Infrastructure Sharing: Solusi atau Masalah
Oleh Dr. Edmon Makarim, SKom, SH, LLM
CV
Nama
: Edmon Makarim : Dosen Inti bidang HKI & Telematika/Cyber Law FH-UI Peneliti Senior, Lembaga Kajian Hukum Teknologi FHUI Pendidikan : • 1988-1993, “S.Kom” (computer degree), Informatics Management, Universitas Gunadarma. • 1989-1994, “S.H.” (law degree), Economics Law, FH-UI • 2002-2004, “LL.M.” (Lex Legibus Master/Master in Law), Comparative Law, University of Washington School of Law, Seattle. • 2004-2009, “Doctor” (Doctoral of Law Sciences, FHUI, Depok). Pengalaman: 1994-1996, Assistant of Lawyer (“SHR Law Firm”) 1996-1999, In-house Legal Counsel (“Sisindosat telematics co) Jan 2008-Dec 2009, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Depkominfo.
E-mail :
1995- present, Dosen dan Peneliti (Legal Research for Technology Law) Anggota Dewan Penasehat => Masyarakat Fotografi Indonesia Bidang Hukum Desk Cybersecurity National
[email protected] &
[email protected]
Pendahuluan • Bagaimana karakteristik khusus industri jasa telekomunikasi? – Murni komersial ataukah pelayanan public ? <=> profit yang layak ?
• Bagaimana konteks persaingan di telekomunikasi Indonesia – Apakah konsekwensi dari ex-ante regulation dlm UU Telekomunikasi? – Apakah konsekwensi dari ex-post regulation pada UU 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
• Dinamika terakhir dan kebutuhan ? – Teknologi alternative semakin banyak => pusat ataukah rural – Biaya pembangunan relative mahal sementara penjualan minimum – Selain infrastructure dan Network sharing , apakah pelanggan juga boleh di sharing
• Apakah industri telekomunikasi sehat ….??? – Apakah kewajiban para operator untuk membangun infrastruktur sudah sama? – Apakah sharing dalam suatu negara (baik pola federal maupun kesatuan) merupakan sesuatu yang akan menguntungkan ataukah merugikan
Paradigma hukum Telekomunikasi HAM utk berinformasi dan berkomunikasi => hak akses optimalisasi scare resources + infrastructure + network Who owns the air? Spektrum Frekwensi bersifat terbatas digunakan utk sebesar2nya kemakmuran rakyat - Diperlukan regulasi untuk menata/mengalokasi penggunaan spektrum tsb dengan prinsip efisiensi atau optimalisasi ? - Dinamika teknologi itu sendiri justru yg nantinya akan menentukan batasan “kelangkaan” + dasar penataannya? - Who owns the wires? - Semula ‘monopoly secara alamiah teknologi dan jaringannya, kemudian menjadi terbuka karena “essential facilities doctrine” lihat kasus AT&T dan lihat juga kasus IBM - Who owns the content …??? => - Whose responsibility to distribute the works (right to communicate/making available to public) => lihat WIPO Copyright Treaty
Telecommunications Regulation Telecoms Policy
Telecoms Regulation
Consumers Benefit
Competition Administration of Regulation
Source: John Buckley, p.48
Social & Policy Objectives
Consumers Objectives
Control of Monopoly & Prevention of Monopoly Abuse
ITU • Sharing mobile infrastructure is an alternative that lowers the cost of network deployment, especially in rural areas or marginal markets. Mobile infrastructure sharing may also stimulate migration to new technologies and the deployment of mobile broadband. It may also enhance competition between mobile operators and service providers, when safeguards are used to prevent anti-competitive behaviour. • There are two basic categories of mobile infrastructure sharing: passive and active. The former refers to the sharing of physical space, for example by buildings, sites and masts, where networks remain separate (see Figure). In active sharing, elements of the active layer of a mobile network are shared, such as antennas, entire base stations or even elements of the core network. Active sharing includes mobile roaming, which allows an operator to make use of another’s network in a place where it has no coverage or infrastructure of its own.
• Policy-makers and regulators are examining the role that mobile network sharing can play in increasing access to information and communication technologies. The focus is on how this could generate economic growth, improve quality of life and help developing and developed countries to meet the objectives of the World Summit on the Information Society and the Millennium Development Goals established by the United Nations. Jadi Kenapa harus Berbagi, kewajiban atau pilihan ??? • Cut cost, optimizing investment/efficiency, coverage, quality of services. • Kebutuhan masyarakat ataukah kebutuhan mencari keuntungan ? • Keberpihakannya kepada siapa, public atau komersial ? • Kalau tidak fair, bolehkah menolak ?
asas • Pasal 2 UU Telekomunikasi: Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan; • asas manfaat, • adil dan merata, • kepastian hukum, • keamanan, • kemitraan, • etika, dan • kepercayaan pada diri sendiri.
• Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. • Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilhasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. • Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi. • Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. • Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. • Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. • Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.
Bagian Ketiga Larangan Praktek Monopoli Pasal 10 (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ayat (1) • Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antarpenyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. • Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya. Ayat (2) • Cukup jelas.
Konsekwensi dari ex-ante regulation (larangan) seharusnya ada sanksi utk penegakannya. Dan untuk deteksi dan pencegahan selayaknya ada pedoman dari instansi yang bersangkutan. Akan lebih sempurna jika terdapat larangan baik langsung tidak langsung yang mengakibatkan berpindahnya pihak penikmat (beneficiary) atas lisensi.
Pertanggungjawaban Risk/Accident
Interactive Justice
Pidana => perlindungan terhadap orang, benda dan norma masy. Administratif => sanksi admistratif contoh; denda dan pencabutan izin Perdata => Kelalaian yang merugikan dapat digugat Ganti Rugi
Ex-ante liability
Ex-post liability
ADMINISTRATIVE REGULATION
TORT LAW
• Standard • Safety regulation • Good Governance
Corrective Justice
• harm • proximate cause • breach of duty Pemulihan hak kepada keadaan semula
Penegakan hukum terhadap kewajiban setiap orang utk tidak merugikan orang lain dalam melakukan hubungan interaktifnya => termasuk perilaku curang dan dampak pasarnya
Solusi atau Masalah ? • Apakah sudah sesuai kaedah dan amanat yang diberikan UU Telekomunikasi ataukah sebaliknya Mengkhianati kewajiban + “public trust” utk amanat penetrasi jaringan dan cost demi HAM penduduk/masy. • Apakah tidak berakibat menguasai dari hulu sampai hilir => abuse dominan, diskriminasi, predatory, tying arrangement, etc • Apakah akan menguasai lebih dari kapabilitas dan tanggung jawabnya • Apakah menghambat atau mematikan kompetitor yang lain, atau sebaliknya ramai2 mengkeroyok satu kompetitor • Apakah kebijakan dan mekanisme berbagi sudah fair mensetimbangkan biaya dan kepentingan => mutual benefit.
Terima Kasih Capacity Building: Indonesia Sentra • Mata melambangkan wawasan • Senyum melambangkan optimisme • Lampu melambangkan HKI • Chip melambangkan penguasaan ICT • Indonesia Sentra Geografis Dunia
