Tabel 40. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Lembaga/Instansi dalam Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kepulauan Seribu No . 1.
INSTANSI
KEDUDUKAN
TUGAS POKOK
FUNGSI (TUGAS OPERASIONAL
BKSDA & Unit KSDA
Unit pelaksana teknis dibidang perlindungan hutan & pelestarian alam dan bertanggungjawab kepada Kanwil Dephut.
Melaksanakan pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Taman Hutan Raya & Taman Buru serta Konservasi jenis tumbuhan dan satwa baik didalam maupun diluar kawasan
1. Penyusunan program pengembangan suaka alam, taman hutan raya dan taman buru serta promosi dan informasi 2. Pemangkuan kawasan suaka alam, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru 3. Pelaksana konservasi kawasan serta jenis tumbuhan dan satwa 4. Pengamanan kawasan jenis SDA hayati diluar kawasan 5. Pembinaan cinta alam dan penyuluhan konservasi SDA
2.
Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional
Unit pelaksana teknis Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ditjen PHPA
Melaksanakan pengelolaan kawasan Taman Nasional dalam rangka konservasi SDA hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.
BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah)
Perangkat Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah berada dibawah dan bertanggungjawan kepada Gubernur KDH
Membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan didaerah termasuk Bapedalda Kabupaten di wilayahnya
1. Penyusunan Program pengembangan Taman Nasional 2. Pemangkuan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional beserta ekosistemnya 3. Promosi dan Informasi 4. Pengamanan kawasan konservasi kawasan hutan dan dan lingkungan, konservasi SDA hayati dan bina wisata alam 1. Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan 2. Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan 3. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan
PERATURAN/ PERUNDANGUNDANGAN Keputusan Menteri Kehutanan No.204/KPTS-II/1998 tentang BKSDA dan Unit Konservasi SDA tanggal 27 Pebruari 1998
Perda Propinsi DKI Jakarta No 3 Tahun2001 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Bapedalda Prop. DKI Jakarta
139
kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan 4. Pembinaan dan Pengendalian teknis AMDAL 5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan 4.
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
Unsur pelaksanaan Pemda dalam menyelenggarakan urusan kepariwisataan didaerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Parsenbud.
1. Memimpin dan mengkoordinasikan Kepariwisataan yang menjadi urusan rumah tangga daerah berdasarkan ketentuanketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda. 2. Menciptakan iklim yang memungkinkan pengembangan kepariwisataan didaerah serta mengadakan prasarana yang termasuk kewajibannya 3. Menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan penyaluran dalam bidang kepariwisataan guna meningkatkan potensi kepariwisataan didaerah 4. Menyelenggarakan kebijaksanaan teknis dalam bidang kepariwisataan berdasarkan pedoman atau kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemda
1. Perencanaan yang meliputi segala sesuatu dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program-program lainnya 2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan hubungan masyarakat 4. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang mengatur dan membina kerjasama mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh kegiatan unit organisasi Dinas termasuk penyelenggaraan koordinasi teknis dgn instansi lain yang bersangkutan untuk kelancaran tugas pokok 5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan keguatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas-tugas Dinas sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta Tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Propinsi DKI Jakarta serta Penetapan Tugas Organisasi dan Wewenang Dinas
140
5.
Departemen Pariwisata Seni dan Budaya
6.
Bappeda Tk. I
Dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/KDH
5. Mengelola obyek-obyek wisata sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku menjadi urusan Pemda 6. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan keterangan dan data statistik kepariwisataan daerah dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Pusat dan Pemda 7. Memberikan izin dan atau rekomendasi terhadap berbagai komponen industri dan jasa pariwisata sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku 8. Melaksanakan tugastugas lainnya yang diserahkan oleh Menteri Pariwisata Seni dan Budaya Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemeruntahan dan Pembangunan dibidang Pariwisata Seni dan Budaya 1. Membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya 2. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan didaerah Bappeda Propinsi berkewajiban mengusahakan
sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keppres RI No. 61 tahun 1998 Tentang Kedudukan Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Dati I 2. Menyusun Repelita Dati I 3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut (1,2) yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah pusat untuk
1. Keppres RI No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kep. Mendagri No.185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tk.I dan Tk.II
141
perencanaan pembangunan didaerah Bappeda Propinsi berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah 3. Bappeda Propinsi mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertical yang terdapat diwilayahnya.
tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut (1,2) yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam Program Tahunan Nasional Melakukan koordinasi perencanaan diantara DinasDinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemda, Instansi Vertikal, Dati II dan Badan-Badan yang berada dalam wilayah Dati I ybs Menyusun RAPBD tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan daerah dengan koordinasi Sekwilda Tk I Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan didaerah Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut Memonitor pelaksanaan pembangunan didaerah Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur KDH Tk. I
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tk.I dan Tk.II 3. Perda Prop. Dati I DKI Jakarta No 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tk.I DKI Jakarta
1. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Mendagri 2. Pembinaan teknis dibidang Perikanan 3. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya 4. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan
Perda Propinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi DKI Jakarta
4.
5.
6.
7.
8. 9.
7.
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
Menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang perikanan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan
142
Daerah
8.
Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraa n Sosial
Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
Merupakan unsure pelaksana dibidang pembinaan mental spiritual dan kesejahteraan sosial
9.
Badan Pemberdaya an Masyarakat
Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/KDH
Merupakan unsure pelaksana dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
5. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya 6. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan didaerah 7. Pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran 8. Pengelolaan Unit pelaksana Teknis Dinas. Tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang mental spiritual, keagamaan dan kesejahteraan social yang meliputi pembinaan mental spiritual, keagamaan, pemberdayaan social masyarakat, penyatunan dan rehabilitasi social penyandang cacat, resosialisasi tuna social, bina bantuan dan perlindungan social serta bimbingan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi (1) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan ketahanan masyarakat, social budaya, pemberdayaan perempuan, usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, dan (2) pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.
Perda Propinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi DKI Jakarta
Perda Propinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi DKI Jakarta
143
