III. LANDASAN TEORI Dalam landasan teori ini akan dijelaskan secara rinci tentang sejarah perkembangan Koperasi, teori-teori tentang Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yaitu mengenai pengertian, landasan dan asas, tujuan, fungsi dan peran serta prinsip koperasi. Disamping itu, juga akan kemukakan Laporan Keuangan Koperasi dan pengertian efektivitas kinerja usaha Koperasi serta pengukuran kinerja keuangan Koperasi. Sejarah Koperasi Internasional Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001, p. 7-12) menguraikan sejarah perkembangan Koperasi sejak pertama dicetuskan gagasannya yaitu di Rochdale Inggris pada tahun 1844. Pada awalnya Koperasi ini bergerak dalam penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, setelah terbentuk pemupukan modal dapat memproduksi barang yang akan dijual. Kondisi ini memberikan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan penghasilan mereka. Sejak tahun 1851 Koperasi tersebut dapat mendirikan sebuah pabrik serta perumahan para anggotanya yang belum memiliki rumah. Pada tahun 1852, jumlah Koperasi di Inggris mencapai 100. Kemudian pada tahun 1862 terbentuk Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society. Tahun 1870 mendirikan usaha penerbitan dengan nama Cooperative News dan pada tahun 1876 melakukan ekspansi usaha dalam bidang transportasi, perbankan dan asuransi. Pada tahun 1945 mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 pekerja. Selanjutnya tahun 1883 terbentuk The Women’s Cooperative Guild yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap gerakan Koperasi diantaranya dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara dan konsumen. Beberapa tahun kemudian memulai kegiatan pendidikan yang pada puncaknya pada tahun 1919, didirikan Cooperative College di Manchester yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Koperasi pertama. Perwakilan-perwakilan Koperasi dibuka di New York, Kopenhagen, Hamburg dan lain-lain. Revolusi industri di Perancis juga mendorong berdirinya Koperasi di negara tersebut dengan pelopor-pelopornya Charles Fourier dan Louis Blanc. Charles Fourier (1772-1837) menyusun gagasan dengan membentuk fakanteres yaitu perkumpulan dari 300 - 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres ini sebagai tempat tinggal bersama dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 3 mil dan dikelilingi 150 hektar tanah pertanian. Di dalam fakanteres ini terdapat usaha kerajinan dan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Louis Blanc (1811 - 1880) menyusun gagasan yang lebih konkrit dengan menyatukan produsen perorangan atau mirip dengan koperasi produsen. Disamping negara-negara tersebut, Koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888) dan Herman Schulze (1808 - 1883) di Denmark. Koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad kemudian, sejak berdirinya Koperasi di Rochdale terbentuk International Cooperative Alliance (ICA) pada tahun 1896. Dengan terbentuk organisasi ini maka Koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.
Sejarah Koperasi di Indonesia Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001, p.9 - 12) mengutip Sukoco dalam bukunya”Seratus Tahun Koperasi di Indonesia” menjelaskan bahwa Koperasi pertama di Indonesia adalah Koperasi di Leuwiliang berdiri pada tanggal 16 Desember 1895. Kemudian Undang-Undang Koperasi diperkenalkan di Indonesia pertama pada tahun 1915 yaitu “Verordening op de Cooperative Vereninging”, Kononklijk besluit 7 April 1915, Indisch Staatblad No. 431. Sehingga tahun sebelumnya belum dikenal badan hukum Koperasi. Pada tahun 1927, dikeluarkan peraturan tentang Koperasi yang khusus berlaku bagi bumi putera. Untuk menggerakkan kegiatan ini, didirikan Jawatan Koperasi yang dipimpin Prof. J.H. Boeke. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Konggres gerakan Koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya dan diputuskan membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Sehingga pada tanggal 12 Juli diputuskan sebagai hari Koperasi dan menganjurkan adanya pendidikan Koperasi kepada kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Pada Tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1967. Kemudian pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 merupakan penyempurnaan U U No. 12 Tahun 1967. Dan pada tahun 1995 pemerintah melengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pengertian Koperasi Pasal 1 ayat 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menerangkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut kalau kita telaah secara cermat, bahwa Koperasi itu harus berbadan hukum, anggotanya orang-seorang atau badan hukum koperasi, kegiatannya harus berdasarkan prinsip Koperasi dan asasnya kekeluargaan. Untuk melindungi kepentingan seluruh anggota maupun masyarakat, keberadaan Koperasi harus legal atau Berbadan Hukum artinya Koperasi itu berdirinya harus mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Dalam menjalankan kegiatan usaha, baik ke dalam yang berhubungan dengan anggota maupun ke luar dengan masyarakat harus merujuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan. Koperasi merupakan organisasi yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang mempunyai keinginan bersama untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Koperasi bukan merupakan kumpulan modal tetapi kumpulan dari orang-orang. Sehingga cara pandang Koperasi untuk mewujudkan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih dari itu bagaimana Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat umum. Hal ini nampak pada keuntungan atau sisa hasil usahanya akan didistribusikan untuk anggota, pengurus, karyawan, pendidikan, sosial, pembangunan daerah kerja serta Koperasi itu sendiri.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Koperasi mempunyai prinsip yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka artinya tidak ada paksaan untuk menjadi anggota serta terbuka untuk siapa saja tidak memandang suku, agama, dan keturunan atau dalam Koperasi tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Koperasi juga berprinsip dalam pengelolaannya dilakukan secara demokratis artinya pengambilan keputusan ada pada Rapat Anggota Tahunan dimana setiap anggota memiliki suara yang sama yaitu satu suara. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam pembagian sisa hasil usaha ini setiap anggota tidak menerima jumlah yang sama karena besarnya ditentukan oleh tingkat partisipasi masingmasing anggota tersebut. Kemudian, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal memberikan rambu-rambu kepada Koperasi bahwa pemberian jasa bunga modal harus wajar dan tidak melebihi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Prinsip Koperasi yang terakhir yaitu kemandirian yang berarti bahwa Koperasi harus dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak yang lain. Disamping itu, dalam rangka untuk pengembangan Koperasi itu sendiri juga melaksanakan prinsip yang lain yaitu pendidikan koperasi serta kerjasama antar Koperasi. Landasan dan Asas Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 2 menerangkan bahwa Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Manifestasi dari bentuk usaha Koperasi diharapkan memenuhi kehendak yang tertulis dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang di dalam dua landasan itu perlu membangun dinamika kelompok yang intinya membangun kerjasama yang bercirikan kekeluargaan sehingga upaya apa saja yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan anggota pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya asasnya hanya satu yaitu kekeluargaan. Hal tersebut diperkuat lagi dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang . Bentuk usaha yang cocok dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut hanyalah Koperasi. Dengan demikian kedudukan dan peran Koperasi yang sangat strategis ini perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit dari semua pihak sehingga sebutan sebagai sokoguru perekonomian nasional betul-betul terwujud. Tujuan Koperasi Pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan Peran Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah :
a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b. berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip Koperasi Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Kemudian dalam penjelasan ini berturut-turut dijabarkan prinsip Koperasi secara rinci sebagai berikut: a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat tang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedang sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. c. Pembagian sisa hasil anggota kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. d. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Disamping kelima prinsip sebagaimana tersebut di atas, untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
Laporan Keuangan Koperasi Laporan Keuangan Koperasi meliputi: Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas Koperasi pada waktu tertentu. Perhitungan Hasil Usaha Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian pada periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha Koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Komparatif antara hasil dengan standar- standar Salah satu tolok ukur efektivitas kinerja usaha menurut Alejendro R. Gorospe yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2000, p-6) bahwa efektivitas suatu unit atau fungsi dapat diukur melalui standar-standar yang meliputi : Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Standar Perusahaan : a. Strategi-strategi, rencana dan program yang disetujui. b. Kebijakan dan Prosedur yang ditetapkan. c. Struktur organisasi yang sudah disetujui. d. Anggaran perusahaan. e. Standar dan praktek industri. f. Prinsip organisasi dan manajemen. g. Praktek manajemen yang sehat, proses dan tehnik yang digunakan perusahaanperusahaan yang maju. Kalau tidak ada standar yang tertulis, pemikiran dan falsafah pimpinan dapat digunakan sebagai standar untuk penilaian. Tingkat Pertumbuhan (rate of growth) Ratio ini digunakan untuk mengukur perkembangan usaha Koperasi, meliputi perkembangan harta, perkembangan sisa hasil usaha Koperasi, sisa hasil usaha setelah pajak, perkembangan pinjaman, dan perkembangan simpanan sukarela. Perhitungannya adalah hasil tahun berjalan dikurangi tahun dasar (tahun sebelumnya) dibagi tahun dasar (tahun sebelumnya). Customer Profitability Karakteristik Koperasi adalah pelanggannya adalah pemilik yaitu semua anggotanya. Dengan demikian, cukup relevan apabila kinerja usaha Koperasi diukur melalui pendekatan pelayanan kepada nasabahnya yaitu dengan analisis customer profitability. Perhitungan Customer Profitability yaitu selisih antara pendapatan usaha dengan biaya usaha dalam melayani anggota serta besarnya pajak yang dibayar. Likuiditas Koperasi itu dikatakan efektif bila mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi atau dapat mengelola likuiditasnya secara optimal.
Likuiditas dapat diukur dengan current ratio dan quick ratio. Alat ukur ini menunjukkan kemampuan Koperasi yang bersangkutan dalam membayar kembali kewajibannya pada pihak ketiga dengan alat likuid yang dimilikinya. Perhitungannya dengan membandingkan antara cash assets dengan total tabungan sukarela dan dana lainnya. Semakin tinggi nilai rasio maka menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditasnya, dan sebaliknya. Rasio lain yang digunakan adalah membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rentabilitas Analisis rentabilitas merupakan pengukuran kemampuan Koperasi dalam meningkatkan rentabilitas atau keuntungannya. Ada tiga alat ukur yang dipakai dalam pengukuran rentabilitas Koperasi ini. Pertama, menghitung net profit margin yaitu membandingkan antara laba bersih Koperasi dengan penghasilan usahanya. Semakin tinggi tingkat net profit margin ratio Koperasi menunjukkan hasil yang semakin baik. Alat ukur yang kedua adalah net income to total assets. Alat ukur ini dipakai untuk mengukur kemampuan Koperasi dalam mengelola assets yang dikuasai untuk menghasilkan laba bersih yaitu dengan membandingkan laba bersihnya dengan total assets. Alat ukur yang ketiga adalah return on equity yaitu membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas koperasi atau ekuitas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan menunjukkan hasil yang semakin baik. Common size Analisis ini digunakan untuk mengetahui komposisi elemen-elemen yang ada dalam laporan perhitungan rugi laba maupun neraca. Kinerja Koperasi sangat bergantung pada komposisi yang ada dalam kedua laporan tersebut. Sehingga alat ini dapat mempermudah dalam membaca data keuangan Koperasi. Dasar perhitungannya adalah membandingkan tiap-tiap rekening dalam laporan rugi laba dan neraca dengan total penjualan (penghasilan usaha) dan total assetsnya. Kemudian setelah diketahui, baru dibandingkan dengan standar industri Koperasi yang sejenis. Rasio Aktivitas Rasio ini menentukan tingkat aktivitas aktiva-aktiva pada tingkat kegiatan tertentu. Rasio tersebut meliputi : total asset turnover, inventory turn over dan account receivable turnover. Leverage Rasio ini menunjukkan kualitas kewajiban perusahaan terhadap harta perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio-rasionya meliputi debt to total asset, debt to total equity dan times interest earned.
