Kajian Aspek Teknis terhadap UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Tematik dalam Perspektif Bidang Kelautan
TUGAS AKHIR Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sarjana
Oleh
IHSAN SANNI SATRIA 15106003
PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2012
LEMBAR PENGESAHAN Tugas Akhir Sarjana Kajian Aspek Teknis terhadap UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Tematik dalam Perspektif Bidang Kelautan Adalah benar dibuat oleh saya sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian atau seluruhnya, baik oleh saya maupun orang lain, baik di ITB maupun di institusi pendidikan lainnya.
Bandung, 30 Juni 2012 Penulis,
Ihsan Sanni Satria NIM 15106003 Bandung, 30 Juni 2012 Pembimbing I,
Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT. NIP 19670727 199403 1 006
Mengetahui, Ketua Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika
Dr. Ir. Kosasih Prijatna, M.Sc. NIP 19600702 198810 1 001
i
ABSTRAK
Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan laut mencapai dua pertiga dari wilayah Indonesia secara keseluruhan dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam mengelola sumber daya tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah yurisdiksinya, diperlukan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial tematik merupakan informasi geospasial dengan tema tertentu yang sangat beragam, baik yang terdapat pada instansi pemerintah ataupun pada instansi pemerintah daerah. Manfaat informasi geospasial tematik di bidang kelautan dapat digunakan untuk kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu dilakukan kajian aspek teknis berupa identifikasi dan inventarisasi terhadap UU No. 4 tahun 2011 terkait informasi geospasial tematik khususnya di bidang kelautan. Dari pengkajian terhadap UU No. 4 tahun 2011 mengenai informasi geospasial didapat kesimpulan bahwa perlunya peraturan turunan untuk hal yang lebih rinci dan teknis mengenai informasi geospasial tematik yang belum diatur seperti kejelasan terhadap keterbukaan, pengaturan, kebijakan, perijinan, klasifikasi, standarisasi dan pengelolaan sumber daya manusia terkait informasi geospasial tematik. Kata kunci: Sumber daya alam, kelautan, geospasial, tematik, dan UU No.4 tahun 2011.
ii
ABSTRACT
Indonesia is the archipelagic state that the coastal and marine area territory reached two-thirds of the Indonesian territory on the whole with all its wealth of natural resources and other resources. In managing these resources in the territory of (NKRI) and its jurisdiction, thematic geospatial information required. Thematic geospatial information is geospatial information with a particular theme that a lot of variety, both contained in government agencies or on local government. The benefits of thematic geospatial information in the marine can be used for the needs of the various aspects of community life in the territorial waters of Indonesia. Therefor conducted assessment of technical aspect of identification and inventory UU No. 4 tahun 2011 related to thematic geospasial information, especially in the marine. From the assessment of UU No. 4 tahun 2011 regarding geospatial information obtained conclusion that the need for rules derived for the more detailed and technical thematic geospatial information has not been set as the clarity of disclosure, regulation, policy, licensing, classification, standardization and human resource management related thematic geospatial information. Keywords: Natural resources, marine, geospatial, thematic, and UU No. 4 tahun 2011.
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Kajian Aspek Teknis terhadap UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Tematik dalam Perspektif Bidang Kelautan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, yakni kepada: 1. Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT selaku pembimbing I dan Dosen Wali Akademik yang telah memberikan fasilitas, motivasi,dan dukungan sepenuhnya. 2. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika. 3. Staf tata usaha dan perpustakaan Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika 4. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Geodesi
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN
i
ABSTRAK
ii
ABSTRACT
iii
KATA PENGANTAR
iv
DAFTAR ISI
v
DAFTAR GAMBAR
vii
DAFTAR TABEL
viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1
1.2
Maksud dan Tujuan
2
1.3
Metodologi
2
1.4
Sistematika Penulisan
4
BAB 2 DASAR TEORI 2.1
Informasi Geospasial
5
2.1.1 Informasi Geospasial Dasar
6
2.1.2 Informasi Geospasial Tematik
7
2.2
9
Bidang Kelautan
2.2.1 Wilayah Laut
10
2.2.2 Wilayah Pesisir
13
v
BAB 3 IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI UU NOMOR 4 TAHUN 2011 MENGENAI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KELAUTAN 3.1
Pengumpulan Data Geospasial Tematik
16
3.2
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial
17
3.3
Penyimpanan dan Pengamanan Data Informasi Geospasial
18
3.4
Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial
19
3.5
Penggunaan Informasi Geospasial
19
3.6
Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik
20
3.7
Larangan Terhadap Informasi Geospsial Tematik
21
BAB 4 ANALISIS 4.1
Analisis Landasan Hukum Aspek-Aspek Teknis Dalam UU IG Terkait IGT
22
4.2
Analisis Aspek Teknis Terhadap IGT Bidang Kelautan
23
4.3
Analisis Penyelenggara IGT Bidang Kelautan
24
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan
25
5.2
Saran
25
DAFTAR PUSTAKA
27
LAMPIRAN
28
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Diagram Alir Tugas Akhir
3
Gambar 2.1 Diagram Hubungan Data dan Informasi
5
Gambar 2.2 Diagram Klasifikasi Informasi Geospasial
6
Gambar 2.3 Peta Sistem Transportasi Laut
8
Gambar 2.4 Peta Sebaran Mangrove
8
Gambar 2.5 Peta Potensi Kelautan dan Mineral
9
Gambar 2.6 Batas Wilayah Laut
12
Gambar 2.7 Klasifikasi Wilayah Pesisir
13
Gambar 4.1 Diagram Metodologi Analisis
22
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Penyelenggara IGT Terkait Perspektif Bidang Kelautan
viii
20
