INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 1. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA a. Informasi tentang Profil Badan Publik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur No.Fax (031) 3534731

berkedudukan di

jalan Indrapura No.1 Surabaya

Telepon (031) 3531126

Website : dprd.jatimprov.go.id dan E-mail : [email protected] 1) Kedudukan DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah; Dalam kedudukannya sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke dua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi : “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum“, yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD menerima keterangan pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 291 menegaskan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

2) Fungsi Sesuai Pasal 292 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu; a) b) c)

Legislasi; Fungsi legislasi sebagaimana diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur; Anggaran; Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah; Pengawasan; Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3) Tugas dan Wewenang Di dalam pasal 293 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD dijelaskan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

membentuk peraturan daerah bersama gubernur; membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh gubernur; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Perda, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan; memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internas ional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k) l)

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

ALAT KELENGKAPAN DEWAN Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009-2014 terdiri atas: 1. Pimpinan; 2. Badan Musyawarah; 3. Komisi; 4. Badan Legislasi Daerah; 5. Badan Anggaran; 6. Badan Kehormatan dan 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD dalam rapat paripurna FRAKSI Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi (Pasal 301 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009). Adapun fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009-2014 terdiri atas : a. Fraksi Partai Demokrat b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa d. Fraksi Partai Golkar e. Fraksi Partai Gerindra f. Fraksi Partai Amanat Nasional g. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

h. i. j.

Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Fraksi Hanura Damai Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi

Fraksi Mempunyai Tugas : a. b. c. d.

menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota masing-masing Fraksinya; menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi; meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota ; memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.

ARAH PROGRAM Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD Provinsi Jawa Timur senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. a. Fungsi Legislasi Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta perputaran roda perekonomian di daerah memerlukan arah dan kebijakan yang menjadi rambu-rambu sebagai aturan main baik bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bersama-sama dengan gubernur, harus menentukan arah/kebijakan melalui penetapan peraturan daerah. b. Fungsi Penganggaran Wujud pelaksanaan fungsi penganggaran adalah keterlibatan DPRD Provinsi Jawa Timur secara aktif di dalam menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Selain aktif, DPRD juga

harus proaktif dengan senantiasa mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan koreksi dan evaluasi di dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. c. Fungsi Pengawasan Selain melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah di dalam melaksanakan peraturan daerah, termasuk APBD, DPRD Provinsi Jawa Timur berkewajiban pula melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan lainnya, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah.

DISKRIPSI PROGRAM Implementasi pelaksankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD diwujudkan dalam berbagai program kerja DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a. Rapat Paripurna DPRD Rapat Paripurna DPRD terdiri atas rapat paripurna biasa dan rapat paripurna istimewa. Rapat paripurna dapat menghadirkan undangan dari luar maupun terbatas hanya dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur b. Rapat Alat Kelengkapan DPRD Rapat alat kelengkapan DPRD Jawa Timur, di samping bersifat internal juga dengan menghadirkan mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Rapat alat kelengkapan DPRD dapat dilaksanakan baik atas inisiatif alat kelengkapan dewan maupun berdasar atas permintaan mitra kerja, pemangku kepentingan, maupun permintaan masyarakat luas. c. Rapat Fraksi Meskipun fraksi bukan merupakan alat kelengakapan DPRD provinsi, namun keberadaan fraksi sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi.

d. Reses Reses adalah kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen, sekaligus menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. e. Kunjungan Kerja Kegiatan kunjungan kerja meliputi Kunjungan Kerja dalam Provinsi, Kunjungan Kerja Luar Provinsi, serta Kunjungan Kerja ke Luar Negeri 1). Kunjungan Kerja dalam Provinsi mengarah pada kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan programprogram pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, serta upaya sinkronisasi dan serap aspirasi daerah kabupaten/kota. 2). Kunjungan Kerja Luar Provinsi adalah merupakan upaya membangun komunikasi dan jaringan antar daerah sehingga diharapkan dapat tercipta adanya peluang kerjasama maupun sinergitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3). Kunjungan Kerja ke Luar Negeri diorientasikan kepada upaya lebih mengenalkan potensi Jawa Timur dalam jaringan internasional, dan pada gilirannya diharapkan dapat membangun kerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang sesuai dengan peluang yang ada, serta peraturan perundangan yang berlaku. f. Koordinasi dan Konsultasi Agar di dalam mensikapi, mengelola serta menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan, DPRD Provinsi Jawa Timur perlu melakukan upaya pengayaan dan penguatan kelembagaan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bebagai pihak yang berkompeten. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan dua model. Pertama model out going, di mana kegiatan koordinasi dilakukan dengan mendatangi institusi yang dituju, dan kedua model in going, di mana DPRD Provinsi mengundang para pihak untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. g. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Keterlibatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di dalam kegiatan Workshop, Seminar, Lokakarya, dan lain-lain kegiatan sejenis, baik yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain yang

berkompeten, diharapakan dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat menjadi daya dukung bagi upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Timur. h. Public Hearing Kegiatan public hearing, dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakan daerah yang sedang dalam proses pembahasan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) atas kebijakan daerah yang akan ditetapkan sehingga terbangun kesinambungan serta kesesuaian antara materi kebijakan dengan kondisi obyektif dan harapan masyarakat, manakala kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan. i. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui lebih dalam terhadap aktifitas yang dilaksanakan serta produk yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat luas dapat memberikan apresiasi dan umpan balik berupa saran, masukan, bahkan kritikan dalam kerangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain masyarakat luas, sasaran sosialisasi adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan harapan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kabupaten/kota dapat disinergiskan dengan kebijakan pemerintahan provinsi.

RENCANA KERJA Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun 2012 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan kegiatan kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Timur agar di dalam memerankan fungsi, tugas dan wewenangnya dapat berjalan secara holistik dan sistemik, sehingga upaya optimalisasi kinerja kelembagaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Disamping itu, didalam Rencana kerja ini disusun pula petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi semua pimpinan maupun anggota Dewan dan alat kelengkapan Dewan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2012 dapat berjalan secara efektif dan efesien, serta mengedepankan akuntabilitas.

Dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang serta arah dan program DPRD, maka rencana kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 diformulasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Rapat-Rapat DPRD dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan. Rapat-rapat DPRD meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Rapat Paripurna Rapat Pimpinan Rapat Komisi Rapat Banggar Rapat Banmus Rapat Badan Kehormatan Rapat Banleg Rapat Fraksi Rapat alat kelengkapan dewan lainnya

2.

Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Provinsi, dialokasikan waktu selama 6 hari dalam setiap bulannya.

3.

Reses. Kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu selama 6 hari dalam setiap kegiatan Reses.

4.

Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dalam rangka Koordinasi/ Konsultasi Masalah Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 12 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu paling lama 3 hari dalam setiap kegiatan.

5.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu menyesuaikan dengan kebutuhan atau lembaga penyelenggara.

6.

Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dalam rangka Pembahasan Raperda.

Kegiatan ini dilaksanakan paling banyak 12 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan paling lama 3 hari 7.

Serap Aspirasi. Kegiatan serap aspirasi dilaksanakan pada saat DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan proses pembahasan berbagai kabijakan daerah, baik yang berkenaan peraturan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta kebijakan-kebijakan lain yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat Jawa Timur.

8.

Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah. Kegiatan pembahasan dan penetapan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda).

9.

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan ini meliputi Perhitungan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011.

10. Pembahasan dan penetapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur. 11. Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD tahun 2012. 12. Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBD tahun 2013. 13. Sosialisasi Peraturan Daerah, kebijakan daerah, serta peraturan perundangan lainnya kepada stake holder dan atau masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan serta melalui kerja sama dengan media cetak dan elektronik 14. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota dan Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 15. Panitia Khusus. Kegiatan Panitia Khusus dilakukan untuk melakukan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk melakukan Kunjungan Kerja sebanyak 2 kali.

16. Alat Kelengkapan DPRD. Alokasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut: a.

Badan Musyawarah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Musyawarah, dilakukan 8 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

b.

Badan Anggaran. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Anggaran, dilakukan 8 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

c.

Badan Legislasi Daerah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Legislasi Daerah, dilakukan 9 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

d.

Badan Kehormatan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Kehormatan, dilakukan 7 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan 3 hari.

STANDART OPERASIONAL KEGIATAN 1. Pelaksanaan atas setiap kegiatan tersebut dan apabila terdapat alokasi kunjungan kerja yang melebihi Renja, maka pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah (Banmus), kecuali dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. 2. Rapat Badan Musyawarah (Banmus) sedikit-dikitnya dilaksanakan satu kali dalam setiap bulan dengan agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Agar rapat Badan Musyawarah (Banmus) di dalam membahas kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif dan efisien, Pimpinan DPRD menetapkan alur dan mekanisme Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan serta Pelaporan hasil kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN a. Tahapan Kegiatan Kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik sehingga harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksaaan, pelaporan, dan evaluasi 1. Perencanaan Kegaiatan perencanaan hanya dibatasi pada alat kelengkapan Dewan dalam bentuk Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislatif, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan Dewan lainnya. Untuk menyusun perencanaan dimaksud maka setiap alat kelengkapan Dewan harus menuangkan dalam Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat Bamus. 2. Penetapan Keputusan Bamus atas rencana kegiatan, agar menjadi agenda kegiatan Dewan maka diformulasikan menjadi keputusan pimpinan Dewan. Atas keputusan ini maka Sekretariat Dewan mendukung kelancaran sesuai dengan bentuk kebutuhan fasilitasi. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh pimpinan Dewan, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan dengan pernuh rasa tanggungjawab, baik pelaksanaannya dalam bentuk Tim ataupun perorangan. Dalam hal pelaksanaan dilakukan oleh Tim maka Pimpinan Tim mengkoordinasikan langkah dan kegiatan sehingga melahirkan tanggungjawab bersama.

4. Pelaporan Setiap pelaksanaan kegiatan berakhir maka wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah dalam rapat paripurna atau kepada pimpinan Dewan 5. Evaluasi Berdasarkan atas laporan kegiatan, maka dilakukan evaluasi, untuk disampaikan dalam rapat Bamus sebagai dasar pertimbangan Bamus melakukan pembahasan dan penetapan kegiatan berikutnya.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pada dasarnya kegiatan pimpinan dan anggota Dewan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : rapat, kunjungan kerja, dan peningkatan SDM. 1. Rapat Kegiatan rapat-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan Dewan, dilaksanakan untuk melakukan pembahasan sesuai dengan fungsi rapat dimaksud. 2. Kunjungan Kerja Kunjungan kerja adalah bentuk kegiatan Dewan untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tatap untuk menjaring aspirasi masyarakat, sosialisasi, atau kordinasi/konsultasi dengan fihak lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : dalam provinsi, luar provinsi, dan luar negeri. Kunjungan kerja dalam provinsi dilakukan dalam konteks jaring aspirasi masyarakat dan sosialisasi. Aspirasi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk masukan Rancangan Peraturan Daerah dan usulan pembangunan sarana prasarana guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kunjungan dalam provinsi dikategorikan dalam tiga kegiatan yang sifatnya program reguler, yaitu : 1) Jaring aspirasi masyarakat masukan Rancangan Peraturan Daerah,

2) Jaring aspirasi masyarakat usulan pembangunan sarana prasarana, 3) Sosialisasi Peraturan Daerah. Untuk kunjungan wilayah luar provinsi dan luar negeri dapat dilakukan, baik dalam kaitan dengan pembahasan Raperda maupun untuk pengembangan wawasan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kunjungan kerja yang tujuannya ke luar provinsi dan luar negeri dimaksudkan untuk koordinasi dan konsultasi guna mendapatkan gambaran atas kebijakan yang akan diambil. 3. Peningkatan SDM Peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan sebagainya dapat dilakukan secara swakelola oleh Sekretariat Dewan atas dasar kebutuhan, atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi atau sertifikat sebagai penyelenggara. Peningkatan wawasan dan pengetahuan yang dilaksanakan oleh fihak ketiga dapat diterapkan melalui pembayaran kontribusi sesuai dengan yang ditetapkan oleh fihak ketiga. a. Diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan, didasarkan pada usulan pimpinan atau anggota Dewan dengan disertai kebutuhan materi. Narasumber dalam pelaksanaan ini berasal dari pejabat yang secara fungsional membidangi atau fihak lain yang mempunyai sertifikasi keahlian di bidangnya. b. Diselenggarakan oleh pihak ketiga Keikutsertaan anggota Dewan dalam kegiatan yang diselenggarakan pihak ketiga didasarkan atas ploting waktu yang ditetapkan oleh Banmus. Bagi anggota yang berminat mengikuti, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan dengan melampirkan undangan serta profile lembaga penyelenggara yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota dapat mengikuti setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan Dewan, dan selanjutnya Sekretariat Dewan memberikan beaya kontribusi dan perjalanan dinas.

RESES Substansi kegiatan Reses bagi anggota Dewan, selain menyerap dan menampung aspirasi konstituen, juga kewajiban anggota Dewan menyampaikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya di Daerah Pemilihan atau Dapil masing-masing. Sehubungan dengan urgensi Reses, maka tahapan kegiatan Reses ditata sebagai berikut: a. Bamus, dengan merujuk pada Renja DPRD menetapkan waktu pelaksanaan Reses. b. Anggota DPRD mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan reses. c. Reses dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan dengan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. Panitia Pelaksana dibentuk dari unsur non PNS yang personalianya diusulkan oleh anggota Dewan. Anggaran reses dikelola oleh sekertariat Dewan. d. Paling lama tiga hari setelah waktu kegiatan Reses, anggota Dewan menyampaikan laporan hasil Reses. e. Disamping perorangan, anggota Dewan yang tergabung dalam Dapilnya masing-masing menyampaikan laporan dalam sidang paripurna intern. f. Atas dasar laporan Dapil, Komisi-Komisi menyampaikan laporan dalam sidang paripurna. Jaringan Aspirasi Masyarakat a. Aspirasi Raperda Jaring aspirasi dalam kaitan untuk memperoleh masukan Raperda maka dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau jadwal pembahasan Raperda, Jaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan masukan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan diluar jadwal reses, dalam jaring aspirasi ini, pelaksanaannya sama dengan jaring aspirasi pembangunan pada saat Reses. b. Aspirasi pembangunan Jaring aspirasi pembangunan dilaksanakan oleh anggota secara perorangan atau kelompok, jaring aspirasi masyarakat atau usulan pembangunan sarana prasarana dilaksanakan diluar jadwal reses. Hasil dari jaring aspirasi pembangunan

dihimpun dan diformulasikan menjadi keputusan pimpinan Dewan, yang selanjutnya disampaikan kepada eksekutif untuk mendapatkan tindak lanjut. Untuk dukungan kegiatan jaring aspirasi masyarakat, pelaksanaanya didukung oleh Sekretariat Dewan. Ketentuan ini tidak berlaku manakala kegiatan jaring aspirasi masyarakat menggunakan sistim lumpsum, sehingga pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab anggota atau Tim. Tahapan jaring aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Bamus a) Menetapkan waktu pelaksanaan sosialisasi dan serap aspirasi masyarakat b) Mensistematisir materi sosialisasi yang telah diusulkan oleh komisi-komisi 2) Sekretariat Dewan a) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/ Kota guna penyiapan pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dan serap aspirasi b) Membentuk Panitia koordinasi (Staf Dewan)

SOSIALISASI Sosialisasi kebijakan atau Peraturan Daerah (Perda) adalah merupakan tindakan Dewan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan atau Perda sehingga kebijakan atau Perda dapat diimplementasikan secara baik di lingkungan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui 5 jalur, yaitu : tatap muka, dialog interaktif media elektronik, penyiaran media cetak, webbsite, dan pagelaran seni budaya. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka, dilaksanakan secara kelembagaan yang keanggotaannya merupakan representasi Komisi-Komisi, dengan target sasaran masyarakat Jawa Timur secara umum. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka, sama seperti jaring aspirasi masyarakat.

b. Informasi tentang program / atau kegiatan yang sedang dijalankan REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

NO 1.

PROGRAM Program pelayanan administrasi perkantoran

KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa administrasi keuangan

PENANGGUN G JAWAB

CAPAIAN

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan obatobatan dan bahan kimia opasional Poliklinik DPRD

Kabag Keuangan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kabag Umum

Berfungsi secara optimal peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Kabag Umum

Terpenuhinya alat tulis kantor

JADWAL PELAKSANA AN TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

ANGGARAN

KET APBD 2013 APBD 2013

APBD 2013

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

TW. I, III

APBD 2013

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kabag Umum

Kabag PerundangUndangan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan sekretaria DPRD Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundangundangan

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu pimpinan dan anggota Dewan

Kabag Persidangan

Tersedianya data dan informasi hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kabag Persidangan

Tersedianya data dan informasi hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

daerah 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan Dinas/ operasional

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan Dinas Operasional

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

TW. I, II, III, IV

Pengadaan Meubeler

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan meubeler

TW. I, II

Kabag Umum

Berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana rumah jabatan

Kabag Umum

Berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Kabag Umum

Kabag Umum

Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas/ operasional

Berfungsinya secara optimal perlengkapan gedung kantor

TW. I

TW. I, II, II

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013 APBD 2013 APBD 2013

APBD 2013

APBD 2013

APBD 2013

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pengadaan alatalat kantor dan rumah tangga 3.

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapanny a

Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundangundangan

Kabag Umum

Berfungsinya secara optimal peralatan gedung kantor

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kantor dan rumah tangga

Kabag Umum

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD

Kabag PerundangUndangan

Meningkatnya pemahaman pejabat dan staf Sekretariat DPRD terhadap materi peraturan Perundangundangan yang ada

Kabag PerundangUndangan

Meningkatnya pemahaman pejabat dan staf Sekretariat DPRD terhadap materi implementasi Peraturan Perundang-

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013

APBD 2013 TW. I, II, III

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

APBD 2013 TW. I, II, III

undangan yang berlaku Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5.

Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kabag Umum

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Kabag Keuangan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kabag Keuangan

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

Kabag Keuangan

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Kabag Keuangan

Peningkatan pembangunan sistem pelaporan

Kabag Keuangan

Meningkatnya Kompetensi pejabat dan staf Sekretariat DPRD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Tersusunya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013

APBD 2013

APBD 2013 TW. I, II, III

TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013

capaian kinerja dan keuangan 6.

Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah

Kabag PerundangUndangan

Jumlah rancangan peraturan Daerah yang ditetapkan

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah/ pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Kabag PerundangUndangan

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kabag Persidangan

Jumlah data /informasi hasil rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

Kabag Persidangan

Jumlah data/informasi outcome pelaksanaan rapat paripurna dan paripurna istimewa

Rapat-rapat Paripurna

Rapat Reses

Jumlah data dan informasi hasil hearing/ dialog dan koordinasi DPRD denganpejabat daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Jumlah data/informasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

TW. I, II, III, IV

APBD 2013

pembangunan di Jatim Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Sosialisasi peraturan Perundangundangan

Kabag Keuangan

Jumlah data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah

Kabag Keuangan

Meningkatnya kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan

Kabag PerundangUndangan

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap informasi peraturan perundangundangan dan kegiatan DPRD

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

APBD 2013 TW. I, II, III, IV

REKAPITULASI KEGIATAN DI LUAR KANTOR Tahun 2013 NO

KEGIATAN LUAR KANTOR

FREKUENSI

JML HARI

TOTAL HARI

1.

Kunker dalam Provinsi

24

2-3

72

2.

Reses

3

6

18

3.

Kunker Luar Provinsi (Koordinasi / Konsultasi)

12

3

36

4.

Penguatan SDM

3

3

6

5.

Kunker Luar Provinsi (Pembahasan Raperda)

12

3

36

6.

Sosialisasi

6

2

12

7.

Kunker Luar Negeri

-

7

-

8.

Panitia Khusus

4 x 5 Pansus

-

-

9.

Alat Kelengkapan DPRD a. Badan Musyawarah

12

3

36

b. Badan Anggaran

6

3

18

c. Badan Legislasi Daerah

11

3

33

d. Badan Kehormatan

6

3

18

REKAPITULASI RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 1. JANUARI 2013 NO

HARI/TGL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KET

1.

KAMIS, 17 - 1 - 2013

1. Laporan Dapil I s/d XI Terhadap Hasil Drs. Sirmadji, MPD didampingi Reses III Tahun 2012 H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSI, dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna

2.

KAMIS, 31 - 1 - 2013

1. Penetapan Perubahan Program H. Faf Adisiswo didampingi H. Drs. H. Saifullah Legislasi Daerah Provinsi Jawa Timur Imam Sunardhi, dan DR. H. Yusuf dan DR. H. Tahun 2013 Soenarjo, M.Si Rasiyo, MSi 2. Laporan Komisi-komisi Terhadap Tindaklanjut Hasil Reses III DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Paripurna Paripurna

2. PEBRUARI 2013

NO 1.

HARI/TGL SENIN, 11 - 2 - 2013

ACARA

KETUA RAPAT

1. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul DR. HM. Soenarjo, MSi Prakarsa Raperda Tentang Perubahan didampingi H. Imam Sunardhi,

EKSEKUTIF -

KET Paripurna Intern

Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H. Faf Tentang Pengelolaan Taman Hutan Adisiswo Raya R. Soerjo, Perlindungan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Timur dan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

3.

RABU, 20 - 2 - 2013

KAMIS, 28 - 2 2013

Pembicaraan Tk I

1. Peresmian Pemberhentian Dan Drs. Sirmadji, MPD didampingi Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DR. HM. Soenarjo, MSi dan H. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Faf Adisiswo Masa Bhakti 2009 – 2014 2. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi Dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 3. Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa 3 Raperda

DR. H. Rasiyo, MSi

1. Peresmian Pemberhentian Dan Drs. Sirmadji, MPD dan H. Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Imam Sunardhi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 -2014 2. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi Dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 3. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya

Drs. H. Yusuf

Paripurna Istimewa Paripurna Paripurna Intern Lanjutan

Saifullah Paripurna Istimewa Paripurna Paripurna Intern Lanjutan

Terhadap Usul Prakarsa 3 Raperda 4. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Usul Prakarsa Menjadi Raperda Inisiatif DPRD

3 NO

Paripurna Intern Dewan

MARET 2013 HARI/TGL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

1.

KAMIS, 4 - 3 2013

1. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi / H. Faf Adisiswo didampingi H. Drs. H. Banlegda Pembahas 3 (Tiga) Raperda Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, Yusuf Inisiatif DPRD Yaitu :Raperda Tentang MPd dan DR. HM. Soenarjo, MSi Perubahan Perda No. 8 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo, Raperda Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dan Raperda Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

SENIN, 11 - 3 2013

1. Pendapat Gubernur Terhadap 3 (Tiga) H. Abdul Halim Iskandar, MPd DR. H. Soekarwo Raperda Inisiatif DPRD didampingi H. Imam Sunardhi, 2. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul dan DR. Soenarjo, MSi Prakarsa Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas

KETERANGAN

Saifullah Paripurna Pembicaraan Tk I

Paripurna Lanjutan Paripurna Intern Dewan

Jalan 3.

4.

KAMIS, 21 - 3 2013

KAMIS, 28 - 3 2013

1. Penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Pembentukan Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2012 2. Tanggapan dan Atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD 3. Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Jalan 4. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan

DR. HM. Soenarjo, MSi DR. H. Soekarwo didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

1. Pendapat Pansus Thd LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2012 2. Laporan Pimp Komisi / Balegda Pembahas 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD 3. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya Thd Usul Prakarsa Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas

H. Imam Sunardhi didampingi DR. H. Rasiyo, MSi DR. HM. Soenarjo, MSi, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

Paripurna Pembicaraan Tk I Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan Intern Dewan Paripurna Intern Dewan

Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan Intern Dewan

Jalan 4. Pengambilan Keputusan Thd Usul Prakarsa Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Jalan 5. Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Thd Usul Prakarsa Raperda Tentang Pemberdayaaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan 4 NO 1.

Paripurna Intern Dewan Paripurna Intern Lanjutan

APRIL 2013 HARI/TGL SENIN, 1 - 4 2013

ACARA 1. Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur Thd 4 (Empat) Raperda Yaitu : 1. Raperda tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 3. Raperda tentang Pelaksanaan Transmigrasi 4. Raperda tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Penyedia Jasa

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

Drs. Sirmadji, MPD Drs. H. didampingi H. Imam Saifullah Yusuf Sunardhi dan DR. HM. Soenarjo, MSi

KETERANGAN Pembicaraan Tk I

2.

SENIN, 8 - 4 2013

1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir TA 2012 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Pembentukan Peraturan Daerah 3. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 4. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 4 (empat) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan 6. Pengambilan Keputusan Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSi, dan H. Faf Adisiswo

DR. H. Paripurna Lanjutan Soekarwo dan Drs. H. Paripurna Lanjutan Saifullah Yusuf Pembicaraan Tk II Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan Intern Paripurna Intern

3.

4.

SENIN, 15 - 4 2013

JUMAT, 19 - 4 2013

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir TA 2012 2. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 4 (Empat) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi A (Pemerintahan) dan Komisi D (Pembangunan) Pembahas Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan dan Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Jalan

DR. HM. Soenarjo, MSi DR. H. didampingi H. Imam Soekarwo Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

Paripurna Lanjutan

1. Laporan Panitia Khusus Terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir TA 2012 2. Pendapat Gubernur Terhadap 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan dan Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Jalan

H. Faf Adisiswo DR. H. Rasiyo, Paripurna didampingi H. Imam MSi Pembicaraan Tk II Sunardhi, DR. H. Soenarjo, M.Si, dan Drs. Paripurna Lanjutan Sirmadji Tj, MPd

Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tk I

5. MEI 2013 NO 1.

2.

3.

HARI/TGL RABU, 1 - 5 2013

RABU, 8 - 5 2013

JUMAT, 10 - 5 2013

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

1. Laporan Pimpinan Komisi Pembahas 4 (Empat) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Tanggapan dan Atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD

Drs.Sirmadji, MPd DR. H. Rasiyo, didampingi DR. HM. MSi Soenarjo, MSi dan H. Faf Adisiswo

Paripurna Lanjutan

1. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2012 2. Pengambilan Keputusan Terhadap Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2012 3. Penyerahan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2012 4. Perubahan Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009-2014

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

Paripurna Lanjutan

1. Laporan ke 2 (Dua) Pimpinan Komisi H. Faf Pembahas Raperda Inisiatif DPRD yaitu : didampingi 1. Raperda Tentang Perubahan Perda No. 8 Sunardhi,

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Paripurna Paripurna Istimewa Paripurna

Adisiswo Drs. H. H. Imam Saifullah Yusuf DR. H. dan DR. H.

Paripurna Lanjutan

Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Taman Soenarjo, M.Si, dan Drs. Rasiyo, MSi Hutan Raya R. Soerjo Sirmadji Tj, MPd 2. Raperda Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas 4.

SELASA, 28 - 5 2013

1. Penyerahan LHP Atas LKPD Prov. Jawa Timur TA 2012 Oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur Kepada DPRD Prov. Jawa Timur 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Thd Raperda Inisiatif DPRD 3. Pengambilan Keputusan Thd Raperda Inisiatif DPRD 4. Laporan Komisi A (Pemerintahan) Thd Raperda Inisiatif DPRD Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan 5. Laporan Pimpinan Komisi Pembahas 2 (Dua) Raperda Usulan Pemerintah Prov. Jawa Timur 6. Laporan Dapil I s/d XI Thd Hasil Reses I Th 2013

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

DR. H. Paripurna Soekarwo dan Istimewa DR. H. Rasiyo, MSi Paripurna Lanjutan Paripurna Pembicaraan Tk II Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan Paripurna

6. JUNI 2013 NO 1.

HARI/TGL KAMIS, 13 - 6 2013

ACARA

KETUA RAPAT

1. Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 2. Perubahan Keanggotaan Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi dan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2012 4. Laporan Ke 2 (Dua) Pimpinan Komisi Pembahas 4 (Empat) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemprov Jatim, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Th 2012 tentang Retribusi Daerah, Retribusi tentang Pelaksanaan Transmigrasi dan Raperda tentang Penyerahan

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, DR. H. Soenarjo, M.Si

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Penyedia Jasa

EKSEKUTIF

KETERANGAN

Drs. H. Paripurna Saifullah Istimewa Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi Paripurna Paripurna Pembicaraan Tk I Paripurna Lanjutan

2.

3.

4.

SENIN, 17 - 6 2013

KAMIS, 20 - 6 2013

SENIN, 24 - 6 2013

1. Pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2012 2. Laporan Komisi-komisi Terhadap Tindaklanjut Hasil Reses I DPRD Provinsi Jawa Timur Th 2013

H. Imam Sunardhi DR. H. Rasiyo, didampingi DR. HM. MSi Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H.Faf Adisiswo

Paripurna Lanjutan

1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap 2 (Dua) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda tentang Penyidik PNS dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Th 2012 tentang Retribusi Daerah 3. Pengambilan Keputusan Terhadap2 (Dua) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda tentang Penyidik PNS dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Th 2012 tentang Retribusi Daerah

Drs.Sirmadji, MPd didampingi , H. Imam Sunardhi dan DR. HM. Soenarjo

Paripurna Lanjutan

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2012

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, dan DR. HM. Soenarjo

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna

Paripurna Lanjutan

Paripurna Pembicaraan II

DR. H. Paripurna Soekarwo dan Lanjutan DR. H. Rasiyo, MSi

Tk

5.

JUM’AT, 28 - 6 2013

1. Laporan Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2012 2. Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014

H. Abdul Halim DR. H. Rasiyo, Paripurna Iskandar, MPd MSi Lanjutan didampingi H. Imam Sunardhi, dan DR. HM. Soenarjo, MSi Paripurna

7. JULI 2013 NO 1.

2.

HARI/TGL KAMIS, 4 - 7 2013

SENIN, 8 - 7 2013

ACARA

KETUA RAPAT

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 2. Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

H. Faf Adisiswo didampingi H. Imam Sunardhi, dan DR. HM. Soenarjo, H. Abdul

EKSEKUTIF

KETERANGAN

DR. H. Paripurna Soekarwo dan Lanjutan DR. H. Rasiyo, MSi Paripurna

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

2. Pengambilan Keputusan Bersama DPRD Halim Iskandar, MPd Provinsi Jawa Timur Dan Gubernur Jawa dan Drs. Sirmadji Tj, Timur Terhadap Raperda Tentang MPd Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

Paripurna Pembicaraan II

3.

SENIN, 15 - 7 2013

1. Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013 2. Buka Puasa Bersama DPRD Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Forum Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Pejabat Provinsi Jawa Timur

DR. H. Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

4.

JUM’AT, 19 - 7 2013

1. Pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Drs. Sirmadji, MPD DR. H. Rasiyo, Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang didampingi H. Imam MSi Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Sunardhi, DR. HM. Tahun Anggaran 2013 Soenarjo, MSI, dan H. 2. Penyampaian Usul Prakarsa Raperda Abdul Halim Iskandar, Tentang Sistem Resi Gudang MPd

Tk

Paripurna Pembicaraan Tk I

Paripurna Lanjutan

Paripurna Intern Pembicaraan Tk I

5.

KAMIS, 25 - 7 2013

1. Peresmian Pemberhentian dan H. Imam Sunardhi Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 2. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat dan Keanggotaan Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 4. Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Sistem Percepatan Pelaksanaan Resi Gudang

DR. H. Paripurna Soekarwo dan Istimewa DR. H. Rasiyo, MSi Paripurna Paripurna Lanjutan Paripurna Intern Lanjutan

8. AGUSTUS 2013 NO

HARI/TGL

ACARA

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

1.

SENIN, 12 - 8 2013

1. Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014 – 2019

H. Imam Sunardhi DR. H. Rasiyo, Paripurna Istimewa didampingi DR. HM. MSi Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

2.

RABU, 14 - 8 2013

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi Dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 3. Pengambilan Keputusan Terhadap Usul Prakarsa Raperda Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

H. Abdul Halim DR. H. Rasiyo, Iskandar, MPd MSi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, dan H. Faf Adisiswo

3.

JUM’AT, 16 - 8 2013

Paripurna Lanjutan Paripurna Lanjutan Intern Paripurna Intern Pembicaraan Tk II

1. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden H. Imam Sunardhi DR. H. Rasiyo, Paripurna Istimewa RI Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) didampingi DR. HM. MSi RI Ke 68 Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf

Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

4.

SENIN, 19 - 8 2013

1. Laporan Komisi-Komisi Terhadap Raperda H. Abdul Halim DR. H. Rasiyo, Paripurna Lanjutan Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Iskandar, MPd MSi Timur TA 2013 didampingi H. Imam Paripurna Lanjutan Sunardhi, 2. Laporan Ke 3 (Tiga) Pimpinan Komisi DR. HM. Soenarjo, MSi, Pembahas Raperda Inisiatif DPRD yaitu dan H. Faf Adisiswo Paripurna Intern Raperda tentang Pelaksanaan Transmigrasi Dewan dan Raperda tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 3. Nota Penjelasan Pengusul Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

5.

JUM’AT, 23 - 8 2013

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 2. Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Atas Usul Prakarsa Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

H. Faf Adisiswo DR. H. Rasiyo, Paripurna Lanjutan didampingi H. Imam MSi Sunardhi, dan DR. HM. Soenarjo, MSi Paripurna Intern Dewan

6.

SENIN, 26 - 8 2013

1. Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 2. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi PAN dan Keanggotaan Komisi DPRD Prov. Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. PA Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur TA 2013 4. Pengambilan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Jawa Timur TA 2013 5. PA Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang Pelaksanaan Transmigrasi 6. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Pelaksanaan Transmigrasi 7. Laporan Pimpinan Komisi Pembahas Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda Tentang Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Jalan 8. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Thd Usul Prakarsa Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

H. Faf Adisiswo DR. H. Rasiyo, Paripurna Istimewa didampingi H. Imam MSi Sunardhi, dan DR. HM. Paripurna Soenarjo, MSi Paripurna Lanjutan Paripurna Pembicaraan Tk II Paripurna Lanjutan Paripurna Pembicaraan Tk II Paripurna Lanjutan Paripurna Dewan

Intern

9. SEPTEMBER 2013 NO 1.

HARI/TGL SENIN, 9 - 9 2013

ACARA

KETUA RAPAT

1. Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Jawa Timur TA 2014 2. Persetujuan Pelepasan Aset Tanah Milik Pemerintah Prov. Jawa Timur 3. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi B (Perekonomian) Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 4. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya Terhadap Usul Prakarsa Tentang Penyertaan Modal Daerah 5. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Usul Prakarsa Tentang Penyertaan Modal Daerah Menjadi Raperda Inisiatif DPRD

H. Abdul Halim Iskandar, MPd didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSi, dan H. Faf Adisiswo

EKSEKUTIF

KETERANGAN

DR. H. Paripurna Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi Paripurna Paripurna Pembicaraan Tk I

Paripurna Intern Lanjutan

Paripurna Intern Dewan

2.

3.

4.

JUM’AT, 13 - 9 2013

SENIN , 16 - 9 2013

KAMIS, 19 - 9 2013

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 2. Pembentukan Pansus Pembahas LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014

Drs. Sirmadji, MPD Drs. H. Saifullah didampingi H. Imam Yusuf dan DR. Sunardhi, dan DR. HM. H. Rasiyo, MSi Soenarjo, MSI,

Paripurna Pembicaraan Tk I

1. Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang APBD Provinsi Jawa Timur TA 2014 2. Pendapat Pansus Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 4. Laporan Dapil I s/d XI Terhadap Hasil Reses II Tahun 2013 5. Penyampaian Usul Prakarsa Raperda Tentang Pemberdayaan dan Pembangunan Perfilman di Jawa Timur

DR. HM. Soenarjo, MSi Drs. H. Saifullah Paripurna didampingi H. Imam Yusuf dan DR. Pembicaraan Tk I Sunardhi, dan H. Faf H. Rasiyo, MSi Adisiswo Paripurna Lanjutan

1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 2. Pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi

H. Imam Sunardhi Drs. H. Saifullah Paripurna Lanjutan didampingi DR. HM. Yusuf dan DR. Soenarjo, MSi, Drs. H. Rasiyo, MSi Sirmadji Tj, MPd, dan H. Abdul Halim Iskandar, Paripurna Lanjutan

Paripurna Pembicaraan Tk I

Paripurna Lanjutan Paripurna Paripurna Intern Dewan Pembicaraan Tk I

Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang MPd APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 3. Tanggapan Dan Atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 5.

SENIN, 23 - 9 2013

1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap H. Abdul Halim Raperda Tentang APBD Provinsi Jawa Iskandar, MPd Timur Tahun Anggaran 2014 didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

6.

SENIN, 30 - 9 2013

1. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi dan Alat Kelengkapan DPRD Prov. Jawa Timur Periode 2009 – 2014 2. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. Nota Penjelasan Pimpinan Komisi C (Keuangan) Terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah 4. Laporan Komisi-Komisi Terhadap Tindaklanjut Hasil Reses II DPRD Provinsi Jawa Timur Th 2013 5. Laporan Penyempurnaan Hasil Evaluasi

Paripurna Lanjutan

DR. H. Paripurna Lanjutan Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, MSi

Drs. Sirmadji, MPD DR. H. Rasiyo, Paripurna didampingi H. Imam MSi Sunardhi dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd Paripurna Lanjutan Paripurna Pembicaraan Tk I Paripurna Paripurna

Kementerian Dalam Negeri Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2013

10. OKTOBER 2013 NO

HARI/TGL

ACARA 1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD TA 2014 2. Pendapat Gubernur terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

1.

SENIN, 7 - 10 2013

2.

JUM’AT, 11 - 10 - 1. Laporan / rekomendasi Pansus Terhadap 2013 LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 2. Tanggapan dan Atau Jawaban Fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

H. Faf Adisiswo DR. H. Rasiyo, Paripurna Lanjutan didampingi H. Imam MSi Sunardhi, dan DR. HM. Paripurna Lanjutan Soenarjo, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan Drs. Sirmadji Tj, MPd H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, H.Faf Adisiswo dan H. Abdul Halim Iskandar, MPd

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Pembicaraan Tk II Paripurna Lanjutan

3.

SABTU, 12 - 10 2013

1. Peringatan Hari Jadi ke 68 Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 2. PA Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 3. Pengambilan Keputusan Atas Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 4. Penyerahan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2009 – 2014 5. Laporan Pimpinan Komisi Pembahas Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo

DR. H. Paripurna Istimewa Soekarwo dan Paripurna Lanjutan Drs. H. Saifullah Yusuf Paripurna Lanjutan Paripurna Istimewa Paripurna Lanjutan

4.

SENIN, 21 - 10 2013

1. Laporan Komisi-Komisi Terhadap APBD Provinsi Jawa Timur TA 2014 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah 3. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah

Drs. Sirmadji, MPD didampingi H. Imam Sunardhi, DR. HM. Soenarjo, MSI, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Paripurna Lanjutan Saifullah Yusuf dan DR. H. Paripurna Lanjutan Rasiyo, MSi Paripurna Pembicaraan Tk II

5.

RABU, 23 - 10 2013

1. Laporan Badan Anggaran Terhadap APBD Prov. Jawa Timur TA 2014 2. Laporan Komisi B ( Perekonomian) Terhadap Raperda Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 3. Penetapan Program Legislasi Daerah Prov.

H. Faf Adisiswo DR. H. Rasiyo, Paripurna Lanjutan didampingi H. Imam MSi Sunardhi, dan DR. HM. Paripurna Lanjutan Soenarjo, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd Paripurna

Jawa Timur Th 2014 4. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 5. Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 6.

SENIN, 28 - 10 2013

Paripurna Lanjutan Paripurna Pembicaraan Tk II

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD Prov. Jawa Timur 2. Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama DPRD Prov. Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang APBD Prov. Jawa Timur TA 2014

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd Drs. Sirmadji Tj, MPd dan H. Faf Adisiswo

ACARA

KETUA RAPAT

DR. H. Paripurna Lanjutan Soekarwo dan DR. H. Rasiyo, Paripurna MSi Pembicaraan Tk II

11. NOPEMBER 2013 NO 1.

HARI/TGL RABU, 6 - 11 2013

1. Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014

EKSEKUTIF

KETERANGAN

H. Abdul Halim DR. H. Paripurna Istimewa Iskandar, MPd Soekarwo dan didampingi H. Imam DR. H. Rasiyo, Sunardhi, H. Faf MSi Paripurna

2. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi Adisiswo DR. HM. Partai Demokrat Dan Alat Kelengkapan Soenarjo, MSi, dan Drs. DPRD Prov. Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – Sirmadji Tj, MPd 2014 3. Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur Terhadap 3 (Tiga) Raperda yaitu Raperda tentang Pencabutan Perda No. 6 Th 2004 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prov. Jawa Timur, Raperda Tentang Penanaman Modal dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paripurna Pembicaraan Tk I

2.

KAMIS, 14 - 11 2013

1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 (Tiga) Raperda yaitu Raperda Tentang Pencabutan Perda No. 6 Th 2004 Tentang Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur, Raperda Tentang Penanaman Modal dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

H. Imam Sunardhi didampingi DR. HM. Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd, dan H.Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

3.

SENIN, 25 - 11 2013

1. Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 (Tiga) Raperda yaitu Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Th 2004 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi

Drs. Sirmadji, MPD didampingi DR. HM. Soenarjo, MSI, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi

Paripurna Lanjutan

Jawa Timur, Raperda Tentang Penanaman Modal dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

12. DESEMBER 2013 NO 1.

HARI/TGL

ACARA

KAMIS, 12 - 12 2013

1. Laporan Pimpinan Komisi Pembahas 3 (Tiga) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda Tentang Pencabutan Perda No. 6 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur, Raperda Tentang Penanaman Modal dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 2. Penyampaian Usul Pembentukan Pansus Pulau Galang dan Situs Majapahit di Trowulan Mojokerto 4. Penyampaian Laporan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Terhadap APBD Prov. Jawa Timur TA 2014

KETUA RAPAT

EKSEKUTIF

KETERANGAN

H. Abdul Halim DR. H. Rasiyo, Paripurna Lanjutan Iskandar, MPd MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Faf Adisiswo DR. HM. Soenarjo, MSi, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd Paripurna Pembicaraan Tk I Paripurna

2.

SENIN, 16 - 12 2013

1. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 2 (Dua) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan Raperda Tentang Penanaman Modal 2. Pengambilan Keputusan Terhadap 2 (Dua) Raperda Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan Raperda Tentang Penanaman Modal 3. Tanggapan Anggota Terhadap Usul Pembentukan Pansus Pulau Galang Dan Situs Majapahit di Trowulan Mojokerto

DR. HM. Soenarjo, MSi didampingi H. Imam Sunardhi, H. Abdul Halim Iskandar, MPd dan H. Faf Adisiswo

Drs. H. Paripurna Lanjutan Saifullah Yusuf dan DR. H. Rasiyo, MSi Paripurna Pembicaraan Tk II

Paripurna Lanjutan

3.

4.

JUM’AT, 20 - 12 2013

SENIN, 30 - 12 2013

1. Laporan Ke-3 (Tiga) Pimpinan Komisi Pembahas Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan, Raperda Tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan Raperda Tentang Peningkatan Jalan Yang Berkeselamatan di Jawa Timur 2. Laporan Dapil I s/d XI Terhadap Hasil Reses III Tahun 2013 3. Jawaban Pengusul Atas Tanggapan Anggota Terhadap Usul Pembentukan Pansus Pulau Galang Dan Situs Majapahit di Trowulan Mojokerto

H. Imam Sunardhi DR. H. Rasiyo, Paripurna Lanjutan didampingi DR. HM. MSi Soenarjo, MSi, Drs. Sirmadji Tj, MPd,

1. Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Prov. Jawa Timur Masa Bhakti 2009 – 2014 2. Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi PPR dan Susunan Keanggotaan Komisi DPRD Prov. Jawa Timur Dari Fraksi PPR Masa Bhakti 2009 – 2014 3. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda ttg Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan dan Raperda ttg Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

H. Faf Adisiswo DR. didampingi H. Imam Soekarwo Sunardhi, dan DR. HM. Soenarjo, dan Drs. Sirmadji Tj, MPd

Paripurna Paripurna Lanjutan

H. Paripurna Istimewa Paripurna Paripurna Lanjutan

Paripurna Pembicaraan Tk II

4. Pengambilan Keputusan Terhadap 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda ttg Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan dan Raperda ttg Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 5. Laporan Komisi-komisi Terhadap Tindaklanjut Hasil Reses III DPRD Prov. Jawa Timur Tahun 2013

Paripurna Paripurna Lanjutan

Paripurna Pembicaraan Tk II 6. Pendapat Fraksi Terhadap Usul Pembentukan Pansus Pulau Galang dan Situs Majapahit di Trowulan Mojokerto 7. Pengambilan Keputusan Terhadap Usul Pembentukan Pansus Pulau Galang dan Situs Majapahit di Trowulan Mojokerto 8. Penyampaian Penyempurnaan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Terhadap Raperda ttg Retribusi Daerah 9. Laporan Kinerja Tahunan Pimpinan DPRD Prov. Jawa Timur Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013 JUMLAH RAPAT PARIPURNA ( JAN – DES ) 2013 : 153 AGENDA SIDANG - MASA PERSIDANGAN I ( JAN – APRIL ) : 13 KEGIATAN - MASA PERSIDANGAN II ( MEI – AGUS ) : 20 KEGIATAN - MASA PERSIDANGAN III ( SEP – DES ) : 19 KEGIATAN -------------------------- + Jumlah : 52 KEGIATAN

Paripurna Paripurna

c. Laporan Akses Informasi Publik RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013 A. Registrasi Surat Masuk PPID Pembantu Sekretariat DPRD Prov.Jatim No Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tanggal

Nomor Surat

Diterima PPID

Pengirim

Perihal

B. Jumlah Kunjungan dari Media Cetak NO. NAMA MEDIA 1. Memorandum

NAMA WARTAWAN Rakhmat Hidayat

2.

Bhirawa

Siti Soelistyani

3.

Radar Surabaya

Yanuar

4.

El-Victor

Anang Supriyono

5.

Mercury

Ari Setya Budi

6.

TVRI

Nora Noerleben

7.

Berita Metro

Achmad Rofiqi

8.

Duta Masyarakat

Fathis Suud

9.

SB0 TV

Guntur

10.

JTV

Dewi Imroatin

MATERI INFORMASI Perda tentang Taman hutan rakyat Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perda tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 Perda tentang Pelaksanaan Transmigrasi Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Perda tentang Penyertaan Modal Perda tentang Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur TA 2014 Perda tentang Pencabutan atas Perda No 6 tahun

11.

Sindo

Ihdiya Ulu Muddin

12.

Harian Bangsa

Didi Rosadi

13.

Surabaya Pagi

Rico Abdiono

14.

Jawa Pos

Kardono

15.

Bidik

Rofik Hardian

16

Suara Kawan online

Desi Panca Indra

17.

JTV

Gentur

18.

Duta

Suud

19.

TVRI

Nora

20.

Memorandum

Dayat

21.

Surabaya Pagi

Rico

22.

Sindho

Lutfi

23.

Kompas TV

Guntur

24.

Jawa Pos

Kardono

2004 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum Perda tentang Penanaman Modal Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Perda tentang Percepatan tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang Perda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pendapat Banggar tentang Perubahan APBD TA 2013 Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD TA.2014 Nota Penjelasan Pengusul atas usul Raperda tentang Penyertaan Modal Acara Peringatan Hari Jadi Prov.Jatim ke 68 tahun 2013 Jawaban Eksekutif atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang rancangan APBD Prov.Jatim TA 2014 Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainya atas usul prakarsa tentang Pemberdayaan dan Pembangunan Perfilman di Jawa Timur Pengambilan keputusan terhadap usul prakarsa Raperda tentang Resi Gudang Hablur Laporan Komisi Komisi terhadap Raperda tentang APBD TA.2014 Penetapan Pansus Pembahasan Raperda tentang Pulau Galang Pengambilan keputusan persetujuan bersama

Gubernur Jatim dan DPRD Jatim terhadap Raperda tentang APBD Prov. Jatim TA 2014 25.

Berita Metro

Rofiqi

Nota Penjelasan Pimpinan Komisi E tentang Penyandang Disabilitas

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK LANGSUNG (SURAT) DAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG (UNJUK RASA) PENGADUAN

SATUAN

TAHUN 2013

1

2

3

a. Jumlah

Kali

370

b. Ditangani/Ditindaklanjuti

Kali

317

a. Jumlah

Kali

38

b. Ditangani/Ditindaklanjuti

Kali

38

A. Pengaduan Tdk Langsung (Surat)

B. Pengaduan Langsung (Unjuk Rasa)

RINCIAN PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK LANGSUNG (SURAT) PENGADUAN SESUAI KLASIFIKASI 1

BURUH TANAH POLITIK KEJAHATAN LAIN-LAIN JUMLAH

SATUAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013 JAN

PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES JUMLAH

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kali Kali Kali Kali Kali

26 46 1 3 348 424

9 28 37

10 1 2 18 31

4 6 1 21 32

1 28 29

1 7 1 32 41

1 33 34

1 1 30 32

1 10 11

1 4 20 25

2 7 1 22 32

2 3 29 34

5 1 26 32

28 40 5 297 370

RINCIAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG (UNJUK RASA) PENGADUAN SESUAI KLASIFIKASI 1 BURUH TANAH POLITIK KEJAHATAN LAIN-LAIN JUMLAH

SATUAN

TAHUN 2012

2 Kali Kali Kali Kali Kali

3 7 7 2 33 49

TAHUN 2013 JAN 4 1 1 3 5

PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES JUMLAH 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 1 3 1 2 1 2 11 1 1 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 23 3 6 2 4 2 2 2 5 2 5 38

d. Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang Dikeluarkan Badan Publik 1. Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 2. Perda No.2 tahun 2013 tentang Pemgelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo 3. Perda No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi penyandang Disabilitas 4. Perda No.4 tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 5. Perda No. 5 tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2012 6. Perda No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi 7. Perda No. 7 tahun 2013 tentang Perubahan APBD provinsi Jawa Timur TA. 2013 8. Perda No. 8 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal 9. Perda No.9 tahun 2013 tentang Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 10. Perda No. 10 tahum 2013 tentang APBD 2014 11. Perda No. 11 tahun 2013 tentang Pencabutan atas Perda No.6 tahun 2004 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum 12. Perda No.12 tahun 2013 tentang Penanaman Modal 13. Perda No. 13 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 14. Perda No, 14 tahun 2013 tentang Percepatan tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang 15. Perda No. 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah e. Informasi tentang Tata Cara dan Hak Informasi Publik I. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Setiap penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik, sbb : 1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukaung oleh Front Office dan Back Office yang baik : A. Front Office meliputi :

>Desk Layanan Langsung

>Desk Layanan Via Media B. Back Office, meliputi :

>Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi >Bidang Pengeloalaan Data dan Klasifikasi Informasi >Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

2. DESK INFORMASI PUBLIK Untuk

memenuhi

dan

melayani

permintaan

dan

kebutuhan

permohonan/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, dan website. 3. WAKTU PELAYANA N INFORMASI Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Penyelenggaraan pelayanan Informasi dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Senin – Kamis :

09.00 – 15.00 WIB

Istirahat :

12.00 – 13.00 WIB

Jumat :

09.00 – 15.00 WIB

Istirahat :

11.00 – 13.00 WIB

4. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI A. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi permintaan inforamasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohin dan pengguna informasi. B. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. C. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

D. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta smasuk dalam kategori dikecualikan, PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. E. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Infromasi Publik. F. Membukukan dan mencatat. 5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN A. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informs publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. B. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. C. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan

informasi

publik

kepada

pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melaui email, fax, atau pun jasa pos. D. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga akan di cantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekam. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP. 6. BIAYA/TARIF Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekam,

pemohon/pengguna

informasi

publik

dapat

melakukan

penggandaan/fotocpy sendiri disekitar gedung Badan Publik (PPID) Pembantu

setempat atau menyediakan CD/DVD kosong, flashdisk untuk perekam data dan informasi. 7. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai perturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. 8. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan infomasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya PPID Pembantu Sekretariat Prov. Jatim setiap bulan melaporkan kepada PPID Prov. Jatim. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 9. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan kebaratan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan alasan berikut : a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi f. Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

f. Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa DAFTAR REKAPITULASI PELELANGAN SEDERHANA / PELELANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2013

NO NAMA JENIS PEKERJAAN 1 2 3 4 5 6 7

Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Prov. Jatim Pembangunan Ruang Saji Banmus & Banggar Pengadaan Kain untuk Pakaian Anggota DPRD Prov.Jatim Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Set. DPRD Jatim Pembangunan Ruang Rapat di Kantor DPRD Prov. Jatim Pemasangan Plafond Kayu Jati Ukiran Lobby Kantor DPRD Penunjukan Langsung/Pengadaan kendaraan Dinas Roda 4 JUMLAH

TERSEDIA DANA

REALISASI

SISA MATI

1.800.000.000,00

1.792.700.000,00

7.300.000,00

800.000.000,00

679.483.000,00

120.517.000,00

480.000.000,00

477.840.000,00

2.160.000,00

560.000.000,00

554.658.089,00

900.000.000,00 892.500.000,00 2.050.000.000,00 7.482.500.000,00

5.341.911,00

769.600.000,00

130.400.000,00

865.259.450,00

27.240.550,00

2.049.767.500,00

232.500,00

7.189.308.039,00

293.191.961,00

2. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT a. Daftar Informasi Publik DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO

1

2 3

4 5 6

7

8

9

10

KEGIATAN

Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan Penyediaan makan dan minum

PENANGGUNG JAWAB

WAKTU TEMPAT

JENIS INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

Kabag Perundang undangan

2013

Sekwan

V

Kabag Umum

2013

Sekwan

V

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Kabag Umum

2013

Sekwan

V

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabag Umum

2013

Sekwan

V

Kabag Umum

2013

Sekwan

V

Kabag Umum

2013

Sekwan

V

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Kabag Perundangundangan

2013

Sekwan

V

Bintek Implementasi peraturan perundangundangan

Kabag Perundang Undangan

2013

Sekwan

V

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabag Keuangan

2013

Sekwan

V

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Kabag Keuangan

2013

Sekwan

V

Pengadaan meubalaer Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

11

12

13 14 15 16

17

18

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah/pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan anggota Dewan

Kabag Perundang undangan

2013

Sekwan

V

Kabag Perundang undangan

2013

Sekwan

V

2013

Sekwan

V

2013

Sekwan

V

2013

Sekwan

V

2013

Sekwan

V

2013

Sekwan

V

2013

Sekwan

V

Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Kabag Persidangan Kabag Persidangan Kabag Persidangan Kabag Perundang Undangan Kabag Perundang undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kabag Perundang undangan

Rapat-rapat Paripurna

b. Seluruh Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

c. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2013 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sebagai berikut : NO.

GOLONGAN

JUMLAH

%

1.

I

6

3,97

2.

II

56

37.10

3.

III

70

46,35

4.

IV

19

12,58

JUMLAH

151

100

Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Golongan

I 13%

II

III

IV

4% 37%

46%

Diagram Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Berdasarkan Jenis Kelamin selama Tahun 2013 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sebagai berikut : NO.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

%

1.

Laki-laki

118

78,14

2.

Perempuan

33

21,86

151

100

JUMLAH

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan 22% Laki-laki 78%

Diagram Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir selama Tahun 2013 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sebagai berikut : NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

%

1.

SD

5

7,2

2.

SLTP

7

6,0

3.

SLTA

55

29,3

4.

D1

0

0

5.

D2

0

0

6.

D3

4

3,6

7.

S1

50

37,1

8.

S2

30

16,8

9.

S3

0

0

151

100

JUMLAH

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir S3 0% S2 20%

SD SLTP 3% 5% SLTA 36%

S1 33%

D3 3%

D2 0%

D1 0%

Diagram Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bagan Struktur Organisasi

d. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik Tujuan 1 1.Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekwan dalam menjalankan tugas dan fungsi 2.Meningkatkan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur

3. Mendukung

Sasaran 2 Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai denganTupoksi 2.1 Tersediannya layanan operasional penunjang kegiatan kesekretariatan 2.2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan Aparatur 2.3 Tersedianya Media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD Tersedianya

Strategi Kebijakan 3 1.Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi

Program 4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2.Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD

2.1 Pelayanan administrasi perkantoran 2.2Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.3 Peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan

Peningkatan

peningkatan kerja DPRD Jatim

dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

4.Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan DPRD

Meningkatnya kesesuaikan tugastugas administrasi dengan aturan yang berlaku

3. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NIHIL

dukungan bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan tertib administrasi kesekretariatan DPRD

kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

FOTO FOTO KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN TAHUN 2013

Kunjungan Komisi A Ke Kejaksaan Tinggi

Komisi A kunjungan ke KODAM V Brawijaya

Kegiatan Komisi B dalam rangka mencari masukan tentang Perda Taman Hutan Raya didampingi Tenaga Ahli Profesor Setya Budi

Kegiatan Komisi B mencari masukan kepada masyarakat terkait Perda Hutan Rakyat

Kegiatan Komisi C dalam Sosialisasi Perda Pajak Daerah

Anggota Komisi C (Khairuddin) Memberikan Sambutan Pada Sosialisasi Perda Pajak Daerah

Kegiatan Komisi D Mengunjungi UPT Bina Marga Jember

Peninjauan Lapangan oleh Komisi D DPRD Jatim

Kegiatan Komisi E Dalam Memberikan Bantuan Korban Banjir di Lamongan

Kunjungan Balegda dalam rangka pembahasan Perda Minuman Beralkohol ke Polda Jatim