Implikasi Regulasi Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Mei 2015
Agenda Paparan • • • • • •
Jati Diri Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kebijakan Pokok Pembangunan Dikti Implikasi Regulasi Dikti Regulasi Dikti membawa Dampak
Jati Diri •
Lahir : Malang 14 Februari 1956 – Doktor Teknik dan Manajemen Industri ITB (lulus 2005)
•
Karir Pekerjaan – PT United Tractors Tbk, mulai sbg Management Trainee (1980-1990) – PT Bank Summa dan Tim Likuidasi, mulai sbg Deputy General Manager (19901994) – PT Trumix Beton dan PT Semen Cibinong Tbk, mulai sbg Direktur (1995-2000) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Komite Dewan Komisaris (2008 – 2013)
•
Karir Akademisi – Institut Sains dan Teknologi Nasional, sbg Rektor (2007-2011) dan Program Studi MTI (2011 – sekarang) – Asesor Badan Akreditasi Nasional (Institusi dan Program Studi:2007 – sekarang)
•
Karir Lembaga Swadaya Masyarakat - Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (PMMI): Pendiri (1987) - The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG): Peneliti (2002 – sekarang) dan Ketua Badan Pengurus (2008 – sekarang)
Tujuan • Menekankan pemahaman bersama dampak diterbitkannya peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi • Mendapatkan komitmen bersama dalam hubungan kerja antar lembaga/institusi
Peraturan perundang-undangan tentang Kopertis • Peraturan perundang-undangan Kopertis: - Berperan sejak tahun 1975 - UU RI No. 20 Tahun 2003 (pasal 66) - Permendikbud No. 42 Tahun 2013 Perubahan atas Permendikbud No. 1 Tahun 2013: Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS secara nasional, jumlah lokasi Kantor Kopertis adalah 14
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Visi: Mewujudkan manusia dan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Misi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Bangsa yang berdaya saing Masyarakat yang demokratis yang berlandaskan pada supremasi hukum Indonesia yang aman, damai, dan bersatu Pemerataan pembangunan yang berkeadilan Indonesia asri dan lestari Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Tahapan pokok pembangunan nasional jangka menengah lima tahunan : 1. Tahap Pertama: 2005-2009 2. Tahap Kedua: 2010-2014 3. Tahap Ketiga: 2015-2020 – Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK 4. Tahap Keempat: 2021-2024
Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Tinggi • Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor • Meningkatkan mutu relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja serta pengembangan iptek untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa • Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom
Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Tinggi UU/Perpu
PP
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
1. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
1.
2.
Perpres
Permendiknas
Permendikbud
Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia beserta lampiran Perpres No. 13 Tahun 2015 Tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
1.Permendiknas No. 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2.Pemendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
1. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No.87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Permendikbud No.154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
Kepmendiknas 1. Kepmendiknas No.232/U/2000/ Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 3. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
Fenomena Peningkatan Mutu Pendidikan • • • •
Sarana prasarana Pendidik Kurikulum Akreditasi, evaluasi, supervisi
Implikasi terhadap Tenaga Pendidik • UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: - isu Profesionalitas Dosen masih belum maksimal - isu Masih banyak Dosen yang belum sesuai kualifikasi keilmuannya • Ketentuan Umum: - Kualifikasi akademik Dosen harus sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal - Sertifikasi Dosen sebagai pengakuan profesionalitas • Implikasinya: - Profesionalitas Dosen merupakan keharusan - Kesesuaian kualifikasi keilmuan merupakan keharusan
Implikasi terhadap Perguruan Tinggi dan Program Studi • UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: - isu pemberian ijin operasional - isu Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi • Ketentuan Umum: - SE Dikti No. 160/E/AK/2012: Ijin pendirian Perguruan Tinggi dan ijin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku - Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT dan akreditasi Program Studi oleh LAM • Implikasinya: - Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi - Akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi oleh BAN-PT sebelum terbentuk lembaga akreditasi mandiri
Mengapa perlu Review Regulasi? o Regulasi yang buruk penyebab utama kinerja yang buruk: compliance cost, competition & competitiveness o Market failure vs. Government failure Asimetri informasi o Regulasi membawa dampak dan biaya
Mengapa perlu Review Regulasi? Jumlah Halaman Regulasi Meningkat
Mengapa perlu Review Regulasi?
Regulasi Membawa Dampak Setiap regulasi memiliki pengaruh pada kehidupan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi Para penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelola perguruan tinggi perlu menunjukkan sikap terhadap pengaruh adanya regulasi pendidikan tinggi Sikap terhadap pengaruh regulasi: - Menerima dan melaksanakan amanat regulasi - Memberikan umpan balik terhadap regulasi
Regulasi Membawa Dampak Perumusan Masalah
Konsultasi Stakeholders
Regulatory Impact Assessment (RIA)
Identifikasi Tujuan Alternatif Tindakan Analisis Biaya dan Manfaat Pemilihan Tindakan Strategi Implementasi
Regulasi Membawa Dampak RIA sebagai alat analisis untuk menentukan: Apakah regulasi diperlukan? Apakah ada alternatif tindakan yang lebih baik? Bagaimanakah manfaat & kerugian dari adanya regulasi?
Regulasi Membawa Dampak Tujuan Evaluasi Dampak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan efektivitas suatu kebijakan terhadap: Individu, kelompok, dan institusi Akibat yang diperkirakan maupun tidak Kondisi sasaran kebijakan
Terima Kasih
