IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DI KOTA SAMARINDA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 2 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DI KOTA SAMARINDA Prieska Sasmita1 ([email protected]) Haris Retno Susmiyati2 ([email protected]) Poppilea Erwinta3 ([email protected]) Abstrak Air tanah merupakan sumber daya air yang penting dalam menunjang keperluan hidup sehari-hari, dan harus dikelola dengan baik. Permasalahan yang diteliti yaitu mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pemberiaan izin penggunaan air tanah di Kota Samarinda. Serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan dalam hal pengelolaan air tanah di Kota Samarinda. Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan air tanah, berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Karena melalui undang-undang ini pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dalam prakteknya, di Kota Samarinda terdapat 15 pihak pengguna air tanah dengan total pemakaian tahun 2012 sebesar 208.704,8 m³ dengan luas cekungan air tanah Kota Samarinda 7.720 km². Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan izin penggunaan air tanah diantaranya, belum adanya peraturan daerah kota yang mengatur pengelolaan air tanah untuk cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota. Selama ini Pemerintah Kota Samarinda hanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah hanya mengatur wewenang dan tanggung jawab Pemerintah untuk cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. Selain terkendala substansi aturan, pemerintah kota Samarinda juga mengalami kendala pada struktur aparat. Dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda diberi kewenangan untuk menjalankan 1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

kegiatan inventarisasi yang merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan pengelolaan air tanah. Instansi pemerintah tersebut kekurangan sumber daya manusia dan dana. Kendala ketiga yakni budaya hukum masyarakat, dalam hal ini para pengguna air tanah belum melaksanakan kegiatan konservasi yang termasuk dalam tahapan kegiatan pengelolaan air tanah. Mengatasi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya diantaranya membuat kebijakan terkait pemberian izin penggunaan air tanah yakni Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah. Kata Kunci : Air Tanah, Hak Guna Air, Cekungan Air Tanah, Izin, Pemerintah Kota

2

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN GROUND WATER USE LICENSE IN SAMARINDA CITY Prieska Sasmita4 ([email protected]) Haris Retno Susmiyati5 ([email protected]) Poppilea Erwinta6 ([email protected]) Abstract Groundwater is an important water resource in supporting the day-today purposes , and must be managed properly. The problem under study is the implementation of the local government authority in the award of the license to use the ground water in the city of Samarinda. As well as the obstacles encountered and the efforts made in the implementation of local government authority in the management of ground water in the city of Samarinda. Samarinda City Government in carrying out its authority in the management of ground water, based on the Law No. 7 of 2004 on Water Resources . Because through this law the government especially the government district / municipality is authorized to regulate , define , and permit the supply, allocation , use and exploitation of ground water in the area and water resources in the river area in the district / city . In practice , in the city of Samarinda there are 15 parties to the groundwater users in total consumption in 2012 amounted to 208,704.8 m³ groundwater basin with an area of 7,720 km ² Samarinda.. During this Samarinda City Government only based on Law No. 7 of 2004 on Water Resources . East Kalimantan Provincial Regulation No. 14 Year 2012 on Groundwater Management only regulate the authority and responsibility to the Government of groundwater basins across districts / cities . In addition to the substance of the rule is constrained , the city administration also experienced constraints on the structure of the apparatus. In this case the Department of Mines and Energy Minerals Samarinda is authorized to conduct an inventory that is one step in groundwater management activities . Government agencies are lack of human resources and funding . The third constraint that the legal culture of society , in this case the ground water users to implement conservation activities are not included in the stage of ground water management activities . Overcoming these constraints , Samarinda City Government has made every effort to make them relevant policy permits the use of ground water Samarinda Mayor Regulation No. 20 Year 2010 on Permit Provision , Use, and Groundwater Exploitation and coordinate with other government agencies namely the Department of Highways Watering and Samarinda for conducting an inventory of groundwater. Keywords : Groundwater, Right to Water, Groundwater Basin, Permits, City Government 4 5 6

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


Pendahuluan Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak di setiap tempat terdapat cekungan air tanah (CAT) tergantung pada kondisi geologi meliputi proses pengendapan dan struktur geologi yang berpengaruh terhadap sifat fisik tanah dan batuan serta curah hujan.7 Karena air tanah merupakan sumber daya air yang penting dalam menunjang keperluan hidup sehari-hari dan kegiatan pembangunan, maka harus dikelola dengan baik. Untuk melaksanakan pengelolaan air tanah tersebut harus dilaksanakan secara utuh di dalam satu cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah. Pengelolaan air tanah yang terbaik didasarkan pada cekungan air tanah. Secara alamiah cekungan air tanah dibatasi oleh batas hidreologi yang dikontrol oleh kondisi geologi dan/atau hidrolika air tanah, serta pada umumnya tidak sama dengan batas wilayah pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan pelamparannya, terdapat cekungan air tanah yang utuh di dalam kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, dan bahkan lintas Negara. Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah melakukan berbagai kegiatan dalam hal pengelolaan air tanah diantaranya8, membuat kebijakan terkait air tanah yakni Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 7 http://portal.djmbp.esdm.go.id/kebijakan-pengelolaan-air-tanah-html, Diakses tanggal 26 Maret 2013, pkl 09.30 WITA. 8 Hasil wawancara dengan staf Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, Senin, tanggal 25 Maret 2013.

2

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) dan/atau Air Bawah Tanah, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2012), Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah, melakukan pembinaan kepengusahaan air tanah, menginventarisasi pihak-pihak yang mengelolan dan memanfaatkan air tanah, serta melakukan penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusahaan air tanah. Untuk perijinan pengambilan air tanah diberikan oleh Walikota Samarinda dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, karena dalam satu cekungan air tanah terdapat lebih dari satu wilayah kabupaten/kota. Pembinaan pengusahaan air tanah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, Badan Perijinan, serta Kelurahan dan Kecamatan setempat.9 Pihakpihak yang terdaftar mengelola dan mengusahakan air tanah tersebar di seluruh kecamatan di Kota Samarinda. Dari hasil rekapitulasi kubikasi air bawah tanah tahun 2011-2012 yang dilakukan oleh Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, dalam 2 (dua) tahun terakhir setidaknya ada 15 (lima belas) pihak yang mengelola air bawah tanah dengan jumlah total pemakaian 208.704,8 m³. Perlu diketahui, cekungan air tanah untuk Kota Samarinda dimulai dari cekungan air tanah (CAT) Kabupaten Penajam Paser Utara sampai cekungan air tanah (CAT) Kabupaten Kutai dengan luas cekungan air tanah (CAT) 7.720

9

Ibid.

3


km² dan titik koordinat Bujur 116º33’4.73” - 17º44’46.90” dan titik koordinat Lintang 00º51’33.45” - 01º25’49.74”.10 Berdasarkan memformulasikan

uraian

perumusan

latar

belakang

masalah

sebagai

tersebut, berikut:

maka 1)

penulis

Bagaimana

implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penggunaan air tanah di Kota Samarinda dan 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pemberian izin penggunaan air tanah di Kota Samarinda. Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penggunaan air tanah di Kota Samarinda serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penggunaan air tanah. Penelitian hukum yang Penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatifempiris (applied law research) adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan11. Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum deskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dalam penelitian dirumuskan dalam tipe Pendekatan studi kasus hukum yang sedang berlangsung (Live-Case Study). Peneliti melakukan pengamatan 10 Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. 11 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 53.

4

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) (observasi) langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu. Yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam hal pengelolaan air tanah dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Kota Samarinda Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Dari segi geografis, kota Samarinda terletak di daerah katulistiwa yaitu 0021’81”– 1009’16” LS dan 1160 15’16”–1170 24’16” BT. Kota ini berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah barat, timur, selatan dan utara yang berarti semua wilayah Kota Samarinda berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km². Kota Samarinda terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan12 dan 53 (lima puluh tiga) kelurahan. Adapun jumlah penduduk di Kota Samarinda berjumlah 726.223 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Samarinda13. 2. Gambaran Sumber Daya Air Bawah Tanah Luas cekungan air tanah di Indonesia terbagi dalam cekungan air tanah dalam Kabupaten/Kota dengan jumlah cekungan air tanah (CAT) berjumlah 204 dengan total 91.071 km², cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebanyak 176 dengan total 349.023 km², cekungan air tanah lintas provinsi 12

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Samarinda

Kecamatan di Samarinda. Diakses pada 26 April 2013, pukul 09.30 WITA. 13 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

5


sebanyak 36 dengan total 319,635 km², dan cekungan air tanah lintas negara sebanyak 5 cekungan air tanah (CAT) dengan total 147.886 km². Perlu diketahui bahwa cekungan air tanah Kota Samarinda memiliki luas 7.720 km². Cekungan air tanah (CAT) di Samarinda merupakan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, yakni meliputi Kota Bontang sampai Kota Balikpapan. Untuk itu kewenangan dalam pengelolaan air tanah di Kota Samarinda

merupakan

kewenangan

Pemerintah

Daerah

Provinsi.

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Dalam

melaksanakan

kewenangan

dan

tanggung

jawabnya,

Dinas

Pertambangan dan Energi Mineral Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda serta Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda. Adapun pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan air tanah tercantum dalam tabel berikut :14

14 Hasil Wawancara dengan Staf Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, tanggal 25 Maret 2013.

6

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) Pembagian Kewenangan No Provinsi

Kabupaten/Kota

Menyusun data dan informasi cekungan air tanah lintas kab/kota Mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kab/kota

Menyusun data dan informasi cekungan air tanah dalam satu kab/kota Mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kab/kota

3.

Mengkoordinasikan kegiatan air tanah dalam rangka inventarisasi , konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kab/kota

Mengkoordinasikan kegiatan air tanah dalam rangka inventarisasi , konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kab/kota

4.

Memberikan rekomendasi teknis untuk izin penerbitan izin pengeboran eksplorsi, pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kab/kota

Melakukan pembinaan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah dan melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kab/kota

1. 2.

Sumber : Lampiran C Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Prosedur Pemberian Izin Prosedur pemberian izin pengeboran (SIP) dan izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian SIP dan SIPA. Dalam proses pemberian izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah

pada

cekungan

air

bawah

tanah

lintas

provinsi

dan/atau

kabupaten/kota diperlukan persyaratan teknik berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi Gubernur. Tujuannya agar pengambilan air bawah tanah sesuai dengan ketersediannya serta tidak mengganggu keseimbangan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya.15 4. PT Berkah Sumber Tirta Penulis sebagai sampling dari penelitian memilih PT Berkah Sumber Tirta, karena merupakan salah satu pengguna air tanah di Kota Samarinda. PT

15

Ibid.

7


Berkah Sumber Tirta terletak di Komplek Citra Griya Blok H-7 Samarinda. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan air botol dan minuman kemasan dengan merk BST. Perusahaan ini memiliki 1 (satu) sumur. Dari data yang penulis dapat berdasarkan hasil wawancara dengan staf bina teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, penggunaan air tanah untuk perusahaan ini sekitar 300 m³ setiap bulannya, sehingga perusahaan ini merupakan salah satu pengguna air tanah yang besar di Kota Samarinda. Berikut rekapitulasi kubikasi pengguna air bawah tanah tahun 2011-2012 yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda: Tabel Rekapitulasi Pengguna Air Bawah Tanah Kota Samarinda Tahun 2012 REKAPITULASI KUBIKASI AIR BAWAH TANAH TAHUN 2012 (m3 dan Rp) NO

NAMA SUBJEK PAJAK

WILAYAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

MEI

JUNI

JULI AGUSTUS SEPTEMBEROKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

1 PT BERKAH SUMBER TIRTA

SMD

67

68

68

68

69

69

68

66

67

68

68

70

2 PT BAYAN NURSAMA

SMD

216

216

216

216

216 100177.6

216

216

216

216

216

216 102,554

816

3 PT SAMEKARINDO INDAH (P.Antasari Mobil)

SMD

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

4 PT SAMEKARINDO INDAH (P.Antasari Motor)

SMD

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

86.4

1,037

5 PT SAMEKARINDO INDAH (Ir.Juanda)

SMD

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

2,076

6 UNMUL

SMD

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

69,120

7 PT TIRTO MARUTO

SMD

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

2,376

8 PT MURNI GAS RAYA

SMD 518,4

518,4

518,4

518,4

518,4

518,4

518,4

518,4

518,4

270

270

270

5,476

9 PT MAHAKAM TIRTA NUSANTARA

SMD 121,5

121,5

121,5

121,5

121,5

121,5

121,5

121,5

121,5

10 PT TIRTA MAHAKAM RESOURSE.Tbk

SMD

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

12,960

11 PT LANA HARITA

SMD

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

4,860

12 PT UNITED TRACTORS

SMD

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

1,248

13 PT WAHANA SUMBER LESTARI

SMD

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

780

14 BANK BCA

SMD

727

727

727

727

2,908

15 RS DARJAD

SMD TOTAL

8

121,5

121,5

121,5

1,037

1,458

209.704,8

KET

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) Dari ke-15 (lima belas) pihak tersebut, masing-masing jenis pemanfaatannya terbagi atas, 11 (sebelas) untuk rumah tangga dan 4 (empat) untuk usaha industri atau air minum dalam kemasan. B. Pembahasan 1.1. Analisa Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Penggunaan Air Tanah a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hak guna air meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna pakai air menurut Pasal 8 diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi. Hak guna pakai air memerlukan izin apabila, cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, serta digunakan untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada. Sedangkan untuk hak guna usaha air diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi mengatur, menetapkan dan memebri izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. Sedangkan untuk wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air

9


tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. b. PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Pengaturan perizinan air tanah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah diwujudkan melalui penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna air terdiri atas hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna pakai air untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat. c. Perda Propinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota. Izin yang dimaksud menurut Pasal 18 ayat (2), terdiri dari Izin pemakaian 10

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) air tanah dan Izin pengusahaan air tanah. izin tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota

setelah

mendapatkan

rekomendasi

teknis

dari

Gubernur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah Pasal 68 ayat (1), izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota dengan ketentuan :a) pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas Negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri; b) pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau c) pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah. 1.2. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Penggunaan Air Tanah di Kota Samarinda Luas cekungan air tanah di Indonesia terbagi dalam cekungan air tanah dalam Kabupaten/Kota dengan jumlah cekungan air tanah (CAT) berjumlah 204 dengan total 91.071 km², cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebanyak 176 dengan total 349.023 km², cekungan air tanah lintas provinsi sebanyak 36 dengan total 319,635 km², dan cekungan air tanah lintas negara sebanyak 5 cekungan air tanah (CAT) dengan total 147.886 km². Perlu diketahui bahwa cekungan air tanah Kota Samarinda memiliki luas 7.720 km² dengan jumlah 15 (lima belas) pengguna air tanah untuk Kota

11


Samarinda. Dari hasil wawancara penulis dengan Staf Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, jumlah total pemakaian air tanah pada tahun 2012 sebesar 208.704,8 m³. Pemberian izin dalam pengelolaan air tanah, baik itu izin penggunaan maupun izin pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota. Pada Pasal 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah, setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengambilan air tanah, pengambilan mata air, pengambilan rembesan air, dan usaha dibidang jasa pengeboran air tanah wajib memiliki ijin dari Walikota Samarinda. Dari hasil penelitian yang saya dapat, implementasi kewenangan pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan air tanah di Kota Samarinda sudah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun dalam prosesnya ada sedikit mengalami kendala dalam kegiatan inventarisasi air tanah. Dalam hal izin penggunaan air tanah khusus di Kota Samarinda, kewenangan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah. Sedangkan untuk lintas kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Izin dari Bupati/Walikota yang tidak disertai rekomendasi teknis dari Gubernur maka pemohon dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dan atau dibatalkan izinnya sampai rekomendasi teknis dikeluarkan. Izin pengusahaan air tanah akan

12

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) berakhir apabila telah habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan, aktifitas pengusahaan air tanah tidak lagi dilakukan dan/atau izin dicabut. Izin dicabut apabila pemegang izin pengusahaan air tanah tidak mentaati isi rekomendasi teknis dari Gubernur.16 2.

Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Samarinda 2.1. Substansi Peraturan Kewenangann Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota seperti yang terdapat dalam Pasal 16 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, hanya mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan air tanah yang cekungan air tanahnya berada dalam lintas kabupaten/kota. Melihat fakta lapangan yang ada, kegiatan pengelolaan air tanah di Kota Samarinda ini berada pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam

pelaksanaan

kewenangannya

hanya

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun

16 Hasil Wawancara dengan Staf Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, tanggal 25 Maret 2013.

13


2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah hanya mengatur proses perizinan dalam pemanfaatan air tanah serta mengatur kewajiban pemegang izin. 2.2. Struktur Aparat Pengelolaan air tanah di Kota Samarinda dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda yang dibantu oleh Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda, serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda. Inventarisasi air tanah merupakan fungsi paling menentukan dalam pendayagunaan air tanah yang berwawasan lingkungan. Namun karena terkendala oleh struktur aparatur seperti kurangnya sumber daya

manusia

dan

dana,

kegiatan

inventarisasi

tidak

dapat

dilaksanakan dengan semestinya oleh Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda. Oleh karenanya, Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk melakukan kegiatan inventarisasi. 2.3. Budaya Hukum Masyarakat Pemanfaatan air tanah yang dilakukan masyarakat masih belum dilaksanakan secara bijaksana. Hal ini dapat dijumpai pada masyarakat yang memanfaatkan air tanah secara berlebihan tanpa memperhatikan tahapan-tahapan yang ada dalam kegiatan pengelolaan air tanah, seperti kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan. Dari hasil wawancara dengan Staf Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, pihak-pihak yang terdaftar sebagai 14

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) pengguna air tanah tersebut, belum melakukan kegiatan konservasi air tanah. Padahal dapat diketahui, kegiatan konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Penutup A.

Kesimpulan 1) Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah hanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah hanya mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah pada cekungan air tanah (CAT) lintas kabupaten/kota. Sementara dalam prakteknya, pemberian izin penggunaan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota. Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota dengan rekomendasi dari Gubernur. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah tidak cukup dijadikan acuan dalam pengelolaan air tanah. Dalam Peraturan Walikota tersebut, hanya mengatur kewajiban pemegang izin. Sementara hal-hal mengenai wewenang Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan air tanah tidak tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah. Data yang diperoleh

15


dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda menyebutkan rekapitulasi pengguna air bawah tanah antara tahun 2011 hingga 2012 di Kota Samarinda berjumlah 15 (lima belas) pengguna dengan jumlah total pemakaian 208.704,8 m³. Salah satu pengguna air bawah tanah yakni PT Berkah Sumber Tirta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan air minum dalam kemasan. Perusahaan tersebut merupakan salah satu pengguna air bawah tanah yang besar di Kota Samarinda dengan total pemakaian 300 m³ setiap bulannya. 2) Kendala dalam substansi peraturan, belum adanya Peraturan Daerah Kota yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pengelolaan air tanah di Kota Samarinda. Adanya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan hanya mengatur kewajiban pemegang izin. Kendala dalam struktur aparat, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan inventarisasi namun tidak dapat dilaksanakan sebagai semestinya dikarenakan instansi pemerintah tersebut kekurangan sumber daya manusia dan dana. Kendala dalam budaya hukum masyarakat, yang mana dalam hal ini para pengguna air tanah belum melaksanakan kegiatan konservasi air tanah. Mereka hanya sekedar memanfaatkan air tanah tanpa turut serta melakukan kegiatan perlindungan terhadap seluruh tatanan/hidrologis tanah. Mengatasi kendala-kendala ini, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan upaya diantaranya membuat kebijakan terkait izin penggunaan dan pengusahaan yang tertuang dalam

16

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2010, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah. B.

Saran 1) Kepada Pemerintah Kota Samarinda perlu dibuatnya Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur secara spesifik mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam hal pengelolaan air tanah di Kota Samarinda; 2) perlu ditambahnya sumber daya manusia di instansi pemerintah terkait hal pengelolaan air tanah, khususnya pada kegiatan inventarisasi; 3) Perlu dilakukan penelitian kelanjutan yang mengkaji tentang definisi penggunaan air tanah dengan melihat fakta-fakta yang ada.

Daftar Pustaka A. Buku Arsyad Sitanala, Rustiadi Ernan, 2008, Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Asikin Zainal, Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta. Chay Asdak, 2004, Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Delinom Robert M, Marganingrum Dyah, 2007, Sumber Daya Air dan Lingkungan : Potensi, Degradasi dan Masa Depan, LIPI Press, Jakarta. Fachruddin Indra, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, PT Alumni, Bandung. Hendra Bakti, Hehanussa, 2005, Sumber Daya Air di Pulau Kecil, LIPI Press, Jakarta. Heri Kuncoro, 1998, Air Sebagai Sumber Kehidupan, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Jakarta. Indroharto, 1994, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

17


Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Mulyani Mul, 2004, Analisis Tanah, Air, dan Jaringan Tanaman, PT Rineka Cipta, Jakarta. Silalahi, Daud, 2003, Pengaturan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Alumnni, Bandung. Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sunggono Bambang S.H.,M.S, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suripin, 2004, Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air, PT Andi Yogyakarta, Yogyakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32. Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan/atau Air Bawah Tanah. Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 33 Tanggal 26 Februari 2003 Seri A Nomor 06. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah.

18

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Prieska Sasmita) C.

Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Tesis dan Disertasi Ahmad Husni Mubarak, 2012, Sebaran Padatan Terlarut Total, Daya Hantar

Listrik (DHL), Penurunan Muka Air Tanah dan Prediksi Instrusi Air Laut di Kota Tangerang Selatan, Fakultas Teknik Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Bambang Siswanto, 2011, Evaluasi Kebijakan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta, Fakultas Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Muhammad Pratama, 2012, Pengawasan terhadap Izin Pengelolaan Air Tanah

di Kota Samarinda Ulu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar Artikel internet http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah, Diakses tanggal 25 Maret 2013, pkl 19.00 WITA. Artikel internet http://eddiedandel.blogspot.com/2011/09/pengelolaan-airtanah.html, Diakses tanggal 25 Maret 2013, pkl 19.00 WITA. Artikel internet http://dhayatgeo.blogspot.com/2011/12/identifikasi-air-tanahmelalui-teknik.html, Diakses tanggal 25 Maret 2013, pkl 19.30 WITA. Artikel internet http: //pertambangan – geologi . blogspot.com/2012/04/ kebijakan-pengelolaan-airtanah.html, Diakses tanggal 26 Maret 2013, pkl 09.30 WITA. Artikel internet http://portal.djmbp.esdm.go.id/kebijakan-pengelolaan-airtanah-html, Diakses tanggal 26 Maret 2013, pkl 09.30 WITA. Brosur Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2002, Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur. Laporan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Tanah Kota Samarinda, 2006, Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Makalah Universitas Airlangga Surabaya, 2009, Tentang Wewenang oleh Philipus M. Hadjon.

19

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DI KOTA SAMARINDA

Recommend Documents