IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN NURUL HIJRAH JAKARTA TIMUR Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh Wahidin NIM 1112018200053
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016 M/1438 H
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
Skripsi berjudul Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren
Nurul
Hijrah
Jakarta
Timur
disusun
oleh
Wahidin
NIM
1112018200053. Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Telah melalui bimbingan dan dinyatakan sah sebagai karya ilmiah yang berhak untuk diujikan pada sidang munaqasah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas.
Jakarta, 25 November 2016
Yang mengesahkan
Dosen Pembimbing Skripsi I
Dosen Pembimbing Skripsi II
Dr.Sita Ratnaningsih,M.Pd NIP.-
Tri Harjawati,M.Si NIDN. 2014118001
LEMBAR PENGESAHAN UJI REFERENSI
Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skrips berjudul Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur disusun oleh Wahidin NIM 1112018200053. Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 25 November 2016
Jakarta, 25 November 2016
Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing Skripsi I
Dr.Sita Ratnaningsih,M.Pd NIP. -
Dosen Pembimbing Skripsi II
Tri Harjawati,M.Si NIDN. 2014118001
ABSTRAK Wahidin
(NIM
1112018200053).
Implementasi
Manajemen
Keuangan
Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur, Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam manajemen keuangan, (3) untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala dalam manajemen keuangan pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi document.Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya: Pimpinan Pondok Pesantren, Bendahara, dan Kepala Sekolah di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum berjalan dengan baik, yaitu belum adanya Petunjuk teknis dalam penyusunan RAPBP, Pelaksanaan keuangan yang belum sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dengan realisasinya.. Fakta ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren belum sepenuhnya melakukan proses pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya. Kurangnya tenaga professional terkait pengelolaan keuangan pondok pesantren, sistem keuangan pondok pesantren dan madrasah yang masih digabung antara pondok, Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah menjadi hambatan-hambatan pada sistem akuntansi pondok pesantren. Kata Kunci: Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan, Pondok Pesantren
i
ABSTRACT
Wahidin (NIM 1112018200053). Implementation of Financial Management Education in Boarding School Nurul Hijrah East Jakarta. Education Management Department, Department of Management of Education, Faculty of Science and Teaching State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta.
The purpose of this study is: (1) to know the Implementation of Financial Management Education in Islamic Boarding School Nurul Hijrah, (2) to identify any obstacles in financial management, (3) to know how to overcome the obstacles to the financial management of the boarding school. The method used in this research is descriptive qualitative research method, data collection using the techniques of interview, observation and document study. In this study, the authors interviewed several speakers including: Head of Boarding Schools, Treasurer and Principal The results showed that the implementation of Financial Management education in Islamic Boarding School Nurul Hijrah has not gone well, namely the lack of technical instructions for preparing RAPBP, Financial performance that has not been in accordance with the rules and technical instructions of use and implementation with the realization. This fact shows that the boarding school has not fully carry out the process of financial management in accordance with government regulations or technical guidelines in its management. The lack of professionals related to the financial management of the boarding school, financial system Islamic school that was merged between the lodge, Senior high school and junior high school become obstacles to the accounting system of the boarding school
Keywords: Implementation of Financial Management Education, Islamic Boarding School
ii
KATA PENGANTAR Alhamdulillaahirobbil’aalamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur” disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1.
Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd, Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis.
3.
Dr. Sita Ratnaningsih, M.Pd, Dosen Pembimbing I skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Tri Harjawati, M.Si, Dosen Pembimbing II skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
iii
5. KH.Abu Hanifah Thoyyib, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian dan juga atas bimbingan serta arahannya selama penelitian ini berlangsung. 6.
Dra. Nurhayati., Kepala MA Nurul Nurul Hijrah yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian dan juga atas bimbingan serta arahannya selama penelitian ini berlangsung.
7.
Ahmad Sodiqun, S.Pdi, Kepala MTs Nurul Hijrah yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian dan juga atas bimbingan serta arahannya selama penelitian ini berlangsung.
8. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan baik moril maupun materiil, serta doa yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan dan tercapainya cita-cita penulis. 9. Teman seperjuangan Manajemen Pendidikan angkatan 2012 yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. 10. Keluarga besar Semut Ranger yang senantiasa memberikan semangat dan hiburan disaat mengerjakan skripsi 11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan di sini yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapatdiselesaikan dengan baik, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.
Jakarta, 25 November 2016
Penulis iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................. iii SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH ............................................................. v DAFTAR ISI .................................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ xi
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Identifikasi Masalah ................................................................................ 8 C. Pembatasan Masalah................................................................................. 8 D. Perumusan Masalah .................................................................................. 9 E.
Tujuan Penelitian ...................................................................................... 9
F.
Manfaat Penelitian .................................................................................... 10
BAB II KAJIAN TEORI A. Hakikat Manajemen .................................................................................... 12 1. Pengertian Manajemen ........................................................................ 12 2. Fungsi Manajemen ............................................................................... 15 B. Konsep Manajemen Keuangan Sekolah ..................................................... 17 1. Pengertian Manajemen Keuangan .......................................................... 17 2. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah ............................................ 18 3. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah ................................................. 20
v
4. Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah .................................................. 22 5. Manajemen Pembayaran SPP ................................................................ 22 6. Siklus Manajemen Keuangan Sekolah ................................................... 22 C. Manajemen Pondok Pesantren .................................................................... 25 1. Pengertian Pondok Pesantren .................................................................. 25 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan ................................................... 26 3. Realisasi Manajemen Keuangan di Pesantren ......................................... 26 4. RAPBPP .................................................................................................. 27 5. Langkah-langkah penyusunan RAPBP ................................................... 29 6. Pendapatan Pondok Pesantren ................................................................. 30 7. Pengeluaran Pondok Pesantren ............................................................... 30 8. Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren ................................ 31 D. Manajemen Keuangan Madrasah ................................................................ 34 1. Penyusunan RAPBM............................................................................... 35 2. Pengembangan RAPBM ......................................................................... 36 E. Hasil Penelitian yang relevan...................................................................... 39 F. Kerangka Berfikir ....................................................................................... 43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................... 47 B. Metode Penelitian....................................................................................... 48 C. Sumber Data ............................................................................................... 49 D. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 51 E. Teknik Analisis Data .................................................................................. 56 BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Hijrah .................................... 58 1. Sejarah singkat Pondok Pesantren Nurul Hijrah .................................. 58
vi
2. Profil Sekolah ...................................................................................... 59 3. Visi dan Misi Pondok Pesantren .......................................................... 60 4. Struktur Organisasi Pondok ..................................................... ........... 61 5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan ............................................ 61 B. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Keuangan Pondok Secara Umum......................................................... 62 2. Realisasi RAPBP 2015-2016 ............................................................... 69 3. Hasil Observasi .................................................................................... 72 4. Analisis Penelitian................................................................................ 75 C. Pembahasan..................................................................... ........................... 75 1. Perencanaan Keuangan Pondok Pesantren .......................................... 75 2. Pelaksanaan Keuangan Pondok Pesantren ........................................... 78 3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ........................................ 80 4. Aspek-Aspek Perencanaan Usaha Unit Produksi ................................ 62 D. Temuan Hasil Penelitian ............................................................................ 82 E. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 88 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................................ 89 B. Saran .......................................................................................................... 90 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 91 LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................... 94
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu ............................................................................ 35
Tabel 3.1
Rencana penyusunan skripsi ................................................................. 44
Tabel 3.2
Lembar Observasi ................................................................................. 45
Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen Studi Dokumentasi ................................................ 48
Tabel 4.1
RAPBP Penerimaan Dana 2015-2016 .................................................. 60
Tabel 4.2
RAPBP Pengeluaran Dana 2015-2016 ................................................. 61
Tabel 4.3
Realisasi Rencana dan Penggunaan Dana ............................................. 62
Tabel 4.4
Hasil Observasi ..................................................................................... 69
Tabel 4.5
Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana............................... 71
viii
DAFTAR GAMBAR
Tabel 2.1
Kerangka Berfikir.................................................................................. 55
Tabel 3.1
Model Analisis ...................................................................................... 46
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1: Intrumen Pedoman Studi Dokumen Lampiran 2: Instrumen Pedoman Observasi Lampiran 3: Instrumen Pedoman Wawancara Lampiran 4: Rekap Hasil Studi Dokumen Lampiran 5: Hasil Observasi Lampiran 6: Hasil Wawancara Lampiran 7: Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lampiran 8: Data Rombongan Belajar Lampiran 9: RAPBP Pondok Pesantren Nurul Hijrah 2015-2016 Lampiran 10:RKAM Madrasah Aliyah Tahun 2015-2016 Lampiran 11 : RKAM Madrasah Tsanawiyah Tahun 2015-2016 Lampiran 12: Laporan PertanggungJawaban Pondok Pesantren Tahun 2015-2016 Lampiran 13: Foto Pondok Pesantren Lampiran 14: Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 15: Surat Permohonan Izin Penelitian Lampiran 16: Surat Keterangan Penelitian Lampiran 17: Lembar Uji Referensi Lampiran 18: Biodata Penulis
x
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Dalam prakteknya masyarakat ikut terlibat pada upaya mencerdaskan bangsa ini, tidak hanya dari segi materi dan moril, namun telah pula ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan
atau
pendidikan. perguruan
Dengan swasta
munculnya yang
berbagai
merupakan
lembaga
bentuk
dari
penyelenggaraan pendidikan masyarakat, termasuk pendidikan dipondok pesantren. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 (16) “ Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Setiap bangsa di dunia, tidak terkecuali Indonesia, meletakkan pendidikan sebagai upaya strategis untuk meninggkatkan mutu kebudayaan dan peradabannya sebagai dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi gersang dari nilai-nilai luhur. Sebaliknya kebudayaan tanpa pendukung-pendukungnya yang sadar dan terdidik pada akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai dan akhirnya menjadi “tak terhitungkan” dalam perjalanan sejarah. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan memiliki akar budaya yang kuat di masyarakat.1 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan dalam kajian agama Islam (tafaqquh fid dien). Dengan begitu pada 1
Subhan, Peranan kyai dalam manajemen pembiyaan pendidikan di Pondok Pesantren As’ma Chusna, Journal of Economic Education, Vol. 1, 2012, h.79
1
2
awalnya orientasi dan model penyelenggaraan pendidikan pesantren diarahkan untuk menciptakan ahli ilmu agama Islam (kyai) yang mengemban misi unutk memberi penerangan atau guide tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat. Pada perjalanan berikutnya Pondok Pesantren memberikan respon terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pesantren tidak hanya mengajarkan
agama
tapi
juga
umum
terbukti
banyak
pesantren
menyelenggarakan pendidikan sekolah disamping pendidikan madrasah. Kita temukan beberapa pesantren yang membuka madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah, dan juga membuka sekolah umum (SMP dan SMA) atau bahkan mendirikan perguruan tinggi agama atau umum.2 Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan berkualitas hanya dalam angan-angan. Pemerintah menyadari betul hal ini. Ditetapkan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD adalah terbukti keseriusan pemerintah dalam memajukan mutu pendidikan Indonesia.3 Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Karena pada dasarnya proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sector ekonomi, serta sector-sektor lainnya yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berlangsung secara bersamaan.4
2
Husni Rahim, Madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia (Ciputat :Logos wanaca ilmu,2013), h.190 3 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), h.5 4 Darwyan Syah, Supardi, Nurdin Ali, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Faza Media, 2006), h. 1
3
Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk menigkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk mengingkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah.5 Selain sekolah, lembaga pendidikan nasional yang juga memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan adalah pondok pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam dengan system asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figure sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.6Sedangkan menurut Nara, Pesantren merupakan
salah satu lembaga pendidikan islam tertua di
Indonesia. Ia memiliki hubungan fungsional simbiotik dengan ajaran Islam. Yaitu, dari satu sisi keberadaan pesantren diwarnai oleh corak dan dinamika ajaran Islam yang dianut oleh para pendiri dan kiai pesantren yang mengasuhnya; sedangkan pada sisi lain, ia menjadi jembatan utama (main bridger) bagi proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam kepada masyarakat.7 Dan Menurut M.Arifin, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama.8 Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan pesantren tersebut diperlukan identifikasi terhadap pesantren itu sendiri. Semakin lengkap elemen suatu pesantren, semakin luas pula tujuan yang ingin dicapai oleh pesantren tersebut, secara umum, elemen yang dipakai untuk mengukur 5
Jasmani, Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, ( Jogjakarta; Ar-ruzz media, 2013),
h.15 6
Abdullah Syukri Z, Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2005, Cet. Ke-1,h.4 7 Abuddin Nata, Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada , 2012, Cet. Ke-1,h.307 8 Irhamni, Rahman, Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Jawab Barat, Skripsi Universitas Indonesia, 2010
4
kredibilitas suatu pesantren dapat mengacu pada teori yang di kemukakan Mulyono, yaitu terpenuhinya elemen pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai.9 Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal, memang beberapa pesantren mengalami perkembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Dari beberapa kasus, perkembangan ini dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren; dari kharismatik ke rasionalistik, dari otoriter-paternalistik ke diplomatic-partisipatif, atau dari laissez faire ke demokratik. Sebagai contoh kasus, kedudukan “Dewan Kiai” di Pesantren Teru Ireng menjadi bagian atau salah satu unit kerja kesatuan administrasi
pengelolaan
penyelenggaraan
pesantren,
sehingga
pusat
kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren, sehingga pusat kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren dan tidak terlalu terpusat pada kiai. Pengaruh system pendidikan formal menuntut kejelasan pola hubungan dan pembagian kerja di antara unit-unit kerja.10 Salah satu sumber yang mendukung keberhasilan pondok pesantren dalam melakukan pembangunan adalah keuangan, dikarenakan bidang keuangan merupakan salah satu penunjang dalam pengelolaan pendidikan. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, agar kelemahan dan kekurangan pesantren dapat diketahui oleh pihak-pihak lain, termasuk orang tua santri. Pengelolaan keuangan yang baik ini sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelolaan pesantren ( kiai, ustadz/ustadzah, atau pengelola lainnya) terhadap pendangan yang kurang baik dari luar pesantren. Selama ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pesantren individu, walaupun disadari bahwa pembiayaan pesantren
9
Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2011, Cet.Ke-1,h.80 10 Sulthon Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, Jakarta : Dewi Putaka, 2005, Cet.Ke-5.h.15
5
justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain penopang pesantren kurang memadai.11 Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru,siswa,kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perunfangan yang berlaku.10 Namun faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan prinsipprinsip manajemen keuangan, penganggaran, dan perencanaan keuangan sekolah. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang melaporkan sistem keuangan sekolah, sementara untuk triwulan III (Juli- September) baru 439(88,3 persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) (21,7
persen)
kabupaten/kota
yang
hanya108
tuntas menjalankan sistem
manajemen keuangan yang sesuai.11 Permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Hijrah diantaranya terkait dengan keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Sekolah hanya mengandalkan bantuan dari dana BOS dari pemerintah, beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan juga Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan tidak ada sumber dana lain selain dana tersebut. Akibatnya sering terlambatnya dana BOS cair, pembanyaran SPP yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan siswa, dan juga besar beasiswa yang diberikan tidak sesuai dengan pembayaran SPP santri tiap bulannya, hal ini mengakibatkan 11
Indra Akuntono, Utak-Atik Mekanisme Penyaluran Dana 2011, (http://edukasi.kompas.com/utakatik.mekanisme.penyaluran.dana.bos).
BOS,
6
pembayaran gaji guru menunggak. Peneliti juga mengambil beberapa sampel terkait dengan keuangan sekolah yaitu dari tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, karena pondok pesantren nurul hijrah menggabungankan penggunaan dana SPP dari kedua jenjang tersebut untuk keperluan pondok pesantren. Sistem manajemen keuangan yang belum terkoordinir dengan rapih, program yang meleset dari perencanaan, serta pengelolaan anggaran yang belum maksimal disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan perhatian pimpinan pondok dalam mengelola dana yang dimiliki. Bukan hanya permasalahan dana saja terlebih masih banyak guru yang tidak mengajar sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tidak optimalnya proses pembelajaran. Ditambah lagi dengan pembayaran gaji guru yang tersendat dikarenakan keterlambatan dana BOS mengakibatkan guru yang mengajar menjadi tidak semangat dan berimbas pada siswa. Siswa merasa malas untuk belajar dikarenakan guru-gurunya tidak bersemangat dalam mengajar. Dengan demikian pencapaian prestasi siswa disekolah akan menurun dan cenderung lemah dalam prestasi. Masalah selanjutnya adalah sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai dikarenakan luas tanah yang kurang luas hanya sekitar 1000 m2 dan dana yang minim untuk operasional sekolah, sehingga penerimaan siswa yang dapat diterima hanya sedikit saja, setiap jenjang kelas hanya ada satu lokal kelas saja, dengan jumlah 54 siswa untuk tingkat menengah pertama, dan 42 siswa untuk tingkat menengah keatas pada tahun 2016. Masalah lain juga timbul dari kekurangan tenaga ahli tentang pembendaharaan madrasah/pondok pesantren disekolah ini, di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Hijrah memiliki hanya satu orang bendahara tetap, yang mana bendahara tersebut memilik kekurangan tentang pengetahuan pembuatan proposal
keuangan
untuk
diajukan kepada
pemerintah, sehingga dana pemasukan untuk operasional sekolah kurang maksimal. Siswa/ santri pondok pesantren nurul hijrah mayoritas berasal dari keluarga yang perekonomiannya kebawah dan banyak juga mereka yang
7
yatim dan piatu, bagi siswa/santri yang yatim/piatu pimpinan pondok pesantren nurul hijrah yaitu KH.Abu Hanifah Thoyyib memberikan keringanan berupa biaya gratis full sampai selesai tamat sekolah dari pondok tersebut, dan bagi mereka yang perekonomiannya kurang diberikan keringanan berupa pemotongan biaya SPP perbulan sesuai kemampuan dari siswa/santri tersebut, hal ini yang menyebabkan biaya SPP dipondok tersebut berbeda-beda. Penulis tertarik untuk membahas tentang manajemen keuangan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Nurul Hijrah yang terletak di Jl.Penggilingan III, kelurahan Kampung Dukuh, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur yang mana merupakan pondok pesantren modern, karena system pendidikan tidak hanya menekankan pada keagamaan saja, juga melainkan kepengetahuan umum . Dalam beberapa tahun ini, pondok pesantren Nurul Hijrah telah menerapkan manajemen keuangan yang kurang transparan dan cekatan dalam mengatur kondisi keuangan pondok. Selain itu, pondok pesantren Nurul Hijrah merupakan salah satu pondok pesantren bertahap yang bertahan cukup lama, dan cukup dikenal dikalangan masyarakat, namun dari segi bagunanan sekolah tersebut belum memadai untuk menampung kapasitas banyak santri dikarenakan minim biaya dan lahan untuk memperluas bangunan tersebut, sehingga pondok pesantren tersebut kurang untuk berkembang dikarenakan letaknya yang kurang strategis. Pemasukan pondok pesantren didapat dari berbagai sumber yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan bayaran iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Selain itu sosok Kyai Sebagai figur pondok pesantren tersebut juga sibuk dengan dakwahnya keluar daerah setiap harinya, sehingga peran pimpinan pondok pesantren belum sepenuhnya
berkontribusi
langsung
dalam
pelaksanaan
manajemen
keuangan.12 Hal ini menarik perhatian penulis, karena bukanlah hal yang mudah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sedemikian. 12
Hasil wawancara oleh Liza fairuz, Bendahara Pondok, tanggal 20 april 2015, pukul 16.00
8
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi keuangan pondok pesantren. Dengan judul “Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah “
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah- masalah yang relevan dengan penelitian ini yaitu implementasi pengelolaan manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur. Penjabaran dari hal tersebut adalah : 1. Proses manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang belum terkoordinir dengan rapi. 2. Kurangnya pengetahuan bendahara pondok tentang pembuatan proposal keuangan dari pemerintah 3. Minimnya sumber pemasukan keuangan pondok pesantren. 4. Adanya SPP,
keterlambatan yang
penyaluran
dana
BOS, pembayaran
menyebabkan terhambatnya pemberian gaji bagi
guru. 5. Masih terdapat guru yang tidak professional dibidangnya. 6. Belum terorganisir dan terkomunikasikan dengan baik perencanaan dan penganggaran keuangan di Pondok Pesantren. 7. Belum terdapat prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan di Pondok Pesantren. 8. Belum terbentuk mekanisme pengawasan keuangan di Pondok Pesantren. 9. Pembayaran SPP yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan santri.
C. Pembatasan Masalah Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu Proses manajemen keuangan di
9
Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang belum terkoordinir dengan rapi serta minimnya pemasukan pondok pesantren.
D. Perumusan Masalah Adapun masalah yang akan dibahas dalam peneliti ini adalah : 1. Bagaimana Implementasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah ? 2. Apa saja Hambatan-hambatan dalam manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah ? 3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala manajemen keuangan di pondok pesantren Nurul Hijrah ?
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan : 1. Mengetahui implementasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. 2. Mengetahui hambatan-hambatan keuangan di pondok pesantren Nurul Hijrah. 3. Mengetahui cara mengatasi kendala-kendala dalam manajemen keuangan pondok pesantren Nurul Hijrah.
F. Keguanaan / manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain : 1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan serta menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan untuk penelitian yang terkait atau sebagai contoh untuk penelitian dimasa yang akan datang, khususnya mengenai pelaksanaan manajemen keuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren.
10
2. Secara Praktis, hasil penelitian memberikan masukan 1. Peneliti : Sebagai bahan masukan dalam menambah informasi pengetahuan mengenai perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, system akuntansi dan pelaporan. Sistem dan prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. 2. Pimpinan Pondok Pesantren : Agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna membantu penyusunan
kebijakan
terkait
dengan
perencanaan
dan
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. 3. Warga Pondok Pesanten : Sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja bidang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. 4. Masyarakat : Sebagai alat pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen
keuangan
yang
meliputi
perencanaan
dan
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. 5. Bagi penelitian lainnya: Adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan manajemen keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sistem akuntansi dan pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan.
11
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR A. Hakikat Manajemen 1.Pengertian Manajemen Manajemen berasal dari Bahasa inggris to manage
yang berarti
mengatur, mengurus, atau mengelola. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam manajemen, terdapat dua system, yaitu organisasi dan system administrasi. Ramayulis (2008;362) menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah SWT,:
َيُدَّبِرُ الْأَمْرَ مِهَ الّسَمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُّمَ يَعْرُجُ إِلَيْوِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْف )5:سَنَةٍ مِمَا تَعُدُونَ (الّسجدة Artinya : “Dia mangatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudia (urusan) itu naik kepada-Nya dalam suatu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”(As-Sajadah : 5) Dari ayat diatas diketahui bahwa Allah SWT, merupakan pengatur alam. Akan tetapi, sebagai khalifah di bumi ini, manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik- baiknya sebagaimana Allah SWT, mengatur alam raya ini. Manajemen menurut istilah adalah proses mengoordinasikan aktivitasaktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien dan efektif dengan
11
12
melaluioranglain. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen
sekolah/madrasah
yang
meliputi:
perencanaan
program
sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, pengawasan evaluasi, dan system informasi sekolah/madrasah.1 Dalam
praktiknya,
melakukan
manajerial
dapat
menggunakan
kemampuan atau keahlian dengan mengikuti suatu alur/prosedur keilmuan secara ilmuah dan ada juga karena berdasarkan pengalaman dengan lebih menonjolkan kekahsan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Dengan demikian terdapat tiga focus untuk mengartikan manajemen yaitu : a. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada
keterampilan
dan
kemampuan
manajerial
yang
diklasifikasikan menjadi kemampuan/keterampilan teknikal, manusiawi dan konseptual. b. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.2 Menurut Mulyono, Manajemen adalah suatu pekerjaan melalui orang lain (Management is getting done through other people). Definisi tersebut kelihatannya 1
Husaini usman, Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan ( Jakarta : Remaja Rosdakarya,2014) h.5 2 Engkoswara, Administrasi Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.85
12
3
masih belum lengkap, karena manajemen sebagai penggerak dalam organisasi
itu untuk mencapai tujuan. Di samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu mencapai tujuan melalui kerja sama. Oleh karena itu, definisi yang kemudian berkembang adalah bahwa “ manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerja sama orang-orang lain”4 Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan (Hasibuan, 2007:2).5 Menurut Ricky W.Griffin dikutip oleh Suparlan (2013), manajemen tidak lain adalah “satu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan (actuating), pengoordinasian (coordinating), dan pengontrolan (controlling)sumber daya untuk mencapai sasaran (goal’s)secara efektif dan efesien”6 Menurut George R.Terry dikutip oleh Uhar(2010) , manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang telah dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.”7 Menurut Mery Parker Follet (Stoner, 1989) manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang”. (The art of getting thing done through people)8
3
Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.1 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi pendidikan, (Yogyakarta : Ar-ruzz media, 2008), h.15 5 Badrudin, Manajemen peserta didik, (Jakarta : PT.Indeks, 2014), h.2 6 Suparlan, Manajemen berbasis sekolah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h.41 7 Uhar, Administrasi Pendidikan, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), h.6 8 Nanang Fatah, Landasan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)h.13 4
13
Menurut Millet (1954) management is the process of directing and facilitating in the work of people toward organizational in formal group to achieve a desired goal9 Menurut Dalf (2010:5) Management is attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources.”.10 Berdasarkan kutipan diatas, maka manajemen adalah praktek dalam mengarahkan, mengorganisasikan, dan mengembangkan seseorang, teknologi, dan keuangan, sumber keuangan dalam tugas mengorientasikan system pelayanan pengadaan dan produk yang lain. Jadi dapat diambil kesimpulan pengertian manajemen menurut beberapa para ahli diatas adalah suatu seni dalam proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. 2. Fungsi Manajemen Ada tiga belas pakar manajemen yang mengutarakan fungsi-fungsi manajemen. Dari semua fungsi tersebut, secara garis besar dapat dipahami bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak dapat dari proses perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan,
pengendalian,
dan
evaluasi.
Penjelasan
mengenai fungsi manajemen adalah sebagai berikut : a. Planning Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan unutk mencapai hasil yang diinginkan.
9
Engkoswara, Administrasi Pendidikan, (Bandung : PT.Alfabeta CV, 2012), h.25 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Manajemen, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.34 10
14
b. Organizing Organizing (Organisasi) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. c. Leading Leading meliputi lima kegiatan, yaitu : mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar saling pengertian, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompokknya.. d. Directing/Commanding Directing/Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. e. Motivating Motivating atau pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai dengan keinginan atasan. f. Coordinating Coordinating atau pengoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dan percekcokan. g. Controlling Controling atau pengawasan dan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan. h. Evaluating
15
Mengevaluasi artinya menilai semua kegiatan untuk menemukan indicator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya.11
Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari Planning (Perencanaan),
Organizing
directing/commanding
(Pengorganisasian),
(Penggerak),
motivating
leading
(terkemuka),
(motivasi),
coordinating
(koordinasi), controlling (pengawasan), evaluating (evaluasi).
B.Konsep Manajemen Keuangan Sekolah 1. Pengertian Manajemen Keuangan ` Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.12 Manajemen keuangan (financial management ) adalah segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh.13 Manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan di mana kemudian fungsi-fungsi ini diterjemahkan dalam kegiatan perencanaan, penganggaran,
pemeriksaan,
pengelolaan,
pengendalian,
pencarian
dan
penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi.14
11
Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012),h.21 Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rajawali, 2014), h.163 13 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi pendidikan, (Yogyakarta : Ar-ruzz media, 2008), h.180 14 Johannes, Peningkatan Manajemen melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah, 2011, h.162 12
16
Menurut Suad Husna (1992:4) yang dikutip oleh Dadang, mengatakan manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.15 Manajemen keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.16 Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.17 Manajemen keuangan merupakan bagian dari system manajemen secara keseluruhan, yang mencakup juga manajemen personlia/kepegawaiaan, manajemen produksi, manajemen pemasaran. Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan menyangkut pada unsur perencanaan keuangan, menganalisis penggunaan keuangan dan mengendalikan pengeluaran atau penggunaan uang suatu lembaga atau organisasi. 2. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah Keuangan sekolah, merupakan sesuatu simbol yang sangat menarik bagi seluruh warga sekolah. Banyak warga sekolah yang berkeinginan untuk terlibat
15
Dadang, suhardan, Manajemen Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2011), h.256 Sri Minarti, Manajemen Sekolah, (Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2011),h.212 17 Dadang Suhardan, Dkk. Manajemen Pendidikan, (Bandung : Alfabeta,2009)h.255 16
17
dalam pengelolaan keuangan sekolah, bahkan tidak sedikit juga yang selalu ingin tahu mengenai pemakaian dana-dana sekolah.18 Manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguhsungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadapa biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.19 Menurut H.M. Levin (1987:426) yang dikutip oleh Uhar mengatakan, “School finance refers to the process by which tax revenues and other resources are derived for the information and operation of elementary and secondary schools as well as the process by which those resources are allocated to school in different geographical area and to types and levels of education”.20 Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah adalah bagian dari pembiyaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh sekolah, serta bagaimana memperoleh dana dan mengalokasikan dana dalam lingkungan yang berbeda dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.
3. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah Dengan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah adalah : 18
Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta : Surayajaya Press,
2007),h.90 19
Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010),h.181 20 Uhar, Administrasi Pendidikan,(Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), h.270
18
1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi keuangan sekolah; dan 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativiatas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menepatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.21 Menurut Mulyono, tujuan utama manajemen keuangan sekolah adalah : 1) Menjamin agar dana tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana diinvestasikan kembali 2) Memelihara barang (aset) sekolah 3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.22 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan Sekolah menurut pendapat para ahli diatas adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi berdasarkan penggunaan dana sekolah yang efektif dan efisien. 4.Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah 1. Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah Manajemen atau pengelolaan keuangan tidak luput dari fungsi manajemen yaitu adanya perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk penyelenggaraan keuangan pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan sekolah terdiri dari beberapa fungsi antara lain : a. Perencanaan
21
Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.168 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), h.172
22
19
Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan.23 Perencanaan dalam keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.24 b.Ketatausahaan Keuangan Dalam pengaturan keuangan terdapat dua bagian, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan transaksi dan pencatatan dalam pembukuan. Setiap transaksi keuangan yang berpengaruh terhadap pengeluaran atau pembayaran uang oleh bendaharawan harus dicatat dalam buku kas umum dan kas pembantu. c. Pertanggungjawaban Menurut
E.
Mulyasa
dalam
buku
Manajemen
Berbasis
Sekolah,
Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini disebut evaluasi (evaluation involves auditing).25 d.Pengawasan Pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat mempermudah pengawasan, baik dalam mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan keuangan maupun penindakan terhadap penyimpan. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan secara eksternal oleh badan lain yang ditentukan oleh pemerintah yaitu berupa berita acara.
23
Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah,(Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra,2011), h.113 24 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Pt. Remaja Rosdakarya, 2003), h.174175 25 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Pt. Remaja Rosdakarya, 2003), h.178.
20
Jadi dapat disimpulkan fungsi manajemen keuangan sekolah menurut penulis adalah perencanaan, ketatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. 5. Manajemen Pembayaran SPP Dasar hukum penyusunan SPP adalah keputusan bersama tiga menteri yaitu: 1. Menteri P&K (No.0257/K/1974). 2. Menteri dalam Negeri (No.221 Tahun 1974) 3. Menteri Keuangan (No. Kep.1606/MK/II/1974). SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada pasal 12 keputusan tersebut
yakni membantu
penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervise. Yang dimaksud untuk membantu penyelenggaraan sekolah ialah: 1) Pengadaan alat atau bahan manajemen 2) Pengadaan alat atau bahan pelajaran 3) Peyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB 4) Pengadaan perpustakaan sekolah 5) Prakarya dan pelajaran praktik. 6. Manajemen keuangan yang berasal dari negara (Pemerintah) Yang dimaksud keuangan dari negara ialah meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang. Unutk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format sebagai berikut: 1. Lager gaji (daftar permintaan gaji) 2. Buku catatan SPMU ( Surat Perintah Mengambil Uang)26
26
M.Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 2014), h.169
21
6. Siklus Manajemen Keuangan Sekolah Bastian (2007) menjelaskan siklus manajemen keuangan sekolah di dalam perspektif akuntansi seperti terdapat pada gambar 2.1. Adapun tahapan manajemen keuangan sekolah sesuai gambar 4 sebagai berikut. Anggaran Pendidikan Audit Kinerja Pendidikan
Anggaran Audit Keuangan Pendidi kan
Siklus Manajemen
Pola Subdisi pendidikan
Keuangan Sekolah Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pendidikan Costing and Pricing Jasa
Gambar 2.1 : Siklus Manajemen Keuangan Sekolah 1) Anggaran Pendidikan Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Fattah, 2002). 2) Pola Subsidi Pendidikan Subsidi
pendidikan merupakan sumber pendanaan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat untuk membiayai aktivitas investasi fisik dan nonfisik dalam rangka menignkatkan kapasistas dan mutu layanan sekolah. 3) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja pendidikan Dengan adanya laporan kinerja pendidikan, maka stakeholders sekolah dapat mengetahui secara jelas tentang organisasi sekolah sehingga akan menjadi
22
bahan masukan bagi proses perencanaan kinerja pendidikan selanjutnya. Salah satu tujuan diadakannya pelaporan kinerja pendidikan adalah dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik (Akdon, 2007).
4) Cost dan pricing jasa pendidikan Menurut James dan Philips (1995), unsur-unsur biaya dan penetapan harga pendidikan meliputi pertama ialah pembiayaan (costing) jasa pendidikan, yaitu membandingkan pengeluran sekolah dengan manfaatnya bagi pelanggan jasa pendidikan. Kedua penetapan harga (pricing)jasa pendidikan, yaitu penerima jasa pendidikan, yaitu penerima jasa pendidikan akan dikenakan harga jasa pendidikan tertentu sesuai dengan tujuan sekolah. Ada tiga aspek penetapan harga jasa pendidikan : diferensiasi jasa pendidikan, faktor-faktor penentu jasa pendidikan, serta biaya pengembangan produk jasa pendidikan. 5) Audit Keuangan Pendidikan Audit keuangan pendidikan bertujuan untuk menetukan apakah laporan keuangan sekolah secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 6) Audit kinerja pendidikan Audit kinerja merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menafsirkan informasi, dengan tujuan menyimpulkan peringkat kompetensi seseorang dalam satu jenis keahlian profesi pendidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut di dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang direkomendasikan (Sagala, 2007)27
27
David wijaya, Implementasi Manajemen Keuangan sekolah terhadap kualitas pendidikan, Jurnal pendidikan penabur, 13, 2009, h.87
23
Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus manajemen keuangan sekolah terdiri dari anggaran pendidikan, pola subsidi pendidikan, pengukuran dan pelaporan kinerja pendidikan, cost dan pricing jasa pendidikan, audit keuangan pendidikan, audit kinerja pendidikan.
C. Manajemen Pondok Pesantren a. Pengertian Pondok Pesantren Secara terminology, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Perlu dijelaskan bahwa pengertian “tradisional” dalam definisi ini bukan berarti kolot atau ketinggalan zaman, tetapi menunjuk pada pengertian bahwa lembaga ini telah hidup sejak ratusan yang lalu.28 Menurut Yacub, pesantren berarti lembaga pendidikan Islam yang umumnya dengan cara non-klasikal, pengajarnya seorang yang mempunyai ilmu agama Islam melalui kitab-kitab agama Islam Klasik (kitab kuning) dengan tulisan Arab dalam Bahasa melayu kuno dalam Baharasa arab. Sedangkan (almarhum)K.H. Imam Zarkasyi mendefinisikan pondok pesantren sebagai “lembaga pendidikan agama Islam dengan system asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figure sentralnya, masjid sebagai pusat
28
Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak muslim modern (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011)h.56
24
kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamnya.29 Jadi dari beberapa pengertian pondok pesantren diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu pondok pesantren adalah lembaga pendidikan modern atau tradisional
dengan
system
asrama,
untuk
memahami,
mengamalkan,
mendalamkan, serta mengahayati ajaran islam, dimana kyai sebagai figure utamanya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama islam dibawah bimbingan kyai dan santri sebagai kegiatan utamanya. b.Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pondok Pesantren Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut : 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan 3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai penggunaannya. 4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.30
29
Abdullah syukri zarkasyi, Gontor & Pembaharuan Pendidikan pesantren, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005)h.3 30 Shulton Masyhud dan Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka, 2003), Cet.I, h.187
25
Jadi dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen keuangan pondok terdiri dari hemat, efisien, sesuai kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai rencana, terbuka, terkendali dan transparan.
c. Realisasi Manajemen Keuangan di Pesantren
Implementasi prinsip-prinsip di atas pada lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, sekolah, pesantren dan masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, pesantren tidak hanya memperoleh anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dana dari ketiga komponen diatas. Untuk itu di pesantren sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua santri yang identic dengan BP3 atau kalau perlu disesuikan denga keadaan sekarang dengan membentuk Komite Pesantren, yang beranggotakan wakil wali santri,
tokoh
masyarakat,
pengelola,
wakil
pemerintah,
dan
wakil
ilmuwan/ulama di luar pesantren. Selanjutnya pihak pesantren bersama Komite Pesantren pada setiap tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) sebagai acuan bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik.31 Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Menurut Rahimi Hadi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni : a. Adanya efesiensi atau inefisiensi pengeluaran b. Terjadinya penghematan atau pemborosan 31
Sulthon Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka, 2005), h.188
26
c. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan d. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi, dan e. Penyusunan anggaran yang kurang tepat
d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) Implementasi prinsip-prinsip di atas pada lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, sekolah, pesantren dan masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, pesantren tidak hanya memperoleh anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dana dari ketiga komponen di atas. Untuk itu di pesantren sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua santri yang identic denga BP3 atau kalua perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan membentuk Komite Pesantren, yang beranggotakan wakil wali santri,
tokoh
masyarakat,
pengelola,
wakil
pemerintah,
dan
wakil
ilmuwan/ulama di luar pesantren. Komite pesantren ini dapat memberikan pertimbangan dan sekaligus membantu mengontrol kebijakan program pesantren, termasuk penggalian dan penggunaan keuangan pesantren. Selanjutnya pihak pesantren bersama Komite Pesantren pada setiap tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) sebagai acuan bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik. Hal –hal yang perlu dimuat dalam RAPBP tersebut antara lain: 1) Rencana sumber pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk di dalamnya keuangan bersumber dari: (a) kontribusi santri, (b) sumbangan dari individu atau organisasi, (c) sumbangan dari pemerintah
27
bila ada, (d) dari hasil usaha, misalnya koperasi (syirkah)pesantren, kerjasama dengan pihak luar, hasil penanaman modal, dan sumbersumber lainnya yang sah dan halal. 2) Rencana
penggunaan
keuangan
dalam
satu
tahun
yang
bersangkutan.semua penggunaan keuangan pesanten dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan pesantren dapat berjalan dengan baik. Pengguanaan keuangan pesantren tersebut menyangkut seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan pesantren, termasuk dana operasional harian, pengembangan sarana-prasarana pesantren, honorarium atau gaji, atau infaq semua petugas atau pelaksana di pesantren (pengelola, ustadz/ustadzah sampai pembantu pesantren), pengembangan profesionalitas ustadz/ustadzah, dana kerjasama, pengabdian masyarakat dan bahkan dana taktis dan lainlain semuanya perlu direncanakan dengan baik. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren adalah menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus.
d. Langkah-langkah Penyusunan RAPBPP Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAPBPP adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut, maka kehidupan pesantren akan menjadi solid dan kokoh dalam hal keuangan. Oleh karena itu, sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan pesantren, dalam
28
rangka untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Penyusunan RAPBPP hendaknya mengikuti langkah sebagai berikut.32 a. Mengintervertarisasi rencana yang akan dilaksanakan b. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. c. Menentukan program kerja dan rincian program. d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. e. Menghitung dana yang dibutuhkan. f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
e. Pendapatan Pondok Pesantren Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar baik di sekolah maupun pondok pesantren, karena keuangan merupakan salah sastu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, dan sangat berpengaruh secara terhadap pondok pesantren yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Meskipun tuntutan reformasi bahwa pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Manajemen keuangan pondok pesantren juga merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan pimpinan pondok pesantren
untuk
merencanakan,
mempertanggungjawabkan
secara
melaksanakan,
mengevaluasi
efektif
transparan.
dan
dan Dalam
penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren, manajemen keuangan
32
Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.148
29
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.33 f. Pengeluaran Pondok Pesantren Setiap penggunaan keuangan perlu melalui pengajuan secara tertulis dan sedapat mungkin hanya program-program yang termasuk dalam perencanaan keuangan saja yang didanai, agar mudah pengawasannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren. Pengeluaran pondok pesantren berhubungan dengan pembayaran keuangan pondok pesantren untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses pendidikan seperti tenaga administrasi, guru, saran dan prasarana. Dalam manajemen keuangan pondok pesantren, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang
harus
dijadikan
patokan
bendahara
dalam
pertanggungjawaban
pembukuan, meliputi:”buku kas umum, buku persekot atau uang muka, daftar potongan-potongan, daftar gaji atau honorium, buku tabungan, buku iuran atau kontribusi santri (SPP), dan buku catatan lainnya”.34 Pengeluaran anggaran harus dicatat sesuai dengan waktu dan peruntukannya. Anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan. Pengeluaran sekolah atau pondok pesantren dapat dikategori dalam beberapa item, yaitu: 33
Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004). Cet. Ke-2.h.23. 34 Sulthon Masyhud Et. All, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), h.190
30
a.
Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
b.
Pengeluaran tata usaha sekolah
c.
Pemeliharaan saran dan prasarana sekolah
d.
Kesejahteraan pegawai
e.
Administrasi
f.
Pembinaan teknis educative, dan
g.
Pendataan.35
g. Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren Semua pengeluaran keuangan pondok pesantren dari sumber manapun harus dipertanggung jawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparasi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparasi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite atau majelis pesantren untuk dicocokan dengan RAPBP. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri buktibukti pengeluraan yang ada (Kuintasi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan) serta neraca keuangan. . selain buku neraca keuangan yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan, ada juga beberapa buku lain yang penting bagi bendaharawan pondok pesantren ,yaitu36:
35
Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), cet.ke-2, h.24. 36 Rahmini Hadi. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto: STAIN Press, 2011) hal.150
31
1. Buku kas umum
2. Buku persekit uang muka
3. Daftar potongan-potongan
4. Daftar gaji/honorium
32
5. Buku tabungan
6. Buku iuran/kontribusi santri (SPP/Infaq); dan
33
7. Buku catatan lain-lain yang tidak termasuk diatas, seperti catatan pengeluaran insidentil. Buku –buku tersebut perlu diadakan, agar manajemen keuangan pondok pesantren dapat berjalan dengan baik, transparan, memudahkan dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ditetapkan, serta tidak menimbulkan kecurigaan atau fitnah.
D. Manajemen Keuangan Madrasah Pola manajemen keuangan madrasah terbatas pada pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijaksanaan manajemen keuangan madrasah adalah adanya pencarian tambahana dana dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lazim dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya di setiap madrasah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya dan sebagai atasannya langsung adalah kepala madrasah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar sekolah mendapat perintah dari atasan langsung. Perencanaan keuangan madrasah setidaknya mencakup 2 kegiatan, yakni : 1. Penyusunan anggaran atau anggaran belanja madrasah (RAPBM) Biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi : a. Sumber pendapatan antara lain DPP (Dana Pembinaan Pendidikan, OPF (Operasi
Pembangunan
dan
Fasilitas,
dan
BP3
(Badan
Pembantu
Penyelenggara Pendidikan). b. Pengeluran
untuk
kegiatan
belajar
mengajar,
pengadaan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.37 Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipham (1985) mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut : 37
Ibid, h.114
34
a. Merencanakan Anggaran yaitu, kegiatan mengindetifikasikan tujuan, menentukan prioritas, menyebarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternative pendekatan mencapai sarana. b. Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusinya, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia. c. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelajaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan. d. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.38 Jadi penulis dapat menarik kesimpulan
bahwa penyusunan anggaran
belanja madrasah harus meliputi perencanaan anggaran, persiapan anggaran, pengelolaan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
2. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM) Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkahlangkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut : a. Pada tingkat kelompok kerja Kelompok kerja yang dibentuk madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, 38
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, strategi, dan Implementasi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 174
35
selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. b. Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah Hal ini perlu dilakukan unutk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM. c. Sosialisasi dan legalitas Pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.39 1) Pelaksanaan keuangan madrasah Dalam garis besarnya dapat dikelompokkan dalam kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. 1. Penerimaan Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tuganya menerima dana dari beberapa sumber. a. Penerimaan dari masyarakat Banyak tuntutan masyarakat terhadap madrasah, adakalanya tuntutan/harapan itu tidak sejalan dengan tujuan madrasah yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijaksanaan. b. Penerimaan dari siswa/orang tua murid Bantuan dari siswa atau orang tua murid adalah berbentuk bantuan yang bersifat wajib kecuali bagi mereka atas pertimbangan khusus dibebaskan dari sumbangan ini. Adapun sumbagan dari orang tua dan siswa dipungut setiap bulan atau setengah tahun sekali. 2. Pengeluaran 39
Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan berbasis madrasah, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011), h.117-118
36
Dana yang diperoleh dari berbagai sumbe perlu digunakan secara efektif
dan
efisien.
Artinya,
setiap
perolehan
dana
dalam
pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan keuangan pendidikan di Madrasah. Penentuan
pengeluaran
biaya
pendidikan
melibatkan
pertimbangan tentang tiap kategori anggaran belanja berikut: a. Pengawasan umum b. Pengajaran c. Pelayanan bantuan d. Pemeliharaan gedung e. Operasi f. Pengeluaran tetap.
2) Evaluasi dan pertanggungjawaban Evaluasi
dan
pertanggungjawaban
keuangan
madrasah
dapat
diidentifikasikan ke dalam tiga hal: a) Pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana b) Pertanggungjwaban dana pendidikan tingkat madrasah Hal ini dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada : a. Kepala Kanwil Departemen Agama b. Kepala Bidang Mapenda Islam c. Kepala Departemen Agama setempat. c) Keterlibatan pengawasan pihak eksternal madrasah. Hal ini dilaksanakan oleh petugas dari Baswada, dan Departemen Agama baik dari bersumber dari pemerintah maupun dana dari masyarakat dilakukan secara rutin satu tahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan madrasah.
37
Format berikut merupakan contoh laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah.40 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH I.
Pemasukan 1. …………………
Rp. …………………
2. …………………
Rp. …………………
3. …………………
Rp. …………………
4. Dan seterusnya Jumlah Pemasukan II.
Rp. ………………… Rp. …………………
Pengeluaran 1. …………………
Rp. …………………
2. …………………
Rp. …………………
3. …………………
Rp. …………………
4. Dan seterusnya
Rp. …………………
Jumlah Pengeluaran
Rp. …………………
Saldo lebih/kurang
Rp. ………………….
Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengembangan rencana anggaran belanja madrasah harus menempuh langkah-langkah prosedur yaitu pada tingkat kelompok kerja, tingkat kerjasama dengan komite sekolah, sosialisasi dan legalitas.
E. Hasil Penelitian yang Relevan Berdasarkan penelitian yang terdahulu, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu Penelitian dilakukan oleh Muhibbah (2008) dalam skripsi yang berjudul :” Aplikasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Madinnatunajah Jombang”, program Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Manajemen 40
Ibid, h.120-122
38
keuangan di pondok pesantren madinatunnajah sudah baik berdasarkan fungsi manajemen yaitu bagaimana seorang manajer atau pimpinan pondok pesantren bisa merencanakan, mengorganisasikan, memberi pengawasan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan pondok pesantren kepada semua pihak yang ada dilingkungan pondok pesantren. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhibbah memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti mengenai implementasi manajemen keuangan, serta jenis sekolah yang diteliti adalah lingkup pondok pesantren. Perbedaannya ialah lokasi sekolah yang diteliti. Penelitian lain dilakukan oleh M.Abid Dzulfikar (2015) dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMAN Se-Kabupaten Kendal”, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantatif. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang diimplementasikan melalui RABSMA Negeri se-Kabupaten Kendal dilakukan dengan adil dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah. Perbedaannya metode yang digunakan adalah
kuantatif dan peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penelitian lain dilakukan oleh Nurul Hidayatullah (2013) dalam skripsi yang berjudul
“Pelaksanaan
Manajemen
Keuangan
Sekolah
di
SMP
An-
Nurmaniyah”, Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan, UIN Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mix kuantitatif dengan metode deskripsi analisis. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa pelaksanaan manajemen keuangan sekolah di SMP An-Nurmaniyah sudah berjalan dengan baik
seperti
menyusun
perencanaan sekolah,
pengelolaan, pelaksanaan program kegiatan, pembukuan, dan evaluasi, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu
39
meneliti mengenai implementasi manajemen keuangan. Perbedaannya ialah lokasi sekolah yang diteliti dan jenis sekolah yang diteliti adalah tingkat Sekolah Menengah Pertama bukan jenis pondok pesantren. Penelitian lain dilakukan oleh Ummu Salamah (2013) dalam skripsi yang berjudul “Studi mengenai system pengelolaan keuangan sekolah di Pondok Pesantren Al-Kholidin terhadap penguatan manajemen keuangan”, Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan, UIN Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan manajemen keuangan sekolah di pondok pesantren AlKholidin sudah cukup baik, semua itu terlihat dengan adanya beberapa pelaksanaan program kegiatannya kurang sesuai dengan teori yang ada. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada jenis sekolah yang diteliti yaitu pondok pesantren dan terkait dengan manajemen keuangan. Perbedaannya pada lokasi sekolah yang diteliti. lain dilakukan oleh Dewi Arianti dalam skripsi yang berjudul “ Penerapan Manajemen Keuangan di Man Insan Cendekia Serpong”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan keuangan pada MAN Insan Cendekia Serpong sudah berjalan dengan baik dan sistematis. Hal ini dibuktikan dengan proses penerapan manajemen keuangan dilaksanakan sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen keuangan. Perbedaannya pada lokasi sekolah yang diteliti dan juga jenis sekolah diteliti adalah Madrasah Aliyah Negeri bukan Pondok Pesantren.
40
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama No
Peneliti/
Judul Penelitian
Hasil
Persamaan/ perbedaan
Tahun 1.
Muhibbah
Aplikasi
Manajemen Pelaksanaan
(2008)
Keuangan di
Pondok keuangan
Manajemen Persamaan: Variabel penelitian di
pondok tentang
implementasi
Pesantren
pesantren madinatunnajah manajemen keuangan dan jenis
Madinnatunajah
sudah baik.
Jombang
sekolah yang diteliti.
41
Perbedaan : Lokasi sekolah 2.
M.Abid
Analisis
Pengelolaan
Perencanaan
Dzulfikar,
Keuangan Sekolah di
pengelolaan
(2015)
SMAN
sekolah
Kendal
Se-Kabupaten 42
dalam Persamaan
:
Variabel
keuangan penelitian tentang manajemen yang keuangan
diimplementasikan melalui
RABSMA Perbedaann : metode yang
Negeri
se-Kabupaten digunakan
Kendal
dilakukan kuantitatif.
dengan
adil
mematuhi
peneliti
yaitu
dan
peraturan
yang berlaku
3.
Nurul
Pelaksanaan Manajemen
Pelaksanaan manajemen Persamaan :
Hidayatulla
Keuangan Sekolah di
keuangan
h(2013)
SMP An-Nurmaniyah.
43
SMP
sekolah
di Variabel Pembahasan
An-Nurmaniyah
sudah berjalan dengan
41
1.
Pelaksanaan manajemen keuangan
Muhibbah, Aplikasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Madinnatunajah Jombang,2008 42 M.Abid Dzulfikat, Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMAN se-Kabupaten Kendal, 2015 43 Nurul Hidayatullah, Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah di SMP An-Nurmaniyah, 2013.
41
baik seperti menyusun perencanaan
sekolah
sekolah, Perbedaan : Lokasi sekolah dan
pengelolaan,
Jumlah sekolah yang diteliti.
pelaksanaan
program
kegiatan,
pembukuan,
dan evaluasi. 4.
Ummu
Studi mengenai system Hasil
Salamah
pengelolaan
(2013)
sekolah Pesantren terhadap
penelitian Persamaan
keuangan menunjukkan
di
:
Variabel
bahwa penelitian tentang pengelolaan
Pondok perencanaan, pelaksanaan, dana BOS.
Al-Kholidin pelaporan, dan pengawasan penguatan manajemen
manajemen keuangan.
44
keuangan Perbedaan : lokasi sekolah.
sekolah
di
pesantren
pondok Al-Kholidin
sudah cukup baik, semua itu terlihat dengan adanya beberapa
pelaksanaan
program
kegiatannya
kurang sesuai dengan teori yang ada. 5
Dewi
Penerapan
Arianti
Keuangan di Man Insan
(2014)
Manajemen
Cendekia Serpong
45
Partisipasi pengelolaan Persamaan anggaran
dana
:
Variabel
BOS penelitian tentang pengelolaan
dalam program RKAS, dana BOS dan Jenis sekolah. banyak
pihak
berpartisipasi. tersebut
Hal Perbedaan : lokasi sekolah dan
dapat
dari
yang
dilihat variabel
penelitian
terlibatnya manajemen
tentang
keuangan
dan
masyarakat. Pengelolaan penentuan. anggaran
dana
BOS
dalam program RKAS dapat
dilihat
dengan
laporan
44
Ummu Salamah, Study mengenai system pengelolaan keuangan sekolah di Pondok Pesantren Al-Kholidin terhadap penguatan manajemen keuangan,2013 45 Dewi Arianti, Penerapan Manajemen Keuangan di Man Insan Cendekia Serpong, 2014
42
pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa
lampiran
formulir BOS.
F. Kerangka Berfikir Sekolah adalah tempat utama dimana individu mengikuti proses pendidikan formal untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari. Jenis sekolah formal untuk saat ini berbagai macam, ada yang dikemas dalam bentuk pembelajaran di alam yang biasa di sebut sebagai sekolah alam, atau ada yang dikemas dalam balutan agama yang biasa disebut sebagai sekolah pesantren atau pondok pesantren. Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem lembaga pondok pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam, serta menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing.46 Saat ini Pondok Pesantren memberikan respon terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pesantren tidak hanya mengajarkan agama tapi juga umum terbukti banyak pesantren menyelenggarakan pendidikan sekolah disamping pendidikan madrasah. Kita temukan beberapa pesantren yang membuka madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah, dan juga membuka sekolah umum (SMP dan SMA) atau bahkan mendirikan perguruan tinggi agama atau umum.47 Pondok pesantren sama halnya dengan Sekolah lain yaitu sebuah aktivitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat 46
Nur Inayah, “Sistem Pendidikan Formal di Pondok Pesantren”, Junal Sociologie, Vol. 1, 2011, h.215 47 Husni Rahim, Madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia (Ciputat :Logos wanaca ilmu,2013), h.190
43
komponen yang dimaksud adalah Staf Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan di dalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuk dari hubungan “ simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut, karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan.48 Pengelolaan keuangan sekolah/madrasah perlu memperhatikan sejumlah prinsip Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas public.49 Dalam implementasinya di sekolah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan
melalui
proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pengoordinasian, pengawasan, atau pengendalian.50 Setiap sekolah dan satuan pendidikan lainnya ( madrasah dan pondok pesantren) seyogianya memiliki rencana strategis unutk periode waktu tertentu yang didalamnya mencakup visi, misi, dan program serta sasaran tahunan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan yang terintegritas dan komprehensif dengan
48
Bambang Ismaya, Pengelolaan Pendidikan (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015), h.135 Siswandari, Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: LPPKS, 2013), h.5 50 M.Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2014), cet.1, h.163 49
44
renstra di sekolah diarahkan unutk ketercapaian tujugan lembaga sebagaimana sudah didokumentasikan.51 Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran berasal dari orangtua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan trasparan sesuai dengan sumber dananya.52 Cost dan princing jasa pendidikan membandingkan pengeluaran keuangan sekolah dengan melihat manfaat yang didapat bagi para stakeholder pendidikan, dan juga penetapan jasa pendidikan yaitu penerima jasa pendidikan akan dikenakan harga jasa pendidikan sesuai dengan apa yang telah didapat sesuai dengan tujuan sekolah. Sedangkan audit keuangan pendidikan ditujukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan sekolah secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Audit kinerja pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, mengolah,
dan
menafsirkan
informasi,
dengan
tujuan
menyimpulkan
kemampuan seseorang dalam satu jenis keahlian pada profesi pendidikan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh norma yang ada, serta menggunakan kesimpulan dari hasil pengumpulan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan kinerja sebagai bahan rekomendasi .
51 52
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.171 Op.cit, h.205
45
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir
Sekolah
Pondok Pesantren
Pengelolaan Keuangan
Manajemen Keuangan Sekolah
Anggaran Pendidikan
Pola Subsidi Pendidikan
Pengukuran & Pelaporan Kinerja
Pengembangan Keuangan Pondok Pesantren
RAPBPP
Pelaksanaan RAPBPP
Laporan Keuangan Sekolah
Cost & Pricing Jasa
Audit Keuangan
Audit Kinerja
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang beralamat di Jl.Penggilingan Baru III Rt011/004, Kelurahan Kampung Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun waktu penelitian direncanakan 9 bulan mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.1 Rencana Penelitian No
1
2
Bulan
Kegiatan
sept Okt
Penyusunan Proposal Pengumpulan Proposal
3
Seminar Proposal
4
Revisi proposal
5
Bimbingan Bab 1-3
6
7
Feb
Penyusunan
surat
izin ke lapangan Penelitian
ke
lapangan
8
Pengolahan data
9
Penyusunan Bab 4-5
10
Sidang munaqosah
46
Mar Apr Mei
Jun
Des
Jan
Feb
47
11
Revisi Skripsi
12
Wisuda
B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah situasi, lapangan atau wilayah tertentu.1 Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui
gambaran
mengenai
“Implementasi
Manajemen
Keuangan
Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah.” Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan implementasi manajemen keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomenafenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orangorang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Dilihat dari tujuan penelitian, fokus penelitian ini adalah mengamati, dan melihat bagaimana implementasi manajemen keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan. Dalam penelitian ini, sasaran yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsikan, memahami dan memaknai Implementasi Manajemen keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) melalui 1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2010),h. 198
48
pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.2 Sedangkan menurut Bogdan dan
Taylor,
metodologi
kualitatif
adalah
prosedur
penelitian
yang
menghasilkandata deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.3 Oleh sebab itu, berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan didepan, untuk mendapatkan data yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis.
C. Sumber Data Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.4 Terdapat 3 macam sumber data, yaitu: 1. Person, yaitu sumber dana yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 5Adapun sumber data yang berupa person dalam penelitian ini yakni Pimpinan Pondok Pesantren, bendahara Pondok dan sekolah, dan kepala sekolah. 2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.6 Sumber data ini berasal pada tempat penelitan yakni Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol-simbol lain.7
Sumber data ini meliputi dokumen
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAM) Tahun 2015/2016, Rencana Anggaran dan Pendapatan Pondok (RAPBP) Tahun 2015-2016, SPP bulanan, Beasiswa BRI Tahun 2015, dan Bantuan dana BOS Tahun 2015, 2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2010, h.15 3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: RinekaCipta, 1998, h. 231. 4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: RinekaCipta, 1998, h. 172 5 Ibid, h. 172 6 ibid, h. 172 7 Ibid , h. 172
49
dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Adapun dalam penelitan ini menggunakan sumber data seperti person dan paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini yakni 1. Data primer Data primer adalah data yang bersumber dari informan secara langsung yang ditemui di lapangan atau lokasi penelitian.8 Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari key information berupa dokumen-dokumen dan wawancara di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, yakni sebagai berikut. a. Dokumen-dokumen sekolah (data tenaga pendidik dan kependidikan, , dokumen keuangan). b.Hasil wawancara dari: 1) Pimpinan Pondok/Yayasan 2) Bendahara Pondok Pesantren dan Madrasah 3) Kepala Sekolah
c.Lembar
observasi (buku kas umum, buku persekit uang muka, daftar
potongan-potongan, daftar gaji, buku tabungan, buku iuran).
2. Data sekunder Data sekunder diperoleh dari sumber data ketiga yakni paper dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data/informasi kepada peneliti yang diperoleh dari pihak lain selain dari sumber primer, dan berfungsi sebagai data pendukung
8
Sugiyono, Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.
50
penelitian.9Data sekunder yang dibutuhkan adalah data gaji guru, dan laporan keuangan. D.Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Tehnik Observasi Observasi
adalah
kemampuan
seorang
untuk
menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.10 Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti, berpedoman pada lembar pengamatan (observation sheet). Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur. Kegiatan yang menjadi objek observasi yaitu: Mengamati daftar buku keuangan yang dipergunakan oleh pondok pesantren dalam mengelola keuangan. Tabel 3.2 Lembar Observasi No.
9
Indikator
1.
Buku Kas umum
2.
Buku Persekit uang muka
3.
Daftar potongan-potongan
4.
Daftar Gaji/Honorarium
5.
Buku Tabungan
6.
Buku iuran/kontribusi santri (SPP/Infaq)
Ada
Tidak Ada
Ibid. 10
M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan public, dan ilmu social lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), cet.3, h.115
51
2.Wawancara Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pemcari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).11 Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren dalam mengelolah manajemen keuangan dan pemanfaatannya untuk mencapai keberhasilan pendidikan.. Dalam pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh peniliti berpedoman pada pedoman wawancara (Interview guide) mengenai: a. Perencanaan keuangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah b. Pelaksanaan keuangan yang dilaksanakan di
Pondok Pesantren Nurul
Hijrah. c. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Teknik wawancara diharapkan mendapat informasi dan data mengenai penerapan manajemen keuangan diPondok Pesantren Nurul Hijrah, adapun pihak-pihak tersebut adalah Pimpinan Pondok/yayasan, bendahara pondok dan madrasah.
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen pengumpulan data
No.
11
Indikator
Nara Sumber
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2009), cet.3, h. 115
52
1.
-
-
Pengelolaan Keuangan Pondok
Pimpinan Pondok
Pesantren
Pesantren dan
Perencanaan Keuangan Pondok
Kepala Sekolah
Pesantren
2.
-
Mengidentifikasi sumber dana
-
Menyusun RAPB Pondok
Bendahara Sekolah
Pesantren -
Merealisasikan dana sesuai RAPBP dan pengelolaan dana secara Transparan.
-
Kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan pondok pesantren
3.
-
Pelaksanaan pengawasan keuangan
-
Proses evaluasi terhadap
Pimpinan Pondok
pencapaian tujuan -
Mengadakan kegiatan setelah evaluasi
-
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
Tabel 3.4 Instrumen Pedoman Wawancara
No. 1.
Nara Sumber
Pertanyaan
Pimpinan Pondok
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan pondok?
53
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? 3. Siapa
saja
yang
terlibat
dalam
perencanaan keuangan tersebut? 4. Bagaimana
proses
perencanaan
keuangan? 5. Apa
bentuk
dari
hasil
perencanaan
penyusunan
keuangan
keuangan? 6. Bagaimana dilaksanakan? 7. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? 8. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? 9. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 10. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan?
2.
Bendahara Pondok
11. Darimana sumber keuangan di Pondok Pesantren? 12. Bagaimana
prosedur
pengelolaan
penerimaan keuangan Pondok pesantren ? 13. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan Pondok Pesantren ? 14. Bagaimana
pengalokasian
sumber
keuangan tersebut ? 15. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat (dalam hal dukungan komite sekolah)?
54
16. Bagaimana
penyusunan
penerimaan
keuangan? 17. Siapa
saja
yang
terlibat
dalam
penanganan pembukuan? 18. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan program Pondok Pesantren ? 19. Apakah
pihak
pondok
membentuk
penggungjawab dalam setiap kegiatan program pondok?siapa? 20. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan pondok? 21. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan pondok? 22. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 23. Bagaimana
sistem
akuntansi
dan
pelaporan keuangan pondok pesantren? Pimpinan 3 Pondok
24. Bagaimana Pimpinan Pondok melakukan pengendalian pengeluaran sesuai dengan RAPBP yang sudah dibuat ? 25. Bagaimana
bentuk
evaluasi
yang
dilakukan? 26. Siapa saja yang melakukan evaluasi? 27. Kapan evaluasi dilakukan? 28. Apakah setiap penyelenggaraan program pondok selalu dilakukan evaluasi ? 29. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan? 30. Bagaimana
peran
pimpinan
pondok
55
dalam hal mengevaluasi? 31. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal pondok pesantren? 32. Siapa saja pihak eksternal tersebut? 33. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal ? 34. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Studi Dokumen No. 1.
Dimensi Organisasi
Sumber Dokumen Profil Pondok Pesantren Sejarah berdirinya Pondok Visi, misi, tujuan, dan sasaran Pondok Struktur organisasi Pondok
2.
Ketenagaan
Data tenaga pendidik Data tenaga kependidikan Data peserta didik
3.
RAPBP
Laporan Keuangan dan SPJ Pondok Pesantren RKAM Madrasah Aliyah RKAM Madrasah Tsanawiyah RAPBP Beasiswa BRI
Keterangan Ada
Tidak ada
56
3.Teknik Dokumentasi Studi Dokumen merupakan pencarian data awal untuk melihat keadaan/ sutau kondisi. Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Adapun data dari studi ini berkaitan dengan visi, misi yayasan, data jumlah warga belajar, data jumlah pengajar, jadwal kegiatan keseharian warga belajar di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, serta data lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui tekhnik di atas dianalisis dengan analisis kulaitatif.
F.Teknis Analisis Data Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis data yaitu dengan analisis data model Milles dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data, (2) display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi. Apabila digambarkan dapat dilihat seperti gambar berikut ini.12
Pengumpulan data
Reduksi data
12
Penyajian data
Kesimpulan : penarikan/ verifikasi
Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu,(Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2015), h.180
57
Gambar 3.1 Model Analisis Miles dan Huberman
a) Pengumpulan Data Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian. b) Reduksi Data Proses analisis data dimulai dengan menelaan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah ini berkait erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Peneliti sudah megetahui data-data apa saja yang dilakukan terkait penelitian. c)Penyajian Data Penyajian data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. a) Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan atau verikfikasi merupakan langkah selanjutnya. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif. Artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah
58
untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.13
13
Ayu Nur Azizah, Skripsi: Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Anak Terlantar di Panti Asuhan Nurul Qur’an Bekasi, Jakarta: nn, 2014, h. 37-38.
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran umum objek penelitan 1. Sejarah singkat Pondok Pesantren Nurul Hijrah Sebagai salah satu lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Modern Nurul Hijrah Jakarta Timur secara tidak langsung telah ikut andil dalam pembangunan skill pemuda Indonesia melalui lembaga yang di naunginya yakni Pondok Pesantren Modern Nurul Hijrah. Skill merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan mental pemuda Indonesia. Hl ini terbukti di bawah naungan Yayasan Nurul Hijrah Jakarta Timur dalam berbagai lini dan aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya pendidikan sampai seni dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Modern Nurul Hirah yang dinaungi oleh Yayasan ini berdiri tepat pada tahun 2000, semua keberhasilan itu tentunya tidak lepas dari Rahmat Allah SWT yang dikaruiakan pada hambanya yang mau berusah. Manusia pun harus sesuai denga nilai-nilai luhur Islam, dan hal ini di wujudkan Pendiri Yayasan Nurul Hijrah Jakarta dalam Panca Jiwa Pondok Modern yang berisi tentang jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa ukhuah islamiyah dan jiwa kebebasan. Pondok Pesantren Modern Nurul Hijrah ini berakibat kepada Al-Quran dan Al-Hadist. Melalui Pondok Pesantren tersebut, akan dididik putra-putri sebagai generasi penerus yang diharapkan akan dapt melaksanak ajaran normatif dala Islam yaitu “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” berakhlak mulia, berbudi luhur, berfikiran bebas dan luas berpihak pada keadilan dan kebenaran,
seingga
dapatlah
kiranya
menjadi
sumbangan
dalam
pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia dan berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Amin Yayasan Nurul Hijrah adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan Nurul Hijrah. Sebuah Yayasan pembina pendidikan, sosial
59
60
dan Dakwah yang berdiri sejak tahun 1995, Pondok Pesantren Modern Nurul Hijrah sebagai lembaga pendidikan non formal berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kebudayaan, sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan Pondok Pesantren Modern Nurul Hijrah melaksanakan proses belajar mengajar di mana guru-guru berupaya mendidik siswa untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan emosional hingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terbina sikap mental dan spiritualnya sesuai dengan nilai-nilai luhur serta memiliki bekal untuk hidup.
2. Profil Sekolah I. IDENTITAS PESANTREN 1. Nama Pesantren
: Pesantren MODERN NURUL HIJRAH
2. Tahun Berdiri
: 2000
3. Pimpinan Yayasan
: KH.Abu Hanifah Thoyyib
4. Pimpinan Pesantren
: KH. Abu Hanifah Thoyyib
5. Alamat
: Jl.Penggilingan baru III No.81 Rt. 011/04
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur 6. No. Telp
: (021)87780218 / 0877877504293
II. IDENTITAS MADRASAH 1. Nama Madrasah
: MA Nurul Hijrah
2. Nama Kepala Madrasah : Dra. Nurhayati 3. Alamat
:
a. Jalan
: Penggilingan Baru III
b. Desa/ Kelurahan
: Dukuh
c. Kecamatan
: Kramat Jati
d. Kabupaten/ Kodya
: Jakarta Timur
e. Propinsi
: DKI Jakarta
f. Kode Pos
: 13550
g. Telephon
:021- 87780218
h. E- mail Madrasah
:
[email protected]
61
4. Status Madrasah
:B
5. SK Akreditasi
:
a. Nomor
:KW.09.4/4/KP.07/2962/2012
b. Tanggal
: 8 April 2011
6. Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 131231375004 7. Tahun Bediri
: 2005
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Visi “Menciptakan Sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, berwawasan yang luas, berbekal kualitas ilmu yang memadai, mandiri dan berdisplin yang tinggi”.
Misi 1. Menanamkan nilai-nilai Islam. 2. Membentuk kepribadian yang berakhlaqul karimah. 3. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif. 4. Memberdayakan semua potensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana. 5. Melaksanakan sistem pembelajaran dan bimbingan secara aktif, tertib, disiplin dan efisien. 6. Menumbuhkan sikap mandiri, disiplin serta berwawasan luas. 7. Membentuk kemampuan siswa dengan bahasa asing.
Dapat dilihat bahwa visi dan misi Pondok Nurul HIjrah bertujuan untuk meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang berpegang teguh kepada ajaran islam dan menumbuhkan kepribadian dan akhlak mulia dari hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan.
62
4. Struktur organisasi Pondok Pesantren Pembina
: KH.Misbahul Munir Hadnah
Ketua I
: KH.Abu Hanifah Thoyyib
Ketua II
: Hamid Fahmi
Sekretaris I
: drg.Hayati Kamelia
Sekretaris II
: Haidar Zulkarnain
Bendahara I
: Hasbiyalloh Syukri, S.Pd.I
Bendahara II
: Liza Fairuz, S.S
Pengawas Ketua
: Ahmad Syauqibik, S.IP
Anggota
: Siti Cholifah Hidayatullah, S.Pd.i
5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Kampung Dukuh yang meliputi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah berjumlah 19 orang yang terdiri dari 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuang. Saat ini tenaga pendidik yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) berjumlah 14. Guru tetap yayasan berjumlah 13 orang dan guru honor berjumlah 1 orang. Guru yang memiliki pendidikan terakhir S2 berjumlah 2 orang, pendidikan terakhir S1 berjumlah 12 orang . Rincian data pendidik dan tenaga kependidikan untuk lebih jelasnya terdapat pada lampiran no.3 dan 4. Sumber: Laporan Sekolah, Tahun 2016 6. Data Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Aliyah Nurul Hijrah memiliki 3 rombongan belajar, yang terdiri dari 1 rombongan belajar kelas X, 1 rombongan belajar kelas XI, dan 1 rombongan belajar kelas XII. Jumlah seluruh siswanya sebanyak 45 anak, yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 24 siswa percempuan. Sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah memiliki 3 rombongan belajar, yang terdiri dari 1 rombongan kelas VII, 1 rombongan belajar kelas VIII, dan 1
63
rombongan belajar kelas IX. Jumlah seluruh siswanya sebanyak 57 anak, yang terdiri dari 37 siswa laki-laki dan 20 siswi perempuan. Rincian data rombongan belajar untuk lebih jelasnya terdapat pada lampiran no.8. Sumber: Laporan Sekolah Tahun 2016.
B. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Keuangan Pondok secara umum a. Penerimaan Dana Pondok Pesantren 1. RAPBP Penerimaan Dana Pondok Pesantren
Tabel 4.1 RAPBP Penerimaan Dana No Urut 1 I II
No Kode 2 1 2 2.1
2.2 2.3 2.4 2.5 III
3 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5 IV
4 4.1
Uraian 3 Sisa Tahun Lalu PENDAPATAN RUTIN SPP Siswa SPP Siswa MTs SPP Siswa MA Gaji pegawai tidak tetap Belanja barang dan jasa Belanja pemeliharaan Belanja lain-lain BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Bantuan BOS Pusat Bantuan BOS MA Bantuan BOS MTs Bantuan BOS Provinsi Bantuan BOS Kabupaten Dana Alokasi Khusus Dana Komite Sekolah
Jumlah 4 Rp.Rp.331.500.000 Rp.284.700.000 -
Rp.45.600.000 Rp.50.000.000 -
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA Pendapatan Asli Pondok -
64
4.2
4.2 4.3 4.4
Beasiswa BRI Beasiswa BRI MTs Beasiswa BRI MA Dana tugas pembantuan Dana alokasi khusus Lain-lain (bantuan Negeri/hibah)
Rp.72.000.000 Rp.67.200.000 luar -
Jumlah Penerimaan Rp. 851.000.000 (Sumber RAPBP Tahun Ajaran 2015/2016 Pondok Pesantren Nurul Hijrah) Penerimaan dana Pondok Pesantren Nurul Hijrah pada tahun ajaran 2015/2016 terdiri dari 5 sumber dana, yaitu (a) Dana sisa tahun ajaran 2014/2015 berjumlah Rp.-, (b) Dana pendapatan rutin yang terdiri dari : SPP siswa dibayarkan per bulan sebesar Rp.650.000 sebanyak 35 siswa = Rp.22.750.000/bulan
,
dan
Rp.325.000
sebanyak
15
siswa
=
Rp.4.875.000/bulan untuk tingkat MTs, jadi total bayaran SPP dalam 1 tahun adalah Rp.22.750.000 + Rp.4.875.000 = Rp.27.625.000 x 12 bulan = Rp.331.500.000 dan Rp.650.000 sebanyak 30 siswa = Rp.19.500.000/bulan dan Rp.325.000 sebanyak 13 siswa = Rp.4.225.000/bulan untuk tingkat MA, jadi total bayaran SPP dalam 1 tahun adalah Rp.19.500.000 + Rp.4.225.000 = Rp.23.725.000 x 12 bulan = Rp.284.700.000/tahun (c) Bantuan dari pemerintah yaitu BOS pusat besaran dana yang diterima Rp.250.000 per triwulan per siswa untuk jenjang MTs dan Rp.300.000 per triwulan per siswa untuk jenjang MA, (d) Sumber Pendapatan Asli Pondok Rp.-, (e) Bantuan dari Beasiswa Bank BRI besaran dana yang diterima @Rp.1.200.000 per triwulan x 15 siswa = Rp.18.000.000 x 4 = Rp.72.000.000/tahun untuk jenjang MTs dan @Rp.1.400.000 per triwulan x 12 siswa = Rp.16.800.000 x 4 = Rp.67.200.000/tahun. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana pondok pesantren nurul hijrah secara keseluruhan berjumlah Rp.851.000.000, dengan melihat RAPBP penerimaan dana Pondok Pesantren Nurul Hijrah Pada tahun ajaran 2015/2016 bahwa penerimaan dana pondok pesantren Nurul Hijrah terdiri dari 4 sumber dana, yaitu (a) Dana sisa tahun ajaran 2014/2015 Rp.-, (b)
65
SPP siswa Rp.650.000 bagi yang membayar penuh dan Rp.350.000 bagi siswa yang membayar setengahnya, (c) Bantuan Operasional Sekolah dari BOS Pusat Rp.45.600.000 untuk jenjang MA dan Rp.50.000.000 untuk jenjang MA, (d) Sumber pendapat asli pondok Rp.-, (e) Bantuan Beasiswa BRI Rp.72.000.000 per tahun untuk jenjang MTs dan Rp.67.200.000 untuk tingkat MA per tahunnya. b. Pengeluaran Dana/ Belanja Pondok Pesantren 1. Dana Pengeluaran/Belanja Tabel 4.2 Pengeluaran Dana No Urut I
No Kode 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
II
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
III
3 3.1 3.2
Uraian PROGRAM SEKOLAH MA Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Proses Pembelajaran Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian TOTAL PROGRAM SEKOLAH MTs Pengembangan Kompetensi lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar proses Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian TOTAL PROGRAM PONDOK Belanja Barang dan Jasa Makan Santri
Jumlah
Rp. 2.560.000 Rp. 5.500.000 Rp. 8.700.000 Rp. 10.500.000 Rp. 6.290.000 Rp. 6.000.000 Rp. 3.050.000 Rp. 3.000.000 Rp.45.600.000 Rp.1.600.000 Rp.4.200.000 Rp.1.110.000 Rp.2.000.000 Rp.5.100.000 Rp.1.2.60.000 Rp.33.680.000 Rp.1.040.000 Rp.50.000.000 Rp.Rp.620.400.000
66
3.3
Beasiswa BRI Rp.139.200.000 Rp. 779.600.000 Jumlah pengeluaran III 3 Saldo akhir tahun ajaran Rp. Jumlah Rp. 851.000.000 (Sumber RABPP Tahun Ajaran 2015/2016 Pondok Pesantren Nurul Hijrah) Pengeluaran dana Pondok Pesantren Nurul Hijrah pada Tahun Ajaran 2015/2016 terdiri dari 3 kelompok pengeluaran, yaitu 8 standar pendidikan yang terealisasi ke dalam (a) program sekolah (pengembangan kompetensi kelulusan, pengembangan standar isi, pengembangan proses, pengembangan peserta didik, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan standar
pengelolaan,
pengembangan
standar
pembiayaan,
dan
pengembangan implementasi sistem penilaian) untuk jenjang Madrasah Aliyah, (b) program sekolah madrasah Tsanawiyah (pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan eskul, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan barang dan jasa, perawatan madrasah, pembayaran honorarium, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembeliaan perangkat komputer, biaya lainnya), (c)belanja ( barang dan jasa, makan santri, honorarium guru) Anggaran yang diperoleh oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Hijrah baik dari orang tua santri ataupun dari pihak yayasan dan dan BOS dialokasikan untuk peningkatan kualitan pendidikan agar tercapainya keberhasilan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan, yaitu : 1. Program pengembangan kompetensi lulusan terdiri dari sub program pencapaian akademis peserta didik, yaitu pelaksanaan uji coba UN tingkat kecamatam, ujian sekolah dan ujian nasional dengan rencana pengeluaran biaya sebesar Rp. 2.560.000. 2. Program pengembangan standar isi terdiri dari sub program relevansi dan kesesuaian kurikulum, yaitu penyusunan program tahunan dan semester dengan rencana pengeluaran biaya sebesar Rp. 5.500.000
67
3. Program pengembangan standar proses terdiri dari sub program rencana pembelajaran yang efektif, yaitu ekstrakulikuler, kepramukaan. Sub program penyediaan sumber belajar terdiri dari pengadaan sarana penunjang
proses
pembelajaran,
alat
pembelajaran,
dan
buku
perpustakaan. Rencana pengeluaran program pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.700.000 4. Program pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari program kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan (peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran, dengan rencana pengeluaran dana sebesar Rp. 10.500.000 5. Program pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari 2 sub program yaitu sub program kecukupan pengadaan sarana sekolah (pengadaan printer dan adaptor keyboard, papan tulis, dan pembuatan rak sepatu). Dan sub program pemeliharaan sekolah (ruang kelas, dan pengecetan gedung) dengan rencana pengeluaran biaya sebesar Rp. 6.290.000 6. Program pengembangan standar pengelolaan terdiri dari 2 sub program yaitu sub program pengelolaan berbasis kerja tim (pelaksanaan rapat kerja kepala sekolah), sub program pengumpulan dan penggunaan data sekolah (updating data kesiswaan, guru dan karyawan, dan penyusunan laporan) dengan pengeluaran dana sebesar Rp.6.000.000 7. Program pengembangan standar pembiayaan terdiri dari sub program pengelolaan
keuangan,
penggunaan
internet
operasional,
dan
pengadaan
pembayaran kebersihan
rekening
listrik,
dengan
rencana
pengeluaran dana sebesar Rp. 3.050.000 8. Program pengembangan implementasi sistem penilaian terdiri dari sub program ketersediaan penilaian bidang akademik dan non akademik, yaitu ujian akhir sekolah (UAS), rapot, dan ijazah. Dengan rencana pengeluaran dana sebesar Rp. 3.000.000 9. Program Pengembangan Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah untuk pelaksanaan kegiatan TryOut kelas XII sebesar Rp.800.000, dan intensive pendalaman materi sebesar Rp. 800.000
68
10. Pengembangan kurikulum/KTSP (Standar isi) untuk penyusunan buku kurikulum (buku 1 dan 2) sebesar Rp.3.600.000, pelaksanaan Rapat pembahasan struktur kurikulum sebesar Rp.600.000 11. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pelatihan peningkatan metode pembelajaran sebesar Rp.2.000.000 12. Pengembangan proses pembelajaran (Standar Proses) untuk pembelian ATK sebesar Rp.660.000 dan pelaksanaan PPDB sebesar Rp.450.000 13. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah untuk pengedaan alat kebersihan sekolah sebesar Rp.550.000, pengadaan sarana komputer sebesar Rp.3.460.000, pengadaan Hardisk eksternal sebesar Rp.500.000, perawatan komputer sebesar Rp.600.000 14. Pengembangan
dan
implementasi
manajemen
sekolah
(standar
pengelolaan) untuk pembayaran rekening listrik sebesar Rp.1.800.000, honorarium guru honor sebesar Rp.22.680.000, honorarium tenaga kependidikan sebesar Rp.7.200.000, pembayaran rekening telepon sebesar Rp.1.200.000, pengelolaan dana BOS sebesar Rp.800.000 15. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian untuk penyusunan soal ujian akhir semester sebesar Rp.440.000, koreksi ujian akhir semester sebesar Rp.300.000, insentif penyusunan rapot sebesar Rp.300.000 16. Makan Santri, yaitu belanja sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dll. Dengan rencana pengeluaran dana sebesar Rp.620.400.000 17. Beasiswa Bank BRI sebesar Rp.139.200.000/tahun
Dana yang telah diperoleh oleh Pondok Pesantren Nurul Hijrah dari berbagai pihak salah satunya sudah dialokasikan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.2 yang telah diuraikan sebelumnya. Dapat disimpulkan pengeluaran dana Pondok Pesantren Nurul Hijrah digunakan untuk program pengembangan kompetensi lulusan yakni ujian nasional dengan jumlah Rp.2.560.000, untuk program standar isi yakni penyusunan PROTA dan PROMES sebesar Rp.5.500.000, program standar
69
proses yakni esktrakurikuler, pembelajaran efektif sebesar Rp.8.700.000, program pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp.10.500.000, program sarana dan prasarana untuk pengecatan gedung, rak sepatu, papan tulis sebesar Rp.6.290.000, selanjutnya untuk program standar pengelolaan yakni pembuatan laporan dan pengelolaan rapat kerja kepala sekolah sebesar Rp.6.000.000, selanjutnya untuk standar pembiayaan sebesar Rp.3.050.000 dan pengembangan sistem penilaian sebesar Rp.3.000.000, selanjutnya pada tingkat Tsanawiyah untuk kompetensi lulusan sebesar Rp.1.600.000, pengembangan kurikulum sebesar Rp.4.200.000, pengembangan proses pembelajaran sebesar Rp.1.110.000, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp.2.000.000, pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp.5.110.000, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah sebesar Rp.1.260.000, pengembangan dan penggalian sumber dana pendamping sebesar Rp.33.680.000, pengembangan dan implementasi sistem penilain sebesar Rp.1.040.000, selanjutnya untuk makan santri sebesar Rp.620.400.000,. dan beasiswa BRI sebesar Rp.139.200.000/tahun untuk jenjang MA dan MTs Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren Tahun Ajaran 2015/2016 Tabel 4.3 Realisasi Rencana dan Penggunaan Dana Pondok Pesantren Nurul Hijrah Tahun Ajaran 2015/2016 No
Rencana
I
PROGRAM SEKOLAH MA Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Proses Pembelajaran Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan Pengelolaan
Rencana
Pengeluaran dana
Rp. 2.560.000 Rp. 5.500.000 Rp. 8.700.000 Rp. 10.500.000
Rp. 2.560.000 Rp. 5.500.000 Rp. 8.700.000 Rp. 10.500.000
Rp. 6.290.000
Rp. 6.290.000
Rp. 6.000.000
Rp. 6.000.000
70
II
III
Pengembangan Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian TOTAL PROGRAM SEKOLAH MTs Pengembangan Kompetensi lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar proses Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar Pembiayaan Pengembangan Implementasi sistem penilaian TOTAL Program Pondok Pesantren Belanja Barang dan Jasa Makan Santri Beasiswa BRI TOTAL Jumlah pengeluaran Saldo akhir tahun ajaran Jumlah
Rp. 3.050.000 Rp. 3.000.000
Rp. 3.050.000 Rp. 3.000.000
Rp.45.600.000
Rp.45.600.000
Rp.1.600.000 Rp.4.200.000 Rp.1.110.000 Rp.2.000.000
Rp.1.600.000 Rp.4.200.000 Rp.1.110.000 Rp.2.000.000
Rp.5.100.000 Rp.1.2.60.000 Rp.33.680.000 Rp.1.040.000
Rp.5.100.000 Rp.1.2.60.000 Rp.33.680.000 Rp.1.040.000
Rp.50.000.000
Rp.50.000.000
Rp.616.200.000 Rp.139.200.000 Rp.755.400.000 Rp.851..000.000
Rp.620.400.000 Rp.139.200.000 Rp.759.600.000 Rp.855.200.000 -Rp.4.200.000
Realisasi pengeluaran dana Tahun Ajaran 2015/2016 pada post pengeluaran yaitu : (1) Pengembangan kompetensi lususan Rp.2.560.000, (2) Pengembangan standar isi sebesar Rp.5.500.000, (3) Pengembangan proses pembelajaran sebesar Rp.8.700.000, (4) Pengembangan Pendidikan dan Tenaga kependidikan sebesar Rp.10.500.000, (5) Pengembangan pengelolaan sebesar Rp.6.000.000, (6) Pengembangan standar pembiyaan sebesar Rp.3.050.000, (7) Pengembangan Implementasi sistem penilaian sebesar Rp.3.000.000, (8) Belanja Pegawai Rp.48.000.000, (9) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.-, (10) Makan Santri sebesar Rp.620.400.000, (11) Beasiswa BRI Rp.139.200.000 Dari data diatas pada table 4.3 mengenai realisasi penggunaan dana di Pondok Pesantren Nurul Hijrah tahun 2015/2106 dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penggunaan dana/belanja lebih besar dari rencana
71
pengeluaran/belanjanya. Dengan selisih pengeluaran dana/belanja pada tahun 2015/2016 berjumlah sebesar Rp.4.200.000. 2. Hasil Observasi Berdasarkan hasil observasi di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur, Kamis, 06 Oktober 2016, Pukul 10.00-11.30 menunjukkan bahwa buku kas umum ada, buku persekit uang muka tidak ada, daftar potonganpotongan tidak ada, daftar gaji/honorarium ada, buku tabungan tidak ada, buku iuran SPP ada. Buku kas umum ini dipergunakan untuk menulis uang masuk ke bendahara pondok secara global yang bersumber dari pembayaran SPP, dll, sedangkan Buku persekit uang muka tidak dipergunakan dalam pembukuan keuangan pondok. Daftar potongan-potongan tidak dipergunakan dalam pembukuan keuangan pondok, karena di pondok tidak ada potonganpotongan harga, Daftar gaji dipergunakan untuk mencatat gaji para guruguru pondok pesantren, Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak memiliki buku tabungan khusus, karena pemasukan keuangan pondok diterima secara cash dan untuk dana bos menggunakan cek untuk pencairan dana. Buku iuran SPP dipergunakan untuk bendahara mencatat pembayaran santri tiap bulannya, dan juga sebagai bukti bahwa santri sudah melakukan pembayaran SPP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini : Tabel 4.4 LEMBAR OBSERVASI No Uraian Pengamatan 1.
Buku Kas Umum
Ada
Tidak Ada
Keterangan Buku kas umum ini dipergunakan
untuk
menulis uang masuk ke bendahara pondok secara
global
yang
72
bersumber
dari
pembayaran SPP, dll. 2.
Buku persekit uang muka
Buku persekit uang muka
tidak
dipergunakan
dalam
pembukuan keuangan pondok 3.
Daftar
Potongan-
Potongan
Daftar
potongan-
potongan
tidak
dipergunakan
dalam
pembukuan keuangan pondok,
karena
pondok
tidak
di ada
potongan-potongan harga 4.
Daftar
Daftar
Gaji/Honorarium
gaji
dipergunakan mencatat
untuk
gaji
guru-guru
ini
para
pondok
pesantren 5.
Buku Tabungan
Pondok Nurul
Pesantren Hijrah
tidak
memiliki
buku
tabungan
khusus,
karena
pemasukan
keuangan
pondok
diterima secara cash dan untuk dana bos menggunakan
cek
untuk pencairan dana.
73
6.
Buku iuran SPP
Buku
iuran
SPP
dipergunakan bendahara
untuk
mencatat
pembayaran
santri
tiap
bulannya,
juga
sebagai
dan bukti
bahwa santri sudah melakukan pembayaran SPP.
3. Analisis Penelitian 1. Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Pondok Pesantren Tahun Ajaran 2015/2016 Setelah membuat rencana anggaran dana dan menggunakan dana untuk belanja keperluan yang dibutuhkan, pondok pesantren akan mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan, dan pondok pesantren dapat melihat pengeluaran yang sesuai dengan rencana, pengeluaran yang lebih rendah dari rencana, dan pengeluaran yang lebih besar dari rencana. Untuk dapat mengetahui pengeluaran sekolah seperti yang disebutkan diatas, maka dilakukan analisis rencana dan realisasi anggaran dan pendapatan belanja sekolah seperti yang terdapat pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana Pondok Pesantren Nurul Hijrah Tahun Ajaran 2015/2016 No
Uraian
PROGRAM SEKOLAH MA
Rencana
Realisasi Pengeluaran
Keterangan Naik
Turun
(+)
(-)
74
1
2 3
4
5
6 7 8
9 10 11 12
13
14 15 16
Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Proses Pembelajaran Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian TOTAL
Rp.
Pengembangan Kompetensi lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar proses Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar Pembiayaan Pengembangan Implementasi sistem penilaian TOTAL
2.560.000
Rp.
2.560.000
Rp. 5.500.000
Rp. 5.500.000
Rp. 8.700.000
Rp. 8.700.000
Rp.
Rp. 10.500.000
10.500.000
Rp. 6.290.000
Rp. 6.290.000
Rp. 6.000.000
Rp. 6.000.000
Rp. 3.050.000
Rp. 3.050.000
Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.000
Rp.45.600.000
Rp.45.600.000
Rp.1.600.000
Rp.1.600.000
Rp.4.200.000
Rp.4.200.000
Rp.1.110.000
Rp.1.110.000
Rp.2.000.000
Rp.2.000.000
Rp.5.100.000
Rp.5.100.000
Rp.1.2.60.000
Rp.1.2.60.000
Rp.33.680.000
Rp.33.680.000
Rp.1.040.000
Rp.1.040.000
Rp.50.000.000
Rp.50.000.000
75
Rp.-
18
Program Pondok Pesantren Belanja Barang dan Rp.Jasa Makan Santri Rp.616.200.000
19
Beasiswa BRI
Rp.139.200.000
Rp.139.200.000
TOTAL
Rp.755.400.000
Rp.759.600.000
Rp.851..000.000
Rp.855.200.000
17
Jumlah pengeluaran
Rp.620.400.000
(+)
Saldo akhir tahun ajaran Jumlah
-Rp.4.200.000
Dari tabel diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran Pondok Pesantren Nurul Hijrah dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi dana secara keseluruhan mengalami perbedaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh pondok pesantren. Dalam analisis yang peneliti lakukan bahwa ada satu kegiatan yang mengalami dana pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat yakni,makan santri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis rencana dan realisasi penggunaan dana mengalami jumlah yang lebih besar dari rencana yang dibuat pondok pesantren yakni dengan kenaikan jumlah Rp.4.200.000. C. Pembahasan Sistem Implementasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah dapat melalui beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan keuangan Pondok Pesantren, tahap Pelaksanaan Keuangan Pondok Pesantren, dan tahap evaluasi serta pertanggungjawaban pelaporan keuangan pondok pesantren. Berikut adalah tahapan dalam implementasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah: 1. Perencanaan Keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi . perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
76
Perencanaan keuangan pondok pesantren ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di pondok pesantren. Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegaitan tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi. Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Untuk mengetahui perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, peneliti melakukan metode wawancara dan studi dokumen dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam implementasi manajemen keuangan Pondok Pesantren, yaitu Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah dan Bendahara Pondok Pesantren. Dalam pembuatan perencanaan keuangan Pondok Pesantren, Pondok membuat Rencana Anggaran Belanja Pondok Pesantren (RAPBP) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. Dilaksanakan oleh tim yang secara khusus dibentuk pondok dengan diketahui komite sekolah dan juga orang tua santri. Dalam pembuatan RAPBP dilakukan bersamaan dengan pembuatan RABPM dengan sistem bottom up, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan) dan disetujui oleh atasan yaitu Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Sesuai dengan penuturan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur : “Proses perencanaan keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing berikut jajarannya, walaupun pada prosesnya diikuti, diawasi dan disahkan oleh Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Segala kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak terlepas dari satu sama lainnya, misalnya seperti kegiatan belajar mengajar disekolah, itu juga tidak terlepas dari rangkaian pondok lainnya, seperti kegiatan di asrama, di masjid, di lapangan, dan kebutuhan di dapur umum dan lain-lainnya, sehingga keadaan ini jadi sangat mempengaruhi proses perencanaan keuangan yang mana pada pelaksanaan perencanaan
77
keuangan untuk Pondok Pesantren dilakukan bersama dengan perencanaan keuangan di sekolah/madrasah.”1 Dalam kegiatan perencanaan keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah melakukan dua kegiatan yaitu : a. Memilih program. Dalam memilih program yang akan dilakukan dalam setahun kedepan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia yang ada. b.Identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada. Identifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, yang kemudian diidentifikasi oleh Kyai dan Kepala Madrasah. Data dan informasi ini berupa sumber daya manusia, sarana maupun dana atau biaya. Perencanaan keuangan pada dasarnya dilakukan setahun sekali, yaitu setiap akhir tahun ajaran setelah semua laporan diterima dan dibahas dalam rapat akhir tahun, akan tetapi dalam prosesnya ada perencanaan setiap bulan dan setiap akhir semester, hal ini karena keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak stabil dan belum berjalan lancer pada kenyataannya, hal ini dikarenakan Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak mempunyai donator tetap. Sesuai dengan penuturan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah : “perencanaan keuangan pondok pesantren dilakukan setiap setahun sekali, akan tetapi pada pelaksanaannya sering terjadi perubahan rencana, karena ketidak stabilan keuangan pondok.”2 Dalam proses perencanaan keuangan yang utama dilakukan adalah mengindetifikasi sumber pemasukan keuangan bagi Pondok Pesantren Nurul Hijrah, diantaranya : 1. Sumbangan Pendidikan dari Masyarakat : a. SPP 1
Hasil wawancara dengan Abu Hanifah sebagai Pimpinan Pondok. Pada hari Selasa, 4 Oktober 2016 2 Hasil wawancara dengan Abu Hanifah sebagai Pimpinan Pondok. Pada hari Rabu, 27 September 2016, Pukul 10.00-10.30 WIB
78
b.Uang Bangunan 2. Bantuan dari Pemerintah a. BOS 3. Bantuan dari Lembaga a. Beasiswa Bank BRI Hal ini dikatakan oleh Abu Hanifah Thoyyid selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah : “Pendapatan pondok Pesantren bersumber dari SPP, uang bangunan, BOS dari pemerintah, dan Beasiswa Bank BRI untuk beberapa santri, yang mana hasil dari pendapatan tersebut akan dikelolah untuk kegiatan pondok pesantren dan Madrasah.”3
Dari hasil penelitian di atas dan teori mengenai penyusunan RAPBP, pemasukan, dan pengeluaran keuangan Pondok Pesantren, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perencanaan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum sepenuhnya tersusun sesuai dengan teori yang ada, hal ini dikarenakan pondok pesantren hanya melakukan dua kegiatan saja dalam perencanaan yaitu memilih program, identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada saja.
2.Pelaksanaan Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses pengelolaan dan penerimaan. Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan Pondok Pesantren penulis melakukan wawacara dan dokumentasi. Informasi dan data diperoleh bersumber dari informan yang terlibat dalam proses manajemen keuangan. Informan tersebut yaitu Pimpinan Pondok
3
Hasil wawancara dengan Abu Hanifah, sebagai Pimpinan Pondok. Pada hari Rabu, 27 September 2016, Pukul 10.00-10.30 WIB
79
Pesantren, Bendahara Pondok, dan Kepala Sekolah yang bertugas dalam mengelola pelaksanaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Dalam pelaksanaan manajemen keuangan Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah merupakan tanggungjawab penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah, proses pelaksanaan keuangan untuk melakukan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam anggaran harus membuat proposal kegiatan beserta rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, setelah disetujui oleh Kepala Sekolah baru kemudian Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah menandatangi proposal tersebut dan Bendahara Pondok baru bisa mengeluarkan uang sesuai dengan yang ada diproposal, akan tetapi bendahara terlebih dahulu memilih dana yang lebih terpenting terlebih dahulu untuk diberikan, karena Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah kurang mengerti
tentang
keadaan
keuangan
yang
ada
di
Pondok
Pesantren.Pelaksanaan manajemen keuangan mempunyai dua jenis kegiatan penerimaan dan pengeluaran. a. Penerimaan Penerimaan yang diterima oleh Pondok Pesantren Nurul Hijrah berasal dari pendapatan rutin. Pendapatan rutin berasal dari pembayaran santri (SPP), uang kegiatan selama 1 tahun, bantuan BOS Pemerintah, dan Beasiswa Bank BRI dan lain-lain yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan ekstrakurikuler dan operasional kegiatan sekolah dan Pondok Pesantren. b.Pengeluaran Pelaksanaan pengeluaran di Pondok Pesantren Nurul Hijrah meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pengeluaran rutin meliputi biaya pengeluaran rutin setiap bulan dikeluarkan setiap bulan. Pengeluaran non rutin ini dilaksanakan jika ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan juga kebutuhan yang sebelumnya
80
direncanakan pada RAPBP. Dalam sistem pengeluaran dana di Pondok Pesantren Nurul Hijrah proses pengajuan dana sampai pada pencairan dana tidaklah melalui proses yang sulit, dikarenakan hanya melalui persetujuan dari Pimpinan Pondok dan Bendahara Pusat asalkan dana yang diajukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat bersama. Secara Teoritik, langkah-langkah dalam penyusunan RABPP hendaknya mengikuti langkah sebagai berikut : a)Mengintervertarisasi rencana yang akan dilaksanakan, b)Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, c)Menentukan program krja dan rincian program, d)menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, e)menghitung dana yang dibutuhkan, f)Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Dan untuk pengeluran Pondok Pesantren dapat dikategorikan dalam beberapa item, yaitu: pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis pendidikan, dan pendataan. Secara teoritik, pengelolaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, baik dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan, yaitu : a) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan, b) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, c) terbuka dan transparan, d) sedapat mungkin menggunakan hasil buatan sendiri.4 Dengan demikian dari hasil penelitian diatas dan teori mengenai pengelolaan keuangan maka pelaksanaan keuangan di Pondok Pesantren belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada, masih banyak program yang direncakan belum terealisasikan dengan baik, dan pengeluaran keuangan belum bisa sesuai dengan target yang diinginkan.
4
Sulthon Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka, 2005), h.187
81
3.Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Pertanggungjawaban keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan yang dilaporkan kepada pimpinan, pengawasan bulanan khususnya dilakukan bendahara kepada Kyai. Bendahara melaporakan setiap laporan kegiatan
yang menyangkut
keuangan dari setiap kegiatan dan bagian, yang dilaporkan berupa pembuktian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan bendahara kepada Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Sedangkan untuk operasional yang berasal dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikoreksi oleh masing-masing Kepala Sekolah Madrasah baik jenjang Aliyah maupun Tsanawiyah tanpa melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren dalam hal pengoreksian BOS dan langsung diserahkan kepada pemerintah. Menurut penuturan Ibu Liza Fairuz selaku Bendahara Pondok mengatakan : “sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di pondok pesantren nurul hijrah di buat dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pimpinan Pondok Pesantren sebagai pembuktian penerimaaan maupun pembayaran yang sudah dilakukan, sedangkan pada operasional madrasah pelaporan dana dari pemerintah melibatkan kepala sekolah langsung berserta Tata Usaha dan bendahara untuk melaporkannya ke Pemerintah tanpa melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren.”5 maka Bendahara Pondok yang lebih selektif untuk mencairkan uang tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan langkah selanjutnya adalah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Membuat LPJ merupakan suatu keharusan bagi setiap bagian yang ada di Pondok Pesantren dan Madrasah, setiap LPJ dari masing-masing bagian nantinya akan di audit oleh bendahara, dan hasilnya kemudian diserahkan kepada Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah, dan disimpan sebagai dokumentasi bendahara. Akan tetapi hasil dari audit untuk dana Pondok Pesantren jarang dilakukan evaluasi oleh Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah, melainkan hanya pihak 5
Hasil wawancara dengan Liza Fairuz, sebagai Kepala Keuangan dan Bendahara Pondok. Pada hari Kamis, 6 Oktober 2016
82
Kepala Madrasah saja yang mengevaluasi hasil audit yang berkenaan dengan dana Madrasah. Hal ini dituturkan oleh Pimpinan Pondok Pesantaren KH.Abu Hanifah : “Untuk evaluasi keuangan pondok dilakukan dengan diadakannya rapat masalah keuangan dengan pihak yayasan, wakasek, dan para wali kelas setiap tiga bulan sekali.”6 Dalam membuat pembukuan keuangan, Pondok Pesantren Nurul Hijrah dapat dikatakan belum cukup modern. Karena belum semua laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara dengan menggunakan komputer tetapi masih ada yang tulis tangan. Bagian bendahara Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada pada saat ini. dikarena kan kurangnya tenaga bendahara dalam menginput data semua keuangan di Pondok Pesantren dan juga Madrasah. Hal ini dituturkan oleh Bendahara Pondok pesantren : “Pembukuan keuangan di Pondok Pesantren belum sepenuhnya menggunakan komputerisasi, tetapi masih beberapa laporan yang ditulis dengan tangan, dikarenakan begitu banyaknya laporan keuangan yang ada sehingga bendahara belum sempet mengetiknya dikomputer, dan tenaga bendahara di Pondok Pesantren Nurul Hijrah cuma ada satu orang saja, sehingga tidak maksimal dalam pembukuan keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah.7” Setiap laporan yang dibuat merupakan sebagai alat ukur apakah rencana dan tujuan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hijrah telah dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RAPBP, dan juga berguna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap kegaitan yang telah direncanakan dan penggunaan dana di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi dan menghasilkan temuan-temuan untuk perencanaan di tahun selanjutnya. 6
Hasil wawancara dengan Abu Hanifah, sebagai Pimpinan Pondok Pesantren. Pada hari, Senin, 10 Oktober 2016 7 Hasil wawancara dengan Liza Fairuz, sebagai Kepala Keuangan dan Bendahara Pondok. Pada hari Kamis, 6 Oktober 2016
83
Secara teoritik, semua pengeluaran keuangan pondok pesantren dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bentuk transparasi
dalam
pengelolaan
keuangan,
bendaharawan
harus
memperhatikan bahwa setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus melaporannya kepada komite atau majelis pesantrenuntuk dicocokan dengan RAPBPP. Dan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada seperti (Kuitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan). Dengan demikian dari hasil penelitian diatas dan teori mengenai pertanggungjawaban
keuangan
Pondok
Pesantren
maka
peneliti
menyimpulkan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum sepenuhnya sesuai dengan teori, hal ini dikarenakan bendahara belum melaporakan hasil laporan keuangan kepada pihak komite sekolah, hal ini dikarenakan kurang transparasinya bendahara pondok kepada pihak komite sekolah.
D. Temuan Hasil Penelitian Terdapat beberapa temuan hasil penelitian mengenai Implementasi manajemen keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Kampung Dukuh Jakarta Timur. Temuan hasil penelitian mengenai implementasi keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, pada aspek perencanaan keuangan pondok pesantren menggunakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBP), menurut Sulthon : “Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren adalah menerapkan prinsip anggaran berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan RAPBP berimbang maka kehidupan pesantren akan menjadi solid, dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan.”8
8
Sulthon Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka, 2005), h.189
84
Menurut Gamer (2004) yang dikutip oleh KEMENDIKBUD : Merumuskan sikuensi perencanaan keuangan yang strategis sebagai berikut : 1) misi (mission), 2) tujuan jangka panjang (goal), 3) tujuan jangka pendek (objectives), 4) program, layanan, aktivitas (programs, services, activities), tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah (site-based unit goals & objectives), 5) target: baik outcomes maupun outputs, 6) anggaran (budget), dan 7) perencanaan keuangan yang strategis (strategic financial plan).9 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil penelitian di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur sudah menggunakan penyusunan Rencana Belanja dan Pendapatan Pesantren (RAPBP), yaitu dengan adanya RAPBP yang dimiliki pondok pesantran Nurul Hijrah, akan tetapi Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum menggunakan prinsip berimbang, yaitu masih adanya anggaran pendapatan yang minus keluar dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan tabel Realisasi penggunaan dana pada tahun ajaran 2015-2016. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan belum sepenuh dikatakan baik, hal itu terbukti dengan adanya anggaran pendapatan yang minus keluar dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga pondok pesantren belum merumuskan perencanaan keuangan yang strategis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ummu Salamah, bahwa proses perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing berikut jajarannya, walaupun pada prosesnya diikuti, diawasi dan disahkan oleh Kyai Pondok Pesantren AlKholidin, dalam perencanaan keuangan Pondok Pesantren Al-Kholidin perlu memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan
9
Johannes Manggar, Bahan Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Sekolah, (Indonesia : LPPKS, 2013), h.14
85
kemudian data dan informasi tersebut dikaji yang pada akhirnya nanti disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBS. Hal tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur, bahwa perencanaan keuangan di pondok pesantren dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing jenjang baik jenjang MA maupun MTs berikut jajarannya, yang kemudian dari hasil informasi data tersebut dimasukan kedalam RAPBP. Hal serupa penelitian yang dilakukan oleh Muhibbah, bahwa sistem perencanaan dalam keuangan di SMP Bantar Jati Yayasan Indocement, diformulasikan dalam bentuk rancangan anggaran untuk setiap komponen kegiatan-kegiatan tersebut membuat berbagai penerimaan dan pengeluaran yang biasa disebut RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, hal tersebut juga memiliki kesamaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Hijrah, bahwa bentuk rancangan anggaran untuk setiap komponen kegiatan-kegiatan tersebut membuat berbagai penerimaan dan pengeluaran, tetapi pada rancangan pondok pesantren biasa disebut RAPBP atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok. Sedangkan hasil penelitian Dewi Arianti mengemukakan bahwa pada proses perencanaan yang dilakukan di MAN Cendikia Serpong dilakukan beberapa tahap, hal ini dilakukan agar segala bentuk perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang. Tahapan tersebut dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang diperlukan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan penyusunan keuangan dalam waktu satu tahun anggaran dan juga dalam perencanaan keuangan MAN Cendikia Serpong menggunakan pendekatan yang umum digunakan yaitu planning Programming Budgeting Evaluation System yaitu penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum, pendekatan ini menganalisis kebutuhan dana untuk pelaksanaannya. Namun di Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum menggunakan pendekatan PPBS tersebut dalam penyusunan RAPBP di Pondok Pesantren.
86
Selanjutnya mengenai pelaksanaan keuangan yang terdapat di Pondok Pesantren
dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa
terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan, Menurut Mohamad Mustari : “Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni : adanya efesiensi atau inefisiensi pengeluaran, terjadinya penghematan atau pemborosan, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang diprogramkan, adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi, dan penyusunan anggaran yang kurang tepat.”10 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil penelitian di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur, Dalam pelaksanaan manajemen keuangan Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah merupakan penanggungjawab penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah, proses pelaksanaan keuangan untuk melakukan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam anggaran harus membuat proposal kegiatan beserta rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, setelah disetujui oleh Kepala Sekolah baru kemudian Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah menandatangi proposal tersebut dan Bendahara Pondok baru bisa mengeluarkan uang sesuai dengan yang ada diproposal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keuangan pondok pesantren Nurul Hijrah belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan, dan penyusunan anggaran yang kurang tepat, semua itu dijelaskan pada tabel 4.5 tentang analisis dan realisasi pengelolaan dana pondok pesantren Nurul Hijrah. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Muhibbah, bahwa dalam pelaksanaan manajemen keuangan Kyai Pondok Pesantren Al-Khlidin merupakan otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana 10
M.Mustari. Maanajemen Pendidikan, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h.192
87
yang keluar harus disetujui oleh Kyai Pondok Pesantren Al-Kholidin, proses pelaksanaan keuangan untuk melakukan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam anggaran harus membuat proposal kegiatan beserta rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan oleh Pondok pesantren Nurul Hijrah yaitu pelaksaan manajemen keuangan pondok yang harus melalui persetujuan pimpinan pondok untuk pencairan dana yang diperlukan. Hal berbeda dengan hasil penelitian Dewi Arianti, yang mengatakan pada proses pelaksanaan keuangan madrasah sebagai pedoman disesuaikan dengan rencana awal yang sudah dibuat. DIPA yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan .RKA-AL yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada proses pelaksanaan keuangan dibagi pada aspek penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya pada aspek Akuntansi dan pelaporan keuangan Pondok Pesantren menurut Rahmini Hadi : “Laporan keuangan harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada (kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan) serta neraca keuangan, selain buku neraca keuangan yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan, ada juga beberapa buku lain yang penting bagi bendaharawan pondok pesantren.”11 Menurut Johannes, mengemukakan bahwa Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peratuaran yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan
11
Rahmini Hadi, Parno, Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di sekolah dan Pondok Pesantren. (Purwokerto : STAIN Press, 2011), h.150
88
pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.12 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil penelitian di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur, dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pondok Pesantren Nurul hijrah belum sepenuhnya dikatakan baik, hal tersebut karena tidak lengkapnya bukti-bukti pengeluaran yang ada dan juga buku yang penting bagi bendaharawan pondok pesantren seperti, buku kas umum, buku persekit uang muka, daftar potongan-potongan, daftar gaji/honorarium, buku tabungan, dan buku iuran/kontribusi santri, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi lapangan pada tabel 4.4. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pondok pesantren Nurul Hijrah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi lapangan tentang kelengkapkan buku bagi bendaharawan yang kurang lengkap dan juga belum transparannya laporan bendahara kepada dewan guru dan staff sekolah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhibbah mengemukakan bahwa semua pertanggung jawaban di Pondok Pesantren Madinatunnajah dilakukan secara transparasi dan tertulis dalam bentuk jurnal atau buku kas, kemudia
diserahkan
kepada
pimpinan
pondok
pesantren.
Dalam
pertanggungjawaban, pondok pesantren Madinatunnajah membutuhkan adannya standar pembukuan, inventarisasi sarana dan prasarana, pendataan santri, guru dan karyawan yang harus benar-benar dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan. Hal tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah yaitu Bendahara melaporkan setiap laporan kegiatan yang menyangkut keuangan dari setiap kegiatan dan bagian, yang dilaporkan berupa pembuktian penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan pembayaran kepada pihak- pihak yang bersangkutan yang
12
Johannes, Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah, (Indonesia : LPPKS, 2013),h.22
89
kemudian dilaporkan bendahara kepada pimpinan pondok Pesantren Nurul Hijrah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Arianti mengemukakan bahwa penerapan evaluasi yang dilakukan di MAN Cendikia Serpong terdapat dalam bentuk evaluasi lisan dan tulisan serta terdapat evaluator internal dan eksternal dalam melakukan evaluasi. Namun di Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak dilakukan evaluasi lisan, dan juga evaluator eskternal dalam mengaudit keuangan pondok pesantren.
E. Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian ini tidak ada sesuatu yang sempurna, pastinya memiliki keterbatasan, salah satunya adalah kesulitan yang penulis alami pada saat melakukan penelitian ini, salah satunya yakni sebagai berikut : 1. Bendahara Pondok Pesantren dan Madrasah masih terpusat oleh satu orang saja, sehingga data keuangan di Pondok dan Madrasah masih belum terkoodinir dengan rapih.
2. Bendahara pondok yang belum transparan terhadap rincian pengeluaran keuangan pondok pesantren. 3. Pembukuan keuangan di Pondok Pesantren masih ada yang berupa tulis tangan, sehingga peneliti membutuhkan waktu lama untuk menulis ulang data keuangan yang masih ditulis tangan tersebut, untuk keperluan data penelitian.
4. Saat pelaksanaan penelitian, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah sedang sibuk dakwah keluar kota, sehingga peneliti pengalami kesulitan untuk mewawancarai pimpinan Pondok Pesantren.
90
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian di Bab IV, dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum berjalan dengan baik dan tidak sistematis, hal ini dibuktikan dengan proses implementasi manajemen keuangan belum sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah yaitu kurangnya tenaga professional terkait pengelolaan keuangan, sistem keuangan Pondok Pesantren dan Madrasah yang masih digabung antara keuangan Pondok, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Cara mengatasi kendala-kendala manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah adalah dengan memfungsikan kembali bendahara I pada struktur organisasi yang ada, bendahara Madrasah Tsanawiyah, dan bendahara Madrasah Aliyah harus dipisahkan, sehingga bendahara dengan mudah mengelolah data keuangan dengan baik dan sistematis.
B. Saran Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekolah dalam kegiatan bantuan operasional sekolah , yaitu sebagai berikut:
1.Bagi Yayasan Melakukan pengawasan secara intensif langsung kepada sekolah dan bendahara agar masalah mengenai implementasi manajemen keuangan pendidikan di Pondok Pesantren dapat langsung dengan cepat ditanggulangi.
90
91
2.Bagi Bendahara 1) Sebaiknya laporan, disusun oleh bendahara yang berbeda yang menangani keuangan Pondok dan Madrasah, tidak merangkap antara bendahara keuangan Pondok Pesantren dengan bendahara Madrasah. 2) Ditunjuk satu orang sebagai penanggungjawab untuk administrasi Keuangan Pondok Pesantren agar dokumen bukti transaksi tidak tercecer dan hilang. 3) Membuat Pola Sistem Informasi Keuangan Pondok Pesantren. 4) Mengadakan
Pelatihan
terkait
pengelolaan
keuangan
pondok
pesantren.
3. Bagi orang tua siswa
Agar memperhatikan dan peduli dengan biaya pembayaran SPP Santri, karena saat keterlambatan pembayaran SPP akan menghambat kegiatan di Pondok Pesantren. 4. Bagi peneliti lain
Agar melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi manajemen keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan, dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut.
92
DAFTAR PUSTAKA Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2015 Arianti, Dewi, Penerapan Manajemen Keuangan di Man Insan Cendekia Serpong, 2014 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:PT Rineka Cipta,2010. Azizah Nur Ayu, Skripsi: Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Anak Terlantar Badrudin, Manajemen peserta didik, Jakarta : PT.Indeks, 2014. Bambang Ismaya, Pengelolaan Pendidikan . Bandung: PT.Refika Aditama, 2015 Bungin M. Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan public, dan ilmu social lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), cet.3 Damopolii Muljono, Pesantren Modern IMMIM Pencetak muslim modern .Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011 Dzulfikar M.Abid, Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMAN seKabupaten Kendal, 2015 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Pt. Remaja Rosdakarya, 2003
Engkoswara, Administrasi Pendidikan. Bandung : Alfabeta, 2012 Fatah ,Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004. Fatah ,Nanang, Landasan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Fatah
Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra,2011
pada
Madrasah.
Hadi Rahmini. Parno. Manajemen Keuangan Konsep, Teori, dan Praktiknya di sekolah dan Pondok Pesantren. Purwokerto: STAIN Press, 2011
93
Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta : Surayajaya Press, 2007. Hidayatullah Nurul, Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah di SMP AnNurmaniyah, 2013. Inayah ,Nur, “Sistem Pendidikan Formal di Pondok Pesantren”, Junal Sociologie, Vol. 1, 2011 Indra Akuntono, Utak-Atik Mekanisme Penyaluran Dana BOS, 2011. (http://edukasi.kompas.com/utakatik.mekanismepenyaluran.dana.bos) Jasmani, Mustofa, Syaiful, Supervisi Pendidikan. Jogjakarta; Ar-ruzz media, 2013 Johannes, Peningkatan Manajemen melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah, 2011 Masyhud Sulthon, Manajemen Pondok Pesantren, Jakarta : Dewi Putaka, 2005, Cet.Ke-3 Muhibbah, Aplikasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Madinnatunajah Jombang,2008 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi pendidikan. Yogyakarta : Arruzz media, 2008 Mustari Muhammad, Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rajawali, 2014 Nata, Abuddin , Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada , 2012, Cet. Ke-1 Putra Nusa, Metode Penelitian Kualitatif Manajemen, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013 Rahim, Husni, Madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia . Ciputat :Logos wanaca ilmu,2013 Rahman, Irhamni Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Jawab Barat, Skripsi Universitas Indonesia, 2010 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam..Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
94
Salamah,Ummu ,Study mengenai system pengelolaan keuangan sekolah di Pondok Pesantren Al-Kholidin terhadap penguatan manajemen keuangan,2013 Siswandari, Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah.Jakarta: LPPKS, 2013 Sri Minarti, Manajemen Sekolah. Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2011. Subhan, Peranan kyai dalam manajemen pembiyaan pendidikan di Pondok Pesantren As’ma Chusna, Journal of Economic Education, Vol. 1, 2012 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2010 Suhardan, Dadang , Manajemen Pendidikan. Bandung:Alfabeta, 2011 Suparlan, Manajemen berbasis sekolah,Jakarta : Bumi Aksara, 2013. Syah Darwyan , Supardi, DKK, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Faza Media, 2006 Syukri Z, Abdullah , Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2005, Cet. Ke-1,h.4 Uhar, Administrasi Pendidikan. Bandung : PT.Refika Aditama, 2010 Usman, Husaini, Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta : Remaja Rosdakarya,2014 Wijaya David, Implementasi Manajemen Keuangan sekolah terhadap kualitas pendidikan, Jurnal pendidikan penabur, 13, 2009. Zuriah Nurul, Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya, Jakarta: Kencana prenada media group, 2009.
95
Lampiran-lampiran
96
Lampiran 1 PEDOMAN DOKUMENTASI
Nama Sekolah
: Pondok Pesantren Nurul Hijrah
Alamat Sekolah
:Jl.Penggilingan
Baru
III
Kel.Kampung
Dukuh,
Kec.Kramatjati
No. 1.
Dimensi Organisasi
Sumber Dokumen Profil Pondok Pesantren Sejarah berdirinya Pondok Visi, misi, tujuan, dan sasaran Pondok Struktur organisasi Pondok
2.
Ketenagaan
Data tenaga pendidik Data tenaga kependidikan Data peserta didik
3.
RAPBP
Laporan Keuangan dan SPJ Pondok Pesantren RKAM Madrasah Aliyah RKAM Madrasah Tsanawiyah Pembukuan BOS Beasiswa BRI
Keterangan Ada
Tidak ada
97
Lampiran 2 PEDOMAN OBSERVASI Nama Sekolah
:
Alamat Sekolah
: Lembar Observasi
No.
Indikator
Ada
Tidak
Deskripsi
Ada
Hasil Pengamatan
1.
Buku Kas umum
2.
Buku Persekit uang muka
3.
Daftar potongan-potongan
4.
Daftar Gaji/Honorarium
5.
Buku Tabungan
6.
Buku iuran/kontribusi santri (SPP/Infaq)
98
Lampiran 3 PEDOMAN WAWANCARA
PERENCANAAN 1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan pondok? 2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? 3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut? 4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? 5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan? 6. Bagaimana penyusunan keuangan dilaksanakan? 7. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? 8. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan? 9. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 10. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan?
PELAKSANAAN 1. Darimana sumber keuangan di Pondok Pesantren? 2. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan Pondok pesantren ? 3. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan Pondok Pesantren ? 4. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut ? 5. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat (dalam hal dukungan komite sekolah)? 6. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? 7. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan? 8. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan program Pondok Pesantren ? 9. Apakah pihak pondok membentuk penggungjawab dalam setiap kegiatan program pondok?siapa? 10. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan pondok? 11.
Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan pondok?
99
12.
Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
13.
Bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pondok pesantren?
EVALUASI & PERTANGGUNGJAWABAN 1. Bagaimana Pimpinan Pondok melakukan pengendalian pengeluaran sesuai dengan RAPBP yang sudah dibuat ? 2. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan? 3. Siapa saja yang melakukan evaluasi? 4. Kapan evaluasi dilakukan? 5. Apakah setiap penyelenggaraan program pondok selalu dilakukan evaluasi ? 6. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan? 7. Bagaimana peran pimpinan pondok dalam hal mengevaluasi? 8. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal pondok pesantren? 9. Siapa saja pihak eksternal tersebut? 10. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal ? 11. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
100
Lampiran 4 REKAP HASIL DOKUMENTASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN NURUL HIJRAH TAHUN 2016 Nama Sekolah Alamat Sekolah
No. 1.
Dimensi Organisasi
: Pondok Pesantren Nurul Hijrah : Jl. Penggilingan Baru III Rt.14/04 Kel.Kampung Dukuh, Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur.
Sumber Dokumen
Keterangan Ada
Tidak ada
Profil Pondok Pesantren
-
Sejarah berdirinya Pondok
-
Visi, misi, tujuan, dan sasaran
-
Struktur organisasi Pondok
-
Data tenaga pendidik
-
Data tenaga kependidikan
-
Data peserta didik
-
Laporan Keuangan dan SPJ
-
RKAM Madrasah Aliyah
-
RKAM Madrasah Tsanawiyah
-
Pembukuan BOS
-
Beasiswa BRI
-
Pondok
2.
3.
Ketenagaan
RAPBP
Pondok Pesantren
101
Lampiran 5 HASIL OBSERVASI Nama Sekolah : Alamat Sekolah : Pelaksanaan observasi : Berlangsung Januari-Maret 2016
No
Uraian Pengamatan
1.
Buku Kas Umum
Ada
Tidak Ada
Keterangan Buku kas umum ini dipergunakan
untuk
menulis uang masuk ke bendahara pondok secara
global
yang
bersumber
dari
pembayaran SPP, dll. 2.
Buku persekit uang muka
Buku persekit uang muka
tidak
dipergunakan
dalam
pembukuan keuangan pondok 3.
Daftar Potongan-Potongan
Daftar
potongan-
potongan
tidak
dipergunakan
dalam
pembukuan keuangan pondok,
karena
pondok
tidak
di ada
potongan-potongan harga 4.
Daftar Gaji/Honorarium
Daftar
gaji
dipergunakan mencatat guru-guru pesantren
ini untuk
gaji
para
pondok
102
5.
Buku Tabungan
Pondok Nurul
Pesantren Hijrah
tidak
memiliki
buku
tabungan
khusus,
karena
pemasukan
keuangan
pondok
diterima secara cash dan untuk dana bos menggunakan
cek
untuk pencairan dana. 6.
Buku iuran SPP
Buku
iuran
dipergunakan bendahara
SPP untuk
mencatat
pembayaran
santri
tiap
bulannya,
dan
juga
sebagai
bukti
bahwa santri sudah melakukan pembayaran SPP.
103
LAMPIRAN 6 Hasil Wawancara
Informan Jabatan Hari/tanggal Waktu Tempat
: KH.Abu Hanifah Thoyyib : Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah : Rabu, 27 September 2016 : 10.00 – 11.15 WIB : Ruang Pimpinan Pondok Pesantren
1. Bagaimana sistem perencanaan pondok pesantren? Jawaban : Proses perencanaan keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing berikut jajarannya, walaupun pada prosesnya diikuti, diawasi dan disahkan oleh Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Segala kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak terlepas dari satu sama lainnya, misalnya seperti kegiatan belajar mengajar disekolah, itu juga tidak terlepas dari rangkaian pondok lainnya, seperti kegiatan di asrama, di masjid, di lapangan, dan kebutuhan di dapur umum dan lain-lainnya, sehingga keadaan ini jadi sangat mempengaruhi proses perencanaan keuangan yang mana pada pelaksanaan perencanaan keuangan untuk Pondok Pesantren dilakukan bersama dengan perencanaan keuangan di sekolah/madrasah.
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? Jawaban : Perencanaan keuangan pondok pesantren dilakukan setiap setahun sekali, akan tetapi pada pelaksanaannya sering terjadi perubahan rencana, karena ketidak stabilan keuangan pondok
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan? Jawaban : Melibatkan seluruh Stakeholder yang ada, mulai dari guru-guru, komite madrasah, pimpinan-pimpinan madrasah, dan wakil-wakil bidang
104
4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? Jawaban : Mengidentifikasi sumber pemasukan keuangan bagi Pondok Pesantren Nurul Hijrah, yaitu : SPP santri, uang bangunan, BOS, dan Beasiswa BRI.
5. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? Jawaban : Pertimbangan berasal dari Rencana Strategis, dan usulan-usulan dari guru yang kemudian diolah oleh wakil-wakil bidang setelah itu menjadi rumusan perencanaan madrasah dan Pondok Pesantren. 6. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan ? Jawaban : Kendala terjadi ketika banyaknya lomba-lomba kegiatan eskul meningkat,seperti pramuka, marawis, dll, sehingga rencana yang sudah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada. 7. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Bendahara pondok harus menganggarkan kebutuhan eskul sesuai dengan perencanaan di RAPBP pondok pesantren. 8. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan ? Jawaban : Berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia yang ada. 9. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran pondok sesuai dengan RAPBP yang sudah dilihat? Jawaban :
105
Disesuaikan
dengan
kebutuhan
pondok
apabila
terdapat
kekurangan biaya di ambil dari kegiatan lain yang memiliki dana lebih. 10. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan pondok ? Jawaban : Antara RAPBP dengan pelaksanaannya sering terjadi tidak sinkron, ada kegiatan-kegiatan tambahan yang tidak ada di RAPBP tetapi harus dilaksanakan contoh : PORSENI, Lomba Pramuka, dll 11. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Mencari dana dari siswa dan diambil dari kelebihan dana kegiatan. 12. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan? Jawaban : Mengadakan rapat terkait masalah keuangan 13. Siapa saja yang melakukan evaluasi? Jawaban : Yayasan, Wakasek, dan para wali santri. 14. Kapan evaluasi dilakukan ? Jawaban : Setiap tiga bulan sekali 15. Apakah setiap penyelenggaraan program pondok selalu dilakukan evaluasi? Jawaban : Ya, setiap penyelenggaran program pondok selalu diadakan evaluasi. 16. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan ? Jawaban : Pembenahan dan penyesuaian kegiatan dengan RAPBP 17. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi? Jawaban :
106
Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pemilihan kegiatankegiatan sekolah. 18. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal pondok? Jawaban : Ada, komite sekolah 19. Siapa saja pihak eksternal tersebut? Jawaban : Para orang tua murid dan pengurus komite sekolah 20. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal? Jawaban : Melihat RAPBP, memiliki kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan santri, dan memberi solusi tentang pendanaan. 21. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator? Jawaban : Setiap tiga bulan sekali.
Jakarta, 01 Oktober 2016
(KH.Abu Hanifah Thoyyib)
107
Hasil Wawancara
Hasil Wawancara Informan : Liza Fairuz S.S Jabatan : Bendahara Pondok Pesantren dan Madrasah Hari/tanggal : Rabu, 30 September 2016 Waktu : 09.00 – 10.20 WIB Tempat : Ruang Guru 1. Darimana sumber keuangan di Pondok Pesantren ? Jawaban : Pendapatan rutin berasal dari pembayaran santri (SPP), uang kegiatan selama 1 tahun, bantuan BOS Pemerintah, dan Beasiswa Bank BRI 2. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan pondok ? Jawaban : Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan keuangan, pondok melakukan pencatatan terhadap setiap uang yang masuk dari pembayaran SPP, dan donator dll, setiap penggunaan keuangan pondok harus dengan sesuai prosedur yang ada. 3. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan pondok ? Jawaban : Pembukuan keuangan di Pondok Pesantren belum sepenuhnya menggunakan komputerisasi, tetapi masih beberapa laporan yang ditulis dengan tangan, dikarenakan begitu banyaknya laporan keuangan
yang
ada
sehingga
bendahara
belum
sempet
mengetiknya dikomputer, dan tenaga bendahara di Pondok Pesantren Nurul Hijrah cuma ada satu orang saja, sehingga tidak maksimal dalam pembukuan keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah 4. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut ? Jawaban :
108
Pengalokasian sumber keuangan tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, 5. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat (dalam hal dukungan komite sekolah)? Jawaban : Ada, dari beberapa donatur tidak tetap 6. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? Penyusunan penerimaan keuangan berdasarkan dana yang masuk pertiap bulan yang kemudian ditulis dibuku kas umum secara keseluruhan. 7. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan? Jawaban : Hanya bendahara pondok saja 8. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan program pondok ? Jawaban : Pengeluaran terkadang tidak sesuai dengan tujuan program pondok, dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak diduga sehingga budget yang dikeluarkan lebih banyak dari apa yang sudah dianggarkan. 9. Apakah pihak Pondok Pesantren membentuk penggungjawab dalam setiap kegiatan program pondok?siapa? Jawaban : Ya, pihak pondok membentuk penangungjawab dalam setiap kegiatan program pondok, yaitu ketua kegiatan yang ditunjuk oleh pimpinan pondok pesantren. 10. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan Pondok? Jawaban : Pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan ialah bagi mereka yang disudah mengajukan anggaran pada proses penyusunan RAPBP 11. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan pondok pesantren?
109
Jawaban : Masih banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, penerimaan keuangan pondok tidak sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. 12. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Cara mengatasinya dengan mengajukan proposal terkait dengan kegiatan yang membutuhkan dana lebih besar.
13. Bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pondok pesantren? Jawaban : Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di pondok pesantren nurul hijrah di buat dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pimpinan Pondok Pesantren sebagai pembuktian penerimaaan maupun pembayaran yang sudah dilakukan, sedangkan pada operasional madrasah pelaporan dana dari pemerintah melibatkan kepala sekolah langsung beserta Tata Usaha dan bendahara untuk melaporkannya ke Pemerintah tanpa melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren
Jakarta, 01 Oktober 2016
(Liza Fairuz S.S)
110
Hasil Wawancara
Hasil Wawancara Informan : Dra.Nurhayati Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Hari/tanggal : Kamis, 01 Oktober 2016 Waktu : 09.00 – 10.20 WIB Tempat : Ruang Guru 1. Bagaimana sistem perencanaan pondok pesantren? Jawaban : Pada proses perencanaan keuangan pondok pesantren nurul hijrah kepala sekolah tidak terlibat langsung, karena kepala sekolah hanya focus pada pembuatan perencanaan anggaran kegiatan madrasah saja
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan? Jawaban : Perencanaan keuangan pondok pesantren dilakukan setiap setahun sekali bersamaan dengan pembuatan RAPBM untuk sekolah.
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan? Jawaban : Melibatkan seluruh Stakeholder yang ada, mulai dari guru-guru, komite madrasah, pimpinan-pimpinan madrasah, dan wakil-wakil bidang
4. Bagaimana proses perencanaan keuangan? Jawaban : Mengidentifikasi sumber pemasukan keuangan bagi madrasah Nurul Hijrah, yaitu : BOS, dan Beasiswa BRI.
5. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? Jawaban :
111
Pertimbangan berasal dari Rencana Strategis, dan usulan-usulan dari guru yang kemudian diolah oleh wakil-wakil bidang setelah itu menjadi rumusan perencanaan madrasah . 6. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan ? Jawaban : Kendala terjadi ketika banyaknya lomba-lomba kegiatan eskul meningkat,seperti pramuka, marawis, dll, sehingga rencana yang sudah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada. 7. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Bendahara madrasah harus menganggarkan kebutuhan eskul sesuai dengan perencanaan di RAPBM 8. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan ? Jawaban : Berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS untuk tingkat Madrasah. 9. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran pondok sesuai dengan RAPBP yang sudah dilihat? Jawaban : Disesuaikan
dengan
kebutuhan
pondok
apabila
terdapat
kekurangan biaya di ambil dari kegiatan lain yang memiliki dana lebih. 10. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan pondok ? Jawaban : Antara RAPBP dengan pelaksanaannya sering terjadi tidak sinkron, ada kegiatan-kegiatan tambahan yang tidak ada di RAPBP tetapi harus dilaksanakan contoh : PORSENI, Lomba Pramuka, dll 11. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawaban : Mencari dana dari siswa dan diambil dari kelebihan dana kegiatan. 12. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan?
112
Jawaban : Mengadakan rapat terkait masalah keuangan 13. Siapa saja yang melakukan evaluasi? Jawaban : Yayasan, Wakasek, Pembina osis, dan para wali santri. 14. Kapan evaluasi dilakukan ? Jawaban : Setiap tiga bulan sekali 15. Apakah setiap penyelenggaraan program pondok selalu dilakukan evaluasi? Jawaban : Ya, setiap penyelenggaran program pondok selalu diadakan evaluasi. 16. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan ? Jawaban : Pembenahan dan penyesuaian kegiatan dengan RAPBM 17. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi? Jawaban : Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pemilihan kegiatankegiatan sekolah. 18. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal pondok? Jawaban : Ada, yaitu Komite Sekolah 19. Siapa saja pihak eksternal tersebut? Jawaban : Para orang tua murid dan pengurus komite sekolah 20. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal? Jawaban : Melihat RAPBM, memiliki kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan santri, dan memberi solusi tentang pendanaan. 21. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
113
Jawaban : Setiap tiga bulan sekali.
Jakarta, 15 Oktober 2016
(Dra.Nurhayati)
114
Lampiran 7 DATA GURU MADRASAH NURUL HIJRAH 2016/2017
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NAMA Dra. Nurhayati H.Sodikun,S.Pd.I Karunia Akbar,M.Pd.I Arum Umiyati,S.Ag Puput Riyani,S.Pd Khairiyyah,S.Ag Hj.Zakia,S.Ag Hidayatullah,S.Pd.I Hari Prasetio,S.Kom Kiftia Nurdini,S.Pd Sugiastuti,S.E Liza Fairus,S.S Innaki Rohmati Komaru Sobar Devi Nur Indah Sari,S.Pd Ahmad Firdaus,S.H.I Irfan Maulana Fajar Adnan Hawari Fauziah Anovita Rizki, S.Pd
KETERANGAN
115
DATA GURU PENGABDIAN PONDOK PESANTREN NURUL HIJRAH 2016/2017
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NAMA Hidayatullah, S.Pd.I Liza Fairus S.S Innaki Rohmati Komaru Sobar Ahmad Firdaus, S.H.I Irfan Maulana Fajar Adnan Hawari Ahmad Syatari Abdullah Metboki Haidar Zurlkainaen Syauqi Bik Denti Rizki Hidayatullah
KETERANGAN
116
Lampiran 8 DATA ROMBONGAN BELAJAR MTs Nurul Hijrah 2015/2016 Jenis Kelamin No
Kelas L
P
Total
1.
VII
11
5
16
2.
VIII
10
8
18
3.
IX
9
2
11
30
15
45
Jumlah Total
DATA ROMBONGAN BELAJAR MA Nurul Hijrah 2015/2016 Jenis Kelamin No
Kelas L
P
Total
1.
X
5
9
14
2.
XI
7
3
10
3.
XII
9
10
19
21
22
43
Jumlah Total
117
DATA ROMBONGAN BELAJAR MTs Nurul Hijrah 2016/2017 Jenis Kelamin No
Kelas L
P
Total
1.
VII
13
7
20
2.
VIII
11
11
22
3.
IX
13
2
15
37
20
57
Jumlah Total
DATA ROMBONGAN BELAJAR MA Nurul Hijrah 2016/2017 Jenis Kelamin No
Kelas L
P
Total
1.
X
5
9
14
2.
XI
7
3
10
3.
XII
9
12
21
21
24
45
Jumlah Total
118
Lampiran 9 Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Pondok (RAPBP) 2015-2016
No Urut 1 I II
No Kode 2 1 2 2.1
2.2 2.3 2.4 2.5 III
3 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5 IV
4 4.1 4.2
4.2 4.3 4.4
Jumlah Penerimaan
Uraian 3 Sisa Tahun Lalu PENDAPATAN RUTIN SPP Siswa SPP Siswa MTs SPP Siswa MA Gaji pegawai tidak tetap Belanja barang dan jasa Belanja pemeliharaan Belanja lain-lain BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Bantuan BOS Pusat Bantuan BOS MA Bantuan BOS MTs Bantuan BOS Provinsi Bantuan BOS Kabupaten Dana Alokasi Khusus Dana Komite Sekolah SUMBER PENDAPATAN LAINNYA Pendapatan Asli Pondok Beasiswa BRI Beasiswa BRI MTs Beasiswa BRI MA Dana tugas pembantuan Dana alokasi khusus Lain-lain (bantuan luar Negeri/hibah)
Jumlah 4 Rp.Rp.331.500.000 Rp.284.700.000 -
Rp.45.600.000 Rp.50.000.000 -
Rp.72.000.000 Rp.67.200.000 -
Rp. 851.000.000
119
Lampiran 10 Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Aliyah Tahun 2015-2016
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Lampiran 11 Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) MTs Tahun 2015-2016
129
130
Lampiran 12 Laporan Pertanggung Jawaban Pondok Pesantren
131
132
Lampiran 13 FOTO PONDOK PESANTREN NURUL HIJRAH GEDUNG PONDOK PESANTREN
133
RUANG KELAS
134
RUANG GURU
135
KAMAR SANTRI
136
Lampiran 14 : Surat Permohonan Bimbingan Skripsi
137
Lampiran 15 Surat Permohonan Izin Penelitian
138
Lampiran 16 Surat Keterangan Penelitian
139
Lampiran 17 Lembar Uji Referensi
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Lampiran 18
BIODATA PENULIS
Wahidin NIM 1112018200053 Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penulis lahir di Jakarta, 01 Mei 1991. Bertempat tinggal di Jl.Pondok Sari Raya Rt.10/10 Kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo. Penulis merupakan anak ke lima dari 6 bersaudara. Orang tua penulis ialah H.Sahrin, dan HJ.Dinah.
Riwayat pendidikan di SDN 01 Pagi Kalisari tahun 1997-2003, Mts Nurul Hijrah tahun 2003-2006, Pondok Pesantren Darussalam Gontor tahun 2006-2010, dan perguruan Tinggi UIN Syarif Hidyatullah Jakarta Tahun 2012-2016. Organisasi yang pernah diikuti selama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IMMAPSI (Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan/Administrasi Pendidikan Seluruh Indonesia. Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah (2015-2016). Alamat Email :
[email protected]
