IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh: FIQIH FAUZI NIM: 1111054100026
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini, telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa dalam penulisan skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 Agustus 2015
Fiqih Fauzi
ABSTRAK
FIQIH FAUZI Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat baik itu disekitar wilayah operasional perusahaan maupun diluar perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah salah satu bentuk implementasi CSR yang dilakukan oleh Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program Kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan, sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan. Program PKBL Perum Peruri ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dengan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk PKBL ini adalah masing-masing 2%. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Perum Peruri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pola dan tahapan pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Menurut John Elkingston’s terdapat tiga aspek jika perusahaan ingin menerapkan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan istilah Triple P (3P), yaitu profit, people, dan planet. Menurut Zaim Saidi dan Hamid Abidin terdapat empat pola penerapan CSR di Indonesia, yaitu keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Hasil penemuan yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa sepanjang tahun 2014 Program Kemitraan (PK) lebih fokus pada peningkatan kolektibilitas serta pembinaan dan monitoring kepada mitra binaan agar dapat mendorong mitra binaan untuk semakin berkembang dan maju dalam kegiatan usahanya. Sementara Program Bina Lingkungan (BL) tetap terlaksana pada 7 program bantuan, antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut merupakan bentuk realisasi pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perum Peruri pada tahun anggaran 2014.
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan akan kemampuan penulis, baik dari materi, penulisan, maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini lebih lanjut, penulis akan menerima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, data, maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Bapak Dr. Arief Subhan, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Lisma Dyawati Fuaida, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ibu Hj. Nunung Khairiyah, MA. Selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial. 3. Bapak Amirudin, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. 4. Bapak Dr. Tantan Hermansah, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Dosen–Dosen
Program
Studi
Kesejahteraan
Sosial
UIN
Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
ii
yang telah memberikan ilmu–ilmu pengetahuan mengenai Kesejahteraan Sosial maupun bidang keilmuan lainnya. 6. Perpustakaan Fidkom dan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 8. Kedua Orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Maulana Hasanudin dan Ibunda Iim Yuningsih yang telah membesarkan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga atas doa, dorongan semangat, dukungan moril maupun materil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Saudara–Saudara saya semua, terutama untuk Kakak dan Adik saya yang telah memberikan semangat kepada penulis. 10. Pihak Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), khususnya Bapak FX Sugiyanto, Bapak Djehan, Bapak Tupar, Mba Anti, Mba Nana serta seluruh pegawai yang ada di Perum Peruri khususnya yang bekerja di PKBL Perum Peruri. 11. Teman–Teman Kessos Angkatan 2011, setelah lulus nanti penulis pasti akan merindukan teman–teman dan suasana kelas yang selalu asik. 12. Teman–Teman HMJ Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2013–2014 yang telah berproses dalam organisasi bersama–sama. 13. Teman–Teman di lingkungan rumah Hosbah yang telah memberikan semangat kepada penulis. Jakarta, 25 Agustus 2015
Fiqih Fauzi
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK………………………………………………………………….........
i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………..
ii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….
iv
DAFTAR TABEL…………………………………………………………........
vii
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………........ viii DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………........
BAB I
BAB II
ix
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………………………………................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………...................
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………................
8
D. Tinjauan Pustaka…………………………………………………..
9
E. Metode Penelitian………………………………………………….
10
F. Sistematika Penulisan………………………………………………
18
LANDASAN TEORI A. Corporate Social Responsibility…………………………………...
20
1. Definisi Corporate Social Responsibility……………………..
20
2. Konsep–Konsep CSR…………………………………..........
23
3. Ruang Lingkup CSR………………………………………….
26
B. CSR Dalam Kerangka Pergeseran Paradigma Pembangunan…….
28
C. Perdebatan CSR Di Indonesia…………………………………….
30
D. Tipologi Perusahaan Dalam Menerapkan CSR……………..........
33
E. Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan Sosial…………………...
34
1. Ilmu Kesejahteraan Sosial……………………………………
34
iv
BAB III
2. Peran CSR Dalam Pembangunan & Pengembangan Masy…..
35
F. Manfaat CSR………………………………………………...........
36
G. Implementasi CSR……………………………………………….
37
H. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)………………….
38
I. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)……………..
39
1. Definisi PKBL……………………………………………….
39
2. Tujuan Program………………………………………...........
40
3. Wilayah Pelaksanaan Program Kemitraan…………………..
40
4. Wilayah Pelaksanaan Program Bina Lingkungan……...........
40
5. Penggunaan Dana PKBL…………………………………….
41
J. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)……………………............
44
1. Perusahaan Persero (Persero)………………………………..
44
2. Perusahaan Umum (Perum)…………………………............
45
3. Perusahaan Jawatan (Perjan)………………………………..
45
PROFIL PERUM PERCETAKAN UANG RI (PERURI) A. Sejarah Berdirinya Perum Peruri………………………………..
47
1. Produksi Perusahaan…………………………………………
48
B. Visi, Misi, dan Prinsip Perusahaan……………………………...
52
C. Logo Perusahaan………………………………………………..
53
D. Landasan Hukum Berdirinya Perum Peruri…………….............
54
E. Landasan Hukum Perum Peruri Melaksanakan PKBL………....
55
F. Struktur Organisasi Perum Peruri……………………………….
57
G. Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri……………………….
58
H. Tugas dan Fungsi Pengelola PKBL Perum Peruri……...............
59
I. Sejarah Berdirinya PKBL Perum Peruri………………………..
60
v
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS A. Gambaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)…
64
1. Program Kemitraan (PK)…………………………………….
65
a. Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan……….
65
b. Pelaksanaan Program Kemitraan………………………....
66
c. Kerja Sama Penyaluran Program Kemitraan……………..
68
d. Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan…………………..
69
2. Program Bina Lingkungan (BL)…………………………......
70
a. Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan...
70
b. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan…………………..
71
c. Kerja Sama Penyaluran Program Bina Lingkungan………
75
d. Monitoring dan Evaluasi………………………………….
76
e. Manfaat Pelaksanaan PKBL……………………………....
77
3. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program PKBL……….
78
a. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program PK………..
78
b. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program BL………..
81
B. Pola dan Tahapan Pelaksanaan CSR Pada PKBL………………
85
1. Pola dan Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan (PK)......
85
2. Pola dan Tahapan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL).. 87
BAB V
3. Analisis Pola dan Tahapan Pelaksanaan PKBL……………..
88
4. Analisis Hubungan CSR Dengan Ilmu Kessos……………...
94
PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………
98
B. Saran…………………………………………………………......
100
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….
102
LAMPIRAN……………………………………………………………………
106
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1
Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana PKBL………
65
Tabel 4.2
Wilayah Kegiatan Monitoring Selama Tahun 2014…………....
66
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Triple Bottom Line……………………………………………...
27
Gambar 2.2
Pergeseran Paradigma Pembangunan………………………......
29
Gambar 3.1
Macam–Macam Produksi Perusahaan…………………….......
48
Gambar 3.2
Logo Perusahaan………………………………………..............
53
Gambar 3.3
Struktur Organisasi Perum Peruri…………………………........
57
Gambar 3.4
Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri……………………….
58
Gambar 4.1
Pola dan Tahapan Pelaksanaan PKBL Perum Peruri……….......
85
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Observasi Ke Penerima PKBL
Lampiran 2.
Transkip Wawancara Dengan Kepala PKBL
Lampiran 3.
Transkip Wawancara Dengan Litbang PKBL
Lampiran 4.
Transkip Wawancara Dengan Penerima Manfaat Program Kemitraan (PK)
Lampiran 5.
Transkip Wawancara Dengan Penerima Manfaat Program Bina Lingkungan (BL)
Lampiran 6.
Dokumentasi (Foto–Foto) Penelitian
Lampiran 7.
Surat Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik
Lampiran 8.
Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi
Lampiran 9.
Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 10. Surat Keputusan Penelitian di Perum Peruri Lampiran 11. Surat Izin Wawancara dan Observasi Penerima Program
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR, perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai Investasi Sosial (Social Investment) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan
1
Achmad Zaky, “Program CSR PT. Bank Mandiri, Tbk Dalam Menumbuhkan Minat Wirausaha di Kalangan Mahasiswa,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, 2011), h. 1-2.
1
2
perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.2 Secara
umum,
Corporate
Social
Responsibility
merupakan
peningkatan kualitas kehidupan yang sangat bermanfaat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya.
2
Ibid., h. 2.
3
Inisiatif penyelenggara CSR di Indonesia pun berhubungan dengan perubahan politik ekonomi pasca Orde Baru. Keran demokratisasi yang makin terbuka sejak zaman pemerintahan Presiden B.J. Habibie, khususnya berkenaan
dengan
undang-undang
kebijakan
otonomi
daerah,
desentralisasi makin
yang
menghasilkan
mengharuskan
perusahaan
mendudukan diri benar-benar sebagai tetangga yang baik terhadap daerah dimana operasinya berlangsung. Bagi sebagian besar perusahaan, dinamika politik lokal sebagai implikasi kebijakan desentralisasi menghasilkan instabilitas bisnis. Kondisi ini berakibat pada perusahaan harus lebih banyak mencurahkan sumber dayanya diluar pajak yang rutin dibayarkan. 3 Perkembangan paling mutakhir dari CSR di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74 Bab V mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) ialah disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
4
Hal ini
menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya
harus
melaksanakan
kegiatan
CSR
(Corporate
Social
Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan pasal tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang pertama kali mewajibkan CSR di dunia ini.
3
Maria R. Nindita Radyati, CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal, (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), edisi I, h. xxii-xxiii. 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
4
Secara garis besar, ada beberapa lingkup dalam aktivitas yang mendasari kegiatan CSR. Pertama ialah lingkungan hidup (environment), meliputi: pencegahan semua bentuk polusi, pemanfaatan limbah, daur ulang, pelestarian lingkungan hidup, pencegahan pemanasan global, dan lain-lain. Kedua ialah efisiensi energi (energy efficiency), meliputi: penggunaan energi alternatif, penghematan energi disemua bidang, atau menyuarakan kesadaran atas krisis energi. Ketiga ialah sumber daya manusia (human resources) ditujukan terutama untuk karyawan perusahaan atas haknya, seperti: pelatihan, gaji yang mencukupi, lingkungan kerja yang sehat dan aman, jaminan kesehatan atau tunjangan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan disemua jenjang manajemen. Keempat ialah pengembangan masyarakat (community development), yaitu aspek ini yang seringkali menjadi perhatian utama perusahaan sebagai bentuk pelayanan masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun donasi. Namun sayangnya kurang dibarengi dengan pendidikan moral sehingga kemandirian masyarakat kurang terbentuk dengan baik. Kelima ialah kelangsungan hidup (sustainability), menjadi isu yang sangat penting karena mencakup pengertian yang luas dan dalam. Perusahaan harus menunjukkan perhatian dan cara dalam menjaga nilai ekonomi dan sosialnya dalam berusaha memenuhi kepentingan stakeholders-nya.5 Paradigma agar perusahaan menerapkan CSR semakin lengkap berdasarkan hasil survei yang dilakukan Suprapto dan Siti Adiprigadi Adiwoso pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta. Hasil survei 5
Unsoed “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” artikel diakses pada 2 Oktober 2014 dari http://maksi.unsoed.ac.id.
5
menunjukkan bahwa 166 (44,27%) perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 (55,75%) perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dilakukan adalah, pertama; kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua; sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga; sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan), keempat; pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini juga mengungkapkan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung kepada keinginan dari pihak manajemen perusahaan. Sedangkan hasil survei Kompas tentang penerapan penerapan CSR tahun 2007 menunjukkan bahwa kegiatan CSR hanya dilakukan kurang lebih 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (philanthropy) dan kemurahan hati (charity) dalam rangka membantu korban bencana alam.6 Sementara, hasil penelitian Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) mencatat ada 1.856 kegiatan filantropi selama tahun 2013 yang dilakukan oleh 455 peruahaan. Nilai yang disalurkan perusahaan pada kegiatan filantropi tersebut mencapai Rp. 8,6 Triliun atau sekitar 718 Miliyar setiap bulannya. Sebagian besar kegiatan CSR adalah berupa pendidikan dan riset, diikuti dengan kegiatan di bidang kesehatan, pelayanan sosial, penanganan bencana, lingkungan, ekonomi dan seterusnya.7 Dalam implementasi program CSR, Perum Peruri yang dalam hal ini sebagai salah satu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
6
Ibid., h. 6-7. 7 PIRAC, “Trend Filantropi Perusahaan di Indonesia: Potensi & Tantangan Pengembangannya”, h. 15.
6
dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial perusahaan berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).8 Program PKBL ini merupakan salah satu bentuk implementasi program CSR yang dilakukan oleh Perum Peruri. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara mendorong dan mengembangkan pelaku ekonomi tingkat kecil dan menengah yang tangguh dan terciptanya kemitraan antara pengusaha kecil dan BUMN (Program Kemitraan). 9 Sementara, Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Program Bina Lingkungan). Perum Peruri merupakan salah satu perusahaan umum yang bergerak pada bidang percetakan uang negara (uang kertas, uang logam, dan kertas berharga non uang) yang telah lama berdiri dan tumbuh besar hingga saat ini. Beberapa prestasi dan penghargaan yang pernah diraih oleh Perum Peruri salah satunya ialah pada tanggal 10 Desember 2014 yang lalu meraih penghargaan sebagai perusahaan BUMN terbaik Bidang Non Keuangan Sektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan, serta Nominasi Top
8 9
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Studi Dokumentasi Slide Litbang PKBL Perum Peruri
7
BUMN Non Listed 2014 dari Majalah Investor.10 Serta salah satu program PKBL yang dijalankan oleh Perum Peruri pernah meraih penghargaan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dengan judul “Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia”.
10
Website Perum Peruri http://www.peruri.co.id
8
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam kegiatan penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk Implementasi Corporate Social Responsibility Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Tahun 2014.
2. Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana gambaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk implementasi program CSR Perum Percetakan Uang Republik Indonesia? b. Bagaimana pola dan tahapan pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk implementasi CSR Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. b. Untuk mengetahui pola dan tahapan pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dijalankan oleh
9
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
2. Manfaat Penelitian 1. Segi Akademis a. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian serupa. b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti, berkaitan dengan konsep dan metodologi penelitian. c. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). d. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi untuk menjadi rujukan bagi Mahasiswa yang konsen pada studi ilmu sosial khususnya mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). 2. Segi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
D. Tinjauan Pustaka Dalam Penulisan skripsi ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka sehingga peneliti terinspirasi pada skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab
10
Sosial Perusahaan Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Jakarta” oleh Sandra Ratunasari tahun 2013. Hasil penelitian tersebut adalah PT. JASINDO berhasil mendapatkan penghargaan yaitu meraih sertifikasi A.M. Best Company dengan predikat Best’s Financial Strength Rating of B++ (Good) tahun 2012. Selain itu, tinjauan pustaka lain yang peneliti gunakan adalah skripsi yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Program Pusat Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Di Kabupaten Bogor” oleh Noviyani Muslikhah tahun 2014. Skripsi diatas menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini. Namun, dibuat beberapa perubahan dan penambahan bagian. Salah satunya dengan mengganti lokasi/tempat penelitian, merubah pertanyaan penelitian, menambahkan berbagai macam teori, serta merubah rumusan masalah. Perubahan ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian dan menjadi tolak ukur untuk membedakan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya.
E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari implementasi Corporate Social Responsibility
11
serta memahami pola pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
2. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di PKBL Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang lokasinya berada di Jalan Trunojoyo No. 8 B Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. a. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari oleh pertimbangan: Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) merupakan satu-satunya Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak berbagai macam uang rupiah, diantaranya ialah uang kertas, uang logam, kertas berharga non uang (sertifikat tanah, materai, pita cukai, pasport, ijasah). b. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) merupakan salah satu perusahaan besar milik Negara yang meraih berbagai macam penghargaan, salah satunya ialah Perum Peruri pada tanggal 10 Desember 2014 yang lalu, menerima penghargaan sebagai perusahaan BUMN terbaik 2014 Bidang Non Keuangan Sektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan, serta Nominasi Top BUMN Non Listed 2014 dari Majalah Investor dalam acara “Awards Dinner & Presentation”. c. Salah satu program PKBL yang dijalankan oleh Perum Peruri
12
pernah mendapatkan penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia). d. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni 2015 sampai Agustus 2015.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan: a. Wawancara Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau biasa disebut informan.
Interviewer
mengajukan
pertanyaan-pertanyaan,
meminta
keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan paraphrase (menyatakan kembali isi jawaban interviewee dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban serta bisa menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan “probing” (rangsangan, dorongan).11 Subyek wawancara penelitian ini adalah orang–orang yang bekerja di Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Peruri dan Penerima Manfaat program PKBL Perum Peruri. Subyek penelitian dari 11 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 160-161.
13
pihak PKBL Perum Peruri yaitu Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri. Peneliti melakukan wawancara pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 yang bertempat di kantor PKBL Perum Peruri, untuk menanyakan mengenai data–data penelitian saya di PKBL Perum Peruri. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Nurdjehan selaku Penanggung Jawab Bidang Litbang PKBL Perum Peruri. Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 di kantor PKBL Perum Peruri. Untuk mempertajam data, peneliti juga melakukan wawancara dengan Penerima Manfaat program PKBL Perum Peruri. Subyek penelitian yang
peneliti
wawancarai
yaitu
Bapak
Bahtiar
selaku
Mitra
Binaan/Penerima Manfaat Program Kemitraan (PK) Perum Peruri. Peneliti melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 di Kediaman Bapak Bahtiar di Petukangan Utara, Jalan Palem III RT 004/RW 08 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Ahmad Setiyadi selaku Penerima Manfaat Program Bina Lingkungan (BL) Perum Peruri. Peneliti melakukan wawancara pada hari Jum’at, tanggal 7 Agustus 2015 di Kediaman Bapak Dedi Ahmad Setiyadi di Perum Taman Mangu Indah Blok E Kelurahan Taman Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
b. Observasi Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu yang akan kita teliti.
14
Observasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama ialah observasi sederhana adalah pengamatan yang tidak terkontrol, yang merupakan gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran. Peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala dan kejadian-kejadian sebagaimana terjadi secara apa adanya dalam kondisinya yang alami tanpa melakukan suatu kontrol ilmiah. Pengamatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data awal tentang gejala dan kejadian sebagai pendahuluan bagi penelitian yang lebih mendalam dan terkontrol. Dalam observasi tersebut, selama satu bulan peneliti melakukan penelitian di PKBL Perum Peruri, peneliti melakukan pengamatan awal terkait dengan orang–orang yang berada didalam lingkungan kerja di PKBL Perum Peruri tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang–orang yang bekerja di PKBL Perum Peruri tersebut sangat terbuka kepada saya sebagai peneliti. Hal itu sangat baik untuk mendapatkan data–data yang peneliti ingin dapatkan mengenai PKBL Perum Peruri tersebut. Peneliti juga mengamati tentang siapa saja orang–orang yang berkompeten untuk dijadikan sebagai subyek penelitian untuk mendapatkan data–data terkait penelitian ini. Kedua ialah observasi sistematis adalah suatu pengamatan ilmiah yang terkontrol. Dalam observasi sistematis ini, setting (waktu dan tempat) pengamatan juga dibatasi, sering dalam observasi dipergunakan peralatan peralatan seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. 12 Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terkait dengan pencarian data–data serta informasi kepada Penerima Manfaat PKBL Perum Peruri. Peneliti secara 12
37-39.
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.
15
langsung melakukan pengamatan ke Penerima Manfaat Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) melalui panca indera serta melakukan proses wawancara dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone untuk merekam hasil wawancara (recorder) dan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan penelitian.
c. Dokumentasi Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk dapat mengetahui dan menelusuri data historis. Dalam hal ini mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari pihak PKBL Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) serta data lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.13 Pengumpulan data–data penelitian tersebut bersumber dari buku–buku, dokumen arsip perusahaan, data–data perusahaan serta internet.
4. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian Teknik
pengambilan
sampel
penelitian
menggunakan
teknik
purposive sampling berdasarkan pertimbangan dan kriteria pribadi peneliti yang nantinya responden tersebut akan dijadikan suatu unit sampel peneliti. Informan yang peneliti ambil adalah unit yang mengelola pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yaitu unit PKBL. Sedangkan, Responden 13 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 121.
16
dalam penelitian ini adalah pihak penerima manfaat dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam hal ini, peneliti memilih pimpinan, pegawai, serta staf-staf yang bekerja di PKBL sebagai informan dan penerima manfaat PKBL sebagai responden dikarenakan peneliti yakin dapat memperoleh informasi dan data-data yang mendalam mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berada di perusahaan tersebut.
5. Sumber Data a. Data Primer Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan dilokasi penelitian (PKBL Perum Percetakan Uang Republik Indonesia yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan) dengan subyek yang diteliti yaitu (Kepala atau Pegawai PKBL serta pihak penerima manfaat program PKBL).
b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Melainkan data yang berupa studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dokumen, majalah, koran, artikel dan lain sebagainya, atau bisa juga berupa
17
tentang catatan adanya suatu peristiwa.
6. Analisis Data Proses analisis dimulai setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Maka hal tersebut akan dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.14
7. Keabsahan Data Keabsahan data adalah data yang diperoleh dan telah teruji dan valid. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara ke beberapa sumber (informan) dan membandingkan hasil pengamatan dengan temuan data yang berkaitan. Oleh sebab itu, peneliti senantiasa melakukan perbaikan guna mendapatkan data-data yang relevan. Teknik keabsahan data yang peneliti lakukan adalah dengan ketekunan
pengamatan,
ketekunan
pengamatan
bertujuan
untuk
menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi-situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti. Kemudian peneliti
14
Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, h. 209.
18
fokus pada hal-hal tersebut secara rinci, yaitu peneliti hanya memusatkan dan mencari jawaban sesuai dengan rumusan masalah saja.
8. Pedoman Penulisan Skripsi Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.
F. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab, antara lain: BAB I
Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II Landasan Teori yang terdiri dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang meliputi (Definisi CSR, Konsep-Konsep CSR, Ruang Lingkup CSR), CSR Dalam Kerangka Pergeseran Paradigma Pembangunan, Perdebatan CSR Di Indonesia, Tipologi Perusahaan Dalam Menerapkan CSR, Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan Sosial, Manfaat CSR, Implementasi CSR, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Profil PKBL Perum Peruri, Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BAB III Profil Perusahaan yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Perum Peruri, Visi, Misi, dan Prinsip Perum Peruri, Logo Perum Peruri, Landasan
19
Hukum Berdirinya Perum Peruri, Landasan Hukum Perum Peruri Melaksanakan PKBL, Struktur Organisasi Perum Peruri, Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri serta Tugas dan Fungsi Pengelola PKBL Perum Peruri, Sejarah Berdirinya PKBL Perum Peruri. BAB IV Temuan dan Analisis Data merupakan bentuk temuan dari hasil penelitian peneliti
mengenai
Program
Kemitraan dan
Bina
Lingkungan (PKBL) Perum Peruri, yang terdiri dari hasil temuan tentang gambaran pelaksanaan PKBL Perum Peruri serta analisis mengenai Pola dan Tahapan pelaksanaan PKBL Perum Peruri. BAB V
Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang ditulis oleh peneliti dari hasil penelitian tersebut.
.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Corporate Social Responsibility 1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Coroporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pelaku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relatif berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan CSR ini diantaranya
ialah
Investasi
Sosial
Perusahaan
(Corporate
Social
Investment), Pemberian Perusahaan (Corporate Giving), Kedermawanan Perusahaan (Corporate Philantropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community
Relations), dan
Pengembangan Masyarakat
(Community Development).1 Terdapat berbagai definisi CSR dari berbagai para ahli, lembagalembaga internasional, serta berbagai pengertian yang terdapat dalam bukubuku mengenai CSR adalah sebagai berikut: a. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 1
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), edisi I, h. 102-103.
20
21
mendefinisikan CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan
ekonomi,
seraya
meningkatkan
kualitas
kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.2 b. European Union mendefinisikan CSR adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.3 c. World Bank mendefinisikan CSR adalah suatu komitmen bisnis untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bekerja dengan karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, dengan caracara yang baik untuk bisnis dan untuk pembangunan.4 d. CSR Asia mendefinisikan CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.5 e. Michael Hopkins mendefinisikan CSR adalah berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap stakeholders baik yang berada 2
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 103. 3 Ibid., h. 104. 4 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), edisi I, h. 20-21. 5 Agus S. Riyanto, PKBL Ragam Derma Sosial BUMN, (Jakarta: Banana Publiser, 2011), h. 39.
22
didalam maupun diluar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab, dengan memperlakukan stakeholders dengan cara yang bisa diterimanya.6 f. Mu’man Nuryana mendefinisikan CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pelaku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.7 Bila dikritisi rumusan dari CSR diatas, maka secara prinsip rumusan WBCSD dengan World Bank sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, rumusan World Bank menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan. Sedangkan rumusan European Union hanya menggambarkan CSR sebagai suatu konsep, bagaimana suatu perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar “voluntary” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi kedalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan stakeholders. Dari berbagai rumusan diatas, terlihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR. Begitu pula 6 7
Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, h. 26. Ibid., h. 28.
23
halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari: a. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. b. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.8 Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dengan UUPT, namun secara substansial kedua undangundang ini telah mengubah paradigma CSR dari voluntary menjadi mandatory.
2. Konsep - Konsep Corporate Social Responsibility Munculnya
8
Ibid., h. 22.
konsep-konsep
CSR
didorong
oleh
terjadinya
24
kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat sebagai DEAF (Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi): a. Dehumanisasi industri. Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industi telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “Merger mania” dan perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi, dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat. b. Equalisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya. c. Aquariumisasi dunia industri. Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup. d. Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap
25
lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibuibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (child care), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah “kompensasi” atau bentuk respon terhadap isu ini.9 CSR diterapkan kepada perusahaan–perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek–aspek perilaku perusahaan (firm’s behavior), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci: a. Good Corporate Governance: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. b. Good
Corporate
Responsibility:
pelestarian
lingkungan,
pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok dan
penghormatan
terhadap
hak–hak
pemangku
kepentingan
lainnya.10
9 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR, (Bandung: Alfabeta, 2009), edisi I, h. 105-106. 10 Edi Suharto, CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3-4.
26
3. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam arti luas dari pada sekadar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari ushanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para stakeholders-nya dengan memerhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkingston’s berdasarkan pengertian
CSR
sebagaimana
telah
dijelaskan
sebelumnya,
mengelompokkan CSR atas 3 aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran
ekonomi
(economic
prosperity),
peningkatan
kualitas
lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan
berkelanjutan
(sustainability
development)
harus
memperhatikan “Triple P” yaitu profit, planet, and people.11 11
Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, (PT RajaGrafindo Persada, 2012), edisi I, h. 34-35.
27
Penjelasan dari Triple P tersebut yaitu: a. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi
yang
memungkinkan
untuk
terus
beroperasi
dan
berkembang. b. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia
sebagai
makhluk
sosial.
Beberapa
perusahaan
mengembangkan program CSR, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. c. Planet.
Perusahaan
peduli
terhadap
lingkungan
hidup
dan
keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme).12
Gambar 2.1. Triple Bottom Lines Profit Keuntungan Perusahaan Planet Keberlanjutan Lingkungan Hidup
12
People Kesejahteraan Manusia/ Masyarakat
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR, (Bandung: Alfabeta, 2009), edisi I, h. 107.
28
B. CSR Dalam Kerangka Pergeseran Paradigma Pembangunan Seperti telah dinyatakan, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau CSR berorientasi pada planet (konservasi), people (komunitas), dan profit (keuntungan perusahaan) yang dilaksanakan oleh perusahaan. Orientasi pada planet difokuskan untuk menciptakan lingkungan ekologis yang berkelanjutan (environmental sustainability). Memberdayakan komunitas dan meningkatkan partisipasi multipihak (stakeholders participation) menjadikan orientasi CSR kepada masyarakat (people). Kedua orientasi tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Sinergitas antara ketiga orientasi yaitu profit, planet, dan people tersebut
dimanifestasikan
sebagai
upaya
perusahaan
untuk
menginternalisasikan faktor–faktor luar ke dalam kebijakan perusahaan dalam kerangka CSR. Oleh karena itu, program–program CSR adalah salah satu
aksi
dalam
kerangka
kebijakan
perusahaan
yang
selalu
mempertimbangkan berbagai faktor luar (faktor–faktor di luar perusahaan dan relevan dengan perusahaan) baik faktor sosial (masyarakat) maupun faktor sumber daya alam yang perlu dikonservasi. Mempertimbangkan berbagai
faktor
luar
tersebut
dipahami
oleh
perusahaan
dengan
memfokuskan pada struktur sosial, kultur, dan pola–pola adaptasi ekologi dalam rangka merespons perubahan sumber daya alam yang cenderung semakin terdegradasi. Dalam konteks pembangunan, CSR tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi seperti telah dinyatakan diatas bahwa CSR harus
29
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup warga komunitas. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan perlu dikonstruksikan dalam
suatu kerangka pergeseran
paradigma dari
“production center development” ke “people center development”. Dengan demikian aksi CSR dicirikan dengan implementasi prinsip–prinsip desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, jejaring, teritorial, dan ekonomi lokal.
Gambar 2.2. Pergeseran Paradigma Pembangunan Unsustainable Production Center Development
Sustainable People Center Development
Sentralisasi
- Desentralisasi
Mobilisasi
- Partisipasi
Penaklukan
- Pemberdayaan
Eksploitasi
- Pelestarian
Hubungan Fungsional
- Jejaring Sosial
Nasional
- Teritorial
Ekonomi Konvensional
- Keswadayaan Lokal
Apabila tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan berorientasi pada tripple bottom line, mengimplementasikan prinsip–prinsip dalam kerangka pergeseran paradigma pembangunan, dan dengan memfokuskan pada tata kelola perusahaan, lingkungan, dan pengembangan
30
masyarakat, maka kebijakan perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial telah meninggalkan charity, tetapi lebih dari itu akan sampai pada tahap philantrophy dan corporate citizenship. Tanggung jawab sosial tersebut mulai dari usaha tanggung jawab sosial sebagai program kedermawanan (charity) hingga menjadi good corporate citizenship. Perusahaan dalam mengimplementasikan CSR sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya telah meninggalkan charity yang hanya merupakan kewajiban, mengarah kepada tanggung jawab sosial sebagai philantrophy dan corporate citizenship yang menekankan adanya kepentingan bersama, dimana penerima manfaat bukan hanya sekedar orang miskin seperti dalam charity namun juga masyarakat luas dan perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa tanggung jawab sosial juga lebih tepat bila dianggap sebagai community development dan merupakan ruh pelaksanaan aktivitas CSR.13
C. Perdebatan CSR Di Indonesia Sejak disahkannya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, debut CSR di Tanah Air semakin menguat. Hal ini disebabkan UU tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah “PT yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”14
13
Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Msyarakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), edisi I, h. 229-232. 14 Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1
31
Perdebatan mulai muncul menyangkut besaran biaya dan sanksi. Terlebih, UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2,3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini sepengetahuan penulis belum dikeluarkan. Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”15 Meskipun UU ini telah mengatur sanksi–sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari
15
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b)
32
keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2% yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.16 Pentingnya CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak, CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan. Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Terlebih di Indonesia yang menganut residual welfare state, distribusi pendapatan mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan seperti orang miskin, pekerja sektor informal, kaum perempuan, anak–anak, dan komunitas adat terpencil. Akibatnya, sebagian besar dari mereka hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai.17
16
Edi Suharto, CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19-21. 17 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility), (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 106.
33
D. Tipologi Perusahaan Dalam Menerapkan CSR Menurut Zaim Saidi dan Hamid Abidin, sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR di Indonesia:18 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan
menyelenggarakan sendiri
menyerahkan sumbangan ke masyarakat
kegiatan sosial
tanpa
perantara.
atau Untuk
menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan–perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua. 3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non–pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Dompet Dhuafa, Instansi Pemerintah, Universitas, serta Media Massa. 18
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility), (Bandung: Alfabeta, 2009), h.110.
34
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.
E. Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan Sosial 1. Ilmu Kesejahteraan Sosial a. Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, baik di level mikro, mezzo, maupun makro. b. Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan
untuk
meningkatkan
masyarakat
antara
lain
pemenuhun
kebutuhan
melalui hidup
kualitas
hidup
pengelolaan
masyarakat,
(kondisi)
masalah
dan
sosial,
pemaksimalan
kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.19 Dari definisi diatas, terlihat bahwa Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu yang bersifat terapan, karena itu kajiannya sangat terkait dengan suatu intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang dilakukan oleh pelaku perubahan (change agents) terhadap berbagai sasaran perubahan (target of change) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil (level 19
Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial: (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23.
35
mikro), komunitas dan organisasi (level mezzo), dan masyarakat yang lebih luas baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, negara maupun tingkat global (level makro). Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu bidang dari ilmu kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan pekerjaan sosial di bidang industri yaitu melalui model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau model Investasi Sosial Perusahaan. Model ini pada dasarnya menunjuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurusi kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut pula peduli akan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.20
2. Peran CSR Dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Sudah seharusnya terjadi perubahan paradigma perusahaan agar tidak hanya mengedepankan kepentingan memperoleh laba semata–mata, namun juga keberadaan perusahaan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar seiring dengan mendukung adanya good governance. Melakukan kegiatan CSR dapat meningkatkan dampak ekonomi yang menguntungkan perusahaan. Berdasarkan Internasional Business Leaders Forum (IBLF) dalam Amri dan Sarosa (2008) ada 8 jenis kegiatan CSR yang membantu memperkuat kerekatan sosial, yaitu: a. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan usaha–usaha kecil yang berada disekitar lokasi perusahaan. 20
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 209-210.
36
b. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati, diwujudkan dengan mengembangkan aktivitas CSR yang mengarah pada terbentuknya kondisi keakraban antar anggota masyarakat. c. Memperkecil konflik. d. Membantu mengatasi kriminalitas, dengan berupaya memberikan sentuhan pemberdayaan agar masyarakat sekitar tidak terjebak dalam hal yang negatif. e. Mendukung social local enterpreuners. f. Penyediaan layanan sosial dalam situasi sulit, serta berkontribusi dalam pengembangan solidaritas sosial. g. Mendorong toleransi antar agama, etnik, dll. h. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya.
F. Manfaat CSR Corporate Social Responsibility (CSR) bermakna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang berdampak pada masyarakat, komunitas mereka dan lingkungan. Karena itu, dampak negatif dari aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan harus diakui dan diungkapkan dalam pelaporan perusahaan. Perusahaan dituntut menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonominya dengan kinerja sosial dan lingkungannya jika ingin bisnisnya langgeng. Dunia bisnis juga dituntut menyelaraskan pencapaian kinerja laba dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Pencapaian itu akan menempatkan perusahaan menjadi warga masyarakat yang baik (good corporate citizen)
37
dan meraih keuntungan yang langgeng. Dengan demikian, kemauan baik, komitmen, dan kepedulian dunia usaha untuk menyisihkan dana untuk aktivitas CSR secara berkelanjutan sebenarnya juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi dunia bisnis sendiri, yaitu: 1) sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang, 2) memperkokoh profit dan kinerja keuangan perusahaan, 3) meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan, 4) menurunnya kerentanan gejolak sosial dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan, 5) meningkatnya reputasi dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.21
G. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pelaksanaan program CSR adalah pelibatan perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat serta calon penerima program CSR. Oleh sebab itu, dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Berikut ini adalah kondisi implementasi CSR: Kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSR harus memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak perusahaan sehingga pelaksanaan CSR didukung sepenuhnya oleh sumber 21
Andreas Lako, Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 89-90.
38
daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR, maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Kondisi kedua, yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi
program
CSR
adalah
diterapkannya
pola
hubungan
(relationship) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Kondisi ketiga, adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR.22
H. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pendataan jumlah unit usaha UMKM didasarkan pada definisi dan kriteria UMKM sesuai dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pasal 1 UU tersebut, UMKM didefinisikan sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang–undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 22
Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 145-146.
39
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang–undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.23
I. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) 1. Definisi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) a. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah unit/organ khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang Direksi. b. Program Kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. c. Program Bina Lingkungan adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perum Peruri di wilayah usaha melalui pemanfaatan 23
Siti Nurbaya Bakar, Integrasi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional, (Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009), h. 19.
40
dana dari bagian laba.24 2. Tujuan Program a. Bantuan Program Kemitraan ditujukan untuk membantu kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berlokasi di seluruh wilayah binaan Perum Peruri, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi serta memperluas lapangan pekerjaan. b. Bantuan Program Bina Lingkungan ditujukan untuk membantu meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di lokasi sekitar wilayah usaha perusahaan dan wilayah lainnya yang membutuhkan.25
3. Wilayah Pelaksanaan Program Kemitraan Penyaluran dana Program Kemitraan lebih diprioritaskan pada wilayah Pulau Jawa, namun diluar Pulau Jawa pelaksanaan Program Kemitraan Perum Peruri dapat dilaksanakan sesuai lokasi cabang usaha Perum Peruri berada, sepanjang merupakan kebijakan Direksi Perum Peruri. Sedangkan kegiatan pembinaan, monitoring dan penagihan pada Mitra Binaan yang sudah menerima penyaluran dana di wilayah luar Jawa tetap dilaksanakan dengan intensif.26
4. Wilayah Pelaksanaan Program Bina Lingkungan a. Sekitar Kantor Pusat Perum Peruri. b. Sekitar wilayah cabang usaha pengembangan Perum Peruri di daerah dan aset perusahaan berada. 24
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 2-3. Ibid., h. 6. 26 Ibid., h. 14. 25
41
c. Wilayah lain sesuai instruksi atau kebijakan Direksi 5. Penggunaan Dana a. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk: Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan pembelian barang-barang modal (investasi) seperti: mesin, alat produksi, alat bantu produksi, dan lain–lain, yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk Mitra Binaan, jangka waktu pembinaan dapat dilakukan secara bertahap dan terus menerus sampai Mitra Binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan bankable.27 b. Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan berada dalam bentuk bantuan: 1. Korban Bencana Alam Dan Bencana Lainnya Bantuan korban bencana alam dalam hal ini meliputi dampak bencana yang diakibatkan bukan oleh kesengajaan manusia. Adapun jenis bantuannya antara lain: a. Penyediaan bahan kebutuhan pokok (sembako), air bersih, MCK pengungsi; b. Pengadaan obat–obatan dan atau tenaga medis; c. Pengadaan perahu karet, tenda pengungsi; d. Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi. 2. Pendidikan Dan Pelatihan a. Bantuan Beasiswa
27
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 11.
42
Bantuan beasiswa diberikan kepada para pelajar SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta sekolah sederajat, yang berprestasi dan tidak mampu, dengan melampirkan bukti prestasi dari pihak sekolah dan keterangan tidak mampu dari orang tua serta RT/RW setempat. b. Bantuan Fasilitas Pendidikan Atau Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sekolah (Umum, Pesantren, Madrasah) Bantuan fasilitas pendidikan ini berupa perbaikan sarana dan prasarana penunjang proses belajar, peralatan pendidikan serta usaha-usaha dalam proses penelitian dan pengembangan pendidikan masyarakat. c. Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru Bantuan
peningkatan
kompetensi
guru
dipergunakan
untuk
memberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. d. Bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan. e. Bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.
3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Bantuan ini ditujukan bagi peningkatan fasilitas–fasilitas kesehatan masyarakat yang meliputi pembangunan dan renovasi sarana pelayanan kesehatan, sarana sanitasi masyarakat, sunatan massal, pengobatan gratis masyarakat, pengadaan kendaraan dan peralatan medis, pengadaan obatobatan serta kegiatan–kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
43
4. Pengembangan Prasarana Dan Sarana Umum Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum ditujukan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum sehingga dapat meningkatkan fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat setempat. Adapun jenis fasilitas umum tersebut meliputi: jalanan umum, jembatan, taman, saluran irigasi, balai desa, sarana dan prasarana pendidikan sekolah, sarana air bersih, sarana olah raga dan fasilitas umum lainnya.
5. Sarana Ibadah Bantuan prasarana ibadah dipergunakan untuk membantu kegiatan seremonial keagamaan seperti acara Peringatan Nuzulul Qur’an, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan lain–lain, sedangkan bantuan sarana ibadah dimaksudkan agar dapat meningkatkan fungsi dan kegunaan fasilitas tersebut bagi masyarakat. Adapun jenis bantuan tersebut meliputi: bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, pengadaan sarana ibadah dan fasilitas penunjang lainnya.
6. Pelestarian Alam Bantuan dipergunakan dalam rangka pemberian bibit tanaman, penghijauan, penanaman kembali lahan kering, lahan hutan, lahan gambut/mangrove, pemeliharaan pertumbuhan tanaman, program hutan kota dan taman kota, serta kegiatan penghijauan lainnya dalam rangka menjaga kelestarian alam dan mengatasi pemanasan global/global warming.
44
7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Bantuan untuk masyarakat berupa sarana dan prasarana yang sifatnya untuk kepentingan pengentasan kemiskinan.28
J. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Kementerian
BUMN
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, dan 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN Terdapat tiga jenis perusahaan BUMN, yaitu: 1. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) dan terbagi atas saham–saham, berstatus hukum perdata dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam hukum dagang.29 Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada 28
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 33-36. Fajar Nursahid, Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia, (Depok: Piramedia, 2006), h. 32. 29
45
umum. Persero dipimpin oleh Direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai Pegawai Swasta. Maksud mendirikan Persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas Negara. Di Indonesia yang sudah menjadi Perusahaan Persero antara lain: PT. Pembangunan Perumahan, PT. Bank BNI Tbk, PT. Telkom Tbk dan lain-lain termasuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
2. Perusahaan Umum Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan, modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undangundang.30 Perum di Indonesia antara lain: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum Damri, Perum Antara, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka, dan lain-lain.
3. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah BUMN yang berusaha dibidang penyediaan jasa–jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat, permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh
30
Marwah M. Diah, Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau Korporatisasi, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), h. 185.
46
Departemen yang membawahinya.31 Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan-Perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Contoh perusahaan yang pernah menjadi Perjan di Indonesia antara lain: Perjan RS Jantung Harapan Kita, Perjan RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RS AB Harapan Kita, Perjan RS Sanglah, Perjan RS Sardjito, Perjan RS M.Djamil, Perjan RS Fatmawati, Perjan RS Hasan Sadikin.32
31
Ibid., h. 184-185. Sandra Ratunasari, “Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PKBL PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Jakarta,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 27-29. 32
BAB III PROFIL PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
A. Sejarah Berdirinya Perum Peruri1 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) didirikan pada tanggal 15 September 1971. Perusahaan ini merupakan gabungan dari dua perusahaan, yakni perusahaan P.N Pertjetakan Kebajoran (Perkeba) dan P.N. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1971. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Pertjetakan Kebajoran adalah percetakan uang kertas yang semula bernama Perkeba NV, didirikan atas dasar hukum Tap Menteri Kehakiman No.J.A 5/59/16 tanggal 16 April 1952. Sedangkan P.N. Artha Yasa semula adalah percetakan uang logam, didirikan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 261156/UMI tanggal 18 November 1954. Sebagai satusatunya Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang Percetakan Uang di Indonesia, tugas utama Perum Peruri adalah menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia (baik uang kertas maupun uang logam) untuk Bank Indonesia serta mencetak 1
Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri
47
48
produk kertas berharga non uang sesuai pesanan perusahaan pemesan (seperti paspor, materai, pita cukai, sertifikat tanah). Mengingat misi dari kedua perusahaan sama, yaitu melakukan percetakan uang maka demi efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, pemerintah menggabungkan menjadi satu dengan nama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Kolonel Subono Mantofani SH ditetapkan sebagai Direktur Utama. Struktur organisasi baru terbentuk pada tanggal 1 Januari 1972 dengan susunan direktur yang membawahi 6 orang direktur muda. Struktur organisasi pada periode awal pembentukan ini terus mengalami perkembangan pesat. Akan tetapi, yang perlu dicatat adalah dari semua struktur organisasi yang ada, Bidang Pengamanan dan Pengawasan berada langsung dibawah Direktur Utama karena beliau lah yang memperhatikan misi sekuriti yang diemban. Selama periode awal penggabungan banyak hal yang dapat disimak dan diambil sebagai pelajaran. Melalui manajemen dan disiplin gaya militer yang diterapkan oleh Direktur Utama pada saat itu, berhasil diselaraskan perbedaan budaya perusahaan pegawai dari PN Artha Yasa dan pegawai dari PN Perkeba. 1. Produksi Perusahaan a. Produksi Uang Kertas
49
Dalam percetakan uang kertas, Peruri menerapkan pengalaman dengan teknologi sekuriti tinggi mulai dari desain, kertas, tinta, maupun proses cetaknya. Fitur yang dikenal luas adalah menggunakan watermark, cetak intaglio, benang pengaman, dan tinta sekuriti.
b. Produk Uang Logam
Aspek sekuriti percetakan uang logam pada prinsipnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan desain, dan ketajaman pencetakan.
c. Paspor
50
Paspor Republik Indonesia sebagai salah satu dokumen sekuriti negara yang
penting
atau
vital,
selama
ini
digunakan
sebagai
bukti
kewarganegaraan Indonesia bagi pemiliknya dan berfungsi sebagai dokumen pendukung perjalanan khususnya ke luar negeri. Kini Peruri tidak hanya mencetak pesanan Paspor RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi RI saja, tetapi juga pesanan paspor dari luar negeri, salah satunya Sri Lanka.
d. Materai
Direktorat Jenderal Pajak RI dan pencetakannya mempercayakannya kepada Perum Peruri, mengingat produk sekuriti yang dicetak oleh Perum Peruri selama ini mengandung unsur-unsur sekuriti feature, diantaranya penggunaan hologram sekuriti dan teknik cetak intaglio sebagaimana yang terdapat pada uang kertas RI. Materai yang dicetak oleh Perum Peruri atas pesanan dari Direktorat 3000,- dan Rp. 6000,-.
Jenderal Pajak Indonesia saat ini bernilai Rp.
51
e. Pita Cukai
Produk pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.
f. Sertifikat Tanah
Badan Pertanahan Nasional mempercayakan percetakan dokumen sertifikat tanah kepada Perum Peruri. Sertifikat tanah yang dicetak oleh Perum Peruri mempunyai ciri khusus yang lebih mengutamakan unsur pengamanan sehingga dapat memperkecil resiko pemalsuan.
52
B. Visi, Misi, Dan Prinsip Perusahaan2 1. Visi Perusahaan “Perusahaan berkelas dunia dibidang Integrated Security Printing System” 2. Misi Perusahaan “Menghasilkan produk berkualitas dan bernilai sekuriti tinggi kebanggaan bangsa” 3. Prinsip Perusahaan “Integritas, Team Work, Sekuriti, Kualitas, Inovasi” 4. Grand Strategy: a.
Mewujudkan Sistem Manajemen yang terintegrasi dan Akuntabel
b.
Meningkatkan kualitas SDM
c.
Menerapkan teknologi yang unggul dalam proses produksi
d.
Membangun citra Peruri sebagai Perusahaan Security Printing berkelas dunia.
2
Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri
53
C. Logo Perusahaan3
Pada prinsipnya, logo adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari budaya perusahaan. Disegala kepentingan, logo akan menjadi tanda alamat yang memberikan arti sangat penting dan oleh karena itu logo harus diperhatikan terhadap penerapannya. Dengan penerapan yang tidak tepat akan memberikan arti dan kesan yang kurang baik terhadap perusahaan dan sebaliknya, dengan menerapkan logo yang benar maka akan dapat memberikan arti yang positif bagi perusahaan. Perum Peruri mempunyai makna logo sebagai berikut: a. Susunan berbentuk u, r, dan i merupakan singkatan dari kata Uang Republik Indonesia. Memberikan makna akan penghargaan terhadap perjuangan para pendiri percetakan uang di Indonesia pada masa kemerdekaan yang terkenal dengan sebutan ORI (Oeang Republik Indonesia). Perjuangan para pendahulu melalui percetakan yang didalam mendirikan RI menjadikan semangat yang tiada henti kepada generasi penerus untuk tetap memegang 3
Website Perum Peruri http://www.peruri.co.id
54
teguh semangat perjuangan tersebut. Dan dapat memberikan ketegasan akan nama Perum Peruri yang telah dikenal baik Nasional maupun Internasional. b. Segi empat dengan sudut lengkung sebagai landasan susunan berbentuk u, r, dan i dalam susunan tersebut memiliki makna yang kokoh dan kuat akan pengamanan yang akurat didalam mengamankan perusahaan Perum Peruri. c. Warna logo ungu memberikan makna akan keanggunan. Makna keanggunan diharapkan memberikan jiwa bahwa Perum Peruri menjadi pencetak sekuriti yang terpercaya dan dapat diandalkan. d. Bentuk tulisan peruri di bawah logo dengan ciri huruf u, r, dan i disambung dan menjadi satu kesatuan dengan logo memberikan ketegasan akan nama Peruri yang telah dikenal baik nasional maupun internasional.
D. Landasan Hukum Berdirinya Perum Peruri4 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2006 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
4
Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri
55
E. Landasan Hukum Perum Peruri Melaksanakan PKBL 5 1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012. d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 5
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 1-2.
56
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013. e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. f. Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai dua tanggung jawab kepada Pemegang Saham sebagai Shareholder dan masyarakat sebagai Stakeholder. Artinya selain mengoptimalkan laba, BUMN juga dituntut turut serta aktif dalam Program Kemitraan (PK) dengan pelaku usaha kecil dan menengah, serta Program Bina Lingkungan (BL). g. Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 BAB V tentang Tanggung Jawab
Sosial
dan
Lingkungan
Pasal
74
ayat
1
dan
2:
Perusahaan/Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai
biaya
perseroan
yang
pelaksanaannya
57
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
F. Struktur Organisasi Perum Peruri6
KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-1/II/2013 TANGGAL: 22 FEBRUARI 2013
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
6
DIREKTUR TEKNIK DAN PRODUKSI
Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri
DIREKTUR SDM DAN UMUM
DIREKTUR KEUANGAN
58
G. Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri7
DIREKTUR KEUANGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
SEKRETARIAT
KEUANGAN
LITBANG
Susunan Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan: 1. Pembina PKBL
: Direktur Keuangan
2. Kepala PKBL
: FX Sugiyanto
3. Koordinator Bidang Keuangan
: Samsul Bachrum
4. Koordinator Bidang Litbang
: Mulyo Harsono
5. Koordinator Bidang Kesekretariatan
: Tupar
6. Penanggung Jawab Litbang
: M. Nurdjehan A
7. Penanggung Jawab Keuangan
: Mia Nofrianti Fajrina
7
Wawancara Pribadi Dengan Bapak FX Sugiyanto, Senin, 6 Juli 2015
59
8. Staff
: - Defi Eko Marianti - Nana Ruchmana
H. Tugas Dan Fungsi Pengelola PKBL Perum Peruri:8 a. Direktur Utama. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina utama dalam proses perum peruri melaksanakan PKBL. b. Pembina PKBL. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina langsung PKBL yaitu membina dari proses perencanaan sampai proses penyaluran, mengawasi penyususan RKAP yang dilakukan oleh PKBL, mengecek proposal yang sudah di evaluasi oleh PKBL, mengecek laporan pertanggung jawaban per-triwulan, per-semester, dan per-tahun yang akan dilaporkan juga ke direksi dan kementerian. c. Kepala PKBL. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai orang yang melakukan proses perencanaan, survei, pembinaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait maupun dinas dalam menjalankan PKBL. d. Koordinator Bidang Keuangan. Mempunyai tugas dan fungsi mengkordinir tentang dana yang tersedia, dana yang disalurkan, dana yang kembali, biaya operasional, mencatat keluar masuknya uang. e. Koordinator Bidang Litbang. Mempunyai tugas dan fungsi merencanakan yang terkait dengan masalah penyaluran, mempunyai tugas pokok mengembangkan sistem–sistem yang masih ada kendala,
8
Wawancara Pribadi Dengan Bapak FX Sugiyanto, Senin, 6 Juli 2015
60
misalnya sistemnya kurang, formulirnya kurang, kordinasinya kurang. Berfikir mengembangkan seluruh sistem yang masih kurang efektif dan masih ada kendala. f. Koordinator Bidang Kesekretariatan. Mempunyai tugas dan fungsi mem-filekan dari 5.430 mitra pilihan dengan baik, peraturan–peraturan kementerian harus tersusun tersendiri dengan baik, peraturan terkait undang–undang harus tersusun tersendiri dengan baik, kebijakankebijakan direksi harus tersusun tersendiri dengan baik. g. Penanggung Jawab Litbang. Mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama dengan koordinator bidang litbang. h. Penanggung Jawab Keuangan. Mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama dengan koordinator bidang keuangan. i. Staf. Mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu bidang keuangan dan membantu bidang kesekretariatan dalam menjalankan tugasnya.
I. Sejarah Berdirinya PKBL Perum Peruri9 Sebagai perusahaan milik negara yang dalam pengawasan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Atas dasar hal tersebut, Perum Peruri telah melakukan sejumlah program untuk memberikan sumbangan terhadap pembangunan masyarakat Indonesia.
9
1-2.
Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.
61
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Peruri telah dilakukan secara formal sejak tahun 1990 melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Peruri No. SKEP-191/V/1990. Untuk itu, dibentuklah sebuah badan dengan nama Badan Pengelola Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi (BP Binuskolekop). Setahun kemudian, badan tersebut diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Peruri No. SKEP-315/XI/91 tanggal 13 November 1991 menjadi Badan Pengelola Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (BP PERELEK) yang terlepas dari organisasi Perum Peruri. Pada tanggal 25 Februari 1998, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 77/III/98 BP PERELEK diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Selanjutnya, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Perum Peruri membentuk Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tugas utamanya adalah berperan aktif dalam pemberdayaan terhadap usaha kecil dan koperasi. Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, kegiatan Program Kemitraan dilaksanakan kembali dengan sumber saldo dana PK yang
62
berasal dari akumulasi penyisihan laba BUMN yang teralokasi sampai dengan tahun 2012 serta anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu Bapak FX Sugiyanto mengenai awal mula perusahaan mengimplementasikan PKBL: “Ya tahun 1991. Sejarahnya itu udah amanah undang-undang yang dibicarakan mulai tahun 91. Tahun 91 kita sudah mulai menggulirkan dan tujuannya sama bahwa dengan adanya undang-undang itu dan melalui beberapa permen kita harus menyalurkan PKBL. Dulu bukan PKBL namanya mas, tetapi PERELEK (Badan Pengelola Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi) dan diubah lagi menjadi PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sampai sekarang berubah namanya menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).”10
Berbagai kegiatan PKBL yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan dan telah menerima pinjaman maupun bantuan sekaligus membantu pemerintah untuk melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar perusahaan, antara lain: a. Membantu modal usaha dengan pengembalian angsuran yang ringan terhadap terhadap pengusaha mikro dan kecil.
10
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri, Senin, 6 Juli 2015.
63
b. Meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi wirausaha melalui penyaluran dana PK dan pembinaan kepada pengusaha mikro dan kecil ke sektor riil agar tercipta lapangan pekerjaan. c. Melalui berbagai sektor Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PKBL
Perum
Peruri,
diharapkan
dapat
membantu
peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelestarian alam serta bantuan korban bencana alam.
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS
A. Gambaran Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri Tahun Anggaran 2014. Rencana kerja dan realisasi kegiatan PKBL dirancang untuk meningkatkan masyarakat supaya berdaya, berkembang, dan mandiri. Sehingga kedepan akan berdampak pada peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan program yang dilakukan memberikan efek positif bagi masyarakat dan perusahaan. Program Kemitraan di Tahun 2014 tetap dilakukan dan fokus pada peningkatan kolektibilitas serta pembinaan kepada mitra binaan dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pinjaman.Langkah–langkah dan upaya ini untuk mendorong mitra binaan semakin berkembang dan diharapkan mampu untuk mengangsur kembali, sedangkan Program Bina Lingkungan BUMN mulai dilakukan melalui pembebanan (dibiayakan) dalam RKAP sebagaimana perlakuan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan kemampuan perusahaan.1
1
Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 4.
64
65
Tabel 4.1. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana PKBL
Kegiatan
Tahun 2014
Program Kemitraan
Program Bina Ling.
Tahun 2013
Anggaran (Rp)Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp)Realisasi (Rp)
12.500.000.000-
5.500.000.000
2.500.000.000 2.120.400.000
5.600.000.000
5.297.775.885
Sumber: Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014
1. Program Kemitraan (PK) Program Kemitraan Perum Peruri dengan usaha kecil dan koperasi atau disebut Program Kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba.2 a. Rencana Kerja Dan Anggaran Program Kemitraan Tahun 20143 1. Penyaluran dana pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi lebih difokuskan di wilayah yang mempunyai konduite baik dalam hal pengembalian angsuran pinjamannya. 2. Penyaluran dana bantuan pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi dalam bentuk: pendidikan dan pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan pengetahuan
penyusunan
laporan
perkembangan
usaha,
kegiatan
pameran/promosi, peningkatan produktivitas mitra binaan.
2
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 2. Studi Dokumentasi Rencana Kerja Dan Anggaran PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.
3
15-16.
66
3. Meningkatkan penyampaian laporan perkembangan usaha dari mitra binaan, pelaksanaan pemulihan sisa pinjaman serta meningkatkan monitoring dan penagihan piutang macet/bermasalah. 4. Melaksanakan pemulihan piutang macet melalui proses rescheduling dan reconditioning terhadap pinjaman yang sudah dikategorikan macet untuk meningkatkan kinerja tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.
b. Pelaksanaan Program Kemitraan4 Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) telah melaksanakan kegiatan Program Kemitraan mulai tahun 1991 dan sampai dengan saat ini dengan jumlah mitra binaan sebanyak 5.430 mitra binaan yang tersebar di 18 Provinsi serta jumlah dana yang disalurkan/dipinjamkan sebanyak Rp 91.282.089.000,-. Perkembangan mitra binaan sampai 31 Desember 2014 yang masih perlu pembinaan sebanyak 3.012 mitra binaan dan jumlah piutang pokok sebesar Rp 19.316.679.474,- (diluar piutang bermasalah). Tabel 4.2.Adapun Wilayah Kegiatan Monitoring Selama Tahun 2014
No. 1.
Provinsi
Kabupaten/Kota
Waktu
Yogyakarta
Sleman, Kulon Progo, Bantul,
April 2014
Gunung Kidul, dan Yogyakarta. 2.
Jawa Barat
Ciamis,
Tasikmalaya,
Garut,
Mei 2014
Sumedang, Bandung, dan Cianjur. 4
4-5.
Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.
67
Cirebon, Kuningan, Indramayu,
Oktober 2014
Majalengka, Subang, Purwakarta. 3.
Jawa Tengah
Demak, Jepara, Kudus, Rembang,
Mei 2014
Blora, Grobogan, dan Semarang. Banjarnegara,
Wonosobo,
Temanggung,
Purworejo,
Oktober 2014
Kebumen, dan Magelang. Salatiga,
Surakarta,
Boyolali,
Oktober 2014
Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. 4.
Sumatera Utara
Tapanuli
Utara
(KUD
Narumonda,
KUD
Laguboti
Timur, KUD
KUD
Oktober 2014
Hutanagodang,
Ambarita,
KUD
Pangururan, dan Koperasi Jasa Audit Handayani). 5.
Lampung
Lampung
Tengah,
Bandar
November 2014
Lampung, dan Lampung Selatan. 6.
DKI Jakarta
Jakarta Selatan, Jakarta Timur,
November dan
Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan
Desember 2014
Jakarta Utara. Sumber: Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014
68
c. Kerja Sama Penyaluran Program Kemitraan5 Kegiatan Program Kemitraan Perum Percetakan Uang RI pada tahun 2014 difokuskan pada pembinaan dan peningkatan kolektibilitas kepada seluruh mitra binaan, agar kondisi mitra binaan dalam meningkatkan usahanya semakin membaik dan berkembang serta dampaknya mitra binaan akan mampu untuk memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman secara bertahap. Selama tahun 2014 pembinaan dan monitoring ditujukan kepada mitra binaan yang potensial dan kualitas piutangnya masuk dalam kategori macet dan dalam proses pembinaan dan monitoring bekerja sama dengan Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi,
dan
UKM
wilayah
Kabupaten/Kota setempat dengan tujuan: 1. Pendampingan untuk melakukan penagihan kepada mitra binaan yang menunggak 2. Pembinaan kepada mitra binaan dan turut serta dalam pengawasan 3. Ikut mengevaluasi dan mendorong/membangkitkan terhadap mitra binaan yang bermasalah. Kerja sama ini memudahkan dan sangat membantu PKBL Perum Peruri dalam rangka melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke setiap mitra binaan serta bentuk kerja sama ini sudah berlangsung sejak awal rencana penyaluran bantuan pinjaman sampai dengan saat ini.
5
Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 14.
69
d. Monitoring Dan Evaluasi Mitra Binaan6 Setelah mendapatkan data dari pengolahan data, Kepala PKBL Perum Peruri mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring atau pemantauan ke lokasi usaha Mitra Binaan.Pemantauan (monitoring) dilakukan untuk melihat secara faktual kondisi usaha Mitra Binaan setelah mendapatkan bantuan pinjaman.Hal–hal
yang perlu diperhatikan terkait
dengan
pelaksanaan pemantauan (monitoring): 1. Membuat jadwal monitoring sesuai wilayah yang akan dikunjungi. 2. Pengiriman surat kepada instansi terkait atau pihak ketiga yang menangani usaha kecil dan koperasi wilayah yang akan dimonitoring dilampiri dengan daftar Mitra Binaan yang akan dipantau/dikunjungi. 3. Mempersiapkan dokumen dan sarana monitoring, antara lain: surat perintah perjalanan dinas (SPPD), form surat pernyataan monitoring, daftar tunggakan, data angsuran pinjaman, materai Rp. 6.000, blangko kuitansi, alat dokumentasi, kalkulator. Setelah pemantauan/monitoring dilakukan, pihak PKBL Perum Peruri membuat laporan hasil pemantauan/monitoring kepada Kepala PKBL Perum Peruri. Selain itu, pihak PKBL juga memantau perkembangan Mitra Binaan yang telah dimonitor melalui telpon atau surat. Pihak PKBL Perum Peruri juga melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala bekerja sama dengan instansi terkait atau pihak ketiga menyangkut Mitra Binaan dalam hal: perkembangan jangkauan pemasaran, 6
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 21-22.
70
perkembangan hasil usaha/hasil penjualan (omzet), perkembangan jumlah kekayaan bersih (aset), perkembangan kuantitas/kualitas hasil produksi, serta perkembangan jumlah tenaga kerja.
2. Program Bina Lingkungan (BL) Program Bina Lingkungan adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perum peruri di wilayah usaha melalui pemanfaatan dana dari bagian laba.7 a. Rencana Kerja Dan Anggaran Program Bina Lingkungan Tahun 20148 1. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat yang berdomisili di wilayah sekitar perusahaan DKI Jakarta dan Jawa Barat. 2. Membantu meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di lokasi sekitar perusahaan dan wilayah lainnya yang membutuhkan. 3. Penyaluran dana bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan fisik: korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, program penghijauan untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dan pengentasan kemiskinan.
7
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 3. Studi Dokumentasi Rencana Kerja Dan Anggaran PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.
8
17-18.
71
b. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan9 Pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) sejak tahun 2004 dan telah banyak kegiatan yang dilakukan dan kegiatan bina lingkungan difokuskan kepada masyarakat wilayah sekitar perusahaan yaitu wilayah Jakarta dan Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang. Selanjutnya akumulasi penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan dari awal tahun 2004 sampai dengan 2014 sebesarRp. 30.146.023.551,- (termasuk BUMN Peduli). Adapaun Program Bina Lingkungan yang telah terealisasikan ialah: 1. Korban Bencana Alam Sepanjang tahun 2014, bencana alam masih terjadi dan menimpa bangsa Indonesia, baik disekitar wilayah perusahaan maupun wilayah lain, seperti bencana banjir di wilayah Kabupaten Karawang, letusan gunung Sinabung di Medan, Sumatera Utara, dan letusan gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, dan beberapa bencana alam lainnya. Bencana alam seperti ini tidak
bisa
kita
hindari
dan
kapan
waktunya
juga
sulit
untuk
diprediksi.Kegiatan Bina Lingkungan yang dilakukan seperti ini merupakan wujud kepedulian BUMN untuk membantu meringankan dan sekaligus keprihatinan. Bantuan diberikan berupa makanan dan obat–obatan untuk bencana banjir di wilayah Karawang 412 Kepala Keluarga dan untuk korban letusan gunung Sinabung maupun gunung Kelud berupa dana/uang yang
9
Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.
9-12.
72
diserahkan koordinator bencana di wilayah masing–masing dengan keseluruhan dana mencapai Rp. 141.000.000,-. 2. Pendidikan dan Pelatihan Program pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan sepanjang tahun 2014 untuk membantu biaya peningkatan pendidikan dan pelatihan serta prasarana dan sarana untuk mendukung proses belajar, misalnya ruang belajar, sarana belajar dengan keseluruhan dana mencapai Rp. 333.700.000,untuk wilayah Jakarta dan Karawang. Salah satu kegiatan pendidikan dan pelatihan
bekerja
sama
dengan
lembaga
TESDC
(Technical
&
Enterpreuneurial Skill Development Center) Bandung untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2009 dan telah menghasilkan lulusan sebanyak 181 orang. Program TESDC ini sangat efektif dan masih banyak peminat yang tentunya akan ditindaklanjuti untuk kerja samanya dan disesuaikan dengan alokasi anggaran Program Bina Lingkungan setiap tahun, khususnya pos bantuan pendidikan dan pelatihan. Dari lulusan tersebut sudah bekerja diberbagai perusahaan dan peserta sebagian besar dari wilayah Kabupaten Karawang yang berasal dari tingkat SMA atau SMK yang sudah lulus maupun putus sekolah dan jurusan yang ada di Lembaga TESDC antara lain jurusan Manufaktur, jurusan Administrasi Manufaktur, dan jurusan Drafter.
73
3. Peningkatan Kesehatan Dalam program peningkatan kesehatan di tahun 2014 bekerja sama dengan masyarakat sekitar perusahaan di wilayah Karawang dengan kegiatan pengobatan massal yang diikuti oleh 200 orang dan kegiatan peningkatan kesehatan lainnya, dengan keseluruhan dana mencapai Rp. 174.850.000,-. Kegiatan bantuan peningkatan kesehatan lainnya yang telah direalisasikan tahun sebelumnya berupa 3 (tiga) unit mobil Ambulance untuk Desa Karangligar, Desa Kutamekar, Desa Sukasari, Kabupaten Karawang dan bantuan ini sejalan dengan bantuan sebelumnya yaitu berupa Poliklinik Desa (Polindes) dan ini merupakan Desa binaan Perum Percetakan Uang RI. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dalam hal mendukung transportasi setiap saat untuk membawa warga yang sedang sakit ke Rumah Sakit/Dokter atau kegiatan sosial. 4. Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Program dilaksanakan
pengembangan
prasarana
tahun 2014 diberbagai
dan
sarana
umum
wilayah, Jakarta,
yang
Tangerang,
Karawang, dan Depok serta jenis kegiatannya, sarana jalan, balai serba guna, MCK, pembangunan tanggul, sarana jalan TPU, perbaikan gerobak sampah, pengadaan air bersih, saluran air, dan perlengkapan pengurusan jenazah, dengan keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp. 631.100.000,-.
74
5. Sarana Ibadah Permintaan bantuan masyarakat terhadap sarana ibadah dari tahun ke tahun cukup banyak dan PKBL Perum Peruri dalam melaksanakan penyaluran bantuan tetap melakukan skala prioritas/seleksi dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Adapun wilayah penerima bantuan daerah Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang berupa pembangunan Masjid dan Gereja, renovasi Masjid, fasilitas Masjid seperti sajadah, karpet, dan fasilitas ibadah lainnya dengan keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp. 582.300.000,-. 6. Pelestarian Alam Program pelestarian alam yang dilakukan merupakan tindak lanjut program tahun sebelumnya dengan menanam 20.000 pohon di Sumedang, Jawa Barat dan kegiatan ini merupakan kerja sama dengan PT. BUMN Hijau Lestari, dengan tujuan untuk membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi isu pemanasan global, dengan biaya di tahun 2014 sebesar Rp. 225.000.000,7. Pengentasan Kemiskinan Program pengentasan kemiskinan ini bekerja sama dengan kodim 0504/JS Jakarta Selatan yang kegiatannya membantu masyarakat sekitar Kodim Tanah Kusir, Jakarta Selatan dengan memberikan sembako sebanyak 500 paket dan keseluruhan dana mencapai Rp. 32.250.000,-.
75
c. Kerja Sama Penyaluran Program Bina Lingkungan10 Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi terhadap ruang lingkup bantuan program, antara lain: 1. Bantuan korban bencana alam (banjir) bekerja sama dengan Pemda (Lurah/Kepala Desa, Bupati) setempat atau lembaga yang berwenang untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan apa yang diperlukan oleh korban dan wilayah yang akan dibantu. 2. Bantuan korban bencana letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan letusan Gunung Kelud Kediri, Jawa Timur bekerja sama dengan yang berwewenang dalam hal ini koordinator wilayah setempat yang telah ditentukan oleh pemerintah/pemda maupun lainnya. 3. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan: - Lembaga TESDC (Technical & Enterpreuneurial Skill Development Center) Bandung untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang. - PT. Sukacita Membawa Sukses (PT. SMS), tentang Training Center Pertanian, Perkebunan untuk membantu masyarakat Karawang dan sekitarnya dalam hal untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Pertanian dan Perkebunan.
10
h. 14.
Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014,
76
4. Bantuan Pelestarian Alam, bekerja sama dengan PT. BUMN Hijau Lestari 1 terkait kerja sama menanam 20.000 pohon di Daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 5. Pos bantuan pengembangan sarana dan sarana umum, bekerja sama dengan aparat desa setempat untuk mengetahui sarana apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat calon penerima bantuan.
d. Monitoring Dan Evaluasi11 Bantuan yang telah diserahkan wajib dipantau dan dievaluasi sampai sejauh mana manfaat dan penggunannya. Untuk itu ditempuh langkahlangkah pemantauan dan evaluasi berikut: 1. Pengelola PKBL Perum Peruri melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan dan penggunaan bantuan dari penerima bantuan. 2. Melakukan monitoring ke lokasi penerima bantuan untuk memeriksa kegiatan dan penggunaan bantuan apakah sesuai dengan permohonan yang diajukan. 3. Pengelola PKBL Perum Peruri melaporkan hasil pemantauan di lapangan kepada Kepala PKBL Perum Peruri dan diteruskan Direktur Pembina.
11
Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 40-41.
77
e. Manfaat Pelaksanaan PKBL Perum Peruri Program kemitraan dan Bina Lingkungan ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi mitra binaan/penerima program baik itu Program Kemitraan (PK) maupun Program Bina Lingkungan (BL). Selain bermanfaat bagi para penerima program tersebut, disisi lain program PKBL ini juga bermanfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya untuk terus menunjukkan kinerja dan eksistensi sebagai perusahaan kepada masyarakat luas. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL mengenai dampak dan manfaat dari program PKBL ini: “Dampaknya sangat positif, bisa membantu orang yang mau wirausaha juga bisa membantu bukan sekedar membantu dari sisi uang loh yaa, tapi juga membantu dari sisi pemahaman tentang enterpreneur, tentang marketing, tentang pencatatan keuangan, tentang proses produksi gitu kan. Disisi lain, untuk perusahaan keuntungannya yaa kita dikenal, brand image kita dikenal, reputasi kita meningkat karena kita bisa membantu baik itu pinjaman maupun hibah”.12
12
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri, Senin, 6 Juli 2015.
78
3. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program PKBL a. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program Kemitraan (PK) Bapak BT berusia kurang lebih 45 tahun, beliau berasal dari Jakarta.Bapak BT tinggal dan beralamat di Jalan Palem III RT 004/RW 08 Kelurahan
Petukangan
Utara,
Kecamatan
Pesanggrahan,
Jakarta
Selatan.Beliau sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 orang anak.Kedua anaknya laki–laki dan anak yang pertama sudah menikah dan mempunyai anak, sementara anak yang kedua baru Sekolah SD Kelas 6.Tidak seperti saudara–saudara yang lainnya yang sudah menjadi sarjana, Bapak BT hanya lulusan STM namun sekarang telah suskses sebagai pengusaha ikan dan pada waktu itu sampai mampu membiayai adik–adiknya sekolah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BT: “Tahun 80 saya ikut orang tua terus tahun 90 baru misah dan belajar mandiri. Nah udah begitu adek saya kan pada kecil–kecil tuh masih SMP nah saya membiayai adek saya dari SMA ampe Kuliah tuh ampe Sarjana. Saya mah Cuma lulusan STM Cendrawasih gitu.Pas tahun 95 adek saya pada keluar dah tuh Sarjana.Jadi saya bukan tadinya jenjang karir bukan saya makan sendiri, jadi keluarga bisa diangkat nah itulah”.13
Sejak tahun 1995, Bapak BT memulai ternak ikan dan ternak ayam didaerah parung. Berhubung saingannya banyak, akhirnya Bapak BT beralih profesi sebagai usaha ternak ikan saja di empang dan kolam serta menjual ikan–ikan segar di pasar mayestik. Bapak BT mempunyai empang dan mempunyai kolam ikan didekat rumahnya.Empang dan kolam tersebut milik
13
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan, Kamis, 30 Juli 2015.
79
Bapak BT dan di empang tersebut khusus untuk ternak ikan lele, sementar di kolam ikan yang satunya khusus ternak ikan mas, ikan gurame, ikan nila. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BT: “Dulu mah saya ternak ikan tahun 95 ternak ikan di parung sama ternak ayam.Nah itu berhubung saingan banyak ngga kuat beli empan nah itu jadi agak menurun. Akhirnya stop ayam stop ikan yaa sekarang buka usaha ternak ikan aja di empang dan di kolam sama usaha jualan ikan di pasar”.14
Bapak BT sudah hampir 5 tahun menjadi mitra binaan dan bermitra langsung dengan PKBL Perum Peruri ini.Program tersebut sangat membantu didalam perkembangan usaha yang dijalankan oleh Bapak BT selama ini.Beliau mengetahui Program Kemitraan tersebut dari istrinya, sehingga beliau dapat menerima pinjaman modal dari pihak PKBL Perum Peruri hingga saat ini. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BT: “Oh itu sangat bagus, membantu seperti perikanan.Saya juga bergerak dibagian perikanan ya jadi berkembang gitu ibarat tanaman ini akarnya dan buahnya belakangan. Saya juga ngambil kalo ngga salah udah 5 tahun bermitra dengan PKBL ini dengan 3 kali peminjaman dari 25 juta ke 50 juta sekarang. Ini juga mao abis nanti rencananya mao diperpanjang gitu. Saya juga mengetahui PKBL ini dari istri saya, istri saya punya kenalan pedagang–pedagang dan dikumpulin yaa udah jadi ngikut. Pada waktu itu pedagang–pedagang ditanya terus dikumpulin nanti disaring lagi gitu mana yang bagus dan kerjanya bagus nanti baru ditarik.Dan itu juga bunganya sangat rendah dan itu sangat membantu”.15
14
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan, Kamis, 30 Juli 2015. 15 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan, Kamis, 30 Juli 2015.
80
Pada pertama kali, Bapak BT mengajukan pinjaman ke PKBL Perum Peruri sebesar 30 juta rupiah, tetapi yang disetujui oleh pihak Peruri adalah sebesar 25 juta dan pinjaman yang kedua yang didapat oleh Bapak BT sebesar 50 juta. Dari pinjaman modal tersebut, usaha yang dijalankan oleh beliau dapat berkembang dan omset pun bertambah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BT: “Pinjaman pertama saya ajukan 30 juta, dapetnya 25 juta, pinjaman yang kedua 50 juta gitu. Omset mah agak sama karena sekarang kita bergerak diternak ikan ya agak bertambah gitu”.16
Perusahan–perusahaan BUMN berusaha memberikan usaha yang terbaik untuk masyarakat sebagai mitra binaannya, terutama dalam membantu
perekonomian
didalam
menjalankan
usaha
kecil
dan
menengah.Banyak dari mereka yang terpaksa gulung tikar, menutup kegiatan usahanya karena kekurangan/kurangnya modal usaha.Hal ini yang diantisipasi oleh Bapak BT selaku pelaku usaha dan pedagang, oleh karena itu beliau sangat merasakan manfaat dari pinjaman modal yang diberikan oleh PKBL Perum Peruri tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh Bapak BT dalam menerima Program Kemitraan: “Manfaatnya banyak sih dan juga sangat membantu.Pertama kita kaga punya modal dibantu dengan adanya pinjaman modal ini dan agak berkembang usaha kita gitu”.17
16
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan, Kamis, 30 Juli 2015. 17 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan, Kamis, 30 Juli 2015.
81
b. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program Bina Lingkungan (BL) Salah satu program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PKBL Perum Peruri yaitu bantuan dalam hal sarana ibadah. Pada tahun 2014 dan 2015 ini, PKBL Perum Peruri melaksanakan bantuan dalam hal peribadatan dalam hal ini bantuan sarana ibadah berupa renovasi Masjid Al-Falah di daerah Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan. Informan yang bisa saya wawancarai berkaitan dengan hal tersebut ialah Bapak DAS yang merupakan salah satu warga sekitar sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Falah tersebut.Bapak DAS ini tinggal disekitar lingkungan Masjid tersebut dan juga sebagai salah satu panitia pembangunan dan renovasi Masjid. Masjid Al-Falah ini didirikan pada tahun 1987 oleh Yayasan Al-Falah dengan surat keputusan dari Bupati Tangerang.Pihak Yayasan Al-Falah sudah semaksimal mungkin merawat dan mengurus Masjid ini untuk dapat digunakan dengan baik oleh jamaah untuk kegiatan peribadatan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS mengenai profil Masjid AlFalah: “Masjid ini didirikan tahun 87 dulu yaa oleh Yayasan Al-Falah dan dengan surat keputusan dari Bupati Tangerang waktu itu Bapak H.Sobirin yaa kalo tidak salah dan kemudian dengan melihat keterbatasan ruang serta animo jamaah yang makin meningkat dan merasa membutuhkan sehingga dirasakan perlu ada renovasi dan pengembangan yaa dalam bentuk membangun lagi lantai 2”.18
18
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.
82
Pengajuan bantuan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Al-Falah untuk mendapatkan bantuan dari pihak Perum Peruri ini tidak terlalu lama realisasinya. Proses dari awal pihak Yayasan mengajukan proposal sekitar awal tahun 2015 yang lalu dan terealisasi bantuan dari pihak PKBL Perum Peruri sekitar pertengahan tahun 2015 yang lalu. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS: “Saya tidak tahu persis yaa tapi realisasinya tidak sampai satu tahun sudah bisa terealisasi permohonan kami dari peruri, cuma kalo proposalnya itu kira–kira mungkin 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu kami mengajukannya”.19
Pihak Yayasan Masjid Al-Falah mendapatkan informasi mengenai PKBL Perum Peruri dari teman Bapak DAS tersebut yang memberitahukan bahwa di Peruri pada dasarnya memberikan sumbangan/bantuan untuk kegiatan–kegiatan yang terkait dengan masalah peribadatan.Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari PKBL Perum Peruri tidak terlalu rumit dan sangatlah mudah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS: “Saya tidak diberikan persyaratan, tapi didalam proposal saya sudah lampirkan mengenai status/profil dari pada Yayasan Al-Falah yaa karena yang mengajukan kesana ialah pihak Yayasan langsung”.20
Pada saat PKBL Perum Peruri memberikan bantuan kepada pihak Masjid Al-Falah, pembangunan renovasi Masjid tersebut sudah berjalan 19
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015. 20 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.
83
hampir setengah berjalan pembangunan.Kondisi bangunannya pun masih setengahnya dan sudah dapat digunakan tetapi belum dapat digunakan seluruhnya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS: “Kebetulan bantuan ini diberikan setelah renovasi dan pembangunan itu berjalan, dan pada progres 61 persen-an baru datang bantuan dari peruri senilai 25 juta rupiah. Yaa secara moril cukup signifikan dan kami masih menunggu bantuan berikutnya nih dari peruri dan saya berharap peruri masih bisa memberikan bantuan lagi karena progres ini secara fisik baru 65 persen. Waktu peruri datang kesini menyumbang 25 juta itu dalam bentuk material dan ongkos kerja itu senilai kalo dirupiah-kan senilai 25 juta rupiah”.21
Berikut pernyataan yang disampikan oleh Bapak DAS terkait alasan mengambil keputusan untuk mengajukan bantuan kepada pihak PKBL Perum Peruri: “Yaa pertama karena kami memang membutuhkan, keterbatasan dari pihak swadaya masyarakat sini terbatas sekali dan untuk mereka memberikan sumbangannya secara bertahap dan sementara ini kalo saya liat memang pendanaan ini 90 persen dari swadaya masyarakat. Peruri saya melihat yang namanya peruri adalah suatu lembaga yang sangat potensial untuk bisa punya perhatian terhadap kami karena saya denger ya itu tadi ada lembaga khusus disana yang biasa memberikan sumbangan untuk masyarakat”.22
Dalam pengerjaan pembangunan Masjid tersebut, masyarakat cukup respon, apresiatif dalam mendukung pembangunan tersebut. Disisi lain, manfaat yang diperoleh dari adanya bantuan oleh pihak PKBL Perum Peruri ini sangat terasa bagi masyarakat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS: 21
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015. 22 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.
84
“Yaa yang jelas saya kan dapat dana dalam bentuk material itu betul–betul sudah teralokasikan. Peruri juga memberikan satu dampak psikologis kepada masyarakat untuk lebih semangat lagi memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan.Yaa siapa sih yang tidak senang kami disini yang sedang membutuhkan bantuan kemudian tiba–tiba ada pihak luar dalam hal ini lembaga pemerintah yang cukup potensial sehingga mungkin tidak hanya sampai disini harapan saya kepada peruri”.23
23
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.
85
B. Pola Dan Tahapan Pelaksanaan CSR Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perum Peruri. 1. Pola Dan Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan (PK)
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL)
Penetapan Menteri BUMN/RPB Tentang: - RKA Program Kemitraan setiap tahun anggaran - Alokasi dana perwilayah binaan/Provinsi
Pengembalian pinjaman: 1. Tenggang waktu 3 bulan 2. Diangsur selama 36 bln/3 thn 3. Jasa Administrasi 6% tetap (flate rate) 4.Pembayaran angsuran secara tunai/transfer. Pembinaan dan pembimbingan al: - Penerapan hasil Diklat - Pengembangan usaha - Temu usaha
Sumber Dana: 1. Saldo awal tahun
Penetapan alokasi dana per wilayah binaan/Provinsi oleh Direksi Perum Peruri atas usulan Pengelola PKBL.
2. Alokasi dana dari laba bersih perusahaan tahun sebelumnya (maks. 2%) 3. Penerimaan angsuran pinjaman dan dana pengembangan (jasa administrasi)
Pengajuan proposal pinjaman dari UK/Kop. disertai dengan surat pengantar dari Instansi terkait setempat (pihak ketiga).
4. Penerimaan jasa giro & bunga deposito.
- Pemasaran hasil produk MB - Monitoring/peninjauan - Penyampaian perkembangan usaha - Kewajiban mengangsur pinjaman.
Evaluasi proposal untuk kelayakan pembinaan.
86
Penyerahan bantuan pinjaman langsung ke Mitra Binaan oleh Direksi Perum Peruri, PKBL Perum Peruri dan disaksikan Stakeholders/ pihak ketiga).
Ditolak/ Menerbitkan surat penolakan.
Tidak
Memenuhi Syarat
YaY
Melaksanakan Diklat bekerjasama dengan pihak ketiga atau Lembaga Pendidikan.
Survei ke lokasi calon mitra binaan didampingi Instansi terkait setempat (pihak ketiga).
Tidak Menetapkan Calon Mitra Binaan
Ya DirekturYa Pembina menyetujui/merubah usulan/membatalkan.
Melaporkan hasil survei sekaligus mengusulkan calon Mitra Binaan yang akan dibina kepada Direktur Pembina.
Layak Bina
Evaluasi hasil survei dan kelayakannya.
Tidak
2. Pola Dan Tahapan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL)
87
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL)
Penetapan Menteri BUMN/RPB Tentang: - RKA Program BL setiap tahun anggaran - Alokasi dana wilayah usaha BUMN
Monitoring/pemantauan tentang penggunaan dana bantuan disertai dengan mendokumentasikan objek bantuan setelah dibantu.
Penetapan alokasi dana per pos bantuan oleh Direksi Perum Peruri atas usulan PKBL Perum Peruri.
Sumber Dana : 1. Saldo awal tahun 2. Alokasi dana dari bagian laba bersih perusahaan tahun sebelumnya (maks. 2%)
Penyerahan bantuan secara langsung ke penerima bantuan oleh PKBL Perum Peruri disaksikan atau bekerjasama dengan pihak ketiga (Stakeholders).
Menyiapkan berkas penyerahan bantuan, antara lain: - Berita acara penyerahan - Kwitansi penerimaan - Data bantuan
3. Penerimaan jasa giro & bunga Deposito.
Menerima proposal permohonan bantuan dari wilayah usaha BUMN diketahui Lurah/Camat setempat.
Evaluasi proposal untuk kelayakan oleh Litbang. Memenuhi
Ditolak/ Menerbitkan surat penolakan.
Syarat
Tidak
88
Ya Survei ke lokasi calon pemohon disertai dengan mendokumentasikan objek bantuan sebelum dibantu.
Menetapkan calon yang akan menerima bantuan.
Tidak Ya
Direktur Ya Pembina menyetujui/merubah usulan/membatalkan.
Melaporkan hasil survei sekaligus mengusulkan calon yang akan menerima bantuan ke Direktur Pembina.
Layak
Evaluasi hasil survei dan kelayakannya.
Dibantu
Tidak
3. Analisis Pola dan Tahapan Pelaksanaan CSR Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
a. Pola Pelaksanaan PKBL Perum Peruri Pola dan Tahapan pelaksanaan PKBL Perum Peruri ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor:PER–05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL). Melalui peraturan menteri itulah, Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan dan mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program Kemitraan (PK) adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk
89
menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba, sementara Program Bina Lingkungan (BL) adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan di wilayah usaha melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Program PKBL ini melihatkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, sosial dan lingkungan guna dapat meningkatkan kualitas kehidupan.Hal ini senada dengan berbagai macam teori tentang pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh lembaga–lembaga maupun oleh para ahli mengenai CSR ini. Dalam mengimplementasikan program PKBL tersebut Perum Peruri bekerja sama dengan berbagai macam pihak, antara lain: Dinas–Dinas dan Pejabat setempat yang terkait mulai dari Dinas UKM, Dinas Koperasi, Dinas
Perindustrian,
Dinas
Perdagangan,
Lembaga
Pendidikan
(Universitas), RT, RW, Lurah, Camat dan yang lainnya. Menurut teori yang dikemukakan oleh Zaim Saidi dan Hamid Abidin, sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR di Indonesia:24 a. Keterlibatan Langsung Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat
tanpa
perantara.Untuk
menjalankan
tugas
ini,
sebuah
perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya.
24
Zaim Saidi dan Hamid Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 64-65.
90
Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pemberian bantuan Program Bina Lingkungan sebagai salah satu implementasi CSR yang dilaksanakan oleh Perum Peruri yaitu keterlibatan langsung pihak Perum Peruri dalam hal ini para Direksi/Pimpinan Perum Peruri serta pihak PKBL Perum Peruri dalam memberikan bantuan. Seperti contoh dalam pemberian sumbangan dana kepada pihak Masjid Al-Falah di daerah Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian dari para Direksi Perum Peruri sebagai pimpinan perusahaan langsung yang dipimpinnya untuk dapat memperhatikan sarana-sarana ibadah yang dianggap perlu untuk direnovasi atau dibangun untuk kesejahteraan umat beragama.
b. Melalui Yayasan Atau Organisasi Sosial Perusahaan Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan sendiri untuk mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini merupakan aplikasi dari kegiatan CSR. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
c. Bermitra Dengan Pihak Lain Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja sama dengan pihak lain baik itu lembaga sosial/organisasi non–pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan, universitas atau media massa. Kerja sama ini dibangun
91
dalam mengelola/melaksanakan seluruh kegiatan sosialnya maupun dalam pengelolaan dana. Dalam mengimplementasikan program–program PKBL tersebut, Perum Peruri bermitra dengan berbagai pihak. Dalam Program Kemitraan (PK), Perum Peruri bermitra dengan berbagai macam Instansi Pemerintah mulai dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota setempat. Kerja sama ini memudahkan dan sangat membantu PKBL Perum Peruri dalam rangka melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke setiap mitra binaan, serta bentuk kerja sama ini sudah berlangsung sejak awal rencana penyaluran bantuan pinjaman sampai dengan saat ini. Pada Program Bina Lingkungan (BL), Perum Peruri juga bermitra dengan berbagai macam Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, serta Universitas. Contohnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan korban bencana alam bekerja sama dengan Pemda (Lurah/Kepala Desa, Bupati) setempat atau lembaga yang berwenang, dalam penyaluran bantuan pendidikan atau pelatihan bekerja sama dengan Lembaga TESDC (Technical & Enterpreuneurial Skill Development Center) untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang, dalam pelatihan bekerja sama dengan PT. Sukacita Membawa Sukses (PT. SMS) tentang Training Center Pertanian dan Perkebunan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan kemampuan dan keterampilan, dalam bantuan pelestarian alam bekerja sama dengan PT. BUMN Hijau Lestari 1 terkait kerja sama
92
menanam 20.000 pohon di Kabupaten Sumedang, dalam bantuan sarana ibadah bekerja sama dengan Stakeholderssetempat (Lurah, RT, RW, dan Masyarakat)
dalam
merealisasikan
pembangunan
tempat–tempat
peribadatan.
d. Mendukung Atau Bergabung Dalam Suatu Konsorsium Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan–perusahaan yang mendukung secara produktif mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.
b. Tahapan Pelaksanaan PKBL Perum Peruri Dalam tahapan pelaksanaannya, Perum Peruri melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan mandat melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL) dan menetapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui penetapan Menteri BUMN dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) yangdilakukan pada setiap tahunnya. Dalam Rapat Pembahasan Bersama tersebut membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program PKBL setiap tahun anggaran
93
dan juga merumuskan mengenai alokasi dana program PKBL sesuai dengan ketentuannya. Sumber dana untuk program PKBL tersebut dihasilkan dari saldo
awal
tahun
perusahaan
dan
juga
bersumber
dari
laba
bersih/keuntungan perusahaan tahun sebelumnya (maksimal 2%). Sebelum memberikan bantuan PKBL, Perum Peruri dalam hal ini pihak PKBL Perum Peruri terlebih dahulu menerima dan memeriksa proposal yang masuk dari masyarakat sebelum mereka mendapatkan bantuan dan menjadi mitra binaan/penerima program PKBL tersebut.Bagi proposal yang memenuhi syarat dan memenuhi kriteria, mereka (calon mitra binaan/penerima program) akan di survei terlebih dahulu ke lokasi masing-masing pengaju/pemohon dan bagi proposal yang kurang memenuhi syarat dan tidak memenuhi kriteria, pihak PKBL Perum Peruri akan menerbitkan surat penolakan kepada pengaju/pemohon yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah calon mitra binaan/penerima program tersebut di survei oleh pihak PKBL Perum Peruri, kemudian pihak PKBL Perum Peruri akan melakukan evaluasi hasil survei dan kelayakannya. Bagi calon mitra binaan/penerima program yang layak untuk dibina atau dibantu, pihak PKBL Perum Peruri akan melaporkan hasil survei sekaligus mengusulkan calon mitra binaan/penerima program yang akan dibina atau dibantu kepada Direktur Pembina. Dan pada akhirnya Direktur Pembina akan menyetujui dan menetapkan mitra binaan/penerima program untuk dijadikan mitra binaan untuk Program Kemitraan dan penerima bantuan untuk Program Bina Lingkungan. Seperti itulah tahapan/alur pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perum Peruri
94
sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam mengimplementasi CSR yang dilaksanakannya. Pada uraian dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah salah satu bentuk implementasi CSR yang dilaksanakan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor: PER–05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL) dengan berbagai ketetapan dan tahapan yang ada.
4. Analisis Hubungan CSR Dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.25 Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri berkaitan dengan pandangan perusahaan terhadap kegiatan PKBL: “Ya pandangannya sangat positif. Karena dengan amanah undangundang ini ternyata banyak yang terbantu untuk wirausaha, terbantu untuk sarana umum, dan sebagainya. Intinya sangat positif pandangannya.”26 25
Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial: (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23. 26 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri, Senin, 6 Juli 2015.
95
Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu bidang dari ilmu kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan pekerjaan sosial di bidang industri yaitu melalui model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau model Investasi Sosial Perusahaan. Model ini pada dasarnya menunjuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurusi kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut pula peduli akan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.27 Dalam hal ini, dapat dikaitkan hubungan antara CSR dengan ilmu kesejahteraan sosial, yaitu CSR merupakan salah satu bidang dari ilmu kesejahteraan sosial dalam hal ini bidang pelayanan pekerjaan sosial di bidang industri melalui model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Serta kaitannya antara CSR dengan ilmu kesejahteraan sosial yaitu dengan berbagai program/kegiatan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk dapat berkembang. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan merupakan suatu intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang diterapkan oleh perusahaan sebagai salah satu pelaku perubahan (change agents/agents of change) terhadap berbagai sasaran perubahan yaitu masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan hal ini, Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang percetakan uang Republik
Indonesia
melaksanakan model
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau biasa 27
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 209-210.
96
disingkat PKBL. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini merupakan suatu bentuk intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang dilakukan oleh Perum Peruri sebagai salah satu pelaku perubahan (change agents) atas amanat yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengawas dari Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan berbentuk BUMN. Program PKBL ini merupakan salah satu bentuk CSR yang dilaksanakan oleh Perum Peruri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik masyarakat disekitar perusahaan maupun masyarakat luas. Target sasaran pada Program Kemitraan adalah masyarakat yang bergerak pada kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil dan menengah untuk menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan hasil produksi serta memperluas lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan. Contohnya seperti Bapak BT yang merupakan salah satu mitra binaan dari Perum Peruri yang berhasil dan sukses dalam kegiatan usahanya dalam bidang perikanan. Dia sudah hampir 5 tahun bermitra dan menjadi mitra binaan Perum Peruri. Sementara, target sasaran pada Program Bina Lingkungan adalah masyarakat umum yang berada di lokasi sekitar wilayah usaha perusahaan yang membutuhkan. Seperti contoh Perum Peruri membantu merealisasikan pembangunan/renovasi Masjid AlFalah di daerah Tangerang Selatan.
97
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak FX Sugiyanto berkaitan dengan dampak dan manfaat yang diperoleh perusahaan melaksanakan PKBL: “Dampaknya sangat positif, bisa membantu orang yang mau wirausaha juga bisa membantu bukan sekedar membantu dari sisi uang loh yaa, tapi juga membantu dari sisi pemahaman tentang entrepreneur, tentang marketing, tentang pencatatan keuangan, tentang proses produksi gitu kan. Disisi lain untuk perusahaan, keuntungannya yaa kita dikenal, brand image kita dikenal, reputasi kita meningkat karena kita bisa membantu baik itu pinjaman maupun hibah.”28 Apa yang dilakukan oleh Perum Peruri ini, dalam beberapa hal bersesuaian dengan pandangan John Elkingston’s berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengelompokan CSR atas 3 aspek yang lebih dikenal dengan istilah Triple Bottom Line yaitu kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. John Elkingston’s juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus memperhatikan TripleP (Profit, Planet, and People)29, yaitu: a. Profit (Keuntungan). Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Dalam hal ini, Perum Peruri sebagai perusahaan BUMN menjalankan kegiatan usahanya untuk mencari keuntungan ekonomi di dalam setiap kegiatan usahanya agar dapat terus beroperasi dan
28
Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri, Senin, 6 Juli 2015. 29 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, (PT RajaGrafindo Persada, 2012), edisi I, h. 34-35.
98
berkembang. Dan dari hasil keuntungan perusahaan tersebut (Maksimal 2%), Perum Peruri melaksanakan/menjalankan amanat yang diberikan oleh Menteri BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR yang dijalankan oleh Perum Peruri. b. People (Manusia/Masyarakat). Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Dalam hal ini, Perum Peruri memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, Perum Peruri melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan bantuan Program Kemitraan yang diberikan kepada salah satu mitra binaannya yaitu Bapak BT yang sukses dan berhasil pada kegiatan usaha yang bergerak di bidang perikanan. c. Planet (Lingkungan Hidup). Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, serta perbaikan permukiman/sarana prasarana.30 Dalam hal ini, Perum Peruri peduli terhadap lingkungan hidup melalui Program Bina Lingkungan. Program tersebut berupa bantuan korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta 30
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR, (Bandung: Alfabeta, 2009), edisi I, h. 107.
99
pengentasan kemiskinan. Dan salah satu bukti realisasi bantuan Program Bina Lingkungan yaitu dengan merealisasikan pembangunan/renovasi Masjid Al-Falah di daerah Tangerang Selatan.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil antara lain: 1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Peruri dilaksanakan atas dasar biaya keuntungan/laba bersih perusahaan yaitu maksmimal 2 % untuk Program Kemitraan dan 2% untuk kegiatan Program Bina Lingkungan. Berbagai kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, telah memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program sekaligus membantu pemerintah untuk melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi wirausaha melalui penyaluran dana Program Kemitraan (PK) dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terciptanya lapangan pekerjaan, mampu menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya, serta melalui Program Bina Lingkungan
(BL)
dapat
membantu
meningkatkan kondisi
masyarakat melalui berbagai sektor program.
100
sosial
101
2. Dalam Pelaksanaannya, sedikitnya ada empat pola penerapan CSR di Indonesia menurut Zaim Saidi dan Hamid Abidin, yaitu melalui keterlibatan langsung, melalui yayasan/organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, serta mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Sementara, tahapan pelaksanaan PKBL Perum Peruri ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor: PER–05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL). Melalui Peraturan Menteri itulah Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan dan mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk implementasi Corporate Social Responsibility. Dalam pelaksanaannya, Perum Peruri menetapkan program PKBL melalui penetapan Menteri BUMN dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) tersebut membahas tentang Rencana Kerja dan Anggran (RKA) program PKBL setiap tahun anggaran dan juga merumuskan mengenai alokasi dana program PKBL sesuai dengan ketentuannya. Rapat Kerja dan Anggaran tersebut membahas program–program PKBL antara lain: a. Penyaluran dana bantuan pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan pengetahuan penyususnan laporan perkembangan usaha, kegiatan pameran/promosi, peningkatan produktivitas mitra binaan, meningkatkan penyampaian laporan perkembangan usaha mitra binaan.
102
b. Membantu meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di lokasi sekitar perusahaan dan wilayah lain serta penyaluran dana bantuan kepada masyarakat dalam bentuk fisik dalam 7 sektor program bantuan.
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menghasilkan beberapa saran untuk perusahaan, antara lain: 1. Peneliti melihat dengan banyaknya mitra binaan serta penerima manfaat dari program–program yang dilaksanakan dan diimplementasikan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Peruri ini akan sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan memadai untuk dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran. Untuk itu, peneliti melihat bahwa perlu ada penambahan struktur pengelola khusus di PKBL yang dibuat untuk dapat memonitoring dan survei langsung ke masyarakat sebelum mereka menjadi mitra binaan dan penerima manfaat program PKBL Perum Peruri. 2. Pada Program Kemitraan (PK), penyaluran dana bantuan memang sudah sangat tepat tersalurkan kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi penyaluran dana bantuan juga harus difokuskan dan diberikan akses kepada masyarakat yang baru ingin memulai usaha, namun mereka tidak mempunyai modal untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut.
103
3. Penyaluran dana bantuan Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perum Peruri, belum disertai dengan
kewajiban
dari
para
penerima
manfaat
untuk
dapat
membuat/melaporkan hasil dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Karena LPJ ini sangat bermanfaat dan berguna untuk membangun rasa tanggung jawab masyarakat agar penyaluran bantuan program PKBL ini tidak diselewengkan dan tidak disalah gunakan oleh penerima manfaat program tersebut. Dan juga LPJ ini juga sangat membantu perusahaan dalam memonitoring pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan. 4. Saran untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu agar memperhatikan dan menyiapkan
segala
hal
yang
berkaitan
dengan
masalah
administrasi/perizinan seperti surat izin penelitian dan proposal penelitian. Kemudian untuk lebih mencari referensi tambahan mengenai buku-buku yang berkaitan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk implementasi program CSR yang dilakukan oleh perusahaan BUMN.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Adi, Rukminto, Isbandi. Kesejahteraan Sosial: (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. Bakar, Nurbaya, Siti. Integrasi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009. Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007. Diah, M Marwah. Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau Korporatisasi. Jakarta: Literata Lintas Media, 2003. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. Lako, Andreas. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi. Jakarta: Erlangga, 2011.
104
105
Nasdian, Tonny, Fredian. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014. Nursahid, Fajar. Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Depok: Piramedia, 2006. Radyati, Nindita, Maria. CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Indonesia Business Links, 2008. Riyanto, S Agus. PKBL Ragam Derma Sosial BUMN. Jakarta: Banana Publiser, 2011. Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia. Jakarta: Piramedia, 2004. Solihin, Ismail. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Suharto, Edi. CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta, 2010. Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Suharto, Edi. Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility). Bandung: Alfabeta, 2009.
106
Suharto, Edi. Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Bandung: PT Refika Aditama, 2007. Tim Penulis. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Jakarta: CeQDA, 2007.
Sumber Data Perusahaan: Dokumentasi Arsip Perum Peruri. Laporan Tahunan (Audited) Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2014. Prosedur Operasional Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2014. Rencana Kerja Dan Anggaran Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2014.
Skripsi: Achmad Zaky. “Program CSR PT. Bank Mandiri Tbk Dalam Menumbuhkan Minat Wirausaha di Kalangan Mahasiswa” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, 2011).
107
Sandra Ratunasari. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Jakarta” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, 2013).
Undang–Undang Dan Peraturan–Peraturan: Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013
Internet: http://www.peruri.co.id http://maksi.unsoed.ac.id
Hasil Observasi Ke Penerima Program Kemitraan (PK) Perum Peruri Informan
: Bapak Bahtiar
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2015 Tempat
: Kediaman Rumah Bapak Bahtiar dan di Lokasi Kolam Ikan
Pada hari Kamis, 30 Juli 2015 peneliti berkunjung ke kediaman rumah Bapak Bahtiar di Jalan Palem III RT 004/RW 08 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan observasi sekaligus wawancara ke salah satu penerima Program Kemitraan/Mitra Binaan PKBL Perum Peruri. Sebelum melakukan kunjungan ke kediaman Bapak Bahtiar, peneliti terlebih dahulu melakukan kunjungan ke tempat Bapak Bahtiar berjualan ikan segar yang berlokasi di Los Ikan Pasar Mayestik, Jakarta Selatan. Ia menjual berbagai macam ikan segar, mulai dari ikan mas, ikan nila, ikan gurame, serta ikan lele. Dan ketika mengunjungi kediamannya, peneliti melakukan observasi/pengamatan mengenai usaha ikan yang dijalankannya. Peneliti mendapatkan informasi bahwa Bapak Bahtiar tersebut sudah hampir 5 tahun menjadi mitra binaan dan bermitra dengan Perum Peruri. Ia sudah 2 kali mengajukan proposal permohonan bantuan pinjaman modal usaha dan pada akhirnya ia mendapatkan pinjaman modal usaha dari pihak PKBL Perum Peruri untuk kegiatan usaha yang dijalankannya. Pinjaman modal usaha yang pertama, ia mendapatkan pinjaman modal usaha sebesar 25 juta, setelah pinjaman pertama selesai ia mengajukan kembali pinjaman modal untuk yg kedua kalinya. Dan
pinjaman modal usaha kedua yang ia dapatkan sebesar 50 juta. Alasan ia mengajukan pinjaman kepada pihak PKBL Perum Peruri dikarenakan ketika itu ia mengalami keterbatasan dalam hal permodalan untuk keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankannya. Pinjaman
modal
usaha
tersebut
diperuntukan
untuk
membeli
perlengkapan/barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, seperti tempat ikannya, gentong-gentong untuk menaruh ikannya, makanan ikan, serta membuat kolam-kolam ikan. Seiring berjalannya waktu, usaha ikan yang dijalankan oleh Bapak Bahtiar tersebut semakin lama semakin berkembang. Hingga saat ini, ia mempunyai beberapa lahan yang dijadikan untuk kolam-kolam ikan untuk kegiatan usaha ternak dan bibit ikan yang dijalankannya. Ia mempunyai kolam dan empang yang luasnya lumayan besar untuk kegiatan usaha ternak dan pembibitan ikan lele. Selain itu, ia juga mempunyai kolam-kolam untuk ternak dan pembibitan ikan mas, ikan gurame, serta ikan nila. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bahtiar bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan oleh pihak PKBL Perum Peruri tersebut sangat memberikan banyak manfaat dan membantu kepada orang-orang yang terkendala masalah modal untuk kegiatan usahanya.
Hasil Observasi Ke Penerima Program Bina Lingkungan (BL) Perum Peruri Informan
: Bapak Dedi Ahmad Setiyadi
Hari/Tanggal : Jum’at, 7 Agustus 2015 Tempat
: Kediaman Rumah Bapak Dedi Ahmad Setiyadi dan Masjid Al-Falah
Pada hari Jum’at, 7 Agustus 2015 peneliti berkunjung ke kediaman rumah Bapak Dedi di Perum Taman Mangu Indah Blok E Kelurahan Taman Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia merupakan pengurus Masjid sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Falah. Hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan observasi sekaligus wawancara ke salah satu pengurus masjid tersebut sebagai penerima Program Bina Lingkungan PKBL Perum Peruri. Ia merupakan salah satu pengurus masjid yang hadir pada saat pihak PKBL Perum Peruri memberikan bantuan Program Bina Lingkungan dalam hal pelebaran dan renovasi masjid tersebut. Hal ini berkaitan dengan salah satu Program Bina Lingkungan yang salah satunya bergerak dalam bidang sarana ibadah. Ketika itu, peneliti juga mengunjungi Masjid Al-Falah tersebut. Dan yang saya amati ketika itu bahwa masjid tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan peribadatan oleh warga masyarakat setempat. Lantai 2 masjid tersebut pun sudah dapat digunakan, akan tetapi masih ada bagian-bagian yang masih harus diselesaikan/dirampungkan. Hal tersebut terus dilakukaan oleh pihak/pengurus masjid dengan mempercepat pembangunan masjid tersebut agar warga setempat
dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Hal tersebut juga berkaitan dengan masalah pendanaan untuk kegiatan pelebaran dan renovasi masjid tersebut. Pihak pengurus Masjid Al-Falah tersebut juga menyadari bahwa dana swadaya (sumbangan) dari masyarakat setempat masih dinilai kurang. Ini yang menjadi dasar bahwa pihak pengurus masjid untuk melakukan pengajuan proposal kepada pihak PKBL Perum Peruri untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Pada saat itu, pihak Yayasan Masjid Al-Falah tersebut mengajukan proposal kepada pihak PKBL Perum Peruri. Dan waktu itu proposal yang diajukan oleh pihak Masjid Al-Falah tersebut diterima oleh pihak PKBL Perum Peruri hingga pada akhirnya pihak Masjid Al-Falah tersebut mendapatkan bantuan dari pihak PKBL Perum Peruri. Bantuan yang diberikan oleh pihak PKBL Perum Peruri tersebut sebesar kurang lebih 25 juta dalam bentuk material dan ongkos kerja untuk pembangunan pelebaran dan renovasi masjid tersebut. Pihak Masjid Al-Falah pun sangat terbantu oleh bantuan yang diberikan oleh pihak PKBL Perum Peruri sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan masjid tersebut serta bantuan dari PKBL Perum Peruri ini mempunyai dampak psikologis bagi warga setempat untuk dapat termotivasi untuk lebih semangat lagimemberikan bantuan dalam bentuk pendanaan.
Transkip Wawancara Kepala PKBL Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
Subyek
: Bapak FX Sugiyanto
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2015 Tempat
: Kantor PKBL Perum Peruri Jakarta
1. Kapan pertama kali perusahaan mengimplementasikan PKBL? “Ya tahun 1991. Sejarahnya itu udah amanah undang–undang yang dibicarakan mulai tahun 91. Tahun 91 kita sudah mulai menggulirkan dan tujuannya sama bahwa dengan adanya undang–undang itu dan melalui beberapa permen kita harus menyalurkan PKBL. Dulu bukan PKBL namanya mas, tetapi PERELEK (Badan Pengelola Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi) dan diubah lagi menjadi PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sampai sekarang berubah namanya menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).” 2. Apa yang melatarbelakangi perusahaan melakukan PKBL? “Ya karena amanah undang–undang dan permen (peraturan menteri) yang mengatur kegiatan PKBL ini.”
3. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap PKBL? “Ya pandangannya sangat positif. Karena dengan amanah undang–undang ini ternyata banyak terbantu untuk wirausaha, terbantu untuk sarana umum, dan sebagainya. Intinya sangat positif pandangannya.” 4. Bagaimana teknis penyaluran PKBL? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan? “Ya tadi, syaratnya satu harus mengajukan proposal, yang kedua mereka sudah berjalan usaha satu tahun, omsetnya maksimal kalo dulu 1 Miliyar sekarang 2,5 Miliyar dan di SOP tuh udah ada loh di buku prosedur operasional, lalu asetnya 200 juta sekarang 500 juta diluar gedung dan tanah.” 5. Adakah unit atau divisi khusus yang mengelola PKBL? “Ya kalo divisi pengelola ya Departemen PKBL ini, bukan divisi tapi setingkat Kepala Departemen. Kalo divisi itu direktur muda.” 6. Kapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan? “Ya per-awal tahun yaitu bulan Januari, nyusunnya adalah sekitar Agustus, September, Oktober sampai Desember itu harus ada persetujuan dari Menteri gitu ya. Kalo untuk penjalanan programnya dari bulan Januari sampai Desember.” 7. Dengan siapa saja PKBL Perum Peruri bermitra? “Ya dengan Dinas, dengan sesama BUMN, dengan Lembaga, Kelompok RT dan RW setempat. Jadi bener ngga si A punya usaha disini dan sebagainya.”
8. Dari mana sumber dana PKBL? Berapa besar dana yang dialokasikan pada setiap masing–masing bidang? “Dari penyisihan laba setelah pajak. Besaran dana yang dialokasikan maksimal 2% dari laba bersih setelah pajak.” 9. Apa saja dampak dan manfaat yang diperoleh perusahaan setelah menjalankan PKBL? “Dampaknya sangat positif, bisa membantu orang yang mau wirausaha juga bisa membantu bukan sekedar membantu dari sisi uang loh yaa, tapi juga membantu dari sisi pemahaman tentang entrepreneur, tentang marketing, tentang pencatatan keuangan, tentang proses produksi gitu kan. Disisi lain untuk perusahaan, keuntungannya yaa kita dikenal, brand image kita dikenal, reputasi kita meningkat karena kita bisa membantu baik itu pinjaman maupun hibah.” 10. Berapa maksimal pinjaman yang boleh diajukan? Dan berapa bunga yang harus ditanggung mitra binaan? “Yaa tadi kan maksimal di SOP 50 juta. Kalo mengajukan diproposal bisa 1 Miliyar gitu, tapi maksimal kami adalah 50 juta. Kalo untuk BL yaa maksimal 30 juta lah yaa ada yang lebih dari 50 dikarenakan situasional karena memang mungkin kesulitan untuk mencari bantuan, memang juga sangat membutuhkan, dan untuk kepentingan orang banyak itu yang menjadi pertimbangan kita. Kalo disini bukan bungan tapi jasa administrasi 6%.”
11. Apakah disetiap tahunnya besaran dana yang dialokasikan untuk setiap bidangnya selalu sama atau berubah? “Yaa nggak. maksimal tetapnya 2% dari laba perusahaan setelah pajak. Tetapi setiap tahun kan besaran keuntungan rupiahnya kan berbeda–beda.” 12. Berapakah mitra binaan yang bermitra dengan PKBL Perum Peruri sampai saat ini? “Sekitar 5.430 selama 24 tahun di 18 provinsi di seluruh Indonesia.”
Transkip Wawancara Litbang PKBL Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
Subyek
: Bapak M. Nurdjehan
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2015 Tempat
: Kantor PKBL Perum Peruri Jakarta
1. Bagaimana proses penerimaan proposal PKBL dari masyarakat? “Mereka biasanya setiap awal tahun membuat proposal tuh, dari mana–mana aja tuh, nah nanti dia kirim proposalnya lewat paket (lewat Tiki, JNE). Nah nanti proposal itu di evaluasi di litbang terus kita kasih keterangan disitu mana yang kurang dan mana yang ngga. Nah pada saat kita mau survei ke wilayah yang akan disurvei, itu kita bawa tuh berkasnya, kadang–kadang bisa nyusul ditempat kekurangan–kekurangan berkasnya. Kalo proposal bina lingkungan itu bukan standar kita, formatnya masing–masing. Begitu proposal masuk, kita liat dulu dia ini udah mulai berjalan atau tidak. Kalo belum berjalan susah juga kita membantunya.” 2. Apakah yang boleh mendapatkan pinjaman modal itu harus yang sudah mempunyai usaha?
“Oh iya, minimal 1 tahun udah berjalan usahanya. 1 tahun usahanya berjalan itu kita liat usahanya dia, aset dan omsetnya itu kita tanya.” 3. Apa saja sih yang ditanyakan oleh pihak PKBL pada saat survei ke tempat calon mitra binaan? “Yang kita tanya yaitu uangnya dia dirumah saat ini dan hari ini berapa, uang yang ada ditabungan bank ada berapa, uang yang ada di orang berapa (orang yang ngutang belom dibayar), dan terakhir uangnya dia dalam bentuk barang ada berapa, naah itu cara menghitung aset. Nah kemampuan dia untuk mengangsur kita ukur tuh nanti.” 4. Berapa maksimal besaran yang dipinjamkan kepada para mitra binaan? “Kemaren 50 juta, sebelumnya ada tuh sampe 150 juta karena aturan pada saat itu membolehkan untuk lebih dari 50 juta. Permen yang baru juli tahun ini, Permen yang baru yaitu 09 itu boleh 75 juta. Tapi memang secara teknis belum dilaksanakan.” 5. Apakah tahun ini sudah ada penyaluran dana lagi? “Belum, paling hanya monitoring dan pembinaan dulu, kemaren kita udah survei lagi di Wonosobo sama di Jogja tapi belum terealisasi. Rencananya nanti akan direncanakan di semester II di triwulan ke berapa nanti akan ada penyaluran tetapi kalo jadi dikarenakan masih menyesuaikan dengan panduan Permen yang baru yang 09 dengan teknis yang seperti apa, kalo seandainya bisa yaa kita jalani nanti gitu.”
6. Apa sih pak perbedaan antara dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan? “Naah bedanya kalo kemitraan bentuknya pinjaman, ada ketentuanketentuannya dan kalo bina lingkungan bentuknya dana hibah untuk masyarakat.” 7. Adakah pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan? “Ada. Sebelum kita kasih pinjaman, kita adakan pelatihan selama 3 hari melaui pembekalan Manajemen Usaha Kecil namanya. Itu tentang bagaimana memanajemen keuangan dia, bagaimana tentang kebijakan–kebijakan. Itu dilakukan supaya dia tertib administrasi ketika dia sudah menjadi mitra binaan kita terutama memisahkan antara uang keluarga dengan uang usaha.”
Transkip Wawancara Dengan Penerima Program Kemitraan (PK) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
Subyek
: Bapak Bahtiar
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2015 Tempat
: Kediaman Bapak Bahtiar di Petukangan Utara, Jalan Palem III RT 004/RW 08 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Apa itu ikan segar Dio? “Ikan hidup yang ada seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan gurame gitu. Dulu mah saya ternak ikan tahun 95 ternak ikan di parung sama ternak ayam. Nah itu berhubung saingan banyak ngga kuat beli empan nah itu jadi agak menurun sekarang, di stop ayam di stop ikan yaa buka usaha di pasar aja sama di empang gitu.” 2. Apakah ikan–ikan tersebut semua berasal dari empang? “Ya separoh dari situ kalo gurame dari jawa, kalo ikan nila dari subang, kalo lele kebanyakan dari ciseeng gitu.” 3. Sejak kapan Bapak memulai usaha ini?
“Oh sejak tahun 80 dah udah saya dagang ikut orang tua yaa sekitar kelas 5 SD makanya saya sekolah ya agak begitu ya ngga kaya yang laen gitu menonjol. Yaa karena dari kecil udah kenal uang nah itu jadi gabisa fokus ke belajar. Makanya biar dikit asal nikmatin.” 4. Apakah yang membuat Bapak mengambil keputusan untuk bermitra dengan PKBL Perum Peruri? “Oh itu sangat bagus, membantu seperti perikanan. Saya juga bergerak dibagian perikanan ya jadi berkembang gitu, ibarat tanaman ini akarnya buahnya belakangan. Saya juga ngambil udah kalo ngga salah udah 5 tahun bermitra dengan PKBL ini dengan 3 kali peminjaman dari 25 juta ke 50 juta sekarang. Ini juga mao abis nanti rencana mao diperpanjang gitu.” 5. Dari mana Bapak tahu informasi mengenai Program Kemitraan Perum Peruri ini? “Oh dari istri saya kan punya kenalan. Pas kenalan pedagang–pedagang dikumpulin ya udah jadi ngikut. Awal mulanya ya dari istri saya, informasinya dari kenalan istri Pak Djehan terus ditanya siapa pedagang–pedagang terus dikumpulin nanti di saring lagi gitu mana yang bagus dan kerjanya bagus nanti baru ditarik. Ngga sembarangan dikasih dan itu diteliti dulu. Itu juga bunganya sangat rendah, itu sangat membantu.” 6. Apa yang Bapak ketahui mengenai PKBL Perum Peruri ini?
“Naah itu bagus, sebelum menjadi mitra kita ikut training dan pelatihan dulu seperti di puncak, di bogor begitu. Itu ada seminggu ikut pelatihan itu, kaya waktu itu saya ikut seminar dan pelatihan di bogor ya nambah wawasan dikit dah.” 7. Berapa jumlah besaran dana yang Bapak ajukan sebagai pinjaman pada waktu itu? “Pinjaman pertama saya ajukan 30 juta dapetnya 25 juta, pinjaman yang kedua 50 juta gitu, yang ketiga ini kurang tau dah. Sekarang angsuran yang ke 28-29.” 8. Berapa dana pinjaman yang Bapak dapatkan dan disetujui oleh PKBL Perum Peruri? “25 juta waktu yang pertama, yang kedua 50 juta.” 9. Bagaimana prosedur yang Bapak lakukan hingga akhirnya mendapatkan bantuan dari PKBL Perum Peruri? “Ditanya dulu dagang berapa tahun, pendapatan berapa, punya sendiri apa ngga, jenjang karirnya apa (apa dia dagang, apa dia kerja, apa dia punya usaha), rumah ngontrak apa ngga, macem–macem dah ditanya waktu itu. Saya juga membuat proposal pada waktu itu. kan anggunan saya sertifikat gitu.” 10. Selain pinjaman uang, adakah bantuan lain yang Bapak terima dari PKBL Perum Peruri? “Ngga ada. Uang aja itu berbentuk uang”
11. Adakah kesulitan yang Bapak hadapi saat mengangsur? “Oh ngga ada. Pada saat membayar istri saya yang bayar kesana bukannya lewat transfer, kalo saya ngga enak kalo transfer mendingan dateng sendiri langsung bertatapan muka biar tau bagaimana perkembangan usahanya dan bisa sharing–sharing.” 12. Selama menjadi mitra binaan, apakah pihak PKBL Perum Peruri sering melakukan monitoring dan pembinaan terhadap usaha Bapak? “Ngga sih, paling diliat doang usahanya apa dan sewaktu–waktu sering sih dateng ke lapangan ke tempat saya dagang ikan untuk melihat dan nanya–nanya perkembangan usaha saya.” 13. Berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk usaha ini? “Kalo modal awal mah ya sekitar 10 juta dulu, kalo sekarang mah lebih karena buat beli perlengkapan/barang–barangnya gitu seperti tempatnya, gentong– gentongnya, dan lainnya.” 14. Berapakah omset/keuntungan yang Bapak dapatkan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dari PKBL Perum Peruri? “Omset mah agak sama aja, sekarang kan karena kita bergerak diternak ikan agak bertambah gitu.”
15. Apa manfaat yang Bapak peroleh setelah bermitra dengan PKBL Perum Peruri? “Manfaatnya banyak sih, dan juga sangat membantu. Pertama kita kaga punya modal dibantu dengan adanya pinjaman modal ini dan agak berkembang usaha kita gitu.”
Transkip Wawancara Dengan Penerima Program Bina Lingkungan (BL) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
Subyek
: Bapak Dedi Ahmad Setiyadi (Ketua DKM Masjid Al-Falah)
Hari/Tanggal : Jum’at, 7 Agustus 2015 Tempat
: Kediaman Bapak Dedi Ahmad Setiyadi di Perum Taman Mangu Indah Blok E Kelurahan Taman Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
1. Sejak kapan Bapak mengajukan permintaan bantuan kepada pihak PKBL Perum Peruri? “Itu yang saya tidak tahu persis ya tapi realisasinya tidak sampai satu tahun sudah terealisasi permohonan kami dari peruri, tetapi kalo saya buka file-nya ada”. 2. Apa yang Bapak ketahui mengenai program PKBL Perum Peruri? “Saya tidak tahu persis seperti apa struktur yang ada disana, tapi yang saya dengar informasi bahwa peruri dasarnya memberikan sumbangan untuk apa namanya kegiatan–kegiatan yang terkait dengan masalah peribadatan itu saja, detailnya disana mengenai strukturnya seperti apa saya kurang tau persis begitu”.
3. Dari mana Bapak mendapatkan informasi mengenai PKBL Perum Peruri ini? “Saya tidak bisa menyebutkan PKBL ya, yang saya ketahui adalah peruri kemudian saya mendapatkan informasi dari temen saya bahwa suratnya itu harus ditujukan kepada PKBL, terus siapa yang menjadi ketua PKBL-nya bukan saya tidak tau, tetapi baru tau setelah ada realisasi seperti itu”. 4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari pihak PKBL Perum Peruri pada waktu itu? “Saya tidak diberikan persyaratan, tapi di dalam proposal saya sudah lampirkan mengenai status/profil dari pada Yayasan Al-Falah ya, karena yang menyampaikan kesana adalah bukan DKM tetapi Yayasan Al-Falah. Cuma kebetulan saja saya disitu terlibat dalam hal penggalangan dana gitu”. 5. Bagaimana kondisi bangunan sebelum dan sesudah menerima bantuan? “Kebetulan bantuan ini diberikan setelah renovasi dan pembangunan itu berjalan, dan pada progres 61 persen-an baru datang bantuan dari peruri senilai 25 juta rupiah. Yaa secara moril cukup signifikan tetapi dari nominal mungkin 25 juta dibandingkan 1,7 lebih yang sudah kami terima belum signifikan jadi kami masih menunggu bantuan berikutnya nih dari peruri dan saya berharap peruri masih bisa memberikan bantuan lagi karena progres ini secara fisik baru 65 persen kira–kira, waktu peruri datang kesini menyumbang 25 juta itu dalam bentuk material dan ongkos kerja itu senilai kalo dirupiah-kan senilai 25 juta rupiah”.
6. Dalam bentuk apa saja bantuan yang diberikan oleh pihak PKBL Perum Peruri? “Yaa itu, bentuk uang dan barang karena waktu saya mengajukan proposal ada informasi dari peruri gimana kalo bentuknya material tapi ternyata begitu datang kesini memang ada material senilai 20 juta dan upah kerja senilai 5 juta gitu”. 7. Adakah pihak PKBL Perum Peruri yang melakukan kunjungan/survei sebelum menerima bantuan? “2 kali. Sebelum menerima satu kali, yang kedua kali langsung merealisasikan”. 8. Saat berlangsungnya pembangunan, adakah pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh pihak PKBL Perum Peruri? “Tidak ada, karena mungkin saya yakin peruri juga percaya melihat fisiknya udah seperti ini dan dalam keadaan sedang berlangsung melaksanakan pekerjaan”. 9. Apa yang membuat Bapak dan yang lainnya mengambil keputusan untuk mengajukan bantuan kepada pihak PKBL Perum Peruri? “Yaa pertama karena kami memang membutuhkan, keterbatasan dari pihak swadaya masyarakat sini terbatas sekali dan untuk mereka memberikan sumbangannya secara bertahap dan sementara ini kalo saya liat memang pendanaan ini 90 persen swadaya dari masyarakat. Peruri saya hanya melihat yang namanya peruri adalah suatu lembaga yang sangat potensial untuk bisa punya perhatian terhadap kami karena saya denger ya itu tadi ada lembaga khusus disana yang biasa memberikan sumbangan untuk masyarakat”.
10. Dalam pelaksanaan pembangunan, apakah dilakukan secara gotong royong antar warga atau ada tenaga ahli khusus yang menangani? “Ada tenaga ahli karena ini kan bangunan yang tidak main–main ya cukup besar sehingga harus melibatkan ahli baik itu sipil maupun arsitek”. 11. Adakah hambatan/kesulitan yang dihadapi dalam merealisasikan program pembangunan masjid ini? “Sementara saya tidak melihat ada hambatan, masyarakat cukup respon, apresiatif untuk mendukung pembangunan ini dan Insya Allah tidak ada. Dan saya tambahkan dengan adanya sumbangan dari peruri kan cukup di sosialisasikan atau di informasikan kepada masyarakat disini dan itu memberikan motivasi”. 12. Apa saja kontribusi yang diberikan oleh warga setempat terhadap program ini? “Yaa berupa dana saja karena masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada tim dalam hal ini adalah Yayasan Al-Falah Taman Mangu Indah untuk membangun masjid ini baik fisik maupun juga dalam hal pendanaan”. 13. Apa saja manfaat yang didapat setelah menerima bantuan dari pihak PKBL Perum Peruri? “Yaa yang jelas saya kan dapat dana dalam bentuk material itu betul–betul sudah teralokasikan, peruri juga memberikan satu dampak psikologis kepada masyarakat untuk lebih semangat lagi memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan. Yaa siapa sih yang tidak senang kami disini yang sedang membutuhkan bantuan kemudian tiba–tiba ada pihak luar dalam hal ini lembaga
pemerintah yang cukup potensial sehingga mungkin tidak hanya sampai disini harapan saya kepada peruri”.
Dokumentasi (Foto – Foto Penelitian)
Peneliti Di Kantor PKBL Perum Peruri
Dalam Kantor PKBL Perum Peruri
Kantor PKBL Perum Peruri
Beberapa Plakat Dan Cinderamata PKBL
Wawancara Dengan Mitra Binaan PK
Usaha Ikan Mitra Binaan PK
Peneliti Bersama Mitra Binaan PK
Di lokasi Kolam Ikan Mitra Binaan PK
Wawancara Dengan Penerima Program BL
Masjid Al - Falah
