IMPLEMENTASI KKNI DALAM KURIKULUM LPTK Oleh Dr. Siti Halimah, M.Pd.
A. Pendahuluan Tuntutan kualifikasi pendidikan guru agama terus meningkat, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Sepanjang sejarahnya sistem pendidikan guru menggunakan kurikulum dengan dua komponen pokok, yaitu (i) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan. Berlandaskan pada kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, maka setelah tahun 2000 pendidikan guru (LPTK) menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competence based curriculum. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: (a) Kompetensi utama; (b) Kompetensi pendukung; dan (c) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kompetensi tersebut dikembangkan ke dalam elemen-elemen kompetensi terdiri atas: (a) Landasan kepribadian; (b) Penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) Kemampuan berkarya; (d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Elemen-elemen kompetensi tersebut dikembangkan atas dasar kategorisasi dari the four pilars of education UNESCO (1997) yaitu Learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Dalam implementasinya, elemen elemen yang ditetapkan dalam Permendiknas nomor 045/U/2002 semestinya dijadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum agar dalam mengembangkan mata kuliah dengan mengandung kelima elemen tersebut. Selanjutnya, dalam perkembangan terakhir untuk menghasilkan lulusan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ini didasarkan pada hasil analisis perjalanan kurikulum LPTK dengan mempertimbangkan Disampaikan pada acara Workshop Peningkatan Wawasan Pengembangan Kurikulum PAI bagi Dosen-dosen PAI STAIN Langsa, Rabu, 12 Nopember 2014 di Aula STAIN Langsa. 1
rekomendasi Teacher Education Summit yang dilaksanakan tanggal 14 – 16 Desember 2011 di Jakarta, yang mana pemerintah melalui Ditjen Dikti Kemdikbud mengembangkan model kurikulum LPTK sesuai dengan tuntutan kekinian seperti pentingnya menggalakkan kembali pendidikan karakter dan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu calon pendidik profesional. B. Landasan Yuridis Pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan guru (LPTK) dengan mengacu pada beberapa landasan yuridis sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4.
Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6.
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7.
Peraturan Presiden RI
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). 8.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
9.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
10. Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. C. Tujuan Pengembangan Kurikulum LPTK Berdasarkan tuntutan kekinian pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan guru bertujuan untuk: (1) mengembangkan kurikulum
yang sesuai dengan tuntutan kekinian,
mengacu pada KKNI dan masa depan untuk menjamin mutu calon pendidik profesional; dan (2) menyelenggarakan pendidikan calon pendidik profesional secara komprehensif. D. Pengembangan Kurikulum LPTK dan Kaitannya dengan KKNI Pengembangan kurikulum dengan terlebih dahulu menetapkan konsep lulusan yang termuat dalam visi dan misi institusi. Konsep lulusan tersebut selanjutnya akan terwujud sebagai profil lulusan. Profil lulusan harus ditetapkan dengan mengacu pada rumusan mutu lulusan dan 2
relevansi. Kesemuanya itu akan dicapai melalui suatu rangkaian proses pendidikan yang bermutu, baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Harus diingat bahwa sosok lulusan dengan merujuk
kepada standar nasional yang
disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi tersebut diharapkan lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka kurikulum LPTK sudah harus merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan pada tahap awal sebagai dasar pengembangan keahlian sesuai dengan strata keahlian profesi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Karnanya, penyusunan kurikulum untuk pendidikan calon guru merujuk kepada cakupan deskripsi umum dan deskripsi jenjang kualifikasi 6 dan 7 sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 yang disesuaikan dengan keunikan karakteristik profesi guru yaitu: subyek layanan adalah manusia; individu yang unik yang berkembang; secara hakiki tidak berbeda dari pendidik; subyek layanan yang memiliki berbagai potensi; keputusan-keputusan profesional dilakukan dalam situasi transaksional yang dinamis. Karena pengembangan ilmu pendidikan juga merupakan tugas program akademik dan profesi, dan karena sifat profesi guru yang unik seperti di atas, maka calon lulusan harus dibekali dengan teori dan praktek, serta kemampuan meneliti. Terdapat dua kata kunci untuk mengkaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kualifikasi. Pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Untuk mengembangkan kurikulum yang mengacu pada deskriptor jenjang kualifikasi diperlukan tingkatan capaian pembelajaran dimulai dari tingkat universitas (university learning 3
outcomes) hingga tingkat program studi (program learning outcomes) dan capaian pembelajaran perkuliahan (course learning outcomes) yang disandingkan dengan jenjang kualifikasi. Pengertian kualifikasi menurut Perpres No. 8 Tahun 2012 adalah penguasaan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja. Kualifikasi adalah sebuah istilah yang secara internasional disepakai sebagai pencapaian penguasaan seseorang atas badan pengetahun (body of knowledge) dengan keluasan dan kedalamannya yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Dengan adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata pada ijazah tetapi didasarkan pada pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan. Implementasi KKNI dalam kurikulum LPTK dalam penyiapan guru profesional dapat dilaksanakan (1) dengan pola yang terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, artinya level 6 dan 7 dilaksanakan secara bersamaan, atau (2) dengan pola yang berlapis, yaitu pendidikan akademik terlebih dahulu baru dilanjutkan pendidikan profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada level 7. Deskriptor KKNI di setiap jenjang mengandung tiga capaian yang diharapkan. Pertama adalah ketrampilan (kognitif dan psikomotorik) yang dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan program perkuliahannya. Kedua, pengetahuan (content knowledge) yang melandasai keterampilan yang dimiliki agar mampu beradaptasi dengan perubahan di masa datang. Ketiga, kemampuan manajerial bagi keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan profesionalnya. E. Kerangka Model atau Pola Kurikulum di LPTK Keberadaan Pendidikan Profesi Guru PAI menjadi tuntutan setelah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan bahwa guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik harus menjadi jaminan bahwa seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Frase mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional perlu dimaknai dalam konteks arahan Pasal 1 (1), Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya ayat 3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arahan pasal dan ayat yang disebutkan mengandung implikasi keterkaitan erat dengan keunikan karakteristik profesi pendidik/guru, sebagaimana dijelaskan, dan implikasi pedagogis untuk mewujudkan pembelajaran yang 4
mendidik, yang harus didukung oleh keutuhan penguasaan kompetensi akademik dan profesional kependidikan. Berdasarkan kerangka pikir peraturan dan perundang-udangan tersebut, penyelenggaraan program Pendidikan Profesional Guru memerlukan dua tahapan, yakni (1) Pendidikan Akademik Guru (berujung penganugerahan sarjana S1 kependidikan), dan (2) Pendidikan Profesi Guru (program pendidikan setelah S1 kependidikan, berujung penganugerahan sertifikat pendidik). Berdasarkan deskripsi di atas, maka model pengembangan kurikulum calon guru agama (LPTK) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: Pertama,
keutuhan
Pendidikan
Akademik
dan
Pendidikan
Profesi,
yaitu
penyelenggaraan pendidikan akademik guru hingga diteruskan ke pendidikan profesi guru sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Profesional Guru. Keseluruhan proses penyiapan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi tersebut harus merupakan suatu keutuhan sejak rektrutmen, pelaksanaan, hingga penetapan kelulusan. Prinsip keutuhan ini penting mengingat pendidikan profesi guru yang ditegaskan dalam Permendiknas RI No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak mengatur pendidikan guru pada tingkat pendidikan akademik. Kedua, keterkaitan Mengajar dan Belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar belakang sosialkulturalnya. Cara guru mengenal dan merespon perilaku belajar peserta didik di kelas adalah penting karena akan membentuk hakikat lingkungan pembelajaran (shaping the nature of the teaching and learning environment) (Loughran, 2010). Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru (program studi kependidikan) harus menempatkan penajaman awal (early exposure) terhadap praktik pembelajaran di sekolahsekolah mitra
agar calon guru lebih memahami hakikat pembelajaran yang mendidik.
Dalam konteks ini, pedagogi harus dipahami sebagai konsep yang merujuk kepada dua aspek belajar. Pertama, pedagogi berkaitan dengan apa dan bagaimana peserta didik belajar; dan kedua, pedagogi berkaitan dengan bagaimana guru sebagai pembelajar belajar tentang mengajar dan membentuk keahliannya sebagai seorang profesional. Ketiga, adanya koherensi antarkonten Kurikulum. Koherensi mengandung arti keterpaduan (unity), keterkaitan (connectedness), dan relevansi (relevance). Koherensi dalam konten 5
kurikulum pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di antara kelompok mata kuliah bidang studi (content knowledge), kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (general pedagogical knowledge) yang berlaku untuk semua bidang studi dan situasi, pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran bidang studi tertentu (content specific pedagogical knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum (curricular knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (assessment and evaluation), pengetahuan tentang konteks kependidikan (knowledge of educational context), dan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (information technology). Koherensi di antara konten dalam struktur kurikulum ini dapat menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang dirumuskan dalam capaian hasil belajar setiap program studi kependidikan. Selain koherensi internal, kurikulum untuk program studi/jurusan kependidikan harus memperhatikan pula keterkaitan kontennya baik pedagogi umum, pedagogi khusus maupun konten mata kuliah keahlian dan keterampilan dengan realitas pembelajaran di kelas sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan kebutuhan akan pembelajaran di kelas atau sekolah (university-school curriculum linkage). Dalam kaitannya dengan model pengembangan kurikulum, ada empat model pengembangan kurikulum LPTK, yang secara potensial bisa dipertimbangkan sebagai pilihan model, yaitu: (1) model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi 1 semester; (2) model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan Tambahan dengan Pendidikan Profesi 1 Semester; (3) Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi 2 Semester; (4) Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan Tambahan dengan Profesi 2 Semester; Dari empat model pengembangan kurikulum LPTK yang secara potensial bisa dipertimbangkan, menurut hemat penulis adalah model pengembangan kurikulum bagi calon guru lebih efektif dengan memilih Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi 2 Semester, yang digambar sebagai berikut:
6
Pada model ini,
kurikulum LPTK diselenggarakan secara terintegrasi antara program
pendidikan akademik yang disebar dalam 8 semester dengan pendidikan profesi guru yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL
selama 2 semester bagi calon guru bidang studi.
Pendidikan akademik terdiri dari elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir. Selama 3 semester mulai semester 2, semester 4, dan semester 6 dilaksanakan program magang kependidikan sebagai program pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (early exposure on school setting). Pada semester 9 dilaksanakan program PPG yang terdiri dari workshop subject specific pedagogy (SSP), dan PPL pada semester 10 bagi calon guru bidang studi. E. Elemen Kurikulum LPTK Keutuhan kurikulum LPTK terdiri dari elemen-elemen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dilengkapi dengan elemen spesifik yang menjadi karakteristik penyiapan calon guru profesional. Elemen-elemen kurikulum LPTK sebagai berikut. a. Nasionalisme dan landasan kepribadian; b. Penguasaan akademik kependidikan c. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; d. Kemampuan dan keterampilan berkarya; e. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; f. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 7
Berikut penjelasan dari tiap-tiap elemen kompetensi tersebut adalah: 1. Nasionalisme Landasan kepribadian, yaitu elemen kompetensi yang sepatutnya dimiliki para calon guru berkaitan dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang antara lain ditandai dengan jiwa kebangsaan (nasionalisme), cinta tanah air dan berprilaku sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila. 2. Penguasaan Akademik Kependidikan, yaitu elemen kompetensi yang harus dimiliki para calon guru dalam hal penguasaan
kompetensi akademik kependidikan, antara lain
penguasaan makna dan filsafat pendidikan, penguasaan dimensi perkembangan kepribadian peserta didik, kemampuan pendekatan perkembangan (psikologis) dalam pembelajaran peserta didik, kemampuan memahami dan mengembangkan dimensi belajar dan pembelajaran, penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, serta penguasaan asesmen berbasis perkembangan perserta didik. Melalui penguasaan akademik kependidikan inilah akan dihasilkan profil pendidik yang unggul dalam kompetensi pedagogik. 3. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Elemen ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam hal penguasaan substansi bidang keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Penguasaan tersebut disertai dengan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki jiwa seni dan kesamaptaan jasmani. 4. Kemampuan dan keterampilan berkarya. Elemen ini berkaitan dengan kemampuan unjuk kerja sebagai seorang pendidik yang kompeten, terampil, komunikatif, sadar mutu, yang ditandai dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 5. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Elemen ini berkaitan dengan karakter pendidik yang kuat sebagai hasil dari olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Karakter yang kuat tercermin pada nilai utama karakter jujur, cerdas, tangguh dan peduli. 6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Elemen ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik melalui lisan, tulisan, atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
8
Keenam elemen kurikulum tersebut berkaitan erat dan merupakan koherensi yang utuh untuk mengantarkan para calon guru ke arah sosok guru masa depan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan. Koherensi keenam elemen kurikulum mengandung makna adanya keterpaduan (unity), keterkaitan (connectedness), dan relevansi (relevance) antarelemen kurikulum yang dikembangkan. Koherensi elemen kurikulum pendidikan guru juga mengandung makna adanya keterkaitan di antara kelompok mata kuliah umum (general science) dan Ke-Indonesiaan, kelompok mata kuliah bidang studi (content knowledge) atau subject specific knowledge, kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (general pedagogical knowledge), pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran bidang studi tertentu (pedagogical content knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum (curricular knowledge), pengetahuan dalam menganalisis karakter peserta didik (knowledge about learner), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (assessment and evaluation), pengetahuan tentang konteks kependidikan (knowledge of educational context), dan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (technological pedagogical content knowledge). Koherensi antar elemen dalam struktur kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang dirumuskan dalam capaian hasil belajar setiap program studi. Keenam elemen kurikulum ini juga merupakan dasar bagi pengelompokan mata kuliah, baik mata kuliah yang termasuk kurikulum inti, maupun mata kuliah yang termasuk pilihan (elektif). F. Pengelompokkan Mata Kuliah Pengelompokkan rumpun mata kuliah berdasarkan tema kajian, dapat dikembangkan oleh dan menjadi kewenangan LPTK masing-masing. Pengelompokan mata kuliah dapat didasarkan pada karakteristik yang sama dari capaian pembelajaran perkuliahan, atau keterkaitan antar konsep esensial dari setiap content knowledge yang ada dalam capaian pembelajaran perkuliahan (course learning outcomes). Berikut contoh, dan setiap LPTK dapat mengembangakan yang lebih relevan, pengelompokan mata kuliah.
9
1. Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) 2. Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 3. Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) 4. Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 5. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) Pertama, kelompok mata kuliah umum (general science) dan keIndonesiaan, yaitu kelompok mata kuliah yang berhubungan dengan elemen kurikulum
yang berhubungan dengan
pengembangan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, sosial, kepribadian, dan karakter bangsa. Kelompok mata kuliah umum ini membekali
para mahasiswa sebagai calon guru dengan
kompetensi dasar umum, yang kandungannya antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, keIndonesiaan yang didampingi penumbuhan kemandirian berpikir, cerdas, terampil, menghormati keragaman budaya, menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air. Yang termasuk dalam Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Sosial
dan Budaya
(PSB), Pendidikan Jasmani dan Olah Raga,
Matematika atau Statistika atau Logika, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kedua,
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yaitu kelompok mata kuliah dasar
akademik kependidikan yang membekali para calon pendidik dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching). Beberapa mata kuliah dapat berupa Filsafat Pendidikan, Psikologi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Kurikulum dan Pembelajaran, dan Pengelolaan Pendidikan. Ketiga, Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) yaitu mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi akademik substansi kajian utama (content knowledge) yang sesuai dengan jurusan atau program studi masing masing. Termasuk dalam kelompok ini adalah mata kuliah Program Pengenalan Lapangan, Magang, dan PPG. Dalam kelompok ini juga termasuk mata kuliah pilihan (elective) yang dikembangkan dalam bentuk
paket pilihan mata kuliah guna
memperkuat dan memperdalam kompetensi utama lulusan (yang relevan dengan rumpun bidang studinya) yang sejalan dengan visi dan misi program studi/jurusan. Mata kuliah pilihan juga dapat memberikan kemampuan tambahan yang memungkinkan lulusan memiliki kewenangan tambahan untuk menghadapi situasi lapangan yang beragam. Semua Mata kuliah pilihan dapat diambil dalam program studi sendiri dan/atau di luar program studi serumpun dan dapat berubah (fleksibel) sesuai kebutuhan. Keempat, Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) yaitu kelompok mata 10
kuliah ini yang merupakan elemen kompetensi khusus yang mencakup teori dan praktek pelaksanaan proses pembelajaran untuk kelompok peserta didik dan bidang studi tertentu (content specific pedagogy). Kelompok mata kuliah ini diarahkan pada kecakapan yang berhubungan praktek pengembangan perangkat pembelajaran di sekolah (silabus, RPP, pengembangan materi ajar, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran, media pembelajaran, alat penilaian). Kelompok mata kuliah ini juga mengaplikasikan prinsip, konsep, dan teori yang dibahas di perkuliahan; interaksi pembelajaran di kelas; dan kegiatan pembelajaran lainnya, seperti remedial. Termasuk ke dalam kelompok mata kuliah ini adalah Strategi Pembelajaran Bidang Studi, Media Pembelajaran dan TIK Bidang Studi; Penelitian Bidang Studi; Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi; dan Belajar dan Pembelajaran Bidang Studi, dan Evaluasi Bidang Studi. Kelima, Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) yaitu mata kuliah yang membekali para calon guru untuk dapat mengembangkan keilmuan dari bidang studi yang ditekuninya berdasarkan praksis praksis pendidikan yang dianalisis dengan bekal metodologi penelitian baik secara kualitatif dan dan kuantitatif, termasuk di dalamnya Inovasi Pendidikan. Kelompk mata kuliah ini adalah: Metodologi Penelitian, Inovasi Pendidikan. Sejalan dengan prinsip koherensi dalam pengembangan kurikulum LPTK dan keterkaitan kurikulum LPTK dengan sekolah (university-school based curriculum), pengembangan kurikulumnya harus menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah pedagogi umum dan khusus dengan praktek pembelajaran di sekolah. Mata kuliah Magang yang disebar dalam 3 atau 4 semester, dapat dipandang sebagai pemajanan awal (earlier exposure) para calon guru pada situasi pembelajaran di kelas/sekolah. Tahapan yang dilaksanakan adalah (1) tahapan observasi terhadap praktek pembelajaran di kelas dan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan dan implementasi kurikulum sekolah; (2) tahapan mengkaji aspek praktis kurikulum sekolah dan penerapnanya di kelas yang dikaitkan dengan perkuliahan kedua kelompok mata kuliah tersebut; (3) tahap penyusunan rancangan pembelajaran dan implementasinya berdasarkan keterkaitan antara yang diperoleh diperkuliahan dengan yang dipelajari di sekolah; dan (4) melaksanakan praktik pembelajaran di kelas (internship atau practicum). Seluruh beban studi untuk program pendidikan S1 adalah antara 144 - 158 sks. Secara garis besar, struktur kurikulum S1 terdiri atas Kurikulum Inti (core curriculum) yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi utama lulusan (sekitar 85% dari keseluruhan sks yang harus diambil oleh mahasiswa) dan Kurikulum Pilihan (elective curriculum) yang dimaksudkan untuk memperkuat kompetensi utama/kompetensi penunjang (sekitar 15% dari 11
keseluruhan sks yang harus diambil oleh mahasiswa). Kewenangan tambahan diluar mata kuliah utama dan mata kuliah pilihan sebanyak 24 sks.
PENUTUP Sistem pengembangan kurikulum pada lembaga pendidikan guru (LPTK) dengan menggunakan dua komponen pokok, yaitu (i) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan. Guna melahirkan sosok guru masa depan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan, maka
pengembangan
kurikulum
di
LPTK
harus
berstandar
KKNI
mempertimbangkan berbagai ketentuan pokok pengembangan kurikulum LPTK
12
dengan
tetap
DAFTAR PUSTAKA
Brian Bowe and Marian Fitzemaurice. TT. Guide to Writing Learning Outcomes. Dublin: Learning and Teaching Centre Buku Panduan Pengembangan Kurikulum LPTK Darling-Hammond, L. dan J. Bransford, (Eds). 2005. Preparing Teachers for a Changing World. San Fransisco, CA.: Jossey-Bass. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long-Term Strategy, 2003 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Gage, N.L. 1978. The Scientific Basis of the Art of Teaching. New York: Teachers College, Press. John Biggs and Catherine Tang. 2007. Teaching for Quality Learning at University. New York: University Press McGraw-Hill Education Joyce, B. Dan M. Weil. 1972. Models of Teaching. Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall. Kolb, D.A. 1984. Experiential Learning: Expriences as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, N.J.: Prantice-Hall. UPI . 2010. Re-Desain Pendidikan Profesional Guru. Bandung: UPI Press Draf Final, Panduan Penyusunan Kurikulum LPTK Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pengembangan kurikulum evaluasi prestasi belajar mahasiswa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Pendidikan tinggi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007. tentang Standar Pendidik. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
13
