Bentuk:
KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor:
578 TAHUN 1961 (578/1961)
Tanggal:
1 NOPEMPER 1961 (JAKARTA)
Sumber:
LN 1961/296
Tentang: BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BESERTA PENETAPAN SAYARAT-SYARATNYA BAGI PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN) Indeks: PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL. BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN. Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan perrusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) beserta syarat-syarat perlu segera ditetapkan. Mengingat: 1.
Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 133);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 199 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 237);
3.
Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960.
Mendengar: Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan: MEMUTUSKAN : Menetapkan:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BESERTA PENETAPAN SYARAT-SYARATNYA BAGI PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN). Pasal 1. Wilayah kuasa pertambangan P.N. Permigan terdiri dari wilayah-wilayah kuasa pertambangan Jepon,. Panolan, Banyubang, Mojokerep, dan petak IV, petak V dari wilayah kuasa pertambangan Lusi,yang batas-batasnya adalah sebagai berikut : A. Wilayah kuasa pertambangan Jepon. Terletak di Kecamatan Jepon, Kawedanan Blora, Daerah Tingkat II Blora, Karesidenan Pati dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebagian dari Kecamatan Jepon, terletak disebelah Selatan jalan dari Kaliwangan, melalui Pakis, Ngori, Sabonganyar, Mlahar, Klampog, Jiken, Janjang, Sambong, Blebah ke Kadewan; Satu dan lain tercantum lebih lanjut didalam peta topographi (kedar 1 : 200.000) yang dilampirkan pada Keputusan Presiden ini, B.
Wilayah kuasa pertambangan Panolan. Terletak di Kawedanan Panolan, Daerah Tingkat II Blora, Karesidenan Pati dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Timur: Melalui batas antara Kawedanan Panolan dan Padangan, mulai dari titik pertemuan kedua Kawedanan ini (A) sampai dititik pertemuan dengan Kawedanan Jepon (B). Sebelah Utara dan Barat: Melalui batas antara Kawedanan Panolan dan Kecamatan Jepon, mulai dari batas Kawedanan Padangan (B) hingga sampai dijalan besar Cepu - Blora (C) pada jarak kira-kira 1.107 meter dari paal 36 diukur mengikuti jalan itu (D), terus hinga kira-kira 460 meter meliwati paal 41 dijalan kecil (E)yang berbelok ke Barat; dari jalan ini melalui Jenu, Sawur, Kalimiri (F) dan mesjid lama hingga simpang tiga yang terletak kira-kira 200 meter sebelah Utara Selopereng (G); dari situ mengikuti jalan kecil yang ke Barat dan kemudian ke Selatan hingga sampai kira-kira 600 meter sebelah Utara signaal Kedinding (H),
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
kemudian mengikuti jalan kecil yang ke Barat sampai kekali Grabagan di Ninggalan (1) dan selanjutnya mengikuti sungai ini kehulu hingga sampai jembatan antara Nglaju dan Saka (K); Sebelah Selatan: Dari jembatan ini mengikuti jalan kecil melalui ngasahansampai Seren (L), kemudian ke Utara melalui Buntut, Klaten, sebelah Timur Mundu (M) dan melalui Gadu dan Gendilan hingga sampai jalan besar Blora - Cepu kira-kira 250 meter melewati paal 42 (N), selanjutnya mengikuti jalan besar hingga sampai batas antara Kawedanan Panolan dan Padangan (O) dan akhirnya batas Kawedanan ini hingga sampai titik pertemuan batas Kawedanan Panolan dan Padangan (A), satu dan lain tercantum dalam peta topographi (Kedar 1 : 200.000) yang terlampir pada Keputusan Presiden ini. C.
Wilayah kuasa pertambangan Banyubang. Sebelah selatan: Garis lintang melalui tengah-tengah simpang tiga (titik I) di Jepon dari jalan Blora -Jepon -Karang sampai dititik (titik II) yang terletak 6.600 meter sebelah Timur dari titik I. Sebelah Timur: Garis bujur dari titik II sampai dititik (titik III) yang terletak 3.000 meter sebelah Utara dari titik II; Sebelah Utara: Garis lintang dari titik III ke Barat sampai ketitik potong dari garis ini (titik IV) dengan jalan dari Karang ke Jepon; Sebelah Barat: Jalan dari Karang ke Jepon dari titik IV sampai ketitik I; (Lebih lanjut lihat peta).
d.
Wilayah kuasa pertambangan Mojokerep. Dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara: (Garis patah dari titi sudut W.K.P. Mjk 5 a sampai titik sudut W.K.P. Mik 52).
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Sebelah Barat: (Garis patah dari titik sudut WKP Mjk 1 sampai titik sudut WKP Mjk 5a). Keterangan : Titik sudut WKP Mjk 4, terletak 3441, 3 M, azimuth U 118° 20' T dari AT. 100 (Nglamping) dan jadi satu dengan titik sudut WKP BII dari bekas konsesi "Banyubang" E.
Petak IV dari wilayah kuasa pertambangan LUSI.
Batas-batas, 5a LUSI IV: Sebelah Barat daya: Garis kejurusan astronomisch Utara 136° Timur melalui titik potong dari jalan Ngliron ke Banyuasin dengan batas Utara dari Kawedanan Randublatung; Sebelah Utara dan Timur: Batas Utara dan Timur dari Kawedanan Randublatung. Luas daerah ini ada 390 hektar. F.
Petak V dari wilayah kuasa pertambangan LUSI.
Utara (berturut-turut dari Barat ke Timur); 1.
Garis kejurusan astronomi Utara 105° Timur melalui titik sudut dari bekas lapangan konsesi tambang "Trembes";
2.
Garis dijurusan astronomi Utara 257° Timur melalui titik sudut 67 dibatas sebelah Barat dari bekas lapangan konsesi tambang "Petak".
Sebelah Timur: Batas sebelah Barat dari bekas lapangan konsesi tambang "Petak" Sebelah Selatan (berturut-turut dari Timur ke Barat); 1.
Garis dijurusan astronomi Utara 264° Timur melalui titik sudut dari bekas lapangan konsesi tambang "Petak".
2.
Bujur astronomi melalui rumah yang pada tanggal 1 Desember 1925 ditempati oleh Kepala Kampung Randublatung.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3.
Lintang astronomi di 100 meter sebelah Utara astronomi dari rumah yang pada tanggal 1 Desember 1925 ditempati oleh Kepala Kampung Taman Wetan;
4.
Garis dijurusan astronomi Utara 279° Timur melalui titik potong dari lintang astronomi di 100 meter sebelah Utara astronomi dari-dengan bujur astronomi di 3000 meter sebelah Barat astronomi dari rumah yang tersebut di Taman Wetan.
Sebelah Barat : Batas sebelah Selatan dan Timur dari bekas lapangan konsesi tambang "Trembes". Luas daerah ini adalah 3180 hektar. Pasal 2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, dan penentuan syarat-syarat bagi pemegang kuasa pertambangan diputuskan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Pasal 3. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 1 Nopember 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia, J. LEMINA. Diundangan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO -------------------------------CATATAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
