PENDAHULUAN Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1464/Menkes/PER/X/2010 Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kes. Wajib memiliki SIKB Setiap bidan yang menjalankan praktek mandiri wajib memiliki SIPB Bidan dalam menjalankan praktek berwewenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : - Pelayanan Kesehatan ibu - Pelayanan Kesehatan anak - Pelayanan Kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga BerencanaN
IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)
Organisasi Profesi Berdiri tanggal 24 Juni 1951 Menjadi anggota ICM tahun 1956 Jumlah anggota terdaftar > 100 ribu orang Tersebar di 32 Propinsi, 456 Cabang dan 1900 Ranting Setiap 3 tahun menghadiri Kongres ICM Setiap 5 tahun Kongres Setiap 5 tahun Rapat Kerja Nasional
PHYLOSOFI PELAYANAN KEBIDANAN Filosofi
Peran bidan memastikan melindungi dan memberi dukungan terhadap proses fisiologi. Semakin normal proses semakin baik Parthership Bidan memberikan asuhan mandiri dan perempuan sebagai pusat asuhan
sambungan Memberdayakan
- Bidan memfasilitasi partisipasi aktif perempuan dalam persalina - Bidan memberdayakan perempuan menjadi proaktif Mandiri Bidan bertanggung jawab sendiri atas praktik yang dilakukan
PELAYANAN KEBIDANAN Mandiri Kolaborasi
Rujukan
PENGERTIAN BIDAN INDONESIA Seorang perempuan Diakui pemerintah & organisasi profesi Memiliki kompetensi dan kualifikasi Secara sah mendapat SIP Bertanggung jawab dan akuntabel
Mitra perempuan Bertanggung jawab sendiri atas praktiknya
Pekerjaan profesi memiliki kekhususan: 1)Pekerjaan profesi didukung oleh body of knowledge: 2)Keahlian diperoleh melalui pendidikan dan latihan terarah, terencana terus-menerus dan berjenjang; 3)Pekerjaan profesi diatur oleh kode etik, dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang ada; 4)Pengaturan profesi diatur oleh warga profesi itu sendiri (professional regulation/self regulation).
Secara universal, organisasi profesi (dan warga profesi) yang baik memiliki ciri-ciri: 1)Satu untuk tiap profesi; 2)Ikatan utama seseorang untuk menjadi anggota karena kebanggaan dan kehormatan profesi tersebut; 3)Tujuan utama berorganisasi adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi; 4)Kegiatan dibatasi oleh pendidikan dan latihan; 5)Kedudukan dan hubungan antara anggota bersifat persaudaraan; 6)Sifat kepemimpinan kolektif; dan 7)Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan.
PD. IBI SULTRA Jumlah anggota terdaftar 1532 orang Pengurus Cabang : 11
KERJASAMA IBI DAN BKKBN DALAM PELAYANAN KB Tujuan : Memaksimalkan akses kualitas pelayanan KB KR dalam mewujudkan keluarga berkualitas Realisasi : - PP IBI - BKKBN - PD IBI - BKKBN Propinsi - PC IBI - BKKBN Kab/Kota dan BPS
PELAYANAN KB OLEH BIDAN Memberikan alat dan obat kontrasepsi
oral, suntikan, AKDK, AKDR, Kondom Memberikan penyuluhan Konseling pemakaian kontrasepsi
KONSELING DALAM PELAYANAN KB OLEH BIDAN Bidan bersama perempuan :
- Membuat pilihan - Memecahkan masalah - Memilih alternatif terbaik
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, & KEGIATAN OP
MISI
Tugas & tanggungjawab : menjaga dan menegakkan martabat dan kehormatan profesi. Misi utama : merumuskan etika profesi, kompetensi profesi, kebebasan profesi Kegiatan utama : menetapkan standar pelayanan, standar diklat, memperjuangkan kebijakan. Manfaat : Mutu & kesehatan seluruh anggota masyarakat dapat ditingkatkan
Bidan dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan termasuk pelayanan KB & KR, karena hanya melalui pelayanan berkualitas pelayanan yang terbaik dan terjangkau yang diberikan oleh bidan, kepuasan pelanggan, baik kepada individu, keluarga dan masyarakat dapat tercapai :
Melindungi masyarakat dari praktek yang tidak aman Meyakinkan praktek kebidanan yang berkualitas Meyakini masyarakat terinformasi tentang pelayanan kebidanan yang diharapkan Meningkatkan profesionalisme pelayanan Meningkatkan pertanggung jawaban
Output dari sistem praktik kesehatan yang baik adalah anggota OP melayani masyarakat (melakukan praktik kesehatan) secara bermutu sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya berdampak terhadap peningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus mencerminkan pula semangat “keadilan” bagi anggota profesi anggota profesi haruslah tercukupi kesejahteraannya.
Mudah-mudahan “Rakerda Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Prov. Sultra Th.2011” ini dapat melahirkan prinsip “kesamaan” dalam tata kelola Peningkatan Peserta KB IUD dan Implant di Sultra, muncul semangat bersama antara IBI dan BKKBN —bahu—membahu— dengan tujuan utama untuk kepentingan peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.
