Jono : Independensi
Wali Amanat Dalam Memherikan Perlindungan Kepada Para
INDEPENDENSI WALI AMANAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI Jono ABSTRACT A bond is a debt instrument of the issuer that contains a promise to pay interest or such other obligations and the redemption of the loan executed at due date. Usually, issuer is a pointed Commercial Bank to be Trustee and they will make a contract. The contract binds bond holders. The purpose of pointing the trustee is to protect bond holder s interest. Trustee is demanded to stand independently. These circumstances related with the function of trustee to representation and protecting bond holder's interest. This article will explain about trustee's independent action to accomplish its function.
Keywords: bond; debt instrument; issuer; Commercial Bank; Trustee; bond holders; independently. Pendahuluan Dengan semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Masyarakat semakin mempunyai peluang untuk melakukan investasi baik investasi yang berjangka pendek, menengah, maupun investasi berjangka panjang. Investasi berjangka panjang dapat dilakukan dengan membeli berbagai macam efek yang ada di pasar modal seperti obligasi. 44
Obligasi merupakan salah satu jenis efek yang mempunyai jangka waktu yang panjang. Penerbitan obligasi bagi emiten merupakan suatu cara untuk mendapatkan dana secara cepat dan dana tersebut digunakan dalam pembiayaan terhadap perusahaan atau melakukan ekspansi perusahaan. Sedangkan pembeli obligasi atau pemegang obligasi merupakan masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi dengan
Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan. Vol. IV, No. 1, Juli 2004
Jono : Independent!
Wali Amanat Didam Memberikan Perlindungan Kepadci Para...
tujuan ingin mendapatkan keuntungan baik berupa bunga maupun berupa diskonto dengan risiko yang rendah. Dengan demikian, pasar modal merupakan tempat mempertemukan kedua belah pihak tersebut yaitu antara emiten dengan pemegang obligasi (masyarakat pemodal). Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pemegang obligasi (masyarakat pemodal) maka diperlukan suatu lembaga yang bernama Wali Amanat. Wali Amanat ini ditunjuk dan dibayar oleh emiten pada saat sebelum emiten melakukan emisi. Wali Amanat sebagai pihak yang bertindak mewakili dan melindungi pemegang Obligasi maka Wali Amanat dituntut lebih bersikap mandiri dan independen.
Wali Amanat Sebagai Wakil Pemegang Obligasi 1. Pengertian Wali Amanat Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 30, Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, sedangkan pihak diartikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 15, bahwa Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan. Dari dua definisi tersebut, terhhat bahwa definisi Wali Amanat yang dibenkan oleh UU No. 10 Tahun 1998 lebih spesifik dan lebih kompleks daripada definisi yang diberikan oleh UU No. 8 tahun 1995. Wali Amanat ini diperlukan mengingat bahwa efek yang bersifat utang tersebut mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai j angka waktu jatuh tempo yang panjang. Wali Amanat merupakan suatu lembaga/ pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (masyarakat pemodal) dengan membuat suatu perjanjian antara Wali Amanat dengan emiten, yang mana perjanjian tersebut dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi). Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan dengan perjanjian perwaliamanatan. Meskipun
Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
45
Jono : Indcpendensi
Wali Amanat Dtilam Memherikan Pcrlindungan Kepada Para
perjanjian ini dibuat antara emiten dengan wali Amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi, yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pengikatan tersebut didasarkan pada logika hukum bahwa pemegang obligasi yang ingin membeli obligasi haruslah terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut, dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, maka otomatis pembeli obligasi tersebut tidak akan membeli obligasi tersebut. Dengan demikian, maka dia tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut.
14 tentang definisi wali Amanat dan Pasal 6 huruf I tentang wali Amanat sebagai salah satu usaha Bank Umum. IJIJ ini diubah dengan Undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal terdapat pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 55;
satu lembaga penunjang pasar modal
d. Keputusan Ketua BapepamNo: Kep-36/PM/1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat (Peraturan No. VI.C.2);
yang diperlukan pada saat emiten
e. Keputusan Ketua Bapepam
melakukan penawaran obligasi di pasar
No: Kep-77/PM/1996 tentang
modal. Wali Amanat ini diatur dalam:
Laporan
2. Peraturan yang mengatur tentang Wali Amanat Wall Amanat merupakan salah
a. Undang-undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 54; b. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada Pasal 1 Angka
46
Wali
Amanat
(Peraturan No. X.I.I); f. Keputusan Ketua Bapepam No : Kep-78/PM/1996 tentang Pe-meliharaan Dokumen oleh Wali Amanat (Peraturan No. X.I.2).
Law Review, Fakullas Hukum Universitas Pelita Haranan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
Jono : Independensi
Wall Amunui Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Para
3. Pihak - pihak yang Berhak Menjadi Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Tidak semua pihak dapat bertindak sebagai Wali Amanat dalam setiap penerbitan obligasi. UUPM Pasal 50 ayat 1 menentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemenntah 1 . Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Pasal 53 ayat 1 berbunyi : Kegiatan usaha sebagai Wall Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum. Sampai saat ini, belum ada peraturan pemerintah/Keputusan ketua Bapepam yang menetapkan pihakpihak selain Bank Umum untuk dapat bertindak sebagai Wali Amanat. Dengan demikian, yang dapat bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum, sepanjang peraturan pemerintah/keputusan ketua Bapepam tidak menentukan lain. Perlu diketahui bahwa tidak semua Bank Umum secara otomatis dapat bertindak sebagai Wali Amanat. Ada persyaratan 1
Lihat Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 50 Ayat 1.
yang harus di penuhi Bank Umum untuk bertindak sebagai Wali Amanat yaitu bahwa Bank Umum tersebut harus terdaftar terlebih dahulu di Bapepam 2 . Sebenarnya kegiatan sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan usaha Bank Umum, oleh karena itu setiap bank umum tidak memerlukan izin khusus dari Bapepam, tetapi Bank Umum harus terdaftar terlebih dahulu di Bapepam (sesuai Penjelasan Pasal 50 ayat 2 UUPM dan Pasal 6 huruf I UU No.7 tentang Perbankan). Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/l 996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat (Peraturan Bapepam No. VI.C.2) menentukan bahwa permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor. VI.C.2-1. Permohonan pendaftaran tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.
Anggaran Dasar;
b.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
2
Lihat UU No. 5 tahun 1995 tentang pasar modal Pasal 50 ayat 2 dan PP No.45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal Pasal 53 ayat 2.
Law Review, Fakullas Hukum Universitas Pelila Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
47
Jona : Indepentlensi
Wali Amanat Dalam Meinhenkan Perlindungan Kepada Para
c.
Izin Usaha sebagai Bank Umum;
d.
Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam;
e.
Rekomendasi dari Bank Indonesia;
f.
Buku pedoman
operasional
4. Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing; dan 5. ijazah pendidikan formal terakhir. j.
seperti kesiapan tenaga ahli di
tentang kegiatan waliamanat yang
bidang perwaliamanatan.
akan dilakukan; yang memuat
Setelah Bank Umum mengaju-
sekurang-kurangnya: 1. struktur organisasi bank dan struktur organisasi waliamanat; dan
Pertimbangan yang bersifat teknis
kan permohonan pendaftaran kepada Bapepam, maka dalam jangka waktu 45 hari sejak diterimanya permohonan tersebut Bapepam wajib memberikan
2. daftar pegawai dan pembagian
pemberitahuan kepada pemohon (Bank
kerja pada kegiatan perwali-
Umum) tentang permohonan tersebut.
amanatan.
Pemberitahuan tersebut dapat berupa:
g.
Pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan waliamanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;
h.
Daftar nama direktur serta
dengan menggunakan Formulir
komisaris disertai daftar riwayat
Nomor: VI.C.2-3;atau
1.
menyatakan permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: VI.C.2-2;atau
2.
menyatakan permohonan ditolak
hidup dan Kartu Tanda Penduduk; 3. i.
Daftar pejabatpenanggungjawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai: 1. daftar riwayat hidup; 2. Kartu Tanda Penduduk; 3. bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
48
menyatakan permohonan memenuhi syarat dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 hari sejak diterimanya permohonan ini, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat kepada pemohon dengan Formulir Nomor: VI.C.2-4.
Law Review, FakuUas Hukum llniversitas Pelita Harapan, Vol IV. No I, Juli 2004
Jono
Imlependensi Wali Amanat Dalam Memberikan Perlindungun Kepada Para
4. Perjanjian Perwaliamanatan Biasanya Wall Amanat ditunjuk oleh emiten yang ingin menerbitkan suatu obligasi pada saat sebelum melakukan emisi. Penunjukan ini tidak dilakukan oleh pemegang obligasi mengingat pada waktu penunjukan tersebut belum terdapatnya pemegang obligasi karena pada saat itu obligasi tersebut belum ditawarkan kepada umum. Setelah penunjukan Wali Amanat oleh emiten, maka antara emiten dengan Wali Amanat harus dibuat suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Perwaliamanatan3. Sejak ditandatangani perjanjian perwaliamanatan tersebut, maka Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek tersebut, tetapi perwakilan tersebut baru berlaku efektif pada saat efek tersebut telah dialokasikan kepada para pemodal. Perwakilan atau pemberian kuasa dari pemegang efek tersebut kepada Wali Amanat tidaklah diperlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek tersebut melainkan berdasarkan undang-undang. Oleh
karena itu, Wall Amanat berhak mewakili pemegang efek tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek tersebut termasuk dalam melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan4. Secara lebih rinci perjanjian perwaliamanatan setidak-tidaknya memuat ketentuan tentang :s a.
penunjukan wali amanat oleh emiten;
b.
dasar dan tujuan penerbitan obligasi;
c. j umlah pinj aman pokok; d.
kupon bunga; e. j enis obligasi serta denominasinya; f.
penggantian surat obligasi dan kupon bunga yang rusak;
g.
pembayaran bunga dan pinj aman pokok;
h. jangka waktu pinjaman dan caracara pelunasannya; i.
4 s
' Perjanjian ini mengikat pemegang efek yang bersifat utang(seperti penjelasan diatas).
tingkat bunga dan j umlah lembar
penyisihan dana untuk pelunasan obligasi (sinking fund) dan pengelolaannya;
Lihat penjelasan Pasal 51 ayat 2 UUPM. Marzuki Usman et. al., "Pengetahuan Dasar Pasar ModaT\ Jurnal Keuangan dan Moneter dan IBI(Jakarta: 1999), hal. 160.
Law Review, Fakullas Hukum llniversitas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
49
Jono : Independensi
Waii Amanat Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Para
j.
agen pembayaran;
c.
k.
perincian dan nilai harga kekayaan emiten yang dijaminkan;
Jumlah bunga obligasi, cara, tempat, dan waktu tempat pembayarannya;
d.
Kesediaan agen utama pembayaran untuk dan atas nama emiten melakukan pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi kepada pemegangnya;
e.
Pemberian wewenang penuh
1.
ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan j aminan;
m. ketentuan mengenai penanggung (jikaada); n.
hak, kewajiban dan tanggung-
kepada agen utama pembayaran
jawab Wali Amanat;
untuk menunjuk dan memberhenti-
o.
penggantian Wali Amanat;
kan agen pembantu pembayaran;
p.
Rapat Umum Pemegang Obligasi
f.
bank tempat menyetor dana yang
(RUPO); q.
Penetapan waktu dan penunjukan cukup untuk pembayaran pinjam-
Sanksi-sanksi.
an obligasi beserta bunganya; Untuk kelancaran pembayaran pokok dan bunga obligasi kepada
g.
pemegang obligasi, antara emiten dan
Imbalan jasa bagi agen utama pembayaran.
Wali Amanat selaku agen utama pembayaran, harus dibuat perjanjian agen pembayaran dalam bahasa Indo-
5. Kewajiban-kewajiban Wali Amanat Ada beberapa kewajiban yang
nesia yang memuat setidak-tidaknya tentang :6 a.
Penunjukan
harus di emban oleh pihak yang menjadi agen
utama
pembayaran; b.
6
Jumlah pinjaman pokok obligasi, cara, tempat, dan waktu tempat pembayarannya;
Ibid. hal. 161.
50
Wali amanat dalam penerbitan efek yang bersifat utang (Obligasi), yaitu a.
Wali Amanat waj ib bersikap netral dan independen serta tidak memihak kepada emiten, melainkan mewakili dan melindungi kepentingan pemegang efek yang bersifat utang;
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol IV, No. I, Juli 2004
Jono
b.
c.
d.
Independensi Wali Amanat Dalam Membehkan Peilindungan Kepada Para
Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan emiten sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Bapepam (Pasal 52 UUPM);
c. jumlah efek yang bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
Wali Amanat wajib memberikan
yang telah dilakukan oleh
ganti rugi kepada pemegang efek
wali amanat terhadap
yang bersifat utang atas kerugian
emiten.
karena kelalaiannya dalam pe-
Laporan tengah tahunan wajib
laksanaan tugasnya sebagaimana
disampaikan kepada Bapepam
diatur dalam undang-undang
paling lambat 30 hari setelah
pasar modal dan atau peraturan
periode laporan yang bersangkut-
pelaksanaannya serta kontrak
an dan laporan tahunan wajib
perwaliamanatan (Pasal 53
disampaikan kepada Bapepam pal-
UUPM);
ing lambat 60 hari setelah periode
Wali Amanat wajib menyampai-kan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangka 4 yang meliputi :7
laporan yang bersangkutan. 2. Laporan peristiwa penting
1. Laporan tengah tahunan dan
perwaliamanatan yang wajib
tahunan mengenai kegiatan
disampaikan kepada Bapepam
Wali Amanat yang antara lain
paling lambat 2 hari setelah
memuat :
terjadinya peristiwa atau sejak
a. jumlah dan jenis efek bersifat utang yang masih beredar; b. pembayaran pokok dan atau bunga efek yang bersifat utang; 7
d. pelaksanaan pengawasan
Lihat Keputusan Ketua Bapepam No : Kep77/PM/I996 tentang Laporan Wali Amanat (Peraturan No:X. 1.1).
yang menyangkut kegiatan
diketahuinya peristiwa tersebut, berupa: a. pembayaran pokok dan bunga efek yang bersifat utang sebelum jatuh tempo, apabila dimungkinkan di dalam kontrak perwaliamanatan;
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol IV, No I, Juli 2004
51
Jono : Independensi
Wali Amanat Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Para
b. pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk: 1. Pembayaran pokok dan atau bunga efek ber-
terhadap pemegang efek bersifat utang telah dipenuhi. Dokumen-dokumen tersebut terdin dari: 8 1.
kontrak perwal iamanatan;
2.
kontrak yang berkaitan dengan
sifat utang yang tidak tepat waktu; dan
pemberian jaminan dan bukti 2. P e n g u r a n g a n ,
pemilikan atau penguasaan atas
penambahan,
harta yang dijaminkan;
pengalihan atau penukaranjaminan;
3.
catatan, risalah dan atau laporan mengenai jumlah dan jenis efek
c. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang.
bersifat utang yang masih beredar dan yang telah dilunasi; 4.
e. Wali Amanat wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat. Dokumen tersebut wajib disimpan ditempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam. Penyimpanan dokumen tersebut sekurangkurangnya untuk masa 5 tahun sej ak seluruh kewaj iban emiten 52
catatan, risalah dan atau laporan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap emiten termasuk tindakan yang dilakukan oleh Wali Amanat karena tidak dipenuhinya persyaratan kontrak perwaliamanatan, antara lain tidak dibayarnya pokok dan bunga, atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh emiten;
5.
catatan, risalah dan atau laporan mengenai jumlah dan jenis efek
lihat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep78/PM/l 996 ten tang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat (Peraturan Nomor: X.I.2).
Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol IV, No. I, Juli 2004
Jono: Independensi
Wali Amamii Pedum Memherikan Perlindungan
bersifat utang yang dapat di konversikan menjadi saham, apabila ada; 6.
daftar emiten yang menggunakan jasa wali amanat; dan
7.
buku pedoman operasional wali amanat.
Kepada Para
b.
Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan waliamanat harus mengetahui dengan pasti apakah nilai kekayaan emiten yang menjadi jaminan setara atau memadai dibanding nilai obligasi yang diterbitkan.
c.
Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta
6. Kegiatan-kegiatan/Tugas Wali Amanat
yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatan atau
Wali Amanat sebagai pihak yang
pemilikannya haruslah sepenge-
dituntut untuk bersikap netral dan
tahuan waliamanat.
independen dalam melakukan tugasnya sebagai perwakilan dari pemegang
d.
Memantau dan mengikuti per-
efek yang bersifat utang (obligasi).
kembangan secara terus menerus
Tugas pokok wali Amanat adalah
terhadap perkembangan per-
bertindak mewakili dan melindungi
usahaan emiten dan memberikan
kepentingan pemegang efek yang
nasihat dan masukan kepada
bersifat utang. Ada beberapa kegiatan
emiten.
yang berkaitan dengan tugas pokok
e.
Wali Amanat tersebut adalah sebagai
Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pem-
9
berikut :
bayaran bunga dan pinjaman
a.
pokok obligasi yang menjadi hak
Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional perusahaan (emiten) mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya.
' M. Irsan Nasarudin &Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", (Jakarta:Prenada Media:2004), hal. 173
pemodal. Tepat pada waktunya. f.
Bertindak sebagai agen utama pembayaran untuk menunjang kegiatan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok, maka waliamanat semula bertindak sebagai agen utama pembayaran. Dengan telah
Law Review, Fakullas Hukum I 'niversilas Pelila Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
53
Jonu : Independensi
Wali Amanat Dalam Me iberikan Perlindungan
dibentuknya PT. KSEI, maka saat ini juga agen pembayaran dilaksanakan oleh PT. KSEI. g.
kepentingan pemegang efek bersifat utang secara maksimal. b.
Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-02/PM/ 1988, waliamanat berperan juga sebagai pemimpin dalam rapat umum
pemegang
(RUPO).
10
obligasi
7. Larangan-larangan bagi Wali Amanat
mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (masyarakat pemodal) berdasarkan kepercayaan, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan netral. Untuk itu, maka ada beberapa larangan bagi Wali Amanat sebagai berikut: Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah (Pasal 50 ayat 1 UUPM). Larangan ini bertujuan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi 10
Marzuki Usman et. al., Op. Cit., hal 57.
54
Wall Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang efek bersifat utang (pasal 51 ayat 3 UUPM)." Hubungan kredit tersebut yaitu hubungan antara emiten yang bertindak sebagai debitur atau kreditur dengan waliamanat bertindak sebagai kreditur atau debitur. Sebagai contoh : PT. Aman, yang meminjam uang di Bank Z, sehingga hubungan PT. Aman dengan Bank Z merupakan hubungan kredit. Kemudian PT. Aman ingin menerbitkan obligasi, dengan demikian PT. Aman tidak boleh menunjuk Bank Z sebagai waliamanat.
Wali Amanat yang bertugas
a.
Kepada Para
1
' Di dalam Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 51 ayat 3, waliamanat diperbolehkan mempunyai hubungan kredit dengan emiten sepanjang waliamanat mendahulukan kepentingan para pemegang efek bersifat utang daripada kepentingan waliamanat tersebut selaku kreditur emiten.
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelila Harapan, Vol. IV, No. I. Juli 2004
Juno : Independensi Wali Amanat Dalum Memberikan Perlindungan Kepada Para
c.
Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama (Pasal 54 UUPM). Suatu
perusahaan
yang
menerbitkan suatu obligasi, biasanya diperlukan suatu guarantor atau penanggung untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok dan bunga oleh emiten. Penanggung ini biasanya dilaksanakan oleh Bank. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat conflict of interest antara fungsi Wali Amanat dengan fungsi penanggung. Untuk itu, dilarang bagi suatu Bank yang disamping bertindak sebagai waliamanat dan sekaligus bertindak sebagai penanggung pada efek yang bersifat utang yang sama. Permasalahan Independensi Wali Amanat Dalam Memberikan Perlindungan kepada Para Pemegang Obligasi Wali Amanat sebagai sebuah lembaga penunjang pasar modal dituntut untuk bersikap independen, netral dan mandiri dalam mewakili dan melindungi kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Tuntutan terhadap independensi wali amanat hanya merupakan sebuah harapan
yang tidak mungkin terwujud, apabila penunjukan Wali Amanat masih dilakukan oleh emiten. Persoalannya adalah bahwa Wali Amanat disamping ditunjuk dan dibayar oleh emiten, tetapi dia harus memihak kepada pemegang Obligasi. Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Secara logika, hal tersebut hanya merupakan das sollen, karena tubuh Wali Amanat seolah-olah terbelah menjadi 2 bagian di mana bagian perutnya terletak di sebelah emiten (karena dapat/ee dari emiten), sementara otaknya terletak di sebelah pemegang Obligasi(karena harus memikirkan kepentingan pihak yang dilindungi). Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak memungkinkan atau kurangnya independensi Wali Amanat, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan secara maksimal kepada pemegang Obligasi. 1. Ada dua Alternatif untuk menciptakan atau meningkatkan independensi Wali Amanat a. Pembentukan Lembaga Perwaliamanatan Pasar Modal Indonesia oleh Bapepam. Secara praktek, Wali Amanat yang ditunjuk dan dibayar oleh emiten mengakibafkan Wali Amanat tidak
Law Review, Fakultas Hukuni Universilas Pelita Harapan, Vol IV, No. I, Juli 2004
55
Jono
Imk'pendensi
Wali Amanat Dalam Membenkan
dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dalam arti tidak terlindunginya hak-hak pemegang Obligasi. Dengan demikian penulis menyarankan agar Bapepam membentuk sebuah lembaga yang diberi nama "Lembaga Perwaliamanatan Pasar Modal Indonesia (LPPMI)" yang berada di bawah pengawasan Bapepam. Di dalam LPPMI terdapat pengurus dan beranggotakan Bank Umum yang sudah terdaftar di Bapepam. Dengan demikian, Bank Umum tersebut yang ingm menjadi Wali Amanat dari suatu penerbitan obligasi tidak lagi ditunjuk oleh emiten itu sendiri tetapi ditunjuk oleh LPPMI itu sendiri. Jadi, LPPMI ini bertugas melakukan penunjukan Wali Amanat dan membayar fee kepada Wali Amanat yang telah menjalankan fungsinya dengan baik. LPPMI ini mendapat dana berasal dari Emiten yang ingin memakai jasa Wali Amanat tersebut. Penunjukan oleh LPPMI memungkinkan Wali Amanat lebih bersikap independen. Lembaga ini juga dituntut untuk bersikap netral dan independen dalam melakukan penunjukan. Dengan semakin independennya Wali Amanat, maka hak-hak pemegang Obligasi menjadi semakin 56
Perlindungan Kepacla Para
terlindunginya. Dengan terlindunginya hak-hak pemegang Obligasi, maka dapat memberikan insentif serta gairah bagi masyarakat pemodal untuk melakukan investasi ke dalam jenis efek ini. b. Penunjukan Ulang Wali Amanat Melalui RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) Wall Amanat terbentuk pada saat belum terjadinya penawaran umum terhadap obligasi tersebut (sebelum Obligasi tersebut terjual atau belum adanya pemegang Obligasi). Untuk itu, maka untuk sementara Wali Amanat di tunjuk oleh emiten dan setelah terjualnya seluruh obligasi emiten, dalam arti sudah terdapatnya pemegang obligasi,maka sebaiknya wajib diadakan RUPO dengan tujuan untuk melakukan penunjukan ulang Wali Amanat yang sesuai dengan aspirasi pemegang Obligasi. Dengan penunjukan ulang Wali Amanat oleh pemegang Obligasi maka di harapkan Wall Amanat lebih independen atau memihak kepada kepentingan pemegang Obligasi, sehingga hak-hak pemegang Obligasi akan terlindungi secara baik. Alternatif yang kedua ini agak sulit untuk
Law Review, Fakullas Hukum Universitas I'elila Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
Jono : Independent!
Wali Amanat Dalam Memberikan Perlindungan Kepada
dilaksanakan, karena pemegang Obligasi tersebar di berbagai pelosok, sehingga agak sulit untuk melakukan pemanggilannya dalam menghadiri RUPO. 2. Permasaiahan baru dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Dalam Rancangan Undangundang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
tersebut
(selanjutnya disebut RUU), dimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 1. Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. 2.
Wali Amanat mewakilikepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3.
Wali Amanat dapat mempunyai hubungan kredit dengan Emiten sepanjang Wali Amanat tersebut mendahulukan kepentingan para
raw
pemegang efek bersifat utang dari pada kepentingan Wali Amanat tersebut selaku kreditur Emiten12. 4.
Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam Peraturan Bapepam.
Sedangkan dalam penjelasan RUU pasal 51 ayat 3 tersebut sebagai berikut: "Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang efek bersifat utang secara maksimal dalam hal terjadi benturan kepentingan antara wali amanat sebagai wakil pemegang efek bersifat utang dan kepentingan wali amanat sebagai kreditur atau debitur dari emiten'3". Dari RUU Pasal 51 dan penjelasannya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa RUU tersebut memperbolehkan Wali Amanat disamping bertindak sebagai wakil pemegang efek bersifat utang dan juga dapat bertindak sebagai kreditur atau debitur dari Emiten. Berbeda dengan Pasal 51 ayat 3 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang Wali Amanat mempunyai hubungan kredit dengan emiten. 12 13
Cetak hitam dari penulis cetak hitam dari penulis.
Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol. IV No.l, Juli 2004
57
Jono : liuk'pi'iidensl
Wall Amanal Dalam Memherikan Perlindungan
Secara teoritis, pengaturan dalam Pasal 51 ayat 3 UU No. 8 tahun 1995 tersebut merupakan aturan yang logis dan ideal. Tetapi dalam praktek, hal tersebut sulit di praktekkan karena setiap perusahaan besar pada umumya telah melakukan hubungan kredit dengan suatu Bank Umum tertentu dimana biasanya dalam hubungan kredit tersebut, emiten yang bertindak sebagai debitur sedangkan Bank Umum tersebut bertindak sebagai kreditur. Hubungan kredit tersebut di cantumkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini biasanya mengandung suatu klausula yang menyatakan bahwa : perusahaan (debitur) tidak boleh melakukan hubungan kredit dengan pihak lain tanpa persetujuan dari bank umum tersebut14. Akibat dari klausula tersebut, maka perusahaan tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan penerbitan obligasi 15 , apabila perusahaan tersebut tidak menunj uk bank umum tersebut sebagai Wali Amanat. Dengan kata lain Bank Umum tersebut yang merupakan M
Hasil wawancara dengan Levi Lana SH.,LL.M.,Dosen Hukum Pasar Modal UPH, tanggal 9 Juli 2004. "Penerbitan obligasi berarti perusahaan (emiten) melakukan hubungan kredit dengan pemegang obligasi.
58
Kepadu Para
kreditur dari perusahaan tersebut tidak akan mengizinkan perusahaan tersebut menerbitkan obligasi apabila perusahaan tersebut tidak menunj uknya sebagai Wali Amanat. Kesimpulannya apabila kita memakai UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 51 ayat 3 tersebut, maka akan mempersulitkan bagi suatu perusahaan untuk menerbitkan obligasi. Oleh karena itu, dalam RUU tersebut dimana Pasal 51 ayat 3 tersebut merupakan hasil dari proses kristalisasi nilai-nilai praktek. Wali Amanat yang berfungsi sebagai wakil dari pemegang efek bersifat utang tidak terdapat benturan kepentingan dengan fungsi wali amanat sebagai kreditur dari emiten. Di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat 3 RUU tersebut memungkinkan Wali Amanat bertindak sebagai debitur dari emiten. Penulis berpendapat bahwa tidak sewajarnya Wali Amanat dapat bertindak sebagai debitur dari emiten, karena terdapat benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan Wali Amanat tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam memherikan perlindungan kepada pemegang efek bersifat utang. Wali Amanat yang bertindak sebagai debitur dari emiten akan dikontrol oleh emiten
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004
Jono
Independensi WaliAmanat Dalam Meniberikan Pcrlindungan Kepada Para
tersebut, akibatnya Wali Amanat tersebut menjadi tidak independen dan tidak netral dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Wali Amanat tidak diperbolehkan bertindak sebagai debitur dari emiten. Sedangkan tindakan Wali Amanat sebagai kreditur dari emiten tetap di perbolehkan, mengingat kritalisasi nilai-nilai praktek dalam masyarakat. Dengan demikian sebaiknya penjelasan Pasal 51 ayat 3 RUU tersebut diubah menjadi sebagai berikut: "Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang efek bersifat utang secara maksimal dalam hal terjadi benturan kepentingan antara wali amanat sebagai wakil pemegang efek bersifat utang dan kepentingan wali amanat sebagai kreditur dari emiten16". Kesimpulan Obligasi sebagai salah satu instrumen yang bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari satu tahun. Obligasi ini memberikan insentif kepada masyarakat pemodal (pembeli) berupa bunga ataupun 16
diskonto. Penerbitan obligasi bagi emiten merupakan suatu cara untuk mendapatkan dana secara cepat dan dana tersebut digunakan dalam pembiayaan terhadap perusahaan atau melakukan ekspansi perusahaan. Sedangkan pembeli obligasi atau pemegang obligasi merupakan masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi dengan tujuan ingin mendapat keuntungan baik berupa bunga maupun berupa diskonto. Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pemegang obligasi maka diperlukan sebuah lembaga penunjang yang bernama "Wali Amanat". Lembaga ini ditunjuk dan dibayar oleh emiten pada saat sebelum melakukan emisi. Wali Amanat biasanya Bank Umum yang sudah terdaftar di Bapepam. Wali amanat di tuntut bersikap netral dan independen serta mandiri dalam memberikan perlindungan kepada pemegang obligasi. Selama ini wali amanat di tunjuk dan dibayar oleh emiten yang mengakibatkan wali amanat tidak dapat bersikap independen dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu, penulis menyarankan dua altematif untuk menciptakan waliamanat yang independen yaitu altematif pertama
Cetak hitam dari penulis.
Law Review. Fakullas Hukum Ilniversitas Pelita Harapan, Vol IV, No. I, Juli 2004
59
Jono : Independent)
Wall.internal Daluin Memberikun Perlindungan Kepada Para
yaitu dengan melakukan penunjukan ulang wali amanat melalui RUPO, dan alternatif kedua yaitu dengan membentuk lembaga baru yang berada di bawah Bapepam. Lembaga ini disebut saja "Lembaga Perwaliamanatan Pasar Modal Indonesia", yang di dalamnya terdiri dari Bankbank Umum yang sudah terdaftar di Bapepam. Lembaga ini yang akan melakukan penunjukan wali amanat bagi suatu emiten. Dengan demikian maka diharapkan wali amanat dapat lebih bersikap independen dalam memberikan perlindungan kepada pemegang obligasi.
Daftar Pustaka
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Usman, Marzuki et. al., "Pengetahuan Dasar Pasar Modal", Jurnal Keuangan
& Moneter
Kep-36/PM/1996
IBI( Jakarta: 1999).
Bank
tentang Pasar Modal
tentang Umum
sebagai Wali Amanat (Peraturan No. VI.C.2). Keputusan Ketua Bapepam No: Kep77/PM/1996 tentang Laporan Wali Amanat (Peraturan No. X.I.I). Keputusan Ketua Bapepam No: Kep78/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amar\&\ (Peraturan No. X.I.2). 60
&
Undang-Undang No. 8 Tahu 1995
Kep- Keputusan Ketua Bapepam No: Pendaftaran
Nasarudin, Irsan & Indra Surya , Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,(Jakarta : Prenada Media : 2004).
Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pcliia Harapan, Vol. II', No. I, Juit 2004
