IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI


IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA, Senin, 29 Juni 2015 1


PENDAHULUAN PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945

TUGAS PEMERINTAH 1. 2. 3. 4.

MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN MEMBERIKAN KEADILAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

Copyright by W. Sigit Pudjianto


KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PUSAT

PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945

Kementerian/LPNK Koordinasi

Sebagian Urusan

Psl 17 UUD 1945

Koordinasi

KEMENDAGRI

Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Tanggung jawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45

DAERAH Copyright by W. Sigit Pudjianto

Pemerintahan Daerah

3

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAH Pembinaan

Pengawasan

MENDAGRI

K/L

Binwas Umum

Binwas Teknis

Secara Nas. DIKOORDINASIKAN MENDAGRI

Provinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis Copyright by W. Sigit Pudjianto

Kab/Kota

4


URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

WAJIB

1. 2. 3. 4. 5.

Kes, Pendidik, PU, dll.

YAN DASAR

SPM

PILIHAN Pertambangan, Perdagangan, dll.

NON YAN DASAR

CATATAN:

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota Copyright by W. Sigit Pudjianto

5


URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi: a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan 6 perundang-undangan; Selanjutnya..



URUSAN PEMERINTAHAN UMUM e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Pasal 25 7



PAYUNG HUKUM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 8



MEMAHAMI KONFLIK SOSIAL PENCEGAHAN KONFLIK

SUMBER KONFLIK

KONFLIK SOSIAL

PENANGAN AN KONFLIK

PENGHENTIAN KONFLIK

PEMULIHAN PASCA KONFLIK

9



SUMBER KONFLIK Konflik dapat bersumber dari: a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Undang-undang No.7 Tahun 2012 Pasal 5 10



KONFLIK SOSIAL

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 11



PENANGANAN KONFLIK

Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

12



TUJUAN PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik bertujuan: a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. 13 Undang-undang No.7 Tahun 2012 Pasal 3



PENCEGAHAN KONFLIK (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Undang-undang No.7 Tahun 2012 Pasal 6 14



PENGHENTIAN KONFLIK

Penghentian Konflik dilakukan melalui: a. penghentian kekerasan fisik; b. penetapan Status Keadaan Konflik; c. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Undang-undang No.7 Tahun 2012 Pasal 12

15



PEMULIHAN PASCAKONFLIK

1)

2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. rekonstruksi. Undang-undang No.7 Tahun 2012 Pasal 36 16



KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PRANATA ADAT DAN/ATAU PRANATA SOSIAL

KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK

SATUAN TUGAS PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL

17



KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas:

1. 2. 3. 4.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Undang-undang No.7 Tahun 2012 Pasal 40

18



PRANATA ADAT DAN/ATAU PRANATA SOSIAL

Penata Adat dan/atau Penata Sosial Hasilnya meliputi:

1. Mengikat; 2. Diakui oleh Pemerintah. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Berakhir 1. Musyawarah; dan 2. Pengadilan. 19



TERIMA KASIH

email: [email protected] Telp: (021) 344oo82 HP: 08118509865 Copyright by W. Sigit Pudjianto

20

IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Recommend Documents