IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DI KELURAHAN MADE KECAMATAN SAMBIKEREP KOTA SURABAYA Lilik Wahyu Athariyanto Tauran
ABSTRAK Pelaksanaan kegiatan pertanian kota (urban farming) merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian. Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya telah mencanangkan program urban farming yang ditujukan khusus untuk keluarga miskin di Kota Surabaya. Program urban farming yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian. Sebagai salah satu wilayah di Kota Surabaya yang mampu mengelola urban farming dengan baik, Kelurahan Made menjadi wilayah yang diteliti. Peneliti menggunakan enam variabel untuk mengetahui bagaimana implementasi program urban farming di Kelurahan Made, yakni sumber kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta sikap para pelaksana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yang diteliti berada di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Kelurahan Made dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kelurahan Made merupakan wilayah yang dikenal sebagai wilayah yang mampu mengelola urban farming dengan baik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah melalui teknik purposive sampling yang kemudian berkembang dengan menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian ini juga menggunakan teknik accidental sampling untuk mendapatkan data. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan empat cara yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program urban farming di Kelurahan Made dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk komunikasi antarorganisasi yang berjalan dengan baik, adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan serta sikap dari masing-masing pelaksana yang menunjukkan sikap penerimaan terhadap kebijakan. Pelaksanaan urban farming perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kapasitas yang dimiliki masyarakat miskin. Kata Kunci : Implementasi, program, urban farming Implementation of agricultural activities the city (urban farming) is one form of community empowerment program which operates in the field of agriculture. In 2007, city officials have launched a program specifically aimed at urban farming for poor families in the city of Surabaya. Urban farming program organized by the Surabaya City Government aims to reduce poverty, empower the poor and as a means of learning and improving human resources in agriculture. As one of the areas in the city of Surabaya, which is able to manage urban farming well, Village Made into areas studied. Researchers used six variables to 1
determine how the implementation of the urban farming program in the Village Made, the source of policies, measures and policy objectives, inter-organizational communication, implementation characteristics, economic environment, social and political, as well as the attitude of the implementers. This research uses descriptive qualitative research approach. Studied research sites located in the Village District Sambikerep Made Surabaya. Made village chosen as the study site because the Village Made a region known as the region that is able to manage urban farming well. The sampling technique used was through purposive sampling technique, which was developed by using the snowball sampling technique. This study also using accidental sampling technique to obtain the data. For data collection techniques, this study used four ways namely observation, interviews, documentation and triangulation. The data obtained was analyzed using data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. Results of this study showed that the implementation of urban farming program in the Village Made executed properly. This can be seen from the form of inter-organizational communication that goes well, the lack of innovation in the implementation of the activities and attitudes of each executive indicating acceptance of the policy. Implementation of urban farming should be implemented on an ongoing basis to continue to improve and develop the capacity of the poor. Keywords: Implementation, program, urban farming 1. Pendahuluan
pertanian meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ketrampilan
Pemberdayaan masyarakat pada
sumber
sektor pertanian kembali menjadi isu yang
lembaga
manajemen
yang
pemecahan
isu
optimal,
konsultan
berfokus
pada
manajemen
dan
masyarakat.
pertanian akan memberikan manfaat yang
ekonomi masyarakat. Laporan McKinsey Institute,
manusia
Diyakini bahwa ke depan penguatan sektor
dikembangkan dalam upaya penguatan
Global
daya
terutama
untuk
kehidupan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2012
Isu peningkatan kesejahteraan
menyatakan bahwa untuk menjadi negara
masyarakat selalu dikaitkan dengan upaya
dengan kekuatan ekonomi yang besar,
masyarakat
menghadapi
setidaknya harus memenuhi empat syarat,
kemiskinan.
Permasalahan
yaitu pemerintah harus fokus mengelola
sering
konsumsi dalam negeri, mengembangkan
kehidupan
pertanian
mengelola
daerah/pedesaan. Pada kenyataannya di
sumber daya alam dan mengembangkan
perkotaan, tingginya tingkat urbanisasi
sumber daya manusia (Harian Kompas, 21
telah menciptakan kelompok masyarakat
November
miskin
pemerintahan,
dan
pada
tahun
perikanan,
2012).
Penguatan
sektor 2
dipersepsikan
di
kemiskinan
dengan
masyarakat
daerah
permasalahan
di
perkotaan.
kondisi daerah-
Dalam 1
Laporan
Akhir
Pelaksanaan
mencapai 112.465 penduduk atau sekitar
Urban Farming Kota Surabaya tahun
4,32% dari jumlah penduduk di Kota
2010,
Surabaya. Seperti kota metropolitan yang
pada
penduduk
Evaluasi
tahun
dunia
1994,
lainnya,
perkotaan. Jumlah tersebut meningkat
banyak
menjadi 50% pada tahun 2000 dan
pengangguran, kemiskinan, kriminalitas
mendekati
dan
pada
di
dari
daerah
65%
tinggal
45%
tahun
2005.
Kota
Surabaya
menghadapi
permasalahan
lingkungan.
seperti
Dalam
Rencana
Kecenderungan serupa juga terjadi di
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Indonesia dimana proporsi penduduk di
(RPJMD) tahun 2010-2015, pertanian kota
perkotaan sebesar 36,5% pada tahun 2000,
(urban farming) dianggap sebagai program
diproyeksikan akan meningkat menjadi
pemberdayaan
44,5% dan 52,2%, masing-masing pada
pertanian
tahun 2010 dan 2020 (Laporan Akhir
kesejahteraan masyarakat.
masyarakat
yang
akan
di
sektor
meningkatkan
Evaluasi Pelaksanaan Urban Farming Kota
Surabaya,
2010).
Data
Urban
ini memacu
lagi merupakan masalah yang menjadi
penguatan
semakin meningkat di daerah perkotaan
ini
ekonomi
kelompok-kelompok
memerlukan
sektor
pertanian
kota.
Kota Surabaya menurun dan kehidupan
telah
masyarakat
akan
terus
meningkat. Program urban farming di
masyarakat miskin baru di perkotaan. Kondisi
hidup
farming ini, jumlah angka kemiskinan di
perpindahan penduduk dari desa ke kota
memunculkan
taraf
Diharapkan dengan adanya program urban
dan pinggiran kota. Tingginya jumlah
meningkat
peningkatan
masyarakat miskin yang bergerak dalam
dominasi di daerah pedesaan, tetapi juga
semakin
merupakan
program yang bersifat spesifik untuk
mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak
yang
farming
Kota Surabaya juga merupakan salah satu
perhatian
implementasi kebijakan Pemerintah Kota
pemerintah kota untuk menyikapinya.
Surabaya yang bertujuan untuk merespon Di Kota Surabaya, pelaksanaan
isu-isu aktual yang sedang berkembang di
program pemberdayaan masyarakat di
masyarakat.
sektor pertanian dilaksanakan sejak tahun
lingkungan dan pertanian.
Seperti
isu
kemiskinan,
2007. Program tersebut ditujukan untuk Urban
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai
kota Surabaya. Pada tahun 2010, jumlah
usaha
farming
didefinisikan
tani, pengolahan,
dan
distribusi dari berbagai komoditas pangan
angka kemiskinan di Kota Surabaya 3
termasuk sayuran dan peternakan di dalam
Definisi tersebut juga dikatakan oleh Dye
atau di pinggiran wilayah kota. Secara
dalam
teknis, urban farming merupakan kegiatan
memberikan definisi secara luas yakni
yang meliputi pertanian, perikanan dan
sebagai “whatever governments choose to
peternakan dengan memanfaatkan lahan
do or not to do” (apapun yang dilakukan
perkarangan atau lahan kosong yang tidak
pemerintah untuk memutuskan atau tidak
terpakai.
argumentasi
memutuskan). Sementara itu Anderson
mengetahui
dalam Suharto (2010:44) , menyampaikan
bagaimana implementasi program urban
definisi kebijakan publik yang lebih
farming di Kota Surabaya, diperlukan
spesifik yaitu sebagai “a purposive course
adanya suatu penelitian yang menjelaskan
of action followed by an actor or set of
mengenai pelaksanaan kegiatan urban
actors in dealing with a problem or matter
farming
of concern”.
tersebut,
Berdasarkan maka
di
untuk
Kota
Surabaya.
Untuk
mengetahui pelaksanaan urban farming di Kota
Surabaya,
Kelurahan
Suharto
(2010:44)
yang
b. Implementasi Kebijakan
Made
Implementasi kebijakan merupakan salah
merupakan contoh wilayah yang telah
satu bagian terpenting dalam
melaksanakan program urban farming
proses
pencapaian tujuan kebijakan yang telah
dengan baik.
ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van
Proses
pelaksanaan
urban
Horn
dalam
Winarno
(2005:102)
farming di Kelurahan Made akan dianalisis
“implementasi kebijakan publik sebagai
menggunakan
yang
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
dikemukakan oleh Van Meter dan Van
organisasi publik yang diarahkan untuk
Horn, yakni sumber-sumber kebijakan,
mencapai
tujuan-tujuan
ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi
ditetapkan
dalam
antarorganisasi,
sebelumnya.
enam
variabel
karakteristik
badan
yang
telah
keputusan-keputusan
Tindakan-tindakan
ini
pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan
mencakup usaha-usaha untuk mengubah
politik serta sikap para pelaksana.
keputusan-keputusan menjadi tindakantindakan operasional dalam kurun waktu
2. Kajian Teori
tertentu
a. Kebijakan Publik Kebijakan
publik
melakukan
menyelesaikan
sesuatu
untuk
permasalahan
publik.
dalam
rangka
melanjutkan usah-usaha untuk mencapai
merupakan
perubahan-perubahan besar dan kecil yang
tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak
maupun
ditetapkan kebijakan”. 4
oleh
keputusan-keputusan
Pendapat
yang
dikemukakan
hampir
oleh
sama
Nugroho
juga
Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012)
(2008),
bahwa beberapa variabel yang dimasukkan
implementasi kebijakan pada prinsipnya
sebagai
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
kebijkan publik adalah sebagai berikut
mencapai tujuannya. Daniel Mazmanian
juga
implementasi
menyetujui kebijakan
Kinerja
bahwa
kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan (Agustino, 2006). Ukuran dan
kebijakan.
tujuan kebijakan menjadi pijakan awal
Implementation is the carrying out of basic
mengenai
policy decision, usually incorporated in a
order
or
dalam kegiatan implementasi kebijakan. Aktivitas-aktivitas
the problem(s) to be addressed, stipulates ways,
‘structures’
pelaksana
dan
bagaimana sikap pelaksana, para pelaksana
the objective(s) to be pursued and in a of
kebijakan
kebijakan digunakan untuk menjadi acuan
court
decision. Ideally, that decision identifies
vaiety
bagaimana
diimplementasikan. Ukuran dan tujuan
statute but which can also take the form of executives
kebijakan
kebijakan memang realistis dengan sosio-
dalam Nugroho (2008) mengemukakan
important
implementasi
dan hanya jika ukuran dan tujuan dari
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
implementasi
mempengaruhi
dapat diukur tingkat keberhasilannya jika
merupakan
tahapan untuk mencapai tujuan kebijakan.
definisi
yang
1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2008)
variabel
harus berpacu pada ukuran dan tujuan
the
kebijakan.
implementation process.
2. Sumber-sumber kebijakan c. Model
Implementasi
Variabel sumber-sumber kebijakan
Kebijakan
yang dimaksud bukanlah sumber kebijakan
Van Meter dan Van Horn Model implementasi kebijakan milik Van
yang berdasar pada aturan hukum legal
Horn dan Van Meter dikenal sebagai
formal, tetapi sumberdaya yang tersedia
model yang klasik. Donald Van Meter dan
dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut
Carl
Agustino
Van
Horn
memperkenalkan
(2006),
keberhasilan
proses
gagasannya mengenai model implementasi
implementasi kebijakan sangat tergantung
kebijakan pada tahun 1975. Model ini
dari
mengandaikan
sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya
bahwa
implementasi
kemampuan
kebijakan berjalan secara linear dari
yang dibutuhkan
pembuat kebijakan publik, implementor
kebijakan berupa sumberdaya manusia,
dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van
sumberdaya finansial dan sumberdaya 5
dalam
memanfaatkan
implementasi
waktu. Karena ketiga sumberdaya tersebut
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi
saling tergantung dalam implementasi
(Agustino, 2006:144).
kebijakan.
5. Sikap Para Pelaksana
3. Karakteristik Badan Pelaksana
Sikap para pelaksana berkaitan dengan
Agen pelaksana kebijakan dapat
bagaimana para pelaksana memberikan
meliputi organisasi formal dan organisasi
respon terhadap kebijakan yang akan
informal
yang
pengimplementasian
akan
terlibat
diimplementasikan.
kebijakan
publik.
pelaksana
memberikan
Apakah
para
sikap
berupa
Karakteristik atau ciri-ciri agen pelaksana
penerimaan atau penolakan atas kebijakan
akan
bagaimana
yang akan diimplementasikan. Ketika para
kecenderungan sikap dan kinerja agen
pelaksana memberikan sikap, hal yang
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan
dipengaruhi adalah kinerja dari para
publik.
menyatakan
pelaksana
kebijakan.
kinerja implementasi kebijakan publik
pelaksana
memberikan
akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-
menerima kebijakan, maka ini menjadi
ciri yang tepat serta cocok dengan para
bukti bahwa pelaksana telah siap dan
agen pelaksananya.
berkomitmen dalam melaksanakan suatu
sangat
menentukan
Agustino
4. Komunikasi
(2006)
antarorganisasi
merupakan keberhasilan
kunci
dengan
penolakan diberikan oleh pelaksana, maka menjadi tanda bahwa pelaksana belum siap
antarorganisasi utama
pelaksanaan
sikap
para
kebijakan. Begitu pula sebaliknya, ketika
terkait
dan kegiatan pelaksanaan Komunikasi
Ketika
untuk melaksanakan kebijakan
dalam kebijakan
6. Lingkungan
publik. Pelaksanaan kebijakan publik akan
ekonomi,
sosial
dan
politik
melibatkan beberapa agen pelaksana dalam
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dalam
pada suatu lingkungan kebijakan akan
kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan
mempengaruhi
para agen pelaksana akan terjadi suatu
Agustino
interaksi atau koordinasi yang bersifat
lingkungan sosial, ekonomi dan politik
saling bekerjasama demi keberhasilan
yang tidak kondusif dapat menjadi biang
pelaksanaan
baik
keladi dari kegagalan kinerja implementasi
koordinasi komunikasi diantara pihak-
kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial
pihak yang terlibat dalam suatu proses
dan politik suatu daerah/wilayah dapat
implementasi, maka asumsinya kesalahan-
memberikan
kegiatan.
Semakin
6
keberhasilan
(2006)
kebijakan.
mengatakan
dampak
yang
bahwa
bersifat
konstruktif atau destruktif. Keberadaan
teknik wawancara, dokumentasi, observasi
masyarakat
dan triangulasi.
dukungan
sekitar
akan
ataupun
memberikan
ancaman
terhadap
Penelitian
pelaksanaan kebijakan. Oleh karenanya,
dan
diperhatikan dalam melaksanakan suatu
Made
Bersinar
merupakan
gabungan
deskriptif
tanam di lahan persawahan maupun lahan
melalui
pekarangan. Tanaman yang dikembangkan
pendekatan kualitatif. Penggunaan metode
oleh Gapoktan Made Bersinar adalah
kualitatif, diharapkan dapat memberikan
tanaman holtikultura seperti cabe, tomat,
penjelasan lebih lengkap, lebih mendalam,
jagung dan tanaman sayuran lainnya. Dari
kredibel dan bermakna sehingga tujuan dicapai.
keseluruhan pelaksanaan urban farming di
Seperti
Kelurahan Made, penelitian ini berfokus
dikemukakan oleh Sugiyono (2012:3), digunakan
dan
melaksanakan kegiatan pertanian/bercocok
farming di Kelurahan Made menggunakan
kualitatif
Gabungan
563 penduduk Kelurahan Made
Penelitian implementasi program urban
metode
oleh
kelompok tani yang beranggotakan sekitar
3. Metode Penelitian
dapat
dilaksanakan
Kelompok Tani Made Bersinar. Gapoktan
kebijakan
penelitian
pada
dicetuskan oleh Pemerintah Kota Surabaya
bidang ekonomi, sosial dan politik perlu
penelitian
berfokus
pelaksanaan program urban farming yang
latar belakang kehidupan masyarakat di
jenis
ini
pada pelaksanaan kegiatan bercocok tanam
untuk
tanaman holtikultura yang dilaksanakan
mendapatkan data yang mendalam, suatu
oleh
data yang mengandung makna. Lokasi
Gapoktan
Made
Bersinar
yang
berdasarkan dari enam variabel yakni
penelitian yang dipilih untuk dikaji adalah
sumber kebijakan, ukuran dan tujuan
Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep
kebijakan, komunikasi antarorganisasi, ciri
Kota Surabaya. Kelurahan Made dipilih
badan pelaksana, lingkungan ekonomi,
karena dianggap sebagai wilayah yang
sosial dan politik dan sikap dari pelaksana.
mampu mengelola program urban farming Teknik
dengan baik. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan
adalah
analisis
data
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive dan
analisis data kualitatif, mengikuti konsep
teknik
yang diberikan oleh Miles and Huberman.
pengumpulan data yang digunakan adalah
Miles dan Huberman dalam Sugiyono
sampling, accidental
snowball sampling.
sampling Dan
(2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 7
secara interaktif dan berlangsung secara
untuk
terus
Pelaksanaan
menerus
pada
setiap
tahapan
menganalisis urban
suatu
kebijakan.
farming
di
Kota
penelitian sampai tuntas dan data hingga
Surabaya bertujuan untuk memberdayakan
benar-benar
dalam
masyarakat di bidang pertanian. Tujuan
analisis data yaitu data collection, data
kebijakan tersebut akan mempengaruhi
reduction, data display, dan conclusion
tentang
drawing.
pelaksanaan kegiatan urban farming di
akurat.
Aktivitas
suatu kebijakan merupakan acuan tentang
Kelurahan Made Kota Surabaya dianalisis variabel
bagaimana
yang
antarorganisasi,
komunikasi
karakteristik
komunikasi
di lapangan.
Horn yakni ukuran dan tujuan kebijakan, kebijakan,
bentuk
antarorganisasi dan pelaksanaan kegiatan
dikemukakan oleh Van Meter dan Van
sumber-sumber
dan
urban farming. Karena ukuran dan tujuan
Implementasi program urban farming di
enam
komunikasi
lapangan dalam mencapai tujuan kebijakan
4. Hasil dan Pembahasan
berdasarkan
bagaimana
Komunikasi
antarorganisasi
dan
badan
pelaksanaan kegiatan urban farming di
pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial,
Kelurahan Made dapat dikatakan cukup
dan politik dan sikap dari pelaksana.
baik. Dinas Pertanian Kota Surabaya
Berikut
menjamin
merupakan
skema
model
implementasi Van Meter dan Van Horn :
bahwa
akan
ada
suatu
interaksi/komunikasi antarpelaksana urban farming
dengan
ditunjukkan
adanya
agenda kegiatan urban farming yang dibuat selama satu tahun. Begitu pula dengan organisasi ditingkat Kelurahan Made, yakni Gapoktan Made Bersinar dan berbagai kelompok Tani di Kelurahan Made,
organisasi
kelompok
tani
di
Urban farming di Kota Surabaya
Kelurahan Made juga mengagendakan
telah dirancang oleh Pemerintah Kota
pertemuan dengan Dinas Pertanian Kota
Surabaya
Surabaya dan pihak lain seperti tenaga
dengan
segala
bentuk
dan
tujuannya. Model implementasi kebijakan
penyuluh atau THL/PPL.
Van Meter dan Van Horn mengamanatkan bahwa
tujuan
dan
ukuran
Pemerintah Kota Surabaya telah
kebijakan
mencanangkan urban farming sebagai
merupakan salah satu variabel yang diurai
program 8
pemberdayaan
masyarakat
dengan segala petunjuk teknis, maksud dan
farming
tujuannya,
Kota
pemanfaatan tekhnologi seperti broadband
Surabaya tidak memiliki tolak ukur yang
learning center, dan hibah dari Pemerintah
jelas terhadap keberhasilan program urban
Provinsi
farming. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
pengemasan
tidak ditemukannya informasi yang jelas
adanya ketersediaan sumberdaya manusia
terkait alat ukur kebijakan urban farming
di
di Kota Surabaya. Tidak adanya ukuran
kelompok-kelompok
kebijakan
akan
pelaksanaan urban farming di Kelurahan
mempersulit Pemerintah Kota Surabaya
Made dapat berjalan lancar secara teknis.
dalam
Dimulai
tetapi
Pemerintah
urban
farming
mengevaluasi
ini
program
urban
di
wilayahnya.
Jawa
Timur
berupa
(packaging
Kelurahan
Made
dari
Adanya
rumah
house),
yang tani,
kegiatan
serta
berupa membuat
pembibitan
farming. Dan juga akan menghambat
tanaman, perawatan dan memetik hasil
proses
panen
pengembangan
desain
urban
yang
dilakukan
para
farming di Kota Surabaya mendatang,
pelaksanaan
karena input atau feedback yang muncul
berjalan dengan dukungan sumberdaya dan
dari evaluasi program tidak didapatkan.
infrastruktur yang memadai. Tetapi secara
Hal penting lainnya dalam suatu
kegiatan-kegiatan
petani, tersebut
finansial, pelaksanaan urban farming di
implementasi kebijakan adalah sumber-
Kelurahan
sumber kebijakan. Model implementasi
diuraikan, karena sifat pembiayaan urban
kebijakan Van Meter dan Van Horn
farming di Kelurahan Made tidak bersifat
dinyatakan
kebijakan
kolektif atau komunal, melainkan dibiayai
merupakan bagian yang tidak terlepas dari
oleh petani urban farming secara individu.
bahwa
sumber
suatu implementasi kebijakan. Sumber kebijakan
yang
sumberdaya
yang
melaksanakan
dimaksud
adalah
dimiliki
dalam
kebijakan,
Made
Selain
cukup
adanya
sulit
untuk
ketersediaan
infrastruktur sarana dalam peningkatan kegiatan
yakni
urban
farming,
Masyarakat
Kelurahan Made juga memiliki potensi
sumberdaya manusia, finansial dan waktu.
yang dapat menunjang pelaksanaan urban
Sumberdaya tersebut akan memberikan
farming dari keadaan sosial masyarakatnya
pengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan
di wilayahnya. Terdapat kebiasaan unik
kegiatan di lapangan.
yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan
Kelurahan Made memiliki sumberdaya dan
Made
infrastruktur yang bisa dikatakan cukup
masyarakatnya. Hal ini dapat ditunjukkan
memadai
dengan adanya kegiatan yang bernama
untuk
melaksanakan
urban 9
dalam
kehidupan
sosial
Tegal Desa. Kegiatan Tegal Desa di
telah memiliki tugas dan spesialisasi yang
Kelurahan
Made
jelas, tetapi kemungkinan adanya suatu
berkumpul
di
mengadakan
merupakan balai
kegiatan
desa
semacam
dengan
upacara
penyakit
yang
(patologi)
birokrasi/organisasi
mungkin terjadi dalam penyelenggaraan
menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan
program.
atas
keinginan/kemauan dari para pelaksana
limpahan
yang
telah
diberikan.
Dan
juga
Seluruh warga Kelurahan Made tanpa
dalam
terkecuali diundang untuk berpartisipasi
beberapa kemungkinan bahwa organisasi
dalam kegiatan ini, tanpa memandang latar
pelaksana
belakang agama, pendidikan ataupun ras.
melaksanakan tugasnya. Ketidakseriusan
Kegiatan Tegal Desa ini menjadi tanda
suatu
bahwa
tugasnya dapat terlihat dengan minimnya
kehidupan
Kelurahan
sosial
Made
masyarakat
sangat
terjaga.
menjalankan
terkait
tidak
organisasi
program.
serius
dalam
produktivitas
Ada
dalam
melaksanakan
dan
inovasi
Kerukunan dalam masyarakat inilah yang
organisasi/pelaksana.
menjadikan kondisi sosial masyarakat di
kemungkinan
Kelurahan Made kondusif dan menjadi
pelaksana yang bersifat sangat prosedural
potensi
yakni hanya melaksanakan kegiatan secara
penunjang pelaksanaan
urban
farming di Kelurahan Made. Variabel
lain
yang
dari
para
atau gagasan baru dalam melaksanakan
juga
kebijakan. Kemungkinan adanya sikap dari pelaksana tersebut dapat menghambat
langsung berdasarkan model implementasi
pencapaian keberhasilan kebijakan.
kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sikap dari para pelaksana. Sikap dari merupakan
sikap
adapun
prosedural tanpa muncul suatu perubahan
mempengaruhi prestasi kebijakan secara
pelaksana
lain
Dan
yang
di Kelurahan Made sebenarnya dapat
bagaimana
dikatakan cukup baik. Terdapat beberapa
sebenarnya sikap yang diberikan para
inovasi yang segar dan menarik dari
pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
pelaksana urban farming di Kelurahan
Sikap yang dimaksud adalah respon dari
Made, seperti adanya program SLPHT
para pelaksana. Apakah para pelaksana
(Sekolah
memberikan respon berupa keseriusan atau
Terpadu), broadband learning center, dan
ketidakseriusan
terhadap
pelaksanaan
packaging house. Adanya inovasi tersebut
kebijakan.
Meskipun
dalam
menandakan bahwa para pelaksana cukup
pelaksanaanya, masing-masing organisasi
serius dalam mengembangkan program
membahas
variabel
Sikap dari pelaksana urban farming
mengenai
10
Lapang Pengendalian Hama
5. Kesimpulan dan Saran
urban farming. Tidak hanya terdapat inovasi yang baru, tetapi keseriusan para
Penyelenggaraan urban farming di
pelaksana urban farming di Kelurahan
Kelurahan Made dapat dikatakan cukup
Made juga tercermin pada komunikasi
berhasil.
antarorganisasi yang terbentuk. Koordinasi
diagendakan
oleh
dengan
pertanian di Kelurahan Made. Para petani
lancar. Pertemuan rutin antarorganisasi bahkan
ditandai
telah terdapat komoditas perdagangan hasil
farming di Kelurahan Made berjalan
dilaksanakan
ini
menurunnya jumlah angka kemiskinan dan
antarorganisasi pada pelaksanaan urban
terus
Hal
di
telah
Kelurahan
Made
telah
mampu
memasarkan produknya di pasaran dan
masing-masing
mendapatkan manfaat finansial dari hasil
organisasi.
penjualan produk hasil pertanian. Selain, Keseluruhan
urban
manfaat dari segi finansial, juga terdapat
farming di Kelurahan Made berdasarkan
manfaat lain dari penyelenggaraan urban
pada enam variabel model implementasi
farming di Kelurahan Made, yakni adanya
kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu
semangat untuk mengembangkan diri dari
tujuan dan ukuran kebijakan, sumber
dalam
kebijakan,
berpatisipasi dalam pelaksanaan urban
ciri
pelaksanaan
badan
pelaksana,
komunikasi antarorganisasi dan sikap dari
masyarakat
dengan
ikut
farming.
pelaksana telah berdampak kepada prestasi Tetapi,
kerja yang telah diraih oleh masyarakat
penyelenggaraan
Kelurahan Made. Bentuk capaian/prestasi
Kelurahan
yang didapat oleh masyarakat Kelurahan
harus
perdagangan hasil tanaman pertanian di
Surabaya
suatu fasilitas yang cukup memadai untuk
terdapat
di
banyak
dibenahi.
Seperti
terkait
menjamin
keberlangsungan
pelaksanaan urban farming. Hal ini dapat
melaksanakan urban farming di Kelurahan
dilihat dari tidak adanya suatu aturan
Made hasil dari keseriusan para pelaksana Kelurahan
Made,
farming
permasalahan bagaimana Pemerintah Kota
Kelurahan Made. Kemudian telah adanya
farming
urban
proses
kekurangan yang bersifat konseptual yang
Made ditandai dengan adanya komoditas
urban
dalam
hukum yang jelas yang menjamin dan
Made.
melindungi kegiatan pertanian kota (urban
Banyaknya para petani yang telah mampu
farming) di Kota Surabaya. Pemerintah
untuk merawat tanamannya secara mandiri
Kota Surabaya terkesan tidak serius dalam
meskipun perlu adanya pendampingan dari
mengembangkan urban farming untuk
pihak luar petani.
jangka yang panjang. Peraturan terkait 11
pelaksanaan urban farming perlu dibuat untuk
menjamin
Adapun
hal
lain
yang
perlu
keberlangsungan
diperbaiki dalam penyelenggaraan urban
pelaksanaan urban farming dan juga untuk
farming di Kelurahan Made adalah dengan
mengemas
memberikan
kebijakan
urban
farming
peran
yang lebih
besar
sebagai suatu kebijakan yang utuh dan
kepada pihak Kelurahan Made. Pada
memiliki dasar hukum yang jelas.
penyelenggaraan
keberhasilan
kebijakan
farming
di
Kelurahan Made, tidak terdapat peran yang
Berikutnya adalah terkait dengan ukuran
urban
berarti
urban
dari
Kelurahan
Made
dalam
melaksanakan urban farming. Seharusnya,
farming di Kota Surabaya. Pemerintah
sebagai pemerintah di tingkat kelurahan,
Kota Surabaya sejak tahun 2007 hingga
Kelurahan Made dapat berperan lebih
tahun 2013 belum menentukan tolak ukur
banyak dalam pelaksanaan urban farming.
keberhasilan pelaksanaan urban farming.
Hal ini ditujukan agar para birokrasi
Sehingga pengembangan desain urban
Kelurahan Made dapat membantu petani
farming di seluruh wilayah Kota Surabaya
urban
termasuk Kelurahan Made akan berjalan
farming
dalam
urusan-urusan
administratif para petani.
lambat. Tanpa adanya tolak ukur yang jelas terkait pelaksanaan urban farming
Pada
akhirnya
pelaksanaan
maka akan sulit pula untuk diketahui
program urban farming di Kelurahan
apakah kebijakan urban farming berhasil
Made Kota Surabaya adalah suatu proses
atau tidak.
pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan dalam waktu yang cukup
Kekurangan lainnya yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan urban farming adalah terkait dengan jumlah sumber daya
pendamping
kelompok
urban
farming
di
secara
memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat. Melalui program
jangka yang panjang, hal ini akan menjadi
pelaksanaan
dilakukan
melalui program urban farming telah
terdapat satu petugas saja. Tentu dalam
serius
harus
pula. Pemberian kapasitas masyarakat
THL/PPL sangat kurang, yakni hanya
yang
masyarakat
terhadap
pemantauan yang bersifat komprehensif
dan
THL/PPL. Dalam skala kecamatan, jumlah
permasalahan
Pemberdayaan
komprehensif dan berkelanjutan dengan
manusia yang tersedia, khususnya pada fasilitator
panjang.
urban
bagi
farming,
masyarakat
akan
mendapatkan berbagai macam manfaat.
Kota
Pelaksanaan urban farming di Kelurahan
Surabaya.
Made telah menjadi contoh bahwa proses 12
pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pendampingan
dan
berkelanjutan
dan
pembinaan terus
yang
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy.
menerus.
Jakarta : Elex Media Komputindo
Diharapkan, pelaksanaan urban farming di
Sam C. M. Hui . 2011. Green roof urban
masa mendatang akan berkembang lebih
farming for buildings in high-
baik diimbangi dengan kuantitas dan
density urban cities, Invited paper
kualitas yang baik pula.
for the Hainan China World Green Roof Conference 2011 18-21
Daftar Pustaka Agustino,
Leo.
2012.
Dasar-dasar
March 2011, Hainan (Haikuo,
Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Boao and Sanya), China
Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah
Soenarko.
Kota Surabaya. 2010. Laporan
Airlangga University Press
Farming
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian
Bungin, Burhan. 2006. Metode Penelitian (Edisi
Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Pertama).
Jakarta : Kencana
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Dinas Pertanian Kota Surabaya. 2012. Petunjuk
Kebijaksanaan
Pemerintah Surabaya. Surabaya :
Akhir Evaluasi Pelaksanaan Urban
Kuantitatif
2000.
Teknis
Masalah dan Kebijakan Sosial.
Pemanfaatan
Bandung : Alfabeta.
Pekarangan Untuk Pengembangan Holtikultura (urban farming)
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI
_______.2012. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis
Pertanian Kota Surabaya Tahun
Kebijakan: Dari Formulasi ke
2010-2015
Penyusunan
Model-Model
Implementasi
Kebijaksanaan
Jonathan,
Sarwono.
Penelitian
2006.
Metode
Kuantitatif
Publik. Jakarta : Bumi Aksara
Dan
Kualitatif. Yogyakarta : Graha
Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses
Ilmu
Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo
Koran KOMPAS. 2012. 21 November 13
