IMPLEMENTASI PROGRAM UNITED STATES AGENCY FORINTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK PASCA KEMERDEKAAN KOSOVO

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3): 639-656 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015

IMPLEMENTASI PROGRAM UNITED STATES AGENCY FORINTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK PASCA KEMERDEKAAN KOSOVO Dwi Safitri1 Abstrak United States Agency for International Development (USAID) for Economic and Political Development in Kosovo After the Kosovo’s Independent Day. To be an independent day, Kosovo must face a many challenge, that’s come from Serbia as a State which reject that aspiration. In other hand, United State show the good respon for this. The purpose of this study is to know how the USAID Programme Implementation in Development Economics and Politics After the independence of Kosovo (2010-2014) in Kosovo. The hypothesis of this study is alleged there is a role of USAID in Kosovo in Economy and Politic. This study is a qualitative research. It uses the library research method by taking the data from books, journals, articles and the internet. As a new State, Kosovo still need a help and support from the other State. USAID showed that the GFSI and DEMI are policy focus in helping by USAID to build the economy and the politics post independence in that country. While a three year programme whose aim is to promote good governance in Kosovo that have designed into six programs: Strengthening the State Government, the City Council Empower, Enhance Engagement of Local Government and the Regions, Improving Service Delivery in The City, Promoting Local Economic Development, Support Funds and Incentives. Kata Kunci: Kosovo, USAID, Economic Development and Political Development Pendahuluan Kosovo merupakan wilayah yang terletak di selatan Serbia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (92%), sisanya (8%) adalah Orthodox, Katolik Roma dan lainnya. (http://www.infoplease.com/world/countries/kosovo.html.) Negara ini memiliki sumber daya alam berupa cadangan mineral diantaranya timah, batubara, seng, lignit, bauksit, dan nikel yang belum seluruhnya tereksploitasi.(http://www.adnkronos.com/AKI/English/Bussiness/?id=1.0.1683 1

Mahasiswa Program S1 IlmuHubunganInternasional, FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasMulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3, 2015: 639 - 656

003038). Kosovo memiliki luas wilayah 10.908 km2 dengan sekitar 2 juta jiwa penduduk dengan kepadatan sekitar 193 km2, dan dibagi menjadi 33 kota dengan Pristina sebagai ibukotanya. Kosovo terletak di bagian tengah Balkan, di barat daya Kosovo berbatasan dengan Albania, di barat berbatasan dengan Montenegro, di utara dengan Serbia, sedangkan di timur dan tenggara berbatasan dengan Macedonia. Sebelum merdeka, status Kosovo dibagi kedalam empat tahap yang menjadi proses untuk meraih kemerdekaannya. Pertama saat berada di bawah pemerintahan Yugoslavia bersama enam negara lainnya yaitu Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Macedonia dan Montenegro. Sejak Yugoslavia pecah pada 1991 status Kosovo diserahkan kepada Serbia. Saat berada di bawah pemerintahan Serbia, status otonomi khusus Kosovo dicabut karena presiden Serbia yaitu Slobodan Milosevic menganggap status tersebut terkesan memihak kepada satu sisi dan dapat menyebabkan konflik. Konflik Kosovo dibagi menjadi dua yaitu konflik pertama awal tahun 1998-1999 yaitu perang antara polisi dan para militer Albania Kosovo yang berusaha memisahkan Kosovo dari Yugoslavia. Konflik kedua yaitu pengeboman North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atas Serbia pada tahun 1999 melalui serangan udara selama 78 hari antara 24 Maret hingga 10 Juni 1999. Setelah kondisi Kosovo mulai kondusif, status Kosovo kemudian diserahkan kepada United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) untuk memulai proses panjang membangun perdamaian, demokrasi, stabilitas dan pemerintahan sendiri di Kosovo. Untuk mencapai tujuan ini, UNMIK telah bertindak sebagai pemerintahan transisi untuk wilayah tersebut. Bekerjasama dengan para pemimpin Kosovo dan warga negara, misi melakukan seluruh fungsi administratif dan jasa yang meliputi bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan, perbankan dan keuangan, pos dan telekomunikasi, serta hukum dan ketertiban.Tugas UNMIK di Kosovo juga mengadakan beberapa kali pemilu. Pada tahun 2001 kinerja pertama kali UNMIK adalah melakukan pemilu pertama di Kosovo dalam rangka membentuk institusi pemerintahan sementara Provisional Institutions of SelfGovernment (PSIG) yang meliputi anggota parlemen, presiden Kosovo, pemerintah, institusi dan badan lainnya. Pemilu kedua diadakan pada tahun 2004 untuk memilih wakil parlemen selama 3 tahun, Presiden Ibrahim Rugova dan Ramush Haradinaj sebagai perdana menteri terpilih untuk pemimpin Kosovo pada saat itu. Pemilu ketiga pada 17 November 2007 menjadikan mantan gerilyawan Hachim Thaci melalui Partai Demokratik Kosovo (PDK) terpilih sebagai perdana menteri. Pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya, mengakhiri sembilan tahun status yang belum terselesaikan sejak runtuhnya Yugoslavia dan perang di Kosovo pada tahun 1999. Sebanyak 109 deputi parlemen sepakat untuk memerdekakan Kosovo, hanya 11 deputi dari etnis 640

Implementasi USAID dalam Pembangunan Pasca Kemerdekaan Kosovo (Dwi Safitri)

minoritas termasuk Serbia yang absen dalam voting tersebut. Usaha kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negaranegara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kosovo sekarang sepenuhnya terlibat dalam masa transisi yang signifikan, karena pemerintah baru bekerja untuk memperkuat kemerdekaan, membangun institusi demokratis, pembangunan ekonomi dan menjamin masyarakat multi-etnis untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak minoritas, serta membawa Kosovo ke dalam sistem ekonomi dan struktur politik negara yang baru. Keterlibatan Amerika Serikat di Kosovo dilakukan pertama kali melalui North Atlantic Treaty Organization (NATO) saat konflik Kosovo berlangsung pada tahun 1999. Secara historis, Amerika Serikat melalui NATO memainkan peranan dominan dalam mengakhiri ethnic cleansing oleh Serbia di Kosovo dan untuk memperkuat posisi Amerika Serikat di Eropa, serta memperkecil pengaruh Rusia di daerah Balkan. Sekitar 2000 tentara NATO terlibat dalam NATO’s Kosovo Force (KFOR). Keterlibatan Amerika Serikat di Kosovo berlanjut hingga Kosovo merdeka dan pada saat Kosovo membangun negaranya.Amerika Serikat melalui USAID (United States Agency for International Development) mulai membentuk dan menjalankan program untuk membantu pemulihan Kosovo pasca kemerdekaan sejak tahun 2010. Dasar diberikannya bantuan ini tercantum melalui USG (United States Government), yaitu dokumen atau strategi yang telah dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui program USAID untuk pembangunan Kosovo pasca kemerdekaan. Hal ini telah disetujui oleh kedua negara dalam development and approval of USAID/Kosovo’s FY2010-2014 strategic planpada 10 Mei 2010 di Washington. USAID kemudian mengelompokkan bantuan untuk Kosovo ini ke dalam beberapa program, diantaranya adalah: Growth and Fiscal Stability Initiative Program (GFSI)untuk bidang ekonomidan Democratic Effective Municipalities Initiative Program (DEMI) untuk bidang politik. Artikel ini akan menjelaskan bentuk program USAID di Kosovo serta implementasidari program tersebut yang mana telah difokuskan padabentuk program pembangunan ekonomi dan pembangunan politik di Kosovo. Kerangka Dasar Teori Konsep Nation Building Nation building adalah sebuah proses alamiah yang dilalui oleh setiap negara untuk menciptakan sebuah negara yang berfungsi secara utuh. Nation building tidak hanya dilakukan oleh negara-negara baru saja melainkan juga oleh negara-negara yang sedang dalam keadaan lemah dan failing. Nation building dilakukan dalam dua tahapan atau pendekatan yaitu melalui pembangunan atau penguatan institusi dan kemudian di ikuti dengan pembangunan atau penguatan legitimasi. Kedua proses ini dilakukan baik melalui proses internal yang dilakukan sendiri oleh negara tersebut, maupun 641


melalui proses eksternal di mana proses tersebut dibantu oleh pihak ketiga atau pihak luar. Secara nyata tidak ada tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah nation building. Beberapa pendapat mengatakan kesuksesan sebuah nation building terlihat jika tingkat kekerasan menurun dan tingkat ketertiban dan penegakan hukum (law and order) meningkat. Nation building merupakan sebuah proses atau cara untuk mengembangkan serta memperbaiki kemampuan sebuah negara untuk berfungsi secara utuh. Pada dasarnya setiap negara berkembang maupun modern, tidak berhenti dalam meningkatkan kemampuannya untuk berfungsi. Setiap negara akan terus berproses dan berubah serta beradaptasi dengan waktu dan keadaan baik itu domestik maupun internasional. Dan proses tersebut akan mempengaruhi interaksi para elit politik serta hubungan masyarakat dengan negara tersebut. Teori Pembangunan Adam Smith membedakan teori pembangunan dalam dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Menurut Ricardo, terdapat aspek-aspek pembanguan ekonomi suatu negara, yaitu: 1. Jumlah tanah terbatas, 2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah = nature wage), 3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi, 4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu, 5. Sektor pertanian dominan. Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka penduduk akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah kebawah. Proses yang dijelakan diatas akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai dibawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk menurun. Dan tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah dan menjadikan jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum.

642


a. Teori Pembangunan Ekonomi Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau proses tranformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang merupakan proses multi dimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara tetapi juga ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor industri. Menurut Rostow pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain: 1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. 2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. 3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif. 4. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi, merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan). Pembangunan ekonomi menurut Rostow adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan karekteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Karl Marx, memandang proses kemajuan ekonomi sebagai proses evolusi sosial. Menurutnya, faktor pendorong perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Barang modal yang ada bukan merupakan milik pribadi (pemilik modal), melainkan milik bersama. Manusia bekerja bukan sekedar untuk makan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi diri. b. Teori Pembangunan Politik Pembangunan Politik adalah pembangunan sistem politik, proses dan kebijakan yang terjadi dalam konteks yang lebih luas yaitu modernisasi sosial politik. Pembangunan politik menunjukkan, pertama: meningkatnya spesialisasi eksekutif politik dan badan birokrasi yang mampu menetapkan tujuan kolektif dan implementasinya dalam lingkungan domestik dan internasional. Kedua: meningkatnya artikulasi dan agregasi badan/lembaga seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media komunikasi yang melayani, mendukung penetapan dan implementasi tujuan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Sistem politik menurut Easton adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai dalam bentuk keputusan atau kebijakan. Alokasinya bersifat otoritatif yaitu dikuatkan dengan kekuasaan yang sah. Alokasi yang otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat. Dalam masyarakat modern otoritas atau kekuasaan yang sah memiliki wewenang sah untuk menggunakan kekuasaan paksaan berbentuk negara. Dalam setiap sistem 643


politik fungsi politik dapat dibagi menjadi dua fungsi input yang terdiri atas artikusasi kepentingan sosialisasi, komunikasi dan rekruitmen politik. Sementara fungsi output terdiri atas pembuatan, penerapan, penilaian kebijakan. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan Implementasi Program USAID Dalam Pembangunan Ekonomi dan Politik Pasca Kemerdekaan Kosovo (2010-2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, tinjauan pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan yang dilandaskan pada kerangka pemikiran konseptual yakni teknik analisis yang dilandaskan pada kerangka pemikiran, dengan menggunakan teori. Pembahasan Konflik Kosovo Kosovo merupakan salah satu negara Eropa Timur dengan Pristina sebagai ibukota. Iklim di Kosovo adalah kontinental tengah yaitu musim panas dan musim dingin. Kosovo memiliki sekitar 2 juta jiwa penduduk dengan kepadatan penduduk sekitar 193 orang per km2, dan dibagi menjadi 33 kota. Kosovo bertetangga dengan Albania, Macedonia, Montenegro, dan Serbia. Negara Kosovo adalah negara republik berdasarkan konstitusi majelis Kosovo yang disetujui pada tanggal 9 April 2008 dan berlaku tanggal 15 Juni 2008. Di sistem pemerintahan, dalam struktur eksekutif ada presiden sebagai kepala negara selanjutnya perdana menteri sebagai kepala negara. Sebelum menjadi negara berdaulat, pada awalnya Kosovo merupakan bagian dari Yugoslavia bersama dengan enam negara lainnya yaitu Slovenia,Kroasia, BosniaHerzegovina, Macedonia, Montenegro yang mendapatkan status otonomi khusus dari presiden Yugoslavia Boris Titto pada tahun 1974. SejakYugoslavia pecah pada tahun 1991 status Kosovo diserahkan kepada Serbia. Saat berada di bawah pemerintahan Serbia, status otonomi khusus Kosovo dicabut karena presiden Serbiayaitu Slobodan Milosevic menganggap statustersebut terkesan memihak kepadasatusisi saja yaitu Kosovo dan tidak berlaku kepada lima negara bagian lainnya, sehingga status ini diperkirakan dapat menyebabkan konflik. Setelahpenghapusanotonomi khusus Kosovooleh Presiden SerbiaSlobodan Milosevic, sebuah rezim keras dipaksakan diseluruh Kosovo oleh pemerintah Serbia kepada etnis minoritas Albania di Kosovo. Dalam hal ini Serbiamenganggap TurkiOttoman telah mengambil Kosovo yang dulunya 644


merupakan wilayah Serbia dan mengubah sejarah yang berada diKosovo karena setelah perangBalkan masyarakat Kosovo berpindah keyakinandenganmemelukagamaIslam dankemudiankelompokminoritas yaitu etnis Albania semakin berkembang dan menyebar luas sehingga menjadi kelompokdominandiKosovo,hal tersebutmenjadikankelompoketnismayoritas Serbiamenjaditersisih dan kemudianberimigrasikeSerbia. Sejak beradadibawah pemerintahan SerbiaetnisminoritasAlbania di Kosovo kurangmendapat perhatianmisalnya kesempatanpendidikan,kesenjangansosial,kemiskinandanhakuntukberpolitik. Hal ini kemudian membuat terjadinya pertentangan yang menjadikan sebagai awal konflik di Kosovo, konflik tersebut terjadi melalui demonstrasi besarbesaran dari etnis Albania pada tahun 1989. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan jatuhnya korban sebanyak 100 orang, dua orang meninggal dari etnis Albania termasuk dua polisi dan lebih dari 254 militan Albania di tangkap dalam bulan Februari 1990 setelah terjadi kerusuhan. Konflik kedua Kosovoyaitu awal tahun 1998-1999 yaitu perang antara polisi dan paramiliter Yugoslavia melawan militer AlbaniaKosovoyang berusaha memisahkan Kosovo dari Yugoslavia. Konflik ketigayaitu Pengeboman North Atlantic Treaty Organization atauPakta PertahananAtlantik Utara(NATO) atas Serbia pada tahun 1999 melalui serangan udara selama 78 hari antara 24 Maret hingga 10 Juni 1999. Serangan ini terjadi setelah munculnya tuduhan tentang pembersihan etnis Albania oleh pasukan Serbia. Aksi pemberontakan terjadi selama empat tahun di Kosovo, hingga terbentuknya kelompok militan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) pada 1996. Serangan militan pertama dilakukan dengan sasaran polisi Serbia di Kosovo. Dengan memperoleh pasokan senjata dari Albania, KLA meningkatkan serangan pada 1997, memaksa Serbia mengerahkan pasukan ke wilayah Drenica pada Februari-Maret 1998. Serangan KLA semakin meluas ke seluruh wilayah Kosovo pada Juli 1998, merebut setengah wilayah Kosovo sebelum berhasil dipukul mundur lagi oleh pasukan Serbia. Milosevic kemudian setuju membiarkan puluhan ribu pengungsi kembali ke Kosovo. Pemberontakan masih berlanjut karena pembicaraan antara etnis Albania Kosovo dan Serbia di Rambouillet Prancis pada Februari 1999 berakhir dengan kegagalan. Pembicaraan kedua pada 18 Maret juga gagal, hingga akhirnya pada 24 Maret NATO melakukan serangan pada pasukan Serbia dengan mengebom rumah sakit, rumah-rumah penduduk dan bangunan sipil lainnya hingga 10 Juni 1999. Aksi pengeboman NATO berhenti setelah Serbia menyetujui perjanjian damai, yang memaksa Serbia melepaskan Kosovo. Pada tanggal 10 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1244 PBB mengesahkan Misi Administrasi Sementara di Kosovo melalui United Nations Interim Adminitrations Mission in Kosovo (UNMIK) untuk memulai proses panjang membangun perdamaian, demokrasi, stabilitas 645


dan pemerintahan sendiri di Kosovo. Untuk mencapai tujuan ini, UNMIK telah bertindak sebagai pemerintahan transisi untuk wilayah tersebut. Bekerja sama dengan para pemimpin Kosovo dan warga negara, misi melalukan seluruh spektrum fungsi administratif dan jasa penting yang meliputi bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan, perbankan dan keuangan, pos dan telekomunikasi, serta hukum dan ketertiban. Upaya penyelesaian masalah Serbia-Kosovo selanjutnya dilakukan dengan mengadakan perundingan langsung antara Serbia dan Kosovo, yang berlangsung selama 120 hari yang difasilitasi Troika Contact Group (Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa). Hasil perundingan itu dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB pada 19 Desember 2007. Sejumlah negara mendesak agar status akhir Kosovo segera diputuskan seperti, AS, Inggris, dan Perancis. Sedangkan Rusia, China, Ghana, Kongo, Panama dan Afrika Selatan menyarankan agar perundingan diteruskan. Namun, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lain menolak. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan pada tanggal 17 Februari 2008, kemerdekaan ini didukung Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa tetapi ditolak antara lain oleh Rusia, China, dan beberapa negara Uni Eropa. Kondisi Ekonomi dan Politik Kosovo Pasca Kemerdekaan Sebagai negara yang baru merdeka, negara ini memiliki masalah dalam perkeonomian dan politiknya. Masalah ekonomi yang dihadapi Kosovo antara lain tingkat penganguran yang mencapai 45%, kurangnya lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan Sumber Daya Alam yang dimiliki dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kosovo. Hal ini dikarenakan penduduk Kosovo sendiri banyak yang menetap di pedesaan diluar ibukota Kosovo, Pristina. Hal ini menjadi tidak efisien untuk menjadikan penduduk Kosovo memiliki keahlian untuk mengelola lahan yang ada di Pristina, sedangkan Kosovo merupakan negara yang memiliki potensi alam untuk dikelola. Sedangkan kondisi politik di Kosovo pasca kemerdekaan masih dalam proses transisi menuju negara yang demokratis. Pemerintah Kosovo berkomitmen untuk melaksanakan reformasi yang mengarah ke sistem peradilan yang efisien, transparan, independen, dan akuntabel. Untuk mendukung keberhasilan sistem politik tersebut Kosovo mengembangkan lembaga-lembaga yang diperlukan melalui proses disentralisasi yaitu dengan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan di Kosovo, aturan hukum di Kosovo serta memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah Kosovo taat terhadap hukum yang telah dibuat sehingga Kosovo akan menjadi negara yang nyaman bagi semua bangsa. Namun, keinginan pemerintah Kosovo tersebut belum mendapatkan dukungan melalui partisipasi politik dari warga negara Kosovo. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen pada tahun 2010. 646


Keterlibatan USAID (United States Agency for International Development) di Kosovo United States Agency for International Development (USAID) adalah sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F. Kennedy, sebagai bagian dari Undang-Undang tentang Bantuan Luar Negeri tahun 1961. Misinya adalah mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing. Lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang-barang lain, termasuk bantuan bagi korban bencana alam. Lembaga ini juga memberikan bantuan untuk program pemeliharaan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, perlindungan dari AIDS, gizi untuk ibu dan anak, dan pelayanan program Keluarga Berencana. USAID juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada di tingkat lokal. USAID mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah sebagai akibat dari polusi udara, penebangan hutan, pemanasan global, polusi air tanah, dan pembuangan limbah ke laut. Saat ini, USAID juga memperluas bidang kerjanya dengan membiayai sejumlah program untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil dan pengembangan kehidupan demokrasi. Wilayah kerja USAID mencakup negara-negara di Afrika, Asia, Eropa Timur dan Eropa Tengah, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah, dan negara-negara yang pernah bergabung dengan Uni Sovyet. Lembaga ini bekerjasama dengan individu-individu, pemerintah dan organisasi lain dalam membantu pembangunan di sejumlah bidang. USAID masuk ke Kosovo pada tahun 1999 dengan tujuan misi kemanusiaan. Di tahun-tahun pertama, USAID menunjukkan partisipasinya dengan ikut menangani kebutuhan kemanusiaan mendesak yang di perlukan oleh para pengungsi Kosovo. Selain itu, USAID juga ikut serta dalam menekankan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, sekolah, pusat kesehatan masyarakat, serta sistem air dan sanitasi. Amerika Serikat melalui USAID (United States Agency for International Development) telah banyak berpartisipasi dalam memberikan bantuan dana kepada Kosovo untuk menata negara mereka. USAID merupakan lembaga federal pemerintah Amerika Serikat yang bersifat independen. Telah banyak negara yang melakukan kerjasama dengan USAID guna pembangunan ekonomi negara mereka. Disisi kelembagaan USAID awalnya meningkatkan lembaga-lembaga Kosovo guna membangun kapasitas organisasi masyarakat. USAID terus memberikan bantuan berupa sarana teknis dibeberapa bidang utama termasuk dalam kebijakan keuangan, penguatan peradilan dan energi. Fokus utama program USAID bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi dan mengurangi hambatan untuk pengembangan sektor swasta, serta programprogram yang mempromosikan rekonsiliasi dan partisipasi masyarakat di Kosovo. 647


Bantuan USAID untuk Kosovo pasca kemerdekaan kemudian difokuskan kepada pembangunan ekonomi dan politik. Kedua program tersebut dikelompokkan kedalam dua program yaitu Growth and Fiscal Stability Initiative Program (GFSI)untuk bidang ekonomi dan Democratic Effective Municipalities Initiative Program (DEMI) untuk bidang politik. GFSI adalah sebuah program yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan stabilitas fiskal dalam konteks keterbatasan anggaran dan untuk memperkuat pembangunann ekonomi. Sedangkan DEMI merupakan program kerja USAID yang efektif selama 3 tahun yang telah membantu Kosovo dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Implementasi Program Growth and Fiscal Stability Initiative Program (GFSI) di Kosovo GFSI berfungsi menciptakan kondisi yang tepat untuk memperkuat sektor swasta, meningkatkan fokus pada bantuan di tingkat kota dan mendukung Kosovo untuk segera bergabung ke dalam Uni Eropa. GFSI telah melaksanakan beberapa program jangka 3 tahun diantaranya mengalihkan fokus pembangunan lembaga menuju lembaga fungsi, menciptakan kondisi yang tepat untuk sektor swasta sehingga mampu memimpin pertumbuhan ekonomi melalui sistem swasta. Kesinambungan fiskal adalah tujuan utama dari terlaksananya fokus dari program tersebut. Dalam konteks sumber daya dan anggaran yang memiliki kendala, PPP (Public Private Partnership) dipandang sebagai mekanisme alternatif yang tepat untuk membiayai infrastruktur publik yang menjadi prioritas baik di tingkat pusat maupun kota. Yang menjadi prioritasadalahuntuk memberdayakansektor swastasebagai jalan utama pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan, menciptakan lapangan kerjauntukmemperluas tenaga kerja, dan menjadikanlingkungan yang ramahbagi investasiasing langsung.(http://map.usaid.gov/PublicProjectDetail? id=a0cd00000013956AAA&cid= Kosovo.) GFSI telah mencapai tiga tujuan utama dalam membantu ekonomi Kosovo,yaitu: 1. Dukungan partisipasi sektor swasta Penguatan kemampuan dan kapasitas lembaga pusat dan daerah untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek pemerintah sebagai mekanisme pendanaan sektor swasta telah menjadi kegiatan penting untuk pertemuan prioritas investasi infrastruktur publik Kosovo dalam membantu likuidasi lebih dari 600 BUMN yang diprivatisasi. Hampir € 440.000.000 privatisasi hasil penjualannya saat ini diadakan dan diinvestasikan di luar Kosovo untuk bekerja dalam ekonomi Kosovo. 2. Memperkuat pengelolaan fiskal oleh Bangunan profesionalisme dan keahlian dalam pengelolaan keuangan publik yang baik di kota telah menjadikan lembaga mampu mandiri dan efisien

648


dalam merangsang pembangunan ekonomi sambil, memberikan standar yang tinggi dari layanan publik. 3. Meningkatkan prospek pembangunan ekonomi dengan membantu lembaga mitra yang relevan berkoordinasi dengan AS yang didanai oleh pengembangan inisiatif dan menerapkan strategi Pemerintah berorientasi aksi untuk sektor swasta yang menguntungkan pertumbuhan dan untuk menarik investasi asing langsung. Dalam teori pembangunan ekonomi oleh Rostow, dinyatakan bahwa adanya perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Orientasi keluar ini untuk bidang ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi Kosovo dimaksudkan untuk membuka bantuan dari luar dalam bentuk bantuan dari organisasi maupun bentuk kerjasama langsung dengan negara lain. Bantuan finansial yang didapan dari luar ditujukan untuk membawa perubahan dalam pendapatan negara Kosovo. Terlihat pada bulan Januari 2012, Pemerintah mengadopsi keputusan (OPM 2012) yakni mendirikan PPP dan menunjuk anggotanya. Pada saat yang sama, General Sekretaris Depkeu menyetujui reorganisasi kementerian yang mencakup Departemen Public Private Partnerships (Dephut 2012). Anggaran yang disetujui untuk pelayanan 2012 yang ditunjuk di atas € 66.000 dan lima posisi ke Departemen (Kementerian Keuangan 2012). Merujuk pada pendapat Rostow tentang perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif, terlihat bahwa masyarakat Kosovo melakukan kegiatan perubahan dalam pembayaran pajak yang masuk ke pemerintahan. Sistem perpajakan properti di Kosovo didirikan melalui USG sebelumnya didanai bantuan teknis, bantuan paralel signifikan yang diberikan oleh Badan Pajak Swedish. Debitur besar yang tidak benar diikuti. Meningkatkan OSR dengan meningkatkan pangsa dipandang sebagai prioritas penting (USAID 2010). Bukti yang mendukung adalah data yang diberikan oleh Departemen Pajak Properti Depkeu menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak properti meningkat 21% 2009-2011 (data set: Dephut 2012). Pada tahun 2010, perekonomian diperkirakan akan mempertahankan laju pertumbuhan moderat (4,6% menurut IMF). Mengingat kurangnya instrumen kebijakan moneter, kebijakan fiskal adalah jangkar utama untuk stabilitas makro ekonomi (WB, Negara Ringkas, 2010). Ini membuat Pemerintah memiliki visi yang jelas dan prioritas sesuai dengan mempromosikan pertumbuhan sektor swasta dan untuk menarik investasi asing langsung. Hasilnya pada bulan April 2011, lembaga pemerintah Kosovo mengadopsi Pembangunan Ekonomi Prioritas yang dikembangkan pada konferensi selama seminggu di Bansko, Bulgaria, dari 11-14 April 2011 (OPM 2011). GFSI membantu Deputi PM dan stafnya dalam mempersiapkan rencana kerja untuk 649


baru-baru ini dibuat Dewan Nasional Pembangunan Ekonomi, yang akan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan EDVAP (Economic Development Vision & Action Plan) antara tugas dan tanggung jawab lainnya. Kerja yang dilakukan oleh GFSI pada akhir 2011 menyoroti fakta bahwa saat ini proses penyusunan anggaran tidak memiliki mekanisme untuk memprioritaskan inisiatif kebijakan baru yang terkandung dalam EDVAP, EPAP dan strategi sektor dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang konsisten dengan Pemerintah target fiskal jangka menengah (GFSI 2011). Dalam memperluas dan memperdalam tingkat kompetensi dalam fungsi perbendaharaan sehingga menjadi berkelanjutan dan sepenuhnya mampu mandiri, operasi yang handal sangat penting untuk integritas fiskal Kosovo, GFSI bersama dengan Departemen Keuangan telah melihat transformasi peran dari fungsi akuntansi untuk pendekatan yang lebih analitis dan strategis. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang lebih pro-aktif untuk mendukung praktek proyek pengetahuan umum, termasuk di tingkat kota. GFSI dibantu Departemen Keuangan dalam menyusun aturan keuangan disebutkan di atas. Dalam prosesnya pengerjaan laporan keuangan kota telah disederhanakan dan diperjelas, sebagai hasilnya kemampuan untuk menghasilkan laporan yang akurat meningkat. Selain itu praktek rekonsiliasi antara kota dan Departemen Keuangan telah ditegakkan dan diperkuat serta ditunjukkan dengan tidak adanya kesalahan rekonsiliasi di pernyataan laporan keuangan kota. Departemen Keuangan memiliki program pelatihan penuh waktu bagi petugas keuangan di pusat dan tingkat kota. Pada kuartal terakhir tahun 2011, Departemen Keuangan menyewa pelatih tambahan dan memiliki pelatihan yang diberikan untuk semua kota atas penyusunan laporan keuangan sementara. Program pelatihan yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dirancang dan dilaksanakan dengan bantuan dari penasehat GFSI . Implementasi Program Democratic Effective Municipalities Initiative Program (DEMI) di Kosovo DEMI adalah program tiga tahun yang didanai oleh USAID/ Kosovo. Program DEMI dimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 dan proyek ini dilaksanakan oleh Urban Institute (UI). Tujuan utama dari DEMI ada dua yaitu: 1. Untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan transparan di kota Kosovo, menciptakan pejabat lokal yang lebih responsif, dan bekerjasama meningkatkan pelayanan sehingga menciptakan masyarakat lebih sejahtera di Kosovo. 2. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, dan memberikan pembinaan dan pelatihan manajemen publik, serta pemberian hibah kepada masyarakat untuk perbaikan infrastruktur Kosovo. DEMI bekerjasama dengan pemerintahan setempat untuk mengidentifikasi dan mencapai hasil kerja yang telah menjadi target dalam 650


membawa Kosovo untuk menjadi negara yang lebih baik. Target yang ingin dicapai antara lain adalah menjadikan pemerintahan Kosovo yang lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan, meningkatkan layanan lokal, mengutamakan pembangunan ekonomi lokal, dan melibatkan pemuda pemudi warga Kosovo yang dinilai lebih efektif untuk bekerja.(http://map.usaid.gov/PublicProject Detail? id=a0cd0000001395BAAQ&cid=Kosovo.) Dalam memperkuat pemerintahan di sisi kota, DEMI memperkuat kapasitas walikota, direksi dan pejabat kota lainnya untuk memerintah secara demokratis dan efektif. Program ini telah menerapkan konsep performa organisasi tinggi untuk membantu pemerintah daerah memiliki alat yang tepat untuk menetapkan prioritas hasil pelayanan, warga terlibat dalam proses konstruktif tersebut, dan dapat mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk sistem kota mereka, proses dan kapasitas manusia untuk memenuhi tujuan masyarakat luas yang terbaik. Peranan organisasi yang tinggi telah mengubah budaya organisasi, berpikir secara berbeda untuk menemukan solusi untuk masalah dan berfokus pada apa yang dapat dilakukan, bukan pada apa yang tidak dapat dilakukan. Merujuk pada teori pembangunan politik, terdapat dua fokus utama dalam pembangunan tersebut, pertama: meningkatnya spesialisasi eksekutif politik dan badan birokrasi yang mampu menetapkan tujuan kolektif dan implementasinya dalam lingkungan domestik dan internasional. Kedua: meningkatnya artikulasi dan agregasi badan/lembaga seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media komunikasi yang melayani, mendukung penetapan dan implementasi tujuan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini, meningkatnya spesialisasi eksekutif politik dan badan birokrasi yang mampu menetapkan tujuan kolektif dan implementasinya dalam lingkungan domestik dan internasional terlihat dalam proses operasi membantu pejabat kota dan staf yang akan dibebaskan dari praktek-praktek birokrasi yang kaku dan deskripsi pekerjaan khas pemerintah. Selain itu, program wilayah administrasi kota berfokus pada pembangunan Customer Service Center bersama pada kota-kota di Kosovo untuk memenuhi permintaan warga di kota pusat, jasa pengiriman dalam kota. Tujuan pusat layanan pelanggan adalah untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah kota dan warga yang pada nantinya akan menghasilkan pengiriman tepat waktu dan layanan yang efektif. Selain itu DEMI juga memberdayakanpemerintahankota. DEMI telah meningkatkan peran sidang parlemen untuk pemerintahan yang baik di tingkat lokal dan membangun kapasitas anggotanya untuk mengatur peraturan kebijakan dan masalah, mengawasi badan eksekutif dan mewakili kepentingan warga. DEMI bekerjasama dengan kota-kota yang ada di Kosovo untuk meningkatkan komunikasi reguler antara kota dan administrasi dalam hal berbagai isu seperti anggaran, perencanaan investasi dan pelaksanaan. DEMI telah menyediakan bantuan untuk memperbaiki komunikasi internal dan 651


eksternal guna membangun transparansi dan akuntabilitas perencanaan tata kota, proses administrasi untuk warga di lingkungan pemerintahan. Program ini lebih berfokus pada peningkatan kesadaran dan penyertaan dari warga negara yang aktif dalam debat publik dengan meningkatkan keterampilan warga dalam pengambilan keputusan dan menarik anak-anak muda Kosovo untuk bekerjasama dengan pemerintah kota. DEMI telah meningkatkan keterlibatan warga sipil dalam pemerintahan daerah. Yang mana keterlibatan warga khususnya kaum muda dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Bekerja dengan media meliput isu-isu pemerintah daerah untuk memotivasi keterlibatan warga dan membangun transparansi. Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang demokratis tidak terlaksana tanpa adanya kelompok warga yang proaktif dan efektif untuk berpartisipasi dalam struktur pengambilan keputusan lokal. DEMI melakukan pelatihan untuk membahas topik-topik tertentu, menghidupkan kembali partisipasi warga masyarakat, melibatkan para pemuda dalam memonitoring kinerja pelayanan lembaga pemerintahan, dan mengembangkan rencana komunikasi kotamadya. DEMI mendukung keterlibatan pemuda dalam semua aspek proyek, dari pemantauan aktivitas pemerintah daerah untuk mempromosikan desentralisasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi warga. Merujuk pada poin kedua teori pembangunan politik yang mana menyatakan bahwa pembangunan politik merupakan proses meningkatnya artikulasi dan agregasi badan/lembaga seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media komunikasi yang melayani, mendukung penetapan dan implementasi tujuan kelompok kepentingan dalam masyarakat, terlihat bahwa DEMI telah bekerjasama dengan kelompok-kelompok pemuda yang ada untuk mendukung pembentukan dewan aksi pemuda setempat dan kelompok pemuda informal yang melalui proses aplikasi berbasis sekolah atau bekerja sama dengan kelas khusus di setiap kota. DEMI melakukan pendekatan dua arah untuk meningkatkan partisipasi warga dalam acara-acara publik seperti balai kota, pertemuan perencanaan dan dengar pendapat tentang anggaran pemerintah. Sebagai bagian dari upaya ini, USAID memberikan pembinaan langsung ke pejabat kota dan walikota untuk anggota Dewan Informasi Kota dalam berkomunikasi dengan audiens yang berbeda gender (termasuk perempuan, pemuda, masyarakat minoritas) melalui berbagai forum. DEMI juga memberikan dana insentif untuk mendukung faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan kota dan staf pemerintah. Bangunan kota telah diubah untuk memberikan ruang untuk staf perencanaan dan tempat yang lebih besar untuk pertemuan perencanaan penuh. Enam fasilitas baru diperbaharui dengan dana dari DEMI tersebut. Sebanyak 11 kota menerima dukungan dana untuk mengupgrade teknologi yang mencapai biaya lebih dari $ 400.000 untuk penyediaan laptop dan mikrofon untuk anggota dewan, staf dan warga, serta meningkatkan fasilitas pemungutan suara 652


elektronik. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pemerintahan akan memberikan peningkatan peluang untuk pertukaran informasi dan praktekpraktek terbaik di antara semua kota, organisasi nonpemerintah, kelompok masyarakat sipil dan media. DEMI juga telah memberikan dana intensifnya untuk memperluas penggunaan papan pengumuman informasi publik dan kios di tingkat desa untuk mengingatkan warga untuk pertemuan perencanaan, sidang dan layanan pengiriman Informasi.Sedangkan untuk meningkatkan transparansi pemerintah daerah, DEMI mendukung kota untuk meningkatkan penyebaran informasi dengan meningkatkan kapasitas dari Kantor Informasi Publik. Sebanyak 5 kotamadya memproduksi buletin kota (Gjilan / Gnjilane, Kamenice / Kamenica, Peje / PEC, Istog / Istok, dan Rahovec / Orahovac). Dengan dukungan dari DEMI, kota telah memproduksi dan menyampaikan sekitar 23.265 buletin per bulan. Mereka juga membagikan selebaran dan poster pada perencanaan anggaran kota untuk tahun 2012 dan 2013. Dengan adanya program transparansi tersebut, pemerintah kota telah berfungsi sebagai Badan Legislatif yang seutuhnya. Hasil dari implementasi program DEMI di Kosovo telah memberikan dampak baik bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat bahwa semua kota di Kosovo memberikan aspirasi publik secara teratur, situs untuk aspirasi telah diperluas untuk mencakup desa-desa di seluruh kota, permintaan anggaran masyarakat semakin sering diadopsi ke dalam anggaran, keragaman gender dan keterlibatan pemuda sedikit meningkat dalam pengambilan keputusan lokal, peluang bagi warga negara untuk belajar tentang kegiatan kota telah diperluas, warga secara aktif terlibat dalam perencanaan peningkatan pelayanan masyarakat. DEMI dan beberapa mitra kota lainnya memiliki catatan yang baik dalam program kinerja kategori jalan, trotoar dan penerangan umum antara tahun 2010 dan 2011, yang diukur menggunakan penghargaan tahunan untuk kinerja kota yang dilaksanakan oleh Ministry of Local Government Administration (MLGA) atau Departemen Pemerintah Daerah. Tabel di bawah ini merangkum hasil survei dari kepuasan pelayanan warga.

653


Tabel Hasil Survei Kepuasan Warga 2009-2012 Berdasarkan Kategori

Sumber: Mid-Term Evaluation of USAID/KOSOVO (DEMI) Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2009 tingkat kepuasan warga pada lahan parkir telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan pada kegiatan lingkungan. DEMI umumnya memiliki catatan membaik dalam kategori jalan, trotoar dan penerangan umum antara tahun 2010 dan 2011 yang diukur menggunakan kriteria penghargaan MLGA tahunan. Kepuasan warga dengan kualitas layanan kota memiliki peningkatan sejak tahun 2010. Adanya peningkatan yang konsisten pada program DEMI terjadi di semua layanan kecuali parkir. Di atas 50% warga memiliki tingkat kepuasan tertinggi dengan jasa administratif, limbah dan sanitasi, jalan, penerangan umum, pasokan air, dan taman. Rendahnya tingkat kepuasan kondisi trotoar disepanjang kota terlihat tidak mengalami perubahan dari tahuntahun sebelumnya. Pada tahun 2012 DEMI masih tetap memfokuskan proyek-proyek untuk mendukung layanan pemerintahan kota terhadap warga masyarkat Kosovo. DEMI menyediakan 79% dana untuk mebiayai 21% kota yang ada di Kosovo untuk perbaikan layanan pemerintahan kota dengan didukung oleh pejabat / staf pemerintahan dan warga untuk bersama-sama merancang, merencanakan serta memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Keberhasilan program DEMI tak selamanya mengalami peningkatan tahun ke tahun diakibatkan masih kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan politik. Upaya pemerintah untuk membentuk organisasi-organisasi yang mendukung program pemerintahan pun tak sepenuhnya mendapat dukungan penuh dari warga, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada harus ikut berpartisi dalam 654


program tersebut. Sebagaimana negara yang demokratis, Kosovo harus mampu meningkatkan keterlibatan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam hal politik secara langsung serta mendukung secara penuh program-program pemerintah guna membangun kondisi pemerintahan yang baik bagi Kosovo sesuai dengan tujuan awal kemerdekaan Kosovo. Kesimpulan Implementasi program United States Agency for International Development (USAID) di Kosovo dalam bidang ekonomi yaitu Growth and Fiscal Stability Initiative Program (GFSI)merupakan sebuah program yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan stabilitas fiskal dalam konteks keterbatasan anggaran dan untuk memperkuat pembangunan ekonomi. GFSI membantu Departemen Keuangan untuk menyusun aturan keuangan baru menjadi lebih sederhana dan lebih diperjelas agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dengan mudah dimengerti dan akurat. Dengan adanya GFSI pemerintah Kosovo dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pasca kemerdekaan yaitu membangun perekonomian negara Kosovo agar dapat menjadi negara seutuhnya dan bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Implementasi program Democratic Effective Municipalities Initiative Program (DEMI) untuk bidang politik berhasil menjadikan pemerintahan yang baik dan transparan di kota Kosovo, menciptakan pejabat lokal yang lebih responsif, dan bekerjasama meningkatkan pelayanan sehingga menciptakan masyarakat lebih sejahtera di Kosovo serta mendukung pelaksanaan desentralisasi, dan memberikan pembinaan dan pelatihan manajemen publik, serta pemberian hibah kepada masyarakat untuk perbaikan infrastruktur Kosovo. DAFTAR PUSTAKA James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. NewYork: The Free Press. James N. Rosenau, 1980. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press. K.J. Holsti, 1992. Politik International: SuatuKerangkaAnalisis. Bandung: BinaCipta. Oppenheim Lauterpacht, 1952, ”International Law and Treaties”, Longmans, London. Philip C. Jessup, 1951, A Modern Law of Nation –An Introduction-, The MacMillan Company, New York.

655


NurulAndini A, Demokratisasi Kosovo Pasca Pemisahan Diri Dari Serbia, HubunganInternasional, FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasMulawarman, 2012. SumberLain : Kosovo, (terdapat di http://www.infoplease.com/world/countries/kosovo.html. pada Juni 2015) Perang Kosovo, (terdapat di http://www.id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kosovo. pada Juni 2015) Background Note: Kosovo, (terdapat di http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/100931.htm. pada Juni 2015) Kosovo MerdekaLewat Voting, (terdapat di http://www.lintasberita.com/Dunia/BeritaDunia/Kosovo_Merdeka_Lewat_Voting. pada Juni 2015) USAID, What We Do, (terdapat di http://www.usaid.gov/what-we-do. padaJuni 2015) GFSI - Growth And Fiscal Stability Initiative Program, (terdapat di http://map.usaid.gov/PublicProjectDetail?id=a0cd00000013956AAA&c id=Kosovo. PadaJuni 2015) Mid-Term Performance Evaluation Of The Kosovo Growth And Fiscal Stability Initiative (GFSI), (terdapat di: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/Growth%20a nd%20Fiscal%20Stability%20Initiative%20Midterm%20Evaluation.pd f. pada Juni 2015) Democratic Effective Municipalities Initiative (DEMI)”, (terdapat di: http://map.usaid.gov/PublicProjectDetail?id=a0cd0000001395BAAQ& cid=Kosovo. PadaJuni 2015) Mid-Term Evaluation Of Usaid/Kosovo Democratic Effective Municipalities Initiative (DEMI), (terdapat di: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacw264.pdf. pada Juni 2015)

656

IMPLEMENTASI PROGRAM UNITED STATES AGENCY FORINTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK PASCA KEMERDEKAAN KOSOVO

Recommend Documents