalmya

pem-

I, oleh karena itu upaya pe disiplin nesional rr'errpunyai arti yang anat penting demi

bangr:nan nasional jangka panjang

paket

ningkatan terca;:ainya sasaran-sdsardn Pfl,IAA V sebegai- pcrrantapan landasan yrarnfi2yr4 r5ran

naSiqna]

.

nasional se;rekin meningkat dan dalan rangka menwitapl:an -landasan pembangiilnan di sektor JF*Ii -

Dalam PE ITA V

ini pula tuntutarr

bangrunan eP.c,nonri,

;:er"nlcanqunan

prcdulttiritas nasionaL harus

lr€trPu mengatasi penga-

ruh laju perturb,rhan penCuduk, disanrprng rrasalah lain dari luar negeri atau dari ialani Dt{ttra.

1'ang datang

disiplin nasional ti
b. Usab

peni-nglkatan

tepatnya ialanr ranqka rnerirb=nluk sil:ap h.rdup b:'ngsa lano terce.rmin Ca'r .^-{-',lltn uJl dr:;rpLin Can cita-cita perjuangan Lr'..):lJ =- r',\gliclLL:lUrl Can ku-t-aatan terhad;p ltJL ir-Jgc!lcJlt r.U\-OCSll h5^^-L.\3llLi5d,

-a'ni naa: 5glIrlvuo

|arn'i usl!rllLu nFa

--I:ilr-/clcr.u'

!

I

'-F^ i(irrli'

'

I I) Pattrh

.-tv-

:l

AA

i:aruh ian''-a=t s+:;-r-=' .r+'jr:- relh:-::::p nrLar,l-;oJ:r-,;1:,:l-r:-,:i, i;e.rri;.:_ j,:1. ]l=5iC::;-l i',;-cl:.s':i l:..1r ,i:'e;-.,c--.jla ia:: ,-*;-l) L945 c:l;::;.: ai-.i.j ia:;ir:u*

)

kr.sa.:a:'.: t>:: i:':.t: '.: i: C::,. i-'t: itc-,:.:sti tusj 1-ang p.rs: t: f . /) F::"ile-n-i:a:r ur,tt:i: ir€i,,::-,r,i.:'::i sc'rri'i: usri,:J .r'tr)e i.ir?.r"1(Ei-l..a)) -r:iteciri ;.1,-e:

rl------. a:.O L C:- Lr.a 'L

I'iEnr:endcLr);.:r:

JJ

ai;u

I

d1:-i ial;.:ir lrr:rrc,.:una]:in r:.:i,'enan?:n ienc-en ticali bir_

SCi.r=iallQ-i..'€JJ:11i

Lt-ret dala;r ;:€ncatasr

.

te:beqai nr-salah scsjel, riesal.eh kej:liupen

b'b:ncsa it:r b.:::rre::ar-8, l'1a:ililli ha.r-ce oir i, r;:ti-ioti

1l

_

,

snre,

ian rasa b:..igc= seb-:cni

b:r:csa

Ir:js;:esia )'anr :'if3rieli;. 5)

i'!'-:;;:::r'ar -.]"j::ip Can l-':::.ilai;r; 1-CnC Selai-aS ienC.:an ]<ebijal;Saneen p*e.r.-intah seo:,gr:i per:gerola nc:,era delerr ni=r..uju5)lar tujuon

nasio_

n=l

f

. i:dcp-:: adeleh

}a;:gla)r-Jenc]:ah si::ate::-s 5-ang ca1=t <jjlaj;ukaj.r sEcare, nasjonaf :

J

a- Peningkilen oisi-cl-in iiasicr:al. di sel.uruh jajaran aFErEtur neE€ra, bailr relelui peniidi.ka::,/la-"ihe,n ireup:r:.) iirinci;r:noan kerja, aurua-* ;;"; dari tingkat pinr-rinan sehingge dapat ni=njedi trxrutan ian pelop:r da b.

' c.

larn m=negaiJl=n iis:.pt in, Dilaksanalerr gerakan keteladanan )Eng oal=t .r.raTrehE p,enEal:h positif t-erhaCep resyerekat, sekaliqr:s nrendidik m:s1-arakat nrentaeti disiplin,

trernbinaerr datr rr=neeiakan hulc'xi nasicnal" delen usah= rer:ggal-ang cen rrenciptakan suesana kehidupan tre,si'arakat yang tertib dan ter:atur,berda

sarltan' norn-e-ncne huln:nr, d. l"leninglatkan pareslerakatan pp No. 30 Tehun 19go

Disiplin Pepuai iieqeri Sipil. E

-

t"tirrg p.r.t

Pelaksenaen Sece-ra konselnien pp No. 6 tehr:n 1974 tenta:g pe,nbatasan Regiatan Pegar.ei Negeri dalam usaha sh-csta, dan' XppAEStllo. 10 Tbhr-rn I9?4 ter:tang Beberatrra Penibatasan Kegr:iatan pegar,ai l{egeri dalarrr rangka perdayagnaan -A-paratur N4era den Reseo'erhanian F.idup,

Peningkatan penerepan sanksi secara o\-eitif dan l,onsisten, g. Penentuan suatu bdan )ang ciberi u'ern€nang untuk nrelak:ke5 pengraratn' dan pengkoordinasian peirb,inaan disiplin nasionel. oleh rnstansi peme rintah dan Non Penerintah. ,/ h. pen:pulen

.

-2ri

nilai-nilai

h.

Cas3r, p<>la dan tatelelru berdascrken filsafah Pancasila yang berdani-rak strateqis den*:n rie'.enfaatkan lenbagF pqndidikan fornel dan non formal.

i.

Penbentukan

P.:nupuk;n

opini rnasl:arakat yang tera:=h dan intensif tentang arti

pentingn]€ disiptin nesional' nrelal-ui pelbagai nredia nEssa dihar=pken aparatur ne6ra sebagai abdi rregara dan abCi n^eryrakat nenjadi pelopor dan dijadikan awal bagi tennujr.rCnya disipl5.n nasional, serta dengan nengejak nrasl=,ral'"at r:ntuk ber.ceran serta secara ek.if dalera nr=lrcipta)cn suasena yang rnendorong per',nujudan oisiptin nasional nrenuju terr*r:judnya pererintahen yeng bersih den berrnibar'a ian tercapainya perabenE: nen nasionai. Dengan langkah-langkah

-

ini

.fAi(\RTA, ,rLlni 1988

I

ij,_,,-.:. :.Il;15,1'iii.ll.:i!

1. :;.t l.?Fi j.t]

':- ii.,/i":

i:

"1

985 r€r-,tenc Gari*"--caris Eeser rbluan

i\.,e_

cara,

2-

: :, pcn.ie'!..san Flcsiien rcngenei p::rlentukan },.:binet Pe:i,:r.nc:u;i,:., .i-anqg.J. 2I l,laret IgB$, I:enc;r;.Lrr,r-:

Pcrqe:-ah:n .:: :.::den l=c., sidang lGbinet paripurna perterra binet Fe:rJy=:,:-JiE!-r \/, tancgeL 2F; Irbret lggg,

dari

Ka-

rl':':REs h*c:,C: 15 Tahun i9g3 tentang pe3onen pelal.,sanaan per:cnr,,esan, S=:ri-na:- iG:l A

)t.ll LB{i:.tiiiS

1984,

', sister ien pen),er{jurnaan Adrii.nistrasi },ieg:ara, .oLetr, Prof . !i. Birtcro Tjokroanridjojo, 1,14, -t, Perge-,banpn

1,

7.

REPELTTATV.

B.

I..FIA I.GRI? Ncrpr 5L, tiei l9gg,

c

cera::eh I'E.j-ri-:'t dalem -seir.inar tr.:ninglctan F\:ngsi )-o9i1nkerta, 18 Jr:ni lgtg.

.l

penEBroasan

di

DAFTAR

ISI Halaman

1. P E N. D A H U L U A N .......... 2.

]

PENEGAXAN HUKUM DAIAM NEGARA HUKUI'I REPUBLIK

INDONESTA 3.

4

KETERPADUAII PENGAWASAN },IELEKAT DAN TTNDAK

LANJUT PIDANA

..........

4. PENUTUP 5

.

.

I,AMPTRAN-LA}IPIRAN :

- Lampiran I

:

Skema

Sistim

Pengawasan

di

fndonesia.

-

Lampiran.2a : Contoh Kasus I. Larnpiran 2b : Contoh Kasus If

.

Lampiran 2c : Contoh Kasus flf. Lampiran 3 : PoIa Operasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Pidana (khusus & umum) .

- Lampiran 4' : Kasus-kasus korupsi yang diserahkan oleh Aparat Pengawasan ,

Fungsional BPKP dan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non DePar temen,/Instansi lainnya kepada Kej aksaan.

6.

DAFTAR REFERENST.

26

.IAKS.\ AGTING RIiI'T'I}I-I Ii I NIX )NIiSIA PENGAI,IASAN I,IELEKAT DAN

TINDAK [-ANJUT PIDANA

PENDAHULUAN.

I. Pengawasan l'lelekat dan Tindak Lanjut Pidana merupakan dua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh dua unsur yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan upaya yang harus le bih ditingkatkan dan lebih dinantapkan dalam tahap pembangun an sekarang ini dan tahap-tahap pembangunan selanjutnya di masa yang akan datang. Kesatuan/keLerpaduan upaya dalam meningkatkan dan mernantap kan pengawasan melekat dan tindak lanjut pidana sangat erat kaitannya dalam rangka untuk mencegah dan memberantas penyim pangan serta penyelewengan yang mengakj-batkan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Keterpaduan upaya tersebut dalam jangkauan strategis nya adalah untuk mewujudkan Aparat Pemerintah yang bersih dan beruibawa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan usaha-usaha Pemerintah r yang dengan demikian akan lebih menumbuhkan dan mendorong partisipasi da larn pembangunan.

Peningkatan dan pemantapan kegiatan pengawasan mele kat dan tindak lanjut pidana tersebut adalah sebagai pelak sanaan dari kebijaksanaan Presiden selaku llandataris MPR dalam melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara, penjelmaan seluruh rakyat rndonesia. 2.

Usaha untuk meningkatkan pengawasan sudah tertuang da lam amanat Presiden pada Sidang Paripurna Kabinet Pembangunan IV yang pertama tanggal 20 Maret 1983, dimana dinyatakan

antara Iain

:

2

o. yang perlu kita

kembangkan dan kita budayakan adalah masalah pengdwasaoi Selama melaksanakan hampir tiga Repelita Aparatur kita telah kaya dengan pengalam rro

oo

an dan kemampuan dalarq melaksanakan perencanaan dan pe Iaksanaan. Sekarang sqdah tiba waktunya untuk mening katkan kemampuan pengawasan yang,Iebih efektif. Pengawasan ini penting untuk mencegah kebocoran dan kebo rosan, justru karena makin besarnya jumlah dana yang digunakan oldh Pemerintah untuk menggerakan roda pemerintahan dan pembangunan. Disamping perlu pengembangan sistim penga$tasan yang efektif dan efisien pada semua tingkatan pemerintahan, maka juga akan merupakan jamin an bagi keberhasilan pengawasan adalah berkembangnya pengertian dan falsafah pengawasan. Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintahan, justru untuk menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan".

lima tahun Perintah Bapak Presiden untuk melakukan .peningkatan kemampuan Pengawasan yang Iebih efektif. Sudah pula dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan Pengawasan tersebut, natnun belum sepenuhnya dapat mencakup semua keg.iatan pengawasan dan masih terdapat ketidak terpaduan da Dengan demikian sudah

Iarn pelaksanaannya.

kaitan inilah Bapak WakiI Presiden RI dalam sambutan beliau pada RAKOR Pengawasan Lengkap tanggal I8 llaret t9B7 telah memberi pengarahan sebagai berikut : "HasiI pengawasan di tahun L985/L986 masih tetap menun jukkan kelemahan-kelemahan, baik 'dalam pengelolaan tuDalam

gas-tugas

pemerintahan maupun pembangunan. Untuk mencapai efesiensi yang maksimal dalam upaya Pemerintahr khususnya dalam kondisi sosial ekonomi dihadapan kita, maka saya minta perhatian sungguh-sungguh terhadap -pelaksanaan fungsi-fungsi utama manajemen bah kan,jqga terhadap hal-hal yang lebih terperinci seperti proseflur,kerja.yang menyangkut seluruh sistim san pai ke unit yang terkecil. umum

Dalam hLuuhgan i " :'

l'1

ini

s-aya

ingin

menegaskan bahwa keremah

an yanq Dalinq menonjor adarah koordinasi di hampir *,r" .=lorr, ving tringga saat ini sedang dicari apa yang. merupakan .penyebabnya"

se

.

Pada' akhir, .sambutan, tsapak Wakil presiden menyampaikan himbauan sebagai berikut :

telah pula -

"Terakhir saya minta perhatian atas tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan, karena tanpa tindak lanjut yang tuntas maka pengawasan sebagai salah satu fungsi utama dari manajemen akan kehilangan pamornya dengan akibat-akibat yang serius. Karena itu maka INPRES Nomor I5 Tahun 1983 mengandung suatu Bab Khusus mengenai tindak Ianjut, yaitu Bab VII Tindak lanjut Pengawasan Fungsional. Maka demi daya gu na dan hasil guna pengawasan, saya ajak Saudara-saudara sekalian untuk rnenjadikan tindak lanjut suatu tekad khusus dalarn pelaksanaan pengawasan tahun I987,/I988". Da1arn Kerangka Pelaksanaan Tugas

!{akil Presiden Rr di

Bidang Pengawasan, Bapak Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi Pengawasan tanggal 26 Mei 1"988 menegaskan :

I. Agar meningkatkan tugas pengawasan dalam Repelita V, baik pengawasan dari dalam maupun pengawasan dari luar. 2. llenjaga agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi'sendi kewajaran Penye Ienggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya 3. Menjaga agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai de ngan rencana dan Prograln Pemerintah serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.

4

hasil-hasil pembangunan untuk dapat dinilai se berapa jauhnya tercapai, dan memberi umpan balik berupa pend,apat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan -

4. Memantau

perencanaanr'pembinaan dan pelaksanaan tugas rintahan dan pembangunan.

umum peme-

5. Mencegah sejauh mungkin terjadinya pernborosan, Kdbocoran dan penyimpangan dalan penggunaan wewendtr9, tenaga,

uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasiL guna dan berdaya guna €

II.

Agar dimantapkan koordinasi pengawasan yang bertujuan untuk membangkitkan atau meningkatkan keberanian instan si dan pejabatnya untuk merakukan pengawasan dan tidak bertujuan untuk mengurangi garis tanggung jawab hari instansi atau pejabat yang bersangkutin.

PENEGAKAN HUKUM DALAI{ NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESTA

r. Berbicara mengenai pengawasan merekat dan tindak ranjut pidana sangat erat kaitannya dengan masalah penegak an hukum, yakni penegakan hukum daram Negara kita yang ber dasarkan hukum. sebagaimana ditegaskan daram penjelasan un cang-undang Dasar 1945, rndonesia adarah Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan bbraka. sebagai negara hukum, maka ada 4 unsur penting yakni tertib hukum, perrindunganlpengayoman hukum, persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, serta kesadaran hukum. upaya menegakan hukum guna terwujudnya Negara Hukum merupakan konsep konstitusional yeng diwujudkan secara ter arah, guna menjamin agar setiap kegiatan Negara, pemerin tah dan setiap anggota masyarakat dilakukan atas randasan hukum, bermuara pada ketertiban d,an kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dalam ranga itulah diperlukan 3

a. Upaya penciptaan dan pemeliharaan perangkat hukum (perundang-undangan) guna rnenjamin kepastian hukum.

5

b.Upayamenumbuhkandanmemeliharaperangkataparatpenegak

hukurnyangkuat,bersihdanberwibawa,beranidanbertindak efisien dan efektif' c.

peningkatan kesadar-

UpaYa PenciPtaan, Pemeliharaan serta ketaatan an hukum Yang Pada gilirannya menumbuhl"an masYarakat.

hukum

tersebut perlu dimantaPkan secara terus menerus dengan Pembaharuan dan peningkatan ' Semua uPaya

2.PenegakanhukumtidakhanyadilakukanberdasarkanPen dekatanyuridissaja,tetapiperludilengkapidenganpende katan sosio politik dan pendekatan sosio kultural' dimaksudkan Pendekatan yuridis dalam penegakan hukum tepat sebagai peneraPan normat atau ketentuan hukum secara dan benar sesuai dengan keyakinan penegak hukum' dimakPendekatan sosio politik dalam penegakan hukum dan kondisi sudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas nasiokondisi yang diperlukan bagi keLangsungan pembangunan naI serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa' penegakan hukum berar . Pendekatan sosio kultural dalam perlu memPerti bahxa penerapan norma atau ketentuan hukun, hatikannilai-nilaiyanghidupdalammasyarakat,sehinggara yang lebih jasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi, uhakanmeningkatkankepercayaandandukunganriaSyara}..atter hadap penegakan hukum.

keseluruharl Dengan demikian, maka penegakan hukum nerupakan aman' tentram' upaya guna mewujudkan suasana kehidupan yang Pancatertib, dan sejahtera berintikan keadilan berdasarkan manusia dan masyarakat Indonesia yang merupakan

sila, bagi pada gilirancita-cita hukrim kita. c!ta-cita hukum tersebut nyamenjadimotivasiuntukmewujudkansuatgkesadaranhuilun yang dapat diproyeksikan sebagai berikut : a. pelaksanaan Penegakan hukum adalah suatu gejaIa kehidupan anggota yang dipahami dan dihormati serta Cipatuhi setiap masyarakat

i

A

masyara b.Pe}aksanaanPenegakanhukumitunienjaminrasakeadilandan aman dan tentrara dalam tertib' rasa menimbulkan kat i diterapkan adalah sesuar 'yang hukum pada c. perwujuoan dari masyarakat i dengan cita dan rasa keadilan

o.wujudhukunradalahrasionalobyektii,eiek.L'ifdanefisj-en dala-n Periecahan rnasa Iah i e.wujuddanwajah.hukunada}ahfenomenakearifandan}..ebi1ak sanaan '

sa j a paoa hukum diperlul:an bttkan kesadaran Peningkatan 3. aparat penegak hukun' !larena terhadap jugt narnun rnasyarakat dengan hukum harus sejajar pula akan masyarakat pengfrayatan hukun" akan aspirasi nasyarakat' penegak aparat pemaha-ri',an

DengandenrikianaParatpenegakhukurrakanniampu''menang}:ap''

rasakeadilanyanghidupdalanmaSyarakat.Penghayatannasyarakatter|racaphukun^.adalahsebagaiesensikesacaranhui:un dandenganclemikianhukumakanhaoirdantul''rbuhditengahnasyarakat

l.Penegakanhukurndilaksanakanmelaluijaringanorganryang berraku nengenai cara dan ketentuan dengan sasi sesuai penegak hukun bergerak dalan Para sehingga prosedur kerjanya' penegakan hukum tersebut' organisasi jaringan dan ikatan AparatPenegakhukumyangmelaksanakanpenegakanhu}..umdalam sem penegak hukum daram arti aparat saja bukan ini hubungan Pit(PoIisi,JaksadanHa}lir,r)tetapijugar,encakupsegenaPAPeraturPemerintahsebagaisalahsatuunsuryangterlibatdaIam Penegakan hukum'

AparaturPenerintahmerupakanPusatkegiatanpenegakan

hukunr.PosisisepertiitunenyebabkanaparaturPemerintahmen dapatsorotanyangtajamapabi}ame}akukanpenyir,rpanganuu: pelanggaranhukum.Untukdapatrrelaksanakanianmenegakanhukumdenganbaik,sangatdiper}ukanadanyaAparaturPemerintah

yangjujur,bersihdanberwibawa'sehubungandenganitu'mu ttakdiperlukanpenertibanterhadapberbagaikasuspenyinpang anc.anPe}anggaranhukumyangber}angsungdandilakukanoleh

7

Aparatur Pemerintah selama ini, yang berupa pelanggaran disipIin, pungli, menerima hadiah, menerima suaP, komersialisasi jabatan, menyalah gunakan wewenangr manipulas: dan korupsi. dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun I9B0 dan sebagian dapat merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Semua, penyimpangan

Aparatur pemerintah juga memPunyai peranan dan posisi perrting dal-am pelaksanaan pembangunan nasional' guna menang katkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. .Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan dan kesejahteraan, dilakukan dalam suatu Manajemen Pemerintahan, dimana Pengawasan adalah Se lah satu unsur pokoknya. ,a. Dalam Manajemen Pemerintahan yang berlangsung dewasa ini, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menggariskan kebijaksanaan pengawasan, Di samping itu, Presiden juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan memberi petunjuk yang diperIukan mengenai masalah-masalah yang memerlukan pemecahan dari Presiden. selanjutn5r3 Presiden menunjuk wakil Presiden untuk melaksa nakan tugas mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pe-

ngawasan. DaIam tugas mengkoordinasi perencanaan dan pelak sanaan Pengawasan tersebut, Wakil Presiden dibantu oleh I"lenteri Koordinator Ekonomi Keuangan Industri dan Penga wasan Pembangunan (Menko EKUfN WASBANG) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ' Secara khusus BPKP mempunyai tugas untuk :

(1). (2).

merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Femerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. melakukan koordinasi teknis Pelaksanaan pengawasan

yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal'/Aparat Pe ngawasan Lembaga dan Instansi Fe'nerintah Iainnya'baik di pusat maupun di- daerah. (3). melakukan sendiri pengawasan car pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

8

Untuk melaksanakan Pengawasan secara langsung, Presiden .-

dibantu oleh Inspektur Jenderal Pembangunan (IRJEN BANG) dan BpKp. Da1an hal ini IRJENBANG dan BPKP m.elaporkan HaL siI Pelaksanaan Pengawasan kepada Presiden.. b. pengawasan atas kegiatan intern masing-masing Departemen,/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi lainnya di Iakukan oleh Aparat Pengawasan Pungsional masing-masing Departemen/Lembaga Non Departemen dan Instansi lainnya yang bersangkutan serta Pimpinan Satuan Organisasi semua tingkatan Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Dj. Daerah Tingkat I/P'ropinsi ada Inspektorat l'lilayah Propinsi (ITWILPROP) dan di Daerah Tingkat II ada Inspekto ::at Wilayah Kabupaten (ITWILKAB) . Sebagai aparat yang bertugas melakukan penertiban terus rnenerus dan membantu Departemen,/Lembaga dalam operasional pengawasan telah dibentuk Operasi Tertib Pusat (OPSTIBPUS)

dibawah KoPKAJ"ITIB (Komando operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang dalam pelaksanaannya di koordinasi oleh l'lenteri Penertiban Aparatur Negara (I"IENPAN) . Di samping Aparat Pengawasan tersebut di atas, terdapat

Aparat Pengawasan Fungsional Ekstern Penerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA). Aparat Pengawasan Fungsional yang terdiri

dari

IRJENBANG,

Aparat Pengdwasan Fungsional Departemen,/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi lainnya dan OPSTIBPUS,spabila dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan penyimpangan yang merupakan Tindak Pidana Khusus, segera menyerahkannya kepada Jaksa Agung untuk ditangani dan diselesaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berBPKP,

Iaku. Jaksa Agung berfungsi mengamankan kewibawaan dan Programprogran pemerintah, kegiatan dan hasil-hasiI pembangunan. Untuk itu dilakukan uPaya-uPaya untuk mencegah dan memberantas kebocoran dalam Pengelolaan keuangan negara dengan

cara

:

9

(I).

melakukan Penyidikan sendiri,

dan

(2) . menerima penyerahan kasus-kasus pidana khusus sebagai temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fung

sional, untuk diproses lebih lanjut' d. Dalam kedudukari dan fungsinya menerima' menangani dan menyelesaikan Tindak Lanjut Pidana Khusus temuan hasil pengawasan fungsional tersebut, maka Jaksa Agung terin tegrasidalamsistimpengawasanmanajenrenpemerintahan. Dalam rangka memperlancar penanganan dan penyelesaian ka sus-kasus Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agr'ing bekerja sama dengan BPKP. Ker.jasarna yang telah berlangsung selama ini akan ditingkatkan, demikian pula diusahakan mengembang kannya dengan aparat pengawasan lainnya' baik dengan jalan melakukan kontak-kontak langsung maupun melalui ra Pre Pat-raPat koordinasi yang diselenggarakan oleh Wakil siden, Menteri Koordinator atau Instansi lainnya' Dengan terselenggaranya kontak-kontak }angsung atau melalui rapat-rapat koordinasi tersebut diharapkan pelaksanaan dan pendaya gunaan pengawasan dapat lebih ditingkatkan lagi. pengawasa:i fungsional tersebut Bagan mengenai sistin dapat dilihat dalam lamPiran.

III

KETERPADUAN PENGAWASAN I'IELEKAT DAN

TII!.AK

LANJUT PIDANA"

l. D a s a r. yang menjadi dasar keterpaduan Pengawasan l"telekat dan Tindak Lanjut Pidana adalah : a. INPRES Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 ten tang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pasal 2 ayat (I) huruf a, Pasal 3, Pasal 16 dan Pasal I9 yang isi sing

katnya : (I) . Pimpinan semua satuan organisas i peneritttahan menciptakan Pengawasan }lel-ekat dan meningkatkan mutunYa.

10

(2).

dilakukan melalui : sEruktur organisasi yang je1as, perincian kebijaksanaan, rencana kerja prosedur kerja, pencatatan dan pe Iaporan hasil.kerja serta pembinaan personil. Pengawasan Melekat

(3). Adanya Aparat Pengawasan Fungsional tidak mengu rangi pelaksanaan dan peningkatan Pengawasan l'le lekat. (4). Tindak Lanjut berupa : - Tindakan administratif (menurut ketentuan kepegawaian,/P.P. Nomor 30 Tahun 19B0) ; Tindakan tuntutanr/gugatan perdata (ganti rugi / penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan,p€ngenaan denda dan Lain-lain); - Tindakan pengaduan (tindak pidana umum kepada Kepolisian dan tindak pidana khusus kepada Ke jaksaan); Tindakan penyempurnaan di bidang kelembagaan,ke pegawaian dan ketatalaksanaan.

(5). Penyelesaian Tindak Lanjut Pidana dikonsultasikan dengan'Kepolisian dan/atau Jaksa Agung. b. Kebijaksanaan WakiI Presiden yang dituangkan dalam pedoman tentang Penyebar-luasan Pengertian Pengawasan tanggal 17 Nopember 1984, Pokok-Pokok Pengawasan tangga1 L7 Desember 1985 dan Kebijaksanaan Wakil Presiden tanggal 27 April 1987 antara lain : BPKP

(1)

. Menteri,/Pimpinan Lembaga Non Departemen/fnstansi Iainnya meningkatkan Pengawasan Melekat diling

kungan masingr-masing. (2) . llenterir/Unsur Pimpinan Lembaga Non Departemen/Ins tansi lainnya mengambil tindakan tepat dan tegas apabila ada gejala-gejala penyimpangan, kebocoran

dan pemborosan. (3) . Menteri,,/Pimpinan Lembaga Non Departemen,/Instansi lainnya wajib nengambil tindak lanjut menyelesaikan masalah pengawasan baik pengawasan atasan langsung maupun pengawasan aparat pengawasan fung

sional

11

(4). Pengusutan oleh Kepolisian dan Kejaksaan terhadap se orang pejabat/pegawai negeri tidak membebaskan/menghalangi atau mengurangi kewajiban atasan langsung yang berwenang untuk mengambil tind,akan adrninistra tif berdasa.rkan PP No. 30 Tahun 1980. Atasan yang ti dak mengambil Tindak 'Lanjut dianggap rneLakukan pe langgaran disiplin. c. PP No. 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus t980.tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal2 huruf brf ,g, hrj,g,xry dan zi pasal 3 ayat (1) huruf brdrert aan n yang isi singkatnya : (1) . Pegawai Negeri wajib melaksanakan tu!"s kedinasan de 'segala peraturan per ngan sebaik-baiknyai mentaati undang-undangan dan peraturan,/perintah kedinasan.

. Pegawai Negeri dilarang melakukan kegiatan "kolusi". d, Surat Jaksa Agung RI tanggal 25 Januari 1982 Nomor: K-001 /A-5/I/L982 kepada semua Menteri, Pimpinan Lembaga Non De (2)

nari-cmorl dan GubefnUf .

e. Surat l"lenteri

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Homor : B-I053/I/ILENPAN/\2l]981 tanggal 4 Desember 1981 diperbaha rui dengan surat IIENPAN Nomorz B-2LL/I/MENPAN/3/L982 tang gal lB Maret 1982.

Surat Jaksa Agung Rf tanggal 25 Januari 1982 dan Suiat MEN PAN tanggal I8 tlaret 1982 tersebut mengatur mengenai cara Pe nyerahan kasus pidana umum dan pidana khusus sebagai temuan

hasil

pengawasan.

2. Keadaan dan Permasalahan. a. Sistim pengawasan yang berlaku adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan pe ngawasan melekat yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Orga nisasi pada semua tingkatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pengawasan Fungsional terdiri dari Pengawasan Fungsional Intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Intern masing-masing Departemen,/l,embaga Pemerintah Non

L2

Departemen,/fnstansi lain dan Pengawasan Fungsional Eks tern yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) Inspektur Jenderal Pernbangunan (f nfgbl BANG) dan Operasi Tertib Pusat (OPSTIBPUS). Disamping itu ada Aparat Pengawasan Fungsional Ekstern pemerintah yang ditakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan' (gnpiitA) . Dalam melaksanakan pengaerasan ada dua kegiatan pokok yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut .!e muan hasil pengawasan. Salah satu tindak Lanjut temuan

hasil pengawasan adalah tindak lanjut pidana. Mengenai tindak lanjut pidana ini ada dua yaitu tindak 'lanjut pidana umum dari tindak 'lanjut Fidana khusus. b. I"lengenai Tindak Lan jut Pidana Khusus ditugaskan oleh Undang-undang kepada Kejaksaan untuk menangani dan menyele saikannya. Sudah banyak kasus-kasus Tindak Pidana Khusus sebagai Tj-ndak tanjut Temuan Hasil Hasi] Pengawasan yang diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditangani dan disele saikan. Hanya saja, hampir sebagian besar kasus tindak pidana khusus sebagai temuan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diterima oleh Kejaksaan adalah berasal dari BpKp. Kerjasama terpadu antara Kejaksaan dan BPKP dalam mena ngani dan menyeresaikan kasus-kasus tindak pidana khusus tersebut baik yang berasal dari BpKp maupun sebagai ha sil temuan Kejaksaan sendiri telah berl.angsung dan terus, makin ditingkatkan.

Dari Aparat

Pengawasan Fungsional Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Lainnya sampai sekarang kasus-kasus tindak pidana terutama tindak pidana khusus

rnasih sedikit atau terbatas sekali jumlahnya yarig diteri ma Kejaksaan. Sedangkan dari Pimpinan satuan organisasi yang melakukan pengawasan melekat belum ada kasus Tindak Lanjut Pidana (Ce. Pidana Khusus) yang diterima oleh Kejaksaan Mengenai banyaknya kasus-kasus Tindak Pidana'Khusus yang ditemukan oleh BPKP dan kemudian diserahkan kbpada Kejak saan, ada sementara'; orang' yang b'erpendapat hel tersebut ;

'

i..

13

terjadi karena BPKP mempunyaj- organisasi yang lebih be sar, anggaran yang lebih besak, peisonil yang lebih kuat (kuantitas maupun kualitas) r serta sarana yang lebih canggih dibandingkan dengan Aparat Pengawasan fntern Pernerintah lainnya Pendapat sementara orang tersebut, tidak sepenuhnya be nar, karena dari segi logikanya atau keadaan seharusnya, apabila P,engawasan Melekat' berfungsi secara baik dan u tuh maka tentu kasus-kasus Tindak Pidana Khusus yang diterima oleh Kejaksaan pada umumnya haruslah berasal dari temuan hasil peJ-aksanaan Pengawasan Melekat, karena se suai dengan arti dan fungsinya maka Pengawasan I'lelekat

adalah

:

dilakukan setiap saat oleh Pimpinan Satuan'Organisasi terhadap pelaksanaan tugas bawahannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencakerja dan program kerja serta kebijaksanaan Pimpinan". Pengawasan Melekat oleh Pimpinan Saluan Organisasi itu dilakukan berjenjang kebawaho Berdasar kenyataan bahwa sarnpai saat ini kasus-kasus fin dak Pidana Khusus pada umumnya diterima oleh Kejaksaan berasal dafi BPKP selaku Aparat Pengawasan Fungsional Ekste.rn, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sampai saat ini Pengawasan Melekat nrasih belum berfungsi "Pengawasan yang

dengan memad,ai, khususnya dalam hubungan dengan Tindak Lanjut Pidana. sehubungan dengan itu, sangatlah perlu di.wujudkan, tlikem bangkan dan ditingkatkan lagi pelaksanaan dan keterpaduan antara Pimpinan Satuan Organisasi yang melaksanakan Pengawasan Melekat dengan Kejaksaan yang menangani dan menyelesaikan Tindak Lanjut Pidana Khusus sebagai temuan hasil Pengawasan Melekat.

segi positif yang dapat diperoleh dengan lebih berfungsi nya pengawasan melekat dalam hal terjadinya.tindak pidana khusus i;i antara lain adalah : (1). dapat dideteksi secara dini dan dicegah kebocoran keuangan r ''

t4 (2')

. dapat segera dilakukan usaha untuk menyelamatkan keuang an negafa yang telah diselewengkan,/dibocorkan tersebut,

. yang mungkin masih ada pada pegawai yang bersangkutan baik dalam bentuk uang tunai atau berupa barang hasil pembelian atau hak-hak tertentu lainnya.

,

pengalaJhan menangani kasus-kasus Tindak Pidana Khusus selama ini dapat dilihat bahwa kebocoran uang negara terse

Dari

but berlangsung berJ-anjut dalam satu jangkwa waktu tertentu sel:elum ditemukan oleh BPKP, sehingga dengan demikian secara akumulatif kerugian negara mencapai jumlah yang cukup besar. Selain itu, karena rentang waktu antara terjadinya kebocoran ,/penyelewengan dengan temuan oleh Aparat BPKP dan penyerah an kepada Kejaksaan biasanya cukup lama, maka uang atau harta benda lain hasil penyelewengan tersebut terlambat-untuk dikuasai atau diselamatkan, sehingga kerugian negara yang da pat diperoleh kembali atau yang dapat diselamatkan relatif

kecil Dengan semakin

berfungsi dan mantapnya pengawasan rneiekat o-

Ieh Pimpinan Satuan Organisasi dan semakin berkembangnya keterpaduan dengan Kejaksaan apabila ditemukan kasus tindak pi dana khusus, maka diharapkan dapat dice$ah kebocoran keuang* an negara lebih lanjut dan dapat diperoleh kembali,/diselanrat kan lebih banyak lagi keuangan negara yang telah diseleweng-

kan tersebut.

d. Selain kelemahan mengenai pelaksanaan pengawasan, juga terda pat kelemahan dalam ha1 melakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil Pengal{asan itu.. Padahal hasil-guna Pengawasan sangat tergantung dari tindak lanjut yang cepat, tegas dan tepat. Beberapa f eFFSt yang, rmerupakan kendala dalam melakukan tin dak lanjut antara lain : (I) . Perasaal,.\otlttg. tegl- ,untu,\.men,indak bawahan sendiri; memPunyai keleTth(2) . Takut timqql rgaksi, -,kareg.a,Pi1einan an senairi yang-rnungk11 akan dibongkar oleh bawahani (3). Ko1usi; (4). pimpinan kurang menguasai dengan baik mengenai tehnis pelaksanaan Pekerjaan.

t-:

Pengawasan t"telekat clilakukarr nrelalui sist em Pengendalian l"lanajemen seperti yang dirn;ri"'sud dalam pa:;'rI 3 ayat (2\ INPRXS Nomor I5 Tahun I9B3 diatas. Menr-trr-:t INPRES Nomor l5 Tahun l9B3 te'rsebut sistem Pengendali.,n l"lanajemen ter

diri i' (1). (2) . (3). (4). (5) . (5) . I

dari 6 unsur Yaitu': Organisasi; Kebi j aksanaan

;

Prosedur; Perencanaani Pencatatan dan Pe IaPor:an,' Pembinaan PersoniI.

y;rng statis. Kare unsur tersebut merupakan hal na itu, agar pengawasan melekat dap.et terlaksana, ia harus dioperasionalkan atau riiperlukan unsur pelaksanaan, unsur dinarnis yaitu pimpinan atau atasan Iangsung. Pimpinan/atasan langsung inilah yang menggunakan sistem pengendalian manajemen tersebut daJam melaksanakan PengP wasan melekat. Dalam melaksanakan Pengawasan melekat ter sebut, agar dapat berhasil dengan baik maka selain ada nya sistem pengendalian manajernen (1'ang terdiri dari enam unsur) yang baik dan memadai, maka Pimpinan,/atasan Iangsung yang melaksanakannya haruslah pula mempunyai Keenam

?

(a) . kemauan/tekadr/keberanian untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan tindak }anjutnya; (b). sungguh-sungguh dan cermat melakukan secara nyata

kegiatan Pengawasan tersebut; (c). mempunyai kemampuan untuk mengadakan Pengawasan baik kemampuan manajerial maupun penguas'aan teknis atas kegiatan Yang dilaksanakan. Meskipun sistem pengendalian manajemennya masih banyak mengandung berbagai keLemahan narnun apabila pimpinan/a tasan langsung mempunyai kemauan, kesungguhan dan kemampuan melakukan pengawasan, maka hasil pengawasan melekat akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharaPkan.

Akan .- etapi sebalikr ya, mesi':ipun s is:em pengt nda Iian mana je men s,.rdah baik dan n,emadai, aPabila pimpinan,/atasan Iang sun9!:urangbersun99uh-sungguhataukurangmampu,makape ngawasan melekat tioak berjalan sebagaimana rnestinya dan t! dak .r::.an mencapai h.'siI yang diharapkan. Karena itu dalam haI :.;ri selain f aktor sistem, penting sekali artinya f aktor manus;ia/pimpinan yang melaksanakan dan mengendalikan sistem {-orq,.r,tlltr

f. DaI;r1, menangani kasus-kasus penyelawr?o$drr yang nlerugikan keuar.:,:j.an negara, ka<1ang-kaciang terjadi perbeclaan pandangan antar-a'aparat penga'!..'aS funEsional dan Kejaks:ian, karena apg rat rri:lngawas fungsional nel-ihat perl'uatan yang nrenimbulkan keualgan (segi au ksrLtr-: i-an tersebut o:iri suduc penilaian ditny,a) sedangkan Kcjaksaan menilai dari segJ- hukum atau se gi yuridisnya. Perbeclaan segi penilaian ini mengakibabkan suatu kasus ka dang-kadang agak larna Penye Iesaiannl'a, karena menurut Segi keualgan pembuktian yang acla sudah nrencukupi, sedangkan menurut segi yuridis pembuktian tersebut haruslah lebih di Iengl:api atau dimant.apkan lagi. Menqusahakan tambahan bukti ini sering kali mengalami kesukaran karena ada berbagai buk ti yang diperlukan sudah diperbaiki/disempurnakan atau di tambnh, diadakan bukti lain oleh pelakunya. Lebih-Iebih aPa bila perubahan atau tambahan bukti tersebut dilakukan ber'sama atau oleh Pimpinannya dengan maksud untuk melindungi a€au Korps karena malu kalau ada pegawainya yang diadili, karena pimpinan kurang begitu memahami, bahwa dengan meru bah atau menambah bukti baru tersebut mengakibatkan kasus nya tidak dapat dimajukan ke sidang Pengadilan atau kesulit an dalam pembuktian di muka sidang Pengadilan' Kendala atau Pennasalahan perbedaan Penilaian segi keuangan dan segi yuridis tersebut sudah dapat diatasi dengan makin ditingkatkannya kerja sama antara BPKP dengan Kejaksaan dan makin berpengalamannya para aparat fungsional dalam mena ngani tugasnya. Meskipun demikian, karena aParat fungsional khususnya BPKP juga sangat terbatas dalam menjangkau Pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pemba ngunan, yaitu hanya dengan melakukan uji petik pada h,ehrrr?Pa

-7

obyek saja, maka peranan pimpinan saLuan organisasi dalam melakukan Pengawasan melekat, sangatlah penting untuk men cegah dan memberantas keborosan keuangan negara' Da1am hal ditemukannya kasus-kasus tindak pidana khusus,kiranya kerjasama antara pimpinan satuan organisasi dengan pi hak Kejaksaan dapat dibina dan dikembangkan' agar tindak Ianjut temuan hasil Pengawasan tersebut dapat ditangani secara tepat dan diselesaikan dengan tlrntas' l'lekanisme.

l'lekanisme penanganan dan penyelesaian tindak pidana khusus

(korupsi) adalah sebagai berikut a. Mekanisme kerjasama dengan instansi lain' (I). Informasi yang di-peroleh dari instansi Iain umumnya be Iummempunyainiiaiyuridisdanrnasihmerupakanbahan awal yang perlu dioiah melalui proses tertentu sehingga dapat menjadi berkas perkara yang sempur:ra (tanpa cacat yuridis) . (2) . pengolahan inforn,asi itu pada garis besarnya dapat-"digambarkan sebagai berikut : (a) Informasi yang oiterinia cipe'ajari dengan seksama :

dan dilakukan penilaiarr S€!'llulitara' (b) BiLa dianggap per:Iu, kepada sumber dapat diminta untuk menjelaskan informasi:.1'a dengan pemaParan' (c)Kalaucukup.Casardanalasa:''makaterhada'pinformasi tersebut ,di Iakukan Pen:''el-idillan' (d) HasiI penyelidikan oievaluasj dengan pemaparan'untuk ditentuka'n apa)^:ah cukup casar yuridis guna ditingkatkan kepaoa penyidika:.. atau harus dihentikan karena tidall merr't:nuhi syara: hu}:uri' ' (e) HasiI penyelidikan },ang II.ren.:.:-.uhi syarat, kemudian diolahn.e]aIuj-pIoSeSl)en}'ij.ii:an(ProJustitia) jdan hasil penyii r.kan irri o j-:..iiai ]':enJral melalui harus cihentikan Pemaparan gulra citentu!ran a1'al:ah I

(karenatidai:mCjfenuhi.S},ar::huk''rr,r)ataudapatdi berkas nen jar:i i':rI:as 1:erl:a: a yan! sempurna dan di p, i:LlriLt-i'. rn

1B

(f) Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan de ngan bekerjasama instansi terkait dan instansi sum ber informasi. b

l"lasalah

envidikan tindak

idana korupsi.

(1). Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan penyidikan yang paling sulit dibanding dengan penyidikan terhadap tindak Pidana khusus lainnYa. Beberapa haI yang dikemukakan di dalam praktek dan merLlFrakan hambatan antara Iain : (a) Tersangka umumnya mempunyai latar belakang pendi dikan yang baik (orang terpelajar). (b) Tersangka umumnya ahli dibidangnya. (c) Karena dilakukan oleh orang yanE pandai dan ahli di bidangnya, maka modus operanci tindak piciana ini biasanya canggih (sophistacated) dan rumj't ( cornplicated) . (d ) Karena modus operandini'a canggih, maka suI:- t. untuk diketahui dengan segera dan umur,nya baru bisa di ungkapkan setelah perbuatan ber langsung lalr,a, akibatnya alat bukti suLit oihimpun' (e) t'tengkait berbagai CisipIin, instansi, P€rat'rran dan pihak, sehingga memerlukan persiapan khusus yang memal:an waktu bagi penyiiik sebel-un melakukan penyidikan dan pada waktu penyidikan' (f) pelaku biasanya "dilincungi" oleh KorpsnYs, tenannya, atasannYa dbn sebagainYa' (2) . HaI-haI tersebut diatas menbawa kcnsekueisi ialam pe nyidikan, Yaitu antara Iain : (a) Fersiapan kepustakaan yang matang' (b) Sulit untuk dilakukan oleh satu atau dua olang Jak sa saja, sehingga perlu dibentuk Tean'' ( c) triperlukan dukungan biaya yang rel-atr f tinggi. (i) Diperlukan waktu yang panjang (rata-rata 3 bulan sampai dengan I tahun) . (e) Diperlukan dukungan dari instansi tertentu yang terkai-t.

19

(3). Sulitnya menyidik tindak pidana bertambah terasa setelah berlakunya KUHAP sejak tahun I981, dimana formalitas yuridis administrasi menuntut ketertiban yang maksimal disamping persyaratan material yuridis yang cu kup. HaI ini menyebabkan tidak semua informasi atau te muan dari berbagai sumber (misalnya BPKP) berhasil disidik dan penyidikan terpaksa dihentikan ' Penghentian penyidikan.

(r). Pasal I09 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan karena : (a) tidak terdapat cukup bukti atau (b)peristiwayangbersangkutanbukantindakpidanaa_ tau (c) demi hukum (tersangka meninggal dunia' kadaluwarsa dan sebagainya).

. l"teskipun berbagai uPaya telah ditempuh untuk menghin dari kegagalan penyidikan, narnun di dalam praktek ma sih ada penyidikan yang terpaksa dihentikan karena mun ridjt""sfi rtra h -pec u I ri t a r ek-t a -f a k € a' y u fi d i3--d afr-:fi 6i1*!u nyidikan dilakukan(3). Mekanisme penghentian penyidikan perkara tindak pidana khusus dilaksanakan sebagai berikut :

(2)

(a) Jaksa penyidik (b) (c)

menyamPaikan pendapat hukum kepada

IGJARI ' KAJARI meneruskan kepada KAJATI untuk diolah oleh KAJATI ' KAJATI menyanrpaikan pendapatnya kepada Selanjutnya Jaksa Agung melalui JAi'l PIDSUS i.": Direktur Penyj-

dikandenganmenyiapkantelaahansingkatbagiJaksa Agung untuk mendapatkan petunjuk' (d) .Petunjuk Jaksa Agung selanjutnya diteruskan kepada KEJATI yang bersangkutan dengan SSB atau NoteI o Ieh Direktur PenYidikan' d.

rangka Pengawasan TerPadu' aat Suatu temuS'n hasil"pemeriks;ran tidak akan bermanf bila tidak ada tindak lanjutnYa'

20

Tindak ranjut itu menurut jenisnya dapat digolongkan seba-

gai berikut

:

(1). Tindak lanjut yang bersifat preventif, terdiri dari (a) Penyempurnaan terhadap bidang kelembagaani (b) Penyempurnaan terhadap bidang ketatalaksanaan; (c) Penyempurnaan terhadap bidang kepegawaian. (2) ' Tindak lanjut yang bersifat represif, yaitu meriputi

(a) Tindakan administratif kepada pegawai sesuai de ngan peraturan perundang_undangan yang ber.laku termasuk penerapan hukuman disipJ-in, sepertt di maksud dalam p.p. 30 Tahun 19B0; (b) Tuntutan/gugatan perdataryaDg antara lain nelr puti : Tuntutan ganti rugi; penyetoran kembali; Tuntutan perbendaharaan;

- pengenaan denda, dan }ain-lain (3). Penyidikan tindak pidana umum oleh Kepqlisian RI. (4). Tuntutan tindak pidana khusus oleh Kejaksaan Agung Rr. akan memonitor hasir tindak ranjut ini untuk mengeta_ hu:L sampai berapa jauh tindakan yang terah diambir oreh yarlg berwenang terhadap masarah yang ditemukan, serta me ngr.:cek apa yang menyebabkan yang bersangkutan tidak nreraksanakan saran tindak lanjut tersebut. BPXP

e. Ug.""i=*" k"rf"t"" p pfilt_-dglgan aparat Ke j aksaan (1) - Dari uraian mengenai tindak ranjut diatas nampak bahwa tindak lanjut untuk kasus yang berindikasi tindak pi' dana khusus seperti korupsi dan lain-lainr'perku.ranya dirimpahkan kepada Jaksa Agung Rr. Adapun mekanisme penyanpaian laporan tersebut, setnua dilakukan oreh BPKP Pusat setelah ada pembicaraair ahtara Kepala BpKp dengan Kejaksaan Agung.-Dengari demikian laporan hasilpemeriksaan .d3pat ditampung. atau ditel-iti lebih dahulu

2'

dioleh Deput:" Bidang Penc-'awasan Khusus:rPKr baru ken'udian pe serahkan ke Ke j aksaan F.9ung . !1eIi-hat kenyataan mekanisme j'ksaan Bi'KP (yang terdapat unnyampaian laporan hasil pemer lama sur tindak pidana korupsi) kepada Jak'sa A'9ung relatif karena adanya jalur yang Panj dn9 ' mak" Kepala BPKP menga1n bif jalan Pintas' kepada Jaksa Dengan pertimbangan bahwa lamanya peni'ampaian di Pengadil-an ba Agung tersebut mengakibatkan Penuntutan nyak yang vonnisnYa bebas karena : -Adanyabukti-buktiyangtidak.cukup(di}rilangkan,diper ' baiki) ' rrl'an norh: ika: atas kekur-ar lgan yang dirakukan perbaikan - Suoah dilakukan sebe lumnYa

.

tepat - Kemungkinan penuntutan yang tidak

'

Untukmengambi}jalanpintastersebut,telahdiadakankerja BPKP, Yang menghaSilSama antara Jaksa Agung dengan Kepala dan pelaksanakan'perubahan mekanisme PenyamPaikan laporan ankerjasamaantara}ainyangsangatinendasarsebagaiberiL&j"+.fus'*kut::

(a)JikadidalamrangkapemeriksaankasuSyangdidugame bukti-bukti ngandung unsur tindak pidana diketemukan di muka penga yang akan dipergunakan sebagai alat bukti secar'a tertu diIan, maka Kepala BPKP Perwakilan meminta IiskepadaKEJATIsetemPatuntukrnembantumelakukanPenYidikan.

(b)ApabiladarihasilpemeriksaantelahadapersusaianPen

bahwa BPKP Daerah dengan KEJATI setempat tindakyang diperiksa telah memenuhi unsur-unsur

dapat antara kasus

Pemeriksaan pidana' agar segera disusun Laporan HasiI (l,HP)

.

Daerah (c) Jika belum ada persesuaian pendapat antara BPKP unsur tindak pi dbngan KEJATI tentang telah dipenuhinya

dana,LaporanHasilPemeriksaan(LHP)yangdisampaikan keDeputiBidairgPengawasanKhususdisertaiPenjelasan pendapat' hal-hal yang rnenjadi sebab perbedaan dan membe (d) Deputi Bidang Pengawasan Khusus harus menilai disampai rikan petunjuk penyempurnaannya dan seterusnya kan ke KEJATI '

22

,l

Jika ternyata tidak,/belum ter j adi persesuaian pendapat, maka Deputi Bidang Pengawasan Khusus akan membahas ka sus tersebut dengan pihak Kejaksaan Agung dan bira di pandang perru menyarankan untuk diadakan ekspose dan se luruh unsur perneriksa BpKp maupun Kejaksaan Tinggi di beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing mas

ing

.

(e) Dari hasit ekspose (pemaparan) tersebut akan ditentukan langkah-rangkah atau penanganan lebih ranjut atas kasus tersebut. Selanjutnya dibuat petunjuk bahwa sebelum me_ minta bantuan dari Kejaksaan Tinggi setempat, hendakrah data,/dokumen yang telah dikumpulkan diteraah rebih mendaram. Kemudian seterah meminta bantuan dari KEJATT se_ tempat untuk penyidikan, tidak berarti bahwa petugas BpKp menyerahkan tugas tersebut sepenuhnya kepada Jaksa penyidik, karena di daram prakteknya tindakan penyidikan itu dilakukan bersama-sama oleh Jaksa penyid,ik de ngan Pemeriksa BPKP, bahkan pemeriksa BpKp-rah yang secara aktif memberi masukan kepada Jaksa penyidik agar arah penyidikan dapat benar-benar mengarah kepada sasar an yang ingin dicapai. Apabira dalam rangka penyidikan diperlukan adanya izin t'lenteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan rekening nasabah di dalam sesuatu Bankr rnaka BPKP Daerah menuris surat kepada KEJATT setempat un= tuk meminta izj.n tersebut melalui Kejaksaan Agung. Apabira terjadi har yang sebariknya dimana KEJATT minta bantuan BpKp untuk memeriksa/menetapkan besarnya keru gian negara maka bira dapat dipenuhi BpKp Daerah mela porkan pemberian bantuan tersebut kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.

(21 . n1$aranr .mel.akulan pem.eriksaan

tersebut pem.eriksa BpKp mem -

p.unyai!ebebasanpenuh.untukmene!apkan.data.dari.catatan yang diierrukan unbuk.diperiksa, kalau. perru pemeriksa BpKp dapat mernlnta tambahan. Qata atau catatan rain kepada Kejaksaan guna. rnelengfapi.bahan pemeriksban terutama bahan-bahan yang sulit ditembus dari catatan pembukuan, misalnya ada

\.rjasama (kolusi) antara pihak luar dengan pejabat pemeriksaan.

obyek

.

23

Dengan demikian maka pelaksanaan pemeriksaan menjadi peme riksaan penuh, dimana pemeriksa BpKp harus membuat laporan pemeriksaan dan disampaikan kepada Kejaksaan dan kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus. Dengan adanya mekanis me seperti diatas, maka kerjasama antara BpKp dengan Ke jaksaan Agung akan bisa terpadu, dimana pemeriksaan akan dirakukan dari dua arah, yaitu dari pembukuan dan dari luar melalui teknis penyidikan Kejaksaan untuk menyaring

data non

pembukuan.

f. !_pgtq ptgqantapkan Kerjasama Kejaksaan dengan Badan penqawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah-langkah perwujudan kerjasanrayang telah diusahakan selama ini diantara Kejaksaan dan BPKP kini telah makin di konkritkan upaya, pemantapannya, yaitu dengan ditanda tangani naskah KerJasama antara Kejaksaan Agung dengan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tanggal 13 April 1988. Kerjasama tersebut meliputi penanganan kasus-kasus yang

kasi korupsir-mu-Iai*dari-*tahap:pe*essa+tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan prioritas

-

penanganan.

Untuk pelaksanaan kesepakatan kerjasama terdapat seba gaimana diharapkan oleh Jaksa Agung telah diterbitkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: R-0 46/A-6/4/Lg88 tanggal 20 April' i r988.

g. Mekanisme Keterpaduan

Pengawasan Melekat dan Tindak

Lanjut Pi-

dana.

(I) l"lekanisme keterpaduan antara BPKP dan Aparat Kejaksaan seperti yang telah diuraikan diatas kiranya dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal keterpaduan antara Pengawasan Me lekat dan Kejaksaan dalam menangani dan menyelesaikan Tin'dak Lanjut Pidana Khusus sebagai temuan hasil pelaksanaan Pengawasan }le1ekat. Dari pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa Tindak Lan jut dilakukan dari temuan hasil Pengawasan l4elekat sampai sekarang ini, baru sampai pada penerapan hukuman disiplin

dan penyetoran kembali uang yang dirugikan serta Pengenaan denda.

24

Sedangkan

tuntutan ganti rugi atau tuntutan

perbendaharaan

masih jarang aparagi tuntutan perdata atau pidana. Dimasa yang akan datang, daram har pimpinan satuan organisa si lebih lagi meningkatkan pelaksanaan pengawasan merekat, apabila d.itemukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan keuangan negara harusrah diusahakan pengananan dan penyela_ matan keuangan negara yang diserewengkan itu. Langkah pertama yang dipertimbangkan dan diusahakan adalah penyetoran kembali- Tentu saja langkah ini dilakukan dengan memperhatikan dengan baik dan cermat kemampuan dan kemauan dari pegawai yang menyeleweng tersebut untuk dalam waktu yang singkat memenuhi penyetoran kembali. Demikian juga hal nya mengenai tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendahara-

an. Perlu mendapat perhatian bahwa tindakan ad.ministratif seperti yang dilakukan diatas tidak menghapus atau mengha langi pimpinan satuan organisasi untuk menyerahkan kasus tersebut sebagai Tindak pidana (khusus) apabila terdapat bukti yang mencukupi untuk itu. Kerapkali dianggap atau di' nyatakan oleh Pimpinan Satuan organisasi bahwa karena telah diambil tindakan administratif maka tidak perlu lagi kasus tersebut diselesaikan sebagai kasus pidana (khusus).. (2) Dalam hal Pimpinan satuan organisasi melihat kenyataan atau gejala bahwa pegawai yang menyereweng dan merugikan keuangan negara tersebut tidak mau, sulit atau hanya memenuhi se bagian saja dari kerugian negara yang diderita, sedangkan kasusnya telah memenuhi syarat pembuktian sebagai kasus pidana khusus maka hendaknya pimpinan saLuan organisasi segera menghubungi untuk berkonsultasi atau menyerahkan kasus

kepada Jaksa Agung. Kejaksaan Agung setiap saat terbuka dihubungi untuk berkonsultasi maupun untuk menerima penyerahan kasus-kasus Tindak Pldana Khusus tersebut.. Kecepatan dalam menghubungi atau me nyerahkan kasus-kasus Tindak Pidana Khusus tersebut kepada Jaksa Agung, sangat membantu untuk menghimpun atau menambah pembuktian yang diperlukan dan segera menyelamatkan keuangan negara yang diselewengkan dengan menyita uang atau benda,/ harta kekayaan hasil penyelewengan

L{

(l) Agar pel1c1:,!ll.i::': .i()n i-)CIii't It:,ai;,il f:,sus 'l'inda)'. l'jClana khu sus terscbui c:a;-at i:crj.ilan cicngan Lancar da:r tuntas per Iu terus cliL, i:..:i cl;in dipre'.1 ihir rar l'.ct'' asalna antara Pj.mpinan Satual'i Orga:,t5;:sI irriqatl iicjakSaan. Selarna ini )lerugian yang telair cicerita oleh negara,.='r,abila dari uang atau barang /har-ra l:er:ayean ),a;:g tclah ci sita dalar.: kasus pida na khusus F.iasril kur;,ng nrlalnya (karetla uang atau barang /harta,kekayaan yang alta:', cisita ialanr kasus pidana ha nyalai-f uang aiar.: barang,/lrarta kekalaan yang iiperoleh atau hasil darr l:ejahatanr,penyeler.;e:i9an saja) , sedangkan _ uang atau barang/hart.a ke kayaan I a. r nnya clari pegawai yang bersangkutan masih ada, mal:a xerugian negara masih dapat diusahakan menutupl dengan n.nqajukan gugatan perdata minta sita jaminan. Gugatan perdata dapat dilakukan ol-eh rnstansi yang men derita kerugian atau dengan mernber,i kuasa kepada Ke j ak>a an untuk mengajukan gugatan perdata atas nalna Instansi yang bersangkutan. Kejaksaan Agung mempunyai pirektorat Perdata dan Bantuan aEau Hukum yang akan nenanganl gugatan hukum tersebut. Gugatan perdata dapat diajukan meskipun kasus pidana masih d.nlam proses dan belum ada keputusan pidana. (4) Suatu ha1 kiranya juga harus mendapat perhatian dalam pe ngawasan melekat ini ialah apabila atasan langsung tidak,/ Ialai mel;kukan pengawasan melekat atau tidak/Ialai mela kukan tindak lanjut maka atasan langsung yang bersangkut an dapat dikenakan tindakan berdasarkan P.P. 30 Tahun 1980.Dengan demikian,dalam kelalaian pengawasan melekat terdapat sanksi baik bagi Pelaku Penyelewengan mauPun atasan l.angsungnya. Selain itu seyogyanya pimpinan/atasan langsung tidak melakukan usaha-usaha untuk menutuP-nu l€j.g:#-l-a,:'j-'-:',..:a!+.'.,_'''-+1

:4|.Jqb

tupi'nenghalang-halangiatauusaha-usahalainyangdapat mengaburkan/melemahkan Pembuktian/tr':ntutan pidana da Iam kasus tindak lanjut pidana tersebut.Karena selama ini usaha-usaha tersebut masih atau kadang-kadang terjadi, tiendaknya pimpinan satuan organisasi dan Kejaksaan selaluberusahaagarkerugiannegarasegeradapatkembali

/. I n

::ehingga iic,i._.niu. l-r-l:cientuan hukum dapat di_ Iaksanakan da :r i j tcgakkar seL,.,qainana filestinya.

J^ uEll

_aGlr

^-.^- Po !L Lc:

Ciontoh kasus.

Dalam conioir I:;rsus \'-:i.e

rsar.ia inj dilanpirkan dapat c i I i h a L b a g.l i rna n,:. L.e s a r ;'t)i c1 i, i' r-.t Si j an ri€:gara Ian! terjadi ka t-ena pengawasan ineleltat ticait te:- l-ahsana atau tidak dilaksa_ iiakan sebaoaiman.:. riestJ.nl'... i:;.,t" j :oni:oh kasus Lerlihat ;.' bahwa pe nyimpangan ter i ad j ):a rr-n- l.:e ]e:' ahan Cafam sistim pengenda* i-ian mana jemen, L€capi. pada Ltiiiuiri: .'a ian terutama karena kele rrahan pitrpin an/a.:asan 1a;rgsL;:;g i; I ant nelal:ukan pcngawasanr/pe b'_

ngendalian. iiira:rya dari contoh l: asus tersebut hal_hal yang nerupaKan kelemairan s j.stir:. t f-r)c?l dalian manajemen dan kele 'i:--c.,h^ ./-. - -:3 f:,2;i,a7' nir. '.i,.--., ;- lar: nief akukan pengar..,asan/pe ngendalian tioak akan terjaci iac: i iirnana yang akan datang.

.!rqtlol.

FIltll./LIlAtL/

Cl'-C5cit

Ia^r.J:

^:;tJ

tlr-

rV. P E N U T U P. Dengan uraian yang diberikar nuccrh-mudahan dapat membe rikan gamJraran yang lebih jelas mengenai hubungan dan keterkait an serta keterpaduan antara penqav.lasan n.elekat dan tindak ta., ] jut pidana dalam usaha menegakan hukum dan menyel-amatkan kebo coran keuangan negara.

Betapa pentingnya segera berkcnsultasi dan menyerahkan tindak Ianjut kasus pidana khusus kepa6a Kejaksaan. Selain itu pula un tuk kerancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas perlu terus di bina dan diperihara kerjasama dan keterpaduan antara pimpinan _ satuan organisasi dan Kejaksaan. Dengan kesungguhan, keturusan dan keterpaduan kita semua diharapkan pengavrasan terutanna penga wasan Merekat dapat ditingkatkan dan berfungsi dengan baik se _ hingga mencapai hasil yang dicita-citakan yaitu terciptanya Apa ratur Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Jakarta,

28 Juni 1988. REPUBLIK INDONESIA,

STJKARTON MAR}IOSUDJONO, SH

LAI4PIRAN

:!ij;@'#l@M:id!-,;lr:e.i+

- LAI'IPIRAN

1z t: < rl 6> Lf vJ xJ: >Lrsr bAA

t J..

't

J

i 5t r- ir IA

<{= Fen J =1t<>o ux< Ll>P FE-

Ll

o
70 ore

;J

P8 It-

EO *A E

t E-

e1

::id coF

z I

: D u

= <J><=4 i= i

I o

\:

E

*> :=J

3;:

d'

Bg

F

U=

b

-

'

)J.

F a-!

EI

a

=r

u E:T

I

c t

=1 4:J

t

E

6Z {x

to
o >o !o

t

6:

cJot --so ooa!

:t.

n=48=rJ

AIJ

ol-4

o

3

xJUI c=-= ae2J -ii 7,4 !xxx

8

tx

6 c rl

a

.l : < :<<= cLO<6 :r=<;E
a o

d

e c

J :

=

i:: I;; :i.-

:r! /.o

-= otQ !'f '?6 E=<

<;1 5

lil q/

\l

l\

\\

,

\

I it'L-:-l llllii=il lRl l;l ,,^=--\ lll il r;r tt=, I iti lil )=3i / | | l,= I r {ir, | | ti! ) I il: |

,,r,,\\ \ \\

uli 'l;

:l;

ili ;1,

\

\

| \

\tl

I

.\*\

r=

*

l-

u

OO4o<:<31

I -

FO=:-d

{t

:l i;:

1iJ<*l

j;.;

/-

\ \:-/

= .: -: :l

F

..1

i) '.4

ia\'"

I[5-: iro

ia

:

ry=i l;iiir

\, ,\ \\ l:li \/1\

t'

P:.'

:.

il ! \ ll .

',

i:r tii'\

F :.. 1.,i, d.

I

\ :: ; /'*

-----"="-t-::d.:"

j;:

\)

,i;

=

=

-.:

-i:

:)

.-)

Lanpiran KASUS

:2-a

i. IcLA.l-{IAl.l

-

SEORANG PEJABAT SEIAETARIS

DITJEN SEHINGGA l'lE\ilrtsUlK.d\ IGRUGI,6u\ BAGI NEGAM

sdr.

ABAD, SH selaku

sekretari.s Dit.Jen A Deparlemen AAA, dianggap dengan sengaja atau karena kelalaian baik secara sendiri-send.iri dan/araupun se cara bersama-sama dengan orang lain, telah melalcukan beberapa perbuatan yallg masing-masing merupakan perbuatan yarg berdiri sendiri, yakni dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

L.

(Yane daoat

an atau sarana karena jabatan atau kedudukan).

- Sdr.SS, SH adalah Pegarvai Negeri dan bertugas di Direktorat Jende ral A Departemen AAA dan telah diangkat dalam jabatan Sekretaris Di rektorat Jenderal A Departemen AAA dengan Surat Keputusan lvlenteri A-a.A No. Kep-009/t'/'/g/ 1972 tanggat 50 Juni 1972.

-

Adapun tugas

Sdr. ABAD, SH selalir,r Sekretaris Direktorat Jenderal AAA, djtetapkan dalam stGp !€nts1i MA Ns. Kep-g9g/AA/4/L974 yaitu mernberikan pelayanan telsris dan a&ninistratif bagi seluruh satuan or .Eanisasi dalam li.ngkungan Direktorat Jenderal tersebut dalam rangka p:laksanaan tugas pokok Direktoral Jenderal A, &l untuk penyelengga raan tugas tersebut khususnya sehubr.r.ngan dengan nrasalah keuangan, Sdr. ABAD, SH selaku Sekrqtaris Direktorat Jenderal nempunyai frngsi melalisanakan penguralsan keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal . A Departemen AAA.

-

oisanping tugas dan furgsi selala.r sekditjen A, nralia sdr.ss, sH se laku Per''.rbantu Pimpinan Direkiorat Jenderal A Departensn AAA diberikan kervenangan untuk memberikan persetujuan pengg\rnaan dana yang meli nrrti

;

penggr-'raan pemakaian,

yaitu

:

Dana khusus ; Dana tunj angan khusus i Dana srrnbangan administrasi Dana ongkos

adrninistrasi

;

;

- Df^i

2b.

tidak bertuan ;

Dana pemindahan barang-barang

,

hasil pengelolaan proyek Batu }tr-rlia i Darna serba serbi i

Dana

Dana crash progran Kanrvil

B

Persecujuan uncuk penye,or"rr,

-

Dana

hasil penjualan

;

yaitu

kupon D

:

;

dana Direktorac Jenderal A tersebut disirnpan di Bank ata-s na.ma Direkcorat Jenderal A, dimana Sdr. AMD, SH selSlcr-r Sekditjen mernpunyai kervenangan untuk mengeluarkan dana tersebut dari Bank. Bahrva semua

SeIakr.r

Sekditjen

-A,

maupun selaku Pembantu Pirnpinan

Direktorat jenderal

A

didalain Dengurusan keuangan dan kervenangan rnernberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal A Sdr. SS, SH telah menerirna pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fit:tif) ctari TUGINO (Kabag Keuangan) nanun Sdr. SS, SH tidak perna:r melakukan pengecekan atas kebenaran alas an pengeluaran tersebut cLrn Sdr. SS, SH langsung menanda tangani setiap cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidal benar ( fik-

cif )

dimalisud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal A yang disinTpan di

Banli Negara

---

berhasil dikeluarkan yaitu dari

Rekening No. 500000 sejr.rnlah Rel'.e:ring lio . 6t00000 se j r-rnlah

Rp. Rp .

:

S7S.326 .gZZ,06 24

.620. 200 , -

ber&sarkan Surat Keputusan lilenteri AAA R.I. No. 900/MV9/196g t,rlqgal ?4 .Seplember 1969, dinyatakan bahrva terhadap, riap Tata rlsaha Kas den surat berharga rltilik Negara hanrs dilakukan pgn€Silelln secara tertib dan berkala, naITIun selakru Sekditjen A nrar.rpun sela\u,|eqb,antu Pimpinan. De. partemen A;\A Direktorac Jenrlcr:rL A Departemen AAA, didalan pengurusan keuangan dan ker'.'enangrn memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal A Departenen A.A.A, tersebut, Sdr. SM, SH tidak pernah nplalcukan pengs\vasan dan pemeriksaan atas sanpai atau tidaknya uang yang dikeluar km kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut. Bal'nua

sesuai dengan Surat Edaran lvlenteri Keuangan R.I.'No. Se-Ol/It/V/n/ 1963 tanggal 7 Desember 1968 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10 / BUPI{ tanggal 6 Nopember Lg77 , dilarang nrendepositokan uang Anggaran Negara dan Daerah, nanrun terdalcrva selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupuir selg ku Pembantu Pinrpinan Direktorat Jenderal A Departemen AAA' didaLarn Bahrva

pengUfu-San

.. ... ..

?.

.. ..

3-

pengurusan keuangan dan kelvenangan memberikan persetujuan pengggnaan da na Direktorat Jenderal tersebut, telah menyetujui pendepositoan dan Di.

rektorat Jenderal

sejunlah S. 81.s00.000r:- di Bank Ne gara atas nama Kabag Keuangan Ditjen A tersebu!, dqL fe,.lgnjutnya,.btrnga deposito sejunlah Rp. 15.265.000,- telatr dimasukkan k6 Tabanas, rnilik pribadi ruclNO yaitu Tabanas No. 009/092767 di Bank Nl,sdra A,\. .A,

Departdrnen AAA

Terdakwa selaku Sekditjen A Departemen AAA mar-rpun selahr Pembantu pimp! nan Direktorat Jenderal A Departemen fu{A didalam pengurusair keuangan dan ketvenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Ditjen A Departe-

tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupuur pengar{asan atas dana Ditjen A Departemen AAA yang didepositokan pada saat jatrrh

rnen AAA.,

tenrDo (pencairan) Sela.h-r

-

.

Sekditjen A Departemen

AAA maqpun

selalu

Pembantu

jer. A Llepartemen AAA, didalam pengurusan keuangan dan

Finpinan Dit-

kervenangan memberi

kan perserujuan penggLu-raan dana Ditjen A Departemen AAA, Sdr. ABAO, SH celah rnenandatangani giro bilyet serie B 999009 dengan nilai &.145;250. 000,- dengan tu.juan sebagai setoran ke Kas Negara selalcu pendapatan ne gara, penandatangan'atas giro bilyet mana dilak"rkan oleh Sdr. ABAD, SH dengan membiarkan kolom penerima (rekening penerima) pada giro bilyet -

tersebut dalam keadaan kosong ftlanko), sedangkan sehartrsnya penandatanganan tersebut dilalekan setelah kolom penerima dalam giro bilyet ter sebut diisi terlebih dahulu.

difprang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara urrtuk tujuan lain dari pacla yang ditetapkan, nalnun selaku Sdkditjen A Departemen AAA nag ptn selaku PembanCu Pinpinan Direktorat Jenderal A, didalarn pengurusan keuangan dan kewenangari memberikan persetujuail penggnaan d.ana Ditjen A Departemen ffi, terdakwa telah menandatangani surat No. B-999/4,L92/ 82 targgal 8 April 1982 yang ditujukan kepada Bank Negara yang isinya anta ra lain permintaan agar Bank melakukan pemindah bukuan dana sejunlah. &. I0i.365.000,- dari rekening 000570 (pemilik rekening 909898 ( PenriBahwa berdasarkan IGPPRES Nomor 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga

lik

Rekening atas nama TUGiNO ).

-

Selaku

Sr:1ali,r S,.'kciii-jen A Departemett MA moupun

selaku Pembantu Pinipinan Ditjen .J., drclalern penguntsa:t keuanga-n dan kewenangan memberikan persetujuan pe n'igunaan dana Ditjett A Dcpartemen AAA Sdr. SS, SH tidak melalerkan penga\v'asan at.is pcnyetoran hasil penjualan kqoon D ke Kas Negara sebagai pcndauaIan negara. 7.

an tuluan

ans dapat dianesan sebasai atau orang lain").

-

Bahrva

uang-uang yang berasal

dari

men

turqkan

diri

sendiri

:

yang ci'.uangkan ataupLtrl dipindah

dari rekening 50000 se jLrnlah Rp. 5i3 .326,922 ,06 dan dari rekening 60000 se jwnlah Rp. 24, (r20.200,- yang seharusnya oleh Sdr. SM, SH selaku Sekditjen dilakuCek-cek

bukukan

kan penqecekan atas apakah kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atar.r tidak kepada yang berhak, narnrn hal tersebu t tidak dilakr:kan oleh Sclr. ABAD, SH.

deposito sejr-unfah Rp. 8f.500.000,- dan bwiga deposito sejunlah ryr, 15.265.000, yang seharusnya oleh Sdr. SS, SH selaku Sekditjen dilakukan pengarvasan ataLrpun pengecekan aoakah telah disetor kernbali ke Rekening Setditjen A Departemen AAA saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakr.rkan oleh Sdr. ABAD, SH. Ua-ng

--

sejmlah Rp. 145. 250.000,- dari giro bilyet Serie B No. 999099 yang seharusnya oleh Sdr. SS, SH selah.r Sekditjen ditanda tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, narrun oleh Sdr. SS, SH ditanda Uang

tangani dalain keadaan kosong.

--

101.365.000,- dari rekening 000570 [Milik Ditjen A fbpartemen AAA) yang dipindah buk'ukan ke rekening 000574 ( I'tilik TUGI t{0 ). Uang sejunlah

S.

telah digunakan oleh TUGINO, TATAIIG dan TARIO r-nrtuk kepentingan mere ka :;endiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu Badan. sein-rA

p3t oranggap dian meruglKan ikan keuangan Keuangan Ngqara secara langswrg O'anq daoat langsrrnt)..

atau tidak

- Yakni akibat perbuatan terdalrva Sdr. ABAD, SH yang telah : -- menvetrr.'iui dan nrenanda tanqani setiap cek tanpa mengecek kebenaran aI as an

-.5 7'

alasan yang diajukan dan tanpa melal
-- nenyetujui

pendepositoan uang dan tidak penrah rnelakukan. pengarvasan atauptu-t pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan d,4n burrga deposito ke Rekening ltilik Ditjen A Departenen fuqA .

giro bilyet Serie B No. 999009 dengan membiarkan Iom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong ;

---menanda tangani

--

ko-

dari Rekening 000570 (milik Ditjen A Departemen AAA) ke rekening 909898 (rnilik TUGINO) i memindah bukukan dana

sehingga 06, -

Ditjen

Departemen

A.dA,

terah dirugikan sebesar Q.

1.007 .184,772,

:

Larnp

KTSUS

iran :

2-b

II. IlA\i pui-dsl/ PE}DA

TK.I

KoRUps

I oLEH BEVDAHARAI{AI

KAREM LEUAFMA I.JPAYA PRIGAIV.ASA}.I

Sdr' Drs.

BADRI selaku Pegawai Negeri yang Bendahararvan Pemda Tk. I Propinsi BB yaitu

ditr-njuk dan bertugas sebagai selaku Bendahararvan penerima dan penyetor dalam rangka pengelolaan keuangan yang berasal dari Wesel Penerintah seharr.rsnva melaksanakan tugas aatara lain :

1. llenerima pengembalian uang-uang Pemerintah Daerah Tk.I propinsi BB yang dikirir,r oleh Kantor Kas Negara melalui h'eseI .pemerintah d.ari se lunfi IOOI-I<1OI se Propinsi BB dan KI(\-KC\,I diluar propinsi BB. Uang-uang pengembalian tersebut berasal

dari kelebihan pembayaran ga ji karyarvan, tr-njangan keluarga, turrjangan jabatan, rapel dan rain se bagainya, sehubungan dengan adanya perpindahan karyarvan pernda Tk. I Prtpinsi BB karena mutasi, pensiun atau neninggal. 2.

hasil pencairan lrlesel Pemerintah tersebut r-rrtuk dise torkan seluruhnya ke Kas Daerah Pemda Tk. I BB dalam hal ini Bank pem bangunan Daerah Tk. i BB. Sdr. Drs. BADRI dalam periode tahr.:n anggaran lgZZ/IglB sanpai dengan peri.ode tahun anggaran 1984/198s atau setidak-tidalcnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam waktu antara ltlenyetorkan uang

tahun 1977 sarnpai dengan tahun 1985 bertempat di Kantor Gubernur Tk.I Propinsi BB atau di tempat-tenpat lain yang masih ternasuk dalam wila yah huku'n Pengadilan Negeri Kelas I BB secara bertur..rt-fumt dan ber lanjut dengan tujuan rnenguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mlakukan perbuatan dengan renyalah gtrnakan kervenangan, keserpatan atau sarana yar:g ada pada Sdr. BADRI karena jabatannya yaitu selalcu Pegarvai Negeri yang bertugas sebagai Bendaharar,/an dengan cara tidak menyetorkan sejunlah uang rnilik Pernda Tk. I Propinsi BB yang berasal dari hasil penerimaan pentunaian Wesel Pemerintah yang berasaL dari pengiriman dari Kantor Kas Negara-Negara d,i Daerah BB dan luar Propin

si

BB sebesar Rp. 966.414.114,44

atau lerrang dari

&.

atau setidak-tidalarya sejunlatr lebih

966.414.1L4 r44 Bahwa.

.. . r. ...

-2Bahwa uang sejumlah

tersebut diatas seharusnya oleh Sdr.

BADRI

disetorkan ke Kas Daerah dalarn hal ini Bank Pen'bangunan Daerah Propil si Tk. I BB, akan tetapi oleh SdT..BADRI tidak disetorkan dan telah {ipergtmakan u'rtuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain yang tidak dapat dipertanggr-nrg j'awabkan, sehingga secara lang sll-rg atau tidak langsung merugikan kerrangan Negara dalam hal ini Pemda Tk. I Propinsi BB sebesar Rp. 966.414.1I4,44 atau setidak-tidaknya lebih atau kurarrg dari junlah tersebut Adapu-r

periacian junlah Rp. 966.414.114,44 adalah sebagai beri

A.tlL

Pencarian atau penunaian oleh terdakwa yaitu :

-

dari periode tahtn anggaran

Tahru-r 1977/ l-978 sebanyak

2 len'bar wesel

Penrerintahdengannilai -

-

42.188,00

Rp.

Tahun 1979/f980 sebanyak 702 lerrbar wesel ..... Pen'erintah dengan nilai

Rp.

27?':'473.9q4r40

Tahur 1980/1981 sebanyak 1075 lernbar wesel ., . .. Penerintah dengan nilai

Rp.

193.634.870,86

..... Rp.

?95.729.040,31

8

.915.054 ,00

Tahun 1981/1982 sebanyak 1275 lembar wesel

nilai

Tahun 1982/1983 sebanyak 1497 lenrbar wesel ..... Penrerj-ntah dengan nilai

Rp.

403.253.984'00

.. Rp.

858.807.795,00

Tahun 1983/1984 sebanyak 2064 lerrbar wesel

Penerintah dengan

-

.....Rp.

Tahun Lg78/J:glg sebanyal< 20 lembar wesel Penerintah dengan nilai

Penerintah dengan

-

yang diterinra

nilai

...

Tahun 1984/1985 sebanyak 173 lenbar wesel ..... Pemerintah dengan nilai

Jun1ah keseltrnrhan 6808 lembar wesel

Rp.

54.988.256,00

Pereril

tah yang telah dicairkan dan diterjma terdak rv'a

dengan

nilai

Rp. 2 . 110 .015 ,615 ,67 r===

-1-

jwrlah keseluruhan uang Wesel Penerintah tersebut d! atas merupakan kirinan yaJrg berasal dari kantor Kantor Kas Negara propinsi BB yang merupakan uang rnilik dalam Propinsi BB dan Bahrva

Pen'da

Tli. I Propilsi

.luar

3B dan nrerupakan pengembalian atas kelebihan dan keterlanjuran penbayaran gaji-gaji para karyar,,.an penda Tk. I Propinsi BB yang terah pindah (nnitasi), pensiun atau neninggal. Bahr'z junlah uang tersebut diatas sehan-rsnya seluruir.nya disetorkan

ke Kas Daerah dalam har ini Bank penbangunan Daerah BB akan tetapi oleir sdr. BAiIRI yang telah disetorkan ke Kas Daerah hanyalah sejun lair Rp. L. 145.601,23 dengan perinci.a'r sebagai berikut :

-

Tahuri 1978/ 1979 ciisetorkan sebanyal< j01 lembar Bukti setoran/surat tanda setoran denngan nilai ...Rp. 15.g36.s9g,4s Tahr-n 1979/ 1980 disetorkan sebanyak 949 lenbar Bukti Setoran/surat Tanda setoran dengan nirai . . . .Rp. lgs.300.g02,g0 Tahun 19S0/19Si disetorkan sebanyak 972 lernbar Bukti Setoran/surat Tanda setoran dengarr nilai ... Rp. 10r. oz?.lss,2g Triun 1991/1982 disetorkan sebanyah 1050 lenbar Eukti Setoran/surar Tanda setoral d.engan nilai ... Rp . 210.g91.555,g7 Tahun 1982/1983 disetorkan sebanl,ak 641 lembar Bukti Setoran/Surat Tanda Setoran dengan nilai ...Rp. 15g.2S0.192,00 Tahuu^r

1983/19E;, disetorkan sebanyali 1557 lenbar

Bukti Setoran/Surat Tanda setoran

-

dengan

nilai

disetorkan sebanyak 101 lenrbar Bukti setoran/surat Tanda setoran dengan nilai

Rp.

43i.670.54s,60

Tahuul 1984/1985

....Rp.

Junilah setoran 5351 1embar Bukti Setoran/ surat Tarda setoran dengan nirai r . . . . Dengan dendkian

62.649.150,00

Rp. r.14s.601. s01,2.

jLtfah

uang yang tida-k disetorkan oleh Sdr. BADRI dan menjadi tanggwrg jarvabnya dan menrpakan kerugian keuangan Negara dalam

hal ini

Penda

rangi Rp.

Tk. I Propinsi BB.adatah juTflah Rp. 2.110.01s,67

di]qr

1. 143.601.501,2S sana dengan Rp. 966.414.114,44.

Bahrva

pelaksanaan

.....,..,.....,

-4

gaftrvapelaksarraanperbuatanSdr.BADRIselakuBendahararvan

Perr.caTk.IPropinsiBByangnengelolakeuarrganyangberasaldariWe di Bendahararvan Peneri'ma dan Penyetor se1 pemeriltah yang meruPakan : laksanakan dengan cara l.TerdahvaselakutsendahararvanDaerahtidakrnen"bu].:rrkandanmernbuat

catatarrterhadapsetiappenerimaanlenbaratausuratWeselPerne rintah Yang diterima' 2.Terda}rvat.idakrrrengerjakanataunembuatBukuKasUmrnrDaerahakan

tetapihanyarrcrrbuatBukuPenbantuyangtidaksesuaidenganketeL berlahr' tuan ya-ng nengatur dan yang 3'Terda}ovatidaknenyetorkandannentrrrdapenyetoranhasilpenerirnaalataspenurtaianataupencairanWeselPenerintahkeKasDaerah cialanha]iniBankPerrbangr-uranDaerahBBsebagaimarrayangdiharus 1 x 24 jam' ka.;r ;'aitu dal-am waktu i.91.&\D{\Idalanmen^buratcatatandalanrBu}orPenbantuPenerimaan hasi}penuraiarrl{eselPenrerintahtidakdibu}'r:kan/dicatatberdasar dan asal Wesel Penerintah di kan Nomot'i{esel Perrrerintah tanggal

terbitkan,akiltetapidibukukarrberdasarkanNonr:rdantanggal SisPdarrSPI'UsehinggalrEngaburkandannrenyulitkanpengontrolanltv

4.

Bahrvakeseluruhanpelaksanaanperbuatantersebutdiatasrerrrpakan dan sarana yang kewenangan kesenpatan grrtalian menyalah perbuatan adapadanyakarenajabatanSdr.BADRIselakuPegar.laiNegeriyarig bertugassebagaiBendahararvanPerndaTk.IPropinsiBB,dirnarradida. lamkenyataannyapelaksarraanperbuatanSdr.BADRIsebagainrarraterse tt'telah sehingga 4 dengan sanpai lelaneCar t':ld* but butir I suaidenganperaturan.peraturanyangberla]o"ryanglnengat'urnyayaitu

-PeraturanPenerirrtahNomor6tahun].gTStentangcarapenyljsLtrranAPBN,PelaksanaanTataUsahaKeuanganDaerahdanPenyusunanPer. hitr-urgan

APBN'

- Peratursrl;""

-5- f'eratulan l'l:nteri

Dalarn

Negeri

Nomor

1 tahwr l9g0 tentang pet'n

jrrl.: l,edoman Tata Adrni:ristrasi Bendaharawan Daerah.

-

Keputusan lnbnteri Dalam Negeri Nonpr 90s - 603 tahun 19g4, tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- surat

ten -

Keputusan N{enteri Keuangan Nomor : KEp-i5z /MN/g/Ls6g tanggal 26 september 1968 tentang Buler Kas urnrm dan cara nengerj akarLnya.

h?SUS i I I

Larrpiran 2

-

c

BELLM I'IAIiTAPMA STATIJS BADAl.l US$IA I'ENGAXiBATKA]'I PE\G{IVASAN TIDAK BERFUNGSI DENGAI! I'€NGAKIBATKAI.I

Sdr. A Direktur PT.

BAIK

SEHINGGA

IGRUGiA\ BAGi NEGAM

melakukan berbagai nanipulasi yang mengali batkan kerr.rgi an negara sebesar Rp. .r 92?.. 250 . 0I7 ,7 6 , CC

Peluang terjadinya manipulasi dapat dijelaskan sebagai berilq:t : m. CC adalah salah satu Badan Usaha dibawah Departemcn yang statusfiya tidal jela-s karena belun berbentuk BLI.IN dan bergeralc di bidang angkutan. \{engingat statusnya belul jelas ma}ia pembinaannya berada di bawah SEKJEN

[]:partemett sehingga IRIEi beranggapan belr.rn benn'enang mela]cukan penerik

al

rhadap P'l' . CC. Dengan Cen.iikian tirlrbul. kekuasaan tr,mggal yang menudahkan peluang sa

te

rr/! d llBtf

.i

terjadi

,., ,1 ^-.: PuId>I.

Terdapat 8 sub kasus 2 diantaranya modus operandinya secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut : 1.. Tersangka

(Sdr. A) bekerja

sama dengan PT. EE

di kota P

melaksanakan.

pckerj aan s tevedoring fiktif . PT. EE me1a},r-r]
Hasil tagihan sebagian besar dari PT. CC sebesar Rp, 500.000.000,- di ambil oleh tersangka A, seciangkan sisanya diterima oleh PT. EE. Sebagai imbalan t.ersangka (Sdr. A) bersama-sama ol.nuun lain menerima ryr. 150,- ts-ltuk setiap ton angkutan dari PT. EE. Atas perbuatarnya tersebut, negara dinrgikan sebesar &.442.584.537 ,17,

7. Tersangka (Sdr. A) membuat kontra.l<

fiktif (I2 kontrak) wrtuk ne -^^^^I..r+ ngangKur, pupul< PT. FF dari kota F ke kota J, K, L dan-M dengan cara ganda

*r..^,

PT

tangani rq.6e. kontrak ganda antara PT. CC de ngan PT. FF yang lebih rendah nilainya dari kontrak yang sebenarnya. Kontrak ganda yang lebih rendah nilainya diadrninistrasikan di yI. CC, sedangkan kontrak yang sebenarnya tidak. Selisih dari kedua nilai kontrak tersebut yang nerupal
mpn\nrnrh

AS untuk menanda eq

,

-2Dari pemaparan rnengenai manipulasi-hanipulasi yang dilakuka.:., oleh tersangka (Sdr. A) diatas terlihat bahrva hal tersebut bisa terjadi kare na lemah atau tidak berfi.ngsinya pengar^/asan nelekat. Jika sejak semula telah dilalarkan pengawasan melekat secara tertib dan ketat maka kemsrgkinan terjadinya manipulasi sangat kecil. OIeh karena itu pengalvasan oleh atasan langstmgnya merupakan pengawasan ya-rtg paling effektif dan efisien sebab setiap unsur pinpinan urrit kerja dilibatkan langsung menurut ruang lingkup dan tingkat tugasnya masing-ma sing mulai tingkat terbawah sanpai tingkat atas. Apabila terjadi penyimpangan didalan satuan unit kerja maka dapat diketa hui secara dini oleh atasan langswrgnya serta dapat diselesaikan tepat waktu.

Lampiran : IGSUS-}GSUS KORUPSI YAI{G DISERAT{KAI{ OLEH APARAT

.4.

PENGAI^TASAI'I

FUNGSi.OML BPICP DAI.I DEPAKIEMEN/LEMBAGA PEMERINIA}I NON DEPARTE}EN/INSTAJ.ISI I.AI}.INTA IGPADA KE AKSAAI'I

1.

Ka-sus-kasr:s

korupsi dari BPi@ :

\

Sebanl'ali 210 kasus, dengan jwnlah kerugian Negara P9. 58.2?5.525.636 r02.'

l'elah diputus oleh Pengadilan Negeri Di"linpail
Ian prcses penyelidikan ili hentikan ite^

l-',3

?.

irLintut.an

lias'.rs-kasis korupsi S:.b;rnvall 34

d;ri

-

51 buah 1.4 buah

77 btrah 58 buah 44 buah

6 buah

210 btratl IRIEN-IRIEN Departemen :

kasts, dengan jwnlah kerugian Negara sebesar

Rp. 7. 560 ,77 4 ,83,-

- 3 kasus - 1 kasus - 8 kasus - 14 kasus - 1 kasus - 1 kasus - 2 kasus - 3 kasu-s - 1 kasus

- f€partemen Keha
34 kasus

5.

Kasus-ka-sus

dari

OPSTIBPUS

:

2i4 kasus, sesuai konsensus dengan pihaL OPSTiBPUS maka dari j,mlah tersebut yang diprioritaskan penanganannya adalah = 38 kasus.

SebanyaJ<

-

Pen;'elidikan

l.: l-^* - n^-.,: rcILl l.LrrNd-lt

- Dihentikan^ - Penwttutan - Dilinpahkan - Diputtts

ke Pengadilan Negeri

- 163 kastts - 60 kasus - 2 kasus - 2 kasus - 3 kastrs - 4 kastts 234 kasus

-z4.

Ka-sus-kasr-rs tenuan

Niht

l.

Aparat Pengarvasan Melekat

:

DAFTAR REFERENSi

i. Garis - garis 2,

undang

-

:j.

Undang

-

Besar Haluan Negara Tahun 19gS.

undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemebrantasan Tindak Pidana Konrpsi. tlndang Nomor

8 Taiun 196l tentang

Hukum Acara

Pidana.

4. Feraturan Pemerintah Nomor 30 Tahm 1990 tenta,rg peraturan Disiolin Pegarvai Negeri Sipil.

5. Instrulcsi

Presiden Republik Indonesia Nonror 15 Ta}un teniang Pedoman Pelaksanaan pengawasaR.

1gg5

6. Peirrvataan Kerja na lsusus ba-n_Rnan

'i

sama Jaksa Agung l,t-rda Bidang Tindak pida dengan Kepala Badan pengarvasan Keuangan dan perr

( Ir Apri}

I9S8

).

, Instruksi Jaksa Agune R.I. g.al ?0 Aprii 1988.

[;. ]nanar Presiden R.I.

Nomor

:

R

-

046/A-6/4/199g tang

pada sidang paripurna

Kabinet pem -

bangr-man IV.

9.

sarnbutan

(

liakil Presiden R.I.

18 i'laret 1987

).

pada

RAKOR

pengalasan Lengkap

l1VQ.u_,tgl1-lg1gororun

Frnguional

l_glg!.

(rrqanisasi nreurpunydi suatu tujuan. Tujuan itu,biasanya d!-perinci nienjadi t,lrqe t- target tahrrnan atau jangka wak tu l ainnya I'lrr irrl: lrre'rtcapa i target tersebu t rJibu luhkan berbaga i sunrber daya yang Sitr,ri-u

._

el:orrqrui

s terbatas

Kt'lr3rr''i

itrr

dalarir

arti

secara

jurrrl alrnya pnrrggtrtladn surttrer d,rya tersebul. harus

digunakan secara

efektif

dilakukan sehemat-lenratnyo

dan ef isien.

0isarrrping itu surrrber daya tersebut juga perlu penurtlnan krval j tts darr keh i '!angan..

dil intJungi dari

kerusakan

i'lenjotli kevrejibarr pittrpilran untuk berusaha agar sunrber
diatas pinrpinan rnerrrerlukarr alat barrtu, yang hargs ia

ciptal:,rrr sesrJoi dengan kebuLutrallnyo. Sifat uLr'lrrr.l dari alat bantu ini adalah nrerrgarahkan senrua kegiatan yang clilal,'uk.rnolehsejurultpetugaskeparlatercapo.inyatt1r$et.target. Aja|balrtuinibiasatJisebu[SisterttPertgerr<Jalionltonojerrrett.

Urtsur-Ul|sLlr5isterrrPengendalianManajetrteniala|r:.-':,. 'I

. 0rgan i sas i 7. liehijaksirraan 3. Prosetlur. 4. [)ererrc,rrtaart 5 . Penca ta tan dan pe I aporan 6. Perrrl-rifrafln Persorril .

i.

0rganisasi Organis'rsi harus disusun denrikian rupa selringgo

nrampu nrelaksbnakan

operasi-

operasi sPCilFil layak. Kenrudion perlu diperoleh pegawoi:pegawai yong flrenrerruhi syarat yarrg secara jeras di tetapkan lebih aonutu tugur, *.;;;:"ndan f.irtggung- javrabnya : :i, Beberapa prinsip dan faktor yang perlu diperhatikan dalarn merencanakan suaLu organisasi adalah sebagai berikut:

a. b'

Tarrggung-jar.rab harus

dibagi-bagi, selr.ingga tidak terjodi bahwa hanya sa Lrl orang sajo yaflg mengendal ikarr senrua tohap dori setiap transaksi )',tng terjad i Set-i.rp petug.rs pelaksatta hnrus secarn

jelar

rlitet.apk,:n

wewenaqgny0

rla I nrn

-(.-z dalam nrenqambil keputusan/tjndakan agar jawabnya secara layak. c.

ia

dapat rnelaksanal:an tanogt,ng*

SetiaP tanggung-javrab harus didefinisil,.an secara jelas sehingga tidak terjadi penyele!/engan dan / atau pe)ampauan. 0efinisi ini juga per'lu agar tidak terjadi pelemparan kesalahan Lepada orang lain, apabila terjadi pengdmbi'lan tindat.an yang salah atau dalam

hal

sama

sekali tidak mengambil tindakan.

d. Seorang petugas yang menentukan tanggung-Jawab dan nrel impahkan kewenangannya Lepada petugas batrahannya harus mempunyai sistem untuk menilai apakah penugasan olehnya juga di'rakukan secara

rayak. e. Penerima wewenang harus diminta untuk melaksanakan tugas menurut ketentuan/peraturan yang berraku, akan tetapi daram har terdapat keadaan

diluar l'elaziman ia diminta untuk konsultasi lebih dahulu dengan atasan-

nya.

f. Setiap petugas diharuskan untuk mempertanggung-jawabkan kepada atasannya clra peraksanaan tanggung-Jawab olehnya dan Juga mengenai :."::nui hasil-hasil yang dicapai. 9. setiaP petugas diwaJibkan untuk memahaml undang-undang atau per,aturanperaturan yang memberikan kewenangan-kewenangEn r.epaoa ornunrruri yang bersangkutan. h. harus cukup fleksibel

untuk memungki.nkan slnkronisasi :e€ru, .vang diperr ukan karena adarrya .perubarran diirr rr-i;.i;;;_ :..Y,ir nlanr kebiJaksanaan dan tuJuan organisasi .yang bersanqkutanDldalam pembagian fungsi,tugas dan tanggung Sawao tarJs dihindarkan ':'

lrlanisasi

::::t

i; j;: : rj

terJadily!,'overraprng, dupr rkasr o.n pe;ttirirn. - -- unit organisasi harus di&sig,ed untuk memperoleh efektivltas atas biaya yang minimal.

t:'

rl,''t

,

y-ang -mdksimal

z. Kebijaksanaan. l"ebijaksanaan dapat dlrumuskan sebagai setiap peraturan yang J - '. mengharustan mernbinbing atau merakukan pembatasan pada tinoaran. Kerrjaksanaan adalah pola peril.r, yung,"rr;;;;nn,r*.n lebih dahuru, yang har':s diperhatikan dararn neraksanakln r.gt.t.n. ,--"--"-" l'Kebljaksanaan merupakan pernyataan niat pihak manajemen untuk bertindak ,

dengan cara-cara tertentu dalam keadaan tertentu pula. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perurnus0n Lebijaksanaon adalah:

a.

Kebjjaksanaan

-l a. b-

c.

Kebijaksanaan harus dinyatakan dengan jelas didatam bentuk tertul is dan disusun secara sistematis. Kebijaksanaan harus dikomunikasikan secara sistematis kepada semu.l petugas agar usahanya dalam mencapai tujuan selalu sejalon dengan yang kebijaksanian umum di tentukan Kebiiaksanaan harus selaras dengan kebiiaksdnaan atasan organisasi dan selaras denqan kebfjaksanaan umum yang ditentuLan pada tingkat_

tingkat lebih tin99i.

d- Kebijaksanaan harus disusun demikian rupa agar dopat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan cara yang efektip, efisien dan ekonomis serta

menjamin dijaganya s€cara baik sumber-sumber yang berada dibawah pengendal ian organisasi e. Kebijaksanaan-kebijaksanaan selalu harus dievaluasi secara periodik dan jika perlu direvisi apabila keadoan sudah berubah 3. Prosedur.

Proiedur adalah methode-methode yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan Pr;insip-prinsip dasar yang berlaku bagi kebijaksanaan,:berlaku pula bagi prosedur, disamping persyaratan sebagai berikut: a. Prosedur harus t.ln:loung girogram pemeriksaan intern dan mengandung program usaha perbaikan secara terus mene,ru!. gtgu 5ec|1:a:. periodik b Unfuk rneqgurangi kemungkinan ter:jadinya kecur:angan,atau keke!iruan prosedur-prosedur harus dikoordinasikan sedemikian rup,a. sehingga pekerjaan seorang pegawai secara otornotis dicek orur, poiou,.; ;;;;",;;" yang secara terlepas dari pegawai.pertama metakukan tugisnya sendiri yang sudah ditentukan '.: 0al.am menentukan sanpai seberapa jaub pengecekan intern secara otomatis harus dimasukkan dalam sistem pengendal ian manajemem, perlu dipertimbangkan faktor'faktor seperti taraf resiko atau terugian atau kekel iruan, kemudian biaya-biaya prosedur yang bersifat pr;venti f, tersedia tidaknya pegawai urrtuk keperluan itu serta faktor-faktor .

kemungk i nan.

c-

Untuk operasi yano tirjak bersifat nrekanis prosedur tidak boleh terlalu terperinci agar para pelaksana dapat mengarnbil keputusan yang diperlukan

-\

4.

dipcr'luf.an dalarn si tuasi d j luar l,.eb jasaan. d. Prosedur tjdak brrleh overlap, bertentangan dan dup)il,.asi dar,i pro_ sedr-tr yang lainnya. e. prosedur lrarus diusahakan ag0r pel aLsaraannya senlurah munqkin Perencanaan.

UntuL

seti ap kegiatan perlu di rencanal'.an lebih dalrulu untuk menentutrarr kebutuhan organisasj atau un'it-unitnya baik mengenai tenaga maupun

sumber

daya i a'innya serta menjabarkan l,.ebutuhan tersebut dalam 5unrt.t ,.ng. Dal arn rnenghadapi operas'i diper'lul'.an perencanaan yang memaparkan rencana Leria dan l,'egiatan serta dana, tenaga dan sumber daya'lainnya yang disedjakan untul,.nya 0Alanr menyusun Perencanaan

L,er.il:ut: a' Adanya persyartstan

dan keterbatasan yang

batasan dar.i instansi

5,

tersebut, perlu diperhatikan hal-hal '

atasan

sebaga.i

dimiliki organisasi atau pen-- rs'''

b.

pe'laksanaan semua program .dan operasi harus dilakukan :ierrnya dan se ekoiionris*ekonomisnya.

c'

Penggunaan semua sumber daya yang

dimiliki instansi

_

se_efisien-efi,

secara efisien.

Pencitatan dan pelapbran. Pencatatan merupakan metode pEngendalian. iinansill y'qng terpentiog terhadap Legiatan dan sumber daya. xerangl'a pencatatan aran oapat disesuiakan dengan penugasan tanqquno-iawab mengenai masing-masing kegiatan. Disamping itu pencata.tan merupakan landasan bagi pelaporanr dan sarana baoi I ai an kegi atan.

:.:i Prinsip dasar

da'larn meletakan tanggung jawab adalah temungkinan dapatnya tnentpertanggung jawabkan. Karena i tu dal am menyusun pol a pencat.atan dan

pe.|aporanharus.memperhatikanprinsipdasarte.sebut. ve laPoran

diperlukan dalam setiap o'rganisasi, .rii tu untuk memberikan informasi aktuar tentang perkembangan peristiwa, kema.iua" ;r.; ;.r,.rr'r."ve" juga sebagai bahan bagi manajemen untuk mengadar,.a. irro.i.; -;.;;;;: Prinsip-prinsip berikur pentins artinya dar;,o ,,;;.; ;;;;;;r.;;;;; baik: a. Laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung iawab yang ditugaskanb' Orang-orang atau unit-unit hanya diwajibkan melaporkan hal-lral yang menjadi tanggung javrabnya. .

c.

Biaya

-l

Biaya pengurnpulan data dan biaya penyiapan laporan harus dibandinckan dengan manfaat yang diperoleh dari lapor;n tersebut. Laporan harus sederhana, konsisten dengan s.ifa[-sifat pokok persoar.rnnya Inforrnasi yang tidak ada manfaatnya bagi pejabat atau orgdnisasi yang menerjtna untuk mengambi) tindakan bidak perlu dicaniunrkan'dolam laporan. Jika mungkin laporan kemajuan atau pelaksanaan harus memudt perbandingan dengan: i. s[andar biaya , standar kwal i tas, standar kwantitas produksi,

p

stdn_

dar prestasi.. i i . ja tah anggaran.

,i

iii.

pelaksanaan masa lalu. 0engan adanya perbandingan ini terdapat landasan untuk mengadakan penila.ian mengenai efektivi ras peraksanaan dan apabira terdapat penyimpang* an-penyimpangan yang menyolok akan dapat dipakai sebagi dasar tindakan korekti f yang diper.lukan. Apabila kemajuan atau pelaksanaan tidak dapat dilaporkan didalam bentuk angka-angka, maka harus disusun bentuk laporan yang menonjolkan kekecualian atau hal-hal yang memerlukan perhaLian khusus dari yang dilapori.

f'

9.Laporanharusdibuatsecaratepatwaktu.

Laporan yang mengandung perkiraan-perkiraan yang tepat:waktu, lebih berguna dari Iaporan sangat tel i ti: tapi: terlambat:

6.

Pemb i

'misih

:iaun

naan person i I

suatu fungsi manaJemen yang pentin9 a.daIahimemberikan iugur' dan kewajiban kepada orrng-orang yang mampu melaksanakannya.

: Karena itu dalam nrencari petugas/tenaga yani tepat harus oitemputr, - pertaara-tama menentukan persyaratan pekerjaan yang harus dilakukan. sel anjutnya mengusahakan tenaga/petugas yang mernil iki kwal i iikasi yang diperlukan atau tenaga yang bisa dilatih untuk melaksanakan peker:j.n :

i

tu

dengan menruaskan.

Praktek-praktek posi tip dalam rangka penrbinaan personil adarah: a' pettgadaan kursus-kursus penyegaran, agar para pegawdi selalu mengetahui perl''embangan keb i jaksanaan , prosedur-prosedur dan prak tek-prak tek yang

b.

baru. penyediaan inforrnasi nrengenai tugas- tugas dan tanggung jawab

ti.l9

dari ti ao_

;l

I

-6tiap bagian didalam llerangl'la 0rganisas'i

dengan map.sud agar parapetuoirs

dapat rrernahamj lebih baik bagaimana dan dimana posisi pel:erjaan nrerel:a dalatn organisas'i sebagaj keseluruhan,

c'

atas pe) aksanaan tugas semua petugas/pegawa.i untuk menentul:an apal
Dari uraian di atas terlihat bahvra sistem pengendalian secara baik memungkinkan timbulnya pengavrasan. Contoh I.

manajemen yang disusun

0rganisasj yang disusun secara baik akan mbmungkjnkan adanya penbagian tanogung jawab, sehingga tidak hanya satu pejabat mengendalikan

semua tahap

dari setiap transaksi yang terjadi. Pengendalian oleh beberapa pejabat atas l-'tbercpa 'i;ir;p icit'eil.Lu dar-i sua'uu transaksi dengan senairinya menimbulkan pengarvasan. Pengawasan ini terjadi secara otomatis kargna adanya struktur

organisasi. Pengawasan ini melekat (built in) pada strr'trw o;;;r;;;;;-;;r, tul ah disebut Penqiwasan t'lelekat. Mak'iri baik struktur organlsasr maf'1rena.i k jn baik py)a pembagian tanggung jawab dapat dilakul,,an dan krrunrli'tu akan 'l :' ebi h ba i l: pu] a pengawasan mer eka t yang atun t:irbr1,-. '

Contoh I I O.lu*.kebija.ksanaan yang disusun secara baik tidak akan memuat hal_hal .bertentangan dengan kebijaksanaan yang lebih tin99i. ; 1an1 Jadi. llfilatsanaan tersebut telah memuat unsur pengawasan yaitu pengawasan t:ddk.metakukan hal-har yang bertentangun o.ig.n r.euii.trun..n :

:".t:: lebih tin99i tadi. tersebut'

;;;;

Pengawasan tersebut melekat (built Pengawasan yang timbul secara otornatis

wasan melekat' t'lAkin san tnelellatnya

in) pada kebijaksanaan inilah y.ng'oiseuui ,.il-

baik kebiJaksanaan disusun makin balk pula mutu o.niurou-

Contoh I I l. Prosedur yang baik akan dapat mengurangi terjadinya kekeliruan kecuranqan. Untuk

dan

-7 unLul: pengadaan suku cadang dalam suatu

berikuL: I' Perttesan'ln dilakukan oleh Bagian

pabrik diciptakan prosedur sebagai

Penrbel

ian atas dasar permintaan

Gudarrg. 2

'

l'

Bagian Gudang harus nrengajukan permintaan penrber lan apabila persediaan suku cadang sudah nlencapai Junrlah minimum tertentu dan persediaon dalam gudang t'idak boleh melebihi junrlah tertentu (junrlalr rrraximurn). urt[ttk pengadaan suku cadang di]akukan pesanan langsung

gal dari 'pabrik yang nreruproduksi suku cadang rersebut.

kepada Agen Tung-

4. Suku cadang yang dipesan diserahkan kepada Gudang. 0ari prosedur Ini kita nrelihat adanya pelaksanaan tanggung jawab ikut:

a'

BAgian

sebagai ber-

Kepala Gudang selalu harus nrengetahui besarnya persediaan suku cadang di gudartg agar tidak melebihi junrlah maksjnrunn dan tidak kurarrg dari jumlal [tinintuttt' Untuk i tu ia harus selalu merneriksa kartu persediaan dan dalam

,,

waktu-waktutertentuharusmenghitungpersediaanyangada. Pada saat barang pesanan tiba Kepala Gudang harus nrencocokan suku cadang yang ia terinra sesuai dengan pesanan, baik jurnlahnya nraupun jenis.

nya'0isini kita lihat

bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Ke-

palaGudang5ecaraotomatis.telahtimbu|pengawasan.Yaitu: a)

'

pengawasan agar besarnya persediaan suku cadang

ti{ak melebihi maksidan tidak kurang dari minimum. pengawasan agar barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan baik

mum

b)'

junrlahnya maupun Pengawasan

b:

jenisnya

tersebut melekat. (built

,

in)

kepada prosedur.yang: berlaku. karena

i tu di s,gb.ut pengawasan rnel ekat; Kepala Bagian Pembelian tidak boleh melakukan pesanan apuuiia tiaar aoa an itu hanya boleh dilakukan kepada Agen Tunggal pabrik pembuat suku cadang yang bersangkutan. 0alanr melakukan tanggung jawab, Kepala Bagian Penrbelian, secara otonratis tintbul pengawasan' , yai tu nrenjaga agar persediaan suku cadang dal am gudang di adakan secara efis ien dan agar kwar i tas suku cadang terjanrin.

Pengawasan yang

timbul secara otomatis itu nrelekat (built in) pada prosedur yang berlaku, karena i[u disebut pengawasan melekat. Contoh

IV

-Ble$e!_Jj' Suatu perencanaan yang baik akan nemuat rencana pelaksanaan suatu progratn atau operasi secara efisien dan ekonomis baik berupa harga-har9a standar maupun jurn'lah - juml ah sumber daya yang akan digunakan. Dengan me'laksanakan rencana

itu telah terjadi

pengawasan secara otomatis yaitu mengavrasi agar jumlah dan harga sumber daya yang dipakai se'lalu ef.isien dan ekonbmi s.

Daftar lsian Proyek (DlP)

memuat rencana apa yang'akan

dikerjakan

dengan harga satuan berapa dan sebagainya. Ketentuan dalam DIP tersebut mengandung unsur pengawasan pengawasan melekat.

Contoh

,

dimana,

yaig kita sebut

V.

Dalarn penerinaan Pegar{ai

ditenlukan LualIfikasi pelamar yang akan di terl. ma yang di sesuaikan dengan pelierjaan yang harus dil al,.ukan oleh pe.oavrai I -j-"-' baru

tersebut.

Dengan penentuan

kualifikasi pelamar timbul pengatlasan sec!ra otomatls , yal-

tu

pen-oar'rasan

b.

Petugas-petugas yang melaksanakan sistem pengendalian manajemen tersebut. Plmpinan (atasan) yang selalu menJaga agar seluruh petugasnya lelaksinakan sistem pengendalian manaJemen secara benar dan lengkap dan selalu melakukan penilaian apakah sistem tersebut masih memenuhi teuuiunan dalam menimbulkan pengawasa4 melekat dan dalam operasi dan selanjutnya melakukan koreksi apabila dl perl ukan

agar han.va pelamaryang dlperlukan rhn itan dapat melahsanalan pekerdl sebut pengavrasan rrel ekat. Dapat dlmengertl bahwa Pingawasan l'lelekat terjadi karena adanya : a. Slstem pengendallan manaJemen yang dlclptakan oleh plmpinan (atasan).

c'

Dari uraian

di atas terlihat bahwa peranan pimplnan

(atasan) dalam pengawasan

meleka.t sangat menentukan. Karena itu seorang pimpinan (atasan) melakukan pengawasan melekat harus diartikan a. mengawasi bawahannya

b.

c.

menc-iptakan dan/atau mengawasi sistem pengendalian manajemen. melakukan koreksi (tindak ranjut apabila diperlukan)

Dalaru.....

-9Dalam Inpres N0.15 tahun 1983, pasal

3 ayat 2 disebutkan

bahwa perrqaivasarr

nrelekat d'ilakukan melalui i a ) . penggari san struktur organ i sas i b). perincian kebijaksanaan pelaksanaan. c ) . rencana kerj a. d). prosedur kerja. e). pencatatan hasil kerja. .

f).

pembinaan personil.

a s/d f tersebut di atas ternyata merupakan unsur-unsur s'istem pengendal .ian manajemen seperti yang diuraikan di atas Dengan demikian da.pat diartikan bahwa pengawasan melekat yang d.isebutkandalam Inpres 15 tahun'1983'itu terjadi melalui sistem pengendalian rnanajemen oengan unsur-unsurnya.

01eh Ketua Lembaga Administrasi Negara unsur-unsur sistem pengendal ian manajeinen itu disebut Sarana pengawasan Melekat. Apab'ila sistem pengendal ian manajemen itu telah disusun dan dilaksanakan, maka pimpinan tertinggi akan menerima umpan balik, berupa laporan laporan yang me-

muat data data yang ia perlukan untuk pengambilan keputusan Karena data-data yang ia terima dipergunakan sebagai dasar untuk pengarpbi'lan keputusan, maka data-data itu harus merupakan data yang lengkap, benar dan utuh dan tepat waktu. Keputusan yang didasarkan atas data-data yang tidak benar, tidak lengkap dan iidak utuh, tidak akan setepat dari keputusan yang di dasarkan-rtas Ju,u-oota yang lengkap , benar dan utuh Ke'lengkapan, kebenaran dan keutuhan data akan d'ipengaruhi oleh baik buruknya s i s tem pengendal i an manajemen dan pel aksanaannya. MAkin baik sistem pengendalian manajemen dan pelaksarlaannya makin terjanrin pula kelengkapan kebenaran dan keutuhan data-data yang diterinra pimpinan

oleh

tertinggi tersebut.

Karena

I

I

t T

f t. I I. c

l1

r'

k

ii t

t':

itu ia harus yakin bahwa sistem pengenda'lian manajemen

yang telah ditentukannya dilaksanakan sepenuhnya o'leh seluruh petugasnya. Ia harus meyakinkan dirinya bahwa mulai dari ia sendiri sampai kepada petugas terendah melaksanakan sepenuhnya sistem pengendalian manajemen tersebut. juSelanjutnya

ia

ga harus

i.

I

_

I0

rus rneyak ini:an di ri nf i bahrva s i s tern pengendal i an mana jenren yang te l ah ta ciptallan lnasth menienunl hebutuhan operasi dan dapat rnenghasjlkan data-data rinr[/an balik yang 1engf.;dp,i.,criar dan utuh. tirituil d;rpat tnt:3raflinltarr dtr-r1ly3 itu ia harus ntelakukan pengawasan Q,l

ftcr

y;11r; clilrtaksudk an Cerrqar r , r,ia\{asan arjal

ah sel uruh prOses peni I ai an kegi atarr tJi'nc;an iujuan un1.uf: iirerlcieicirui apakah sega)a kegiatan jtu berlangsUng sesuai ticrigan yang telah di tetapf...i.t. AptiLrila organisasi itu f':r:r il rricrka pirnpinan tertinggi dapat melakukan pengawasan :icrrdiri.la dapat menila j :'r-'rrcjirj apak.rh seluruh petugasnya me'l aksanakan seca* ra petrult sistem pengeriCal i:ri manajemen yang telah ia ciptakan. la juga dapat nteni lai sendiri apakalr si:;lem tersebut masih memenuhi kebutuhan operasi dan rnenghasilkan data unrpan Lralik yang lengkap benar dan utuh , Apabiia organisasinya besar, dapat dlpastikan bahwa.ia tidak akan mampu untuk

ri seperti ini

mel aksanakannya sendi

Dalam keadaan

Pinipinan Tertingg'i tacii, akan menugaskan seorang atau beberdpa orang bavrahannya untuk melakukan pengawasan pekerjaan petugas ini semata-mata hanya melakukan pengawasan. Ini berarti bahwa pimpinan tertinggi telah harus djbantu ojeh aparat

pengawasan Besar kecilnya aparat pengawasan ini tergantung dar.i besar- keci'lnya organisasi dan luasnya tanggung jawab yang harus aipilut oleh aparat pengawasan tersebut. Didalam literatur akuntansi aparat pengawasan seperti ini biasa di sebut aparat

pengatvasan

intern

am perneri ntahan k i ta Fungs j onal Da I

Agar pimpinan

aparat

tertinggi tadi

ini

lah yang biasa disebut Aparat

pengawasan

hasil penilaian yang tepit dan cepat makaarJabeberapasyaratyangharusdipenuhi'Yaitu: I

'

2'

Aparat Pengawasan Fungsional dal am mel akukan tugas peni I aiannya harus tidak terpengaruh oleh yang dinilai, sehingga penilaiannya uenar-uenar obyekti;. Aparat Pengawasan Fungs'ional harus dapat menyampajkan hasil pengawasannya kepada

3'

memperoleh

setiap pejabat, termasuk kepada pimpinan tertinggi secara cepat.

Aparat.Pengawasan Fungsional harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan pemberian wewenang 'itu di terima sebaga.i kewajaran o-

4.

Ruang

_ 1i 4'. Ruang f ingkup pengavras;r' harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpjnan

tertinggi. Dari syarat-syarat terseb';i. dj atas, dapat disimpulkan pengawasan fungsional harus : i . Terl epas dari pel aksana yang akan dj ni I a.i . ?

'

3.

2. 3.

organisasi aparat

Berada dibar'rah dan L.ei-langgurrg jav;ab langsung kepacia pinrpinarr ter-tinggi. Pangkat dan tingkat jei;atan p'impinan Aparat Pengawasan FungsjonaJ lrarus memada

1.

bahwa

i

.Aparat Pengawasan Fr.rngsional yanq ad-a'-dinegara kita .ini adalatr: Badan Pengawasan Ketrangan dan Pembangunan (B;P.K.P.) , yang memban1u presiden melakukan penga\{Esan dalam bjdang keuangan dan pembangunan. Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengavrasan Lembaga Pemerintah fton Departemen/Instansi Pernerintah Iainn.va, yang membantu Menterj rl'epela Lembaga/ Instansi lainnya me'lakukan pengawasan dalam instansinya masing-masing. Inspektorat lr|ilayah Propinsi yang membantu Gubernur/Kepala t,l.ilayah melailu_ kan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, baik yang bersifat

rutin

maupun pembangunan

4.'Inspektorat t'lilayah Kabupaten / Kodya yang membantu Bupati/l,lalikod.va me'lakukan pengalJasan atas Jalannya pemerintahan Daerah dan per,rerintahan Desa diKabupaten/Kotanadya yang :bersangl
setiap Aparat Pengawasan Fungsional bekerja atas dasar siratu rencana yang dipadukan dengan r^.niun, Aparat Pqngawasan Fqngsional lainnya. ':' Rencana yang dipadukan itu disebut'Program Kerja Pengawasan Tahunan (P.K.P.T.) yang d'isusun sebagai beri kut:

a. Aparat Pengawasan Fungsional Program Kerja

menyusun rencana'kerjanya dalam bentuk Usulan Pengawasan Tbhunan (UPKPT) sesuai dan sejalan dengan petunjuk

MenkoEkuintblasbang b.

l i:

Usulan Program Kerja Pengapasan TAhunan tersebutrdisusun oleh BPKP'menjadi Program Kerja Pengawaian TAhunah (PKPT) setelih berkonsultasi dengan aparat pengawasan Fungsional yang bersangkutanr:dengan berpedoman kepada petun-

juk-petunjuk yang diberjkan o'leh Menko Ekuin E l.lasbang; Perencanaan program pengawasan didaerah dikoordinasikan olih Kepala Perwaki I an BPKP

-12BPKP

didaerah yang bersangkutan

naan

di

r yang ie)anjutnya

dipadukan dengan perenca-

Pusat,

Dalarn menyusun PKPT

itu

BP\P,selaltl memperhatikan:

a. tidak teriadi tumpang tindih dalam pemeriksaan. b. ruang f ingkup dan sasaran pemeriksaan harus sesua'i dengan petunjuk Menko

c.

Ekuin & Wasbang. kemampuan masing-mlsing aparat,fenSavlasan Fungsiona'l atas dasar Hari pemeriksa (HP) yaitu banyaknya pemerit<sa ditiaiit'ah jumlah hari pemeriksaan efekt.if dal am setahun.

Setelah PKPT tersusun; PKPT 'iturdislahkan'rolett Menko Ekuin.dan ll|asbang dan harus di taati ol eh: sel uruh. Aparat Pengawasiri: Fungsional .:, Penyimpangan dbri PKPT hanya .16p;$erJafj., aRibiJa,dlduga,;terdapat hal-hal yang dapat merugikan, Negara,* baik kareniii aUany4manlptrtasi: maupun karena adanya

b.

:

ingkup'dan .siia:"unt' p'*r6t'ik'ia'anr;d'apati'oiirahkarilisdsuai dengan petun:-'i: :':' '',"": iuk Menko Ekuin.dan l,lasbang. 'c.'' ln-uii!itn'i\'.ait jp+pedgfuh-aan'Jte'nagaipemeriiida',aiput'toi:kur'angi dengan jal

,'1,'' '

d.

Ruang- I

r.n.ht,itran'iiu:nadi iHjpl.untuk,sedid?)

je;ii!1ffi;!ir.';;;;",'

..,r',4:,,

. - . "-

an

Dapat. 4ih'indarian-'adariya..renc'ana' !.tiq.,yar1g,,qelebihi;.kemampuan karena ren-

canalkerja,girlltren.,dengan,,'fl,fi

vl.ni;liftCti.u.{;i

.,1," r.:,- .-{ r? Disamping::pengawaibn"bt.as,oqllr,i?Kfr:hg!.9,,,gp!Lpu!s,oiJe.fukal,pengawasan khu'j sus terhadap penyjmfgngam:peltiTp.?ngal:,9.u.ftl3t.'+1,p,tgqJtn:::mgqa.l9h datam bidans administrasi; dit!1g!'unga{r:gpa.{alUfi Rerngn"qFnan,ying dinil?,t,rlSnSanduns dam"pak, ydn9 ',l s6t:!terhadap-5at qn1v{r pemeri p,!a.ha"n,,{ar!,,lgtri.4ttpa[-' tnt.llq[akai. 'i'tiu grgn,firn Pengawasan khusus,iniiaiiiiat Oitit ut
;

' '

b. Mengeluarkan Pedoman Pemeriksaan c; Hemantau pelaksanagn,PK,BI: d. Rapat Kooldina.si. Apalgt Pengawasan .

s

i

has i

I

pel .akganaqn f (PT

Fungsional Pemerintah untuk meng-eva'lua-

.

Sesua

i

- lr

-

Sesuai dengan a'l asan dasar diciptal: annya iipar-ai. [)rrroar.;ds;ri f u,ncr _(il r:iil. ;;r.:i.i dalarn nelakukan peileriksaann-va, Aparat penga\.lisen Frrngs.i c,nar !.c"1^1c:r:,e-t,.::. (l ;:i rr. n;eni lai apakai" sarana pengawasan melekat (siste'r ljc:riqer-,rJrriirf, n.;ri,-i..r .r r.;:11s) t,, telaii d'i susun (di-design) sesuai dengan ileLrutuiran opa,-uri,la,,i, ,. I.uir.; tr(lrr

.:l.a:ri melekat' Ini berarti peni iaian r.e'lradap ir.v;or i tas dar-r 0esig' sar"ira pengelvasan melel,.at (sistenr pengenadl ian mana.jenien). Selaniutnya djlakukan pen'iiaian apakah sa'ana r)engarrasen melellat .ini djlal;sanakan secara utuh dan benar oi eh para petugas Dalam hal ini dinilai perilaku para petugas dararn n:eraksanakar.r sarar.ra pengar,ravJasan melekat (sistem pengendalian manajemen) te r:ei.,ut. [r::.i pe irjri.i;n inj atlan dapat djtemukan peny.impangan _penyimpairgan baik ),6ng odi fier,,_:r,.,,n,,,uu',arhadap kekayaan/keuangan llegara yang berupa pemborcsan o.niutau kebrc0rdn, Inau_ 'langsung pun

l-rengai'rasan

yang secara tidak ada pengaruhnya Dalam rangkaian ini dinilai pu)a ketaatan pu.u p*iar:sana terhadep i.etentuarr peraturan perundangan vang berlaku, ba.ik yang bers.ifat i.,;r;;;;nrr

sifat

rr,.,n"ur-

umum

Didalam praktek ruang )ingkup pengawasan Aparat pengavrasan Fungsionar tergantung dari penggarisan pimpinan tertinggi yang dir.r;;;;..'ourn., kebutuhan;.rya. l'lisalnya pengawasan yang dirakukan rr.t, go*o"nur* mencakup: a. pemeriksaan Keuangan dan ketaatan terhaaup p.rirr;;;-;:_rnoung_rndangan. b' peni'laian tentang _.. vv,.y sqr daya guna dan kehematan dar"n,, s yuro la I gm penggurieqn ;";;.::",:' : saran? ,yang ter_ sed i a . toronrum canul un . .-!"..,.' ,r",, .; Dalarn rangka memenuhi kewajiban -: tersaurt oiatut --. BPKP melakukan pemeriksaan

operasionar.

DAlamsemuapemeriksaanyangdilakukano]eh.Apar:a|.e.ngu,u'q,i,!,'n,iona}lpaa. prinsipnva dipersunakan jarur- jalur

sirt., pung;;.;;;;;;;qnren,untuk,menee_ tahui apakah Pengawasan melekat berjalan sebanurrunu mesti'yd, dari rnulai kwaI itas design, sistem pengendal ian manajemen, kwal i tas pera;:;;.u.rra sampa.i kepada kwalitas hasil akhir dari sistem pengendari.n,nunu;;;'tersebut, yang "'errsJsrrr=rl merupakan hasir akhir operasi. Hasil akhir operasi sangat dipengaruhi oleh kwalitas pengawasan,melekat. Dengan perkataan lain apabila pengawasan melekat dari satu obyek yang d.iperiksa tinggi mutunya' dapat dipastikan bahwa hasil akhir dari operasi obyek tersebut akan baik pula. D*ri uraian tersebut terlihat bahwa pelaksanaan penga\./asan melekat itu sangat penting dan tidak boleh tidak d'ilakukan, waraupun terah ada Aparat pengawasan Fungs i onal

.

Aoa

ra t

.

-

14 -

Aparat Pengawasan Fungs'ional tidak dapat dan tidal< nrungkrn iilcngg;ntri:;. r).,;,.. -

l,/asan meJekat.

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

dari Aparat

hal sebagai berikut:

a.

pengawasan Fungsjonal ar,ai,j n,enl,jirt h,.,i_

inf ormasi tentang per.il aku para petugas dal am mel ailullan sarana p€o.jpr..,:rr meJekat, (s'istem pengendal ian manajemen) berihut ak jbat-ak jbatn,ya,

,

rriiil. l,

b'

hadap operasi maupun terhadap keutuhan kekayaan/ l<euangan tiegar-a. Informasi tentang kwalitas sarana pengawasan melekat (s'istem pengencJal ja' manajemen) dil jhat dari kebutuhan operas'i dan kebutuhan penga\,rasan pi-cvc.i

i

tif.

c' d' e.

Informas'! tentang ketaatan para petugas terhadap peraturan, baik intern maupun peraturan perundangan lainnya. Informasi tentang kwaritas hasir akhir operasi yang bersanqkutan. saran-saran koreksi (tindak lanjurt P!nan (atasan).

pel.,rl,.rr-;,,;

r.ri-;;;r,;;;r;;ilil;":rur,

pi*_

Dalam pemeliksaan operasional laporan Hasil pengawasan akan memuat infotnrasi , tentang kondisi pengeloraan dan arternatif cara penge.roraan.

ini disampaikan kepaOu pu.. Menteri/Ketua Lembaga f::or.r.t.1ll-Pengawisan atau pejab'at lain yang berwenang, satu dan lain tergantung dari masa;";-;;"n

di I aporkan.,

Maksud dari disrpaikbrrya Laporan

Hasil Perneriksaan kepada peiabat yang berwenang ialah asar pejabat tersebut memperoreh bahan untuk ;.;;.;;;;-i,no.o tanjur: lanJut ini sangat penting dalam [i.ngu*.run, karena pengawasan

llTn. tindak

tanpa

lanJut' akan mer.uf-akan pemborosan. Tfndak lanJut dilakukan oleh pimpinan (atasan) yang berwenang, dan dapat berupa: a' tindakan administratif lesuai dengan r.t.ntuun-f.i.;r;;t ;;rnaunglrndansan dibidans kepesawaian, termasuk o.n.ruoun ;;;.;";;r;;r i.'o.,r.osucr dar arii Peraturan pemerintah N0.30 tahun r9B0 tentang peraturan or;;;;;;";.;;:l' Negeri Sipil. , b. tindakan tuntutan lgugatan perdata antara lain: - tuntutan gantirugi/penyetoran kembal i - tuntutan perbendaharaan - tuntutan perdata berupa pengenaan dendar ganti rugi dan rain_rain. c. tindakirn pengaduan tindak piiJana dengan menyerahk.n"o.riur;;r;

polisian dalam hal terdapat indikasi tindak pidana

;;;i.

umum,

xu_

.,r, o.o.or-*.orr.

Kejaksaan

-

l'r

-

n" te rdapat indikasi rjndak pf dana khusus, sepertil,c,r.yi,5i ::j'i:ill] ji,]1. d.

ilr;:::,f:i:T::niei, Tuntutan

ganti rugi

aparatur pemerintah dibidans kerenrbasaan,

k0psq61,,1 ;;,,.,

dt'ilenal
bukan bencJaharaivarr atas dasar pasar 74 unclang-undang perbendaharaan Indones.ia (r. c. r,,,. ). f'lenurut pasal ini' pegawar negeri yang karena keraraiannya atau karena tjndatran melauran hukum merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian

l'lisa'lnya seorang Pemimpin Proyek menyetujui pembayaran penuh kepada seorang rekanan tanpa niemeriksa dulu apakalr benar-benar barangnya telah cj.iserahkan se'luruhnya sesuai perjanjian. Kequdian' ternyata bahwa belum seluruh barang diserahkan o'leh rekanan ya'ng bers'angiktltan.'Dal'am'kiiadaah:ini pemimpin proyek telah I al ai dal am1 rn-eriJal ahkan +'ugasnya, rkarena i tu -ia harus mengganti Lurrg.iun. Demikian juga apabila seorang Kepala Kantor menanda tunguni Surat perintah Perjalanan Dinas tanpa lebih dulu meneliti':apakarr per3aian dinas tersebut memang diperlukan .untuk djnas Apabi I a ternyata bahwa perial anan dinas terseuut'tiaa.t aoffiuungannya dengan pelaksanaan'tugasi,.atau ternyata bahwa,yang':Salin hgtryal"n*ioiror;r;,";.;;;;-' petugas yang bersangkutan tetap berada, ditempat,, makq Kepala';K.ntb,

vlajibmenggantii'k'e'rugian'.i]',l'i."....;:::..';1i.-,'.-..1'.'

t.rr.or,

Didalm praktek dapat saja terJadi bahwa kerugi'an kaJepq kekurangan penyerahan balang i.tu.oleh pepimpin.proyek {ibgb.anlaa, tepagdo rekanan.virn i.fl;;;;;;;.

o:t]kian juga biaya perjalanan dinas,.yanglti{gkl.pprlu'tersgiu, tidak disanti pejabat, yqng,mgTleri pefiltgh;,,tg,tgp! ;,..olgh. aiqeqo-ilcan;temf i! !; oteh p.su,;ur lunn..o.r.,tangkutan.

Akan tetgpi:yq19 geitartggrflgiig*au-t.tip,,pimimpin proy.t

lj: l::'-.

-

r;':

t-,

.

::... i-,,' ti-

,

ssnloh:kaSuil.tersebut diatai riitirupak6n contoti aari "aoinru o.nnu*asan mele,:', kat' vans ti d,ik rlil o.r i;li;j i;; Dud'

:,i

;iil;ilr

##;.;l t;#ffi;:ffi"'|"'' ,il;;;;;

1'', ': ,yang "sehaiusnyaimerigawasi. agar,tl;3p.dng.!,angildibEl i:roleli:,Ne$ara .tanggung

,;;n

Jtiwabriya diterima'secira.lbngkap;,:tidak,-melaf sani[,ah.'|un]gung;;r*ub 4ya hingga terJadi ;rekanan menyerahkan barang kurang dari':semestinfa. Demikian juga Kepala,Kantoryang seharusny, r.ng.,u.l, ,nu,^ hanya ;;;jrranan

dinas yang benar-benar diperlukan yang dilaksanakan, tidak melakukan tanggungjawabnya,,5ehingga, perintah perjalanan dinas yang tidak diperlerjadi adanya lukan atau tidak dilaksanakan. Dari

- rb 1-

Dari dua contoh sederhana diatas terlihat betapa strategisnya peranan

pengalias-

an melekat.

melekat dapat. mencegah terjadinya pemborosan/kebocoran , akan tetapi penga\{asan melekat juga sangat lemah terhadap penyimpangan pelaksanaan tuqas oleh para pelaksananya Penqaviasan

Untuk menghindarkan peny'impangan pelaksanaan tersebut, atasan langsung dari para petugas 'itu yang harus melakukan pengawasan secara terus menerus.

Apabila masih teriadi juga penyimpangan , maka disamping diberikan motivasi, harus ada "paksaan" agar setiap petugas, ydng bertanggung jawab mengenai salan satu fungsi dari mata rantai sistem pengendalian manajemen melaksanakannya secara utuh dan benar . Dalam hubungan ini kiranya wajar apabila terhadap pemimpin Proyek dan Peiabat pemberi perintah perjalanan dinas tadi dikenakan sangsi atas dasar PP.30 tahun .|980, walaupun seluruh kerugian negara telah di kembal i kan.

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa dalam rangka pelaksanaan t.indak lanjut seorang pegawai negeri dapat dikenakan: a. tindakan disiplin atas dasar pp.30 tahun 19g0. b. tuntutan ganti rugi (tuntutan perbendaharaan untuk pegawai negeri yang menjabat bendaharawan). c. diajukan ke Kepolisian/Kejaksaan bagi yang diperkirakan melakukan tindak pi dana

;.

t, i:

i'

:

Sangsi-sangsi tersebut sifatnya bukan alternatif;;,tetapi dapat dikenakan secara kumulatifIni berarti bagi mereka'yang telah-mengganti kerugian (menyetor..'..' kan kembali kerugian) tidak berarti telah bebas dari sangsi pp.30 tahun l9B0 dan .

3,

l:.

::::'tuntutanll1''.lapabilaada.Unsur.tindakpidana.-..Se!aliknya.qpabila ada petugas

diduga melakukan !indak-pidana,korupsi,dan tetah diserahkan kepada Kejaksaan, tidak berarti ia bebas'dari. tuntutan ganti rugi dan tindakan disiplin atas dasar PP.30 tahun .|980. Karena itu apabila dilaporkan oleh Aparat Pengawasan Fungsional adanya petugas yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan telah diserahkan kepada Kejaksaan, p'i*pinan yang bervlen.lng dari petugas tersebut masih harus mengadakan tindak lanjut baik be-

,

rupd tuntutan ganti rugi maupun tindakan disiplin atas dasar PP.30 tahun l9g0 Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai ber.ikut;

I'

Sistem pengenda'lian manajemen merupakan alat bantu bagi pimpinan dalam menga rahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh petugas kepada tercapainya tujuan.

?.

Pengavrasan

-172.

melekat terjadi meralui sistem pengendal ian manajemen sehi ngga Ketua Lembaga Administrasi Negara menyebutnya sebagai Sarana pengarvasan Mel ekat. 3. Pengawasan melekat sifatnya mencegah (preventi f), sehingga peranannya sangat strategis. 4. pengawasan merekat sangat tergantung kepada peraksanaan tanggung jawab dari para petugas dalam melaksanakan sistem pengendalian manajemen. 5' Pimpinan / atasan harus mengawasi agar sistem pengendalian manajemen tetap handal dan dilaksanakan oleh seluruh petugas secara benar dan lengkap, sehingga informasi yang diperoleh sebagai umpan balik merupakan data yang benar dan lengkap memenuhi syarat untuk dipakai sebagai bahan dalam n.ngambi I an keputusan 6' Aparat Pengawasan Fungsional dibentuk untuk membantu pimpinan dal am m€ngd: wasi kehandalan dan kebenaran pelaksanaan sistem peng.ro.rr'.rr Pengawasan

manajemen

oleh seluruh petugas

7

'

8.

Luasnya ruang I ingkup pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional tergantung dari ruas tanggung-jarvab yang dibebankan kepadany. or.t, pimpinan/Atasan. Rencana pengawasan terpadu yang aisusun daram bentuk orogrul i]i'r"'r."r; wasan TAhunan dari Aparat Pengawasan Fungsional pemerintu1, ' menentukan ruang lingkup dan sasarun

ur.un;;0.;

p.rJriksaan sesuai dengan kebijaksanaan

Pemerintahdandapatmenghindarkantumpangtindih.

9' Rencana.pengawasan

l0' ll'

terpadu juga sebagai

alat untuk menjaga efisjensi penggunaan tenaga pengawas Laporan Hasil.Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional menurut hal-hal yang diperlukan oleh pimpinan dalarn melaksanakan tanggung 3awaunya ,.n;ugu kehandalan pengawasan merekat, termasuk' saran tinoui"i;;;r;rr.. sanssi basi seorans pesawai Neseri yuns u.rro. rr'.0.0;;;;;;;;.;r, tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana berraku secara kumuratif.

Cc,ntoh Kasus

l.

le;ili mpin Proyeii

. '

3. 4'

5. l'

niel:i:'rallan serrcjri:

genyusunan R.l(.S- cr:,, ii.A.U. pcnel i

?

L

ti

anipeni I ai ar irenav,,aran.

penetapan pemenana

ll:ang.

PAnitya Pe'lelangan Yan'; 6ibentuk oleh Pem'impin Proyek melakukan gi 1an rekanan dan menih.,ka sampul penawaran.

pemanq

Tldak nrengikut sertarran instans.i tehnis yang bersangkutan. Penetapan harga pemenang semata-niata berpedornan kepada R.A.B. n 'langsung ^ SArang-barang ciikirir,r kelokasi tanpa ada pemeriksaan menQena.l mutunya dan jumrahn;,a, dengan arasan proyek

tidak

Dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengat,rasan Fungsional

kerug'ian

Cal am

proyek

ini

sebesar Rp.53i juta.

memir

iki

gudang.

diketahui telah terjadi

Contoh Kasus

1'

iI.

seorang Bendaharawan

llutjn merangkap

sebaga'i Bendaharawan Klrusus

peneri-

.:'...3j

maan.

?'

Buku Kas Rutin dan Buku Kas Penerimaan

dan terl

3'

;'to"l"

amba

tidak cikerjakan secara tertib

t.

Berita-acara pemeriksaan Kas setiap triwulan oleh Atasan LAngsung Bendaharawan lengkap dan menunjukan saldo Buku cocok dengan saldo uanq dalarn Kas.

4' sering terjadi

penggunaan penerimaan untuk pengeiuaran

beberapa bul an kemucli an di setorkan I ag.i

rutin,

dan setelah

.

5' Dari pemeriksaan ternyata Bendaharawan tersebut

selama

gunakan uang dinas secara berangsur-angsur hingga

z tahun telah

terjad.i kekurangan

mer.rgKas i

sebesar + Rp. 1.000. juta

I

i

:r)

,I:

c $

I

.i

.lr I

t I

'it t

5

,l

f: ll {..

t: t! ts t:.

i"

.!:

iill .d f!

I i,i I:

t; f'

i" I

i:l !:

l: 1.'

1' I 1.,

t_

Col rtoh

Kasus

III.

Sjstem Pengadaan dalam BUMN -X adalah sebagai berikut: L Pengadaan barang tertentu dilakukan oleh bagian-bagian yang juga menguasai mata anggaran sendiri-sendiri. ?. Bagian-bagian ini menetapkan rencana pemakaian barang, baik mengenai jenisnya maupun mengenai jumlahnya. BAgian ini pula yang menetapkan jumlal barang yang akan dibelj dan menentukan pemasoknya. Barang yang dibeli diterima oleh Gudang Pusat, selanjutnya BAgian - bag.ian

tersebut mendistribusjkan barang dari Gudang Pusat ke l,l'ilayah-wilayah. 3. DArj pemeriksaan diketahui terjadi hal-har sebagaj berikut:

a. harga barang sangat tinggi dibandingkan dengan harga pasar. b. Hilayah banyak menerima barang yang tidak diperlukan/tidak sesuai dengan kebutuhan

c. lrJilayah mempunyai persediaan yang berlebih dibandingkan dengan kebutuhan

d.

e.

f.

banyak.barang yang mubazir. pembelian barang dilakukan dengan cara penunjukkan (riOat< pernah ada pe1 el anga3 ) . walaupun dipakai Price Quotation, harga tetap lebih tinggi karena

Prjce Quotationnya tidak benar. Harganya mencapai l0x harga F.0.8.

g.

yang benar. penyebutan satuan barang dalam kontrak menyesatkan.

Contoh Kasus IV

Djsuatu Daerah Tingkat I I djsusun suatu prosedur pemungutan restr jLrus.i c'ern penyetoran hasilnya ke Kas [Jae'ah (BpD) sebagai bcri]rut: ra ke l -Ca a. Dinas Pendapatan menetapkan besarnya pungutan yarrg harus ciibayar. c.,l eh seorang wajib - ba-var dengan menger uarkan surat Ketetapan sesuai 0enQen ketentuan (tarif-tarjf) yang berl al:u. b' Atas dasar surat Ketetapan itu, tvajib-bayar melakukan setoran l.:e l(as Daeralr (BPD)' flaiib-bayar menerima bukti setoren asli, sedang tembusarr buhti setoran tersebut d'isampai kan kepada Bendaharavran penerimaan

dicatat dalam

l(husus

Buku Kas

untuf:

Umum

Cara ke 2 a) Pungutan dilakukan dengan mempergunakan karcis atau kupon yang menrpunya.i nilai tertentu dengan nomor urut tercetak diatas karcis rtu, kupon terse.but b) h'aiib bayar yang men)'etor pungutan menerima karcis/kupon sesuai dengan besarnya penerimaan dari petugas pemungut. c) Karcis/kupon yang diserahkan kepada petugas pemungut d.icatat dalam adninistrasikupon,sehingga setiap pemungut ietugas diketahqi ber-apa lembar r!'Irvur kupon ^uPU'' yang harus d.ipertanggung-jawabkannya

d) setiap akhir hari kerja petugas pemungut harus mempertanggung-jawabkan karcis/kupon yang tersisa dan menyetor:kan uang yang diterimanya nari itu kepada Bendaharawan

e)

f)

Khusus penerima. Bendaharcwan Khusus Penerima harus mencocokkan jumlah setoran dan juml ah karcis/kupon, dengan jalan menghitung sisa karcis/kupon yan; masih ada dan rnencocokkan dengan admjnistrasi

fur..is/kupon. Apabila te'lah cocok, Bendaharawan Khusus penerima mencatat setoran 'petugas pemungut

dalam Buku Kas Umum. S) Saldo uang yang melebihi jumlah yang di tetapkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima disetor ke Kas Daerah (BpD).

h)

Secara berkala BpD mengirimkan salinan R/K kepada Bendaharawan l(husus Penerima.

i)

Kepala Dinas Pendapatan melakukan pemeriksaan Kas dan pengerolaan penerimaan ol eh Bendaharawan khusus dengan jal an Kas-opname, lr.ri.j;t dan rekonsiliasi Rekening pada BpD.

Didalam praktek

i

'

terjadi

penyimpangan prosedur sebagai berikut : Eendaharawan Khusus Penerima secara sadar menunda pencatatan

setoran dar^j para petugas pemungut, bahkan tidak mencatatnya sama sekali dalam Buku

Kas

Umum.

, ;

!v

jCJ

Petugas pemungut tidall mempe; tanggung_jawabkan l:ar-cis/kupon dan tirJalr menyetorkan uang hasi i punguian setiap hari. l'Jajib bayar yang didasarkan surat Ketetapan r(epala Dinas Pendapatan tjdaf: tidaf: menyetoriran sendiri )angsung trepada BpD, meia.inkan di ti ti pkan kepada l(epa1a D jnas pendapatan.

l ' l(epa1a Djnas Penrlapatan titlak pernah nreiakukan pemerjr:saan terhadap nara\{an Khusus penerimaan.

D;rri Perneriksaarr diketahui

I'

Bcnd.r-

:

Bendaharalan Khusus Penerinraan menggunakan uang penerimaan untulr tlepentincan pribadinya'Tidak dapat terungkap ciengan segera, hingga makin larna rnakin nrembengkak.

2

'

3'

fr.-'

rA' tq

"b.

I

pungutan yang di terjnra ol eh petugas pemungut ti dal,. sel urufrnya di setor kepada Bendaharawan Khusus Penerima, sebagi an ciigunakan send.i ri o)eh petugas pemungut yang bersangkutan. Has i

Kepala Dinas Pendapatan tidak menyetorkan uang titipen dari v,,ajib-ba3,ar. ke BPD, mela'inkan menggunakannya untuk keperruan pribadi.

Contoh Kasus

V.

Dalam pemeriksaan yang dirakukan oreh suatu Tjm Pemerjksa BpKp dapat dibuktjkan aci.rnya ke'r^ugian negard

1,c)itg terjacii antafa tahun l9B3 s ld tg}7. rugi an negara di,sebabllan adanya penetaoan harga yang tertaiu tinggi ()ebih tinggi dari harga pasar). l(erugian negara ini terurrgkap karena diketahu.inyahar-har sebag.rj berrkut: I ' Pada tiap awal tahun 'rnggaran terdapat barang dalam gudang mil.ik seorang rekanan padahal transal:si belum terjadi , (be.lum ada SpK/kontrak) yang ke_ , mudian ternyata bahwa rek'anan termaksud menjadi pemenang 1e1ang untuk barang yang bersangkutan Ke

7- Daftar hadir dari peserLa lelang pacta saat penjel asan mencurigakan, dal am berbaga.i daf tar hadi r terl i hat ada nama-nama yang sama tapi

karena

tanda tangan nya berbeda. 3' Tidak ada bukti telah dilakukan undangan kepada para peserta rerang, baik :Kadin; m€iarui media masa, maupun rurg;r;; ;.;r;.'r.ounun. Trtatuj Panitva lelang menggunakan suatu Daftar Harga Dinas pasar ,.;.;;;'pembanding harga , vang kemudian ternyata bahrva Dinas puru. ;;rn-;;;rangtutan t.idak pernah mengeluarkan DAftar HArga tersebut 4' Pembayaran dilakukan berdasarkan Berjta Acara penerimaan BArang dengan cara beban tetap, tetapi secara periodik,

Daripemeriksaanselanjutnyadiketahuibahwa:

;il:; :::'i.l:;:t

hanva cribuat untuk memenuhi ketentuan rormaJ karena tirJak

1' uaftar 3' 4'

harga Dinas Pasar dibuat sendiri untuk mendapat kesan balrwa perbandingan harga telah diIakukan Kontrak ditanda-tangani Direktur semata-mata atas dasar usul Panitya r-elang tetapi Direktur tersebut tidak pernah mengecek kebenaran cara kerja Panitya Lelang.

Ketua PAnitya Lerang mengaku tidak pernah memimpin rapat pAnitya Lei ang ; dan segaia sesuatu diserahkan kepada sekretaris panitya Lerung'. Ia hanya menerima honor dari sekretaris panitya Lerang sebesar Rp.tso.Joo, - setiap

an . Di kantor yang sama terjadi juga pembelian inventaris yang harganya jauh d.i atas harga pasar. bul

Forma''litas penunjukkan langsung dipenuhi. yAng ditunjuk.adalah beberapa rekanan tertentu secara bergiliran Ada

-2Ada petuniuk bahwa faktur pembelian d'iciptakan sendiri oleh aparat instansi yd.g bersangkutan , Yaitu faktur pembelian yang dike'luarkan oleh rekanan-rekanan tc.r _ sebut dibuat dengan menggunakan mesin ket'ik yang sama yang ada pada Kantortcrsr,bu

t.

Seiak tahun'1983 s/d'1987, kantor ini te'lah beberapa kali diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Departemen yang bersangkutan dan oleh tim BpKp.

Tjnr

il'r !.1

ryjr€':. it:',J{:, :::'-.,i.}i!:F!r

,

.-

[."]i+,, !"f '"1r:" '

i'i'*::' :

,'i

';_l:

.

+:,i

1r.';

:.i

t',

,

,{S,'10,.-t . l"t>i, f::,.'

:

,

,

1.,:,

.i';:1 -: .,:-1'":

:;:: :: .

I

' l.{.!

i:;l

.' t

.

' 'i;,

.

.,-t.;;;,1;.

:.i..",.. . i *:i.':,.:i,, fi.tii

';: iii { 1

.|i r.

;.!

"t

.\.

:,{i ;'t:r,

l'':' 'tl,,:'.

l:.-;.'!.;;

t.-'1,

, l';. ti-. r. ,

-

:.i,

'5i;i:.,..l *:.;:!+=.-.J

'{1il? j'.,1..:.i

li.hhl.Hh*rlti,tril:l. l,,e tur

IihtEliftf.

!iJ;-3ft1;liJ.,t-

;r Lelnb;rq a

t":rd m

i

rr .r

s

I.

i:!.i:i.L..tr.:r-rJ-[li'l.t;.l-'.I.

l'l;'

c-l

.i:-1....1r:l.,'.i.lir

i---r'

i

as

a i'-,t

t- 1'.FerrrJa'rhurIltan |

l trc.r

.Ll

j.i{r"t nrr:tlq1ti-,n;ri.

a

5,.

urngsi

F

-[,];rna-i

emrin

[]€:rfl

d irJahur I

t-t

j.

cJenqern

tnetn-j e

prerrrtinon).et.ii,.-,rralajerneln -cJ;rlarn.LtF.raya ftetr"tca;-:;it:i.ein

; i

, i,

'."

l-'e't'ltJiitlir$;vt l'lc'1.t:ll::,;ir1.: '*e,rtr;,rc;.'ri.

tj.rrr;1ny;r

l';at'r

l. i'rr:.

t,.:ln

tr.rctrau.-'tt.rc.1

gremr:ri1t;rfrern - nlilLrF)Lrn da I.arn tt-tgas-tt-tOri\ts ;::t:ttttr;-rrtr;tt-tnan .

Fren

a:i

tang r-.tntt.ttit

. -!'-\r

t irr,;1 cJa.;- -

].;ltn.-....flt&iI.lAje,Il8I1pemer.i,rr{:ethan.tl*tlerrtl.sie.:ti.a;r0rCJirnis;rsi I

pemrerin|:ahdAnb.acJarrt.tser|ran|at.tpLtI.lcJaIatntnatrr;-r.i6:?lIiG-'r|1:l:tttbanr1ltrr.an

! '}1

, *1

,i1

f-r;+da Ltt'tLtfiltly;:t.

I

cl

j. I

a[:.t.than 5€?cr?.t-'a terr-ts

l.:r,rI;rfr

l.ircji:." l:l;trr-t

tl(.1lal,::3ar.lal€\n pe.lnrl:anc1l.ilt'":irr s:g-jal,:

IiaI:rnt

,nt:anF..?t-r-r5

cl-i-hal:r".tl.r.;rrr s{fk;rrang

l..rriayi3

t.letrtlatt

r-rt:?t]y;::ltr

;rr:rrc1

l-rLtr-rla.dtl-l

to.:lallr

ettai-t

]'rxr'1t'l

.

;illarc:ttilr'

al".rt1Llll;li\r'l

,peamer.i.rrtah'I.|t:ln;rnr.;1renclayergLtr.|-air|1

br.rl:arrlah nt€rrLrJ:ralian g.utartu t-tsatra )'i'rllg hrlrs.i.f;rt par"{',i;rI

' .

,rd .hoc, balrl::an

.jurc-t..:r

F.*nda7.-aqr-rr'tci\B11

at:aut

ticjal: ber-qi.f at $t:ura[;.tut-wal,:'i:r-t. i.rrJrrr

j.rristras-i

1tt.lttte'rr-

j.ttt.;rlr;:rt'r

,no,,r-,..,1,u,

l',,*at

gt.t;.t'l-:Lt

,

1:1g'g!ati-rn:irJ1;ar-il teruts,113n13rL.rs1 ll{i-tr-l)/€:!.lutrurlr rJenrJ,*rr lnt:rtr;lt:r-lr,-".F-i!l .,:qr'r

-

:

.---J:rrj.orj.tas*J:r-i-6r-j.tas;r"rya..-.-'--rJ;rtr * clil..tri-u'l;;,ur- ttttt:rtl''------nl(':'tlclLtl':.L.irlq l::rjIa1r'lc;lran j;rIi.trrrrya [)F:nler.int:;rltan tlatr pL'nttta.ltlilt-tl'lrltFl-

=

. t.lc:rrgr-,riai.'pieoilrt;.y*,.rr'.i.,..*iillir;.F..f.iF: r\:.1c,'1l-iit:.rti--ililf['f.;;j.clE'rt Ltltillr t.l .tlatrt pl'l-urn-i r-rl':.n)ra tnel'lqElnrti l'::;rbi.ritll: l:'t:tnLrart-tQt'trltLrl \'r r1(?priit:.;-if-,h:an !ic-r.siar-i{rr r,;gllc-l

t-,1;.rl:.t:t..r I irna ,'1.1t:,tri,rrr,y l''.art; nr:,..1

l;.;rrr

Ir;rrr..ts rJi.c;r1r,:i j.

tirlr,-tn . y,Larlrl tl .i.s j.;-,) -i.rr

.l.i-<J. nrr:ttr-t.j,-r tclf

,rlti.j

rrars:

..r.n

,-,

F-,.rr'..r [.-titt

ls'tt

l':i;tt:r:i.r'rr,'l- rJiiI

1,'1"ir.i.i I I

trtc.'trttlr"

j.t

r

t:,.t1'l;-irt

'/"-r.f

i ,lt' \t\.

rd?

I

I

I

-.---:,

--..::._.

::-.-

i;;; :: _i:_;

nr:ltrlttlti...

lr-'l l-tilr-'i.i. lf

I

I

i*ttt l;ttr'tttr

:41

j t.rrrul ydrl(l tl:i 1.,1''l{.'1,("rr':i tt.l rrli ;.{l,rtIirl.[.tr'

r..rfJtt,rit

''-:

{lr'rl1

p[:..ncJLtyi.\(|t.tllriiitt.ti.i(l||i.i.]|.i"tii.:f"ir1i:.i,['|{.,.lli(:rri.ttt..lt|t..rt'r I)r..j

1.,:rli!:r,.:\lri:lat'l [)r....ill(:latvilri;:\.t'r it{.:;td.4t-t I.:it tclt.,t..tttrl

[,r.

rnci.r

Ilt.i.

i'r-1'rc1 tii.i.

l,!(:]l1q|;j|9.JCr$clrlf||t:::|{,:||.:'.J.|..!.1i:'Jil.,:r,.l::;i.(:.|:i.|:.''||1..l}l.;ll|!:i:ir.|

,"il;,a13i1t

tt

1tHrn.i.

l.t.(I lieuta j.ib.rn

t.ttt

f-l.tli Int'r.titF:i-ll.;arl l:!lrtlqr':te,ti:iii.t'r-{.r't Liil-rlrr;r.tlaF

Itawt:tl'tanrry,ir ('i'r-rrttlt"r-i. lltjl'l[:lilL'rirrtiltl frr..i1(i:l,:i(lli " ;r'LaL.l cJii['!arl:I

,'y,.ll:t'ti.

rla.l.r,rrn

trl(.:Jr1

j.n.i

l:t(:.:,lqeipti;rrt

cl.i.get:.rr..rt

i,..tla[t!r'-Ll'l it..ttrt-ts.L l.-rqlr'l(-lr\t'!a:i!..rtt tttt:r'.[r.rliitl-:". !)..1 [;rt;r

titi:ri:'.i.i tJ;:i1r,:.r{-

tJ;i.

l;.r':nrutl,:,.r1'.;rtt t.,,irlttt,:t y;{t1(l

;iti'r-Jr-t

d.itj.nr.l}.:atl::irn|:Jli][a[;$.i'.|."lil.l.I||'.l):+l..t..l.ll...t|t[.l(:.]||(.|i1.t,ll:t!iir:.\|.|

i :n

\

'i't-.ttrtlli:i. $i. i\tdEs;{li Jett'ttls,t..ttrcl ;,r[.':ttt :i':i. [,.i.rrt[:,:i.t't.:,rrr"

lr..trrg*i.i. ltf:tr-tdr-i1?1rc,1 n

l.:r:lr-t.t:ir;r.fr..r rr{:rt'r..,,f .[.t*if.:-rt

;{lr:i1n

i!r-a.i;arr

irr.tnr.'Jtii. i'l*rtt;rj 3rrrc.'tl )ji1tt(.1 ller1qFj1,:1

rt

(J

:i -i

f''cirlc; f:

"

irw.:r:;-rtt

6,111r

li'tl,.a L-.

l'lr,:

1fl.i.;,13 .i r.rr;1 ;-i

r-tp"ry',.i--Lrll;ry4 )ta.rt(.1 l-t.ii:;;,t tj-i Ial,'r.'l ,'rr

i

r'i -_

- ui,jtfr',?ilil.itd Lt

ll(...|ll{..i. 1'rrl

r

g':r': t t,'1

.:r.

t'r,.:1

!i'i rt

tttr:l

;-'L'r'r'-1"','.''i,!-,.t, ;i{-.;11"r'1

-F I

tl

.,.t'L

l''.

'J

'

s,::Lt;',trJ,gi.

f:!{,,.,rr1;!'irlri:r.;iirr'l

i\ I 'lrtt

.,, , , i1 .ia,..,,' ,

r'.-Jt'rn

,..r

I

ir (:r

J

l,'.

if,

;r .l-tl :;.

.

l:'.r.lf'tllr,.t l..irltl.l,,,tli.lllr,illrirli'-.tlt jt.ti.;;,r lrl'.lr.l.r lr)'i.t I't'l l.)t-?t1{:lil.t.lrr.'i!dl'r ltl.:.I y'+r.i.

ir(Jiit'

{.t.t

t. ( t.?li-L.i, i'

r., -.1+

,i.

tj."nt

[:

i;

I

tlrt.: J

F{::Il L.il}(l

rllr-: l.

trl.:';r'i.. i t r.r ' l.'

.l

il

f-

t..!::.:!i f1!-,'tIr

-r-(.'.tr11-'Ir

"-c*:4-q;-'''ln;r"'ttil-(Ja'i-!r-..-1"-iii;:,rt;itLlTiIi:.'TT'A;iTi,rrr l,r ',r,r';(t,,trtr. .l;lt:l.ttltt

(11'tl,:\tl t.rl"i,ii.

rl.i.r i.r,r.'.r l:;t L.r

1.:tt tt t)"r.r *( 1,.\t

!:r:.1

rr'rl.rrl.

|

.J '

rl LL!.!.i.Lr.L .

rrrlrr

tt t.,.rll r,rr\11.,

r.r l r'rrii:1 r lt,.,.,.l.rtt

..,,1,r!.

l:.

t

.l i rt r

lrq t .t

lr:l.l:clt tl l)i'i.r

I

t' !'.t't {.i r.\1 r, r. i,1 1','

.,,." r,

ii

r

.,rtri

l.r.Ll.r:\ll.:t r

r,*-.1.r1

rrrt

.'tffil,:,u rr lt rf t "lt | .

*d{ ,lrti

,.t'l'tr1

;i

I' rt

t

rJrl.l

tttr.11rlr.rl.1.q1s11

'"r _

ri'

trl(-trt .,.'i.lrtll't.tr

r1'- r

."

'-

$t4 l .ttrt:. rr:;nr r i,\

lil'ru.i.

llt!tlt,

ilrrrlidt.J{.'tltL'tt l,t'tttl.t'ttt.ir.ltli-{ll.

ftl:.:llLitrtttt,vi.r rll'

r

,'tl.:

-.-.-

3i3

I'

i '+-j.r.rti .

f.'-!:'u.r-r.i:t,i-i.iJiti,.:!t. 1.1.,.r.L.:rt1 ;.111[5r.1.1L1-1.]1-ri.tLr.

s{ill: Li{ll

'.i1'

y.rrrq

t

rt.rirt,J;rt:i.:tt

[:i(.-'t

t tt i

f'll,:.?.

,...,rIIl,,tt.|

(it(,1 r{.l tl!'.

|

j: l.,:l:(:ltt.

kualitas

manutsia pelaksananya cJnn il,;.l.inr nran;r-jr:,n(nr.r yafle

Ieleih

efisien dan efelttif dalam wawasan ri.nc,1 l:.urnearrr burcr ;ry.er Irrc.ronersi;r. l"lernang pada Ltltlu,nnya ap,aLli I ;r :;L.rGltr-r pr-...]q r-arn g;urtrri L;rrr.h.i t belrlrasi I , I {

apabila nr;rlra

t I

fl|afl.j-j eol€'ln ytrnq nltlrldL.rll:.r.u-rqrryir t j

telr.jact.i

j enlen

hamtratan,

cl

,,.r1,:,

l,rr";l:rr..rt:,

r-J:i.

l.e*l:arJri.

rnarker yanq (Jc-tl:rat.: rli:;aJ."rlrl,;.er1

acj;r.tatr

,

Plelngelnai pentirrgnya marraje,nf!11

irri.

cj,:r;'rat: cJi.l:t.rt.-i.J:r clAr.i.

L.iHl-ll.J

ungkapan-un!lkaparr sebagai berikr.tt: "0.Fngarr,ra[::in rne'inc1l.:.a{: dan komplel"srrya pembangutnsrl I perl r.r rrrarl.:..i.rr cJ j. L j.nqt:;,rtl.:*rr

kernamptran perencar-laan,

t

pe'ngencJalian yarlg

clj,

p

eI

,:r l,; 1;

land:r:ii crlertr

it fl

':1,

t:l t-t

d:i.r.",j.prI

r

[]

i.rr

€f f't

{

r:r rzv cil !:i

rt

r-;.r!:iEr

l..e.rr-t-.ar

fr

cl

":r

rt

t.ayrclc1r.r1c1

j avlab dan semartgat pentbangt-u-l;lrl yartfl tinclg i . ,ilrilfr.i.nc;c;,.r benar d:rpalt di.calrai. efisiErnsi nasi.r:rn;.rl cJ;rlarnr

trrerr.:rr--

;rc,,nrh;rnc.1r.rnitn.

- rrr*.,""---o.-t,- -r...,- I - perr?ay;qtt,;auin "pi^.*i...

Penyl'niprfrnliEff.---_-aan

a;raratur

;fetrtbarrgr-tnAn har-Lrs

Inenciptak'rrr aparatur

yang bersih,

"PembangLtnall elltonolni ekonomi

potensi.rl

la:lj]i:l

nr;rJ,:

fi€2fllpLrfitca

.

j.

j.rr

11

it:j.191 l.:.;,r.Lli.;r1

berr,ril:;rw+r rJarr

art j.

F)ernrJ,n

I

l.rr.rn r-i.-i.

I

ll9:]:__qgq!Ll1a:,r., lg4njlln.s;.j. .-ser-t:..r met;;r.t,-r j.

kemampuan br-.r-orc3.rnisasi d"1fl

rnencipt.ekan a;raratur pemerint'ahan

l:fi.,l,:,r.r;rt-.;ur

rnelalut.i f

rr..,rr."inrtrar,l:r;ir.r__--

.

fa-tUr=:116l1pgpj.6{6-f.

=.:

t)erwj'bawa

,nrtnra.j t:rn€-tn,,

ErL.rr.t&\

tlr::jr-h:{i?rrr;3flrg)r-ri..rrl ,, .

;i.

nren.iacli kr:l'rr-r;rt;*n el,:.clrrc:rni-

"

serta

yanrJ lebj.fr.

e_.f

isien.,

r.:.f

el: l:i.f .

0lfinlpr.l nrelaJ:.sanaJ,:an tin.lr.rr-r.rlr

clAn ;:ernpanqr.rnan

rJti,nr:1

;rn

seir,r-i.

ber.:;.i. 1-r cl an turcl

1r,,,i

l,*lra i. l,i,1.lyr:r

,r..(,*Lr(rr

(J(,r1rli-tn

cJil:tnd;*si

selnrarrg;:rt rJ;ln sih,;ry: perrr_;alrcli.errr f-r;rda 1r;r,jiiy,dr.al,..at. banc;sa cJan fi|?rIcll''fl. I)alarn lrr-rbr-rlr11 ,rn rrt j. 'l,r.ri:rh*rinlrur.rp ;lr:ar-,,rtr.rr-

pellrerrintah

t.ttrtetll nlf*rencanakern r

fr(:rI;rlr:,9rat"t.ilh:cnn

r '

n,ru,,,a1

"onr,n*.r. .clarr

\

,.

-::?r-rtTi:ilfl

mengcrndal ikan pernbaneurnan perlur ditinghatkan

nrurtur, l<emampuian datt

ditirrgksthan I

" Llrrtul,l itr-r pc:r lur hesej;rhte+ra;rn nrernursiarrya.

tertnasLrh P.oorrJ.itr.rsi se.'rta pr:nyecJiaan

dan tata kerja

organisasi

!

sarana clan PraEiarana;'.

"Pembinaarr, penyempurnaan dan pendayagLinaan aifarratr-rr pemerintatr, bailt rli tingl'at PLtFat maupLin clanrah., termasuk perlrsahaan-perLrs,ahaan mi I ik negara dan rrri I ilr. daerah sel al'.r.r aparatur perekonomian negara r FE FIu cJi.l al'lr.rk an riecara teru:; mlsnerus seh.tnqga dapat lnerningk.:tl'.an kemantpt.t.tn, pentSabdian, dan

dis.iplin pemerintah

harr-ts .mal'.in tnanrPLr prakarsa

menumbuhkan

dengan

Sejalarr

keteladanannya.

mc.

l;ryarri.,

itt-t

aparaturr

rne.?rrq;.rycrrnj. eierta

clan f]rartisipasi

rn;r:;yara]r..rt

dal;rm

Serl:a tanggap terlrad;rp penrlc{n(lan-p;rnrlanclalr \-aaspirasi yanq tl' -.+''-../,irgfn masyarakat". pemlrangurn"rn

"llu.h

j.

j aksattaan dan

pemerintalr perlur di

Iarr.j

I

angltalr- I anql:..r1-r Jrerrr:rt j. Lr;rn aparatlrr

utkan clan maki.n

dalarn fllenar't€lgLtlarrgi ntersal;rh l'.crru1:s:.. kertrocor-an

dan

petnborosan liek,ryaan

penrr-riigut;ur I-iaw ierta yang ' .' ; citra

dBt-'l

TrerLraq;ri

tl r

L

rnr1l. atl,.:,.rn

,

terutarna

l.rlr(.tr.rna€\r'r wr?we*nan(.1

r

(larr l e(.rancJan fleeaFal

r

l-rErrr)

er

tr.tl:. tlr',, '..t.,!.,rr,iinclan I ai.rrrry'a dapat rnenglralnb.rt pelal'-sat'rerrrl'l pernb;-rrr.t,,.\.rrr .5G.?r'1,.r nrerutsi;rl':

"rrr. tJrrt r-rl':. i.t:ur J:erllr ter-pacJur p{:n(J.F...rr1 (:l rrn I;rnOl,,ah-'

cJarlr fr.erwibaw;ian aparatltr

clitingkatltan

:3eciif'a lebih

larrgl'.al-r peninclal..alltlya serta ctan dis.ipl.in Delnj.

d j.

;rr-:nreri.r'rt

l:,enrl-rarngkan I r

*r"t l:rl,'.a.twanar'r sos;j.al

nasional " .

ltiarrr l'.t-ttipan diatas yanq

kebij aksanaan pr:nrbangltnan

trern

dalr

''-:=?l.,If,.f.IS',.."

mel ihat matra

dirasallan arti

crrt

. \,n L(.r11. ,ricf1rLrf'r jrtl't J::an

pent-int;,', r

j emen pemlranclLtrrar.

-"-.*-".--:-l'';--*-

m.,rrta-i

{rrI

L

ull

ernelr

cla I atn

firi:rt'lclt.tklrlrq;

kebertrasi

I

an.

ptirrtca;-rai.arr

..I_ur-j

r-r;rrr di.rn

:.i.._{r-jLrt.-d1

i-l(1:f

rnltr:li.r(:lr-lpd.t1

nasic]nal. 3

'

Eer-kemLr"rr-c-aa [:qrry-e-etEu-rl!.aaa Ar.J-u+-lt-+s-J-tlt::i+. .i1-e"=g-er-:-t.t-l--.r.b.i:rtt s,li.-r:-tg]_a|g. Felroarlasarr-.

Kalau rnelekat

sellr'arang ilri

cliselen$qaral:.arr perrat.arerrr

dan cligalal';kan pelak:;;-rrraarr pt:nqaF,a(:ian rrrelell:,at:. l,;j.ta ntel j.hat

clapat

se,trag;ai

pEft-.t.i.r.l(-Jlr:;.1{-_an r.t[]iryer

;:elrr

.{

:) t\

.

t

aparatutF

pelneFintalt,

'f

Barut.

pr:'flrrir-

j.rrtalr turl ;rh

elrrt-u t:et.ia l,;,t:.nd,r.la li*rrr

diternrurj cl;irr 1:erIr.r rJ-i-t.;irrgqt.rlr-rrtc1:i i

rr.tmursl.r.

an

.

b -..__ .-,--)'; Departemert-clep.lrteltren cj-i.i-=rrqlr.;lprJ. cJerrgan

tentang It'erja

rJ

j. I d:rl1:,r.rh:fin

l;.111t-;i11r;1

( !:.;r.b

j-rte

t-

l.:.a_,;:r_rt:r-r:ttrrr l::'r.t:s.

pr:l.t:1..

sdttr.tan-satut;rrr

.;.r.J1

t:irrrF_,er

j

c:l

..

,

.f

1..

Lrr,,;..

or(-lan-i.sas.r

=:::c---:-:--'=:--f,85b:mLtAn-y:a:-in i- --.=;flqt:6:.1qft:=r:1pJct I

p?Ialr.sanaan.

,{

F'acJer. talruttf I174 lr.emlr;rl i.

t

lieppres prganis"r';j.

ltlo.

44 cJan 4li

datr $jutsurt.ltt

Orqtraut

.-:1.1;1

t

pc-:rnt:a.,

cJ.r.-.,:,ent.l

tafrr.rrr

1

.

rrrr'L

l..lcr

r:rl,:. ;rw;r.l

r:li.ir- j.

J l.i/:l-c;,Sc, r.l

IrlJrirrtc+rrre,rn.

.rr

i..r-+J;.rir

lrs

.

r4r:f,r(j.ir);rp,j;

m r.r i1

cl

,,rn

l,,c,rrrr.rd.i-atr

rrcr_. .__.../:r/_1969 I.)t.:[';.rr" L.r?rnf..l r . rf l:.

"rl5:rrul

irn

tcrt6

f:)t:'t'ir:l (?trt:i

:j'e

"rJ

rI

iEri::iijj ':;

j.an

)

j" r\rrr.

yirr ,",r ;rr1 J

1,r-.r11

'' .'r

rJr,,r.tr.iirn

t nrr

r:arrr:l

j.s.r.;r l,t"r,.r. r. ,n,,rr,

c:i

.i

I

Lrr. l:r.;

t ir.irt-t rr

r::,t:r,;c:[,..-r.]1rr,.crt,.

1,..q3;r[rr.ts:$i

tahr-tn L974 l<ernutcJian iJisempr-rrn,: t .en {Jen,1 ..- , {:[-rFr-(?,:r lrir:, 1?44

ara.r

;.rl,i,rn sr:l aIr-r

j.t{au:r.{:f-.-

at':.r

lrrjoftaw;rr.

hegiatan ursaha pt:,nerinta.harr rJan '.'.'

s-r6:-,-.i

pc:11

1,..c:ltr.t.l:.r_rri:":,rr.i 1..c,tr-r-,r::t:r-.r l.-

-i.trrrr

I

Ir

disempurnakan __{FnSJn l.e.putr-rsan pr-r:r.-,ir! r,.rn I'ab.i nel tentanq sr.uktutr organisasi. ciern pt,nrtr.rrlrarr t-t.l(liisi (perencanaanr

y a ql r..r I I i:r 1111

rtrr.l 1.rli:l-r 11 :i. l:r,:rl6yr;11

1:/'(.1 L-rf

oa5;tr clrclarlJ :i;l:i I ci;-rtr

l*.$cJlrdutllan. tugas d;rri

*r

.

f)enc.;an 'aclanya .t:.epprtls l']r:. d

cJ

Pr.tryern;rLrrnelan .rcJnr.irr.i.,str-a:;i

;rtllrdayaqlLtnaan aparal'.utr Orde

p63pc-l;rwflsa1

.L

l.]rr, i-i

ii s

t:,r,hr.tn

.l

L .:

,l -i

Da I am biclang Perencan.cran flep.e I i ta I ci irnu I ai pr: ah:r"i-,;r..r, . perencal'laarl oper-asional tahutnan o cJelrgan flrr:anl;lc1lrh:a5 apterra J.

perencanaan dclr'l pelganggaran. deng;"rn apa y;\nq h i ta sebur t seltarang Sistem Daftar- Isi;rn l:'royell.;, llirl j.ni -jlrt_ta cJerpart disetrr-rt merupakan peny€firpLtrnaarl di bicianq manajemer.r. liarerra dengan DIll terg.erbut rJiltenrb,alrq;ltarr erl at:, kenrJal i nr;rlra.je*erl y;r^ql t.

leb.ih bai.lt .clari sebelLunnyB Bs"rbaga j. sistenr. penrbiayaan

pe,nrbangLrnan ( se

jrerti

siste.m

program-prclgram 'Inllres) nrenjadi Ltpaya r-tnturk pelahsanaan program-prograln pembarlgunen penting. Hal :rrj. jr-rqa i:{qar. lebil-r tnendayagutn.ekan koordirra,si antar lernbaqla., Pembineran l"epegawa j.an lnenr!ap;.rtlt*rn I ar-rcl;rs:rrr yar.rg l ebi lr

-traifi*'ocngrah

g .tahu n Lg74r ).ancr diikr-rti ,r*rrf .u., tr:rt:-' 2 tl .-.^'-- 5t". berbagAi,Peratltran,H'emerintalr railtara lairr I l- hto. ;{0 i:;rlrurn lctg() teritang. Disipl in pega.hrai, Dipj,darng. pengewasar.l . sej

al:.

. l.e,,p:pres.

26/ 1.96A

N(,.

yanr_l

membentlrl,.. DJlsliN,.Iingkr-rngan penga$Ja$an keuenrlarr negBra menjadi I ebi lr I Lras . Fad.qr. . peq_tengahnn tahLrn 7tt-att d i d ayacl r-rna l,-.an,,

pengawasan f ungsional

intern

..upLrn (.1./79) di P.ir,.a.b,, ..EarJa . ,tahurr =LW7 efi"terb-i.tl,:an Irlprr.,, f,r(r.' t7 talrrtrr 1.?'f7 tentang Operast. '['ertib. l.lrrngkirr terd<1 r)af. r *.*rlah mHnqJerLian tr;rlrwa lnpr.e.rs tr:rsebtrt

Dep.rr ternen

berisj.

tr.,rl-lr;rl

r.. rr(r,rlti{i.

Sesurnq;qlrlrnya yclnql tr:rperr{:inrt dalanr In1:r _,

t

pengaralr.rn utntt.rk pel alisanaan pen(la'lirs-;rn rn. talrutn l97tl Wakil Fresiden nrencJapat r:enrrna... ItoorcJ j.nasj. penqawasan yartg clipert:r..{.1 .<s :rL.

f rsr:rbr.r L

-t,

arJ.r I atr

1..:61'rl:'.c-il't

pada

l

.

t ltr.lsLts '..r.\ur

r

tahutn tgBB tersebut terbi L serannr d r.in , r,,

OpSt:-:i.tr.

'

,

a

cn

t:r:n tang

lcrtl;l . pen [.irrg

F;rcJ*r cJ

i

f.rr,jt.rrflfl.tt:t.rl'.at, lil.i.il , I

m€-rl;i

I'ti

'l'r..tq,l:', l:'t-'l ol': . i:t'tt'tr;:; j

i:erri:"rrtr.l t.etlutc! ut!:..in, [1l,.r.rirr [4asLr.rrrc; , tL-rr

lrrl'!.11

;1

i.',rt-1

(lllf ilr"t':!-: lrlrt ' lrF.lrt(lcil^ri\!i3.fr 1:tptltt.tAttr(ltttlstll. i'

j'tl.;\n

I9S.f.

i..t:l-i,:1

l,:.tlrtrtttJ

l:'c:lrr-1

ii:'1'1 t:'-111q

t"tli':i,i?

i -i'g j'l;

f-'

:'i::: i:;rltrtri

ct;rr 'l';ri:'r

j.;,',tt yirll(l tc:r 1'rt:trt:r'lrr; Jlrltrtt:''

t:arrql lj'rlcjornart F't,r'i,ll:.5atr;.r.;t-l

l'"'lij'

i'ialtrJi-r [.r('t'r(l$t'Jil!:itfl

ii.iti''l:.;-itrl.;'tr

iiri.llrrj

s,j.rri.

[tr;:i--.;r I eL l]Gliit'l .l!rii';1 ,i.t-l

h,-.t!;arr lrarry,.:

I

:"!' l"ritcttt

l-ri.lti(l.lr.r,.i:i:i\tt y+.r.ii.t l'.rlltltr-r-'::: ilt:'.

.trr'1

Lli.rl

l':'r"'r--i

l'lr:rrr

i'i]

lrlct'

.:wa'sat1 .

i-r

i'tl1

J

t:c:ri

t;r]rt'ttr

l'lr':rnarrc; ':i'i I aln

\ t.

}.rtJ-.y-6.,5

j.rrj. nl;r5;i|.r l..t.tirt. l:'r:: ['?ilqt i'tt,.l:irliijt1 J.t,.tnc']::'j.air;i1'

Al,tlrirny.i

cla.

1:.rt-

ciisr:t:r-rt.

llel:LtnjLql':

l-
l::'r'-c?ra.i-dc':n

il'rcj'x

f:';ib-i'nt']t wal..t:Lt [.]riper.tsrLslcln cl ",u'r [.r€?t'ljf:']arsart flr€:-nf.j€'-'lti\-i J:i'lnrt'-'c:tlti'tl''iilr 'l'lcr.r'tlt- 'r'"tEt$ "::ie?::Lr'a'i' tleng'3n Pr:nrl:artcSt-rnalr v pacJ a tclt-tc]{'J,:r i ?:lI

.rrJa I

alr

tnelntlall

nre.:nre:,rnbrlri. t-r-rgas l,.epacJ;*

f-iqJr., fl;rl':i'1--l:'r-esisjern tlt'l't:Lrl:.

koorcl inasi

. cJaIarn per(lnc..-r.r'laAll Pt?11!l;ttlA5arl dart

t)€?ngawasart "

.

-,,TLi!1-H.gTJ'|rrtq?rwasifir-j-nj:* Rr=pe-:1i.ti:r V. -.1

ut;rr

b.ri.

1,.:

l.r?,k

nle'rltic:\dal''a11

pel:{}::'san;r'afl

"

l:,*nc;.lw*sa' ljirrgbwa::err

c1.a-1

;ttrr' -' -

cJ;rr.i clerlarnr cJilJrl':,ul':ar't aIr.-l-t l'lt'ttl':c' i:l'::l'lIl'l

cl

atl

l:,r,?(nlfai-,€Lrr)..l.rir, !l1atJ;lrr !:'c'irr:'1,"ryi;tstlrt ,l':'r'3i'tanQtlrl cJarl pi'\r-13 I tr:;['re'rl'; t-ttr l:'r''rtnt];rrlr-;r'tllitrl r ) r'rsprcllr' t:rrr'

e:nrt-rttrrrlrtt't.,ttr 1)-rllll.F') :.

pr*rcl':t ljr':1:art:r:ntr::n:'tlr:)par1:t:rtten

Jencler-aI da' Itr:;'el':'turr

tJan

merl

Lr:r'i

-

l'.o.:r-rJ

ern@ffi.*-r1:

j.na.s'Lor;

tr:t:r'i

':rl-rat-

l'lti:r'r{:'rilrj'' f-re)nqt!Rv{aalan,cJ*tr*u, l':.;ltrtt:'r'-'li.;\r'ltor' Lr"?rnbc1Qc"'- tr'l6rr'3ara ---

lte,jert.rat yanqJ,.cjit:t-rq;(--j..1

i

;rnl

r-r:rs ----luelq-j.l+----gli-Li.nq+lier-uilrr.l---rla.l

p{3llcJu1l4a53n ci.rr-i rJa'1am fnALlpLtn pt?flQi\wrl!3rRFl cJaf i'

['',rtr.1.-rttt.ttS-iil-r. glaf-1.-'

F

-
li.rli..m 'r-atlql::,a i.rri

tLt []rtl::'iclen

lletll-:ert'-mc:tll:i-':r';-'

''rJal'l

'

cr

.i_i,!J,

D.Uig.,r.p_.1-iL.J

I

e-il_CI.in:sLr:a..;ir, p;'lttaf-t':-1.ii--r-4fr.

t

.i i

\tl il 1'.

:.i-j::L'.ilg-s.,j. !=.j.l.rjl:r-,-L

t

g[:].nr_-tlq.]- fg-:r-j-.r-rr.:=rr:. b a w a-ha n n

,11

..'i

!i

',.r,r.].!l.J::-

d-ef.l. LLq-lA!-'tt-r

milLfl Fi.:-!-L:itl- g-t-jl-;:;y-'t-

tt-le-l.ii.!ll,li.n- Pling-4.916'5.4n n t:-]-s: 1"'r-

ter.]c's1-ap-

il .' penqawa:;ar'l

efi'ia.rl h;tl-l.rrt.ts8rt

tnt?I.l;it.laml,'.an l,lr:saclar-arr

flrtrgsi'

utntlrl,:. fltC.?nrrflrbLrltl:at1 l-rt-tcJay';t f.rrtt!l;r14a5:€lrl darr

nrerIe'l:.at i tut. p€n'a*a{Sa' !

rtlLl,!-'-l-1.-

p-rlrJ-q. !,1J1!-t'JLllll:1:-

y-4. -LL-[Lq 1i ir.e-r1g.;'z-lt!i.ci,L

untutl,;

'i

r1

Y-:ijllll

clan ltntUrl'.:

tttF.irnbt-t.f

v'ajar '

perrgiiwcl!5Afl hrt:r'ja}en

l:

cJarr e-'j'is:Ltln n n1,1 [:.;l ;\l':."trl rJ'i;rcj:il:;ttr pt"na'i aralr' nlr:rtge:lrai II j.ihr.ri:i crleh S{]]lllLtca pr:Jabat eselon I. ienqlawasarr yat.lc] al.;an c| dan I I I dar-i l)ergra.r-{:enrerrr-clap.:rrtclmt:t'l . l'.art t c:r--l':;rrt tor l'lelrteri

ef el:.tif

lloorcl.in.etor.l"arrt(3r-'':,-1nl:nr-['lc+nLrrr-rltlt:c1']r"r't-t:tnhacla-letnbat3'r -F.enrirrirrtai'i |.|r..n- |^ + ./. . : Pr. j atl;. 1.._1rc:.i;r|-..t i 1r;rd;t 1.r;.11\,,,91*..:1:1t..€yt?l:' T:" -E * _.-^ -petnbanc,r-tnan, FitJar-r-b.ician LJsalra l'l i I il.: li.r,:.rr-a clan lemba.g"rlernt:.rqla J.ej.rr y;\nc.l di p;rrlcJarlq pr:r1rt' Feno aw:L5-sg-

SL.l.

p€?rlQawar:etrl dar j

Dj.sanrpinq - _,Jlffrhatil';,an Iltar, dari .,

- 5GQ.6J..a

cia l anr '

In'f,-ornra5i, da.f *o,tao

yanrJ d.i.pnr

Iutlt.:r'tr .

.L'rnas:y"r'r'al': a r-

ltll-jTr(-l(rltt'"'"tltnt''"ty*

lt-tas

<-1'1"1q1;f

],:

lrusuts

r-i.i.

ttr.i trl:.att

Ltn l-t

rI

lll

i

r,l

[]en];rf ;rltgtutrr.r;rrr YrElFienilncl r g:t:rit]ltrr'(a'- "t t rl;.rlr Dernifr. ian

peltt-tn j r-th [:'r'r,]$'i'rltltr '

t

a

l'..

;r

[-1e

r

F]

tr

put

]q

pengewasan

.'q< iny;t i rr

1't r

al;.a.tr ntenamFLtllg se l.en j

uttnya

-

al1a1

n rrrrt.,-.tlt ti.rrct altarr

I

!:lelgetl.r-irr-tl1;irt lr.c3tli.;itu'tr cJ;rtt l'rrrrtl ;rlr- i er[.1cara

nr

her * j"t'',3:" surlCeyt5sutnc-;Qtrh Urrtutl'. i.'[:lr l:'i'rrrtqr ['i'='l.t] F're'r

rlt,-"u*i"tt

.

r.L I-U-f-'

"

r'

Cl

r

l!l i.iwiii:i;{n terd

t1{-rI

r:\fl

L'r;rrl.

mrarl

i.

i n tJ a l:.

l:)

f:-en-.E"rr:

gn.!:e. Ltar

[:er:t-u.rt.!ri.rl-i-r.i,tD- !.1tl].q:- l:,s.1

I anr

;:rel

I

t,,

adnri.ni.;tr"1r-,i

;

nrenti.

I

l.:,utl

l,:r:,wa-i

_i.

l:urnct

1,.(?(:.1 ;i. ;.r

l-alt;rn ;tadi,r

l.rait

t.;:rr

Ltrilr-(,rtt1

r

)/A

y-.;,r.1..1.r*lr.r

!

,1.1{lr:,,::l

|J

r-fl i.ll'r :i. :;

cial ':rnr tttr.rrt.i...t.l;,r'rl.la. ir-rr.rqt:.i-

E;.i. l.rerlcr;{wa:r;tr.l

rrrrr.l.r:,

jutrl;r

l;ert

cr

s i.

ri.,u{:.ia1: a Ia::;rrf

lrtri.:r..rl.; ,rr:::l i,:rl,:t.rl:ii\I.t [:r('l.l(l....ir,vdr!ttr'

)'al:'lri

nre-lcll,:.:t,

J

Al:.Sit\t'l;r;il]

1:rellnrlf .in

bawah'eflny'a'

l ,}\

J.

.

t.(.,r.

lt;ldc]fJ

|:nrrclauJftg,rf,r.l

lrril..Ltl,:,irt.t Crlell.r pe-iabart.ye1nql,nt:]rn}:,Ltrlye\it..r':i,:rgr]t:!l-lCJcwa5artyarlqnrt::lr..r}.:€tt.parcla f utrresiny"f .

IangsUng

Fe,rrcJtrwag,:rrr

r;rr.*l

el::t:r{.: ;i.rr.i.

F'.i.nrr:j-n;rn F'rayerr,: pi*n

-ii..rr_1

;.r

hr?r_

Cji.

j.erl.:.Ll

F'.i.rrr,:-r.i-rr.:rrr F,r-s;u6,1,.

L:rert-.1

-i_ s.ttasc-\rl

prarJ^ b..rwerr-r.:rr'ya.

[-'acJa 6rpl,:.c:rl;ny;.r l)r']rte.:l!.Jarii.u'r i-rt.er!:,Fur j.;rriqri.t.rncL )jFirrc.r rJ-i. l.;rr,:s;1 r.rl;art de-'nqan art:n-i*ie, I anl';an periqirr/Ja15c\rl rrrt.:.r r r.;l:.ai: firi.?r-,_rr-1.3 l::.An .. ..-furrc.r:_.i lltfiFlr:r-i elr.i?fl S€rc-1r'flr tCJ nr;lfra-i ei.,r . S61.,Ctr.c-r'cl J.ri.rlrJ_,i n"*l.r y*.Cl lraf US cJ i I ;r l': ur l:. an d i g:a nr Fr i r.r q pr? r.€?r.l c.Rn 6 €y..1 cJ Srr pe l cr [,. g;,i.n (.i drr . -

r:'r:r'lqaw;r5;'irr

l':ecf.i.atan

nrelrl

el,:,at.

cJ

Ltscaha r-rnit-urnit

h,errJayacluttr.:

darr

turqas -p.,liciti.

trerhasi

j.nr;rrr..sLrcJr,:;rn

,t-:r_rj

[)r:rnF-]r-irrl.rah clap,-.rt )

clr.rrrer.

f urn,-js.i-.-rencarra

pe|lde) ec-;asian. tLlclits..

;\!r€{r-

cJi-

l:elr.r:.:ipari. Eercara

I al,::-.Arr:il:.;r.rr arr-iELtir-t cJettrgalr

atar.i' tr--og..,,,.yo.---

r'r-lnrLtg>arl

1,.(3r-

utarr d,lrr :i;1sar.irn

j i\,r

;rE,cl

,rur,,rooo;-;;;

r.rnrirrr ;:reJ irl:.::,irrr;,rertr cJ;rrl _ .

pr:ratltran

pt':t-ltrrd;*rtg-urrrclarrcl+:,.rr i,n\rlr-l

-1.:.i,/:L9EiJ cjisr:Lrurt "l:.c.:rrqi.wil"J:;rrr

dan l-r.,)r:r

l':tl t€?fla

lliln cll.lri i\t'l "

pr: rcJawasan :l

L)c'trcl

;'tlt

{:.arl

F,e

I;\[1:.:-:ii]r1,:r,:r.n

.

nre I t:lr:;r

t

l:tt?r'lrl;ru.r;\s;tr.l

cJan pe'nrhcrrcf

si;{r'l

D,a J arii-- f

-_:: .t:_:

:._ .

np-rl-;s- ilo.

.

.

":_=

--

r-.r;rrr nrr.?nclr.ll;r.,(ne l;eJ;rt.rcar.an

i..,.i;rn

[],.,:ilr(jtr-.irr l:.erlra.n ll'(r'i' tll't;rl;itt't

.

tJarr

tt tj t.tarr

, trrrj,J *1.:

f)erl yIiltf.ti.'\|1Cl A.tl ;t+:.1.;rt:.S,ill ;t.JI.lr

I

l,:r:?t.:.;

"

-luj,-r;.i'i j i.r-.r -irtq:,a trF:r;rr.l.l

.1

1

i.lc-:r.t,r,t-j

1..',-.rr- l. a1,..\-r

.:

,irl_ ci.i,t.rti,;,qli;rlr,;itr 1,c,:t_lt.i.frll;tr l)(ft.t),,r,.rlAlr11 t.1

ti:At.t

9.:(i,hr4-rr.tAt,rCl

, 11;rJ i-t'tr gt:rt-,urt. irt.,r'*rrt.j. l-ri.rl.rrr;i

ciaf

i.

. l.:.ehOCr:r.;rrr

l:,(..1t.,(lfi\wir:;r:.\l.l

nrr:Jcl!:.at

II J

-r-.".-:r-..' -:'-.-:-rl:ft-i,:..:t:-

,'.-:-'.. --'- :^'--: ."

',-'

-:---.

.

r.'..,

-:,

, .. ,

l--; T;;1,:,;r- .=

1(j

Ir::britr t:q:r=i'f aL P(:1r1c("flahatt t'.erlrar:l;rp

p{ilr"ly-Lttt1-t;,tnqt-rrr.

I

F,'?rrclalvitgii.rrr nrr::J.r*l:.;rt pt:nc.lat4rft3<:u-r {:r.:r:*r:,trutt rtt.r,.,ij.}r

c.t'J

lrt

c..rlr l':.".,trEln;.r i.

1.r..r ;:rr:rt1..-i.rrg,

Ltt-c.tFtQ erti.,rut b,--r|'rl;ien erd,1

Ader ht*Lrelapr;r E;c,h:r[-r i\nt.-]lr'..1 Iajn

diIal:.si.i1l;\1,:art.

t'tt\nlL.tt"l

yang

t.ictal'l

l.irrtlrnrnya pa|-a

;

4

Frejabat

sel.;;rr.anci .irri saJ.;.rh ka;:ralr l:r:..r-lra<JaF {:utq1a:: FrenlJ;-\t4ils;\rl

I

yarl(l

:;ouorir'r,1,1,-rlrrryr;1

.

Ar:J;,r sr-r.;(g!;rn€r

t:r-.tc.l

t,tyar r'ErclJ all--ctli{l'l ltt?lali.sGltnaan

putla

p€?nqawas;;tn :-rr?rna.tF-nrata hany.r rnc:ncar'.i he:s":rIalre.rt. Ada Fte.lr.lcl

arl

Setn

f.r6rtrgaw
nreJ

t j.cl;.rlr. cJi l al:.t.tl,:arr l:.artltra

eh.ert

yaj.tt-t pefigawasan

pengawasan sr.rcJalr di. lakutl';.qn oIErlr pihak Ia.in ! 'f

rrngsi.crr.r:],t . B;rfrl:.an d j.arrrlqrap sr":st.t;rttt

y;rnF nr(lrt:pntl:at,"t..

p.arena nl13lr-rl.lalian b:rq.i.arr dai-i E;LtatLl

rn€\rtaj erntnn

setralursr.ry;r l!rrrrcJi\rrtcilriiln j.ttr

si(i,9.1..ta't:Lt

- - lb-l-Ah y*nql. me11gawi.rSl--

;rcl;,rl

alr

mautp'-tn. y;-rnqi d f a.w.isi

. _F'arJal'ral

y.anq trail'. 3

y;.\l'l(:l

w*r-j

rnr3k

a

[r;'r j. l':

ar'o

r j lie-'-t-f r-i---ata1 depa"t

*-

i.cap:ri sa$ar;rn tuclas seiara.: l:r;ri l:. . [:'e'rtqawasan nia. i c]tr ' Lrersi{ert rlernL!antL(, t-lletr l;a.rerra i'i.ur s:Fr,vcrqyanya t.idal: ada. rasa er'lqtlan

d

lr'

' '.':

-1

''"

:

dalanr nrel ali.sarr;rl:.arrilya, Lral'rl:.;rn Feangawasatl Y.arrc-] tr1i, li itu. adal'ah j 'l

dinran.=1 )iranll cJierr,ras-i- sarnrpai t.i.cja.tr nrerasa P.alaut diawag5i..

. tlFr!g,,:lwasan at;rFall I atrrSsutrlg .yang cli I al:'utl"an rrte'l ll.tl]:-pengar^iasan nrqil ekat j r-rga sepinq t-i-dalr. . eJ i I al{.'i€\1 aL;an L:.arena LrlrcJa,r,.A-

t:wLtl'r Fal'.elv.trh,

Sie-arf'.4\r:l-r:ll,'.;rt't

arjar

i,;t:lt1tr

crvelr':lj'.

.darL ant

pemLrurdayaan ra€ia .lr:.el,lellrartlaan ,-lan l,iet:ersatlta.ln dr:rrq;rn FerILtnya s5. lla1r lurqaS cJaJ ll€rl all'.S.a{n+r;\n t.ttr.1 ;rs. L)atl;'irrrr l-,€}r'11'.8'r|llrartqarl

".rrtr -.-:ebaqa.i nlasy;\r'inliat:, y;rrrq I ehilr nlarn€{jenr{.?t'r

[-,r?]

al:.gi;rt1;r;.ln t:uttas;

flr(?nc.JLrra.nqi siltap 6rr.lrrr-i.r;r:ri tra

ma.j r.1

l':rrlicl,-ra.r'r.1

t:ilr:.aF

I16;rr-J

a"lr'r

Lt

(jan

l.urt:;.1:-: cl

{:c:ruttanra

-i-l:.enrt:attqtllat

r

cJa

I

arltt

tartrltS

11:t:hr?rsF.,tlllan de'Ia'm

errr 'l.urjt.r":ril lrf:ir-s:i.rnli\, Er,rr.rlt ;tal:.r*r,rutl't claJ;rnr l'r*rl >'arrg s';rl:rlr

ruts tJ i tt.i. l. an,.:l l'i.rn ,

.-{-:

-

:''<-'::::-:l-:

-:--wT*:=:

t

J.

[-.e

nr

y;i

a ftn

[:!t:l1ti] rf w'as al-l

"r

l:-

a s ;r

n

I a. n q1 :l r-r rr 11

_i

;-i

cj

r-r

-1"

tr

.i.

r.

.-.e

cJ

i.s;flbat:1,:crrt lr.art-rta l1:,Llr-arlclrl)j;t frtr'l'lClL.t;i5c{;tr} r*Ltl.rst.;irr:i-r. trtasa l. ;rlr ya\ftq

cl

j.;-rwag:.i .?l:.ar-r l::Ltre.nQn)1;r l,:fftrlanlFl-t+irl d,:r..[,Ltrr at.,t'oi tn+:'rtt.:l;tr"tet,.;i.. l-);rlartr

1

,) ;

tral

j.

:Lrr

-iurq1

a

d

j.selLrai:l':art l;;,ir-r:,tt;r

trtrr tt:.rc j.;:t;rrryer

ttrq.;;a:; y;ir"tt je::l.a=.

da.n 1a..i.n* I a.iLr

:

1-rr:rnb,.:rc;ian

-

1-.

y;rllc., t:j.cJ.:,rl:. rrti..r'et:tLtl;arl

l)el{..L.ttt-it..tl,: [.r€:]l al,:s-ir?ll;:ti:rt't

.

l.ierlr:ntalr;rrr l:tgfrrLli-i14;tiiirlr .-i{:.;it:ratt J..ttrr.'l'-'-ir-tttc1 l;,r:i.tt

D

tl

l_e:rr.j.

l:.r,.rtl:.;rlr clalanr

l

rl j.

I:l

pref ent.if

-i-ngl::rrlt(_..l

(n.?.

]

Ll

'),'Ernql

;il'l

l,:.e:l'r,:irl;..irrrarr

l,:a c.l

l ar-t a.da

:-pririrl-:-i-frn5z,';1

"]r.ecif-tratarl"

::t"'lth'r-t.-i-

y';;{ftq [r.r.sn

y'.rng

Lr

j-g;r

-itrs't:11-1.

!rr3t'ttr.:r I iivrc:rrqarr

5

,. 'Fe'rnq,;rw;-1$F.rl1

cttaur

cJj. lr.ettltt.tl':.;rl:.;rn

"ei.i.r Y.lrrrr:1 trr:r':l .i. l't

11,:rry'.i.trrpa.r-lrlA.rt

lral-h"al

nrenct:gaFi

.

rJi's€nhlall},:.€at't

$e,crri.tltc-l tuarrir.j*t'r- . gti:(rri{!-'lcl J.tt:_nriltr;l:i.tr

r're:nriretr-:ij-lr.l.'.art", t;13her.tilpl).,a

l'leni;
ll(:tnyi.nr;t;rrto1.:itt.,

llr,epal. J'lt:rrtr-:r-i

..leh

l

p-irlt;-ri.narr :L[-r-t *-e'rrrlir--L

rngna-jErr-r

lr:a.reni\

sAr';rrr;l

_ ''- "--'-.-

[]€?pqa!,ra=iarr rnel c-:l:.at ::{:FL"r't-j- l:.r{:.:!r-t:rlcarlcri{t"l te.rtr-1 l:;.:t.il.-.

I

j

[:rt:.1

-i

t.tsLr-r-.t i:Fr'r'!ii'i';rt

lnr-:fFl

.i,t(l-ll,:F.t-l nlalLt

pinrlr-i-rrarr s:rncl .i-rj. ' { '

1 "J

gg.pr-:rti. a

i-';& I

I

.i(,.-irl(:l

't

[:.-..has; lll.i.,lr (Jer rfi

ci

Fr(.1r-{inc..'.tf

-i..:-setlutl..

J

l-rn:lrpr;:

tur-sl ;.rltt.rl tr

tai'ir-l tJ,*rr 1rt:?I.tl,:!iall(:\airl .

:;r:irac'tiri

'l'l.t|ir--t

16cJr::nc.rf,-L;r Ir,lt:iir

lr..:11,-LrJ16

l)ellr:1 atwa$At'I

rl j..[al:r-.t1,:.arr

:i:i

c:{'r'it:t-C.,

1

(j.l

;tl i\ni

t*r1.:.:rl: cj.i.Eitlb,.il;

l-t,,tl;,ttn l':&putSt*rl;'aart fit;il-'l;rl!f

'5r;r11-111

''-..'i

:.i..,-t ;{:i);r111 Lri-';i-i.,ittl :i.n-i f:'t.'rrrl f'rltrl;il'i.;ltt

att l:'en..3,3.t'.t;:tsi'rt l.i;tl ;trir

'1

l"..renrt.rlr.,iirl':.;rn

1tt.rttt1Av'rB.5af'l d.iIal,:t-r[,.,-rrr mel;rIt-r.,. fltrltlrli. '-c?.r1! '[]Elll't.j-rtq1 nl!:1{tl,:;ri_.r tilerLlFitl:.t.rrr --;1 .l r:rlt !,i(t-tr i't..tttclr;:i. (ili{t'l ,:i-j(::rlr({l'l )r;ltlr-J

I

.rt

cl i.

.:;.?'-iEi'':Lj;;.5.;:i:.:.'fa-.|'.;.]".;;:ji.;;;.;;'-;F.]\i.;''.'-j:}..-...;-_-!-,''*=;:.1.5.-'::.-':.n!iJ6;;.

I

fl..1

tr.:J i.:lr

Iarrqsr_r1g

=ita.sa.n

c!isarnpinr;;

"l 't

fg-rqs-l- !:ltUr:rj-g:sru

F.I1qSg3-5,ji.!-l- LrS.I-e!-n! *'*f..*rg-a--f

trr:'rt(.:l

t'l,'l I tll;.,1 l:

',l:'t:i'tflt'.'nrjali;rn tJ.i;'rr"t'il;:trt

llr{':"1 r-1

a.rt.

t'l;'it l i-r-r.i

'1{

L

i\(r

et-:tltt'ttl-i'

itr-:r rq trtt

*

r-J

l-rtr'1.tr:rr

l. i. ;rr

Iing

f,

J. :l:1l:r.l -::-::-:-'-- * -::i_

'

tj;r(lla

'

aulfrsiitll

l]qil'i(1,:1t,r'3.:5an

e?(ilell'lL, l);rlaltl

.:

|

. ..,, :r. ...-

I

-1.lt

ei;t

1.

ri

pengawa!;an rnr:1eir.at.r )/E\i'l-t-( LLILSLati f an-ftG-' F'errqarvasan berurpaya carat'ly<-t cJan crni-lrI:. j.tr-r petrlur clii:.enrbanc-;l': nn sistern ataut

agar bisa dengan gaya f'3p*:ntimpinan yanLl *.j *, t I menqJetahui apa yang '.( telah) dilal';'sarral';an. dclil sedini tnutngl':.in disr-sLtail,:an

I

I

It

dil:.etahr-ti

\l

i" .l

t:

I

Sis,t€?nr yang . fr;rrurs

i i

terjadi

F€?nyrmllGlrlgan teterpi

J

uga

keherhasilern, *e:berapel j aLth. Clan apE\ sebabnya

I'

l;

apaLrila

cJj.c

j.p.rti*lt;rrr detn clilr.enrl'r"-,tngl;,an adal ah

. pernarrtauran te?rm;r:ir-rf.r pellapctran. g:erneril::;aan (terrnasr-tl:. SIDF\F;)t inalisis clan penilaj.;rn atas Fr;r::.iI tentutarlny
ii t'":1

'j

,l I

serin-c1 Grrtrernurr nrermantat.t kehersihan dan .l:.eJ.;rnc;lran lalur I intas F.ota cl an pengernltdinya. Sar.rna -i r-rga ada yangl perlur g,t*rndard't. pengernrtr;rngan "Ferf rrrntatrtce incl ic;*tors dan r:1utal ity .-€r€-6*aqle.i tol<:k '--trl';uii "tltqasltlTqjAs st-tbsthnt"If - d"in -opi:i:;rsI6Fifl" - ' Dalarn halrasa 1+rin rnengernLrangl':an pr:*rforntarrce ataur nrirn.rgerrrent :

alrdit. lienrnd i

an

'ii.n

yang

i

pengenclal ian.. F

engawasan_

peng;ryra.san

nrer

,

ailalalr

nrermbedetk

perlu

atr

Llengawasan

me

l el:.at

ataur

cJilah:r-rl,;anrt/c1'Lj-nc-iak Ianjurr'.

glif t. .lgry:*:tg,J. j. pr-tt.i. tindarl.l L arr j rr_t at;rs-_[ qrs_:-l_T'inda.l:, l.;.n j nt .in -i- i:.rJa l. a.h esens.i peneawasaan )

j.;1-61;q|:i'-'..1*rr,j11f.-jrte_t€r-iates nreF-.trl:,an 1-:emuretn :-:prre'n$5i4-as-;rrT-:

'.rne}-e]'*at*. ]J fr-rngsiorral intern lla=alah

cJan r.:1,;ste.:rn dan l)Flnuav!a.san rn,esyaraL;.at.

Ftengawas;\n atasan J.arrqsutrrgl

lnelr.:'k.1t tn,i?olanq -i utea tr,:rqan

q.r-rr'rcJ

clari

\

s-.crranA llerl$itFrati;irt nteletl':*rttrya,

disebuttllan; t e rtriir slt

l,:

"F.impinxrr proye[':,

EernLrr:r

l-);rJ"rrrr

rntrJ

aluri

perrclenrtla.ncltrn sistem

lrrpre*s

l.lcl

s.;rtr.ran orUanisa.si 1lenr ll eirr c1r-trr arn

tl€:l'rctawasan

, lti t;rl'rlrrr'J.9S::\ 1:emer.irrtahan. cli ). -irrq!,:utngan

:i}

i

1'-,::_ _:::

t-r=::

:i.*.:'a

-- '.

:.-.1:a'-::-- --:-:-.:---::--?:T:"

I

Departernt:n/L-ernb.rg.e/ lfistansi

I a.irrrry'a

ntpl€!lr.at rlirtr nte:rtirrr;katlr.arr ntutturny'a maginq-m'asir]g " . ,

toitrl(t.iJ:{:-rl;an

r

;rl anr I l

cJi.cl

n(-t lr.trrrc.,

[)c?6edt-Jcl.5c1o

arr

tt.rc1

;rsrrya

.

pe't'tgal.r;rs;trl ntel eh.at atarr .jt.rcya l:crl elr

Sararra

l:Y'

d

j.s,e-,br.rl

Lrr'tsLrr

p€ngendalj.an dalanr Inpres No. 15./19t3:5 arJalalr

;

I

(frq;\rtj,sas:j. yirpq

s'trltl;t:ltr-

;{. Fengg;arisan

_j63l.r9;

- pemhatlian tt.tgas dan 'l't-tnq:;i h-rcrlr,rrt;.r urr-aj.ar't nya PLtJ ;t

i llr

.,rr.t

y.;rf'l(J jc..'l.rr;

' lr.eLtrjal'r,sarrean pel Al::,San;ran

b, Peri.nciatr

\..

cigtrrl

terttrl.is

Secara

yang

Ftelaksane:rnnya c]lelr

l:.er

t.rawaltan

y

ja

yang

ql

nr

t.n

j arl j.

r.j.

e,,

i. tLrer|"r

nt dl

-J

l,:,

arl

p€?Qarlqan ;.tc:

) j..rl f.ra l litrr

nrr--'rrclctanrharl'ian kellJi.atarr yatlg

bentt-rl;

diIal,;sana.kar'r.

trur[:unc;.rn 1,.:er.j.-r arr{:a.i-

cJan lrr-tt:utngan arrtara

t€rsebutt.

€r t r

merr

cJ

atasan.

wewenang dari c o Kencana

daFat

yanC:l

herbaqa j.

l:.e:g

frarurs

l,.r:ct.iat-ttfl

j.atarr

Lrrrserta

yang haruts dicapainya. saseran t, kerrj a

d. Prosedt-tr jelas

.::a-;:,.,i;,.

hasi J' llerja

al+tr**bagi

-,

n g A utrr g

j

st:rta

al:.s.rrra;l.r yarlq

lrel aporarinya ys,r'r(J

atasan-*:-tnt_ul'; - urr.rnclapatkan

diper 1L\1.:an bagi pq r ta

r..rl:. grr,l

rJari atasiln P.e;:a<Ja L:awahan.

e. Pencatatat: ':

yer'rg rncprLtLralr.an !retlrrr j

pen(ranrLr j. I

.a.wa tr -:\n r

maLtpl.ttr nrenQerre j.

FPnc-lF.?)

ba

i

.i:r.,t-f

(lri*la*.t',*.**?rrftrl ..,:-

an l:.e.:f-rrrtr..r:ian serrta filF:r'r(;l{.:nA.l

l',

ol aarr

;'re I

i

t

j adi

yalq

Ltt'lE.Ltr yat"lg nri\ilr,.)Ll

mertjrqd.t

t,i trrial:.art I

I rl 2

'd

1

J

: i..'.::'!"-rj

y;illq

nrr.: J

ff,r:ltyLrs,r.(1;
;tl,:sani{an

tr.rc1

as

l::€iLratl(li\rr,

fternbi.naan p€r-F;cln'.i I yarrcL t*i,r-urri flrr?nerL(s tsc.lr3r- [:rara nren

tre*rrrJ:ral:.;rlr

ai;glanal::,;rn

tanclt;r..tnc; .jarwat:nya hert.,.trti.arrcl;irr

rlarr

rJr:.rrc1

;rrr

c.l

J-te

errcaarr t.rai l,

ticial'.

I;];sana LLrU;{s

rnr?lalr.gl,;;311

ltiil,:.::rrcl

.-it,,r"t.-l

t.i lieg:nn tj.rrc1an b,;.t r.th;rn l'ft-r

l,:

i.

r

r

L r

''g pnrrrbiayaant-r).a.. t

r.r

.l.

Jarrj-i. ntel)clr:,rti:li. trelt-rrn

.

* ht c_

s

gr r:,

r- )

r-.r

rJ .i.

j stc,rrr f_.i.lr-r:!it;r

i

ri(l-tr lltt:tn.t.n.trnal.i-n;,rsi. 1.rc: j.r..r,Lnc; r.rr rl:r-rl: ,t'imaf:'::l-tdl'itsrl (l+rrr ['eny;\) afrclr-.rrraarr, l,r.;-rrrlrr;r l:.e:.r r:,,nrr-rlr;r1 r ];r j.rr t.r ;rr- j |.r i' e.,-la I ah e.rl.rrry,a 1-:r-:Iur,ln11 . .1

tnal'lt't5'lanya'

6*[.r;i.l] J.rFrrt j t.t(J (1i\r._i.trerritt\

S"iEt{im yan!l l.r,:r.i-f;r

.lt;rr(t:i' lr;ri. lt'. '

'jt'tJa

Inernb{?r'sihl,;an, i{ l ,;t

1;en

hj. I a

r.rrr

l,:

t.i.n-q

l:.q.t*s,, 1

j.

;rdarr;rrr

j. l,,,rt'!.i.

!..r.:[rnrtrirrrfi.inan

t.;r

fil
Sc'll':crl

rrrc, J j. l );.i

j

+:ilr(:n

nrr:1-j;rcl

r.

ar.l ,:t )

C:rnrt-f

yijlt-)(:t wa-i

j. lrrrlltt j.rtc-;

1l.i

g,:

FacJa irl.;hj.rnya f t'nqs;-i. rnirna-j e'nrg,t y€tt.r(t ntLl J eh.€{t

s #

ff

clan aqar.

.i l.

I inr.

Er;r

p []r?

crn []c"

t

.i rrq;

nr.:$;,;i lI

l.tr.lr:,-i.

al..] .irrt.r ny..:

11_i.

.

Iilr.arrr_,rfirLrtrltlr.

ryl

.{l

{

ri+:illeflti

etrt i l; l i. rn

l.::erlri:llti!r

elvt-th f.ral{rltrLrl-l r

:el'l []!

S.;.rf ri.lir{t

11;1r

[

11

r

p{i?f1

lJr-)t

lr

lr

;.:*;;"

le\r4fis,ili)

v!:rrr(,

(,:1,i..r1,.r

.t

,.r:_.

Irarr 'l ltl,c'lt-.-'

r

t:.t,.,

lr-r.:.,1

"

i.r::J.,13111.1.i

rarti (.irrtr

-r

I,rl...::.,i,-r.:i.)/.:r

f.rr.1

li,

r-,f .i tr

rrr1:.in,in.,

l,tir-ittri

illl

1

!'r..':rt tir

L t.l

r.J

tLw.ir

t..r.,,-r

f

,

sciln

le'r' j.frr;,t;rt r

l:.,3

1_ l.:rrr..i

ar

( Cl .i.

1

ni(::, .l lit ft

J

a

trl

r,' I

rrr(r.r

l,

r.r1.1 r

I

1...l

(|t(:i r {: ?l r..t -

i I

r

irl r

.il i rrn

G' l:r..1 r I ..;.

lr{-t rC-li{l,l;r1:.;rl

]..:rrr w.f, iir.r.:

frri.ri.ir

r;

s

L

j

r.rlrg,..r

rrrlrnl.,;..rr.lr,i "rnr.1

a

j;r

j |

t('

Ii .t.,

:,,? lti,ar

--.::.:.*-'

,1af:1-:f'---.'. : r.'' -::':i . ::1..,. :,-',.-IiT

r,:

I

l: .i. I

j 1,1.;'l ;tlr

rri

fl

j;:::

..i r.tc.t ar

i.tr;r.J

irF .1 | ) :.r .t,;.,tf, r.r-

tn(...t-li.,t.rt..r:I6t-J.r

(t r-i.t4A i;F-r n

-:*:iq+l

lr-r

i'1,11,-r:i i.:.-.rrr;r;t-rs .r.t.rl r:la l;.rrn

i.l'l []€-nltrttcJilt,;1a.(n r

y;rr i(l:1 lr.r-Ircl

t_.

1)r"fr..

trclr-1,;ai i:aft rit..r.r I cir::rrc1;It r-l-l i. rs.i I .in 1:

.

il,; rnr:nrltri I anok.,::r::ft ,r)litt.(

l.]r.,rrf

(1;\r.1 ,.:{ | (:,rni.:rrr

t,l,:;r.L

fJ

H

1..;rJ crLt

;lr-:r.rrz.irlr1:;_tr1;1 .1n

i.i.l;_,

Ler;r.i.{:.;rr:

c-\rr.j r.r t-.

I a lr:lizlt-t rt.3 i'l

,,tas"ln fl(?t.l(t.{r,r,

tlirr r e{ isir+rr arJe J arl.r

)/;r1q

i.rr

r:r..1

.r:ir-t rl,:rr-r

l;.:rr-l

frf.Jr'l'(-lerhr.-tS:..irt'l ( rirf,, I

rrr l'tt, ] ii I :Li,' "rli

ci

j I

e.r-. F.enoasrr.t$if] fiir:l(]l{.a!: fri .

j.r

tnal,;.:'\

r

r.t yit}t(+- n||?1 r l"r.i.n16

-. tl ;in ..,ii €rr I q,l qril i -qt', j ;ir.j a b _.

j:;l-e,rnrr.ry;;

li(:.nf lr-,L.tiitr.,r!t.t tirt.,J

lr-tk rrfelali,-lkan I arrt:ll,lah tirt(Jal:

..lrrG{t1;{-j

g,

peJal:: i:.r

'"1

:,1

t.,1,:.:rt _i.rr.j.

trr(:,J

acJa

. l'J;rmurtr

:

,-rr:,rtc-liiyJrns,ijn

pr.rrl.r,r rJ.i,::i1:{:al,;arr. l,ial.,,rr-r :tt.rr.l;rlr ,.r,J;r cJi I i.rrqllatlr.;rn rrrl.rturrry;r, Siis;i:r:lrr frirr.F.lni\ L.Ji.lS.l,.,,.) | irr.r

I

,,*

t F:if"tt|fi!::Lll.. 1,c.r't?1C: a\t ri-.\;1Ii

t. ;r nr L:,,,r i.t

,

.., L,.;t

l.r.-t.i

I

t

ir.l ir

"rit.t1.

1:i

keenc_;ganan

urrr

tutl,;

nle-rn-cJae,at;i

dan

cl

pr-rneclulas;rn' toh sltclal't

.i..lwasi 1

di. 1,*l;lrl:.an nr;{nql 'I ai.rr darr serbact ;,r-i.rrya., I l'; I inr l:.orrcJutsi 1

berjalan

"rew.ir-(l

and pLtr'rj.shfnent" sL'cara

s;6-r1.reFt

i

lteterbltl:.aan

adiI,

rJaI;rm matla-itg,nerl Da I

1.

;rnr l::erarrq li.a pnnti l,: i

rart

J.rr

i.

nril

t

h:

a

Lr

[l;t]a,

t.rt"l

tLt l(

rnu.ninqkatl';.an ;rr:l;rlr.sanaan'penqaFr;tsal-r rnelt:1,.:,.rt g:e':rlut ditut.iutl"an

;

parcla J:relrt:elih.;rn peIaltsairaaur cl;rrt s,istern l)Fittq.);tvt;rFrannya itut kemurd.iah ts.istem dan pengetnbangan t;arana pt*ngavla:;an sepdiri, Llrt:lLtr l-1enOgrlcJal.j.;rt'r rJart

ntelell,.at atalr

I Eq t,

t.indal,; I;rn-i ut t

*rl,:h

te.'r;rc*t)ti.ng

.

'l'irrcl al:. lan-iut. j.ni. trisa belrsif at tinclalt

actmini.strati'f

j.r'rly;l

,

Iernjutt

l:orelr.tif

pr":rdata hrerhh.rn pirlanar mitLtpun tinrlak

lanjurt

pelrrqemhangan cl;rn perryelnl;Ltrnaat'l adrnj.n j.s;tr:asi/ntat'ta.i tlJtren itut

sendir.[, migalnya pe-bait;.an

/.-

Liahltair

rnui

tur

sRFct\na Frengavtasan iii*

murngl.;,in flrerner'lurlr.arr petryei,,,pt-,tir"*rt

tLrkat.

t'.elenrbag€\an

r

h.epegawdian,l.:etata1a|"'sanaanaclmini*t,."*ili:eine,rintahanyan9 trerrsifat-- nasj.1:ntrl, Seyrerti y;rng dj. Ial'.utltan se'lr.aratrcl dereglrlasi dan debirokrat.i.saei

I !

l:.es.emurar'ry"r

l

derrrgarr

.

i{:ur rn;rsilr te'Lap tert-lirrttuurql cl ;rri' sel"al i - I argi

.

I,lanltsia dan E{Lldayanya. Ini jutct.e,nernerrlr-tllan perlrati.tt'l kita,

I l;:}.g:-_i-l;:

Ji

1.--

..5!*a..,-,...

.: jj-l

i_-;,;-rrA-,.-.!.

- -+_,;.-:.,

Dan'dalarn''--diskursi-'cli's,kutsi t

.

.

.-..,:J-:

-j:--J:

"-ffi;:a'.--.--...r.,.-.i-

trerdas,eir a'l-as l.t(a\rrcJ'atf'anratr-'triga '-

diurpaya[,lan1;rrrc;hah.-Iangl,;,al|rpenr.;errn}:arlc)i1t-.||1/c1

lI

. l-ln,turl:. trttl-rrgganrt-,arlt;rr't :i(:.c';rra bebera;ra I.emJ:.i.r-c.trn .

.J

il ' n

i'l :''l I

J g 4

d 1

) *' I

.'

J r.'-,bi.

l't rrrltcl;rlr di.s;i.rri' cl..t]anrpirl"an

--

P

H .-{ #

a cu '? h q +l

d J

-

.Q d tr

boff qa AA cd(A !r.

U]p cd rd .-r l{

l"X

dE bp1r i.; 0,.e d UJ .o >,.J .a Q) '(]^ io C i. rc..r ct _: c E b! ' j -'il aH

A d JJ .A rr ad E q

c cd tr o.q X .F{ u d d E r{ ,a "o Fz, 'io E o{ o.o O 0) c ..{ Fltltt

c)

i-+ UF

C d ,-{ d m

V fJ U) cd:{

d

(\JrC

02

b3

H ld

FA

+t

Q-l

a

70 l

c) U)

.Fl

lt d 08 -ld

I

,i

(U

o0)o

u

il

}4

d

F
z

z

H

lE

._l Cd

.-,1

0)

14 td (AE *< -rd Fh0

3-3

:E

H

t

a

t{

5 d

cl

e)Ft

d

cdFl

-o.--c

ad

+)

O ..{ P-l dd

.q d 'r? rt O cd 1: A d b0' fr C O.. d .o >r (D'Ft

.F'I .!4

t4

o

a

.Fr d

U)

cg

U)

..{ 00 cE A d

.aS rH Oo)

0)

Ta'il rdd + q bOC .-l .ll d ad -ld Z -cl d O h0(J 1{ b0'-r O (J q d tr o(u O>'O v xH tr,O = r

O

.d

P.x F.l-

;'" lJS'q
c)

.f4 E

oo g.O{ 6c gtd d€ h0 trtr dd Q.k EO .Ft O >rO tr.a OO

drd

b0lJ aa; -"rd-

-

cd cl4 }(O OMF{glb0 Oo c d =A di-,

-o.d

E'n Ot{

ll.

hoO oQ.6 Fr{ f d n E cd O .'{ +,l d..{ O. g14 Oi4 >1d p>4 lpr .{H h05 tr q,X O-a 9JH Z--).1 OdO.d Ertv! llllcg

fr;;

Ocdnr

d g ht

Rt

M

fr

1e--1^! ka I

.cd

6dd tri.ddd (g cd .r) ZACr{dL,r(!(JVCA .QC .F| 0).. ,okd,D (l)o }4ANN r(\l

v 5 q !-dv @ cdul :$qtr fr >r.'l O) 9 f;r & = EAp &Ev\\ --'1 o) @ aQ qqqN d F--r f! >J d a.A !-{J? q'l

l :fu-S!

9

o.

c

d

n

tq -ad dg

A{

h0

a

B

d

(d

'r)

d

k c o c d,l( dd

O ad.ciL{.FtF{ !s9++ hqr,9 d d-o a)

P{go 413!X

o)

H bd &

-o.F{

trd'

rOr

$*pf;l EsA3.i g:-Et FicES d

ar

F

r{ hn

F<

o

-'-

h0 cd ..{

C

dOt-{ ex tr#

q

=.rl

0.)

Fl d

t{

1l t0 to

l:

.d

H

6l

i$s :5rnE"

SP"a'1 b Hvr?.8 3 n:66 gP,*#g AA
=ho b0qr{

cn r
= 3d

tn

J

0) O'{

--3sX

Jci ts << |J{

o ia q-

\

: :r "* - - -: ":.rr:t:--:-l]i:-l-:- --"3::=:!|:Y,?TT

-.-

L'7

t

li!?.bsgilr- $-rsls:.lti

Jtl:il':.A f-

F

l'lasttl,:.an I

Uijlt-

CAl.l t jt:etri j aL:sanean

i

J.lr..1C atr

a

l:.eCl

f:ej-lc:rs:-n-dii-]-l-$!- ij-4n.ql-e.t:tjLtr-

rr:ses =

l'le n c.t ur s;r

t:.e I

TL

+ hca

ll

rltt'l

:

I

I

Bfir l.,erja

clan

.t

i

. LAI''. sesut;ri ilAl.l

2. F'etrceqahatr Pe-

'Anggaran darr se

nyimPangan r Penya I ahgLtrleran r kebocorarr r Pern

bagaitrya t l1

lrASl,;AT'

Hasi I liurna/l'lampt-t

Adminj.stratj.i

Daya gLtna

**r6;rf-etr

htersilr

F'i-dana

ilerwihawa

F'engembangan ( L:rrN + sAR wAst';A]')

boroganr d1].

:,

utaran

I-IASIL

| i4tiSfj;fjr'l'

IJAS

i a f--

-t$EI!-i

F

(Prestasi r Dedikasj.. Fartisipasi r Penclorong )

endayagLtt-tc1'-

en.

:f., l'lengetatrtri. Yang di.1 al:LtJi.an r lllasa I ah aPcl p Feheragra j art.th, nliil Ialt-ti i .l'AU:.::*:t FIIR ( tr:rrnasutk SimPut I 'l'l.lU ]grgbook.cash 'f l ow, stJ ) Ftlll (termasutl:. :

S I DAI.l )

t.h t-

LAI Un-surr

SPl"l .

5trurk t-r.tr {3rgan i....:::

g5=-ic:darr . perm,ttAqi*-

clfi tugas. Ht-rbungan, lrrosecJur cJan Tata h.er ja. Fe-'nrbin aair [:'ersone l termaslrk rLtmLlsan j abatan . FlanctaI Jcrl.:, Iafi r dan sebar;a.irrya.

a

.

LtT'

;ij'':

d.iolah d:rri, Sutdjadi.

1El

ii 6 l-l N A A hi .i F:' b- i'l I? U D,i i

F E i.l iir A'/

d'\

ri

hl

hl

ri

A' l'

5-i i':

t 1

i

I.

S-i.s !'-etn i

I

F

i\l-

iltEr-nc

g:tal.:an

-i-

(f j Farnyr.tsrrnatr ( l'l '|.

s;r

J rr ;,

)

I l,;:

F- r-

f.6:-rp111;.5;sl:.

o s i:

l'larrlrsi

:i

)

i.

cfiltl

cl

i

qrr 5A[;l-tJF\$llA'r = [-ln5r.rr sFf'l . )

l.lFrl-

tntt

l-ut ser-ta.

pr.:

I ak

sanaan f',AS {'f AU-liUR

r i-AI ) .

l-a.rr j r-r t InetnLrrL! l--. bj-ci;r.nrJrlya .

[-1!-irr;i(rtf]t..l r-i!:J

tJfi!:l'lftf

- cl;itr t4Al-{i'lA$ t-.trrtl.tl,: 'l'-i ntj.='r!': L.rrr.j utl,

!':.r.r;r

I j. i:;r s

l';

i:

fr

erir -i-nrpi.rra.tr

datl i:.r:te I :ii-i"rn:rn

Jri.ml:-i.n;rt'r

. k

) l'lt:n j a I ari f.. a.i-i l: A1-':r..qrFa.i pat in,tr si:cl i !,:it duta sl:epr

,.:r:,l

-

.

a

[]eqa+.ra

i.J

nlLrl:,Lr

:ir"lct i:r-,rrrJ.:l i. yancjl {'-i-cJaJ.: terl':crnclal i

li 1l-iAh:: "

'l' j. rr cl .:,. [':

s

(4 i !:'rt:sics

(

'[:

r',* n

lt€n,vefriFtLrrnaan

Fr:n;-ltsr-tnart dan Fr€nyernFt.lt-t1 iaan l-1

( l.

;1

tJart

t;Al' nrr:l a.lr-tj.

r

r{r ( ::i

-i-

(ji.i r'r nrr:n.i.rrt;ltal-:h:;rn ntr.t*:tt !4ti.

I

j. !,:

h;,r-i

ersq-".i

r.jn,ern. Fembit-lclat-l

prlncla,v;.i{!L.rit;f€rn d;+ir [i€irlc_.t{:rnlt];ltlqlarl 11:enl;lfllllLtein.

l,l

ah h. (?ra!i.r'lrl)/a

(

sr:.i ilr-rfr

i.l;itas

c:i-

pr,a.i

clc-;lrl,J;ltt

Sianrp,at-i-

ke-matmpttarl

c!r'!ralj.e;tsj:-i. )

(+)

l3r*nclr".tagiaart slr.tl:si i:;rtr:+i. '-,&'l'.i,-1,:t

:

-'rr;'a-

..:

I :.iril11:Ltl:! ftlfil !it-J q:'ilrq?l | " a-^

i.:-'

. .:-.: :i?.4 :.+-:i!:::'::

.

[,: l.t: I t.tt.i r, - !,: i*c .i 1r r',: {-:,'lt't .

(:ii

i1ic.l

(.ir)

l.'r-t,.,rJ..!-

-:

-:-:

;

r. "".tri. l.t;;rw;rlr. li:t:!i.trr'hltl':a.trtr). ltrt.1i cJ;i"t':.i. 1r [.i.rt tJ,,lrt l:,ilt1qlr.lt..tt't (:, .i "t.',lal'-! !]rllr'li{rr'f rii .

"r Jrtllutarrtl iiiij:rl::iltl:i.irtt

lTi!:,r'r.i. trrerrr'.-tc.l,:t

i.l;.r'r;t.iiifrri..:rt

t

I

t;.1

l';est,'-i*t,t.rura,*,at,',1*

pr.lqti*.r;tj. )';rr1!'l {:i.r'iq},:;tL

h"rt?

I

r.rnt

.

!;it,rd.iiu::;r,il-,;i..r.:.u-[.u

uttur.

.

(.t)l'lt.:rrr1lt.i.]-a|]cJ|.:iJ'1.ci;r1;rl.t|:,lr1lr'';rlt|:'c.lrltJii9,r.:1ii;1|.l:it..tt:iat|,l

i:{ii'|t:'lttr;tt.i.[anr]l,;i-e.rt!.nr]t:lr.lii|:)rl|ttl,lrr|l]'i!':tl|'.rh:(.?(][..r.lt-.tl't,:rit ...'*;1rry1+:'t..-j.|it":li.t..|.;r.l-r"-rrri_..irr9.:-|.rr:r-anFrfF?j#a(|l'.-|i.rJ.]etl.:.€la!0;6g:,-

iffi4.

i-f; '---.---:

i:-:..".---ttsal:i4-:: :-r.l::::--*=l-.

- --

:.

--1.:*-r-:--'::.i--
-' -r't-:..

l

-.:--;

.i',,

t - vfii*o //) I\ Vr,.^'.X^* (::5i llr:rrctlri.[;rrrqlr.arr

0"

r.lr.'.rr-.rh-pal;esrltlt tJ.:rllrnr p:eIai'.s;arnaan p€inclaurasarl .

l:.qls;"..ili.,rh Fre.'rrcl(+r"tl.i;*rr tent';rnq1 rtl€:1 lL.t ,t ia) ll,:-:rrr,;lri I;,rrrr-ll':;rrr i (5) l'lenr',La;rl'r Ic'-'t:itr 1;-tnjutt so;rI [tt-tcj;.ryar l.-l pcirti..

tr;.rrrci

;rrtrtln-i-.

t

(Cr)

liese.:'cj

j-aarr nrctnarl'clH;rpj l': el.Lrhitr'l cj*rrj. nletsy;tr-el,'..{'L.

( .Z ) Li.nr,yh:Lrnrlan dan

il.c}c;rti.on"aJ

ilis: A1

t

I

:) I I

)

il ,]

j

I j.l 1

I -1i

I

I :l A jj

it:

I

H

n J

I

Lr.:m

)

.

saFr:,r-rcl

!:rpt-rct ci\t,ri.rsi:r11

l::€!r'.j

cf

( -j

r-rqa

atas:;rtr pi.tnpi.n.lfl

tn-i..sa I

[]r'oye11: )

'

rtya (

.i

ar-thnya j arah

ftlo, 6

hr

j.sa

nl;{EiLtl:.

?0

ESbe.rua Peningl,;a

1 +a

.: T ,,' ,.

Lcrn

pelaksaitaan

-1nt1i_ka_t_p{, I

has-i-

l

ebi h nefl_i21ld_dyrf-dn wrish:rll

gr-rrra dan daya gLrr.tB ( daya

turgas/pencapai.rn sasaran.

l,liselnya

benl:.nrangnya ancrka-angl,;a srflF rn.at-i,/sIi\F, h.:ngu;.

r

cost I

I i r.{.

'\.

overLur

biaya-biaya

clj.atas

serap

)

dalam

'f -icl,ak .ada

biaya standar,

dan

ain- I ain .

Fenilrql',atan hasil gr-rna dan daya

c1Lrna,

tutgas perJ.ayanan pada

pihak

ketiqa at.rLr masyarakat. seles.ei deng,an waktu yang ci-rkr-rp wa.iar, Fi.aya sesrrai tar5.p. L):rri marsy.rrakat nasabah

.1_i

:.ii

,.i ,r,,i

,:l

.:.1

:l

'i,

berP,utrangnya keluthan (Erisa cJicheck dengan Ll,ii pet.i,!i).

I

:.1 l l

3, l.lgr-r_qrLrnnya .lr.aEUs:J-,asLrs penyelee.,enqan,

I

.t

-'l

-f-

i.l

.

;

.--

Jrenyinrparlgarl ,

P.ebocoran dan perrnborosan, -ir-rqa sebaga-t tenruan t^lf)si,lAL.

4. Ee,rltutrangn ya pekerj

da l arn

pe l ak.sanaan

Bcrrr .

5. Eerh.urrangnya ::i{-ll

lremacetan-l:.emacetan

I98{l

k

asrrs ycanq.l harurs

d

i tinclali

bercJ.asar

F,p

.

' 1t,

.1:

6. Fenirrgl:.atan [,:etertiharr,

:

:,i

Butk;:rn kc,tc'r:-t

..

. j-;:

;-;;+

-,r

_,

tih.1n.

' hasi J. lr.er-i a, 7

l:.e-rrapiarr

l::an

l,;,erapian yelng bnc;r-rs sa-i a, :

-_;-.1.";:

-i.:--

.:-f

.i.

. Ber[::Lrrelnq p€lrlr-r di lalturli,arrnya S]Dflli. s

tor. -fermasurli he

al-rselnsi

tapi i.

jr-tg.e

.s . .-'.. :-

Sucl"eh t-relr-j .1 I;rn RAL ?

hep dourn .

ta :?l

tt'

A} L4 .lV €

it:

s

s. ....,

H

--'ffi

'fr -

M i:! r1C

5{ j? it'

..

.

lJ.'l', diol afr cJ.er.i Soedj adi

: .*j*

- -;:,:::r

z: -l

!'.8-L-l{.-'l-F.f,.$.Fl!-{:lf\i-!.

l("f--i.LqJ,"i.

l-i\j.{

Hh;tl r',0.i

l,1lr.t!tirl\!:.I.

FiEl-.{.payJlqr..hl/:1.01".!. f'::"trl"rlFliqlr)-ir0_!:1. [1!:;t,,ti l,,fr..l.

[i.f t

.'

Ei-E

HN

Aet:-l=e-!:.

s*c-a-Ji:'t

0-

[1e'.ln.s- r: ;L't:.t-*r-b-

penterintalr

ea. Aparaturr

setr;rgai

pc'r'lut ttt;rl..jrt

nr.rsyaral:.at:

I

c

cJj.

abcJ.r ne{:tirri{ rJan

1;..i.nctl':.;rth.arr ;:errrqiai:lrJ-iarr

kerget-i-;-r.arrnya l,;e1:;rrJtr c.i ta--ci.t,'r

rtegara I I1

b::r'dcl Sftrl't

3n

abrJi

l:'atrc;r:-r-i- I er

;rri:r--i

cJarr

Lr,:flcli.{r't l:oltcls,a

;rrr

cl ;.:.rr

LllrJ;.rrrc-:l--urr-lcJc:r'tcil Da".-,err

1945.

b. laemLr.:ngt.tnetr

;rJrar.rt.utr'

pErnl

t;r lr

-r r'-i. rr

cJ

j. a

ra hl:.;rrr

t.t

rnerlciptah.an ap.eratt-tr i'ancl lcrbifr r:'iis;j.en. e't'e?h:Li'f . cJan trelrwib;rur-:t. s.€rrt;r nraillFr.!

1

cl

nre'rJ;rl,:.g,ilni\1,:.fir't

ir t' t t l''.

bc-,rr-..i.

gelr-.rr'lrh

lt

1.:r.rq;"rs

Lt|rlL('n'__penerintaharr.-clant'pr.lnttrar.rC]Ltt-}.ii.r.|r:Jr-'rlQir.r]sglh'li|i..|rali!.:rrya--_ deng:rn diland.asj. -*ernrnnclal. darr E-.il:aF 1:errc1.irL:cliarr fr;rda

I

t

t:anc;sa derrr

ntasyaraliat.r

aJrerr-;rt.trr

keirnantputan I ;j

perlr-t di.tiniltatl,;an. ketnartnputan dan

t;rta l-.-

I

l';e-"rj

l)€?nlerr

(nr.Jt'l{]i{w,a:;i

rnela[',;,sanahan t

11

j.ntafr

r.JeU'r

[-lntr..tlr.

l,:.t-'5*-t

(?clcrr-rr.

a t:errnt;rsttl;

f::grs1

nrLrtur. cJarr

--'--d.rn pras"rFana-. c. Fernrhin;*an o

F€?f't)-ci,nl[)Lirt't{:\a.r]

rlrj, I

clcff'l

l'.,eno.ilylrqJL.(1c:r€r1 ;,tJl".tr':ttLtr

r.li.,rcrr';.rlr.

t.ernr,trbr.rl,:

-il,: r'rerJara cltrit nri I il:

cJaer-;rlr

rn;f,r-t;lr.irr

sr.:lal';.t-t aparatt.tr'[.rrlre,[ictn,:tnr.i.a|.r r'rr-'4.Jrrr'.tr llr:rlr.r sr?cAt-cf

tr.:r"tts

li(3tn;lrnpLt.:.n.

trlfi-,rlr-Jr!.rs :;t?lr j.ilqlr.t a

perl(-:l ;rtrcl

iir.rr.

IJ

IJ -:T-r1:.--

r

p-6Ji.r'rasi- sr-.lrt:er Jrnnyc,rcl -i.e.rarrr :iirrafl€l

per;Ltsalraall*;.retrursahi.r;irr

s

ntelrencc:rnaliarr

ahteraarl tttAllLt5,iarryap ,3lcJat..'i:iasi

Itl

",I fl

r.rrrl-url,t

-itur JrerJ.r-r cJi.tirrgl:.atl,;,anr

pernerirrtah baitl clit.i.rrcll,tat fr(-ts;.lt

a,t

l.',rrrr lrr-rlrr-rrrq".rIr irt i.

rrrr::nqr-"trcJ,f,l.il':arr 1lr:rn[rarrr.;t.rttarr

t fl

f);-r

n::':.I-*- -- -.-tTrT?-F:,llill,-.="ir-::-,'*-:i"' ':rt.iqr;-

c1

i..;.i,

1r

[.in

c.l

;rt);\ t

J.ir')

rrr

lr r:

r:l.i.ltrh!-ll::ar'l

rrr i

lr

q1

l:.;r t: l;. *r n

i:e I.t':Jart;-trrrt);a

.

'.a?.

Seialan

clenq;an itt.r apar''rtltr

pnmerinbal.r h.rrurs rnarir.i.' menrSayr:rn-i- sL,rt_a fltfirr.lL'nt-lr..tht:(' pral:ar-,a

,nel ayarli .

partj_s.ipasi

rnasyaral,:.aF_

cJa.

cJern

pemerirrLc'rr per'tlr

terlr

t anra

ci

kekayaan berb.ec-lai

-

rn€rnaneqLtl

angi.

m;rsa I erh

k.orLrpsi.

r,rebocoran cJel^

pernbor-'sa'

lr.eurarr.,.ra n,=eer
ben ttrl,;

flr.:nye I erqrlnt,l

p*nrLrnt3lr

ta'

,.rn l.rirtrryei

.-"_..---lnengtrarnba

I i. ar

$er-t.:\

y,:rricl

cJana t

t pe* I cik s;rrilarr _-''_-'::|,=.o'11i!r}€{€rr!-6lrl'ltttranc1L|r.tA,]'...r..L;l dan

[,r.ewibawa,rn

ditingll:.atfi.f,rl I an g l':eser ll

aparatlrr

cJilan-jr-rtkan rJan mak.in dit.ingk*Lkan. wewena.rgr

dan

yeing hidLrt:

langh.ah-1a'c.1l:.arr pt.nerrtiban

alarn

penyaIahqurnaan

darr

lanr pr:mbanettrran s;r.:r-ta tanggap

terrhad":rp parrcl;rrrg;Ur-parrclarrc7.,rn cJan.es;:.ir-asi da I arn rnasyitr-tk,at . cJ' l'ieb-i--j'rhsanaa'

,nLrmpu

l,:..e

ti

h- I an ;tl"'

rrFr.rr-dtr.rr.,rrru.,*r] .ir.,tatr.

:ie,cara 91 l<

FrL.r-[r-r

e.,ttitr

t.elr-padr..r [)er.rgawLirsilr..t pen.incJ.al,:.anr.lya{ g'e,r.ha

ah

;rr'va'i:\r'i

I

lJnt_lr[,: .rt:.r_r

d

Fir--r!-r

i. a

r cJ.rr) cJ i

s:

-i.

p.r

i.

rr

as

rr

i. c.rrr

er

.i. l<

dcaft

em ban g k

an

J.

h.ric,4 E-s_*e p.sr.ir=a li+.:,tr !i.:r_L*rr4{,]:*.[]:i+r:.!ru-{1.tf fL.___*. ,.__ -_-., l'lerningkatl:,-rrr rJ.i.s.rl_p.t.i.rr nas.ic)nc1i ta1ltr.1 rtipr_,top1;1r.r. r;rleh aparaLutr

n€r(-r;rri

rrr.rrr,, .i..

**-=*:jS9l|.i=Jlgi*t!.+-!qrJ!'r.t.itu1[L]:.c'r-;,.-p*rrrrG1F.i.,r,r.Fctr"r"-f'f-y.n61.,n;"6',-pya:1-=:: rJan bei;.lE;";. -

II

| *i]gr'ug.q5'111-

d-at

rrin,i-t:.!-15.-q!.':r r:r€liq-t::n.;,.i.

L,.q',.u_h:..rt_1.!_rrii!r,.

l:. rr f.r i.

n

r:,r I

F-e-g'Leng'Lr^iafr v-"- sr-r- .r-+-!-aur-+ *s-r-r:l:rlrsir. ij-J, *i:-r-.-r.rr .i_-?-*.i,. 1'lrg3s l,Jal.;: I F-,resic.lErrr

sesr'ititi cf elncl'ltr

tur;as 'i'n

i

t'latr'i

l':tr I t-'.tt t-urdrrt [-l.cJarrfl-r..trrcJr,r.e

l flresicJen -rd.'rl,llr

Fiaya tr'''Latr

rnemtrarn

D.:rsar- l (j.:i.

tr.t pres j.rJen.

tnclttil..'t'r'r. t:r-rtJ;r:: lier[racl.r{

slc.l

r.

m:rrr.a

L)a

[.arn r;rnr.;ka

I

l:.re,rs j.cJen

!,j"t},:.i

2> pelaksanaan

dan

FJenLJaHa:;an.

cJ-iti.ngliat.l:.an dalatn Flepelj.ta vr

maliin

cJalam,naLtpr-tn pengLawasilan ciari Es.gsttla:;'gi-r. d$-c.*

l

l: )1

F,erngawas,;lrr

t :

'l't.tqlas, p13t'lGltltrlr:it':icl11

irri

tt;tillt*;

b;tj.!': p€?rl(-)awa:ian clari

lutar

/

d.e-{--ttJlt

cJalanr cl i I €\l:t.th:;,trt crleh l'lt:rrlr'O t:l'::t.',lIl''l

clari

cJ;tn

Eadan F'errt:; ;'1'wat;qtrl l'ier"tarrC;'rn Cl;'rn r para InsJrr:rlr.tutr' l:'e'tnLritrtclutf'tall t InsJralitutr'

PC.nrJawaSan Pemhangt-lnan

iiJ:

F,ernbanc.llrrrarn (FP|.it"t)

:!l

t Jenderal dan Inspel,;tur pacta Dr:part-ernen-'dr.:pi:{rtteirterr GJrf,t1 p€:ljabat-F,ejabat /cln(J clitutga::'i llerngawasarl cl;rlam f:'arrt:orl,:..rntor Flen ter.i.-rnen teri l:.oc:rcjinator,. l'lenteri'-rrrc;nteri lrleclarA ct

an Lernbaga-lenrbaga

j.trtatr

I'16rr lieS-';r1-tetnc:rr I aitrrtya '

€-qh-aq-a! !:ra.gl-lsrr y-.tng. r.'!LtJ-6..ti llB-Li

$!Lr-

--D_+-s_qmp,i-.a-s.

Femer

Ldut-&IE-tr-.aEL p-ettt-el.latsJrgIl g6!J-it.

!-r3c1-i"51!"et.1

LUtJJJIlfl.Y:.Lr- {n.ill".'l. 9j'i1.'t.nf.l t"il-a-$-at!-

,Jlg,jr:i*!'u-I.!:-ec.,3j-!.b.ern.*rr.r-!!-L|bg-.q.:Labu.b:-j}Itt?.gt}tl.-{w.f'!i''-]l].i.'.'rar'.]l.r*..-l-:.: .h-ae-ahelir.BLe -Ll.l=t.r:g-E-i- rx:-nq-*ur-$-9-tu-r- tls-1-E]i+-L)'' Ee.q1lawa-g-4"O.

dnf--L

-l-t

tri.l:

Disanrpi.ng pencJawasan cJerri cl ;rlarnt, rJiperhatih;.en denqan

surnqcJr.rh-surnQgr-rlr brt'rr f urngr;iny;r

seqal.r irrformasi

tne-tsyarilfic\t lt.t;r:: tJitn

dari

r:i(!rlelfl..i

qgrufgf ah,,-s.e1!*, nlenFlgttliFallly:l st:!1aq:;ri barftan

utLtty.l af;';rrt

uyr,tr'u1|:'

I

y aln

I

serCaFcl khut:;urs

n!,1

h:e'[)n[or;trl' FJ11lyalahgutrtaCrn wgj!w(?l'lallq ! pmmbc.rr6sarr clat.r

f;i

g

cl

i

pta

r

[1Lrtl r'-telitsi{l-l

Unturh itr.r l"arrt(}r lrlalti I F're*i.cl ert etl:.;rn lttelli\lllt:!t'ttlql

Iuar.

rJari

prutla

nt;.llr.a J)erlu

I

ut

,Ei-1cf

1Ha1

L;..en .

'F.;rrJi tie:seIr-rrurt-r;rrr lr.egi;rt:.rrt cJ;rn I crnglt;rlt-I;rncllr. lrlr ntlll(. 1{\!vi.lsiir':\l'r

rJit-ur.i

r.rharr r-rntut!;, ,n.111ssr.fitil rJan

tnu'nittcl'1F'

rn rl'l .:r{ .9

i.l U

Fl

II U

-:::I:-::: T-"-:-::::-+'

t.

1r.1ryflr':.Jt

:. -

-:.,a l-' -':

:-l:

r

-"E-' ' ."4-,f': -i ..,

1

"i

!l..1

IV. .{nn-re.-g

.Ljt

L-'lgL.:-

-tta-h.r-tL:. J':{$,i

t-l.ilt.--gl. !'19"i-i i1;11,r rt

!:.r:li

f:e!-fl-a!{e5-BJ'!.'

r'a{;a

I t

.

I

i

(.1) pengar,lasal bertur.jur.rn nrenrJutl,,.utrtcJ l';e.[ancarafl dan l':t]tepal:;.rn

;rr:lal:.-.ranaan l':eq.ieitan [:rr:!nr{?r-i.rtt:':rlt*irr rJatr

setraqeii llelr j'l': r"'rt

cJipertratil..an h.r]-lral

pe:I.tl:.sanaarr 1:urclas

a, Agar

'\,

tr*rti. l:

secar.a utttcl

trerclasarl,:ern [)tvr-.-ttltrtrrt

clayac_;urrra, trasi l gurra, haj. krty;r.

pr:?tttF''t'

clatl

-,-ltt, trat rclt.ttr att

t

I

Yang

d .i tr:r

taPl'; an

ber

I a'l

l: L.t

!:t 'r I .l I

r-:

pe*l ;,tlt$ltt'l

.d . Aq;rr se j alth tnunq;

l'r'

in

cJ;rrr

(,F.rtit-i. t:.lctt'ttltrt't

.r

l:)(-..!r-;:rtt.tr-arl

r(t(lir

'1.:r.:rcarJ'-t;r j.

r I.rl

gieit!{.ri';llla

I I

I)(!lllc?r t tr [ ;'rlt;'tt

merrcecl

,rlt

J..clrlr;"itl;r[:

..lr rr'r,t;rrr

l

1 ,

'

Lr:r'. j 'rt I t

[lr.:llyi.ntpirnrl;'rr

tclnatl*r r

lr-r t .rl':. h:c,rrl-tpa

'' .i||

r

i r

(.|" "i

Lttll'lcl '-larr p(" l.legara r st'lrinqq":r dalrat t:l'!t-trr rr;r ;\Jlar bersih, Lrerwibqwa, trclrtttt:';i. I (lLtrl.r tt.''

wcrwenanq r

J

'"

gr,iio:,i'ii:i-in"r'-" ' .

;rarl tutqlari; t.ltnlrlll

lr.erbocor;rn r

uttnp

(lrrtl

h:f+:{i.nrllLt}anr

j aii;;na;ii,

.i

.

acrh- Lerc.rpa-i- ' .-rtlrtr-tl':.' ntt:tttbr:r i

l-rendapi{t.

,.

i. l erlr.ttl ,.t,

Aqar' lrasi. l-fr;rsj. I prtlntt:r*rr1(.lttrl;rn cl'a1r;tt rt'

"' k.-bi

;rerr-utnrlartq-

/iirlr',1 sr:rIa'tl';*

r:1t-rn,r

rJan [:!r'c)(:lralll Ft?tttr'lrlt't l:trl-t

pe:rutrrclartrq-t.rnrJa.nq':rn y;rlrrt

-i

tli.t,-rl';r-ql':..:trt

j.r'i1.:l.rlt.rrr i{(l11 t'' i.nrc;\ni:ll'

tel-ral:

t-

Ag;,r rrelalra rrpnciin;r

ct

tatt;.r.rt

Ltrnr-t,Ir []i:)rrlt:?r'.i.t-l

ar-a1 F.r63lyetlertqrli*r;r;rrt

5Ag:e3l-r311

:

ydrnql trr:r'l.rkr-t fit{?r-ta Lrr-lrcl;rs.'lr'l'r.lrr st::tttJ.i--'-.encl

a^q;t6

kewar-j

:'1.;

J:ttlntlr;ttrc-1t.tr'lidI'1 ,

ot(?r-l?ncar.tah:an clarr lnrnli.ll:.gannl,.:,an perlct fl9r,tt:)al"l pc:r-lt-t

i (2) DaIarn

I

J

r

'

rr

r

i.l

I t i.r t t { 1 t t r t ; t t

|

,

ll(?ilrl)()r'c)1ii,.fn !

[.)t]llcl(lt.tll;r;l11

" lt'.rf),ir'r " r.rrrtl

rni tj.l; t.r.:r'1l-i.

' .",l..tYr-\ (lt-ll1rd.

.\ +i .'':

eifl

lr.

(1) .

baih ' .clittngkat

' langsung,

b, Peng'awasan yerrlg rJi lakuk;rn' selca.rr.,a f r-rr:rqjsir.,lrr:rl'

.p.lat

.

.-

., I

Flrtr;rt. flrcf,upLrn {:li. "f.ihcitlat, '.

.

.'

olellr

, . ''

'.

'. ''

'.'

t.

penqarwatan.

I

(21 Ruang I inglturp p{:rrgawasan

me

I i J:urli

ar

.

b. Pelaksanaan rencana pembangurnani

.'. .'. :.

. : .. .'. '.

... "t,. ,.ij .

j'

penqurusan iJ6ll dan rG3llyEfEtltl!|crrcn6ll Gr Penyelenggaraan },ElruqrLl:'fall. f-r

,

.,' ;"t.' ! l;i'i rlr:Iaan teuanqan' r...8'Lr6rrrrl6rl "., ... 11'r,t . " ;.':r'. .. -. .' ...:

peng€ }Js.rg,C:rlJt6dll

:

.!

kekayaan Negara;

'. ': " I. ;':' ' 'ii' ''i"' : d . Kegl.atan baclan usaha rni I ik l.leg.ana ctan pa(an u.saha !1.0..:.,;i'. ','.' : : ii':.. t' .'' ', ' ." l)aeral-r mililr. '; ':' '- -"' :.''' : .: " , di .higlarrg' .yerig....,, ,:'i. ' €r;. Kegiatan ipara'tur . pdmerirrtirhan: ,

dan

laqJdrin

.' '.' , .. . l.6ll:; .. Ircttllr :. ..i,...;:.

Kt.Pecfi*wd

I

ketatalaksanaan KetAEelEF"FRflAaflr

pasals:'1.1 (1) Pimoinan

'

,, 1,

p.

Em-Eg!-SnS.

De oa r tbJnen / L-enr b acr

eF!.g.eges.an

*!.

a/.I n s ta-rr-g i

nel-ekgt dan

.

a .,, : .

1i;','..

,. '

- ',i-,.:

,,,-

seF31a e^g.-tggn" Qg.lgglijigg1- ep!1er.i.nl-Ah-rffl.r.'.g.sf.l&.g.gh

BfAyEE. '

.t

:

:

:.

., ,. ,,," :,..,

i : .

i..,.

""'

.

.)

"

!.-*innvs-r. ;

rne!-lltS!.-A|k-ad. lg-Lttltyg.

i|lo kung an Llrs.aEnya qes_lr!q":9.$.Lin!r. (2i Fengawasan 'melekat climaksrrrJ ctalarn aydt

.d& {{.L.Bm. ,:,' ; j

I

''1.'., '.. ., .: ' : -:. penggarisan strLrktur organisasi'yarrrql. ,i'r?tasi . ' E. n6lalui "" " dengan pernbagian tugas ctarrfungsi berserLa r-r,rdiliiny*i ''..i.'.' ""':] .

yang jelas

grr-rla;

(.1

)

cl

.iIal,:t.rL'.an

,:'$

petrinc.ian keb.i..ialit;an..\.:il.l lrril;ll';,..sanaart y'3nq di tuanqt:.arr 5ec;rra {:ertutl iE, yang cJirFat mel.i arli p€ganuLan da I arn pF? t aks.tn.Rannya o I e.h harw"rlran yan€

b. rnelalili

ntenerinta

perl irnfiathan h,ewctrlitt'lg datr

i at;r5'alr

i

r€lncana kerr.jie yanq ,nenqq,atDbark'lrt

G. melalui

kerJ

icrtsrt

yang har"lrs cli laksar'rallan; trentt.rlr. lrrrhungan P'erja arrtar kegiatan tersebtrt, dan huburngan atrtara berbagai kegiatan treserta ses€rran yanq lrarus clicaparinyar; Gt , mela lui ProsGrdur keri a yanq rnerupa}.an petun.i uk pg}Sk$anean yang jellas dari atea5fft1 lter;rada bawahan; pencatatan hasil kerrja serta

e. melalUi

pelaporannya

alat bagi atasiern t.tntLtl:. mc]llctafr;rtkaf'l informasi yanqJ diperlr-tkan baq.t penclamtri. ltrn keputusan g,erta penyusLrn an peirt';{ngctLrrrg-i ai^rahan. traill mr:ngcln;ri yang

rnc?rupaF..an

pFlal:gernaan tutr;as mat.tpLltl nleanclt:trt;ri'

f)t-rncleIt:IaAn

It{?urangan i .f

. melaluri pembinaan persani. I y;rrtg terlts'-nrenerLts agar para peLak.gana mcrnjacJi Lrnst.ir y,sng rnamf]Lt mellal.;,sanakan denqan traik

tugas yeng

men.i

acJ

i

ternc.lQutnq i erw;rbnya

dantidak melakukan tindakan y.ang trert:nnL.rnq"rn maksurd

t:|.;!rtqan

serta keperrtingan tuqastrya.

(;:) Adanya aparat perngayr,3sdn'fungs.ional clalam sr-ratut sattut.en organisasj. dan

pr*rna,,r.it'ttahatr t-iclal:.

peningkatan

,nrr+ngur;rtrgi Jrt*l akri;rtraatl penqflwasan melu'kat yanq'l traruts

dilakul:.an oleh ;rtagan te+r'lrariap

bawahatt

DAFTAR

I

ISI'

Halaman i

I

I. rI.

PSNDAHUI,UAN

PENGAI{ASAN MASYARAKAT' .DUKUNGAN BAGI PELAKSATIAAT'I . TUGAS U&{UM PE!{ERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN .... .. ,. ,

ItrI.

aaaaaaaa.aaa.i..r..aaaa.a.a.aaaaaaaal'

1. Kebijakeanaan Pemerintah tentang ipemanfqatan pengahrasan masltaraka t 2. Makna, bentuk dan manfaat pbngahrasan'.masy.r"kab bagi peningkatan pengawasan meleka't . . . . :

;

.3

t l.

3

:

5

:

PENAI'4P UNGAN/PENAT'TCEWAN

I N Fo RMAS I

II n s I

I,

PE

NGAWASAN

TdAgYARAKAT j

,.

i

.!::

rv..

PENYELENGGARAAN TROMOT POS-5OOO OLEH KANTOR WAKI,L

PRESIDEN

.....

10

1.. Pembukaan Tromol pos - 5000

t0

2.

l0

Penanganan informasi Tp

- 5000 3.; Pemantauan 'tinddk lanjut Tp-5000 .. 4. Aeberipa eataban terrtang.hasiI grenyelenggara:

LZ

L2 PENUTUP

15

t

1

PENDAHULUAN

Setiap pimpinan organisasi atau unit kerja y1ng.. menya-'.. aalf tanggung jawabnya akan sgtatru i4gln ngirSetlhul apakeT'-',i, pelaksanaan berbaga! ieglatan ,dariim r.irrgkup a"nggong . ,jawau- ' .:,.' nya telah berJai"r, dengar, r"rr""na, g"raui"rr*n"t"turan ,..i

."

"""rai dan ke;blJalcsanaah lrang ditetapkan.;, untuk'memenuhi tanggung jawabnya ittr maka plmplnan' tgrsebub: ','',i. melaksanakan fungsi pengendallannya, antara la,iRt deng'an' .me:t''l' Lakulcan pengawasan atas berbagai .kegiatAn itu; Kegj.atan.pgr-lg"..: t' awasan dapat dilakukannya sendiri (sepanjang ta nrdmpu)r.dise-': ^.1 rahklan kepada orang.lain yanE ditunjukr ata\r diseqahlian .ke-' j -- -'-z pada suatu unit kerja yang k*rusus diben'fuk untuk iluya.ng I.u-:: t.,' ,: '.' J ,;;

:i:, zilrdlsebutunitperirgawdsanint'ern.'.:. ,1t',','t'. Hasil kegl-atan penga'wasan'ini menjadi masukan fdgr ;pi-npinap '..i.,...' I ...:.-r--L ---r untuk dimana perlu mengambil langkah-langkah dilam riingka me- ' 'r'' ir

'rt:"'.ttr

r

nyesuaikan kembali kegiatan pelakseinaan dengan renc-a4dr ke: .' ...: '.. bijaksanaan dan ketentuan rain yang berraku. Lqngkah penye- ,:.:-:.j. ' i'' suaiah tidak sefalu tertuju pada kegiatan pelaksanaqn ;. yang. ttl ..t. menylmpang, darl .kriteria yang ditetjaprian, kareriS daryat aji.,in;,i',. ' terjadi hasil penga$rasqn menyimpulkan bahwa' , jrlstru i rencari'a '':.;..'1,..'., peiaturan pelaksanaan atau kebijaksanaan pel:iRs"rr""ti ".. yairg ''''' : " perlud1sempurnakan/disesual.kandenganperkemb4ngan.:'keb.utuh:.. anr/tuntutan masyaraka t f :. ..',

..

.

.

'; .. i.' '':;,.,:

Bagl organisasi yang .kepentingan umum/mAsyara------J 1 ----r melayani ,-.-_1, _. , . .f i,,, .' ,.'," '::.....l ka.t seperti apagatur. Pemerirttah, maka salah- sabu masu.kan l1!n .."," ;'. yang penting. dan perlu terus dikembangkan unbuk me.nuni.aqrg:furig . t.;'. .. 'l:i''i '1., +ri..i" sipengendaliania1ahadanyqPenga$,aFandari.masyarqkatyang...].'.i er's.r:rs'uqrrcrlr r.rran aqanyq penqahraFan clarr. masyarqKat yang ,:..",

dilayani itu.

.

pimpinan aparatur memperoreh ' '.,' '. masukan yang setelah diteliti dapat digunakan u.ntuk penilai', ','. .:.' ' apakah. ja jaran yang dipimpinnya terah meraksanaka:n . rnisbio+ .,..i t.. , merayani dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-:baiknyae .se-' :,':" '.:j.. .. .:..rr suai peraturan perundang-undangah .;'.':.;: .: . yang berlaku j . .. .: Melalui

pengawasan masyarakat

i

r".

I

sesuai hasit peneritian ter:hadap infornrasi darl rnasyarakat itu maka pimpinan aparat pemerintah bersangkutan dapat mengambil langkah-langkalr yang perlu untuk menjadikan aparatnya lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam meraksana kan tugas umum pemerintahan dah pembangunan.

rI.

PENGAI{ASAI.I

.,

....

.

rr.

PENGAWASAN MASYARAKAT,

,'D

S

UMUI4

I

L.

'syarakat. .. a'. Ketetapan

Rr Nombr rr/MpR/Lggg tentang Garls - garis Besar Haluan Nega;ra, sektor Aparatur pemerintah, antara.. lain mengamanatkan yang betikut :

(I) r

'

MpR

aparatur pemerintah diarahkan untuk meg . c{ptakan aparatur yang .rebih efisien, u"r] "feitif, sih dan berwibawa serta mampu melaksarr.L.r. seluruh Eugas umum pemerintalran dan pembangunan dengan se-. baik-baiknya dengan dilandasi semangat dqn sikap Pembangunan

pengabdiankepadamasyarakat,bangsadanne9ara

(21 Pembinaan, penyempurnaan dan penday"gunaln aparatur pernerintah, baik di tingkat p,rr.t maupun daerahrte! masuk perusahaan-perusahaan

daqrah

: .. ,

.selaku

milik.:negara darr rnir.ik aparatur perekonomian negara, ' . ,p"ri,,

' katkan kemampuaq, pengabdidDr disiplin a"n ketela-. 'danannya. Sejalan dengan itu up.r"arr pemerintllh h3 rus makin mampu melayani, mengayomi serta.rnenumb.uhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap p"r,a"r,gan-pand"rn", dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Amanat.cBHH

.:

'.--

..:: . -:..

_,

.tersebut tadi menugaskan kepada' pres iden/. MPR un'trk r.r,"iptakan apara.t,ur pererintah yang tguitr efisien, efektir, uersih dan berwiuJa, yang :- (l) imeraksanakan tugas-tugasnya denqan semanqat dan si-

llandatarLs

kap penqabdian kepada masyarakat, .bangsa.dan negarai (2) lmakin mampu.ry"1.y."i d.n ,e r._-.._r.

(3

, |.

l ne'+u$lgb\gn-prglarsa d_qq__partisipabi Iam pembangunan; dan

r,nasyarakat: da-

(41 makin letgggllelhggep_panggtgg{""rir"di,

8T...

b. Dalam .......

b. Dalam pidato pelantikan Presiden di depan Sidang ParLpurna MPR RI tarrc_JgaI I I l.taret 1988, Presiden Soeharto mengucapkan harapannya yang berikut : "Saya mohon peng avrasan yang sebaik-baiknya. Pengawasan itu saya anggap sama pentingnya dengan dukungan. Dengan pengaerasan itu saya dapat terhindar dari kesalahan, bangsa kita akan terhindar dari kesulitan yang tidak perlu'r. Pengawasan yang dimohonkan Bapak Presiden itu barangtentu bukanlah pengawasan "dari dalam"r tn€Iainkan peng a$rasan "dari luar" sebagaimana beliau ucapkan pada bagian pidato pelantikan sebelumnya. Yang dimaksudkan ' ialah pengawasan dari masyarakat, baik yang disarnpaikan langsung oleh masyarakat maupun yang disalurkan melalui Lembaga Perwakilan Rakyat, dan penga$rasan yang dilakukan oleh Lembaga konstj.tusional lal"nnya. Dengan menganggap pengawasan itu sama pentingnya dengan dukungan bagi pelaksanaan tugas beliau sebagai Presiden/Kepala Pemerintahan, hal itu menunjukkan betapa be sar arti yang beliau berikan kepada/dan peranan yang beliau -harapkan -dari pengawasan masyarakat bagi penyem purnaan.pelaks'anaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.r fmplementasi dari pendirian te?sebut tercermin dalam pengumuman dan penjelasan Bapak presideo rl9ngenai pembentukan Kabinet pembangunan V pada tanggal 21 Maret 1988 yang antara lain menyatakan : "Disarntrring peng€ndasan.dari dalam, maka perlu pula : diperhatikan dengan,sungguh-sungguh berfungsinya pengawasan dari -l.uar. untuk itu Kantor.waki.l:.-presidLn a*an menamp'ung..:..-gggg!1,..r:: informasi daqi- masyaqakat Luas darr selanjud:nya:-akan mg n

go l ah. se r t

an yang .ir.:l*r:-l :31tL.'

-' .

.i+i.:::1. :_*:t::'t'_

j1--

i

'

.

a

ha k ann y a, s eba graii:: -tglan*-;un{nrk". -diperlukan!'.- -:. me ng Eu

;tt

ndali;. :.,

Petunjtt'k:':Bapbk j*.relbi€€r+, tersebrrtrinrsgr1*rrdcdr*$desdna--.an Perneri'nta.hi,y:gy1E na"jdb'di,lakg.ah'aftailiailntr:'as€shiaprl ja--

:r',-:.' 1,r

jaran aparatur- pemerintah,..-.Kewa}tbanruntukrlfllanIler.hat#,:.-.r+.: kan berf dngs'inyar penga't.ra'sarr.,',dar{:',f s6a'.r;l6ittrlpbngarasar*.:.-.':'.:-' yang diLakukan oleh pihak tertentu diluar.lingkungan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh .

pemeri.nt"h,

i

;.

Qeeatra,'lmpllslt juga mencakup kewaJiban apa :9|€rlntahri ra.tur untuk me'manfaatkan rhasLr,

hlt,,:, batflllp,,

'':

',"'i' ,,,

-F,y99-s, tlstR,.R?,Ipr,r

pengdwasan l,tu dengan se bagL,,penyempurnaan .pelaksanaan i.n""-

n.E\F.n

da

n

pepbairgunan .

2.

8- Penllal.an atai keberhbsri-a; suatu Jasa pltTy"rrun dapat 'dtlakukan

' .

dingan taJam oleh perierr.mt .1""" n"ri"r.rr"n itu. '':sepertl. tbittb/balk,ttdbknya pbrawatan' dl rumah sakit dl'ragakan ter'utama oleh pasren yang menerr.ma Jasa per1p.;tan,llg, ,,, .; ., pgr[asll.tidaknya pula peraksaRaan tugas umum ?gqlktan aparatur pemerlritah melayanl dan mgngayoml. kepentlngan misyarak?: iebagar' y$; d'iamanarkan o"""ra.r,ra.r" ut.'irasekafiitolehr masyarakat 'perierlma jasa pelayanan dan pengayoman

ltu., Hlstl

perigawdsan maiyarakat.(sepertl ke_ fl{$qpalkan oleh nasyarakat karenanya .lil'L,,,dlqeFutm+.,pJe,h, pf.pplnan sebagai nasukan untuk menllal'apakah peraksanaan tugas aparatur/bawaharDt€l t€-

rqhq.',?9,gl,q) l,?Sg

tap !eT131 e]4i tljygn yane direrapkan.

:i' f':r

rnfo#i1.Ui#uut teter.n ir..rit't-

'dttetapkan-.ttridak

.;IanJ utnya .

dan

dranalrea perlu

tlndak 'tahJut yang perlu dlpertrmbangkan (f) Tlndak lanjut kedalam, yaitu berkaltan dengan pe_

Ada

2

rnacam

3

nlngl.
nya.

t2' Tlndak lanjut keluar,

ddram arti menyelesaikan ma,salah yang diraporkan baik secara individuar maupun dan sleQfh dl.utamakan secara menyeluruh.

Ul

b'

Pengawasan rhasyarakat

dilakukan merarui tiga jarur

:

(f

) peng'awasan lang'sung oJeh warga masyarakat; ,.,'..', (2), pemQeritaan media massa (termasuk rubrik Menulis);

pembaca

(31 p€ngawasan r....

(3

), pengatgFe.fl,lggal,,yqng :ditetapkan,undang-undang, yai

.

tp,.ya4g,,.{i-}Ek9-k9n,oleh ;DpR,/DpRD;,,.

Pengawasan'ilangsurtg oLeh warga maayarakat dapat disam-

palkan

Llgb=ni,atbdrtertrili s, k'ebaaa aparatur rlntah yand berkepentingan.' -, i:.:'.,,.-i:.-:;:.*:-; l..l-t.Y.n-:-il'll.. lr:l'.*t'1.

:.r1. :.i

secara'it

peme-

!

Adapun Jenle-Jenls l,TjgrT1erJ -L1sil,g-engawasan masyarakat,::,antara .lain .dapat berupa ! "., .t ',r,!.:t)i t:,.t,ii' f;.;,i-r'rl !',i:. 1:":... .

.(l)

..euqbq.lgqn: ptkiren.rdelan rangka menciptakan aparatur r pemerl,ntah"" yi.ng leblh :ef isi.en, ef ektif , bersih dan

j . berpl.F?rr?;, (2) Baran atau gagasan dalam rangka membantu pemerr-n. tah mengatasl'berbagai permasalahan yang dihadapi; .

dLsarnpiiig ...,ti..;. . i: -l:.i-.

'ttrr dbpat puta berupa .,t.'-t

:

(3)

XglU{r3n. tentans pemberian pelayanan kepada masyara , .kF!,yang,kprang., memuaskani

r(4)'pengaduan tentang pelaksanaan tugas aparatur peme-

{ rlntah ":

.yang

:dlnilai

menyimpang

undangan yang, berlaku

dari peraturan per-

;

(5) fapora.n tenting dugaan tindak pidana korupsi; (61 laporan tentang perllaku oknum pejabat yang melang.gar no:ma-norma yang umum betlaku di masyarakatr: (7) " dan .jentsljenis inf ormasi tainnya,

c.'sesuai materi lnformaii yang disampaikan oleh masyara' kit'r"ki 'sepertt ''telfh'disebut dimuka tindak ranjut yang pe'rlu diimbfl dapat berupa tindakan korektif terhadap kesalahanr/penyimpangan daram pelaksanaan kegiatiDr.'dan dapat pula, berupa l'angkah perbaikan,/penyempur'ntt8o.,t€rhadap urisuri sarana pengendallan,/sarana pengawaaan melekatl yang mungkin nenjadl penyebab terjadinya penyJ.mpangan dalam pelaksanaan kegJ.atan itu. ' ; ;- j:..J : ...i;:i .i

t :i

S

it- :.

,

Adap'un yang dimaksudkan dengan .jtaFii! ''. i

sarana pengavrasan melekat"lalah unsurlunsur tersebut daram pasal 3 ayat t1.'.

*ir

:::i

(2)

i

i. i:

...

r,arnpl.ra'n rnpr€s:"'Nd.rl5

lrahun l9g3 tentang

pedoman

Pengawasan

't

.. r-.

,

I

..1

'T"l'"1

telalr dijetaskan oleh penceramah ter9,ahulu, yaitu singkatpya : (11 penggarlsan struktur organisasi yanq ielasi l2l perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang di-tuangkan seeara tertull.s; ,-(3) rencana kerja yang lengkap dan jelas; (1, prosedur kerja,/petunjuk pelaksanaan yang Jelas; (5t peniatatan dan pelaporan hasil kerja bagi. Pengambl.lan keputusan dan penyusunan pertanggung jawabani (6) mutu personil yang memadai, dengan penbinaan yang terus menerus. Pengawasan, dan

trJ'

Untuk memanfaatkan informasi dari masyarakat bagl penLngkatan efektivltas fungsi pengendalian maka 'oleh pimpLnan perlu dilakukan analisa dan evaluasl untuk t"r,g"t"hof mana dalam sistem O.r,n"r"".r, mele"at"rr" 'f,at yang menJadi penyebab terjadinya Permasalahan yang 'rdl.kemukakan oleh masyarakat itu. Disamping ltu perlu tidak apakah permasalahan yang terjadi Pula diteltti 'd{sebabkan oleh sarana-sarana pengarttasan melekat yang ri' "wdlaupun secara individual telah berfungsi dengan baik 'dkan tetapl. ternyata ttdakr/kurang saling jalin menjaItn menrbentuk kesatuan. sistem yang terpadu. ..,ii:! ,)I: :.'

,

,

,

.:.

,: .

rrr.

PENAIUPUNGAN,

.*.:

t

'T

\

I

.

.

III.

PgNAMPUNGAN

PENAIiIGANAN INFORMAS

I

r

rA s

rL

P EN

GAwAs

4ry-u4gllRAK Ar

Seperti telah disebutkan dimuka ' Bapak Presiden pada tanggal II Maret I988 dihadapan sidang umum Majelis Permusya

seluwaratan Rakyat, pemegang Xeclaulatan Rakyat' penjelmaan ruh rakyat Indonesia, telah nremohon Pengawasan yang sebaikini baiknya dari seluruh rakyat Indonesia karena Pengawasan beliauanggaPsamapentingnyadengandukunganbaglkepemimpinan menyelenggarakan pembangunan nasional sebagai pengamal an Pancasila. sejak harapan Bapak Presiden itu diucapkan maka setiap aparatur pemerint,ah wajib dan siap menampung setiap masukan ha-

siI .

penga$tasan masYarakat

-

Pimpinan aparat fungsional yang Iingkup tanggung jawabnya meliputi materi hasil pengawasan masyarakat, selanjutnya berkewajiban menangani penyelesalannya' Langkah pertama yang ditempuh ialah meneliti kebenaran intos masi yang diterima secara obyektif, dilandasl sikap dan semangat pengabdian kepada kepentingan .masyarakat. Kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan kenyataan masih adanya disana sini "gaya kepemimpinan tertentu" berlaku ditengah - tengah masyarakat, seyogianya mendorong kita. untuk sementara ti dak memasalahkan kejuju:'an pengirim informasi dalam mengungkap ldentitas dirinya, tetapi lebih mengutamakan melakukan penelitian rnengenai kebenaran dan kelengkapan informasi yang

disajikan. ini tebih-Iebih diperlukan, rnengingat darl" balik materi lnformasi )'arrg bersifat individual dan tampak kurang berarti mungkin dapat diungkap Permasalahan prinsipiil bersifat rnenyelurtrh yang secepatnya memerlukan PenyeSemangat yang demikian

Iesaian.

Apabila hasil penel.tian menyimpulkan bahwb informasi masyarakat yang diterima ternyata benar, maka harus segera ditetapkan tindak lanjut untuk penyelesaiannya' Seperti telah d i sel:utkan rJalam Bab ter
lanjut n

t

L

I

1

1

I

t

,j

,

t

-o

.

:

jut 'kecialam ( terhadap s istem pengar.rasan nrelekat) dan tindak lanjut keluar (rnenyeleserikan kasus/permasalahan yang clilaporkan). Sesuclah keciua Iangkah tinclak Ianjut. selesai dilaksanahatt naka diharapkan pengawasan nrelekat dapab berf ungsi rlengan lebih baik. Selanjutnya nrenjacli kewa jiban rutin pimpinan untut< ment clepertahankan berfungsinya sistem pengar.rasan melekat itu, ngan melakukan pemantauan berkala dan dengan memanfaatkan Pe I.an

ngawasan masyarakat.

Apabila informasi rnasyarakat rnenurut hasil penelitian yang dilakukan ternyata tidak benar, maka berkas informasi tersebut selanjutnya dapat disirnpan (dep).

rv.

.t

I

PENYELENqGAE44N

t

1

.f

,' i

l0 IV.

PENYELDIIGGARAIiI'l

TROI.IOL POS-5000 otrs

Pembukaan 1'r'onrol-

I'os (]'P-5000)

Dalam rangl:a nrel ahsanakan pet'un juk Bapak Presiden jak awal unt.uk menatnl)ut-tg i nf orma s i. dar i nla sYarakat maka se bulan April I9B8 olelr tiantor wakil Pt-esiden dibuka Tromol Pos nolnor 5000 cli ..lakart'a Pusat' Tujuan utam.l pen)'elertcigaraan TP - 5000 ialah meningkat'kan partisJ pasi nas)'ar al:at <Jal am penrbangunan melalui peralranketahui nya melakukan Penqawasan masl'aral"at ' Te1ah kita Presiden bersama pengawasan masyar-akat' sangat diharapkan BaPak yang mengqanqgapn),a sel:aqai clukrrngan bagi pelaksanaan tugas umum pemerintalran dan pembangunan' Dibukanya tromol- pos inj diharapkan juga dapat memudahkan dan tebih memberikan kepastian kepada masyarakat ke alamat mana srirat inf ormasi harus di tu jukan'

TP-5000tidaI:dimal'.sudkanuntukmenggant'ikanKotak Posyangsebeluntnyatelali<]jbuka
tl .i

, :, redhadap surat-surat yaig diterima dirakukan sereksi, yaitu untuk menyisihkan surat-surat yang isinya tidak ada 'r€levansinya dengan bidang pengawasan (seperti surat ucap an seramat, permintaan bantuan pekerjaan at.au permintaan sumbangan) dan meneruskannya ke tsagian Tata usaha sekretariat wapres supaya seranjutnya dapat ditangani melarui jarur administrasi rutin. surat-surat selebihnya sesuai isinya kemudian dipisahkan.mendrut bidang tugas para Asis ten wapres (Asisten porkam, Ekuin, Kesra dan pengawasan). Para Asisten dengan dibantu staf masing_masing (se_ suai formgsi setiap Asisten dibantu 4 pembantu Asisten ) membahas setiap surat informasi yang diterimanya. Dalam menangani informasi dari masyarakat itu oleh para Asisten dan staf diperhatikan ketentuan yang berikut : (r) Penanganan informasi dari masyarakat terutama ditujukan pada upaya memperbaikir/menyempurnakan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dan tidak semata-mata dimak . sudkan untuk melayani kelutran individu. (2)'Pembahasan lebih diutamakan kepada kebenaran, kerengkapan dan bobot dari materi, informasi yang dikemukakan, daripada kepada kejujuran pengungkapan identitas diri oleh pemberi informasi.

(3) Penelitian atas kebenaran informasi dan pengambiran tindak lanjut yang perl_u men jacli tanggung jawab pimpig an aparat fungsionar pemerintah yang berkepentin{an.. (4) Kerahasiaan iclentitas pengirim informasi harus dijaga dengan sebaik-baik'ya sesuai kepentingan pengirim informasi

sesuai hasil penilaian atas tingkat kebenaran informasi dan bobot permasarahan yang dikenrukeikan, maka Asisten wakil Presiden akan menentukan pejabat fungsionar ngna yang sesuai lingkup tanggung jawabnya berkewajiban menangani informasi tersebut dan kepada pejabat itulah informasi ma syarakat akan diteruskan.

.

Khusrrs

-L2i

strategis bagi pen capaian tujuan nasional perlu lebih dulu dimohonkan petqn juk dari Bapak Wakil Presiden sebelum informasi diteruskan Khusus mengenai informasi yang berbobot

kepada pejabat yang berwenang.

I'anpa

kecuali,

semua

surat keluar eks 1'P-5000 disampaikan

lakil

Presiden sebagai laporan. Disamping itu tembusan surat keluar juga dikirimkan kepada pejabat atasan yang secara fungsional turut bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikemukakan. D,engan nrenyampaikan tembusan surat itu kepada pejabat ata! atr, maka pejabat atasan diharapkan menjadikannya nasukan untuk melakukan pengawasan atasan langsung, yaitu mengitembusannya kepada napai

kuti

pengambilan tindak lanjut atas permasalahan yang dilaporkan dan melakukan pengauasan atas berfungsinya seca-

ra sehat dan efektif sarana-sarana pengardasan melekat terkai

yang

t.

Catatan

: Tembusan dari setiap surat keluar eks

I'P - 5000 yang disampaikan kepada Bapak ltlakil Presiden dipelajari oleh beliau dan tidak jarang disertai catatan/petunjuk untuk perhatian Asisten' Wapres yang berkepentingan.

3. lenrantapan

tindak lanjut l'P -

5000.

Sejalan dengan petunjuk Bapak Presiden, yaitu untuk menampung segala inforuasi dari masyarakat luas dan selanjutnya mengolah serta menggunakannya sebagai bahan untuk tindakan yang diperlukan, naka.Kantor l{akil Presiden akan terus nengikuti,/nemantau tindak lanjut dari informasi masyarakat yang telah diteruskan kepada pejabat fungsional yang berkepentingan. 4. Beberapa catatatt tentang

hasil

penyelenggaraan'l'P-5000.

Sekedar sebagai informasi berikut ini disampaikan bs berapa catatan tentang penyelenggaraan ?P-5000 sejak bulan April s.d 18 Juni 1988 :

a.

Informasi yang diterima dari masyarakat sejak dibukanya 1'P-5000 t

.....

- t3 TP-5000 (tanggal 5 April) s.d lB,Juni tgBB tercatat se banyak 4407 surat. Diantara 4407 surat yang diterinra, 337 surat tidak ada relevansinya dengan bidang pengawasan, sehingga saml:ai lB ,Juni 1988 sebanyak 407 O sura t perlu diproses oleh

Staf Wapres b. l4ateri dalam 4070 surat tersebut menyanqkut permasalah an dibidang yang berikut : (I) Polkam 1992 surat atau 48,9 g (21 Ekuin l2B5 surat atau 3I,6 g (3) Kesra 793 surat at.au I9,5 t .

c. Dari seluruh daerah propinsi telah diterima informasi dari masyarakat, bahkan tercatat sebanyak 9 surat di- -terima dari warga negara Indonesia di luar negeri. Delapan daerah yang terbanyak mengirinr informasi menurut alamat 1>engirimnya (per lB Juni I98B) adalah seba9ai berikut : (f) DKr Jakarta 20,1 t (2) Prop, Jawa'I'i.nrur I5,4 t (3) Prop. Jawa Barat 13, I t ( 4 ) Prog:. Jawa Tengah L2 ,2 t (5) Prop. Sumatera Utara 8,9 I (6) Prop. Sumatera Selatan 3,7 t (7) Prop. Sulawesi Selatan 2,8 t (8 ) Prop. Lampung 2,7 t Angka persentase bagi propinsi-pro1:insi }ainnya ialah 2\ atau lebih rendah. d. sampai dengan l8 Juni lgBB Kantor wakir presiden selesai membahas sebanyak 736 surat informasi, 259 surat di antaranya diputuskan untuk disimpan (dep. ) dan sebanyak 477 informasi (dengan 3ig surat keluar) telah diteruskan kepada aparat fungsional pemerintah yang berkepentingan untuk diteliti dan diselesaikan lebih 1anjut. rnformasi yang diputuskan untuk disimpan antara lain
• 
  :
  
  I
  
  l4
  
  (1) informasi yang disajikan tidak jelas sehingga !idak dapat dinilai kebenarannya; l2l informasi yang diterima tidak,/tidak cukup didukung faktar/bukti Yang memadai; (3) berdasarkan keterangan dari instansi-instansi resmi yang dihubungi, disimpulkan bahwa informasi yang di terirna dari masyarakat tidak benar; (4) pengirim Lnformasi meminta identitasnya dirahasiakan' padahal untuk penyelesaian permasalahannya identitas pengirim perlu disebutkan (pada masalah sertifikasi) . €. Apabila suratr/informasi yang diteruskan kepada aparat fungsional dirinci menurut jenis permasalahannya, maka diperoleh gambaran,/perbandingan yang berikut i (f) Pelayanan kepada masyarakat Ig,4 t (2') Dugaan tindak pidana korupsi 1r9 t (3) Pertanahan/perumahan 3,4 t (4) (5) (5) (7)
  
  Penyalahgunaan hrewenang aparatur Kepegawaian/Ketenaga kerjaan
  
  Tata laksana pemerintahan,/birokrasi Lingkungan hidup
  
  (8') Peradilan
  
  (9) Lain
  
  Lain
  
  29,8 t L7,4 * '1,.4 t 1,9 t I,6 t 23,9 t
  
  I00
  
  r
  
  Dalam kelompok lain-lain termasuk. misalnya berbag.ai per masalahan di bidang perkoperasian, *us"Iuh pemboro".nl
  
  pernohonan perlindungan etas sesuatu hak, berbagai gagasan,/saran yang diajukan masyarakat, hambatan dalam pe laksanaan proyek pembangunan, serta pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tertentu yang sulit. dimasukkan dalam klasifikasi permasalahan yang ada. Sedang dipertimbangkan untuk menyempurnakan klasifikasir/jenis permasalahan tersebut tadi.
  
  t
  
  t ,
  
  I
  
  l5
  
  V.
  
  PENUTUP
  
  Demikianlah penjelasan secara populer tentang keterkaitan penga$rasan melekat dengan pengawasan masyarakat, antara lain : kebijaksanaan Pemerintah tentang pemanfaat,an pengahras an masyarakatr p€nampungan/penanganaD informasl- hasil pengawasan masyarakat dan tentang perkembangan penanganan Tromol Pos - 5000 oleh Kantor Wakll presiden.
  
  Jakarta,
  
  ,t J
  
  Juni
  
  1988