IMPLEMENTASI PASAL 3 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 MENGENAI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI LOKAL IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 OF LAW NO. 40 YEAR 1999 REGARDING MEDIA RELEASE FOR SOCIAL CONTROL OF IMPLEMENTATION OF LOCAL DEMOCRACY Oleh: Ryan Raditya, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
ABSTRAK Ryan Raditya, 271 409 165, ImplementasiPasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 Mengenai Pers Sebagai Media Kontrol Sosial Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal (DibimbingOlehHj. MutiaCherawatyThalib, SH, MH, selakuPembimbing I dan Dr. NurMohamadKasim, S.Ag, MH, selakuPembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran pers dalam mengimplementasikan fungsi kontrol sosialnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 No. 40 tahun 1999 tentang pers, juga untuk mengidentifikasi hambatanhambatan pers dalam menerapkan fungsi kontrol sosialnya terhadap pelaksanaan demokrasi lokal diGorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan Yudiris-Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen yang merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dengan menggunakan sistem wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan kepada para responden yang terkait, diantaranya pimpinan redaksi serta para wartawan diGorontalo Post, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat serta para Akademisi di Gorontalo, dan diolah dengan metode analisis dan deskriptif analisis. Adapun hasil dan pembahasan pertama Peranan yang dilakukan kaum jurnalis di Gorontalo dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya belumlah sesempurna ataupun semaksimal apa yang menjadi tujuan maupun cita-cita dari dibentuknya pers itu sendiri. Namun usaha kaum jurnalis untuk terus bertanggung jawab secara moril maupun kode etik dalam mengawal kebijakan ataupun implementasi dari pelaksanaan demokrasi lokal itu sendiri guna mewujudkan media massa yang faktual, aktual dan independen patut diberikan pujian tersendiri. Kedua, Masalah intervensi dan kurangnya keberagaman media cetak masih menjadi kendala besar terhadap kinerja kaum pers maupun instansi-instansi yang menjadikan media cetak sebagai sumber 1
datanya yang kemudian memunculkan pendapat bahwa Pers di Gorontalo masih terkekang oleh pemerintah. Produk pers sendiri masih jauh dari kesempurnaan dalam mewujudkan surat kabar yang informatif serta inspiratif. KATA KUNCI: Demokrasi Lokal, Jurnalis, Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999
2
ABSTRACT Ryan Raditya, 271 409 165, Implementation of Article 3 of Law No. 40 of 1999 Concerning the Press For Media Social Control in Implementing the Local Democracy ( Guided By Hj. Mutia Cherawaty Talib, SH, MH, as Supervisor I and Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH, as the Supervisor II ). This study aims to analyze how much the role of the press in the implementation of social control function as specified in section 3 No. 40 of 1999 on the press, as well as to identify obstacles to the press in applying social control function of the implementation of local democracy in Gorontalo. Research method used is a method of research with approach YudirisSociological, with data collection techniques are studies that document is the first step in a study using primary legal materials, secondary and tertiary, then by using a system that gives some interview questions to the respondents were related, including editors and journalists in Gorontalo Post, Political leaders, Community Leaders and the academics in Gorontalo, and processed by the method of analysis and descriptive analysis. The first discussion of the results and performed the role of journalists in Gorontalo in carrying out social control function has not been as perfect or as much as what the goals and ideals of the establishment of the press itself. However, the effort to continue to be responsible journalists moral and ethical codes in enforcing the policy or implementation of the implementation of local democracy itself in order to realize the factual mass media, independent of actual and praise should be given its own. Second, the problem of intervention and the lack of diversity of print media is still a major obstacle to the performance of the press as well as the agencies that make the print media as a source of data which then led to the opinion that the Press in Gorontalo is still constrained by the government. Press product itself is still far from perfection in creating informative newspapers and inspiring.
KEYWORDS: Local Democracy, Journalists, Article 3 of Law No. 40 1999 1.
Pendahuluan Perkembangan teknologi media massa saat ini berjalan dengan sangat pesat.
Dalam masyarakat modern, media massa mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama selalu mempunyai hubungan dengan aktivitas komunikasi massa. Selain itu, animo individu atau masyarakat yang tinggi terhadap program komunikasi melalui media massa 3
seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan internet menjadikan setiap saat individu atau masyarakat tidak terlepas dari terpaan atau menerpakan diri terhadap media massa. Pers sebagai media kontrol sosial dapat melansir pemberitaan negatif seseorang atau lembaga tertentu dengan maksud agar hal itu tidak terulang lagi, dengan syarat pemberitaan itu benar-benar terjadi, bukan sekedar asumsi atau kecurigaan semata. Jika berita pers tidak factual, dalam arti berita yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan hak jawab dan hak koreksi kepada pers. Demikian pula, wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya, mempunyai hak tolak.1 Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis pers berfungsi menyediakan informasi dan alternatif serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam partisipasinya dalam proses penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat tidak bias berjalan atau berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternative pemecahan masalah yang dibutuhkan. Meskipun demikian, pers tidak bisa mempergunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebassan manusia tidak bersifat mutlak. Kebebasan bersifat terbatas karena berhadapan dengan kebebasan
1
Idri Shaffat, Kebebasan, Tanggung jawab, dan Penyimpangan Pers, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm. 38 dan 41
4
yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan pers, pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu, wajib menghormati hak pribadi orang lain.2 Pada 2010 sampai 2011 rata-rata Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo berada pada posisi 62.77 poin. Sementara rata-rata nasional Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 65.48 poin. Dengan posisi tersebut maka Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo pada 2010-2011 berada pada rangking ke 26 dari 33 Provinsi Gorontalo. Selanjutnya pada akhir 2011, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo mengalami sedikit penurunan padahal saat itu Gorontalo telah melakukan pesta demokrasi dengan diadakanya pemilihan kepala daerah. Hal ini dilihat dari tiga aspek mendasar IDI, Yaitu aspek Kebebasan sipil provinsi Gorontalo yang sebelumnya mendapat poin 83.57 menjadi 81.80 dengan nilai dari aspek kebebasan sipil nasional sebesar 80.79 yang sebelumnya 82.53 poin turun 01.74 dari tahun 2010-2011, Hakhak politik Gorontalo dari 44.36 menjadi 40.16 dari Hak-hak politik nasional sebesar 47.54 poin dan untuk Lembaga demokrasi untuk skala nasional naik 11.61 poin dari sebelumnya 63.11 menjadi 74.72 pada 2011, sedang untuk skala Provinsi Gorontalo boleh sedikit berbahagia dengan kenaikan 04.89 poin dari 64.72 menjadi 68.08 poin.3 Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengadakan penelitian mengenai fungsi pers menurut pasal 3 UU No 40 tahun 1999 mengenai pers serta hambatan apa saja yang dirasakan oleh kaum jurnalis dalam melaksanakan fungsinya tersebut. 2. Kajian Pustaka 2.1. Fungsi Pers Menurut Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 Mengenai Pers
2
http://hadynasution.blogspot.com/2011/04/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi.html diakses 24 oktober 2013 3
http://gorontalo.bps.go.id/tabelstatistik/tabel/11 diakses 20 desember 2013
5
Secara umum fungsi pers terkait dengan dua dimensi, yaitu dimensi idealisme dan dimensi komersial. Dimensi idealisme berkenaan dengan buah pikiran, ide-ide dan pendapat umum atau individu yang terdapat pada atau dikelola oleh pers, sedang dimensi komersial berkenaan dengan aspek ekonomi seperti keuntungan usaha, promosi, distribusi, persaingan dan lain-lain.4 Dalam pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang pers disebutkan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial” empat fungsi pers tersebut secara lebih jelasnya adalah: 1.
Informasi Fungsi pers sebagai media informasi menunjukkan bahwa pers adalah sebagai
sarana untuk menyampaikan informasi secepatnya kepada masyarakat luas. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap, perasaan, manusia bisa disebarkan melalui pers. 2. Pendidikan Fungsi pendidikan ini antara lain yang membedakan pers sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan yang lain. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersial untuk memperoleh keuntungan finansial. Namun orientasi dan misi komersial ini sama sekali tidak boleh mengurangi apalagi meniadakan fungsi pers dan tanggung jawab sosial pers diantaranya ikut mencerdaskan generasi bangsa.
3.
Hiburan Charles R. Wright mengatakan fungsi komunikasi ( pers ) diantaranya adalah
sebagai hiburan yang menunjukkan pada tindakan-tindakan komunikatif yang terutama dimaksudkan untuk menghibur dengan tidak mengindahkan efek-efek
4
Idri Shaffat, Op.Cit, hlm. 25
6
instrumental yang dimilikinya. Artinya apapun pesan rekreatif yang disampaikan mulai dari cerita pendek sampai teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh yang bersifat negatif apalagi destruktif. 4.
Kontrol Sosial Dalam negara yang menganut asas demokrasi, hak-hak rakyat sagat dihargai,
karena memang kedaulatan negara ditangan rakyat. Dan dalam sebuah negara demokrasi yang ada di Indonesia khususnya terdapat 3 pilar yaitu bisa disebut dengan Trias Politika yaitu adanya pertama legislatif yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Kedua executive lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana undang-undang atau bisa juga disebut lembaga penyelenggara negara. Ketiga judicial yang berwenang mengawal dan mengawasi dan mengadili kedua jika menyalahi undang-undang.5 Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam kaitannya dengan menegakkan demokrasi, fungsi Kontrol sosial lah yang paling sejalan karna kontrol sosial yang juga merupakan salah satu dari fungsi hukum. Dimana sebagai alat kontrol sosial pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ihwal yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi dan kesadaran berbuat baik serta menaati peraturan seemakin tinggi. Makanya, pers sebagai alat kontrol sosial bisa disebut “penyampai berita buruk”. Adanya jaminan hukum terhadap kebebasan menyatakan pendapat pada pasal 28 UUD 1945 juga memberikan jaminan adanya kebebasan mengemukakan pendapat.6
5
http://media.kompasiana.com/new-media/2012/09/26/etika-kebebasan-pers-menurut-uu-pers-496394.html
diakses 21 oktober 2013 6
Idri Shaffat, Op.Cit, hlm. 37 dan 38
7
2.2 Kode Etik Jurnalistik Bagi seorang wartawan, sama dengan profesi lainnya kode etik penting. Ini adalh semangat korps yang merupakan bagian dari pekerjaan. Wartawan dalam tugasnya tidak hanya mencari, mengumpulkan dan menyajikan berita. Namun lebih dari
itu
adalah
dalam
semangat
untuk
memberikan
informasi,
edukasi dan hiburan kepada audiens.7 Kode etik wartawan adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan Indonesia dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945. merupakan
landasan
Oleh karena itu, pasal 28 UUD 1945
konstitusional
wartawan
Indonesia
dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya. 3.
Metode Penelitian Didalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan suatu metode
pendekatan Yuridis - Sosiologis. Metode penelitian hukum ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah hukum positif.8 Penelitian ini dilakukan di Gorontalo Post dengan Populasi adalah tim redaksi dari Gorontalo Post serta Tim IDI dari Badan Pusat Statistik provinsi Gorontalo serta, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat dan para Akademisi di kota gorontalo sebagai penyeimbang dari penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah data deskriftif analisis, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau
7
I dri Shaffat, Op.Cit, hlm. 55
8
Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm 51
8
pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.9 Kemudian setelah data terkumpul, diseleksi, dan pada akhirnya disusun guna mengadakan analisis yang nantinya akan memberi kenyataan sesungguhnya dari suatu peristiwa yang diteliti 4. 4.1
Hasil Dan Pembahasan Peran Pers Dalam Mengimplementasikan Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999 Mengenai Pers Dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal Ada dua tipe kontrol, yaitu personal control dan social control. Yang dimaksud
dengan personal control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk menahan dri untuk tidak mencapai kebutuhanannya dengan cara melanggar normanorma yang berlaku di masyarakat, adapun social control atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Ivan F. Nye telah mengemukakan teori kontrol sosial tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistis. Menurutnya terdapat empat teori kontrol sosial, yaitu : 1.
Direct control imposed from without by means of restriction and punishment (Kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum)
2.
internalized control exercised from within through conscience (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar) ;
3.
indirect control related to affectional identification with parent andother noncriminal person (kontrol tidak langunsung yangberhubungan dengan pengenalan
9
Mukti Fajar, Op.Cit, hlm. 183
9
(identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya) 4.
availability of alternative to goal and values (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan)10 Dari observasi serta wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa
elemen masyarakat, yang diantaranya adalah pihak Pers itu sendiri juga dengan melakukan wawancara kepada tokoh politisi sebagai aktor dari demokrasi, tokoh masyarakat dan akademisi yang juga merupakan suksesor dari berjalannya demokrasi itu sendiri. Maka didapat beberapa peranan yang gencar dilakukan oleh kaum pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya seperti yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 Mengenai Pers khususnya terhadap pelaksanaan demokrasi lokal, dari para kaum pers Gorontalo khusunya di Goronatalo Post sendiri menyatakan peranan yang mereka lakukan adalah: A. Pers bertanggung jawab secara moril maupun berdasarkan aturan berlaku dalam mengawal kebijakan maupun implementasi program dari pemerintah. B. Tersedianya ruang aspirasi bagi masyarakat umum dalam menyampaikan ataupun mengeluarkan aspirasinya. C. Mengupayakan/
memberitakan
mengenai
pelayanan
pemerintah
dan
kemasyarakatan termasuk kualitas kinerja aparat pemerintah dan lembaga terkait dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik. D. Mendorong pesta demokrasi berjalan dengan lancar melalui publikasi, dan
10
http://kilometer25.blogspot.com/2012/11/kriminologi-teori-kontrol-sosial.html diakses tanggal 05
januari 2015
10
sosialisasi tata cara pemilu itu sendiri. E. Menyampaikan informasi
dan pemberitaan
mengenai
demokrasi
secara
berimbang yaitu memperlakukan sama terhadap semua peserta demokrasi dan memberitakan secara faktual dan aktual tanpa memihak pada salah satu kubu. F. Dalam pengawasan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta selalu bersikap faktual dan Independen. Adapun menurut ketiga responden yang telah diwawancarai ada beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan pers guna menjaga keindependensiannya serta kepercayaan masyarakat terhadap pers itu sendiri, diantaranya: a. Hal yang pertama ini dimulai dari niat yang lurus, sebagaimana sistem dari pers Indonesia yang merupakan sistem pers pancasila. Jadi ketika menemui berita yang mungkin itu negatif ataupun positif harus diberitakan secara jujur. b. Manajemen pers yang harus lebih independen serta berani dalam memberitakan suatu berita, karena terkadang wartawan telah dengan berani megulik suatu permasalahan, hanya pemimpin redaksinya yang kadang mendapatkan intervensi dari pihak tertentu, sehingga timbul ketakutan untuk memberitakan ataupun menerbitkan hal tersebut.11 c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mereka sehingga bisa membangun kepercayaan publik bahwa pers ini bekerja untuk rakyat bukan semata-mata demi uang. d. Pers harus mencari narasumber yang dapat berperilaku dan berpikiran objektif.12 e. Pers harus dapat melepas diri terhadap siapapun baik itu pemerintah daerah,
11
12
A.R, pegawai negeri sipil, wawancara tanggal 17 juni 2014 Dolot Bakung, Dosen Hukum Universitas Negeri Gorontalo, wawancara tanggal 13 juni 2014
11
pemilik-pemilik modal, serta orang-perorangan yang punya kepentingan sehingganya pers dapat lebih mandiri. f. Pers harus bisa melihat suatu persoalan dengan seimbang dan berimbang, misalnya ketika ada pendapat yang lain dari pihak yang lain maka pers harus bisa memuat berita dengan proporsi yang sama.13 4.2 Hambatan Pers Dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Sosialnya Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Di Gorontalo Dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan penulis terhadap wartawan Gorontalo Post. Menegenai apasaja hambatan yang dirasakan oleh para jurnalis di Gorontalo maka didapatkan tiga jawaban pokok mengenai hal itu, yaitu : 1. Adannya intervensi dari penguasa atau pihak-phak tertentu yang memiliki pengaruh / kekuatan terhadap lembaga demokrasi, sehingga akses informasi menjadi terbatas. 2. Munculnya gejolak yang timbul akibat konflik kepentingan dari tim pemenang yang berdampak pada kinerja pers itu sendiri. 3.
Komunikasi pers, dalam hal ini seorang wartawan kadang bersikap terlalu bersahabat terhadap rekan-rekan seprofesinya yang lain, sehingga kadangkala membuang kesempatan untuk menjadi orang pertama yang memperoleh suatu berita serta menyiarkan berita tersebut.14
13
Sofyan Puhi, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, wawancara tanggal 19 juni 2014
14
Femy Udoki, Pimpinan Redaksi Gorontalo Post, Wawancara 11 juni 2014
12
Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa intervensi penguasa maupun pemerintah terhadap pers masih sangat besar. Yang kemudian menjadikan Pers alat yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan partai dan propaganda politik.15
5.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uaraikan diatas,
ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut: 1.
Peranan yang dilakukan kaum jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya belumlah semaksimal apa yang menjadi cita-cita dari dibentuknya pers itu sendiri. Serta pers di Gorontalo belum dapat mewujudkan sistem pers Indonesia yang berdasarkan atas pancasila dengan maksimal. Namun adanya niat serta usaha yang tulus dari para insan pers Gorontalo dalam memberitakan informasi mengenai demokrasi kepada masyarakat patut untuk diberikan penghargaan tersendiri. Serta usaha kaum jurnalis untuk terus bertanggung jawab secara moril maupun kode etik dalam mengawal kebijakan pemerintah.
2.
Masalah intervensi masih menjadi gangguan besar terhadap kinerja kaum pers. Yang kemudian memunculkan pendapat bahwa Pers di Gorontalo masih terlalu terkekang oleh kepentingan para penguasa ataupun pemimpin, yang secara tidak langsung
menghambat kinerja para jurnalis dalam memberitakan hal-hal
sentimental, terutama yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi lokal. Hakhak pers seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 mengenai pers masih belum dengan sepenuhnya dijamin kebebasannya oleh pemerintah daerah 3.
Di provinsi Gorontalo yang masih merupakan provinsi baru, keberagaman media massa khususnya media cetak masih sangat minim, yang kemudian
15
Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa ( Suatu Pengantar ), Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 11
13
membuat keberagaman serta inovasi dalam menuliskan sebuah pemberitaan terkesan monotan, sehingganya sedikit menyulitkan lembaga-lembaga survei ataupun instansi-instansi yang menjadikan media cetak sebagai sumber data maupun objek penelitiannya. 6.
Saran Berdasarkan temuan dari kesimpulan diatas, penulis kemudian merumuskan
beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlunya ada seleksi yang lebih mendalam bagi para jurnalis guna untuk menciptakan sumber daya pemberitaan yang lebih mendidik dan berasaskan dari nilai-nilai pancasila. 2. Pemerintah daerah perlu menjamin hak-hak dan kebebasan pers serta mengawasi pers dari timbulnya intervensi yang disebabkan oleh kepentingan oknum-oknum yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh apalagi jika terkait pelaksanaan demokrasi lokal. 3. Kaum pers Gorontalo harus lebih inovatif dan kreatif dalam manyajikan pemberitaan, mengingat masih sedikitnya antusiasme masyarakat
Gorontalo
terhadap minat untuk melihat ataupun membaca media cetak. 4. Pemerintah turut serta memberi pemahaman kepada masyarakat maupun aparataparatnya mengenai tugas dan fungsi pers itu sebenarnya, sehingga kemudian ada penghargaan ataupun kemudahan bagi pers dalam menjalankan fungsi-fungsinya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
14
DAFTAR PUSTAKA Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa ( Suatu Pengantar ), Erlangga, Jakarta, 2005 Idri Shaffat, Kebebasan, Tanggung jawab, dan Penyimpangan Pers, Prestasi Pustaka,Cetakan Pertama, Jakarta, 2008 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 A.R, pegawai negeri sipil, wawancara tanggal 17 juni 2014 Dolot Bakung, Dosen Hukum Universitas Negeri Gorontalo, wawancara tanggal 13 juni 2014 Sofyan Puhi, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, wawancara tanggal 19 juni 2014 Femy Udoki, Pimpinan Redaksi Gorontalo Post, Wawancara 11 juni 2014 http://hadynasution.blogspot.com/2011/04/peranan-pers-dalam-masyarakatdemokrasi.html diakses 24 oktober 2013 http://gorontalo.bps.go.id/tabelstatistik/tabel/11 diakses 20 desember 2013 http://media.kompasiana.com/new-media/2012/09/26/etika-kebebasan-pers-menurutuu-pers-496394.html diakses tanggal 21 oktober 2013 http://kilometer25.blogspot.com/2012/11/kriminologi-teori-kontrol-sosial.html akses 05 januari 2015
15
