IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang Oleh: YOTI MEYSELA HARYANI NIM. E21112021 Program Studi Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016. Email: [email protected]

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebijakan tersebut dalam pengimplementasiannya masih belum optimal. Seperti kebiasaan petani dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga lebih cepat yang tidak memakan waktu terlalu banyak; standar dan tujuan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan/lahan masih belum optimal, masih terdapat pihak yang membakar hutan/lahan dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan; belum optimalnya partisipasi dari masyarakat (petani dan perusahaan) dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilihat dari pengkoordinasian kerjasama antara masyarakat dan implementor; ketersediaan sumber daya belum mencukupi dimana sumber daya manusia masih minim dan sarana prasarana pemadaman belum memadai; akses jalan yang belum memadai; penegakan hukum masih belum tegas, karena tidak dapat mencipatakan efek jera bagi pelaku pembakaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana (disposisi), dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum dapat membebaskan Kabupaten Sintang dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, dalam hal ini implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, namun juga diperlukan peran dan dukungan dari masyarakat yang turut mendukung untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

IMPLEMENTATION OF LAND AND FOREST FIRE CONTROL POLICY IN SINTANG REGENCY: CASE STUDY ON MANGGALA AGNI OFFICE REGIONAL OPERATIONS SINTANG Abstract The aim of this study is to provide an understanding on the implementation of the land and forest fire control policy in Sintang. Problems concerning land and forest fire control in this area is quite interesting considering there are still a lot of occurrences of land and forest fires, so such a policy in its implementation is still not optimal. It is a common practice for farmers and plantation companies to burn forest/land to clear land in addition to cost and saving energy, it is also much faster time-saving; standards and policy objectives related to land/forest fire control are still not optimal. There are those who burn the land/forest to clear farmland and

1 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


plantations; low participation of the society (farmers and companies) in supporting the management of land and forest fires can be seen from coordinating cooperation between the community and the implementor; the availability of resources where the resources are not enough and inadequate infrastructure, inadequate road access, ineffective law enforcement because it cannot create a deterrent effect for the offenders. This study was descriptive research with qualitative approach. The theory used is the implementation theory by Van Metter and Van Horn which includes standard and policy objectives, resources, organizational characteristics, communication between related organizations, as well as implementation activities, implementor’s attitudes (disposition), and social, economic and political environment. The results of this study cc that the implementation of land and forest fires control policy in Sintang still cannot prevent land and forest fires. Therefore, in this case, it not only depends the six variables put forward by Van Metter and Van Horn, but also needs the role and support of the community that also contributed to the success of policy implementation of land and forest fire control in Sintang. Keywords: Implementation, Policy, Land and Forest Fire Control.

hutan yang paling utama dikenal di

A. PENDAHULUAN

Indonesia dan pada umumnya terjadi antara

Latar Belakang Penelitian

bulan

Juli

sampai

dengan

November. Perladangan berpindah yang Kebakaran hutan dan lahan yang

merupakan cara bercocok tanam paling

terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah

sederhana/awal dalam sejarah pertanian

Indonesia khususnya wilayah Sumatera

yang dilakukan di hutan, menggunakan

dan Kalimantan, termasuk Kalimantan

cara pembakaran hutan untuk persiapan

Barat telah menjadi perhatian serius baik

lahannya.

nasional maupun internasional. Dampak

Kalimantan Barat adalah salah satu

kebakaran tidak hanya dirasakan oleh

provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai

masyarakat Indonesia tapi juga beberapa

daerah yang tidak lepas dari permasalahan

Negara tetangga seperti Singapura dan

kebakaran hutan dan lahan yang cukup

Malaysia. Mengingat pentingnya akan

besar. Kabupatan Sintang adalah salah satu

sumber daya hutan dalam ikut menambah

daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang

devisa

terjadi

kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan

perlindungan

terutama pada musim kemarau. Pemerintah

hutan dari gangguan luar terutama dari

daerah khususnya di Kabupaten Sintang

kebakaran perlu diusahakan semaksimal

dituntut untuk dapat meminimalisir dan

mungkin.

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

negara,

penurunan,

maka

Kebakaran

agar upaya

hutan

tidak

dan

lahan

Dalam hal ini diperlukan upaya

merupakan salah satu unsur kerusakan

sistematisuntuk mencegah kebakaransesuai 2

Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


dengan Pasal 20 PP Nomor 45 Tahun 2004

Tabel 1.1

yang telah dirubah menjadi PP Nomor 60

Perkembangan Hotspot Per Tahun di

Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan,

Kabupaten Sintang

bahwa untuk mencegah dan membatasi No.

Tahun

kebakaran sebagaimana dimaksud pada

1

Pasal 6 huruf ayakni melindungi hutan dari

kebakaran hutan yang disebabkan oleh

Jumlah Persentase (titik)

(%)

2012

877

30,22

2

2013

462

15,92

kebakaran yang disebabkan oleh perbuatan

3

2014

815

28,08

manusia, dilakukan kegiatan pengendalian

4

2015

748

25,78

2902

100

yang

meliputi:

(a)

pemadaman;

(c)

kebakaran

(ayat

pencegahan;

(b)

penanganan

pasca

(1)).

Untuk

Total

Berdasarkan

tabel

1.1diatas,

mengimplementasikan peraturan tersebut,

menunjukkan

maka telah ditetapkan Peraturan Menteri

jumlah hotspot di Kabupaten Sintang

Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009

setiap tahunnya masih belum stabil yakni

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

mengalami kenaikan dan penurunan. Dari

yang meliputi pecegahan, pemadaman, dan

sini dapat diketahui bahwa hal ini tidak

penanganan pasca kebakaran, dukungan

menutup kemungkinan terjadi kebakaran

evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan

hutan dan lahan apalagi jika dilihat dari

manajemen pengendalian kebakaran hutan

faktor

dan/atau lahan . maksud disusunnya

mempengaruhi

Peraturan

untuk

penggunaan pola petanian yang digunakan

memberikan pedoman dan arahan dalam

(cara membakar). Hal ini tentu saja akan

pengendalian kebakaran hutan sehingga

mengakibatkan penurunan hotspot sulit

dapat berjalan secara efektif dan efesien.

untuk ditangani.

Menteri

ini

adalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi di

lapangan menurut

dilakukan

Dengan demikian

yang (musim

melihat

maka

juga

turut

kemarau)

dan

kondisi

yang

pengontrolan

yang

dilakukan oleh implementor perlu untuk

pengendlian kebakaran hutan dan lahan di

ditingkatkan. Selain itu kondisi yang

Kabupaten Sintang masih dikatakn belum

demikian menjadikan kebijakan yang telah

stabil,

data

ditetapkan oleh pemerintah seakan-akan

perkembangan hotspot yang masuk ke

menjadi tumpul. Kegiatan sosialisasi dan

Kantor Manggala Agni Daops Sintang,

penyuluhan oleh pihak terkait dalam

ini

penulis,

yang

cuaca

perkembangan

kebijakann

hal

oleh

observasi

bahwa

terkait

dengan

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 3 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


pengendalian kebakaran hutan dan lahan

jika diterapkan pula kepada para petani,

menjadi sia-sia. Hal ini dapat disebabkan

dimana luas lahan yang dimiliki kurang

karena aktifitas membuka lahan yang

lebih dari 2 hektar.

masih menggunakan cara tradisional yaitu

Berikut ini adalah data pemantauan

cara membakar, selain biaya yang murah

titik apai (hotspot) di Kabupaten Sintang

cara tersebut juga dianggap lebih cepat dan

tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 1.2

efektif dimana tidak memakan banyak

dibawah ini:

waktu.Membuka

lahan

dengan

cara

Tabel 1.2 Sebaran titik hotspot Januari s/d 19 Oktober 2015 di Kabupaten Sintang Wilayah Kerja Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undangundang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f UU PPLH yang berbunyi: “setiap

orang

dilarang

melakukan

No

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah

Persen

(titik)

(%)

1

Sintang

Ambalau

11

1,47

perbuatan melakukan pembukaan lahan

2

Sintang

Binjai Hulu

45

6,02

dengan cara membakar”. Namun ketentuan

3

Sintang

Dedai

47

6,28

pembukaan lahan dengan cara membakar

4

Sintang

Kayan Hilir

64

8,56

ini

sungguh-

5

Sintang

Kayan Hulu

23

3,07

sungguh kearifan lokal di daerah masing-

6

Sintang

65

8,69

7

Sintang

128

17,11

8

Sintang

24

3,21

9

Sintang

95

12,70

memperhatikan

dengan

masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah

melakukan

pembakaran

lahan

dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran

Kayan Permai Ketungau Hilir Ketungau Hulu Ketungau Tengah

10

Sintang

Sepauk

65

8,69

api ke wilayah sekelilingnya. Hal ini

11

Sintang

Serawai

10

1,34

artinya, membuka lahan dengan cara

12

Sintang

Sintang

18

2,41

13

Sintang

57

7,62

14

Sintang

96

12,83

748

100

membakar pada dasarnya diperbolehkan dengan persyaatan tertentu. Namun jika melihat di lapangan, kejadian kebakaran

Total

Sungai Tebelian Tempunak

hutan hutan dan lahan yang sering terjadi melebihi ditetapkan

dari dan

ketentuan

yang

telah

disalah

artikan

oleh

beberapa pihak terkait. Disini penulis

Tabel diatas menunjukkan jumlah hotspot secara keseluruhan di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 sebanyak 748

menganggap ketentuan tersebut tidak adil 4 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


titik, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Ketungau Hilir (128 titik), kedua Kecamatan Tempunak (96 titik), dan jumlah

yang

tidak

jauh

berbeda

di

Tabel 1.3 Daftar Hasil Rekapitulasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Status Kawasan di Kabupaten Sintang pad Juni s/d September 2015

Kecamatan Ketungau Tengah (95 titik). Dengan banyak ditemukannya jumlah titik

No

Kab.

hotspot di Kabupaten Sintang, hal ini

1 Sintang

menandakan bahwa daerah ini rawan

2 Sintang

terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu diperlukan penanganan yang cukup ekstra dalam mengatasi permasalahan ini. Kegiatan pengendalian

kebakaran

SK

JP

Hutan Perusahaan

(PT. ASL BARAT)

3 Sintang

Lahan Masyarakat

Total Keterangan:

Luas (Ha) TB

DP

1

20

2

3

250

35

97

875

376,765

101

1145,25

413,65

hutan dan lahan itu sendiri terdiri atas

 Kab = Kabupaten

kegiatan pencegahan, pemadaman, dan

 SK = Status Kawasan

penanganan pasca kebakaran. Kesemua

 JP = Jumlah Dipadamkan

kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan SOP

 TB = Terbakar

(Standar Operasional Prosedur) yang telah

 DP = Dipadamkan

ditetapkan mulai dari pelaksanaan kegiatan

Dari tabel diatas dapat diketahui

sosialisasi hingga kegiatan penanganan

jumlah pemadaman banyak dilakukan pada

pasca kebakaran. Ini dilakukan guna untuk

kawasan

meminimalisir terjadinya kebakaan hutan

perusahaan

dan

setiap

sedangkan kawasan hutan juga tidak cukup

tahunnya, sehingga jikalau kebakaran tidak

luas. penyebab kebakaran itu sendiri bisa

bisa dicegah akan tetapi paling tidak

dilakukan secara sengaja maupun tidak

kebakaran yang terjadi berkurang sehingga

sengaja, atau adanya api loncat sehingga

tidak menimbulkan dampak kerugian yang

menyebar ke kawasan lain akibatnya

cukup berpengaruh terhadap kehidupan.

kebakaranpun cukup hebat. Hal ini juga

Berikut ini adalah kegiatan pengendalian

dapat dipicu oleh kontrol yang dilakukan

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

pihak masyarakat itu sendiri yang masih

Sintang, dapat dilihat pada tabel 1.3

minim, dan juga pihak implementor.

lahan

yang

terus

dibawah ini:

terjadi

lahan juga

masyarakat. terlihat

cukup

Pada luas,

Ketersediaan sumber daya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih cukup minim. 5



Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya

Rumusan Permasalahan

manusia yang dimiliki sebanyak 60 orang.

Berdasarkan

pada

indikasi

Jumlah yang demikian tentu saja tidak

permasalahan yang telah dikemukakan di

sebanding dengan luas wilayah Kabupaten

latar belakang diatas, maka rumusan

Sintang dan banyaknya perkebunan juga

permasalahan dalam penelitian yaitu: Apa

lahan milik masyarakat. Selanjutnya terkait

saja

sumber

implementasi

daya

sarana

prasarana

yang

faktor-faktor

yang

menyebabkan

kebijakan

pengendalian

tersedia masih minim. Dikatakan minim


oleh karena terdapat beberapa peralatan

Sintang belum optimal?

pemadaman yang belum optimal untuk digunakan di lapangan dan juga ada

Tujuan Penelitian

beberapa peralatan yang sudah rusak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk

Selain itu, kondisi peralatan transportasi

mengetahui dan mendeskripsikan faktor-

yang juga belum optimal di lapangan

faktor yang menyebabkan implementasi

dimana

kebijakan kebakaran hutan dan lahan di

jika

melakukan

pemadaman

menghadapai kendala kesulitan dalam

Kabupaten Sintang belum optimal.

melewati akses jalan menuju ke lokasi kebakaran yang terjadi. Penegasan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pembakaran

juga

belum

B. TINJAUAN PUSTAKA

dapat

menimbulkan efek jera. Standar dan tujuan

Implementasi kebijakan merupakan

kebijakan yang belum efektif, akses jalan

salah satu tahapan dalam proses kebijakan

menuju lokasi yang masih minim dan sulit

publik yang dilaksanakan setelah sebuah

dijangkau, serta partisipasi atau hubungan

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang

kerjasama antar pihak implementor dan

jelas.

masyarakat (petani dan perusahaan) belum

kebijakan

berjalan efektif.

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

Fokus

perhatian

menyangkut

implementasi kejadian

dan

pedoman-pedoman kebijakan Negara yang Fokus Penelitian

mencakup,

baik

usaha-usaha

untuk

Adapun fokus penelitian yaitu faktor-

mengadministrasikannya maupun untuk


menimbulkan akibat dampak nyata pada

kebijakan pengendalian kebakaran hutan

masyarakat atau kejadian-kejadian.

dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal.

Secara garis besar menurut Solichin (dalam Anggara, 2012:538) mengatakan 6



bahwa

fungsi

membentuk

implementasi

suatu

memungkinkan

adalah

hubungan

dapat

diimplementasikan

maka

akan

ataupun

menjadi percuma. Dalam derajat lain

aaran kebijakan publik diwujudkan ebagai

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino,

hasil

yang

2014:139) mendefinisikan implementasi

dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu

kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan

implementasi kebijakan pada prinsipnya

kebijaksanaan

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

bentuk undang-undang, namun dapat pula

mencapai tujuannya, tidak lebih dan

berbentuk

kurang.

keputusan-keputusan

akhir

tujuan-tujuan

yang

sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak

(outcome)

Untuk

kegiatan

mengimplementasikan

dasar,

biasanya

dalam

perintah-perintah

atau

eksekutif

yang

kebijakan publik, maka ada dua pilihan

penting atau keputusan badan peradilan.

langkah

Lazimnya,

yang

ad

mengimplementaikan

yaitu

langung

dalam

bentuk

keputusan

mengindentifikasi masalah yang ingin

program-program atau melalui formulasi

diatasi,

kebijakan

menstrukturkan

derivate

atau

turunan

dari

kebijakan tersebut. Kamus

Webster

tersebut

dan

berbagai atau

cara

untuk

mengatur

proses

implementasinya. dalam

Widodo

Menurut Van Meter dan Van Horn

(2012:86) implementasi diartikan sebagai

(dalam Tachjan, 2008:39) mengatakan

“to provide the means for carrying out

bahwa setidaknya ada enam variabel yang

(menyediakan sarana untuk melaksanakan

mempengaruhi kinerja kebijakan publik,

sesuatu); to give practical effects to

antara lain:

(menimbulkan dampak/akibat terhadapa

1. Standar dan sasaran kebijakan

sesuatu)”.

2. Sumber Daya

Implementasi

berarti

menyediakan sarana untuk melaksanakan

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

suatu kebijakan dan dapat menimbulkan

4. Komunikasi antar oganisasi terkait dan

dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno,

2008:146)

mengemukakan

implementasi kebijakan sebagai tindakantindakan yang dilakukan individu-individu

kegiatan-kegiatan pelaksanaan 5. Sikap pelaksana (disposisi) 6. Lingkungan

sosial,

ekonomi,

dan

penulis

lebih

politik Dalam

penelitian

(kelompok-kelompok) pemerintah swasta

memfokuskan pada teori Van Meter dan

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

Van Horn

tujuan

dalam

standar dan sasaran kebijakan, sumber

keputuan kebijakan sebelumnya. Untu itu

daya, karakteristik organisasi pelaksana,

yang

telah

ditetapkan

(dalam Tachjan, 2008:39):



komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

pelaksanaan,

(disposisi),

dan

C. METODE PENELITIAN

sikap

lingkungan

sosial, ekonomi dan politik. Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/MenhutII/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1) Kebiasaan petani dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan. 2) Standar dan tujuan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih belum optimal. 3) Belum optimalnya partisipasi dari masyarakat (petani dan perusahaan) dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 4) Ketersediaan sumber daya yang masih mencukupi baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana 5) Akses jalan yang belum memadai 6) Penegakan hukum yang masih belum tegas Van Metter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2008:39) a. Standar dan sasaran kebijakan b. Sumber Daya c. Karakteristik Organisasi Pelaksana d. Komunikasi antar oganisasi terkait dan kegiatankegiatan pelaksanaan e. Sikap pelaksana (disposisi) f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian

dilaksanakan

di

Kantor

Manggala Agni Daerah Operasi Sintang. Alasan penulis mengambil tempat pada Kantor Manggala Daerah Operasi Sintang didasarkan terdapat

pada

pertimbangan,

permasalahan

yang

yaitu

diangkat

terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di w ilayah Kabupaten Sintangserta informasi

yang

diperlukan

dalam

mendukung penelitian ini.

Lokasi dan Waktu Penelitian Adapun lokasi dan waktu penelitian yang penulis laksanakan yaitu bertempat di Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan

g. Hasil Yang Diharapkan Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut dan penegakan hukum yang tegas, sehingga Kabupaten Sintang terbebas dari masalah kebakaran huta dan lahan.

Barat di Jalan Kelam (Akcaya 1) KM 1 Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Subjek dan Objek Penelitian Adapun subjek penelitian ini adalah: 1. Kepala Daerah Operasi Kabupaten Sintang 2. Kepala

Regu

Manggala

Agni

Kabupaten Sintang 3. 3 orang masyarakat pemilik lahan di Kabupaten Sintang 8 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


Instrumen Penelitian Dalam

penelitian

1. Standar dan Sasaran kebijakan

kualitatif

instrumen

Dalam

mengimplementasikan

penelitian memuat tentang instrumen kunci

kebijakan standar dan sasaran daripada

dan instrumen bantu. Instrumen kunci

suatu kebijakan harus jelas dan terukur

dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri,

sehingga dapat direalisir. Apabila standar

sedangkan yang menjadi instrumen bantu

dan sasaran kebijakan kabur, maka akan

antara lain:

terjadi

a) Pedoman wawancara,

multiinterpretasi

dan

mudah

yaitu sebuah

menimbulkan konflik diantara para agen

kegiatan mewawancari sumber-sumber

implementasi. Seperti halnya juga untuk

yang berkaitan dengan permasalahan

mengimplementasikan

yanhg diangkatndalam penelitian ini

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

serta disusun tidak hanya berdasarkan

Kabupaten Sintang, standar dan sasaran

tujuan

juga

kebijakan menjadi hal yang sangat penting.

berkaitan

Sebuah pemahaman dalam mengendalikan

penelitian,

berdasarkan

teori

tetapi yang

dengan masalah yang diteliti.

kebakaran

hutan

kebijakan

dan

lahan

sangat

b) Pedoman observasi, digunakan agar

didukung oleh seberapa jauh dan besar

penulis dapat melakukan pengamatan

sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh

sesuai

implementor terkait tujuan dan sasaran

dengan

Pedoman

tujuan

observasi

penelitian.

ini

disusun

berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara.

kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis

menyimpulkan

bahwa

faktor

standar dan sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan

kebijakan


D. HASIL

masih belum efektif. Tujuan kebijakan Dalam hal permasalahan faktor-

sudah dipahami oleh beberapa pihak


terkait, namun untuk sasaran kebijakan

kebijakan pengendalian kebakaran hutan

masih belum tepat. Walaupun kegiatan

dan lahan di Kabupaten Sintang belum

sosialisasi sudah sering dilakukan namun

optimal

kebiasaan

membahas

terdapat

enam

mengenai

poin

yang

faktor-faktor

tersebut, antara lain sebagai berikut:

perusahaan)

masyarakat dalam

(petani

membuka

dan lahan

pertanian dengan cara membakar sulit untuk ditinggalkan. Ditambah lagi solusi atau alternatif yang tepat selain dari 9



kegiatan membakar belum dirasakan oleh

yang dilaksanakan oleh Manggala Agni,

masyarakat. Untu itu, terkait hal ini pihak

kebutuhan akan sumber daya masih belum

implementor diharapkan lebih efektif lagi

tercukupi. Hal ini dapat dilihat dari

melakukan sosialisasi dan pengontrolan

ketersediaan personil Manggal Agni di

terkaiat

Kabupaten Sintang sebanyak 60 orang.

aktifitas

masyarakat

dalam

bercocok tanam.

Jumlah

sedemikian

dirasakan

belum

banyaknya

masih

mencukupi

dalam

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan

2. Sumber Daya Syarat berjalannya suatu organisasi

khususnya

pemadaman.

Selain

itu,

baik itu swasta ataupun negeri adalah

diketahui juga bahwa terkait sumber daya

kepemilikan

terhadap

daya

dana ternyata masih belum memadai. Dan

(resources).

Untuk

itu

dalam

dari sumber daya sarana pasarana ternyata

kebijakan

perlu

masih minim, dimana terdapat sejumlah

adanya dukungan sumberd daya baik

peralatan perlengkapan pemadaman yang

sumber daya manusia maupun sumber

rusak dan kurang efektif untuk di lapangan,

daya lainnya yang mendukung, supaya apa

seperti

yang menjadi tujuan kebijakan dapat

perlengkapan komunikasi (HT).

mengimplementasikan

sumber

mesin pemadam, selang,

dan

diwujudkan dan direalisasikan secara baik, efektif, dan efisien. Dalam


penelitian

permasalahan

ini

pengendalian

terkait

Dalam

pengimplementasian

kebakaran

kebijakan, karakteristik dari para pelaksana

hutan dan lahan di Kabupaten Sintang

kebijakan harus tegas dan membina pada

tentunya

aturan serta taat pada sanksi yang berlaku.

sanagat

memerlukan

adanya

sumber daya yang mendukung. Seperti

Hal

sumber daya manusia, dana, dan sarana

implementasi

prasarana

dalam

dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta

pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan

cocok dengan para agen pelaksananya,

dan lahan di Kabupaten Sintang agar dapat

sebab berkaitan dengan konteks kebijakan

terlaksana secara efektif dan efisien.

yang akan dilaksanakan dan pada beberapa

yang

menunjang

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan

permasalahan

penting

karena

kebijakan

akan

kinerja sangat

kebijakan dituntut pelaksana kebijakan

tersebut

yang ketat dan disiplin. Berdasarkan hasil

dalam

penelitian dan wawancara yang penulis

kebijakan

lakukan terkait pelaksanaan kebijakan



diketahui

terkait

ini

bahwa

pengimplementasian



Kabupaten Sintang, penulis melihat kinerja

5. Sikap Pelaksana (Disposisi)

yang dilaksanakan oleh pihak implementor

Salah

satu

faktor

juga

sudah sesuai dengan Standar Operasional

mempengaruhi

Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hal ini

kebijakan

dapat

persiapan

Disposisi adalah aspek ang berkaitan

pencegahan kebakaran hutan hingga pada

dengan bagaimana sikap dan komitmen

tahapan

para pelaksana terhadap program, dimana

dilihat

hutan,

mulai

dari

penanganan selain

itu

pasca juga

kebakaran

dilaksanakan

kinerja

yang

adalah

pelaksana

sikap

kebijakan

implementor implementor.

kadangkala

kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam

bermasalah apabila ang terkait didalamna

rangka

terjadinya

tidak dapat menjalankan kebijakan dengan

kebakaran hutan dan lahan. Kejelasan

baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi

dalam

yang baik, maka dia akan melaksanakan

menanggulangi

penyampaian

tujuan

kebijakan

sudah baik dilaksanakan.

kebijakan tersebut dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,

4. Komunikasi Antar Oganisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi keberhasilan

sangat

pencapaian

menentukan tujuan

yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu program tidak

akan

berjalan

implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan

Berdasarakan

hasil

wawancara

hasil penelitian dan wawancara yang

penelitian yang penulis lakukan, bahwa

penulis lakukan, dalam upaya pencapaian

dalam hal ini respon dan pemahaman akan

keberhasilan

keijakan

kebijakan oleh implementor (Manggala


Agni) sudah sangat baik dan efektif

Kabupaten Sintang yang dilaksanakan oleh

dilakukan. Hal ini dapat dilihat bagaimana

Manggala

menjadi

kinerja yang dilakukan di lapangan yaitu

sangat penting untuk dilakukan. Terkait

dimana pihak implementor secara langsung

dengan

berbaur

implementasi

Agni

komunikasi

implementasi

dari

sedangka jika pelaksana memiliki sikap

kebijakan

juga

dan

berkomunikasi

efektif. dan

dengan


masyarakat terkait implementasi kebijakan

Kabupaten Sintang, proses penyampaian


informasi

Kabupaten Sintang. Sedangkan terkait

sudah

sesuai

dengan

sebagaimana mestinya sebagaimana yang

kegiatan

pengawasan

dalam

hal

ini

telah ditetapkan.

dilakukan melalui kegiatan patroli dan groundcek lapangan ke daerah/wilayah yang rawan terjadi kebakaran, sehingga 11



kebakaran yang mungkin saja bisa terjadi

kegiatan ang dilakukan berada di luar

dapat diminimalisir sedini mungkin.

ruangan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan

Rekomendasi Terkait permasalahan yang penulis angkat,

Politik Dalam

mengimplementasikan

kebijakan

harus

kekondusifan

meperhatikan

kondisi

lingkungan

berikut terdapat beberapa hal yang penulis rekomendasikan, sebagai berikut: 1. Partisipasi Masyarakat

eksternal. Sebab variabel ini mencakup

Dalam

mengimplementasikan

sumber daya ekonomi lingkungan ang

suatun kebijakan diperlukan adana

dapat

kerjasama antar pihak implementor,

mendukung

implementasi

kebijakan,

keberhasilan sejauh

kelompok-kelompok

mana

kepentingan

instansi

terkait

dan

target

group

(masyarakat). Jika tidak ada kerjasama

memberikan dukungan bagi implementasi

antara

kebijakan, karakteristik para partisipan

tujuan kebijakan ang ingin dicapai akan

yakni mendukung atau menolak, bagaiman

sulit

sifat opini publik yang ada di lingkungan,

halnya dalam pengendalian kebakaran

dan

mendukung

hutan dan lahan di Kabupaten Sintang

implementasi kebijakan. Keadaan ekonomi

diperlukan kerjasama terutama antara

masyarakat adalah salah satu keadaan yang

pihak masyarakat dan implementor.

dapat

dalam

Berdasarakan penelitian yang penulis

pengendalian

lakukan di lapangan, kerjasama antara


pihak implementor dan masyarakat

Sintang. berdasarkan wawancara yang

masih kurang optimal. Hal ini dilihat

penulis

dari

apakah

elite

mendukung

implementasi

politik

keberhasilan

kebijakan

lakukan

diketahui

bahwa

pihak-pihak

tersebut

maka

untuk diwujudkan. Demikian

bagaimana

komunikasi

permasalahan kebakaran hutan dan lahan

dilakukan

sangat mengganggu aktivitas kehidupan,

implementor dalam hal perizinan atau

sebab akibat dari kebakaran tersebut

pelaporan untuk melakukan aktivitas

menimbulkan

peumbakaran

polusi

udara

yang

masyarakat

yang kepada

pembukaanlahan

dikarenakan kepulan asap kebakaran cukup

perkebunan maupun pertanian. Jika

hebat. Selain itu jika dilihat dari segi

kebakaran sudah terjadi dan mulai

ekonomi,

mengakibatkan

meluas hingga melewati kawasannya,

produksi sumber daya alam berkurang dan

barulah mendatangi kantor Manggala

tentu

saja

terhambatnya aktivitas masyarakat dimana 12 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


Agni untuk meminta bantuan dalam

dalam pengendalian kebakaran tersebut

melakukan pemadaman.

terutama dalam pemadaman, tentu diperlukan

akses

jalan

yang

mendukung. Berdasarkan penelitian

2. Penegakan Hukum Dalam suatu kebijakan tentu akan

yang penulis lakukan kondisi akses

ada tindakan hukum dan sanksi bagi

jalan dalam pelaksanaan pengendalian

yang melanggar. Demikian halnya

kebakaran

dengan

Kabupaten

kebijakan

kebakaran

hutan

pengendalian lahan

dan

Sintang

lahan

di

terkadang

di

mengalami kendala. Hal ini terlihat

Kabupaten Sintang tentu saja terdapat

ketika melakukan pemadaman, jalan

aturan hukumnya. Kejadian kebakaran

yang

hutan dan lahan yang kerap terjadi di

kendaraan roda empat bahkan juga

Kabupaten Sintang setiap tahunnya

kendaraan roda dua. Selain itu letak

perlu dilakukan penindakan hukum

terjadinya kebakaran yang berada di

yang tegas agar dapat menciptakan

dalam kawasan dalam hutan juga sulit

efek jera bagi si pelaku pembakaran.

diakses tanpa menggunakan kendaraan.

Berdasarkan

dan

hutan

penelitian

dilewati

sulit

diakses

oleh

yang

Untuk itu dalam hal ini akses jalannya

penulis lakukan, penegakan hukum di

masih minim dan kurang mendukung

Kabupaten Sintang terkait larangan

untuk mencapai

membakar hutan dan lahan dalam

kebakaran hutan dan lahan.

tujuan pengendalian

pembukaan lahan masih belum tegas. Hal ini dapat dilihat dimana masih sering terjadi kebakaran hutan dan

E. KESIMPULAN

lahan setiap tahunnya yang berulangulang.

Pelaku

pembakaran

tidak

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

ditindaki secara tegas, sehingga terus melakukan kesalahan yang sama.

Tujuan kebijakan pengendalian kebakaran

hutan

dan

lahan

ang

diterapkan di Kabupaten Sintang sudah

3. Akses Jalan Sebagaimana yang diketahui bahwa

dipahami oleh beberapa, namun terkait

pelaksanaan

yang

kebakaran

kegiatan hutan

sasaran

daripada

kebijakan dirasakan masih belum tepat.

Kabupaten Sintang kerap terjadi di

Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan

lahan

pada

sosialisasi dan penyuluhan dimana

kawasan. Untuk mencapai keberhasilan

masih terkendala oleh permasalahan

dan

lahan

menjadi

di

masyarakat

dan

pengendalian

juga



waktu dan perencanaan yang kurang efektif.

4. Komunikasi Antar Oganisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Penyampaian

2. Sumber Daya Jika dilihat dari kebutuhan sumber

informasi

terkait

kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan

di

Kabupaten

Sintang

daya terutama kebutuhan sumber daya

dilakukan melalui kegiatan patroli

dalam mengendalikan kebakaran hutan

pencegahan,

dan lahan di Kabupaten Sintang masih

penyuluhan, pendidikan dan pelatihan,

belum mencukupi, namun juga kerap

serta apel siaga. Untuk itu dalam hal ini

kali mendapatkan bantuan dari instansi

komunikasi yang dilakukan oleh pihak

terkait seperti Damkar, BPBD dan

implementor (Manggala Agni) kepada

TNI/POLRI.Demikian halnya terkait

target group dikatakan sudah sangat

sumber daya anggaran juga belum

baik dilakukan. Kejelasan informasi

mencukupi, dan sumber daya sarana

dari pembuat kebijakan kepada pihak

prasarana dimana terdapat beberapa

implementor dan target group juga

prasarana yang belum optimal untuk

sudah jelas. Untuk konsistensi, para

digunakan di lapangan.

pihak pelaksana sudah menjalankan

sosialisasi

dan

tugas dan tanggung jawabnya sesuai 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

dengan informasi yang disampaikan.

Seluruh tahapan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang sudah

5. Sikap Pelaksana (Disposisi) Secara

respon

pelaksana

dilaksanakan sesuai dengan standar

kebijakan sudah cukup baik dimana

operasional prosedur ang ditetapkan,

dapat

selain itu juga proses penyebaran

dilakukan

dalam

tanggung jawab kepada instansi terkait

permasalahan

terkait

yang juga mendukung dalam rangka

kebakaran hutan dan lahan ang terjadi.

pengendalian kebakaran hutan dan

Disini juga cukup terlihat bagaimana

lahan sudah baik, begitupun kepada

pengontrolan yang dilakukan guna

pihak masyarakat namun partisipasi

meminimalisir terjadinya kebakaran

perlu ditingkatkan.

yaitu melalui kegiatan patroli dan

menentukan

yang

terbaik

menangani pengendalian

grouncek lapangan.



6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan

8. Penegakan Hukum Kejadian kebakaran hutan dan

Politik Kondisi sosial dan ekonomi saat

lahan yang kerap terjadi di Kabupaten

terjadi kebakaran hutan dan lahan

Sintang

sangat mempengaruhi kehidupan sosial

dilakukan penindakan hukum yang

masyarakat.

tegas agar dapatmenciptakan efek jera

kebakaran

Dimana tersebut

akibat

dari

menimbulkan

bagi

setiap

pelaku

tahunnya

pembakaran.

penegakan

sehingga

aktivitas

Sintang masih kurang efektif, hal ini

masyarakat lain di luar ruangan. Selain

dapat dilihat dari penindakan kasus

itu juga mengakibatkan sumber daya

kebakaran

alam yang dimiliki semakin berkurang,

menimbulkan

sehingga terjadi penurunan pendapatan

pembakaran.

bagi masyarakat yang memanfaatkan

kebakaran terus menerus terjadi setiap

hasil alam.

tahunnya.

7. Partisipasi Masyarakat

di

Terkait

produksi asap yang cukup banyak menghambat

hukum

perlu

yang

Kabupaten

tidak

dapat

efek jera bagi pelaku Sehingga

kejadian

9. Akses Jalan

Untuk mencapai tujuan dalam

Terkait

pelaksanaan

kebijakan

pelaksanaan suatu kebijakan maka

pengendalian kebakaran hutan dan

diperlukan partisipasi yang mendukung

lahan di Kabupaten Sintang, tentu

dari

dalam pencapaiannya diperlukan akses

sasaran

kebijakan,

masyarakat.Terkait

yaitu

permasalahan

jalan

yang

mendukung.

Hal

ini

kegiatan pengendalian kebakaran hutan

bertujuan untuk mendukung dalam

dan lahan di Kabupaten Sintang, peran

pencapian

dan partisipasi dari masyarakat masih

Kabupaten Sintang akses jalan yang

kurang efektif. Hal ini dilihat dari

dilalui

bagaimana komunikasi yang dilakukan

kendaraan roda dua maupun roda

masyarakat kepada implementor dalam

empat terkadang mengalami kesulitan

hal perizinan atau pelaporan untuk

dalam

melakukan

pembakaran

kebakaran. Disamping jalannya yang

pembukaan lahan perkebunan maupun

penuh semak, juga terdapat jalan yang

pertanian.

memang tidak bias dilewati oleh

aktivitas

tujuan

masih

menuju

kebijakan.

belum

lokasi

Di

mendukung,

terjadinya

kendaraan dan harus berjalan kaki. 15 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN


ditingkatkan baik dari sumber daya

F. SARAN

manusia yang dimana perlu diberikan pendidikan dan pelatihan secara efektif

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Terkait pernasalahan yang terjadi

dan efisien, kebutuhan akan anggaran

dimana kebakaran hutan dan lahan di

yang perlu dikelola dengan baik, serta

Kabupaten

sarana prasarana yang perlu diperbarui

Sintang

sulit

untuk

dikendalikan maka kinerja dari pihak

pengadaannya

implementor

dalam mencapai tujuan kebijakan.

dalam

penyampaian

agar

lebih

optimal

tujuan kebijakan perlu diefektifkan kepada sasaran kebijakan secara lebih


jelas. Hal ini perl dilakukan untuk

Dalam

menaik minat bagi masyarakat untuk

pengendalian

terus

lahan SOP yang dimiliki perlu untuk

bersama-sama

menjaga

pelaksanaan

kegiatan

kebakaran hutan dan

lingkungan kawasan hutan. Selain itu

diefisienkan

lagi,

dan

lebih

juga diharapkan pihak implementor

bertanggung

jawab

lagi

dalam

(Manggala Agni) dapat melakukan

mengemban tugas yang diamanahkan

perencanaan kegiatan dengan baik

demi kepentingan, kenyamanan dan

dalam melakukan kegiatan sosialisasi,

keselamatan bersama

patroli dan kegiatan lainnya terkait pengendalian kebakaran hutan dan

4. Komunikasi Antar Oganisasi Terkait

lahan, sehingga apa yang menjadi

Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik dan sesuai harapan.

Kegiatan

sosialisasi

perlu

ditingkatkan lagi, kemudian kejelasan informasi perlu disampaikan dengan lebih

2. Sumber Daya Sebagaimana

yang

telah

jelas

dan

efektif

kepada

masyarakat agar lebih dipahami. Selain

dikemukakan sebelumnya pada bagian

itu

pemasangan

pembahasan

diperbanyak

dan

kebutuhanakansumberdayasangatpenti

komunikasi

yang

ngdalampencapaiantujuankebijakan.

masyarakat.

baliho tetap

perlu menjalin

baik

dengan

Untuk itu dalam hal ini kebutuhan akan sumber daya dalam mengendalikan kebakaran Kabupaten

hutan

dan

Sintang

lahan

perlu

di

untuk

5. Sikap Pelaksana (Disposisi) Diharapkan

implementor

untuk

lebih aktif dalam menjalankan tugas 16



dan kewajibannya sehingga kebakaran

Terkait permasalahan akses jalan,

hutan dan lahan yang terjadi khususnya

maka dalam pengendalian kebakaran

di

Kabupaten

Sintang

dapat

hutan dan lahan di Kabupaten Sintang,

Kemampuan

yang

akses jalan yang ada perlu untuk

dan

diperhatikan hal ini bertujuan untuk

dipergunakan dengan sebaik mungkin

memudahkan dalam pencapaian tujuan

sehingga mampu bekerjasama dalam

kebijakan sehingga kebakaran hutan

team dengan lebih sportif.

dan lahan dapat diminimalisir. Selain

diminimalisir. dimiliki

terus

dikembangkan

itu diperlukan juga kerjasama dalam 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan

membenahkan akses jalan sehingga dapat dilalui oleh kendaraan baik roda

Politik Diharapkan

lebih

peduli

dan

empat dan roda dua.

memperhatikan serta dapat bekerja sama

dan

berpartisipasi

dalam

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan

tanpa

ada

unsur

politik Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

didalamnya.

7. Partisipasi Masyarakat Diharapkan dengan

lebih

mengikuti

optimal

lagi

pendidikan

dan

pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan terkait pengendalian kebakaran hutan sehingga dapat mewujudkan wilayah yang

bersih

G. REFERENSI

asap

dan

mencintai

lingkungan.

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: Pustaka Setia. Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grasindo.

8. Penegakan Hukum Diharapkan penegakan hukum yang ada lebih tegas agar setiap pelaku pembakaran dapat merasa jera dan

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Purbawaseso, Bambang. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar. Banjarbaru: Rineka Cipta.

lebih mencintai lingkungan terutama kawasan hutan. 9. Akses Jalan

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 17



Sugiyono. 2-1-. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

-----. 2012. Memahami Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Penelitian

-----. 2013. Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Truenorth. Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Peraturan: Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 21& 22/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia dan Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat& Kalimantan Tengah.

Ghazali, Al. 2015. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Keamanan Hutan dan Rehabilitas Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang. http://reposotoru.unhas.ac.id:4001/digilib/g dl.php?mod:browse&op=read&id=-alghazali18986&PHPSESSID=4c66fe2b868481619 19da3e320170. Yuliani, Febri. 2011. Implementasi Kebijakan Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. http://jurnal.unpad.ac.id/ijad/article/view/2 643.

Sumber lainnya: https://kertyawitaradya.wordpress.com/201 0/04/13/implementasi-kebijakan-publikmodel-Van-meter-van-horn-the-policyimplementation-process/ https://alamendah.org/2011/08/27/dampakkebakaran-hutan/\ http://pengertiandefinisi.blogspot.co.id/2012/ 04/pengertian-dan-definisi-kebakaranhutan.html

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.3/IV-SET/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan ilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 18 Yoti Meysela Haryani, NIM. E21112021 Prodi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

Recommend Documents