INSPECTORATE ROLE IN LOCAL GOVERNMENT SUPERVISION IN THE MENTAWAI ISLANDS Fredik Putra1, Nurbeti1, Sanidjar Pebrihariati.R1 Program Legal Studies, Faculty of Law, University of Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRACT To create a good and clean governance, supervision is very important that the aims and objectives that have been set can be achieved. Inspectorate Mentawai Islands is the government's internal watchdog agency has the task to supervise the conduct of government business in the area and carry out development on the regional administration. The problem in this study is 1) How the duties and functions of the Inspectorate supervision Mentawai Islands, 2) what are the constraints faced, 3) what efforts were made inspectorate Mentawai Islands to overcome obstacles encountered in the implementation of the supervision. This study used socio-juridical legal research methods research approach that examines the perception of the behavior of people (human or legal entity) and the effectiveness of the public enactment of positive law in the society. This descriptive study is to provide an overview of the issues examined. Sources of data obtained through interviews, and conduct library research and legislation. Data were analyzed qualitatively by describing and explaining in accordance with the problems associated with this research. The results showed that the Inspectorate of the Mentawai Islands area has been performing their duties and functions under the laws and regulations applicable ungdangan. However, in practice not implemented optimally. This is due to the constraints that hinder the achievement of maximum results in accordance with the plan. Various constraints such as limited personnel resources, the delay time and the still weak enthusiastic examination / inspection of the response of an object to follow up the results of the examination. Keywords: Roles, Inspector, Supervisor, Regional Government
daerah
PENDAHULUAN Dalam
penyelenggaraan
dalam
mensejahterakan
membangun masyarakat,
dan tetapi
pemerintahan, pengawasan memiliki
juga bagaimana pelaksanaan tersebut
peran penting pemerintahan ditentukan implementasi
karena daerah oleh kebijakan
tata
kelola
diawasi
dan
dikendalikan
tidak
hanya
mencegah terjadinya penyimpangan
bagaimana
serta penyalahgunaan kewenangan dan
pemerintah
untuk
memastikan
bahwa
untuk
segala
1
aktivitas yang terlaksana sesuai dengan
dan
yang telah direncanakan.
permasalahan
Dasar
pemerintah. yang
Namun
terjadi
bahwa
dalam
masih lemahnya pelaksanaan fungsi
pelaksanaan pengawasan pemerintahan
pengawasan serta belum dilakukan
daerah adalah mengacu pada Undang-
secara optimal.
undang
hukum
jajaran
Nomor
2004
Menurut Deputi Pengawasan
dengan
Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Badan Pengawasan Keuangan dan
tentang
Pembangunan
sebagaimana
32
telah
Tahun diubah
Perubahan
kedua
atas
(BPKP),
Binzar
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Simanjuntak: hasil temuan auditor atau
tentang Pemerintahan Daerah dimana
pemeriksaan inspektur daerah harus
pelaksanaan
disikapi segera bagi pimpinan sebagai
pengawasan
berpedoman
tersebut
pada
Peraturan
upaya
pencegahan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
penyimpangan
tentang
dan
Upaya itu dilakukan, agar potensi
Penyelenggaraan
penyimpangan tak terjadi atau bisa
Pedoman
Pengawasan Pemerintahan
Pembinaan
Daerah,
Peraturan
oleh
terhadap bawahannya.
mencegah adanya keinginan oknum
Menteri Dalam Negeri Nomor 23
pegawai
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
dalam pengelolaan anggaran daerah
Cara
maupun bersumber dari APBN.
Pengawasan
Atas
melakukan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Rumusan Masalah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berdasarkan
Nomor
64
Tahun
latar
belakang
tentang
tersebut, maka yang menjadi fokus
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
penelitian dari penulisan skripsi ini
Kerja
adalah :
Inspektorat
2007
penyimpangan
Provinsi
dan
Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat
Kabupaten
1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi
inspektorat
dalam
Kepulauan Mentawai adalah lembaga
pengawasan
perangkat daerah yang mempunyai
Kabupaten Kepulauan Mentawai ?
tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
pemerintahan
di
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi
dalam
pelaksanaan
di bidang pengawasan dalam wilayah
2
pengawasan
pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai ? 3. Upaya
apa
yang
dilakukan
efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
inspektorat Kabupaten Kepulauan
memberikan
gambaran
Mentawai untuk mengatasi kendala
permasalahan yang diteliti.
yang dihadapi dalam pelaksanaan
Data
pengawasan tersebut ?
langsung
primer
adalah
mengenai
data
diperoleh
yang
dari
lokasi
penelitian melalui hasil wawancara
Tujuan Penulisan Tujuan penelitian ini dilakukan
dengan pihak yang menjadi objek
adalah sebagai berikut :
dalam penelitian.
1.
Untuk mengetahui pelaksanaan
Data Sekunder adalah data yang
tugas dan
fungsi Inspektorat
diperoleh dalam bentuk data yang telah
dalam pengawasan pemerintahan
diolah dan dipublikasikan serta telah
dalam
tersusun
Kabupaten
Kepulauan
Mentawai. 2.
Untuk
bentuk
dokumen-
dokumen, buku laporan dan bahan-
mengetahui
kendala-
bahan,
khususnya
data
kendala yang dihadapi dalam
kegiatan
pelaksanaan
Kepulauan Mentawai.
pengawasan
Pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. 3.
dalam
Inspektorat
mengenai Kabupaten
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan:
Untuk mengetahui upaya-upaya
1. Wawancara mendalam (indepth
yang dilakukan oleh inspektorat
interview), yang dilakukan secara
Kabupaten Kepulauan Mentawai
terbuka dan diberikan kebebasan
dalam mengatasi kendala-kendala
kepada informan untuk berbicara
yang dihadapi.
secara Dalam
Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum
metode
luas
penelitian
yuridis sosiologis yaitu
dan
hal
mendalam.
ini
mewawancarai
penulis
langsung
para
pihak terkait seperti Sekretaris, inspektur
pembantu
wilayah,
pendekatan penelitian yang mengkaji
kepala sub bagian, serta staf pada
persepsi perilaku orang (manusia atau
inspektorat
badan hukum) dan masyarakat secara
Kepulauan
Kabupaten Mentawai
yang
3
mengetahui permasalahan yang
Mentawai terbagi atas 2 bagian yaitu
diteliti.
Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan
2. Studi
Dokumen
merupakan
teknik pengumpulan data dengan melakukan
studi
kepustakaan
Khusus dan Kasus. Ruang lingkup pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan
guna mendapatkan data secara
Mentawai adalah sebagai berikut:
teoritis, berupa pendapat para
1. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi
ahli,
Peraturan
Undangan,
Perundang-
Tugas Pokok dan Fungsi
buku-buku
secara umum merupakan hal-hal
artikel,
dan hasil penelitian yang ada
yang
hubungannya
dikerjakan oleh seorang anggota
dengan
masalah
yang diteliti.
bahkan
wajib
organisasi atau pegawai dalam
Setelah data primer dan data sekunder
harus
terkumpul
kemudian
suatu instansi secara rutin sesuai dengan
kemampuan
yang
dianalisis secara kualitatif mengenai
dimilikinya untuk menyelesaikan
pelaksanaan fungsi pengawasan yang
program kerja yang telah dibuat
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
berdasarkan tujuan, visi dan misi
Kepulauan
suatu organisasi.
diuraikan
Mentawai, secara
menjelaskan,
kemudian
deskriptif
yaitu
menguraikan
dan
Keuangan merupakan salah
dengan
satu fungsi bisnis yang bertujuan
menggambarkan
sesuai
2. Bidang Keuangan.
permasalahan yang berkaitan dengan
untuk
penelitian.
investasi, pendanaan, dan dividen.
HASIL
PENELITIAN
DAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan
Nomor
Tahun
Mentawai
2008
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat
Kepulauan
Mentawai,
keputusan
Berbagai hal yang menyangkut keuangan perlu dibahas mulai dari
PEMBAHASAN
12
membuat
Kabupaten pelaksanaan
pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan
awal
perencanaan,
persiapan,
periode pelaksanaan
pembangunan proyek dan periode operasi ketika usaha berjalan. 3. Bidang Pengelolaan aset/kekayaan daerah (Sarana dan Prasarana). Sarana
dan
prasarana
4
merupakan
alat
penunjang
keberhasilan yang dilakukan di
kendala yang ditemui. Adapun kendala-kendala yang
dalam pelayanan Publik karena
dihadapi adalah :
apabila kedua hal ini tidak tersedia
1. Keterbatasan
maka
semua
dilakukan
kegiatan
yang
akan
dapat
tidak
Sumber
Daya
Manusia (SDM)/ Pegawai Sumber
daya
manusia
mencapai hasil yang diharapkan
dalam hal ini yaitu kurangnya
sesuai dengan rencana.
jumlah pegawai terutama pejabat
Dalam
bidang pengelolaan sarana dan
fungsional
prasarana
dan
Inspektorat Kabupaten Kepulauan
dalam
Mentawai, sehingga dalam praktek
meliputi
fasilitas
yang
asset
berada
serta
auditor
penugasan dan pengurusan instansi
di
pemerintah yang diperiksa serta
memberdayakan
digunakan
untuk
dengan tidak lagi melihat tingkat
pelaksanaan
tugas
mendukung pokok
dan
fungsi instansi yang bersangkutan. 4. Bidang
Sumber
Daya
Manusia/Kepegawaian
seluruh
dilakukan
untuk
2. Waktu
mewujudkan
Banyaknya pemeriksaan
yang
Program
Kerja
adaptif dan transformatif yang
Tahunan
(PKPT)
mampu mengelola dirinya sendiri
kurangnya
serta
pemeriksa/pengawas
terkandung
di
potensi alam
tercapainya
yang menuju
kesejahteraan
kehidupan.
dilakukan
objek ada
dalam
Pengawasan serta
masih tenaga
mengakibatkan waktu atau jadwal pemeriksaan dengan
Dalam pelaksanaan pengawasan yang
menutupi
kebutuhan tim pada saat melakukan
perannya sebagai makhluk yang
seluruh
staf
kompetensi yang dimiliki. Hal ini
potensi yang terkandung dalam diri untuk
Inspektorat
pemeriksaan.
Sumber daya manusia yakni
manusia
lapangan
di
tidak
yang
telah
lagi
sesuai
ditetapkan.
Yang sering juga terjadi ialah
oleh
Inspektorat
Obrik
Kepulauan
Mentawai,
terlambat dalam mengumpulkan
tidak dapat dipungkiri adanya kendala-
data-data ataupun dokumen yang
Kabuapten
(objek
pemeriksaan)
5
dibutuhkan
untuk
pemeriksaan
Dengan adanya kendala-kendala
meskipun dari pihak Inspektorat
yang
telah mengkoordinasikan
pengawasan/pemeriksaan, tentunya ada
sebelumnya mengenai data serta
upaya
dokumen
yang
ditemui
untuk
dalam
pelaksanaan
mengatasi
maupun
menjadi
bahan
menanggulangi kendala-kendala yang
pemeriksaan.
Sehingga,
objek
dihadapi.
pemeriksaan
(OBRIK)
yang
Adapun
upaya-upaya
seharusnya dapat diselesaikan tepat
dilakukan
waktu
Kepulauan Mentawai untuk berusaha
menjadi
tertunda
dan
Inspektorat
yang
berdampak terhadap pelaksanaan
menyelesaikan
pengawasan/pemeriksaan
dihadapi ialah:
untuk
obyek pemeriksaan yang lainnya. 3. Antuiasme
permasalahan
yang
Sumber
Daya
1. Keterbatasan
Manusia (SDM)/ pegawai.
Antusiasme yang dimaksud ialah
Kabupaten
kesadaran/tanggapan
dari
Sumber
daya
manusia
merupakan modal atau aset bagi
objek pemeriksaan atau Satuan
institusi
Kerja
Pemerintahan
Daerah
sebab itu, upaya yang dilakukan
(SKPD)
yang
masih
Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Berdasarkan
Mentawai mengatasi keterbatasan
Arifianto,
sumber daya manusia ialah dengan
tergolong
rendah.
wawancara selaku
diperiksa
dengan
Sekretaris
Inspektorat
atau
organisasi.
memberdayakan
seluruh
Oleh
staf
Kabupaten Mentawai mengatakan:
dengan tidak lagi melihat tingkat
Bahwa masih kurangnya tanggapan
kompetensi yang dimiliki, namun
dari objek pemeriksaan mengenai
dalam hal-hal atau kegiatan tertentu
hasil
tidak
pemeriksaan,
sehingga
semua
menghambat/memperlambat proses
diikutsertakan.
terbitnya
Laporan
Inspektorat
Pemeriksaan
(LHP)
mempengaruhi pemeriksaan Inspektorat.
Hasil dan
juga
program yang
dilakukan
staf
bisa
Selain
itu
pun
merekrut
karyawan/pegawai yang kompeten, serta pelatihan
memfasilitasi atau
program Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Diklat Aparat
6
Pengawasan secara keseluruhan,
3. Antusiasme.
sehingga diharapkan sumber daya manusia
yang
ada
Rendahnya antusias
kemampuan yang baik dan bisa
tentunya
mengembangkan potensi dirinya
pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan.
untuk mencapai visi dan misi
Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Kepulauan
berupaya
Mentawai.
pembinaan-pembinaan
juga
pemeriksaan mempengaruhi
untuk
melakukan Keterlambatan objek yang
objek
atau
memiliki
2. Waktu.
dari
tanggapan
memberikan serta
sosialisasi
program
pengawasan melakukan
mengenai dan
juga
diperiksa
sangat
berpengaruh
terkadang
dengan
waktu
pelaksanaan
Satuan Kerja Pemerintahan Daerah
pemeriksaan serta tindak lanjut
dengan mengundang pembicara atau
temuan hasil pemeriksaan dan
nara sumber dari Badan Pengawasan
pelaporan.
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Untuk setelah
mengantisipasinya,
Inspektorat
Kabupaten
Kepulauan
Mentawai
menyelesaikan Kerja
Program
Pengawasan
Kerja Tahunan
Hal
ini
terus
meningkatnya
seminar
dilakukan
kesadaran
di
agar
ataupun
antusias dari objek pemeriksaan/Satuan Kerja Pemerintahan Daerah. SIMPULAN
(PKPT), langsung memberitahukan
Berdasarkan hasil penelitian dan
jadwal pelaksanaan pengawasan ke
pembahasan yang telah diuraikan pada
masing-masing
bab sebelumnya, maka simpulan yang
Pemerintahan ataupun
Satuan Daerah
obyek
Kerja (SKPD)
pemeriksaan
diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Peranan Inspektorat
lainnya sehingga masing-masing
dalam pengawasan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
daerah di Kabupaten Kepulauan
(SKPD)
Mentawai
ataupun
obyek
telah
pemerintahan
berjalan
dan
pemeriksaan telah mempersiapkan
dilaksanakan
semua keperluan yang dibutuhkan
mestinya
untuk
ketentuan yang berlaku namun
Program
Tahunan (PKPT).
Pengawasan
belum
sebagaimana serta
sepenuhnya
berdasarkan
terlaksana
7
secara
maksimal.
Meskipun
perekrutan tenaga pengawas yang
terdapat beberapa Satuan Kerja
kompeten
Perangkat Daerah (SKPD)/objek
kebutuhan
pemeriksaan yang melampaui batas
program
pelaksanaan pengawasan, namun
pegawai (tenaga pengawas). Selain
Inspektorat Kabupaten Kepulauan
itu, memberikan sosialisasi dan
Mentawai dapat menyelesaikannya
pembinaan kepada Satuan Kerja
dengan baik.
Perangkat Daerah (SKPD) serta
2. Dalam pelaksanaannya Inspektorat menemui
kendala-kendala
dan
sesuai
serta
dengan
memfasilitasi
pelatihan
atau
diklat
memberitahukan pelaksanaan
jadwal
pengawasan
diantaranya adanya keterbatasan
masing-masing
sumber daya manusia (pegawai),
Perangkat Daerah (SKPD) ataupun
waktu (keterlambatan objek yang
obyek
diperiksa),
sehingga
keterbatasan
pengawasan
serta
antusias/tanggapan
dana
kurangnya dari
Satuan
ke Kerja
pemeriksaan
lainnya
masing-masing
SKPD/objek
pemeriksaan
telah
objek
mempersiapkan semua keperluan
pemeriksaan khususnya dalam hal
yang dibutuhkan untuk Program
pengawasan pelaksanaan Anggaran
Kerja
Pendapatan dan Belanja Daerah
(PKPT).
Pengawasan
Tahunan
(APBD). Kendala-kendala tersebut dapat
diselesaikan
serta
terus
menjadi evaluasi untuk kedepannya dan
menjadi
tantangan
bagi
inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
untuk
terus
meningkatkan kemampuannya. 3. Dengan adanya kendala-kendala dalam
pelaksanaan
pengawasan
dan pembinaan, tentunya ada upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala
yang
ditemui.
Upaya-
upaya yang dilakukan ialah melalui
8
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Badan Kepegawaian Daerah (Bappeda) tentang Profil Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Djoko Prakoso, 1990, Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia. Ernie Tisnawati Sule, 2005, Pengantar Manajemen, Kencana Pranada Media Group, Jakarta. Manullang, 1981, Dasar-dasar Manajemen, cetakan ketujuh (edisi revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta Mardalis, 2010, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), Bumi Aksara, Jakarta. Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Riduwan, 2005, Belajar Mudah Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula, , Alfabeta, Bandung. Zainudin Ali, 2006, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman, Pengawasan, Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013
9
Sumber Lain Mardi,
Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal, http:/www.Sumbarprov.go.id/, diakses tanggal 20 November 2013 pukul 19.00 WIB
pemda.html, diakses tanggal 18 Januari 2014 pukul 19.30 http://www.puailiggoubat.com/i ndex.php?mod=epaper&id=104 , diakses tanggal 18 Januari 2014 pukul 20.30
http://www.antarasumbar.com/ berita/provinsi/d/1/316356/bpk p-inspektorat-satuanperingatan-dini-bagi-
10
PERANAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
ARTIKEL
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
FREDIK PUTRA 0910012111039
Bagian Hukum Tata Negara
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
2
