il:c-a, MENTERI KEUANGAN
IEPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 427lKMK.02l2004 TENTANG HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGAMN 2OO5
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, perlu disiapkan Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005 sebagai dokumen anggaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sefta dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
1.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pert:nggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 6. Keputusan Presiden Nomor 2281M Tahun 2001; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
2. 3. 4.
5.
8.
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42L4); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangpasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor t20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG HARGA SATUAN UMUM TAHUN
ANGGAMN 2OO5
Pasal 1 pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilakukan standarisasi harga Untuk satuan yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kgiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran. Pasal 2 Standarisasi harga satuan sebagaimana dimaKud dalam Pasal 1 adalah Harga Satuan Umum untuk digunakan sebagai acuan bagi para penyusun anggaran Tahun 2005.
Pasal 3 Harga Satuan Umum adalah satuan biaya standar dari komponen-komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas instansi dan wilayah serta digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
Pasal 4 Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan Harga Satuan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal 5 pengadaan Untuk mendukung penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, disediakan
biaya pengelolaan (gaji/upah diluar Tunjangan Kompensasi Kerja dan honor
non PNS,bahan,perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut : Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dapat diberikan paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pagu Belanja Modal di atas Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dapat diberikan antara Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah); Pagu Belanja Modal di atas Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dapat diberikan antara Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
a.
b. c.
d. e.
Pagu Belanja Modal di atas Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), dapat diberikan antara Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan Pagu Belanja Modal di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan antara Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
Pasal 6 Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan Umum dengan usulan Biaya/Rincian Anggaran Belanja yang diajukan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah,maka usulan Biaya/Rincian Anggaran Belanja tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipeftanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan berdasarkan hasil survey dari instansi-instansi terkait. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan pada
di
tanggal
:Jakafta
: 14 September 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
ttd
BOEDIONO Salinan sesuai dengan aslinya; Kepala Biro Umum
u.b. Kepala Bagian TU Depaftemen, trd Koemoro Warsito, SH, M. Kn. NrP 060041898
LAMPIRAN
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 4271KMK0212004 Tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005
HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2OO5
URAIAN
NO
1.
HARGA SATUAN TERTINGGI BEI.ANJA PEGAWAI TAHUN ANGGAMN 2OO5
2.
HARGA SATUAN TERTINGGI BEI.ANJA BAMNG TAHUN ANGGAMN 2OO5
3.
HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEMEUHARMN TAHUN ANGGAMN 2005
4
HARGA SATUAN TERTINGGI DIKI.AT STRUKTUR PNS, IATIHAN PRAIABATAN,
DIKLAT TEKNIS/FINGSIONAL PNS, PELATIHAN KETEMMPII.AN UNTUK MASYARAIGT (NON INSTTruSIONAL), PENGEM BANGAN TERMASU K ANALISA, TEI.AAHAN, SOSIAUSASI, DISEMINASI DAN KONSINYASI TAHUN ANGGAMN
2005 5.
HARGA SATUAN TERTINGGI PER]AI.ANAN DINAS DAI.AM NEGERI, TARIF ANGKUTAN DARAT ISUT DAN UDAM DAN TUNJANGAN TUGAS BELA]AR, BEA SISWA PROGRAM NON GETAR/GELAR DALAM NEGERI TAHUN ANGGAMN 2OO5
HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2OO5 HARGA NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
TA 2005 4
Orang/Hari
Sesuai SE DJA
Orang/Bulan
Rp. 235.000
Orang/Bulan
Rp. 290.000
Orang/Bulan
Rp.350.000
Orang/Bulan
Rp.400.000
Orang/Bulan
Rp. 500.000
Orang/Bulan
Rp. 205.000
Orang/Bulan
Rp. 235.000
Orang/Bulan
Rp. 260.000
Orang/Bulan
Rp.285.000
Orang/Bulan
Rp.350.000
Orang/Bulan
Rp. 175.000
I.
II.
UANG LAUK PAUK
-
Anggota TNI/POLRI Organik
HONOR PENGELOLA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.
Penanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran:
-
Nilai Pagu Belanja Modal sd Rp200 juta - Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp 200juta sd Rp 500juta - Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp 1 milyar sd Rp 5 milyar - Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp 1 milyar sd Rp 5 milyar - Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp 5 milyar
2. Bendaharawan PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran: Nilai Pagu Belanja Modal sd Rp
juta
- Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp.
200juta sd Rp.500juta
- Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 5 milyar Nilai Pagu Belanja Modal di atas Rp. 5 milyar
-
-
3. Staf Seketariat Pengguna Anggaran/ Kuasa Penqquna Anqqaran
KET 5
UI
HONOR PANITIA
PENGADMN
BARANGPASA
1.
Panitia Lelang untuk Pengadaan Orang/Bulan Barang sd Rp500 juta atau Jasa Konsultan sd Rp200 juta (Maksimum 2
Rp. 175.000
bulan)
2. Panitia Lelang untuk Pengadaan Barang
Orang/Bulan
Rp. 250.000
di atas Rp500 juta atau Jasa Konsultan sd Rp. 200 juta ( Maksimum 2 bulan)
ry.
HONOR PENGELOI.A PNBP
1.
Atasan Langsung Bendaharawan: a. Nilai Penerimaan sd Rp. 200
juta
Rp. 210.000
b. Nilai Penerimaan di atas Rp. 200 juta sd Rp.500juta c. Nilai Penerimaan di atas Rp. 500 juta sd Rp. milyar d. Nilai Penerimaan di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 5 milyar e. Nilai Penerimaan di atas Rp. 5 milyar
Rp.265.000 Rp. 315.000
l
2,
V.
Rp.420.000
Bendaharawan: f. Nilai Penerimaan sd Rp. 200 juta g. Nilai Penerimaan di atas Rp 200 juta sd Rp 500juta h. Nilai Penerimaan di atas Rp. 500 juta sd Rp. milyar Nilai Penerimaan di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 5 milyar j. Nilai Penerimaan di atas Rp. 5 milyar
Orang/Bulan Orang/Bulan
Rp. 185.000 Rp. 210.000
Orang/Bulan
Rp. 265.000
Orang/Bulan
Rp. 315.000
Orang/Bulan
Rp.370.000
SeketariaVAnggotaffim
Orang/Bulan
Rp. 160.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
Rp.184.000 Rp.184.000 Rp. 21.000 Rp. 18.000 Rp. 11.000
i.
3.
Rp.370.000
l
PEI.AKSANA KEGI,ATAN PENEUTI
1. Koordinator Peneliti 2. Seketariat Peneliti 3. Peneliti Utama
4. Peneliti 5. Pembantu Penelitifl-eknisi
6. w.
WII.
32.000
NARA SUMBER
1. Pejabat Setingkat Eselon I dan II 2. Pejabat Setingkat Eselon III dan IV 3. Pakar/Pembicara Khusus
4. Praktisi WI.
.
Pembantu
PENYULUH NON PNS SLTA
1. 2. SAR]ANA MUDA 3. SAR]ANA
PENGEMUDI,PRAMUBAKTI DAN SATPAM Pengemudi
1. 2.
3.
PramubaKi
Satpam/Pengaman Kantor (Non PNS)
Orangpam Orangpam Orangpam Oranq/Jam
Rp. 210.000 Rp. 315.000 Rp. 275.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Oranq/Bulan
Rp. 700.000 Rp. 775.000 Rp. 900.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 675.000
Rp. 325.000
HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2OO5 HARGA
URAIAN
1
Keperluan sehari-hari perkantoran dalam negeri
Orangffahun
TA 2005 4 Rp 510.000
2
Pengadaan Inventaris Kantor
Orangffahun
Sesuai
NO
2
1
SATUAN 3
Kebutuhan Kantor 3
Pengadaan Bahan Makanan: Anggota TNI/POLRI Non Organik:
a.
i.
Operasi pasukan termasuk Crew Kapal
Orang/Hari
Rp 18.000
Laut/Ferbang
ii.
Dikma TNI/Polri, Operasi dan Latihan
Orang/Hari
Rp 16.000
iii.
Tahanan Anggota TNI/Polri
Orang/Hari
Rp 9.000
Orang/Hari
Rp 12.000
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
Rp 7.000 Rp 8.000
iv. Anggota yang sakit b. Nara pidana c. Tahanan Kejaksaan
d. Tahanan Imigrasi e. Pasien Rumah Sakit f. Anak Asuhan (Panti) g. Tuna Sosial h. Mahasiswa Penerbang i. Siswa Sekolah Peftanian Pembangunan, Sekolah Menengah Kehutanan j. Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan k. Mahasiswa STPDN/LIAI l. Mahasiswa Akademi Migas/Diklat Pertambangan m. Mahasiswa AKIP/AIM n. Siswa Perawat Kesehatan o. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial p. Anak buah kapal aktif q. Anak buah kapal cadangan r. RescueTeam s. Pengamat laut t. Petugas Bea Cukai (Gol I - IV, ABK) 4
Makanan oenambah dava tahan tubuh
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
Oranq/Hari
Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 12.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 8.000 Rp 12.000 Rp 10.000 Sesuai SK MenKeu Rp 3.500
KET 5
5
6
Pakaian dinas/kerja resmi/pakaian mahasiswa/ taruna (termasuk ongkos jahit)
Orangffahun/
Pengadaan toga/pakaian kerja sopir/pesuruh/
Orangfl-ahun/
perawat 7
8
Khusus pakaian Satpam (termasuk perlengkapannya)
Rp 135.000
Stel
Rp 125.000
Stel
Orangfl-ahun/
Rp. 160.000
Stel
Biaya Operasional Perwakilan RI (termasuk Atase Teknis/Dept/Lembaga di Luar Negeri):
a.
MAK 5210 (Keperluan sehari-hari perkantoran) ATK, tidak termasuk langganan su rat ka bar/Maja la h, kawat/teleks, peng i ri man pos diplomatik, Penerimaan tamu/
Pegawai Clerical
$ 1.270
Stafffahun
representatif, satpam/keamanan, photo copy, oprsl komputer dan alat-alat listrik.
b.
MAK 5310 Pemeliharaan Gedung Kantor
c. MAK 5320 Pemeliharaan Wisma duta/Konsul d. MAK 5330 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 9
PENYUSUNAN PERUN DANG.UNDANGAN
a. b.
c. d. e.
t, 10
M2ffahun
$80
M2fFahun
$80
Bhfl-ahun
$8000
Paket
RAB
Lembar Lembar
Rp 35.000 Rp 60.000
Penyusunan Rancangan Undang-undang Pembahasan Rancangan Undang-undang Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Penyusunan Sejarah Pembentukan UU Penyusunan Perkembangan Peraturan PerUU Peningkatan Pengetahuan Peraturan PerUU
PENER]EMAHAN
PENERIEMAHAN DAN PENGFNKAN
a. Asing ke Indonesia i.
Bhs Inggris ke Bhs Indonesia ii. Bhs Asing Non Inggris ke Bhs Indonesia
b. Indonesia ke Asing i. Bhs Indonesia ke Bhs Inggris ii. Bhs Indonesia ke Bhs Asing Non Inggris 11
PENCETAKAN
i. Folio HVS l muka 609r
Rp 47.000 Rp 76.000 Halaman
a. oplah 200-1000 halaman b. oplah 1000-5000 halaman c. oplah >5000 halaman
Halaman Halaman Halaman
Rp 160 Rp 150 Rp 115
ii. Folio HVS 1 muka 80gr d. oplah 200-1000 halaman e. oplah 1000-5000 halaman f. oplah >5000 halaman
Halaman Halaman Halaman
Rp 180 Rp 170 Rp 130
iii. Folio HVS 2 muka 609r g. oplah 200-1000 halaman h. oplah 1000-5000 halaman i. oplah >5000 halaman
Halaman Halaman Halaman
Rp 170 Rp 165 Rp 140
Halaman Halaman Halaman
Rp 230 Rp 190 Rp 150
Halaman Halaman Halaman
Rp 300 Rp 280 Rp 250
Halaman Halaman Halaman
Rp 3.700 Rp 2.100 Rp 800
Halaman Halaman Halaman
Rp 6.470 Rp 4.050 Rp 4.050
d. BULETIN (Min 12 Lembar) Folio HVS 609r u. oplah <= 300 Eks v. oplah > 300 Eks
Eksemplar Eksemplar
Rp 260 Rp 190
e. COVER BUKU (2 warna) Kulit 49EF, cetak 2 warna w. oplah 100-500/minimal x. oplah >500/di atas minimal
Eksemplar Eksemplar
Rp 4.330 Rp 4.330
Eksemplar
Rp 7.110
i.
Folio HVS,2 muka 80 gram halaman k. oplah 1000-5000 halaman l. oplah >5000 halaman
j. oplah 200-1000
v. Double folio HVS 1 muka 609r, 80gr m. oplah 200-1000 halaman n. oplah 100-5000 halaman o. oplah >5000 halaman
b.
LEAFLFf/BROSUR folio
konsdru( sparasi 100
grr4warnar2muka p. oplah 200-1000 halaman q. oplah 100-5000 halaman r. oplah >5000 halaman
c. POSTER (Min 75x50cm2) Konsdruk, sparasi 4 warna, l muka s. oplah 200-1000 halaman t. oplah 1000-5000 halaman Oplah >5000 halaman
f.
COVER BUKU (4 warna)
y. oplah 100-500/minimal
z. oplah >500/ai atas minimal L2
PENJIUDAN
13
PEMBUATAN
ACAM dI RRI dan WRI
Eksemplar
Rp 5.320
Eksemplar
Rp 8.000 RAB
HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2OO5 HARGA NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
TA 2005 4
M2 M2
Rp 40.000 Rp 4.350
I
PEMELIHARAAN GEDUNG
1. Pemeliharaan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
II
BI.AYA PEMEUHARMN KENDARMN
a.
Kendaraan Bermotor
1.
Kendaraan Pejabat Negara
Unitfl-ahun
Rp 11.500.000
2.
Kendaraan Roda 2
UniWahun
Rp 1.625.000
3.
Kendaraan Roda 4
Unitfl-ahun
Rp 8.400.000
4. Kendaraan Roda 6
Unitffahun
Rp 9.700.000
b. Muviani 1. Darat
Unitffahun
Rp 1.200.000
2. Air
UniWahun
Rp 1.450.000
UnitfFahun
Rp 6.300.000
Peg/Fahun
Rp 27.500 Rp 680.000
c. Speedboat
m
LAIN.LAIN PEMEUHARMN 1. Inventaris Kantor (dikaitkan dg pegawai) 2. Personal Komputer (PC)
Unitfiahun
KET 5
HARGA SATUAN TERTINGGI DILKAT STRUKTURAL PRAIABATAN, DIKLAT TEKNIS/ FUNGSIONAL, KETRAM PILAN MASYARAKAT, ANAUSA, TELAAHAN, SE M I NA& SOSIALISASI, KO NSINYASI,
DESIMINASI TAHUN ANGGARAN 2OO5 HARGA
I.AMA
TA 2005 4
DIKLAT
KET
5
6
Orang/Angk Orang/Angk Orang/Angk Orang/Angk
Rp 23.650.000
Rp 11.500.000 Rp 5.700.000 Rp 4.950.000
10 Minggu 10 Minggu 7 Minggu 8 Minggu
I.ATIHAN PRA]ABATAN 1. Golongan III 2. Golongan II
Orang/Angk Orang/Angk
Rp 1.450.000 Rp 975.000
14 Hari 10 Hari
DIKI.AT TEKNIS/FU NGSIONAL PNS
Orang/Angk
Rp 3.200.000
20 Hari
10 Hari
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
I.
DIKI.AT PIM PINAN/STRU KTU RAL
1. 2. 3. 4.
il.
ru.
Diklatpim Diklatpim Diklatpim Diklatpim
TK I/SPAI TK II|SPAMEN TK III/SPAMA TK IV/ADUM
Pemantapan Untuk Kemampuan Kerja Operasional
ry.
DIKLAT KETERAMPIAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL
Orang/Angk
Rp 1.865.000
V.
PENGEMBANGAN TERMASUK
Orang/Angk
Rp 456.000
ANALIS& TEI.AAHAN, sosIAusASI, SEMINA& KONSINYASI, DESIMINASI, DLL
t
HARGA SATUAN TERTINGGI PERJALANAN DINAS DAIAM NEGERI TARIF ANGKUTAN DARAT, IAUT DAN UDARA
dan TUNJANGAN TUGAS BEI-AIA& BEA STSWA, PROGRAM NON GErAR/GETAR DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2OO5
I.
SATUAN BIAYA PERIAI.ANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Satuan biaya perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri agar berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71KMK.0212003 tanggal 3 Januari 2003 dan luar negeri sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-3,+4/MK.031L992 tanggal 3 April 1992 tentang Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Luar Negeri.
II.
TARIF ANGKUTAN DARAI I.AUT DAN UDAM
Tarif Angkutan Darat, Laut dan Udara untuk pefialanan dinas dalam negeri TA 2005 agar berpedoman pada ketentuan tarif yang tercantum dalam Harga Satuan Umum (HSU) Tahun 2003.
III.
SATUAN BIAYA TUNJANGAN TUGAS DAI.AM NEGERI TA. 2OO5
BEIAIA& BEA SISWA PROGMM NON GELAR/GEIAR
Satuan Biaya Tunjangan Tugas Belajar, Bea Siswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri TA 2005 agar berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Harga Satuan Umum (HSU) Tahun 2003 dengan tambahan yaitu komponen Matrikulasi dengan satuan biaya sesuai dengan pengeluaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
trd
BOEDIONO Salinan sesuai dengan aslinya; Kepala Biro Umum
ub Kepala Bagian TU Depaftemen,
ttd Koemoro Warsito, SH, M.Kn. NrP 060041898
