Ikatan Dokter Indonesia Perjalanan,Tantangan dan Solusi untuk masa datang. Prijo Sidipratomo Surabaya, 30 Oktober 2010
Sejak 1926 hingga 1950 merupakan aktifitas proses kemerdekaan hingga kelahiran IDI Sejak 1951 hingga 1980 merupakan aktifitas menyusun infrastruktur IDI Sejak 1980 hingga 2000 merupakan aktifitas peran Internasional dan kerangka dasar Profesionalisme Sejak 2000 hingga kedepan merupakan akktifitas Pemantapan Profesionalisme, otonomi dan era globalisasi
Modal Dasar
Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. (pasal 1.12 UU PK 29/2004) Terdiri dari : IDI wilayah 32 IDI cabang 374 PDSP 35 PDSM 42 Anggota 95613 ( per 24 oktober 2010 )
Aceh 18 Cbg Sum Ut 25 cbg Riau 12cbg
Kepri 6 cbg
Kal Bar 11 cbg
Jambi 10 cbg
Sum Bar 16 cbg Sum Sel 13 cbg
Babel 4 cbg DKI DKI : 5 cbg
Bengkulu 8 cbg Lampung 12 cbg Banten 5 cbg
Kal Tim Gorontalo 12 cbg 6 cbg Sul Teng 6 cbg
Mal Ut 5 cbg Papua 3 cbg
Kal Sel 11 cbg
Kal Teng 12 cbg
Maluku 3 cbg Sul Sel 24 cbg
Ja Teng 1440 User Jateng 34 cbg Ja Tim : 999 User 34 cbg
Ja Bar 25 cbg
Sul Ut 9 cbg
DIY 5 cbg
Bali 8 cbg
NTB 8 cbg
NTT 10 cbg
Sul Tra 9 cbg
Papua Barat 5 cbg
Total wilayah:32 wilayah Total cabang : 374 cabang Data per 1 Oktober 2010
Modal Dasar MENETAPKAN
IDI SEBAGAI SATU SATUNYA ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN MENETAPKAN IDI SEJAJAR DENGAN KKI DAN DEPKES DALAM PENGATURAN PRAKTEK KEDOKTERAN SESUAI DENGAN FUNGSINYA MASING MASING UUPK 29/2004
Modal Dasar 1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
Menerbitkan rekomendasi ijin praktek, (ps 38) Melalui kolegium menyelenggarakan uji kompetensi/Internsip serta menerbitkan sertifikat kompetensi, membuat standart pendidikan, dan standart kompetensi (ps 1 ayat 4,ps 26) Menyelenggarakan dan meng akreditasi pendidikan berkelanjutan , (CPD)(ps 28 ) Membuat Standar Pendidikan Berkelanjutan (P2KB)(PS 28) Melakukan kendali mutu, dan audit medik, (ps 49) Melakukan kendali beaya, (ps 49) Melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran kedokteran (ps 71)
Modal Dasar
Secara rutin tiap lima tahun sekali melakukan resertifikasi kompetensi Mempunyai sarana penjaga kompetensi melalui BP2KB(Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) Aset berupa Anggota yang tersebar di lintas departemen dan institusi
TANTANGAN
Globalisasi Otonomi Daerah Masyarakat yang litigius Pemerataan penyebaran dokter Ratio dokter dan penduduk yang ideal Masuknya investor dan pelayanan asing Mutu pelayanan dan standar pelayanan Biaya Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis yang mahal dan sebagian besar menjadi tanggung jawab masyarakat
UNTUK
MENJALANKAN AMANAT UU PK DIPERLUKAN : 1. KESOLIDAN ORGANISASI 2. KEAKTIFAN PENGURUS 3. PEMBEAYAAN YANG KUAT 4. SISTEM YANG BAIK
solusi
Perkuat peran IDI Wilayah dan Cabang Komputerisasi dan digitalisasi data dokter Penataan sistem organisasi Perluas kerjasama dengan stake holder Public relation kegiatan IDI untuk anggota dan masyarakat Pendekatan revisi UU dengan Kajian ulang situasi terkini Advokasi kepada PEMDA untuk terentensi tenaga dokter di daerah. Advokasi pendidikan Dokter dan Dokter spesialis bermutu berbasis Subsidi dengan kompetensi global Advokasi segera di implementasikan SJSN
Pelayanan Kedokteran dari ‘Unstructured’ Ke ‘Structured’
Tertiary Dokter Spesialis
Secondary Rujukan Kewenangan
Primary Care
Tertiary Care Kekacauan Sistem dan Manajemen Kesehatan
Self Care Moeloek Mei 2009
Dokter Keluarga
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL = SPKN (National Healthcare Delivery System) Terbentuknya piramida pelayanan kesehatan yang terbagi menjadi 3 strata: primer, sekunder dan tersier
Peny berat/sulit
Penyakit sedang/khusus
Tersier
Sub spesialis
Tersier
Sangat mahal
Sekunder
Spesialistis
Sekunder
Mahal
Promotif-preventif; Pengendalian penyakit kronis; Penyakit akut dan masalah kesehatan seharihari
KEBUTUHAN MASYARAKAT
Primer
Dokter Pelayanan Primer (mampu memenuhi sebagian besar (90-95%) kebutuhan kesehatan individu
KOMPETENSI DOKTER
Primer
Terjangkau masyarakat
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
Terstruktur
Sistem Praktik Kedokteran (‘Sistem Pemeliharaan dan Pelayanan Kedokteran Terpadu ’) ‘Managed Tertiary Care’/ JPKM/ ‘Competency SJKN
Based’
Sistem Pembiayaan
Secondary
Sistem Pendidikan
Primary Care Self Care
Asas: Berkeadilan, Merata, Terjangkau, Bermutu
DREAM
Pemegang Kartu ini dapat berobat dimanapun wilayah NKRI
TERIMAKASIH
