l\1PLf.,1f.NTASI KEBIJAKAN f"EMBINAAN ORGANISA~I KE:'.JA:-0. \' ARAKA TAN DAN LEMBAGA SW ADAY A MASYARA KAT OLFH BAD.\N KESATUAN RANGSA DAN PERLINDU~( • ~ASYARAKAT KABt:PATEN BA'1\ l'l\1 r\~
.t."
TES IS Scbagu <;3l1h .')lltu Syant Cnt.k J\tcm!lcroleh Celer Msi2uter S..iu f\1 ~. pada Pr :?Nm rud1 Adm1aiitrssi P•bl k Program PuasarJana l n1\·cn1tas Snw1 zva
AU ._L~\'0~1) .... ,., -201w2
PROGRAM PASCASARJANA
LNIVF.RSITAS SRIWIJAYA AGUSTUS 2008
IIA LAMA'.\' rE~G£SAI-L.\;\
lmplcmcntasi Kebijakan Pembinaan Organisasi Kernasyarakatan llan i.embaga Swadaya MasyMaknt
Judul 'Jcsis
olch Badan Kcsatuan Bangsa dan Pcrlindungan
Masynrakat Kabuparen Banyumas Ari Kusyono
N ama Mahasiswa
: 70072011020
NIM Program St udi
Mn gist er Adm inis: rnsi Puhl ik
Ridnng Knjian Utama
Kcbijakan Puhr;:<
Mcnyct t\i ui,
Ors .. loko Si wanto, M.Si
Ora. Lili Erina, M.Si
Pembimbi 1g Pcnama
l'cmoi1r.1.lmg Kednn
Keum Program Studi Magister Admiuisrasi Publik
NIP. 131 101 992
Tanggaf Lulus : 9 Agustus 2008 ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMIS! PENGUJI
Judut Tesis
Implementasi Kebijakan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
' Mengetahui, Asisten Direktur I PPs Universitas Sriwijaya
Palembang, Agustus 2008 Menyetujui, Ketua Program Studi Magister A ministrasi Publik
Dr. Hilda Zulkifli, M.Si, DEA NIP. 130 805 538
uC .
/NIP131
111
So~ri, M.Si 18 218
I
IL\lAtv1J\NPERNYATAA~
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nam a
: ARI KUSYONO
Tempal/tanggal lahir
: Banyumas, 9Nopemllcr 197i
Program Studi
Magister Administrasi l'ublik
>-llM
70072011020
Menyarakan dengan sesungguhnya bahwa : J.
Scluruh data, informasi, intcrprcstasi scrra pcrnyataan dalam pcmbahasan dan kesimputan yang disajikan dalam karya ilmia'l ir:i, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah rnerupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan,
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan bclurn pernah diajukan ur.tuk
rnendapatkan gclar akademik, baik di Univcrsitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya. Dcrnikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kernudian h
Palembang, Agustus 2008 g mernbuai
pernyaiaan
~
AR.I KuSYONO
iv
~IO'l'TO
5 uRses tidak diukur clari posisi yong dicopoi seseorong dalam hidup, topi dori besulitan·Resuliton yolig berhasil diotasi betibo berusoha meraih sul?ses.
f<ebijobsanaon tidaR logl merupohon RCbijallsonaon apobiia io mcnjodi terlolu onglwh untull menar.gis. terlalu seriu~ untull tertowo, don terlalu egois untuh melihat yang loin hecuoli dirinya sendiri.
Hidup cdoloh llegelapon jillo tonpo hasrat don lleinginon. Don semuo hosrot lleinginan odalah buta, iiRa tidal? disertai pencctchuon . Dan pengetohuon adaloh hampa jiba tidab diilluti pelojaran. Don setiap peleicrcn abon sto-slo jillo tidal? disertai cinta
f
hteriku Tercinto, Ki.s~all, Se., M.SI.
<:> Anah·Anahhu TeNayo:ig; 8/11la119 {i11H«l2w.9
S/11atrya
Allslawldya
Sall/I Atistawldya
Ata.i. .1w19(1.1< .U 'a. '1"''9 a~ 'fa(9a ateu
attu 4Uf~ ~
•11C•remw.u p«
~9"'4 t-9~~. 'IM9 tid4k.. ~
~ctiaa.e, 4CJ~. f.:er~e'ftiM dan
~j:fu
..
lbuhu S14H«iHI don Flapahbu (Alm.) Sv11ditHttu< Terdnta, yang tiodo putus mendoohan putrcmdo.
~ K11e1
v
Rl\\iAYAT HfDUP Penulis lahir di Banyumas pada tanggal 9 Nopember 1971 dan merupakan anak kccnam dari scpasang suami-istri : Socdirrnan dan Surnini. Pcnulis mcnikah dcngan
Kuswati, SE.M.Si can sekarang dikaruniai
:i,
(dua) orang anak laki-laki, Bintang
Gemilang Aristawidya yang lahir pada tanggal 25 Desember ?.000 dan Sinatrya Sakti Aristawidya yang lahir pada tanggal 28 Agusius 2006. Pendidikan dasar sampai dcngan perguruan linggi ditempuh di PurwokertoKabupaten Banyumas, lulus dari SD Negeri Kranji l Purwokerto pada tahun 1984. lulus dari SMP Negeri Ill Purwokerto pada tahun 1987, da~ lulusdari SMCA Negeri Purwokcrto pada tahun 1990. Pcnulis melanjutsan pendidikan SJ jurusan Ekonomi
Manajemen pada Fakultas Ekonomi Oniversitas Purwokcrto,
Wijayakusuma (Unwiku) di
lulus tahun 2002. Pada tahun 200/12008 penulis berkesempatan
menempuh pendidikun pascasarjana (S2) pada program Magister Adrninistrasi Publik pada Universitas Sriwijaya Palembang dengan dukungan beasiswa/karyasiswa dari Pusbindiklatrcn Bappeuas. Pcnulis ditcrima sebagai Calon Pegawal Negcr! Sipil (CPNS) Pusat pada tahun 1996 dan ditempatkan di Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) Kabupaten Banjarnegara, Pada tahun 1998 mclakukan rnutasi kcrja dari kantor Mawil Hansip Kabupaten Banjarnegara kc Kantor Mawil Hansip Kabupaten Hanyumas.
Pada tahun 2003-2()04 diperbantukan pada kantor Panitia Pengawas
Pcmilihan Umum (PANWASl~U) Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan. Sejak rahun 2000 sampai sekarang, penulis bekerja di Badan Kesatuan Bangsa !la~ Perlindungan Masyarukat Kabupatcn Banyuruas, Bebcrapa pcndidikan dan pclatihan yang pernah diikuti selama bekerja antara lain :
I). Diktat Tehnis Fungslonal
Kursus Bendaharawan Daerah pada lahun 200 I,
2). Diklai Fasilitasi TahapAkhi: lmplcmcnta~i Pcnganggaran Bcrbasis Kinerja pada
tahur; 2005, serta 3). Diklat Sertifikasi Kcahlian Peugadnan Barang dan Jasa padn tahun 2006, kesernuanya diselenggarakan ulch Pemerlruah Kabupaien Banyumas vi
ABS"'.'RAK lmplemcntasi Kcbijakan Pcrnbinaan Organisasi Kernasyarakaran dan l.cmbaga Swadaya Masprakat oleh Badan Kcsaiuan Bangsa dan Pcrlindungan tv'.asyarakat Kabupatcn Banyumas sebagai judu: tcsis ini, merupakan bentuk implemcntasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kcmasyarakaian. Pcrmasalahan yang timbul bcrkaitan dcngan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakar di Kabupaten Banyumas antara lain : munculnya beberapa organisasi kcmasysrakatan yang cenderung mcrcsahkan masyarakar, tindakan anarkis dalarn melakukan aksi unjuk rasa, kapasiiasnya yang rcndah, serta masih sedikitnya kcrjasarna aruara Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas dengan Organisasi Kernasyarakarau ( Lembaga Swadaya Masyarakat dalarn melakukun upaya pemberdayaan masyarakat. · Berangkat dari perrnasatahan tersebut, penclitlan ini bcrtujuan mcngetahui
bagaimana implcmentasi kcbijal.an pernbinaan Organisasi Kcmasyarakaran dan l.embaga Swadaya Masyarakat yang dilakukan
oleh Badan Kesatuan Bangsa clan
Pcrlindungan Masyarakat Kabupaicn Banyurnas, sorta rncngctahui faktor-faktor pcndukung dan peughambatnya. Metodologi peneiitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualita!if. Adapun data yang diperoleh rnelalui wawancara mendalam , observasi, serta melakukan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam melihat keberhasilan implementasi adalah dengan rnenggunakan teori Ripley dan Franklin, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan pcnghambat digunakan tcori George C. Edward Ill. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penclitian adalah implementasi xebijakan pembinaan Organ isasi Kemasyarakatsn dan Lembaga Swadaya Masyarakat bclum bcrjalan dcngan haik, discbabkan karcna kurang patuhnya implementor terhadap berbagai peraturan yang mendasari implementasi kebijakan pembinaan,
kurang lancarnya
implcmcntasi
pcmbinaan dengan banyak tirnbul pcrmasalahan, sena kinerja implementor yang kurang rnemuaskan, Faktor pendukung dikctahui ada'ab kelelasan infonnasi, kejelasan wewenang dan
fasilitas yang cukup rnemadai. Faktor penghambat adalah komunikasi yang kurang baik, sumber daya (perscnalia can dana) yang kecil, disposisilsikap
pelaksana yang keliru mepersepsikan tujuan pembinaan, insentif kecil, struktur birokrasi yang panjang, scrta udak adanya S11Jndar1 Operation Procedures (SOPs). Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya dukungan politis dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Knbupaten Banyumas. Penelitian ini menyarankan perlunya pernaharnan implementor yang lebih bark terhadap berbagai peraturan yang mendesari implementasi kebijnkan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan d.an Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pening.katan kuantilas dan kualitas perso1:alia. Rekomendasi yang dapat d!berikan antara lain : I). perlunya vnriasi pen1binaa11 dengan intensitas yang !ebih banyak, 2). pendawm Organisasi Kemasyarnkatan d:m Lembaga Swadaya Masyarakat yang lebih baik, 3). pemberian bantuan dana yang lebih selektif, se11a 4). perlunya upaya pembinaan 1crhadap Organisasi Kc013syar1katan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum lerdafllir resmilbelum mempunyai Sura.I Kcterangan Terdaftar (SKl ). Kara kunci Kcpatultan implementor ~crhadap pcraturan d~n pcningkacan kuancitas dan kualicas Sumber Daya Manusia (SOM). vii
ABSTRACf The Community Organizations and Non-Governmental Organizations Policy is the manifestation of Law Number 8 of the Year 1985 on Community Organizations. A number of problems ihat arise concerning community organizations and non-governmental organizations in Banyumas regency are the emergence of cerrain iroublesome organizations, anarchy during protest rallies, incapacity of such organizarions and lark of co-operation betwceo Uadan Kcsatuan Bangsa dan Perlindungan Ma>yarakat Kabupatcn Banyumas (Office of the National Unity and Citizen Protection in Banyumas regency) and the existing community organizations and non-governmental crganizations, This study attempts to find out hnw tne policy has been implcrncnrcd by the Offlce or the National Unity and Citizen Protcetion in Banyurnas regency. h also tries to diSCO\'Cr what factors suppcning and obstructing the implementation. The method applied in this stud)' is qualitetivcly descriptive as the data were collected by way o: in-depth interview, observation and library research. To assess lhe success of the iMplemcn1atk-11. this stud) refers to Ripley and Franklin theory of policy lmplcmentatlcn and 10 identify both the supporting and obstructing factors, it employs George C. F.dwams Ill's approach. The result of the sh1dy indicetcs that the implemcntaticn of the Community Organizations and Non-Governmental Organizations Policy did not work properly due '.o the mets tl:at the implementing organi1.ation did not entirely comply with rules nnd regulations stipulated in the policy, there were so many problems hindering the smoothness ofim1>lcrne111atir.n and :he performance of the implementer proved unsatisfyi1og. As factors which supperted the implementation, there were clarity of informmion, clear distriburio» of autilority and adequate facilities. whereas the ocsuucting factors included poor communication, insufflclent resources on the pans of personnel and fund, improper dispositior. of the implementer in conceiving the real goals of the policy, small amount of incentives, red tape bureaucracy and absence cf Standard Operating Procedures (SOi's). Another impeding factor was lack o:' political support especially from the local legislators. This study suggests lhal the implementer's understanding of the rules and regulations be improved and the quality as well as quantity of personnel be increased. The recommendations tbat may be made are: I). implementation should be intensified in different way~.2). The way of collecting data on community organizations and non-governmcmal organizations should he done more carefully lo obtain more accurate data 3). The financial aid should be given more cautiously lo selected organizations, 4). those unlisted or unregistered organizations should be supervised. Key words : Implementor's compliance and nurran resource improvement. viii
KATA Pf.NC:ANTAR Puji Syukur dipanja1~an kchadira1 Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan atas perkenan-Nya maka Tesis dengan judul : "lmpelernentasi Kcbij:ikan l'cmbiuaan Organisasi Kcmasyarakaian dun l.cmbaga Swadaya Masyaraka; olch Badan Kcsatuan Bangsa dan Perl indungan Masyarakat Kabupaten Banyumas " dapai diselesaikan tanpa menemui hambatan yang bcrarti. Dalam menyelesaikan tesis ini, pcnulis menyadari bahwa banyak sekali cantuan y.111g diberikan oleh bcrbagai pihax. Untuk iru pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak rerhingga terutama kepada : I. Bapak Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., Sp.Fk., selaku Direktur Program 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8.
Pascasarjana Cniversitas Sriwijaya Palembang: Bapak Dr. H. Szamet Widodo, M.S, MM, serasu Dexnn Fakultas I.mu Sosial dan llmu Polltlk Universitas Sriwijaya; Bapak Dr. Kgs. Mohammad Sobri, M.Si, sclaku Kerua Program Srudi MasiSt<'r Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Palembang ~. Bapak D1·s. Joko Siswantu, M.Si., sebngai l'cmbi~1bing Pcrtarna; lbu Ora. Lili Erina, M.Si,, sebagai Pembimbing Kedua: Kcpala Pusbindiklatrc« Bappenas yang telah mernberikan kesempatan dan beasiswa penulis untuk mengjkuti pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.Palembang ~ Bapak Bupati Banyumas ; Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupatcn
Banyumas beserta staf; 9. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD} Kabupatcn Banyurnas beserta sta~ 10. Bapak dan lbu Doscn Program Studi Magistcr Administasi l'ublik Univcrsitas Sriwijaya, yang telah membcrikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis; I I. Seluruh staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, icrutama swf admiiistrasi MAP (Mba Sri U1ami, Mba .... ri, Iman) yang telah membantu admnistrasi perkuliahan, 12. lstri tcrcinta, Kuswati, SE.,M.Si, dan anak-anakku tersayang : Binrang Gcmilang Aristawidya dan Sinatrya Sakti Aristawidya atas doa dan pengorbanannya sclama penulis tinggalkan untuk mcngixuti oendidikan di Univcrsitas Sriwijaya Palcmbang ; 13. lbu dan ayahku (Alm.), serta seluruh keluargaku tcrcinta yang selalu mendoakanku tiada henti.
14. Rekan-rckan mahasiswa MAP·UNSRI UAPPl!NAS At1!>ka1au Ill yang telah mcmbantu, baik selama mengikuti pendidikan maupun dalam rnenveleseikan penulisaa tesis ini; 15. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan saru persaru. Penulis menyadari sepcnuhnya akan kekurengan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran ditcrima de.igan senang hati demi ~empurnanya pen~!isan !esis ini. Wassalarnualaikum, Wr.Wb l'aki~ br.ng, Agu;1us 2008 Penulis
yang Berpengaruh 2. l.4. Implcrnentasi Kebijakan Pembinaan Organisasi Ke-
30
syarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakar
~2
2.1.4.1.
Pcngertian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
45
2.1.4.?.. Pengertian Orgaoisasi Kemasyarakatan 2 1.4.3. Pengenian Lembaga Swacaya Masyarakat 2.2. Kerangka Pemikiran -··
50 53 63
R;\8 l II :VIETODOLOOI PF.Nt:LlTIA.' 3.1. Jenis Penehrian 3.2. Lokasi dan Obyec Penclitiau 3.3. Definisi Konsep dan Opercsional 3 .3. I. Definisi Kousep 3.3.2. Definisi Operasio:.al 3.4. Unit Analisis, Populasi dan Sampel 3.S. Sumber dan Jenis Data 3.5 .Teknik Pengnmpulan Dara 3.7. tnstrumcn Penelitian 3.8. Analisis Data x
67 67 69 69 69 ?l 75 76 77 79 80
13Al3 IV
B/\BV
GAivtOARA\I UMUM OOYEK PENEL!TIAN
82
4.1. Gambaran Umum Kabupatcn Hanyurnas
82
4. I. l. Kondisi Geografis ~
82 88 89
91 92 93 94 95 98 108
!09
HASIL DAN l'EMBM-IASi\tJ . 5.1. Peran Organisasi Kemasyarakaran dan LSM di Kabupaten Banyumas
109
.. ..
5 .2. lmplemeruasi Pernbinaan Organisasi Kemasyara katan dan LSM olch Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masya rakat Kabupaten Banyumas
112
..
5.2.1. Bentuk Fembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LS:vl o.eh Badan Kesbanglinmas Kabupaten
Banyumas 5.2.1.1.
.
Pcmbiuaan Formal
.
53 1.2 Pcmbinaan Situasional
..
5.3. huplementasi Kebijakan Pembinaan Organisasi Kcmasyara karan dan L '>~1 bcrdasarkan T eon Ripley dan Franklin .. 5..1. I. l:nplememasi Ouinjau dari Perspekuf Kepatuhau .. 5.3.2. lmplementasi Diiinjau dari Kelancaran Rutiniras dan
Tioak Ada Pcrmasalahau SJJ
t:.1plcrnc111asi
..
]75 181 183
.
195 195 199 204
.
206
binaan Orgarusasi Kemasyarakaran dan LSM 5.4. l. Kcmunikasi 5.4.2. Somber Daya
Mcmuaskan Sernua Pihak . 5.4. Faktor-Faktor y;ing Bcrpcugaruh dalam lmplcmcntasi Pcm-
J3Al3Vf
_j Ir 124 165
.. ....................................
6.3. Rckomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPJJD\N XI
························•······•··
214 214 218 220
DAFTAR TAUEC. Halaman
TalJCI l
Tingkat Kepercayaan Pu.blik Terhadap l.lerbagai Organisasi i
lustuusi
.
4
Jumlah Organisasi Kernasyarakaran di Kabupaten Banyumas Tahun 2002 s/d 2005 .
14
Program dan Kegiatan Badan Kcsatuan Bangsa dan Pcrlindungan Masyarakat Kabuparcn Banyumas Tahun 2007 .
16
Tabel 4
Ringkasan APBO Kabupaien Banymnas Tah1111 2007
.
89
Tabcl 5
Jumlah Pcnduduk Kanupateu Banyumas Tahun 2007
.
90
Tab'.!16
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2003 s/d 2007 : ..
Tabcl 2
Tabcl J
Tabcl 7
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Banyumas T ah un 2007
Tabel &
<; [
..
Banyaknya Pencari Kcrja yang Terdafiar
91
Menurut Tingkat .
92
Rir.cian Pegawai Badan Kesaruan Bangsa dan Perlindungau Masyarakat Kahupatcn Banyumas Berdasarkan Tingkat Esclon dan Pendididikan .
97
Dafiar Dcmonstrasi/Unjuk Rasa yang Dilakukan oleh Organisasi Kemasy;1rakatli'l, LS:\1, maupun Masyarakat di Kabupaten Banyumas Tahun 2007 ._ .
119
Jumlah Anggaran Kcgiatan Fcrnbinaan Organisasi Kcmasyarakatan Tahon 10Ui' .
129
Bantuan Sosial Kepada Orgarusasi Kernasyarakatan dan LSM di Kabupatcn Baoyumas Tatum 2007 ..
135
Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Penyalurannya Melahn l:!tdan Kesaruan Blngsa dan Pcrlindungan Masyarak~t Kabupaten Banyumas Tahun 2007 .....
136
Tahcl 14
Dafiar Kejadian Bencana di Kabupaten Banyumas Tahun 200'! ...
156
Tal-el 15
Daftar Kegiatau yang Berkaitan dcngan Organisasi Kemasyarakaran dan LSM di Kabupaten Banyumas 'Iahuu 2007 .
166
't'abcl 16
Mztrik I lil~il rcneuuan
210
Pcndidikan bulan Oesember 2007
Tabel 9
Tabd 10
Tabcl I I
Tabel 12
Tabe! 13
XU
-····
..
DAFT ..\R GAMll\R Halaman
Gambar I Jmplemcnrasi Kebijakan Publil: Secara Umwn
28
Gambar 2 Rangkaian lmplememasr Kebuakan Publik .
29
Gi1111bar 3
Dampak Langsung dan Tidak Lane.sung pada lr.•plcmentasi .......
37
Gain bar 4
Kerangka Pemikiran
66
Gamber 5
Komponeu-Komponen
Analisis Data Model lnteraktif
81
Gambar 6 Bagan Strukrur Orgr.n'.sas1 U.1dnn Kesatuan eangsa dan Perlindungan Masyarakat Kaboparen 13anyumas :......
96
Gambar 7 Model Kcrjasnnm ~nrnm J>.:111et11uah dcngan Organisasi Kcma~yarnka1a11 dalam Pengorganisasian dan Pcmberdayaan Ma;1•araka:
122
Gamber 8 lmplcmenrasi Keb1ja~.\n Pcmbinaan Organisasi Kernasyarakatan dan LSM oleh Badan KC$illt1CU1 Ban~sa dan Perliadungan r-.tasyarakat Kabupaten Banyumas
Unclang • Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kcmasyarakaran
L;111111ifa11 2
Surat Edaran Mcnteri Dalam Ncgcn Nomor : 22011264/Sj tanggal 15 Juni 2006 tenta11g Pcmhinaan Organisasi Komasyarakaian dan LcmlmgM Swadaya Masyarakat (LSM)
La1111>1ri1:1 3
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 300l740/Sj ranggal 13 April 2ll06 tentang Perkuaian dan Pcngembangan
Wawasan Kebaugszan Lampiran 4
Foto-foto lmplernentasi Pcmbinaan Organisas, Kernasyarakaran dan Lembaga S·11m.laya Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan P~rlindungan Masvarakat Kahupaten Banyumus Tah1111 200'.'
La1111>irn11 5
Lampiran Datlar Organisasi Kemasyaiukatau dan Lembaga Swndaya M?sy;.rakat di Kabupatcn Banyumas Tahun 2007
Lampiran 6
Surut ljin Pcucliunn
XI\'
BAB I I' t:l'
Organisasi Kemasyarakarandan I emhsga Swadaya Masyarakat (LS,vl) sebagai bagian dan masyarakat sipil (civil .!'x'iety) mernpunyai pcran yang sangat pennng dan stratcgrs dalarn sebuah negarn yang menganut sistem demokrasi, sebab Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swacaya Masynmkat (LS~1) di l11do11csia merupakan orgar.isasr yang 1111.:wal..rlr rakyat, independen dan bcrada diluar kekuasaan negara dan partar poli:ik, sekaligus scbagai pilar penegak 11111syam'.<ar sipil /civil society) bersama-sama dengan pers, supremasi hukum,
perguruan tinggi dan panai rclirik Begiru penting dan 'tra1cg1sr.ya kcberadan Ormas dan LSY! schmgga
diharapkan c!npm menjcmbatani kepentingan masyarakai dengan ncgara, ~cbag~ir:rana yang dikarakan Tim lC\'.'t (2C07:250):
insnrusi-insritus! yang menjadi l1agi1tr dari social coutro! yang berfungsi mengkrinsi kebijakan-kebqakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memocriuangkau aspirasi masyarakat. Dalam peregakkan masyarakat madani, pilar-pilar tcrscbor menjadi prasyarar mutlal' ba3i terwujndnya kekuaran masvarakat madani. reran yang sangat p~nting dan strategis rm ten.yaia ridak bcrjalan sebagainiana mestinya. Kenyataan rnenuniuskan br.. 1yalmp Organisasi Kemasya.rakatan dan Le111b11ga Swadaya Masyarakar (LS~I) yang v~da awalnya berhasil mclakukan polnicu! di.,~11g<1J!e111iu11 untuk menghindari din dari kooptasi negara malah cemudian 111CnJadr bagian dnri ncgara itu sendu i dan terlibat dalam kegiatan politik
sehari-hari.
sehingga
kcpcnungau
masyarakat
yang
harusnya
dipcrjuaugkan olch Organisasi Kemasyarakatan dan LSM tidak dapat diwujudkan.
2
Kcadaan ini teutu saja udak dapat dibcnarkan rncngingnt kedudukan Organisasi Kcmasyarakan dan Lembaga Swadaya Masyai-dk11t (LSM) harus diluar kekuasaan negara, sehingga dapat rnelakukan kontrol rerhadap negara. Selain itu, Organissi Kemasyarakaran maupun I.SM kehilangan kredibilitas dan aktUltabilicasnya di mata publik karcna pendekatan mereka yang terlalu ekstrem, merasa diri paling
bcnar, tak mau berkompromi meskipun demi konreks kepentingan yang lebih luas. dan juga terns didera konflik i ntcrnal bcrkepanjangan. Berkaitan deugan permasalahan tersebut diaras, maka diperlukan suatu s.stem pemerintahan yang baik dengan terwujudnya suatu good governance, dimana good ,fi;O\•em1111a ini hanya bisa iercipta melalui pemerintahan yang kuat dau terkonsolidasinya
masyaraxat rnadani (civil society) yang memposisiken
mcngendalikan,
mcwujudkan
nilai-nrlai
arau
mcmpcugaruhi
masalah
publik
untuk
iru da1a111 rindakan dan kehidupan sehari-hari,
Berdasarkan pernyaraan iui. Billah mcnyimpulkan bahwa ranah good governance ridak rerbatas pada negara atau birokrasi pernerintahan saja, terapi juga pada ranah masyarakai sipil yang diprescntssikan oleh organisasi non-pcmerintah (omop)
seperu Organisasi Kemasyar~katan, t.embaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan j uca sektor swasta, sehingga mntutan terhadap good governance tidak selayaknya
dituiukan hauya kepada penyekngga;a negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di!uar srruktur birukras: pemerintahan yang secara terns mcnerus dan bcrsemangat meuunuu peuyelenggaraan gooa governance pada negara.
3
Berbicara
mcngenai
akmuabili1as
Onnas.'LSM,
orang
seriugkali
mcnafsirkannyn secara sang~t sempit sebagai ak.uuabiluas kwangan semata. yairu srsrem
peiubuknan
dan
pc'aporan
keuangan
1enurui
pendapat
Ibrahim
(11ww.1tjafi11mda1w11.011() bahwa :
konsep aku111ab1litas scsungg.1hnya jauh lebih !uns. dari sckcdar akuntabilnas keuuugau saja. Akuruebiliras 0m1as/LSl\t mcruprkan suatu proses dimana Ormas.lLSM mc11g,11nggap dmnya bertan~Ul1i:gugru secara terbuka mengcnai apa yang diyakininya. apa y.:ui; dilakukan dan apa yanr udak dilakukaunya dcngan earn memberikan intormasi kepada publik. mehbalkan berbagai pemaugku kepemingan secara akti f, scne memberikan respons terhadap pandangan dan kntik-kriiik icrhadapnya. Secara operasioaal mekanisme akuntabilitas diwujudkan calam hentuk pcmbenan informasi/pelaporan (111jun11ing n:por1i11g). pelibatan (mvolving) dan ccpat umggop (•cspondmg). Akuntabihtas dapat diklasifikasikan antara lain sebaga: berikut :
l. Akuntabilitus
keuangan.
yaitu mempcnangsur.gjawabkan
penm.:1111aan
sumberdaya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan kcpedanya, Akuntabilitas ki11c1ja, yn.i1u mcndokumemasikcn dan melaporkan hasil-hasit yang diperolch dibandin~an dcngan srander-scacar kua'uas, sasaran, mJ11ai1 scna harapan-harapan yang i11gin dicapai. 3 1\kuntabil11as ucapan, yauu ke;uju:'lln dan Jr.e1ch1ian tentang akan yang disuarakao oleh LSM sena 111emp11nyai otoriras unmk menyuarakannya. 4. Akunmbilitos untuk mcnir.gkatkan din, yi:i111 ranggap rernadap umpan balik (feedback). selalu melakukan evaluasi d11i dan menginformasikan rindakantindaka» pcrbaikan rang di:ai..u.-mn kepada nm£yarnka1
2
vtckanisme <1~u111abili1?.s berhuhrngan erat Jcngan transparansi. Transparansi nrunya mudah .uuuk dihhat Karena 1111 sistem akun1abili1as harus mene.upatkan usas 1raiisparansi sebagai sesuatu yang pnmcr. M:isih banyak Omms!LSM yang enggan memberikan infonnasi 111c11gena1 hal-hal yang berhubungan dcngan sumber dana, jumlah dana yang ducrima dan baL:aimc111a penggunaennya. Padahal publik berhak rahu akan keuangan On11331LS\1 iermasuk juga program-program yang mcreka jalankan. Selain masalah akuntabilitas dan rransparaasi
Ormas dan l.SM yang
menjadi kelemahan, Ckc {2004 : 192) mcnyimpulkan kelernahan-kelemahan l SM dalaru J (tiga) kelemahan pokok, yakni : I . Kapasitas LSIY. masih relatif lcmah, bsik dari sisi organisasi, riser. advokasi
nan finansial. LS:vl di dacrah pada umumnya tidak mempuuyai kemampuan yang memadai untuk membangun program secara sisrern dan berkelanjutan. Program
,,
kcgiaran LSM di daerah umumuya bersifar ad hoc dengan akses keuangan yang terbatas. tcrkadang memperoleh dukungan dana rerbatas dari pt1neri.ntah daerah Karena kapas'tas yang masih tcuiah ini, LSM daerah belum memperoleh trust yang memadai dari masyarakat, pemenutah daerah, dan dunia luar yang lebih tuas Tidak heran katau banyak LSM daerah yang cepat berdiri dan sekaligus ccpat bubar. 2 Srigma-stigma bumk tcrhadap LS\1 masih bertebaran sebagai bukti ringkat kcq1ercayaan yang rcndah (low trust) anrara pemerintah daerah, masyarakar d:111 LSJ\.t Elemen-elemen pemerinrah dan sebagian 01.1syaraka1 meuaruh sikap tidak percaya pada LSM, scbagaimana dituujvkkan dengan sejumlah stigma : LS\1 agen provokasi, LSM t;UD (lJJung-Ujunguya Duit). LSM VCD (Visinya Cari l)uit, LSM penjual bangsa, LSM berdiri diatas kcrniskinan rakyat, dan
seterusnya.
3. Kemirraan antara pemcrintah daerah dan LSM belum terlembaga secara ilcrkelanjutan. Pemerintah Jacrah rnungkin tid~.I: rncmpunyai formula dan kerangka kcrja yang memadai teotang kemirraan
Tabel l Tingkat Kepercayaan Publik tcrhadap Berbagai Orgacisasi/Jnstitusi Organi.sasiilnstitu.~ _ Organisasl Keaoarnaan Preside11 AARI Pernerintah rusat T elevisi
oieh YAPP!AA bek€rjaQ(na den•.JJES awal tlhlll ZC-06.
5
Terlihat bahwa LSM hanya mendapat kepercayaan dari mesyarakat sebesar 38 perscn. jauh dari kcp.:rca:-aatl masyarakat
1::rhadap organisasi
keagamaan,
presiden, ABRJ mauoun pemerintah pusat Masalah kep.;:rcayaan rendah cari masyarakat (low-lrnstj yang kasuisuk ini menunu Eko (2004 : I ~2} rentu merupakan tantangan bagi LSM unruk bermaiu sebagai sirukrur mediasi dan mengorganisir masyarakat. Sebaliknya, banyak juga LSM menaruh sikap ridak percaya kepada pemcrintah daerah
schmgga rnembuat sulit 1r.embangun kcmitraan suategis dan mendorong LSM rnenerapkan strategi "mengambi! alih" peran pemerinlll!i. Masalah irus mempunyai ketlud:ikar. yang sangat peuting dalam hubangan pemerintah dcngan Organisasi Ke:nas)'ilfakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Effendy {www.111lmrlra1111din.com) bahwa tanpa trust, demokrasi tidak mungkin bisa dnerapkan secara sebstansral. Kua bisa saja berbicara ihwal demokrasi dari sudut proscdur-prosedor unruk rnencmpatkan seseorang guna menduduki pelbaga1 jabatan publik. Tapi tanpa trust, taupa adanya habu unruk mempercayai seseorang, sistem, struktur, atau mrrastruktur yang tcrsedia, saya kira, banguna~ denokrasi iru akan sangat rapuh,
Trust arau rasa percaya (mempe-cayai) itu sendiri menunu pandangan l-ukuvama (www.jisip.umirra.ac.id.),adalah :
sikap saling mempercayai di masyaraxat yang memungkinkan masyarakat terseaut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatau Modal Sosial, Modal Sosial adalah somber daya yang dapar dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber caya baru. Effendy {www.mburhanudm.comt menejelaskan pengenian trust terbagi dalam 2 (dual unsur,yauu : Pertama, trust dalam arn amar.ab bahwa seseorang l:>isa dipercaya. Keaua, trust dalam arti kcmarnpuan untuk bisa memercayai orang lain, Dua WlSUJ ini penting da.am menegakkan sistem sosiat, ekoaomi, dan polirik yang dcmokrans. lni hcrbeda dengan Francis ~ukuyama ya.3g lebih memahami trust tanpa
membcdakan dua unsur tadi. Adanya kepercayaan pada orang, retangga, teman,
6
atau pcmangku jabatan publik mcrupakan "soko guru" demokrasi. Trust juga
me;1yangkul kepercayaan kirn pada proscdur. aturan main. Tanpa itu sernua, yang muncul hanyalah kecurigaan dan prasangka, sehing15a kehidupan menjadi udak sehat. Berdasarkan p~ndapat para ahfi rersebut meugenai masalah trust. mnka dapat disimpulkan bahwa trust mempunyai peran yang sangat penting, bahkan menentukan masynrakal,
berhasil
tidaknya
pola
interaksi
anura pemenntah
mr1up1111 aiuar masyarakat 1:11 sendrri. .:ika
mm
dengan
dapet terbangun
deugan baik amur scmue clemen masyar~kat, rnaka !>crbagai kcbijakan publik yang dilakukan olch pcmrrintah dapat dcngan mudah duerirna oleh rnasymakat dcngan hasil yang memuaskan kcdua belah pihuk.
Sclain k~lcmaha11-kclc1m1J1ar.
seperti
tcrsebui
diatas,
Organisasi
:
7. Pandai rnembuat proposal dan rencaua program di alas kertas, tapi langka dan mi skin dalam pelaksanaan di lapangan.
K Tidok punya sistem pengelolaan dan aki1111<111'i keuangan yang haku dan transaparan. 9. Tidak jelas kriteria dan rolok ukur keberhasilan orgauisasi/programnya. IU. Inforrnasi mengenai organisasi, program duu keuangannya tidak tcrbuka kepada pihak luar, 11. Ceodenmg mernbesarkan diri/organisasi sendiri daripadu mnra/konsutucnnya. 12. Pandai mcngkritik pihak lain, tapi tidak rna.upu mengoreksi kelemahan sendiri.
7
Sedangkan kesan umum tcrhadap Organisasi Kemasyai akatan dan Partai Potitik, meiuuut Ibrahim (2003·43) ialah :
bersilat oportunis, mcmentingkan golongan, kurang mandiri, penuh slogan dengan mengatasnamakan rakyat, oanyiik rekayasa yang kurang schat dalam berbagai kcgiatannya, lni adalah warisan masa Jalu dimana onnas dan parpol mernang lebih banyak merupakan rekayasa unruk metanggenggkan kel.uasaan, yang masih tcrsisa hingga saat ini, Akibamya antara lain tercenain dari kualitas wakilwakilnya di Supra srruktur IJ()litik (terutama Legislanf) yang kinerjanya kurang memuaskan berbagai pihak, ierutama yang diatasnamakan [masyarakat). Hal ini bermakna menuntut sejumlah konsep pembcrdayaan vang mendasar agar kualitas Ormas/Parpol rueningkat dari waktu ke waktu.
Scmentaru uu menyusul meluasnya gelombang desenrralisasi dan otonomi daerah, menurur Eko (2004 . 191 ) telah membiakkan Iahirnya LSM di
seaap daerah. tentu dengan keragarnan, taik secara ideologis maupun aktivitasnya Ada LSM yllllg membamu meningkatkan ekonomi masyarakar (revolving fond. agribisms, pengembangan pupuk organis), mcngorganisir perani, mengelola
sampah,
memfasihtasi
perancangan
pembangunan
partisipatif
mcnyelenggarakan pelauhan bagi perangkat desa dan BPD, ada pula LSJ\f yang Jok us pad a pcnguatan kontrol terbadap pemerinrah dan DPRD misalnya corruption watch Di Indonesia, scpcni dikutip Basrian (2001 : 2) sampai deugan
tahun 2002 menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri) jumlah ~on Govenuneut Organizaion (t\GO), ba;k itu Ormas rnaupun LSM, adalah 13.500 organisasi dengau beragam nusi, komitcmcn, kerumitan dan bentuk kcgiatan. Hampir 90 persen deri LSM tcrsebut mengendalkan dana using. Menurut Bastian (2007 : 2 ) gerakan LSM secara umum rerangkum dalam dua medan utama. yaitu poliuk dan ekonomi. Hubungan pcmerinrah dan LSM dapat diidcnrifikasikau dalam beberaps kcmungkiaan, seperti saliag mengabaikan, saling mendukung,
sena kc(Jil sama aiau
kooptusi atas pertimbangan dimensi kcoangan, organisasi,
dun kebijakan.
Bcrkaitan denuan kehadiran LSM-LSlv! haru ini 111em1ru1 Eko (2007 : 191 ) i11i rcntu udak mcmbuahkan pcruoahan uan kcmajuan sccara instan, baik dari sisi pembcrdayaan masyam~at maupun pembaharuan pemermrahan daerah, tetapi paling iidak, kehadiran LSM telah membuka ruang-ruang publik untuk saling belajar secara tcrbuka dau mn11diri. Masyarakat juga memperoleh ruang, gagasan dan wacana kritis dari LSM yang notabene mcnjarli auernaur aras wacana Jan kcbijakan dan pcmcrinrah. Disisi lain dcscnrralisasi telah mcndorong turnbuhnya kcnurrnan d:m kcrjasamn yang rerbuka antara pcmcrintah dacrah dcngan unsurunsur non pemerimah. Bauyak Kcpala daerah ~angnl sadar bahwa kernajuan
daerah harus dibangun dengan kcrnuraan srrategis antara pemeruuah daerah, sektor swasra dan clcmeu-elcmcn masyarakat sipil ( Ormas, LSM dan perguruan tinggi ). Mcreka mulai membuka c.liri meml.angun kemitraan dengan J.,SM lokal maupun intcrnasiona I 11111'l1k kcpcrluan pat usipasi oalam perencanaan pcnrbnngunnn. pcuelitian, pelatihan muupun asistensi tcknis lninnyn. Organisasi Kcmasyarakeran dan LSM di Ka~upatcn Banyumas jutJil bauyak bermunculan
untuk bcrkiprah
ditengah-tengah
rnasyarakat Kabupateu
Banyumas, tentu saju di:11gan berbagai ke•rngi;ulttn dan k~lemahan 111asi11gmasing, Sampa] dengan talll'11 2007 jumlah Orgauisasi Kernasyarakatan dan LSM
di Kabupatcn l:Ja11y11111as yang telah mcuoanarkau did secara rus1111 ke l'cm~rintah Dacrah (Omlr111 Kcsbanglimnas fl'.abuva1e11 Banyum:1s) sckitar 160 organisasi duu puluhau
Organisasi
Ke111asyarakatai1
meudaftarkan kebcradaannya.
can
LSM
ya1,g
tidak/beium
mau
Keengganan Orgaalsasi Kemasyarakatan dan LSM
untuk mendallarkau keberadaam.ya di Bakcsbauglinmas Kabuparco Banyumas, aoalah disebabkan masyarakat, 111c1uami11
antara l~in
karena adanya
nandangan
yang keliru di
bahwa era refonnasi dimaknai deugan demokrasi liberal yang kebcbasan taapa batas, dcngau sedikit mungkin campur 1Jutg1111
pcmcrir.tah dalain akrivitss masyarakat, schingga jika Organisasi Kcmasyaral
9
dipaudaug
sebagai
Kermsvarakarsn
Lcntuk
kooptasi
clan !,SM tersebur.
perncrintah
Sedaugkan
terhadap
bagi beberapa
Organisasi Organisasi
Kemasyarakatan dan lSM yang sudah terdattar pun cenderung ingin rnenghindari campur tangan pemerimah dcngan bcntuk pe.nbinaan yang dilakukan pcmerintah
daerah, karena pembinaan dianikan sebagai bcntuk intervensi pernerintah teli1ada1J
onnasilSM.
Onm1siLSY(
meugacggap dirinya sejajar dengan
pemerintah. schingga pengcrtian pembinaan unruk sekarang ini dirasa sudah tidak cocok lagi, karena oembinaan diasumsikan hu1'1mi,111u yang tidak seiara anrara pcmbina deugan yang dibina. Sebagaunana yang dikatakan oteh Eko (2004 ; 200) bahwa pemherdayaan Ormas dan lS!\1 sanga: berbeda dengan konsep pcmbinaan (yang scnng dipakai pada masa lalu), 1'onscp pcmbinaan dipakai drdasarkan pada asumsi hubungan yang tidak setara anrara pcrnbina dengan yang dibina. Pembina lehih hebat, lebih berkuasa dan lebih kaya daripada yang dibfna. Dulu yang selalu menjadi pembina adalah pemimpin baik formal (pcjabar) maupun informal (tokoh masyarakat), sedangkan yang dibma adalah masyarakar a tau rakyat, yang dianggap ridak mampu, nuskin. tidak bcradab dan terbelakang. Dalam pcmbinaan, para pembina cenderung meneruukan, mewajibkan, mcngerahkan dan melakukan ceramah kepada yang dibina, sedangkan kouscp pemberdayaan beraugkat cari asumsi hubungan yang setara anrar semua elemen masyaraka: dan negara. Di dalam kontcks
pemberdayaan ini, sernua unsur (pejabar. perangkat ncgara, wakil rakyat, politisi, orpcl, ormas, I.SM, pcngusaha, ulama, mahasiswa, sorta rakyat banyak) berada dalam posisisi se.ara, yang rumbuh bersaiua melalui proses belajar bcrsamasama.
Kemuuculan Onnas dau LSM terscbur seharusnya disambut dengan positif seiring deugan sayangnya
banyak
ikhm dcmokrasi yang ccrjadi di Indonesia
Organisasi
Kernasyarakatan
dan
Lcmbaga
Narnun Swadaya
Masyarakat ( LS:\1 ) di Kabupaien Banyumas, yang scharusnya menjadi rnirra
pemcnntah daerah dalam menjatankau roda pemeriutahan dan pembangunan, ternyata terkadang malab menjadi ganjalen besar dalam keberhasilan dari
pembangunan i111 sendiri, Orasi clan opini publik Organisasi Kemasyarakatan dan
IO
LSM rerscbut. bai.k yang dilakuka« lewar deuronstrasi-deruonstrasi jalanan tanpa ijii: dan aparat yang bcrwenang [kcpolisian). ruaupun lewai media massa, tcntang suatu
proses pembaugunan sering hanya menyudutkan pemerintah ienpa
mcmbcrikan solusi yang jelas. t:njuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kclompok kcpcntingan
(Ormas,
LSM, Masyarakat, Mahasiswa
dan lain-lain)
tersebut
mencakup bcrbagai alasan, anrara lain unjuk rasa terhadap penuasalahnn lokal, nasional, politik, tcnaga kcri» dun berbagai bidang kemasyarakatan lainnya, Dcmo11s1111si dan unjuk rasa Onuas/LSjvt yang mengatasnnmakan rakyal ini dipandang sangat mengkliawa1id,m1, karcna dapat inenimbulknn kcruwonan sosial
polirik di Kabupaten Banyumas,
Peningkatan jumlah kounik sosial rahun 2003
sampal dengau rahun 2004 di Kanupateu Banyumas sepcrn yang tercannnu dalam Rf>JM Dacrah Trn11,isi Kabupaten Banyumas Tal11111 2007-2008 adalah sebesa: JJ.3 persen.
Beberapa f11J.:1or penyehab 1erjadiuya kontlik sosial rersebut,
diantaranya adalah keridakpuasnn masyarakat 11:rl111d11p suaru kebijakan yang dikefuarkan pcmcnntah, pcrbcdaan kcpeutingan anrar kelompok masyarakal,
kesenjangan ckonomi, kcscnjangan pernahaman hukum serta kurangnya saluran bernndak bili,ri ruasyarakat 11111uk mcnyampaikan aspirasioya. Pennasalahau kcmasyarakatan
lainnya
vaug cendcrung
adalah
terdapntnya
mcnimbulkau
beberapa
organisasi
konOik sosial d) Kabupatcn
Banyumas, sepeni Organisasi Ams Peiangi, yaitu suatu organisasi yang aktif ;erltbat dalam rnembcla hak-hak dasar dari kelompok Lesbian, gay, Biseksual,
rransseksuai/transgender
(LGl3T)
(www.cm1sp1dtl·:s1.pb..,·ikl.co111)
dan
')
{scmbilan) organisasi sejenis yang uicrupakan organisasi gabungan duri kaum gay, lesbian, biseksual,
dan .ransgeedernrauseksual.
Hal ini terbukti adanya
Ii
tentangan dari Ormas atau LS1\'i lainnya ( Gerakau Pemuda Kabah ). (Berita
Suara uerueko. 16 Met lOfJ(j.f1•ww.s11ara111erd~k~.c-.J:;;) yang menycrukan cepada Pemeriutah Kabuparen Banyumas untuk melarang
aiaupun bila perlu
mcmbubarkan orgauisasi rersebut. Organisasi Arus Pelangi sampai sekarang
rnasih eksis di Kabupaten Banyumas, can tetap melakukan kegiatan-kegiatan orgauisatoris scpcrn : peayulunan HIV/AJD. melakukan seminar dan lain-lain. Bcrdasarkan bcrira Koran Suara Merdeka (www..suaramerdeku.com) Organisasi Kernasyarakatan 001 Lembaga swadaya masyarakar (LSM) di Kabupaicn Banyumas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banytrnas bulan Pcb1 Jari 2008 terns bermunculan. Keberadaan lembaga-lembaga itu ternyata sulu ditertibkau
Pasalnya, l.S"'1-l.S~1 baru belum bcrsedia
mencatatkan diri kc Badau Kesatuan dan Pcrl1nd1-11!lan Masyarakat (Badan
Kesoangtmmas) Kabupateu Banyumas, Padahal pcndaftaran itu sebagai bagian persyaratan yang harus dipenuhi a~r keberadaan Ormas dim LSM tersebut diakui oleh pemerintah dan masyarakar lnas. Dalam setahuu rerakhir ini pernunbuhan
organisasi di Banyumas sepeni LS~1. yayasan, front, komite, kcsatuan. pcrkumpulan atau kclompok tertentu bak cendawan pada rnusim hujan. Pernunbuhan itu seinng deugan situasi dan kondisi ataupun kepennngan yang scdang dijalankan.
Organisasi Kemasyarasatan dan L<;M ~ang muncul ternyata lebih banyak bcrrnuatan
politik. Mereka bergerak dan ingin berkiprah unruk
menyukseskau jalannya perhelatan akb~~ rersebut, namun di antara LSI\·! nu ada yan!:! sekadar berafiiiasi urtuk kepemingan potuik sesaai. Di amaranya ingiu
moujaliu kerja sama dengan tiu sukses tiap calon bopati/wakil ataupun partai
12
politik. Kepala Badan Kesbangliruuas Kabupaten Banyumas. scperti dikudp surat kabar tersebut, mengaiakan bahwa belakangaa ini mcmang banyak organisasi ham berrnunculan di masyarakai, namun sebagian besar belum melaporkan ke
pemerintah. Menururnya, seuao organisasi, apa pun benruknya, kalau rujuannya 1111tuk bcrkiprah di masyarakat mcsrinya rnau mencatatkan diri ke pemcrintah, sebab aturannya mernang mcngharuskan sepern itu, Hal itu dilakukan bukan bcrarti pemcrintah mcngonnol atau rnengawasi, tetapi dengan adanya kejclasan kcberadaan ormas dau LSM tersebut maka akan mudah diketahui kiprah yang
dilakukan di masyarakat. Masalah krusial lainnya yang berkaitan dengan Onuas dan LSM di
Kabupaicn Banynmas, adalan masalah bantuan dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyumas seriap tahunnya kepada Ormas dan LSM tersebut. Scbagian besar dari Ormas dan LSM yang rncncrirna bantuan dana tidak pernah melaporkan penggunaan dana tersebur ke Pemerintah Kabupatcn Banyumas. Padahal deugan
penggunaan dana bantuan tersetnu, axan tcrpantau kegiatan
melaporkan
sesungguhnya Ormas dan LSM rli masyarakai. Selain uu pclaporan penggunaan dana banman,
merupakan suaiu benruk akunrabiliias dari Orrnas dan LS!vt
rersebur, sesuaru yang sering disuarakan/diruuuu olen Onnas dan LSYl kepada Pemerintah
Kabupaten
Banyumas
mcrupakan
ironi, jika Ormas dan LSM menuntur pemerincab senantiasa
memmjukkan akuntabilitas
tentang
akunrabintas
pernerinrah.
Jadi
kcpada masyarakat, sementara Ormas dan L5M
sendin ndak pernah mcnnnjukkan akuntabilitas kinerjanya rii masyarakat.
Sam sisi lain dari uennasalaban
ormas dan LSM di Kabupaien
Banyuruas adalah pemanfaatan potensinya ya1~g belnm maksimal oten Pcmerimah
13
Kabupaten Hanyumas, Betum ada kerjasama yang sinergis autara Badan Kcsbangliumas Kabupaten F.:anyumas dengan Orgamsasi Kcmasyarakatan dan LSM untu], melnkukan kegiatan
pembcrdayaan
masyarakat, sepcni melalm
kt;giatan ad vokasi, pcndidikan dan pelatihan. dan lain-:ain. Gambaran yang konkrer tcrlihm pada belum dimanfaatkannya potensi Onnas dan LSM yang bergcrak dalam hal pelesrarian lingkungan hidup, pccinra alam, perranian, dan organisasi scjems unruk bekcrla sama dalam penanganan bencana, Padahal berdasarkan infonnasi awal pencnganan bcncana di Kabupaicn Banyurnas sering rerkeudala
oleh minirnnya pcrsonil y.;111: tenun lang~ung dalam penangana»
bcncana terscbut Kckurang:.n personil yang rerlat.h dalam penanganan bencana, ~c:hcnarnya dapar Jisrns1 dengan potens: yang c!imilil:i Ormas dan LSM ( Mi\PALA, Ul3ALOK;\, LSM dan lam-lain), namun sayangnya hal ini bclurn
scoenu huya di man Cirntl.ar. dcngen bail: oteh Pemenruah Kabupaten Banyumas. :>cbaga1 bentuk pembrnaau dun pembcrdayaa», scharusnya pcrensi Onnas dan I $~1 tersebut dapat dimakStmalkan untuk p~11ang.1nan bencana, sehingga penanganan bencana dapat :lilakukan de:1gan baik can cepai, untuk mcnghindari kerugian yang lebih besar
14
Tabel 2
Jumlau Orgarusas. Kemasyarakaran di Kabuparen Banyumas Tahun 2002 s!d 2005 r
No. 1.
r .. '
2.
-~·-
Jenis Organisasi
I
Organisasi Politik
I
Organisasi Pemuda
2il02 35
II
2003 I 3S
20
26 25
I
r--I ·'·
Organisasi Olah Raga
50
I 4.
Organisasi Seni
20
I
J~
I I
I
2051
2005
23
24•
30
32
65
69
32
32
-~ -t · --tj s I
--
'-
1-s_.-i._o_r_sai_1_1s_a_s,_s_o_s•_a1 __ -4_ 3-4 •
6.
Organisasi Keagamaan
7
I.SM
4~ J
120
125
I
51
3
i'
12
-l:-::Sc::-3---l--,1""'67=---1
Mdihat fcnomena ,1k1i•. uas-aknvitas Orgamsasi Kemasyarakatan dan LSrv'. yang sedang icrjadi di Kabupaten Banyumas diatas, maka diperiuken suatu pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LS'vl sebagai bcntuk imptementasi dari Undang-Undang \'omor 8 Ta:11m 1985 Tcmang Organiasasi Kcmasyarakatan, agar 1e1 wuj ud Ormas dan LS:-.1 yang sebat. mandiri dan mampu melaksanakan rungsinya dengau baik di masyaraket, scna dapa1 bersuicrgi dengan pernerintah dalam
melaksanakau
program-program
pcmbangunan
dan
mcngatasi
pennasatahan-pennasalahan yang nmbul d1 masyarakai. U paya-upaya pembinaan terhadap Organisasi Kcmasyarakatan dan
Lcmbagu Swadaya :Vlasyar.ikat (LSM) sebenarnya terus dilakukan baik oleh Pernerintah
rusat n-aupun Femerintah Daerah, namun kcrmmgkinan adanya
kcndala dukungan dana, personil. lemahnya penegakkan hukum, dan lain-lain,
J5
semenrara Orgaaisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) torus tumbuh seuap tahun dengan perkembangan yang sangat maju dan rncmpunyai
skata nasional hingga inrernasional.
membuat implemcntasi
pembiuaan mempunyai banyak kendala dcngan hasil yang kurang optimal, dan kuraug mcngurangi kclcmahan-~elemahan yang ada pada diri Organisasi Kemasyarakeran dan Lembaga S wad aya Masyaraket. serta kuraog barmonisnya hubungan autara pemerintah dcngan Onnas/!...SM tcrsebut. Adapaun programpro1ram l3i1rlan Kesatuan 13an~sa dun Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas Tahun 2007 yang berkairan dengan pembinaan Onnas dan LSM. adalah sebagai benkut :
16
Tabcl 3 Pr,1gra111 dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa den Perlindungan
Masyarakat
Kabupuen Bauyumas Tahun 2007
I
'
I
KEGL'\TA.°"
PROGRA\1 KERJt\
:-JO. I
VOLUtvIE KEGIATA.'\
'<> Deteksi Dim \lasalah Sosia'
I. , Peml>erdayaan
I kah
dan Kstenagakeqaan
I Kelembagaan Kesejahteraan
I Sosial
Pcningkarnn KeamaILUJ dan I Kctahanan Linukunl!an Pengernbangan Wawasan
I
r
I kali
~ '<:> II,
Kebangsaan
Kegiatan Kenegarzan
l kal1
Penaiaran P.3!lCasila K ~n1clcsrual
I kali
'<> Forum
Kerniiraan Pengembangan Wawasan Kebang;aan
4.
~ '<:>
Komunikasi Was· bang Oa,;i Tokoh Masyara· kat/();gan1sa;; Kepemudaan I Oraanisasi Wanita Dialog Interaktif Pemda dengan B1knm PKB I PSMTI Saraschan
Kegiatan ~ Pelanhan Keserampilan £lai1 I kali Penanggulangan Kurban An:~ota Sntlinulas dan Bcnca.oa Penan>twan Darurai Bencana Penmukatan Pcraa ~'l;, Pe.aiihan Kepemimpman l kali I Pcrc1;puarch Pcdernn W::nna/l'«emp"'~=::::....----'--------'
Sombcr : Dokomcn Aoggarw Bodm Keslm,gbnmos l:.abupSte:i Rany:imas Tahun 2007
Selain melalui program dan kegiatan Badan Kesbanglinmas Kabupaten Banyumas, pembinaau Orgamsasi Kemasyaraka1:u1 can LSM juga bckerjasama dcngan Radan Kesbaugtingmas Provinsi Jawa Teugalr. Badan Kesbanglinmas Kabupatcn Banyumas mengirimkan wakil Organissi Kemasyarakaran dan LSM
17
untuk mengikuu program Badan Kcsbanglinrnas t'rovinsi Jawa Tcngah, baik itu berupa seminar, sarasehan
kebangsaen,
uinupun
pendidikan
dau pclatihan
penanggulangan bencaua Badan Kesbanglinmns Kabupaten Banyumas juga aknf melakukan
mcnjadi nara sumber bagi kcgiatan Organisasi Kemasyarakatan dan
L.SM, dan lain-lain,
Permasalanon bcsar dalam implcrnenmsi
pcmbinaan Ormas dan LS\.1
sekarang ini acatnh adnnya pe.bedaan persepsi anta·•n Pemcrintah dengau Ormas
dan LStvl 111engc11<1i Uudang-Undaug Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasvarakatsn itu senuiri. 1>~111crinc11h bcranggapan bahwa Ormas dan LSM harus mendaflarkan kcbcradaanuya padn pemcrunuh, alasannya adalah pcuring untu.k pengaiuran 11kiba1 banyaknya onnas y.rn~ bennasalah dan upaya untuk
memahami
potcnsr yang duniliki
Ormas Jan LSM agar p1:merintah
l>isa
mcndorong potonsi tersci.ut. Se111e111:.ra bauyak piha«, terutama Ormas dan LSM tnerasa kcbcratan bahwa ?cme1intuh sudah tidak semestinya lagi rncngatur dan 111w111binn bcrbagai organisasi kemasyarakatan. Kcnyataan ini dibuktikan cengau banyaknya Ormas dan LSM yang nnnbun setiap tahunnya. uamun banyak yang tidak
111a11
mendafiarkau did ke pemerintah, tujuen/bentuk organisasi yang kurang
dircruna masyarakat (w111ol1
Ormas Arus J'clang1), tidak rnau melakukan kerja
sama, maupun mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Melihat
kenyaraan
tanrangan ierscndiri
seperti
tcrsebcr. mcngakibatkau
liagi pemerintah
pcmbinaan Onnas dan LSM harus
dalam
Im!
dilaksanakan
adanya suaru
implemcntasinya,
scbab
sccarn arif olch aparat
IS
pcmcrintah. terbuka. dan harus discsuaikan dengan iklim demokrasi yang terjadi ell masyarakar, schingga upaya-upaya pcmlnnaan dapat diterirna dengan baik oleh
Ormas dan I.SM. tanpa kesan memaksa, menunjukkan arogansi pemcrlmah, n.aupun menimbulkan kccurigaan dal'i pihak Ormas dan LSM yang dibina.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perln dilakukan suaru peneliuan 1111tuk
mcngernhui
implementusi
bagainnna
kebijakau dalarn
pcmbinaan
Organisasi
Kcmasynrakatau dan l.embaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) di
Kr1bupaic11
Banyumas pada cm rcformasi dan demokrasi scperti sckarang ini,
yang
dituangkan
" lmplcmen1:1si
kc dalam rcsis dengt.n judul : Kcbij~Jrnn
Lcmba~a Swadaya
Pcml)im1an Organisasl Kcmusynral
olch
Masyar:1kat
Badan
Kcsatuan
Bongsa
dan
l'crlindungan Masy
J.2. Perumusan Mns11l:1h Bcrangkal dari 111':1im1 pada larar belakang ch~tas, peneliuan mi drarahkan
uruuk mencari jawaban rerhadap penuasnlahan berikut : l. Bagai111a:1a proses implementasi
kcbijakan pemoinaan Ormas dan LSM yang
dilakukan ulch Badan Kesatuan
Bangsu dun Pcrlindungan
Masyarakat
Kabupaten Banyurnas pada rahun 2007, scsuai U11da11g-Unda11g Nomor 8 Tahun 1985 Tcntang Organisasi Kcmasyarukatan? 2. faktor-raktu1 apa saja yang mcnjadi pcndukung dan penghambat dalam proses i111ple111c111f1si kebjjakau pembinaan Ormus dan 1.,SM yang dilakukan
oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Pertiudungan Masyarakat Kabupatcn Banyumas pada Tahun 2007'!
19
1.3. Tujuan Pcnclitian Adapun penehnan ini berrujuan nntuk : I. Mengetahui proses irnplemenrasi kcbijakan pcmbinaan Ormas dan LSM yang dilakukan
oleh Badan
Kcsatuau flangsa dan ?criindungan
Masyarakat
Kahupaten Hanyurnas pada tahun 2007. sesuai (Jndang-Undang Nomor 8 Tuhun 1985 Tenrang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Mcngetahui faktor-Iaktor apa saja yang mcnjadi pcndukung dan penghambat dalam proses implernentasi kebijakan pemomaan Ormas dan LSM yang dilakukan
oleh Sadan Kcsatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
Kabuparen Bauyumas Tahun 2C07. 1.4. Manfaa] Penelitian
Hasil pencliuan diharJ.pkan d«pat mernberikan kontribusi praktis yang merupakan masukan bagi Pemerintah Kabuparen Banyumas, khususnya Badan
Kesarnan Baugsa can Perllndungeu Masyarnkar dalam pembinaan Organisasi Kemasyarakaian dan I .cmb?.).\'1 Swadaya Masyaral.at .( LSM ). Bagi Organisasi Kemasyarakatan
dan LSM sendiri,
Iewat penelitian
ini diharapkan
dapat
mcmbantu memahami dan melaksanakan ape yang menjadi hak dan kc wajibannya sesuai dengau yang diamanatkan dalam lJndang·Undang
Republik Indonesia
:\omor 8 Tahnu 1985 Tcntaug Organisasi Keruasyarakatan. sehingga dapai uunbuh dengan sehat dan mandiri. serta dapat menjalankan liJ.ngsinya dcngan baik di rnasyarakat. Adzpun mantaat tcoritis atau secara akademis adalab memberikan sumbangan
ilmiah
kepada
peneliuan
setaniutnya,
sckaligus
sebagai
pengembangan konsep dan k,'bijakan publik, khususnya yang berkaitan dengun Orga.usasi Kema~yarakarnn dan Lembaga Swadaya Masyarakatn (LSM).
BAO II TINJAUAN PUST AKA 2.1. Landasan Tcori Dala111 menentukan
fakta-fakra
yar.g
relevan
pada
pcnelman
dan
mcncmukan hubungan anrara kebijakan publik dan implementasinya dengan sisrem peuukirun ilnuah, padn bab ini drsajikan bcberupa teori yang terkait can atau mendukung peneliuau ini. 2.1.1.
Kebijakan J'ublik ls1ilah
kehidupan
kebijakan
sehari-hari
kuliah-kuliah
rui'lik sebcnarnya
tclah sering diucapkau
dan dalam kegiatan-kegiatan
iimu admiuistrasi
negara,
dalam
akadenus, seperri dalam
ilmu politik dan lam-Jain.
Menurut
Winarno (2007 ; 16), pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengcnai apa yung dimaksud dengau kebijakan publik (p11blic policy) dalam li1era1Lu·-titerntur
ilmu
politk
Masing-masing
definisi
tersebut
memberi
penekauau yang berbeda-bedu. Pcrbcda-n ini timbul kare.ia masing-masing ahli
mempunyai
larar bclakang yang berbeda-ocda. Semcntara di sisi yang lain,
pendekatan dan model yang digunakau oleh para ahh pada akhirnya juga akan mencntukan bagannana kebijakan publik iersebu: hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakau
dilihat
sehagai
rangkaian
kepuiusan yang dibuat
olch
pcmcrintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dapat dnamalkan", Jones dal11111 winamo (2007:16)
berpendapat bahwa isrilah kebijekan
(policy term) digunakan dalam praktek schari-hart, munuu digunakau untuk
mcnggantikan kegiaran atau kepurusan yang saugar hcrbcda. tsr.lah ini sering dipenukarkan
dengan tujuaa (goal.I), program. kepumsau (decistons), standard,
20
21
proposal.
dan grand design. Namun dcmikian, meskipun
mungkin kclihaiannya sedikit abstrak atau mungkin
dapat
kebijakan publik dipandang sebagai
sesuatu yan;: "terjadi" terhadap seseorang, '.fanm:1 sebenamya pada dasarnya masyarakat telah dipcngaruhi secara mcndalam oleh banyak kebijakan publik dalam keludupan sehari-hari.
Secara uuium, dengan .neugurip pendapat Anderson, Winarno ( 2007 16), menyarakan : isulah "kehijakan" aiau "policy" digunakan untuk mcnunjuk perilaku seorang aktor (rnisalnya seorang pejabat, suatu kelornpok, maupun suatu lembaga pemcnnrah) arnu sej uuuah aktor dalam suaru bidang kcgiatan tertenru. Pengcrtian
kebijakan seperti ini dapat digunakan can relarif rnemadai untuk 'keperluan pemniacaraan-pembicaraaa biasa, na11111n ruenjadi kurang rnemadai untuk kcperluan pembicaraan-pemilicaraan yang lebih bcrsifat ilmiah dan sisrematis menyangkut analisis kebijakan publlk. Oleh karcna iru, diperlukan suaru batasan atau konscp kcbijakan publik yang lebin tcpat. Mcnurui Unitea Nations
dalarn Wahab ( 2004 : 2 ), kebijakan diarnkan
sebagai pedornau uutuk bertnd11k. Kebijacan dalam makna seperti itu mungkin berupa deklarasi
sebagai suatu pedoman dalarn bernndak atau suatu program
mengenai kegiatan tertenrn atau suatu rencana . Menurut Eulau dan Prewitt sebagaunana yang dikutrp oleh Jones dalarn Wahab ( 2004:3) menyatakan bahwa kebijakan i policy
" (I
,1c111di11g decision characterized by behavioral
consistency and repetitiveness an the part cf hoth those who make fr and those who abide by it". Dcngan demikian kcbijakzn merupakan suatu tindakan dengan pola tcrtentu yang mcngarah pada rujuan rerteruu.
Pye (1975: l) mcoyatakan kebijakan publik adalah "what ~wr government choose to do or 11<JI arau
ndak
10
do", artinya apapun yang dipilih oleh pemcuntab untuk dilakukan
dilakukan.
Pemerintah
memegang
peranan penting bukannya
melakukan undakan tencruu juga unruk berbuat scsuatu arau menetapkan
22
ketnjakau untuk metaksanakan
program sesuatu dalam mcngatasi permasalahan,
akan terapi pemerimah hanya bcrdiam uiri saja dan udak melakukan kegiatan apaapa, itupun dapat disebur scbagai kebijakan pemerintah. Anderson dalam Winarno (2007 : 18) beroendapata bahwa kebijakan merupakan arnh 1i11dakan yang mempunyai rnaksud yang duerapkan olch seorang aktor atau sejurnlah aktor dara.n mcngarasi suatu ruasalah atau suatu persoalau. Seh11h11ng~11 dcngan pendapat Anderson tersebu 1, menurut Winarno (2007: 18) kcbijukan yang dhawarkan olch Anderson ini dipandang lebih tcpat dibandingkan dengan definisi-definisi karena memusatkan
kcbijakan publik yang lain. Konsen ini dianggap tepat
perhatian
pada npa )'!<.ng diusulkan
pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan
Man dimaksudkan.
Selaiu
itu, konscp 111i j11g11
membedakan kcbijakan dari kcputusan yang mcrupakan ptlihan diamara berbagai altcma1if yanl( ada. Satu hol yang harus oring~t dalam mcndefinisikan kcbijakan, adalah t>.1hwa pendefunsian kcbijakar; tetap harus mempunyai pengernan megenai
apa yanr, sebenarnya dilakukan. daripada npa yang dlusulkan dalam tinch1kan mcngenai suatu pcrsonlan tertentu. Hi1I ini 1lilak11kan karena kebjjakan merupakan suatu proses yang mcncakup pul~ tahap unplementasi clan eveluasi sehingga definisi
kcbijnkan yang hanya menekaukau pada apa yang diusulkan mcnjadi
kurang mcmadai. Olch karcna i111, definisi meugcnai kebijakan publik akan lebih iepa; bila Lldiuisi terscbut mencakup pula erah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak seruata-mata mcnyangkui usuran uudukan. Pada akhirnya, Sanroso dalem Winarno (200i: 19) deugan megkomparasi
berbagai dcfinisi yang dikernukaxan oleh para ahli yang mcnaruh minat dalam
23
biJang kcbijakau publik, menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan rucugenai kebijakan pu'11ik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori, yaitu : · Periamn, pendapat ahli )'illl).l rnenyamakan kebijakan publik dcugan rindakan-
tindakan pemeriruah. Para al1li dalam kelompok ini cenderung menganggap balm-a scmua tindakan pemenntah dapar disebut sebagar kebiiakan publik. - Pandangan Kedua mcnurui Santoso berangknt dari para ahli yang rnembcrikan perharian khusus kep;;d» peraksanaau kehiiakan. Para ahh yang masuk dalam kalq:un iui 11;rbat;i kc dahuu 011;1 kubu, yakni mcrcku y~ng 111L~rn11:da11g kcbijakan pubhk sebagai kcpurusan-keputusun pemerintah yang mernpunyai tujuan dan maksud-uraksud 1.:11~11111. 1la11 mcreka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-ekibat yan~ bisa dimmalkan. Para ahli yang
termasuk kedalam kubu yang penama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungau, yakru 11ert11!111,a11 kebijakan, pclakszuaan kebijakan dan pcnilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas depat dipandang sebagai proses pcrumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, Ini berurn bahwa kcbijaknn publik adalah "serangkaian insrruksi dan pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjclaskan rujuan-rujuau daa cara-cara unruk mcncapai rnjuan tersebut", Sedangkan kubu kedua lebih rnelihat ketnjakan publik terdiri dari rangkaran k;:p11t11sa11 dan tindakan.
Tenru saja masih bsnyak kategori dan definisi yang dapar dikernukakan rnenyangkut kebijakan publi]; untuk keperluan penelitian mi. Antara satu dengan yang
lainnya
kcbiiakan
mernpunyai
publik
oatasan-barasau
mcrupakan
suatu
rcrsendiri, na111w1 pada intinya
bentuk
kebjjakan
yang
mcnyangkui
kepentingan masyarakat secara lurs, dunana kebijakan iorscbut biasanya dibuat oleh
pemerintah
dengan melalui
tahap
perencanaan
formulasi
kebijakan,
unpleruenrasi, monitoring dan evaluasi ketnjaken. Menurut WiJuJJ 110 (2007: 19) masmg-masing definisi tersebut cukup mcmuaskan umuk mcnjelaskan saru aspek, namun bcsar kemungkinan gaga! dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, prcposisi yang mcnyaiakan bauwa kcbijakan publik mcrupakan kebijakan yang dikembangkan olch lcmbaga-leinbaga pcmerintah dan pcjabat-pejabat pemerintah harus mendapat pernatian sebaik-baiknya. agar masyarakat bisa mcmbcdakan kcbijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperri nusalnya kebijal::an yang dikcluarkan oleh pihak swasta Kebijakan tcr:sdiut aka11 dipcngaruhi aktor-aktor dan faktor-faktor t)llkan pemermtah. sepe11i misalnya kdompok-kclompok pcn~kan G?re.mire groups), maupw1 kclompok·kelcmpok kcpenungan (inter~slgroup.,).
24
Dalam penefrian ini kebijakan pu'ilik yang mcnjadi obyek pcnclirian adalah
Undang-Cndant\
Kemasyzrakatan.
Nomor
8
Tahun
auuan yang mengatur
1985
tentang
remang
Organisasi
pernbinaan Organisasi
Kemasyarakaran dan t.ernbaga Swadaya Masyarakat terdapat pada BAB VI : PEMB!NAA'i pasal 12 yang berisi ponbinaan
Organisasi Kernasyarakatan,
dimana Pcmerintah melakukan pembinaan terhadap OrganisasiKemasyarakatan, sedangkan pclaksanaan pcmbinaan diatur dengan Peraruran Pemerintah,
2.1.2. lmplcmenrasl Kebijakan Publik
lmplemcrnasi kebijakar, merupakan rahapan yang saogat penting dalam kescluruhau suukrur kebijakan. kareua mclalui prosedur ini proses kebijakan
seca:a keseluruhen dapat dipengaruhi ringlrnt kebcrhasilan atau udaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipcrtegas oleh UdQii dalam Agustino (2006 : 140)
dengan mengatakan bahwa : Pelaksanaan kebijakan adalah suaru yang pcntlng bankan muugkin jauh lebih peruing daripada pembuatan kebijakan. Kebijalian-kcbjjakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tcrsimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan. Tahap unplementasi jnga merupakau suaru proses yang oeguu kompleks babkan tidak jarang bermuaran
politis dengau adanya intervensi
keperuingau.
kcrunutau
Um11k melukiskan
implemenrasi
berbagai
ini dapat dilihat
pernyataan Bardach dalam Agustino (2006: 138), yaitn : adalah cukup unruk mernbuat sebuah program can kcbijakan umum y<mg kelihaiannya bogus di alas kertas. Lcbih Sulit lagi merumuskannya dalam katakara dan slogan-slogan yang kedcngarannya mengenukan bagi telmga para
pemimpin dan para pcnulih yang mendengarkauova. Dau lebih sulit larj untuk
y<mg luas, mcrupakan iahap dari proses kebijakan scgera setelah
penclapan uadang-undang. Implememasi
dii'
makna pelaksanaan undang-undang di mana beroagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersarne-sama unruk menjalankan kebijakan dalam upaya
uutuk meraiii tujuan-rujuan kcbijakan atau program-progiaru. Kipley dan Frankhn dalam Winarno (2004· 145) bcrpendapat bahwa :
unp.cmcntasi adalah apa yang terjadi screleh undang-undang ditetapkan yang memberikau 010ri1a5 program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis '<eluaran yang nyata (tanglb!« 0111pul). lsniah uoplemenrasi menunjuka pada sejumlah kegiaran yang mcngikuti pernyaraan ruaksud tentang tujuan-tujuan »rogram dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. lmplemeruasi mencakup ti11dakau-ti11daka11 (tanpa (indakan) oleh berbagai akror, khususnya para birokra., yang, dimaksudkan uruuk membuat program berjdan. Lebihjauh menunn Ripley dim Franklin dalam Winarno (2004: 145):
un plcmenrasi
mencakup banyak macam kegiaian.
Pena ma, badan-badan
pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendauatkan sumber-sumter yang dibutuhkan agar implemeruasi bcrjalan lancar. Sumbc=smnbcr ini mcliputi personil, peralaran, 1·atuin rauah, bahan-bahan mentah. dan -diaras scmuanya- uang. Kedua, badan-
badan pelaksana mengembangkau bahasa anggaran dasar menjadi arahau-arahan konkrer, regulasi, serta rencana-rencana dan desain prograru. Keuga. badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiaian mereka dengan menciptakaa unit-unit birokrasi dan ruuniras untuk mengatasi beban keria. Akhtmva, badan-badang pelaksana memberikau keuntungan atau pembatasan kcpada para pelanggan arau kelompok-kelompok target. Mereka juga rne-nbeikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tcnlang kegiatan atau apapun laumya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu
program. Sanjurnya, van Meier dan van Hom dJlam \.Vmamo (2004:146) membarasi unplementasi
kebijakan :
sebagai tindakan-rinrtakan yang diukukan 01.::1 iudividu-individu (arau kelompok-kelornpok}, pemenntah rnaupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang tclah ditetapkan dalarn kepurusan-kepuursan kebijakan sebelurnnya. Tindakan-tindakan ini rneucakup usaha-usaha nnmk mengubah
26
keputusan-keputusan meojadi tiodakan-tir.dakan operasional dalam kurun wakru tertentu maupnn dalam rangka meraniutkan usaha-usaha unruk mencapai pcrubahau-perubahan besar dan kecil yang ditctapkan oleh keputusan-kepurusan
kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implemcmasi kebijakan tidak akan dimulai sebe!um tuj•1an-111juan dan sasaran-sasaran ditcrapkau arau dudentidkasikan oleb kepumsan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelab urdang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayei implcmentasi kcbijakan tersebut, hnplememasi
kebijakan, menuru: Dm;11 ( 2003 : 58).
paca dasarnya
meiupakan akriviras praktis, yang dioedakan cari formulasi kebijakan. yang pada
dasarnya
bersifat ieoritis. Pelaksanaan kebijakan berarri pe'aksanaan dan
pengendalian arah tindakan ~c!1ijaklln sampa; tercapainya basil kebijakan iru
sendiri.
Sedangkm
pelaksanaan
menurut Grindle dalam Wibawa
kebijakan
iru ducnrukan
olch
(1994
is1 kebijakan
:22) bahwa dan
komeks
pelaksanaanya, Begitu pula pendapat Meter dan Horn dalam Wibawa ( 1994 : 22), bahwa pelaksanaan kebija~'an seridak-ndaknya melihal pelaksanaan dalam kererpengaruhannya oleh hngkungan,
lmplcmcntasi kebijakan merupakan aspck yang sangat penting dan
keseluruhan proses kebijakan. sebagaimana disampaikan oleh Ldoji dalam Wah3b (2004 : 59) bahwa " the execution of policies
1s
important
if 1101
more
important than policy-making. Policies will reman: dreams or blue print file jackets 1111/ess thq on! implemented ".
Melihat akan pentingnya
aspek
tmptcmentasi ini maka dalaru bebcrapa dasa warsa terakhir para ilmuwan sosial menaruh peruauan rerhadap rnasalah implernentasi kebijakan. Wahab (2004 : 60· 61)
membcrikan itusirasi bahwa d1 Amerika Serikar, para ahli berhasrar
mendalami
masalah
hnptememasi
kebijakan
serelah
melihat
adanya
27
keridakefektifan kebijakan yang dirempuh oteh pemerintah dalam meugupayakan perubahan-perubahan yang fundamental dalam masyarakat.
Men111111
Masmanian dan Sabatier da'am Wabab (2004; 68-69)
nnplemcutasi adalah :
pclaksanaan keputusan kebijtkan dasar, biasanya dalam bentnk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perunah-perintah
pc111ing
atau kcputusan eksekutif yang
atau kepurusan
badan peradilan. LaLimnya keputusan tersebnr masalah ya11g ir.gin diatasi, mcnycbutkan secara regas
mengidentifikasikan tu,:uanisasaran yang
ingin
dicapai,
dau
sebagai
cara
untuk
mensrrukturkan/mengatur proses implemcntasinya. Proses ini berlangsung sctclah n-elalui sejumlah rahapan tenentu, biasanya diawali dengan tahapan peugesahan undang-undang, kernudian output kebijakan dalam
oenruk pelaksanaan kepuiusan oleh oadan.instausi
pelaksana, kcscdiaan
dilaksanakannya kcputusan-kepuiusan tcrsebut oleh kelompok-kelompok sasaran,
dampak nvata balk yang dikehendaki atau yang 1:uak dari output tersebut, dampak
kepuiusan seoagai dipersepsikan oleh badan-badan pengambil kepurusan, dan akhirnya nerbaikan-perbaikan pcnting (arau upaya untuk melakukan perbaikan-
perbaikanj terhadap undang-undang' poraruran yan!,). hcrsangkutan, Proses nnplcmenrasi
iidak bcrhenu padu pelaksanaan kehijakau yang relah dirumuskan
tapi juga termasuk upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja kebijakan meucapai efek maupun dampak yen~ diinginkan. lmplernentasi kebijakan, menvrut Rianr (2004: 158) pada prinsipnya adalah : c1u-C1 agar sebuah fo/Jijufon dapat mencapai 111111mmya. Tidak lebih dan tidak
kurang. Untuk mengimplcmenrasikan kebijakan pubhk, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplemenrasikan dalam bentuk programprogram arau mclalui formulasi kebijakan derivat arau rurunan dari kebijakan publik rersebut. Secara urnurn dapat digambarkan sebagai berikui :
28
Gambar I
I mplementasi Kebijakan Publik Secara Umum
Keb1juka11 Publik l'cnjcias ]
Program intervensi
l
I'royek uucrvcnsi
Publik/Masyarakat/Be11efic1aries Sumbcr : Rian (2004: 159) Kebiiakan publik dalam bentuk t:ndang·U1.clang atau Pcrdn adalah jenis kebijakar, publik yang mcmcrlukuu kebijakau puhiik penjclas atau yani; sering diistilahkan sehngai peraturan pdc:kso11aon. Kebijakan publik yang bisu laugsung opcrnsional aniara lain Keppres. lnpres. Ke11111e11. Kep11l11san Kapok: Daerah, Kep11111.11•11 Kcpala
Dinos. dan lain-lain
Rangkaian implemcntasi kellijakan, dari gambar diatas, dapat dllihat
dcngan jelas, yairu dimulai dari program, ke proyek, dau ke kegiatan, Model tersebut mcngadaptusi mekanismc yang lazim di dalatr manajerncn. khususnya mauajemen sektor publik, scbaga! berikur :
29
Garnbar Z Raugkaian lm~luue111asi Kebijaken Pubhk
I
\"isi
_JI~- - - --, I
~'7
II
'.\lisi
I
~-
· zzr
~
·-
Rencana
...J..
I I I
Srrategi
- - -~
I
- -
- -, I
}---~
-JJ,7 Program
I I
~-
- - -~ I I
~
Proy~k-
j~- - - - ~
I I
~7
'I
Kegiatan ~
Umpan Blilik
I
]~- - - j~- ___
~
I
_I
Sumber : R1ant{2004:160) Kebijakan pubtik -sejak formulasi hingga nnptememasi pcrlu mengikuri kaidahkaidah tersebur. karena iuemang kaidah tersebut bersifar given dan tidak dapat ti110/11k. Adapun tujuan irnple.nentasi kebijakan publik adalab untuk menerapkan
arah agar tujuan-tujuan kebijakan :>ublii; dapat direatisasikan sebagai ha;il dari
30
kegiaran
pcmcrintah.
Hal
ini akan rnenyangkut
pada
pcnciptaan
sistem
pelaksanaan kcbijakan yang merupakan ala: khusus yang disusun untuk mencapai tujuan-rujuan khusus, Kebijakan publik mcrupakan pcrnyatann tujuan secara luas, sasaran dan cara-cara yang dij&lldrkan kc dalam program-program untuk mcncapai
iujuan yimg ditctapkan dalam suatu kcbijakan,
2.1.J. Model Irnplementasi Kebijaklln dan Faktor-Fnktor yang Bcrpengaruh
Menurut Ria111 (2004: !6~) pada prinsionya t~rclapal dua pemilahan jenis tclmik
utau u.odel
unplementesi
kcbijet an.
Pcmilahan
pertama,
adalah
implememasi kcbijakan yang oerµola "dari uras kc bawah" (111r;·bo110111cr) versus dari "bawah ke atas" (l:o1111m-ropper), dan peiuilahan impcmcmasi y1111g bcrpola paksa (cammand-and-control}dan mekanisme pasar (eco1101111c; inceniive}.
Model rnekanisme paksa aJalah model ya111~ mengedcpankan artl penting lembaga publik
sebagai lembaga 11111ggal yang mcmpunyai monopolt atas
mckanismc paksa di dalam uc~;u·a di mana tidak ~da mckanisme inseauf bagl yang menjulani,
namun ada sauksi bagi yang rnenolak melaksanakan atau
melanggarnya. Secara mateutatis model ini dapat disebut sebagai "Zera-Minus .'Vlockl ", dimana yang ada haeya ha11yn nilui "uoi" dun "minus" seja. Model
mekamsme pastu adalah model ya11g mcugedcpankan mckanisme unensif bagi yang ruenjalani, dim hagi yan!; tidak menjalankan tidak mendapatkan inscntif Ada sanksi bagi yang mcnolak mclaksanakan atau melanggarnya. Secara sistematis model i111 d11pai- disebut sebagai "Zero-Plus Model", dimana ya11g ada hauya uillll "nol" dau "Plus". Dian1ara11y:i ada kebijakau yang mcmberikan insentif di satu kutub, dan me.nocrikan sanksi di k111Ub lain. Model "top-down"
31
mudahuya berupa pola y
uarnsrpasi lebih bcrbemuk mobilisasi. Sebaliknya "bouom-up" bennakr.a meski keoijakan dibuat olch pemerintah. namun pelaksanaannya oleh rakyat. Diantara kcdua kuiub ini ada mreraks: pclaksanaan anrara pemernuah dengan masyarakat. Model yang pali11g klasix, yakui mcdel y;u•g cioerkenalkan oleh Juel Van Meter dcngan Van Horn dalam J;iaut 12004:167)
mcnjelaskan bahwa model
unplcmcntasi yang digunakan menggnnakan model top-downer dan lcbih bcrada p11[J;1 "mckanisrne
paksa"
daripada
di "mekanismc
pasar",
Model
ini
mengandaikan bahwa impicmcnras! kebijakan berjalan secara hnier dari_kcbijakan publik, implementor. dau 1dne1ja kebijakan pubhk. Menurut van Meter dan van
Hom dalarn Winarno (2007: 156) ada 6 (cnam) variabct ya"g mempengaruhi implememasi kebijakan publik, yailll:
a. Ukunu1·11k11r1111 dasar dau tujuan-tujuan ~e':Jijoka11 h xumber-sumccr kebliakan c. Kor1111111kasi anlar organisasi dau kcg1ara1,·kcgia11u1
pelaksanaan
d. Karakteristik badan-badan pelaksana e. Kondisi-kondisl
ckonomi, sosiul dan politik
f. Kecendci ungan pelaksana (1111plc11.e111ors) Ripley (I 986: 232) mcngernukakan
bahwa apakah suaru lmplemenrasi
dikatakan berhasil, dapat diukur dari tiga hal yakni; derajat kepatuhan (the degree
complience}, smtJt!f!11w.'<s-lud of disrnpuon. scna
kmerja dan darnpak
l11erjor1na1u:<:cnu! 1u1pr1r·t)
Grindle dalam
Wibawa (1~94:23)
mengemukakan
bahwa aktivitas-
aktivitas unplementasi dalam suatu program politik dan aduunistratif dipengaruhi
32
oleh content of policy and context of 11npleme111a1im;. f"j]111en1 of policy atau isi kelnjakan mencakup; kepentingan yang terpengaruh cleh kcbijakan, jenis manfaar yang akan dikeluarkan,
kadar perubahan yan~ diharapkan, posisi pembuat
kclajakan, pelaksana program dan sumber daya )ang digunakan. Scdangkan kontcks imptememasinya mcrcakup; kekuasaan, kepemingan dan strategi nktor yang terlibat, karaktensri]; lembaga sena keparuhan dan daya ranggap, Edward !II 1 I 'J80: 9-11 ) dalam meouembangkan
suaru implemenrasi
kebijakan mcmbuar dua pcnln)aan vanj! harus d1jr.wab yaitu : l)
W/101 are
the
prrcondmons ji1r successful policy 1111p/eme111(J11011?: 2) what are the primary
obstacles
10
successful pn!:cy 111111/em1m11111011? Melalui
perranyaan rersebut
Edward ingin mcngcrahui prakondis; apakah yang diperlukan bagi
suksesnya suatu implernemasi kcbijakan sena umuk mengeiahui apa kendala bagi keberhasilan suatu unplemeutasi kebijakan. Untuk mcnjawab pertanyaan tersebut Edward .nelakukau idcn111•r.as1 bcberapa vari,11Jd yang disebut "fimr criucoi /11c10r.1 or var.ables 111 11111!1~m.:111111S( onbt«: J.(>ltcy" yang tl~pal mempcngaruhi
dari prnscs dan kmerja imptemeraasi, yaitu : a) komunikasi (comm11•11cati<111): b) sumber daya (rem11rces): c) kecenderungan
tdssposttton): dan
d) struktur birokrasi thureainratic structure;',
Model yang disusnn oleh Elmore (1979), Lipsky (1971).
dan Hjem &
DO'Port;:r (1<)81) dalam Riant (2004:177} menggunakan model JJ0110111-Up dan lebih bcrada di "mekunisme pasar" 'vfodcl Im dunulai dari mengidcruifikasiknn jaringan aktor yang tcrlibar di dalam proses pelayanan dan mcnanyakan kepada
23
mereka ; rujuan, siratcgi. akrivnas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model imptcrncruasi ini didasarkai- kcpada jems kebijakan publik yang mendorong musyarakar unruk mengerjakar sendui implemectasi ke"Jijakannya atau rnasih melibatkan pejabar percennraa, namun banya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakau yang dibuat hams sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang
meujadi target arau klieunya dan sesuai pula deugan pejabar eselon rendah yang menjadi pelaksananya, Kebijakan model im biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupnn mclalui lembaga-lcmbaga nirlaba kemasyarakaian (LSMJ. Meuurut Riam (20G4:177) serelah mengetahui model-model implementasi kebijakan, masalah penting selanjumya adalah model mana yang terbaik yang hendak dipakai ·?. Jawabannya adalah ticak ada model yililg terbaik. Menurut Ria111 • setiap jenis keoijakan meuiertukau model nnplemenrasi kebijakan yang beriaman. N amun scbenarnya, pilihan yang paling efektif a:lalah jika kita membuat bisa mcrnbuat kombinasi implemeuasi k•:bi1aka;i ;iublik yang panisipauf artinye bersifat top-downer dan bottom-upper. Modi! sepeni ini biasanya lebih dapat herjalan secara eteknt, berkesinamtuegan, daa murah. Bahkan dapat pula ditaksanakan 1111ruk hal-hal y&ng bersifat 11011()110/ security. Indonesia mernpunyai kehijakan keamanan nasional yang disebut Pertahanan Raky.11 Semesia, dunana konsep ini menghcndaki implementasi pertahanan nasioual rnelibatkan kerjasama antara rniluer dengan rakyar, dimana zedua komponen ini ridak sating berhubungan sccara l.ierarkis, namun berhubungan secara kooperanf rnumi. Beberapa model partisipanf dapat dijelaskan amara lain lewat Wildavsky, bersamn dengan ~'1ajoaoe dan Browne dalam Parsons (2006:466) yang mcngemukakan rcori implemenrasi yang lebih maju dan menjadi bab baru uutuk studi Oakland selanjumva ;
• •
Majoaue dan Wildavs!.:y ~19?8): "lmplememasi sebagai evolusi" 81 uwue dan Wildavsky ( 1984 j : "Implementasi sebagai adaptasi mutual"
34
•
Browne dan Wildavsky (1987): "Implemcntasi sebagai eksplorasi"
Terna urarna dan pandangan iui adalah bahwa implcmcnrasi harus dipahami sebagai proses "pcmbelajaran'
evolusioner,
oukan sebagai jcnis sekuensi
kebijakan-implementasi yang pcmah dikemukskan
adalah proses yang
pihak yang rnelaksanakan implcmcmasi dalam pernbuatan kebijakan
dan dalam mcujnlankannya amt~ mclaksanakannya daii atas. Bab-bab yang dimlis bersama Majonc dan Oro\\11~ i1t1 :..:hag"i jcmbatnu antaru model rop·tlow11 deugan kririk bottom-up.
Dalam pencluian ini peneliti mcngg.makan model proses implcmcnrasi kcbiiakan
publik
Ripley
(J 9&;: 232) ya11g mcngcrnukaksn
bahwa suatu
implemcntasi dikawkan bcrnasil, dapur diuku. dari riga hal yakni; dcrajat J..~paruhan '.the 1iegr~~ of comp/Jenee), kclancaran pclaksanaan rutinitas fiu1gsi (.111uH11line.,:1-/(l(:k r{1.l1.v111uto:~). d•ml!an pcnjclasan sebagai bcrikut sena krncrja
dau dampak (pe~/im11om·t•wKI 11111x1c1). dcnt;au pc1\;ch1sa11 scbagai benkut : a. Kcpatuhan (compl!Mce)
Kepatuhun disini berlwbungau dcngau kescsuaian nndakan-undakan yang dilakukau olch i111plenrato1 kcbijakan dengan i~i kcbijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, pejabat Badan Kcsaruan Hangsa dan Perlindungan Masyarukat Kabuputen
Banyumas harus patuh dengau up~ yang ditctapkau dalarn
kebijakan yang ada, yain: Undang-Lndang
Ncuior
8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan dan berbagai peraturan lainnya ynng berkaiian dengan pernbinaau Orgarusasi Kemasyarakatan dan LSM, serta Surat Edaran
35
Menteri Delam 1\ege.-i Nomor : 220/1264/Sj ranggal 15 Juni 2006 tentang
l'embinaan Organises: Kernasyzrakatan dan LS'.\ I Dalam pcnelnian ini yang akan dilihat adalah kepatuhan implementor dalam hal mclaksanakan be.tagai isi peraturan tenrang pembinaan, apakah sudah
sesuai atau be.um. b. Lanca.nya pelaksanaan runniras fungsi Yaitu kelancaran fu.,gsi pembinaan Ormas dan LS:\i dalam hal perencanaan, pcloksanaan, peagawasan, pelaporan dan evaluasi. c. Terwujudnya dampak yang dikeheodaki.yaitu Terwujudnya
Organisasi
Kemesyarakaran
dan
Lembaga
Swadaya
Masyarakat yang sehat, man
solusi bersama atas berbaga. persoalao yang iimbul di masyarakat. Meminimalisir konflik sosial pobrik zkibat perbedaan pandangan antara pemeriorah Kabupaten
Banyumas dengan Om1as/LSM. Om1as/LSM
dengan Onnas:LSM, maupun amar masysrakat, Adapun faktor-fakror pendorong dan penghambat yang diasumsikan
mempeugaruhi implemcorasi kebijakan pembinaan Organisa.
36
a. kcrnumkasi
b. sumber daya. c. disposisi, J. struktur birokrasi .
l lnl ini drscbabkan karena setelah melakukan kegiatan pra survey sebelum peuelitian, menunjukkan bahwa vnriebel-variabcl sepeni tersebut diaras yang berporcnsi 1111:mµc11gan~1i implemenrasi kebijaka». Menurur Edward dalam Winamo (2007.174) S1111ii unpiementasi kcbijakan adal;th krusial bagi pub/re ml1111111.1·1ra11011 dan p1J1/i,·policy, karcna unplemcnrasi adalah salah saiu tahap kel'ijak.tn publik. a,uara pembemukan kebijakan dan konsekucnsi-konsekucnsr
kebijak1111 baio masyaraka; yang dipengaruhinya.
Sclanjumya dalam mengkaj: unplementasi. Edwards mutai mengajukan 2 (dua}
buah penunyaan, yakni: !) Prako111hsi-prakondis1 apa yang diperlukan schingga suatu irnplcmentasi kebijakan berhasil?. 2) Hamb(ni.n-hambatan utama apa yruig 1111:11g,1kibu1kan suatu 1111plcn...:1:t;L'l1 ga;;al 7 Edward berusaha menjawab dun
pcrtanyaan ptnlmg ini dcngan membicaraken cmpal faktor atau variabcl knisial dalaru
unplcmentasi
kebijakan publik. yaitu J..01111mikasi, sumbcr-sumbcr,
kecendcrungan, atau tingkah '.aku-ungkah lalm 1ht1 suuktur birokrasi. M~.11un11
Edwards, oleh karena cmpat faktor yang berpcngaruh 1~1!1adap implcmentasi
kcbijakan bekcrja secara sunull:m dan berirecraksi saru sama lain untuk membantu dan menghambat unplementasi kebijakan, maka pendekaiau yang ideal adalah dcngan cm meretlesikan kompteksuas iui dengan membahas semua faktor tersebut sckahgus. Kcteck,111<111 keempai vanabel iersebut caper dilihar mclalui gmnbar bcnkui ini :
37
Gambar 3 Dampa~ Langsung dan l idak Langsung pcda Implememast
cfrndcruiilta , cece:i_der~og~ Struktur . Oirokrasi
~~
Sumber: Wmamo (ltt07 :'.:CS) l'wjc.<1sai1 keempar variabcl yang mcnurut Edward; dalam Winamo (2007 : 175-
202) ,1a11a1 mempengaruhi kcberhasilan implcmcntasi kebijakan adalah sebagai benkut
a.
Knmuniknsi, Secara umum Fdwanls mcmbahas 1111.s hai p~nting oalam proses kornunikasi kebijakan, yakm rransmisr, konsrstensi dan kejelasan. Menurui EOwarus. persyaratan bagi implcmcnrasi kehijakan yang efektif adalah bahwa mcrcka yaog melaksanukan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, diteruskan
Keputusau-kcputusan
kcb1jabm
~a.1
perintah-perintah
kcpada persouil yang tepat scbclum
harus
keputusan-keputusan
kebijakan dan perintan-perintah iru dapat diikuu. Selain nu kebijakan yang harus dikomunikasikan pun hiw.1~ tepat, akarar cau konsisten, Kornunikasi diperlukan agar para ~cmbua1 kepurusan dan para implementator akan
38
sernakin
kon>istco dalam metaksanakaa
senap
kcbijakan
yang akan
dircrapkan dalam masyarakat. Edwards menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mcngukur
keberhasilan
komunikasi.
:tai1u
transmisi,
kejelasan
dan
konsistensi, Penjclasan ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut : I. transmist penyaluran konrunikasi yang baik akan dapar mcnghasilkan suaru irnplemenrasi }'<J1g baik, Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komumkasi adalah salah pengertian.hal tersebu, terjadi karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan akan terduorsi di tengah jalan. 2 Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street level bureuacratst haruslah jelas dau tidak membmgungkan (ndak ambrgu/mendua). '.'. Konsistensi. lmplcrnentasi kebijakan jika ingiu berlangsung efoktif. maka perinrah-perinrah
pelaksanaan l:omtm!kasi harus konsistcn
Karena jika periruah yang diberikan bcruoah-uaah
dan jelas.
,maka dapat
menimbulkan kebingunan bag' petaksana,
Pernuahasan komunikasi aklumya bennuara pada saru kesimpulan yang diambil oleh Edwards dalam Winamo (2007:178):
dengan menyclidiki hubungan anrara komunikasi dan implementasi. maka kita dapat mcngambil generatisasi. yakni bahwa sernakin cermat kepurusankepumsan dan pcrimah-perimah pelaksanaan <:iitcrnskan kepada mereka yang harus melaksanakannya,
maka semakin
tinggi probabilitas
keputusan-
keputusan kebijakan dan per iutah-perinreh pelaksanaan terse but dilaksacakan. Dalam situasi ini, penyimpimgan-penyimpangan trasnsnnsi mcrupakan sebab utama kegagalau i1;1pkmcntasi.
39
b,
Sumber-Sumber
Sumber-sumber inerupakan faktor yang pennng dalam unplemeruasi kcbijakan. karena wataupun pcrmtah-penntah implernentasi direruskan secara
cermar, jelas dan konsistcn, tetap: Jlka para petakssna kekurangan sumbersumber yang diperlukan w••uk metaksanakan kcbijakan-kebijakan. maka implemenrasi cenderung tidak .:teJ..1it: Sumber-sumber tersebut meliputi : staf yaug rucmadai serta keah'ian-keahhzn yang :iaik umuk mclaksanakan mgas111gas mcrcka, wewenang
dan fa..\il11as-fasili1ns yang diperlukan .mruk
menerjemahkan usul-usul di atas kenas guna melaksanakan pelayauan- .
pelayanan publik. I. Smf Sumber daya srni sangat dipcrtukan dalam unplemcntasi suaiu
kebijakan, Pcnambahan staf scbagai implementor kehijakan ncsk akan ada artinya tanpa dibekah dengan keahlian dan kercrampilan khns11~ untuk mcngiruplememeslkau sua-u kebijakan, 1. lnformasr,
bentuk, pertanut in forrna
40
4. Fasiliras, fosilitas fisik juga merupakar. faktor pcming dalam implementasi
kcbiiakan, Sraf ya:1g be.kualitas. infonuasi yang cukup kcmudian ada
kewenangan yang jelas meojadi tiilak berguaa apabila tidak didukung dengan fasiluas yang mcmadai bagi imple.nentasi suatu kebijakan. Winamo (2007: I 89) mcnyimpulkan pembahasan tentang sumber-sumber tersebut adalah bahwa sumber-sumber kebijakan sangat penring bagi implemenrasi
1-.~btJnkan yang rclah dlrumuskan di atas kenas, mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada 1c11li:>dsinya. c.
1>is1J-Osisi atau Kecenuerungan-Kecenderenga» l'elaksana Dispesis arau sikap petakscna kebij3kan adal
yang
nic.niliki
kemauan dan
kemampuan
untuk
mengnnplementaslkan suatu kebijakan yang Lelah ditetapkan. :!. lnsennt,
Insentif inf dapat dija(IL,au iaktor pendorong
implemernor umuk dapat melaksanakan tugasnya dcngan baik,
bagi para
41
Winarmo (2007: 198) menyi.npulkan
pcmbahasen 1cn1a11g disposisi atau
kcccnderungan-keceoderungen para pelaksana sebagai berikur : Para pelaksana mempunyai kcleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Knmunikasi-komurukasi dari pejabai di ringkat atas seringkali tidak jclas 11ta11 ndak konsisrcn dan sebegian rerbesar pelaksana menyukai kebebasan yang oesar uilli pe.Jilbal diatasnya. Bcbcrapa kebijakan dapa: diogolougkar ke dalam "zona kcacnhan" para admimstrator. Kebijakan-kebijekan yang 014suk ke dalam "zona keacuhan" ini mungkin benenrangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substant:if para
pelaksaua atau kepenungan-kepennngan pnbadi atau organisasi mcrcka. Disinilah kcc~11den:ngan-kccendcnmgan mcnimbulkan hambatan-harnbatan rerhadap implemcntasi.
11. Struktur birukrusi. Birokrnsi merupakan salah satu badan y.irg pahng :;1;r111g bahkan secara
kcseluruhan rnenjadi pelaksana kebuakan. Birokrasi baik secara sadar arau tidak sadar mcmilih benruk-bemuk organisasr untuk kesepakaian kolekrif; dalam rengka memecshkan masatah-masalsh sosial dalam kehidupan modem.
Untuk uiaksud terscbut Edwards me11~1aka11 bahwa karena unplemcntast suaiu kebijakan adalah suatu Ital yang sangm kompleks, malca dituntut adanya kcrja sama banyak orang. Kctika srruktur birokrasi tidak rnendukung pada kebtJttkan yJng tcrsedin, maka lial iui akan mengharnbat
kebjjakan harus dapat mendukung k(bijakar. )a.~g telah diputuskan secam pol uik dcngan jalan meiakukan koordmasi dengan l1aik. Lcbih lanjut Edwards
mengatakan baawa yang d.:ri.1 mencuknng kinerja struktur birokrasi ke arah yan]; lebih baik adalab rnelakukan S!a1H!nrt Op.:roti11g Prosedures (SOPsJ. SOPs adalah stander yang dijadikan pedoman olch para implementor ketika
mcngimplemcntasikan suatu kebijakan, Edwards juga menyoroti teutang
42
fragmeruasi yang meugandung makna penbagian tuga~ dan tanggung jawab kepada unit-unit keen. Kcrapkali fragmenrasi ini berpengaruh dalam
unptementasr suatu kebijakan. Rcnrang tugas dan ianggung jawab yang rcrscbar menjadikau jalur iiirokrasi mcniadl panjang. selnngga mcnghamba: rmplcmcntor
rnclaksanakan
iugasnya.
Suuktur organisasi
yang tcrla]u
pnnjang nkau ccnderung melemahkan pengawasan dan menunbulkan red ICIP<' yaitu prosedur birokras: yan!; rumir dan komplcks.
1.1.-1.
Implementasi Kcbija kan Pcmbinuan clan l.embaga Swadaya ~la~1·arnk.1t lmplcmcutasi
Kcmasyurakatau 1er~a111u111 l)Jda pa.al I.! tsab IV Pembinaan. 2. Scbagai tindak lanjut dari pclaksanaan Undanr-1 lndang Nomor S Tahun 1985 tcntang
Organisasi
Kc.nasyarakatan.
maka
ditcrbukanlan
Peraturan
Perneriutah Nomor 18 Tahun 1986 temang Pelaksanaan Undang-Urdang Nomor S Tahun 1985 teutaug Organisasi Kemasyarnkatan. Pada Peraturan Pcmenntah ini, pelaksanaan pcmbinaan terdapat pada Bab VJ PEMBJNAAN, dan diuraikan sccara rcrperinci dalam lima pasal (pasal 13. 14, 15, 16 dan 17 ). 3. Selanjutnya untuk kejelasan pelaksanaan pemoinaan, pemerintah dalam ha! ini
Mentcri Dalam Negeri mengcluarkan dua [ru,;u;csi Mcnteri Dalam Negcn, yaitu .
43
a. tnsrruksi
Menteri
Dalam Nc.gc.ri Nornor 19 Tahun 1991
tentang
Peningkaian Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Kemasyarakatan. b. lnstruksi Menteri Dalam Neb<eri :-lomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan
t.embaga S wadaya hfasyarakat. 4. Untuk penataan adminitratif. terutama rum segi pendafiaran Orgamsasi Kemasyarakatan dan LSM ke pernerinta.i, Menteri
Dalam
Negeri
mengetuarkan f'cratun!Jl Menieri Dalam Negeri ~omo1 S Talmo 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pcmbcritahuan Kepada Pemcrinrah sena Papan Narna dau Lambang Organisasi Kcmasyeraketan
sebsgai dasar hukum
pelaksanaannya. S.
Pedomun tcrbaru dalam pclaksanaan pembinaan Organisasi Kcrnasyarakatan
dan LSM adalah Surat Edaran Met11tri Dal8Jt1 :-.lcgeri Nomor 220/1264/Sj ranggel 15 J1,11i 2006 teoiang Pemblnaau Ori;aiusasi Kcmasyarakatan dan l.embaga Swadaya Masyruak21 (LSM). dan Surat Edaran Menteri Dalam Ncgen xomor : 300/i40iSj ungga, 11 Apnl 2006 teutang Perkuatan dan
Pengcmbangau wawasan Kebangsaan. ~.
Du11 ~cgi anggaran kegiatan, dasar hukwn yang digunakan adala» : a. Peraturan :V1cnteri Dalam Ncgcri !\omor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Dacrah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tfamor 26 Tahun 2006 ientang Pedoman Penyusuuan APBD Tahun 2007. c. Peraturan Daenc, h Kabupatcn Banyumas Nomor I Tahun 2007 teutang Auggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDD) Kabupaten Banyumas
-;- ahun 2007
44
d Peraturan Oupati Banyurnas Nomor 43 Tahun 2006 tenung Standar Saluan Harl:ia Kegiatan, Pcngadaan, Pemeliharaan can Honorarium Pemerinrah Kabupaten Banvurnes Tahun 2007
tmplernentasi pernbinaan Orrnas dan LSM duaksanakan secara berjenjang, unluk Ormas dan LSM yang mempunyai ruang lingkup Nasional, pembinaannya dilakukan oleh Menteri Dalarn Negeri, provinsi dilakukan oleh Gubernur. dan untuk tingkat Kabupaten.'Kota dilakukan oleh Bupzti I Walikora, masing-masing scbagai pernbina politik di daerahnya. dilakukan
oleh
Menteri
i>idang
Scdangkan
teknis
nntuk pembinaan
tcrmasuk
Pimpinan
rchnis
Lernbaga
Deparrerncn/Non Departemen. Sedangkan didaerah dilakukan oleh msransi reknis
dengan koordinasi Gubcrnur Kepala Daerah, Bupari/Waloikoramadya
Kepala
Daeruh. Misalnya, organisasi KNPl pernbinaan tcknis adalah tv!ENPORA, organisasi MUI oleh tvlcn!eri Agarna, orgauisasi Hll'Ml oleh MENPORA (scgi pemudanya) dan segi pengusahauya oleh Menteri Perdagengan. lmplemcntasi pembinaan Onuas dan LSM di Kabupaien Banyumas, rnerupakan wewenang
Bupari sebagai pembina polirik di daerah, scdangkan
unruk pelaksanaan pembinaan umum (politik dan kewarganegaraan) dilaksanakan
oleh Sadan Kesaruan Bangsa dan Perhndungau Masyarakat Kabuparen Banyumas scsuai Perarnran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pembenrukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat (Bakcsbanglinmas)
peratura daerah
Bakesbanglinm~s
Kabupaten Banyumas. Dalam
Kabuparen
Hanyumas,
salah
sarunya
mempunyai fungsi sebagai Pelaksanaau bimbingan. pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang kcsatuan bangsa dan perli1:dtmgan rnasyarakat. Pembinaan
45
disini j11g<1 melingkupi
pembinaan
tcrhadap Onnns dun LSM. Sedangkan untuk
pembinaan tchnis .iiserahkan kcpada i11s1ai:s1 tehnis yan); scsuai dengan bidang
Onnas dan L5M yang ada, Untuk pcmbinaan tehms yang akan diteliti dalam penehnan ini adalah pcmbmaan rehnis dalam hal peoanganan bcncana sesuai tugas pokok Badan Kesbanulinmas
pcmbiuaan melioun
Kabupaten P.a!tyumas.
: pe1:il1>11 yang mclakukan
Adapun unsur-unsur
1>c111hi11aa11 (implementor),
Organisasi Kcmasyarakatan dnn LSM yang dibina, serta bentuk/cara pcmbinaan,
7..1.4.1. Pengertlan Pem!Jiuallll Organisasl Kemasyaraka!an dan. Le111bag<1 Swndnyn Masyaralc1t Pembinaan
adalal1 sebuah konscp populer da!~m sistem
organisasi
birokrasi di lndoncsin, Sering dirle11i;;;1r istilah konsep aparatur negara, pcmbinaan pcgawai ncgcri sipil,
pcmbinnan
pcrubiuaan rernaja, pcmbinaan
karicr, pcmcinaan
rnasyarakat
rcrasing,
masyarakat dcsa, dan scbugainya. Konsep ini
1lim1gg,aµ pc111i11g sebab s•.11ga1 mcncntukan kesmaiubungan rujuan pcmbangunan nasional dan stabili1as nasional.
Mcnurnt Wid,1a,in dalalll Sin~la (www.eprtnts.ums.ac.id) pcmbinaan mfolith suatu proses arau pengembangan yang mencakup urutan urutan pengertian. diawal: dcngan mcudutka«, menurnbuhkan, mcmclihara pertumbuhan tcrscbut
yang disenai usaha usaha perbaikan. menycrupurnakaa, dim mengembangkannya. l.ehih lanju: Widjaja menerangkan bahwa dalam defiuisi tersebut secara 1111pfisi1 mengandung
kcgiatan
suatu
mcngcnai
ir-terprctasi pereucanaan.
bahwa pernbinaan
pengorgarusasian.
adalah segala
usaha dan
pcrnbiayaan,
koordinasi,
pclaksanaan. dan pengawasan suaiu pekerjaan untuk mencapai tujua.n dcngan
has1f yang maksnual. Untuk menghindan bias keperulngan individu dengan kcpcutingan organisasi, maka diperlukan pembinaan yang bermnatan suatu tugas,
46
yakni meningkatkan disiplin Jan mouvasi, Masyaracat mengartikan peningkatan kcpcdulian unruk uir.n bepartisipas! dalam pembangunan sehingga pcrnbinaan berfungsi untuk rneningkatkan rasa kebangsaan dan dis:plin kerja yang tinggi
unruk mencapai nnuan pembangunan nasional. Merujuk pada pendcfinisian di aras, jika diinterpretasikan lebih jauh, maka pembinaan didasarkan aras suatu konsensus yang baku dan n:.:rnihki si fut bertaku unruk semua, Pembinaan merupakan suatu pcrangkat srstcm yang harus dijalankan secara fungsional untuk
mcnjamin benahannya
,htcm
dihnrapkan.Deflnis!
bcrlaku
ini
rcrsebut hingga mcncapai umuk sernua kousep
rujuan yang
pembinaan.
Jika
drpencrnLkan dengan ciri masyarukat Indonesia yang pluralistik. maka akan melnhirkanpersaruan
dun kcs::tuan
Kon$Ckuc~sinya. semua perbedaan hanya
sckadar simbol dan tidak drindahkan, yang ml dan meojadi alasan bagi kesadaran bnngsa adnlah kcsarupaduan. Pengernan pernbinaan meuurut Peraru.an Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 1986
1c11la11g
Pelaksanaau L:U No.nor 8 Tahun
1985 tcmang
Organisas:
Kcmasyarakaran, adalah : seuap bemuk upaya uruuk membnnbing, mengayomi dau me11do1011g organisasi kcmasyarukatan ke arah pcrtumbuhan yang schat oan mandiri, mampu berperan sorta dalaru metaksanakan fungsinya sesuai dengan rJJUW pembentukannya dalarn rangka mcncapai tujuan nasional, Kcmancirian seudiri mcmpunya] dctinisi yaitu kesanggupan organisasi untuk mengetengahkan ide-ide atau gagasan-gagasan dan darat merealisasikan eras dasar potensi yang dimiliki tanpa keterg:mtungar.i'keterkaitan pihak lain. Scmeruara kemampuan edelah kcsanggupan organisasi dalarn melaksanakan dan mewujudkan karya sccara nyara sesuat program kcgiatan sebagai realisssi pcranscrta dalam pernbangunan nasional
47
Adapun model pembinaan organisasi kernasyarakatan terdiri dari 2 (dua}
macam pembinaan, yairu : a. Pembinaan Umurn adalah pcmbinaan di bidang politik dalam rangka memautapkan kcsadarnn kehidnpan bcrmasyaraknt. berbangsa dan bernegara bcrdasarkan Pancasila dau UuD 1945, menjeruin pcrsaiuan dan kcsatuan
bangsa, bcrperanscrta secara akrif dalarn pcmbangunan nasional sebagai pcngamalan Pancasrla. oleh Mcntcri Dalam Negcri. Gubcrnur Kcpala Daerah, Bupnri/Wulikotamadya Kepa'a Daerah, selaku Pembina Politik.
h. Pembmaan Tehms adal~J> pembinaan berkaitau berkauan dengan kcgiatan yang bersifat teknis yang dilakukan olch Mcntcri bidang teknis termasuk Pimpinan t.cmbaga Deparremen/Non Depanen.en. Sedaugkan didaerah dilakukan oleh instansi teknis dengan koordiuasi
Gubcrnur Kepala Daerah,
l3upati/W<1loikota111adya Kcpala Daeran. Misalnya, organisasi KNP! pcmbinaan tekrus adalah MENPORA, organisasi MUI oich Menteri Agama, organisasi 1 llPMI olch 1AF.l\PORA (segi pemudanya) dan segi pengusahanya oleh Me111eri Pcrdagangan Berkauan dengan pcmbinaau Ormas dan L::i.YI dalam pcnelitian ini, upayaupaya pembinaan yru1g dilakukan oleh Pemerinrah Kabupaten Banyumas terhadap
Ormas dan I .SM di Kabupaten l3anyumas. lcbih ditujukan untuk pengcmbangan organises! dan pemherdayaan Ormas dan LSM rersebur. I lal ini sesuai dengan tcori organisasi yang dikcmukakan olch French dnlam Wiuardi (2003:210): org;inb;isi -uerupakan sebuah upaya jangka panjung, !ltUln memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pemhaharuan sesuaiu organisasi, teruiama melaJui manajerncn kultur organisasi yang lcbih efektif, serta leb1h kolaboratif, terhadap tim-tim kerja formal-dengan bantuan seorang agen pcrubahun arau karans, dan penggunaan tcu1i dau teknologi ilmu behavioral terpakai, iennasuk di dalamnya apa yang dinamakau actson research. Pcngcmbangan
Menurut
Rasyid ( rldharasysdmhlogspot.com ) pembinaan organisas!
kemasyaraktan yang seyogyanya di laksannkan olch pemerintah
daerah di era
otonomi daerah dan pembangunan cemokrasi anrara lain : I. Adanya kesepakatan terhadap nilai nilai riarnr. ideologi dan cita-cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Iruegrasi normatif). 2. Adanya rasa kercrgantungan fungsional dan manfaat tungsionat yang konkrit
dari tiap ormas dengan teriuregrasi dalam satu kesatuan (lntegrasi Iungsional). 3. Adanya kekuatan dalam menjaga kominne;i tiap om1as untuk menciptakan k~slauilan dan ketemturan (imegrnsi koersii).
48
L'ntuk maksnd rersebut pemerintah daerah hendaknya menciptakan keserasian sosiul dcugan mcmbcrikan kcscmpatan pada masyarakat \onnas/LSM/kclompok
masyarakat) untuk mengernbangkan sumbcr daya lokal yang khas sena natural hdpmf!- .1ys1e111, memberikan kcsempatan kepada local genius serta local leaders untuk mencari clan rnengcmbangkan mekanisme kcntrol sosial yang scsuai dcngan liugkungan
budaya setempat.
IJa!am siruasi
sckerang,
kebijakan pemennrah
lcbih banyak bcrsifat memfasilitasi dari pada mcrnaksakan peraruran-peraruran di masyarakar lokal nafHlol beherspa ha', pernerinrah perlu mcmbcrikan bantuan umuk 111~1PJ)c!'kuat pranata atau organisasi massa lokal bila benar benar dibutuhkan mercka, disamping iru, ke depan perlu ada ruang yang lcbih luas dalam pembentukan LSM, tanpa harus a
hams
hcndaknyn didaflnrkan pada instirusi
hukum. Juga drsaranken
kepada Lembagn
sw"cfayu Masynrakat/onuas untuk mcnjadi bagiiw dari pcmbcrdnyaan, bukan beban \lai,>i masyarakat. SdanJutnya Rasyid ( ridharosyidm.blogspot.com ) menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan stressing atau scbagai entry potm bagi kelangsungan
pcmbinaan organisasi masyarakar, yaitu : Pertoma, bahwa u111t1k lebih rneningkatknn pcran orrnas unruk turut mendukung dan berpanisipasi dalam pemhangunan nasional maupun airi11gka1 daerah Kedua, adenya hubungan yang cukup sir,•1ifikun amara 01111os dcngan pemerintah dalum mcmbangun struktur s11sial , budaya dan hubungan nntar 111asyM11ka1 dalam suatu wilayah, Kel1J!.C1, bahwa pcran scna masyarakat dalam membangun lata kehidupa» ya11g dcmokratis sudah semakin tcrbuka lebar, dengan adanya kesernpatan yang luas untuk menyampaikan pcndapat, kebcbusm1 memberuuk kclompok masyarakat yang pcduli terhadap kelangsungan kchidurinn bcrbengsa dun bernegara serta
pembentukan masyarakar sipil yang mernpunyai perau ya.ng lcbih hills dalam pcnyelenggaraan pcmerintah, pernbangunan dan kemasyarakatan, Bcrdasarkan cautan yang di keinukakan di atas, menurut pendapa' Rasyid (t1
, sejalan dengan penerapan 010110111i daerah yaJ1g
diasumsikan scbagai pemberian kewenangan yang Iuas dan berianggung jawab unruk membangun daeruhnya scrta pemberdayaan masyerakat daerah, mernbuat kewenangan pcrucriutah daerah unruk menuorong ic.bangunnya organisasi mass"
yang Jcbih berdaya Hkar, lebih mudah. Tidak lagi h.irus tlibawah bayaug bayans instn1ksi peme.rintah
pusat. Proses clan dinamika pemberdayaan 1u~syaraka1
49
iempowermcm) akan lebih teluasa unruk mcngelola, menata dan mengatur sendui
masyarakar scsuai 111j11an yang ingin dicapai. Kaitannya
dengar
pembinaan
d1111
pemberdayaan
Organisasi
Kcruasyarakamn dan Lembaga Swadaya Masyarakat. menurut pendapat Tim Oircktomt
Jcuderal
Kesatuan
Bangsa
Dcpartcmen
Dalam
Ncgeri
(www.smc1rharapan.co.td; adalah :
dalam
organisasi
Kcmasyarakatan
dan
Lcmabga
S>Nalluy11
Mnsyarnkac
pengembangan dan pendayagunaan oq;~nisasi lebih ditekankan pada upaya merangsang panisipasi dan keswadayaan masyaras.n secara aktif' dan dinamis agar I.SM mcrnpunyai mj11nn, program, d;m kcgurau yMg bermanfaat bagi masyarakat scjalan dengan tujuan pembangur.an nasrcna'. Sebagai wadf!lt uspirasi masyarakai. Onnas dan LSM harus dililsilirnsi oleh pemerintah mengingat keberadaan Onnas dan LSM sebagni manifesrasi partisipasi masyarakat dalam pcmbangunan. 1)1 sisi Jain. banyalmya Onuas dan LS:vt yang didirikan masyarakm juga harus disikapi sccara nrif ut~ii pcmcrintah dengan melakukan pemberdayaau. Dalam menjalankan perannya, perncrintah di ungkar provinsi maupun kabupaten/kota hcudaknya dapat mcnciprakan suasana atau iklim yang m~11111ngk111.<1m Onnas dan LSM uruuk d<1f•at bcrkcmbang s1,,-ca111 optimal. Pcmcrinlllh daeruh jugn harus melakukan ucrlindungan dei.gan menghilangkan 1liskri111i11asi dan dominasi rang ridnk meuguntougkan bagl orgiu•isasi yang baru berkembang. Dukungau dalsm arti bimbiugan dilakukan s~ltingga Ormas dan LSM dapat 111enj;1la11kan reran dun tugas kctndupan organisasiuya secara proporsional.
Mcnurut Ibrahim (2003:42) esensi peruberdayaan LSM adalah : LSM yang dernekratis, berakar pada masyarakut, rnaudiri dan berprinsip apa yani; dapar dibantu bagi orang lain/pembangunan, bukan sebaliknya, Perlu dipilih secara dcmokraris peugurus-pcugurus yang berdedikasi,
mewujudkan
1ilet, mengakar, dan mcilhat jauh kc dcpan. Urnuk sccara bertahap dapat mandln, ierutama dari segi pendanaan/sarana prasarana, dapat dirancang dengau program· program yang realistis, tidak ~cdu muluk-muluk. Scdangkan esensi pemberdayaan Orrnas dan parpol menurur Ibrahim (2003:45) inlo.h meningkatkan kualitas ang3ota dan kader-kadernya, sehingga mampu mcnyalurkan aspirasmya dengan baik, lebih mengakar di masyarakat, yang dcngan scndirinya akan meningkatkan solidaritas dan kernandiriarmya.
50
2.1.4.2. Pengertiau Organisasi Kemasyarakatan
Berdasarkan Undang-Undarg
Nomur 8 Tahun 1985 .emang Organisasi
Kemasyarakatan. yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakaran adalah : organisasi yang dibemuk o!ch anggota ma~-yara.
pembaugunan dalam rangka nrencapai wjuan nas'oaal d:1la111 w·c1dah l\cgara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Paccasrla Eko ( 2004 : 202 ) rnengartikan organises kc:nasyarakatan sebagai : bagian dari masyarakat sipil, suatu arena di111a11a :>elomJJOk-kclompok sukarela, gerakan, dan warganegara yang relarif otonom, yang mencoba mengartikulasikan nilai-nilai, rnenciprakan asosiasi-asosiasi den solidanras, memperjuangkan kepentiugannya , serta mempengaruai kei>ij<.ksa= negara Diantara elemen-
elernen uu saling membangun jaringan dan sating bahu-membahu ates dasar prinsip kesetaraan, kcbcbasan dan persaudaraan, Menuru: Koteen dalam Salusu (200-t 22\ mengide.uifikasikan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Non f'roflt Organization yaug bcrcirikan : I. Badan-badan pemenntahan yang dibentuk dengan uadang-undang dim drberi wewcnang untuk memberi pelayanan dan memungur pajak; 1 Organisasi non profit swasta atau sektor independen yang biasanya bcroperasi
sebagai organisasi beoas pajak. tctapi diorganisir diluar kewcnaagan pcmerintah dan perundang-undangan. Organisasi itu mungkm bergerak di bidang pendidikan, pelayanau kcmanusiaan, perdagangan, arzu perhimpunan profesi,
3. Orgarusasi swasta kuasi-pemerintan yang oibemuk dengan wewenang Iegislauf dan biasanya diserahi monopoli yang tc:batas unruk memberikan pelayanan arau menyedialan barang k6utuhan tertentu kepada kelompok-kelompok masyarakar, Organisasi itu mungkin bergerak dibidang utilitas scperti listrik,
air dan gas. Selanjutnya dari sudu; orgamsasi, Sa'amon dalam Salusu (2004 mcmbedakan organisasi non
i;-1'0fi1
23)
kedaJam empal ripe sebagai berikut :
Organisasi kemasyarakatan yang rerutama hanya melayam auggota-anggotanya, seperti perhimpunan profesi; 2. Or!!anisasi-orgamsas! keagamaaa •
-'· Organisasi atau yayasan yang melayani masyarakat, arau yang memberikan
sumbanuan, terapi dilakukan semara-mata untuk menyalurkan dana kepada crganisasi non profit lainnya ;
51
4. Orgamsasr yang membuka bcrbagai usaha untuk secara langsung melayani
atau mernbenkan sumbangan kepada masyarakat. yaitu badan-badan yang mengelola seknlah, pcrguruan tinggi, runiah saki; seni dan rumah yatim. Perbcdaan temang organisasi non profit tersebur diaras dirinci lebib lanjut oleh Kotler dalam Salusu (2004·24) yang mcrinci lebih jauh badan-badan yang dapai digolongkan ke dalam organisasi 11011 profit adalah : I Organisasi keagamaan 1 Organisasi sosial
a. Klu b-klub jasa b. Organisas] kckerabatan
3. Organisasi-organisasi kebudayaan
a. Muscucm b. Simponi
c. Usaha pagelaran ~~111 d. Kelompok seru e. Kebun binatang f. Olah raga 4. Organisasi di bidang ilrnu pengetahuan
a. Sekolah-sekolah swasta b. Perguruan nnggi swasta c. Lembaga-lembaga penelitian 5. Organisasr-organisasi proteksi a. Asosiasi perdagangan 6. Organisasi-organisasi poli.ik 7. Organisasi-organisasi Filantropik a. Organisasi-organisasi kesejahtcraan sosial b. Yayasan-yayasan swasra c. Rumah sakit d. Rurnah-rumah perawaran 8. Organisasi sosial pembela dan pcliuduug a. Ke!ompok perdamaian b Kclompok keluarga bereucana c. Kelornpok-kelompok yang berkaitan nengan lingkungan d. Kelompok hak azasi c. Lembaga konsumcn
f. Kelompok hak-hak wanita g. Kelompok anti korupsi Beherapa karakrerisuk yang mcickai pada orgauisasi non profit rnenurut Anthony clan Young dalarn Salusu (1004:26) antara lain :
I Tidak bennou r mcncari keuntungan 1. Adanya perunbangan khusus dalarn pcmbebanan j'ajak
3. Ada kecenderungan berouenrasi semara-mara paoa pe.ayauan 4. Ban yak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan straregi
S.
Kurang banyak mcngganrungkan diri pada klieunnyu uuluk mendapatkan bunuum keuangan
6 Dominasi profesional 7. Pcngaruh polirik biasanya rnemainkan peranan yang sangar peruing. Duambehkan
oleh Ko1ee11 dalam Salusu (2004;27) bahwa salah satu
karaktenstik utamanya ialali tcss responsive bureaucracy, birokrasi yang kurang responsive. Menurut Salusu {2UU4 :27) profcsionalisme dalam organisasi non profit lebih banyak rampak pada organisasi keagarnaan. Salusu (2004 27) juga
menyarakan bahwa : organisasi disebut organisasi nonprofit apabila ia penarna-tama menyebut dirinya sebagai non profit, yaitu tidak menjadikan keunrungan sebagai tujuan utarnanya pada saat didirikan. Kemudian, mcnyatakan dalam statutanya bahwa bila ada keuntungan yang diperolel: dan suatu rransaksi atau aktivitas, tidak akan dibagikan kepada pengurus sebagai tanibahan penghasilan di luar gaji. Dengan kata lain, tidak dipandang sebagai di vi den yang harus diperoleh setiap pernegang saham. Disamping iru kchadirannya diakui olch pemruran perundang-undangan.
Organisasi
Kernasyarakatan
tJt
lndonesia
menurut
Sal usu (2004 :32)
dibedakan ares organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi Kcmasyarskatan
yang dijamin kchadirannya
Tahun 1985 dimaksudkan
olch Undang-Undang
Nomor 8
juga untuk dimanraatkan sebagai jembaran yang
menghubungkan aspirasi masyarakar dengan lembaga-fernbaga pemcrintah sepeni 1v!J>R, DPR dan Pemerintah. serta organisasi-organisasi politik yang ada. Organisasi
Kemasyarakatan terdiri alas bcbcrapa golongan , yaitu organisasi
kemasyarakatan biasa seperti Organisasi Keluargn Berencana Indonesia (tcrbesar); organisasi profesi seperti 1.• P3E'>, organisasi fungsional seperti KOSGORO, dan kelompok yang berasosiasi de11g<0:1 keagamaan.
53
Sedangkan Organisasi Kcscjahrcrean Sosiat menunn Salusu (2004:32) adalah : org1u1isa.>i yang bergerak khusus dalam bidang kesejahteraan sosia masyarakat, seperti Sadan Koordinasi Kcgiatan Kesejahteraan Sosial (BKKS) di Jakarta, yang mengkoordinir berbagai or;iimisa;r unruk f..e~jah•eraan anak-anak, organisasiorganisasi pcmcliharaan anal. yatim piatu, kcscjahtcraan keluarga, usia lanjur, sckolah rchabiliiasi sosial, dan sebagainyaa, Pada 1i11gl.-a1 uasional, ada saru badan yang membamu Menteri Sosial dalarn menangani berbagai masalah yang timbul dari hawah , yaitu Dewa'i \'ns;cnal lnd~nes1a 1:111uk kesejahreraan Sosial. Pada akhimya secara garis besar, ya1:u dimaksud dengan Orgnnisasi
Kcmasyarakaran m~1111rn1 R:rsyid
(ridlu1rcJ.,)'Ul111.bf111!,'f""·"J111/adalah
:
sckumpulan orang yang bersepakat menyatukan dni untuk mcmbcntuk organisasi, yang 1crdi1 i aias adanya r\DfA!' r. mennl.kt sekretanat berkeuudukan di suani daerah dan akan rncmbcnruk pcn,ukilanfcabnni di dacrah lain. ynng terdaflar serta hcrbada n h11k11m yang berkckuamn 1e1ap
Ptn)!crti;in l.tmha::a Swaday:i Masya raknt
2.1.4.J.
Menunit lnStruksi \'lcrucri Da am ~~egcri Nomor 8 Tal111n 1990 ta11ggal 19 Maret I 99(J tentang Pedoman Pe.aksanaan Pcmbinaan Lembaga Swadaya vlasyarakat. yang dunaksud di:ngan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah : Organisasi/lcmbaga ya1~g dibentuk oleh augg<.ta masyarakat warganegara R~puhli~ Indonesia sccara sukarela aras kehendak sc111.liri dau 11~nni11a1 scua bergerak dibidang kegiaian tertentu yang ductapkan oleh organisasi/lembaga scbagai wujud parnsipas! masyarakat dalam upaya meningkatkan !umf hidup uan kesejahteraan masyarakat. yang menitikberatkau kepada pcngabdian secara
swadaya Mcnurut Wikipcdra i11Joncsia (w1111.1rikipcdw.com) Lembaga Swadaya Masyarakat ( disingkat LSM ) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh pcro.nngan
ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pciayanan kepada masyarakar umum tanpa henujuan
untuk memperoleh
kcuntungan dari kegiatann-a. Organisasi ini dalam ierjemahau harfiahnya dari
54
Bahasa lnggris d1kcnal juga sebaga1 Orgamsasi J\'on Pemerintah (disingkat OIZ,'\OP arau ONP (Bahasa luggris: No11-Gover11111u11tal Organization; NGO). Organisasi rcrscbut bukan nienjadi b:igian dari pcmerintah, birokrasi ataupun ncgara. Maka secara garis bcsar organisnsi nor: pemcrintan dapat di lihar dengan ciri scbaga: berikut :
Orgamsasi ini bukan bagian dad pemerintah, birokrasi ataupun negara. b. Dalam mclakukan kegiatan tidal: bertujuan untuk mernperoleh kcuntungan 3.
( turlaba ).
e, Kcgiatan dilakukan unruk kepenungan masyarakai umum, tidak hanya unruk kcocnongan para anggota sepcrti yang di lakukan koperasi araupun organisasi protest. Ocrdas
"
U11da11g·undang l'\o. I G tahcn 2001 tentang Yayasan, maka
sccara 1111111111 organisasi non pcmcrinrah di Indonesia berbentuk yayasan. Secara
gar!s bcsar dan sekian banyak Organisasi Non Pem~nmah yang ada dapat di kstcgorikan st:baeai berikui : a, Organ isnsi donor. adulah organ i \asi lhli 1 pcmerintal 1 ynng rnembenkan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain. b, Organisas: mitra pcmcrinrah, adalah organisasi non pcmerintah yang mclakukan kcgiatan dengau bcrrnitra ckngan pemcrinrah dalum 111c11jala11kt111 kcgiarauya. c. Organisasi profcsional, udalal: orgamsas: nou pcmi:rintah yang melakukan kegiaran bcrdasarkan kcnumpuan profcsional terteruu seperti ornop peudidikan, ornop banruan hukurn,
ornop jumnlisme,
ornop kesehatan, omop
pengcrubaugan eko1101~1i dll.
d. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pernerintah yaui: melakukau kegiatan dengan memilih un11111 mcujadi penyeimbang dari kebijakan pcmcrintah. Ornop ini bcrrindak melakukan kriuk can pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan perucrintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aiau Lcmbaga Pengcmbangan Swaduya Masyarakat (LPSM) mcnurut Beus dalarn Salusu (20-04:32) : mcncakup yayasan-yayasan lila111Jo:>;s, asosiasi kepcnriugan khusus, koperasi, lembaga pelatihan dan penelitian,crei/il unions dan sejcnisny», crganisasi wanna, dan laln-laln, yang juga berguna menjembatani aspirasi anggota-anggnlanya dcngan pemcrintah. Aktivitas dari LSM ini pada urnumnya meliputi pendidikan,
55
pclatihan, pembangunan masyarakat, penerbitan, proinosi, keperasi, penelitian dan pengembangan, pemberrukau modal. uknologi tepat guna, bamuan hukum, pcrhndungau lingkungnnhidup, keluarga bcrcncana, program kesehatan, rnasalah pcrhndungan konsumen, rransmrgrasi,
Pengeruan umum Lan istilah NGO aiau LSM dalam Bastian (2007 : 8) pada dasarnya sama dcngan pengertian w11111n kmbaga sukarela, f'VOs (Private r \,/:mtary Org(mi:nru111.<) 1111111 Organisasi Non Pemenntan l ORNOP ) yang berasal dan ternunologi PBB, )'ditu !\GO (Non Govermental Orgn11i:!n1/m1). Rank
Dunin
rncndcrinisikau l\t:O arau LSM sebagai organisasi swasra yang
kegiaiannya ditujukan untuk men.bebaskan penderuaan, mernajukan kepcntiugan kut1111 111ish.i11. 111elinduni;i ringkungan, menyediakan pclayanan dasar masyarakat,
atau mcngcuai pcugernbangan masyarakat (Opero11011a1 Di-ective I./. 70). Dalam ani luas, mcnurut Bastian (2007 .9) isii!ah LSM dapat diterapkan pada orgamsas: nonprofit yang bebas Jari pt'lncrir.1Jh. ~M merupakan org:uiisasi
yang berbasis mla1 yang secara ke;clwuhru1 a1au sebagian 1ergantung pada lcmbaga donor dan pelayanan sukarela Jadi prinsip oltnasme dan voluntarisme
drrctapkan meliputi
sebagai
definis:
karakter
kuncinya. Pengertian ORNOI'
scmua organisasi )'ting berada diluar struktur atau jalur formal
pcmcrintah dan ndak dibentuk oleh atau mcrupakan bagian dari birokrasi pemcrintah. Mcnurut pengertian ini, cakupan ORKOJ> menjadi sangat luas rennasuk senkat kcrja kaum buruh, himpunao kaum petani, lembaga keagamaan, organisasi
prcfesi,
dan asosiasi oisrus. Olch karena itu, isulah ini sering
111c:111)111µungkan dan dapai mengaburkan p...,1gertiar organisasi atau lembaga yane scmata-maia bergerak dalam rangka pembangunan sosial masyarakat, khesusnya masyarakat mencngah ke bawah,
56
Masih ruenuiut Basrian (2007:9) istilah QR_"IOP disisi Iain juga mernbcri
kesan seotan-otan merupakan organisasi tandingan l:agi pemeriutah. Hal ini mernbuat organisasi pengembang pembangunan sosi3I ekonomi masyarakat pada tatrun 1970-an ridak lagi mengganakan isulah ORi\OP. mclamkan rnenggunakan is1ilah
LSM atau LPSM (Lembaga Pengembangsn
Swadaya Masyarakat).
Karakterisrik khusus LSM dalrun meagemban visi can mis.nya menurut Clark dalam Bastian (2007:9) adalah :
a. Mcm fokuskan pada kclJutuhan masyarakai bawah dan berimptikasi rerhadap keburuhan organisasi dalam penyaluran informasi (/lofl<>m up) dan pemberdayaan masyarakat /empowering}.
b. Membuka
peluang
bagi partisipasi kelompok sasaran dalam proses
pencapaian tujuan program. yaitu k•:majuan dau pemberdayaan. c. Memperkenalkan inovasi yang bermaufaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya nngan dan mudah umuk diadaptasi, scsuai kondisi rnasyarakat ke'ompok sasaran tersebut. d. Skala program yang dilakukan LS:vl adatah skala kecil, hal ini dimaksudkan untuk mempcnnudah pemantauan, pencapaian , dan ketepatan sasaran, e Tingkar komitmen pada pimpinan maupun staf LS.\1 unmk merealisasikan apa yang menjadi idcalisme. baik visi maupun misi untuk memberdayakan dan membanru kelompok sasaran yang miskiu sangatlah nnggi, Komitmen dan
mouvasi inilah yang menjadi kekuatan peiaksana program f Skala operasinya kecil selnngga semua oiaya operasinya transparan. efekrif dan bcbas dari kemungkinan tindakan korupsi, Menurut l:lastian (2007:9) seoagai bagian dari masyarakat sipil, LSM diharapkan daoat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan politik tcommunity empowering], penguaian arus bawah daa peningkata» pendaparan
ekonomi. Kincrja LSM ditandai dengan perubahan sosial, dimana mandat LSM adalab menciptakan kesadaran masyaracat sipil. Perubahan difokuskan pada masyarakat,
sebagai pelaku perubahan,
mctodologi
secara bersaraa.
melalui
penataan orgamsasi dau
Sebcgai comoh. tumbuhnya kesadaran
dan
keterlibaian masyarakat ualam seriap proses pcngambilan keputusan daerah merupakan ha! yang sangat per-ting, Keberadaan LS\1 ditandai dengan intcnsitas
57
irueraksi aatar anggota LSM dengan anggora masyarakat secara langsung. f .ernhaga fungsionai /LS;,1) nu me:nediasi atau menjembaiani jarak
antara
masyarakat dengan struktur negara (di daerah), tetapi dengan catatan, tidak larut dalam mamstream negara. Pengernan
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
menurut
Rasyrd
(ridhamsyid111.hlogspo1.co111) adclah : organisasi
yang dibemuk oleh beberapa orang umuk tujuan tertenru serta
n.emfokuskan din pada suatu ke~olllpok kerja bidang tertentu yang anggoianya udak cukup banyak. Kelompok orang yang secara insidentil menyesuaikan dengan arus dan arah perkembangan yang melingkupi onruk memben koreksi rerhadap sebuah kebijakan, program lembaga pemerintahan ataupun penyampaian aspirasi yang diakibatkan adanya pengarnh yang berdarnpak tuas dalam lingkungan global Dari batasan sederuana di atas, dapat disimpulkan bahwa ormas, LSM atau kelompok orang, mencirikan kesepakatan untuk berada dalam saru wadah bernimpun unruk mencapai tujuan,
Organisasi
Kcmasyarakatan
dao I St.i mcrupakan bagian dari suatu
kolektivitas rnasyarakat sipil yang besar, biasa disebar .\iiasyarakat Sipil (Civil Society) yang mempunyai pengaruh cukup kuai dalam mengkriusi dan mengawasi berbzgai kebijakan publik yang diamoil pernenmah, Pengertian masyarakat sip.l di Indonesia ditcrjcmahkan pula dalam istilah masyarakat madani. Masyarakar madaru. merupakan wacana yang telsh mengalami proses yang panjang. la muncul bersaiua dengan proses meodcruisasi,
terutama pada saat terjadi
tranformasi dari masyarakat feodal mcnuju inasyarakat Baral modem, yang saat itu lebih dikenal dcngan istilah civil .mciery. Men11mt Han Sung-joo dalam Tim ICCE (2005 :239) mcugetakan bahwa : Masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar mdividu, perkumpulan sukarela yang terbebas dar i negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu pohtik. gerakan warga negara yang mamou meagendalikan diri dan independen, yang secar a bersama-sarna mengakui nonna-nonna
58
dan solidaritas yang terbentuk sena pada akhirnya akan terdapat kelompok inri dalam civil sociery ini. Ibrahim dalam Tim ICCE (2005:240) mcnyebutkau bahwa yang dimaksudkan :
Masyarakat madam aoalah sistern sosial yMg subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang meniamm kese-inbangan antara kebebasan perorangan dcngan kestabilan masyarakat. Masyar,1ka1 mendorong daya usaha sena inisiatif individu baik dari segi pcmikiran, seni, pelaksaraen pcmerintahan mcngikuti undangundarg dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predtc! ability scrta ketulusau srau transparency sistem, l-akih dalarn
Tim ICCE (2005::!4:)
mengajukam argumentasmya
bahwa
Masyarakat s1pil merupakan pcnunman langsung dari tema civil society, untuk menyebutkan prasyarat masyarakar dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara rnendasar ban> dan lebih bark
Held, pakar sosilogi dalem Bastian (2007:6) mendefinisikan civil society scbagai kumpulan karaktcr yang berbeda dalam bidang kehidupan sosial di duna domestik, lingkungan ekonomi, aktivitas budaya, dan interaksi politik yang diatur oleh pihak swasta atau sukarela arrara mdividu dan kelompok di luar kendali
ncgara. Lain lagi pendapa Haynes (2000:19) yang mcndefinisikan civil society sebagai :
kolektivitas orgamsasr-orgeuisasl non negara, kelornpok-kelompok kepennngan dan asosiasi-asosiasi -- sepeni serikat pekerja, asosiasi profesi, pelajar sekolah lanjutan dan mahasiswa perguruan ring_!;!. badan-badan kcagamaan, dan media •• yang secara kolektif rems melakukan pengawasan terhadap keknasaan dan kescluruhan keccnderungan dari i.egara dipahami sebagai masyarakat sipil . Dalarn kairannya dengan negaia, Haynes lZl)()0·29) mengiJ<mi pendapat Stepan yang ruendefinrsikau mas) ·iraka! sipil sebagai :
wilayah dimana terdapat banyak gerakan sosial (tcrmasuk asosrasi kcmasyarakatan, kelompok perempoan, badan-oadan keagamaan, dan arus intelektual) dan organisasi profesi (ahli liukum, wartawan, scrikat pekerja, wiraswastawan dan sebagainya) yang berjuang unmk rnembenruk diri mereka
59
menjadi suaru kerangka IJ~rsama guna menyatakan diri dan mernajukan kepenungannya, Masyarakat sipil berusaha mengimbangi kecenderungan negara untuk mencari kckuasaaa yang makin bcsar, yakni melalui upaya rnendapatkan ukuran kckuasaan dalam haknyu sendrri. Pendek kata, masyarakat sipil berfungsi scbagai baru pembatas dan warga negara terhadap kekuasaan negara, Masyarakat sip] 1crkai1 dengan, tctapi rcrpisah dari rnasyarakat p(:.ii1ik. Yang pertama melipuli lernbaga-lcmbaga sipil yang tidak langsung terlibat daina, urusan pemerintahan >1lm1 dalam manajerncn politik secara tcrbuka, Mercka juga bukan partai politik. Namun hal ini tidak mcnghalangi masyarakat sipil urnuk mcnggunakan pengaruh pcili1ikny<1, mulai dari isu-isu iunggal hingga konsurusional uasional, Kcterlibatuu
rnasyarakat sipil dalam politik scjalan dengan pcndapat
.\1Ullcr (2006:234) yang mengistilankan policy d1::1ga11 arti pofitik yang pahng luas, yakni pada dirnensi politik atau rindakan p~rblik discgala bidang dan mencakup arah, sasaran, isi dan program politik. di mana para pelaku poliuk bukan saja para polirisi dan aparar ncgara, teiapi juea berancka ragarn organisasi dan pelaku masyarakat sipil, antara lain serika: buru'i, uuiar beragama, atau LSM yang scmua iru mempunyai pcngaruh politik, sejauh instinrsi dan usaha mereka bcrsifat publik, Sedang masyarakar polirik mcuunu Stepan
seperu dikurip Ha)~ICS
(2000:30), urtinya arena dimaua keseluruhan bangsa secara spcsifik menyusun di1inya scndln dalam pcrsaingan politik umuk memcgang kendali atas kekuasaan publik dan aparat negara. 11111
dari pe11alsiran defims: civil sociay menurut Bastian (2005:8) adalah
orgauisasi rnasyarakat yang independen, tidak me1\i11di bagian formal. sorta s1a1<1 apparatus sebagai pcrwujudan dan}arnu pewndahan budaya dan hak masyarakat.
Jadi, masyarakat sipil dapat diklasifikasikan sebagai : a. Popular Organization (Organisasi MassazRakyat)
Di Indonesia. hc1 bagai organisasi masyarakar utau organisasi lahir sepanjang dekade, diman yang terbcsar adalah Muhannuadiyah dan Nahdlatul Ulama. Menunu tJU No. 8/1985 mengcnai Organisasi Kemasyarakatan (Orrnas), scmua
organisasi
kemasyarakaran
harus melapor
dan mendaftar
pada
Dcpanemcn Dalmn N cgeri sen a harus berazasken Pancasila, karena dasar
GO
uegara ini telah diputuskan seoagar satu-satuuya azaas bagi semua ormas dan orsospol. b. Organisasi l'r.:ifcsi Organisasi preofesi merupakaa sekumpulan individu yang bergabung
berdasarkan kesamaan profesi Kcberadaan organisa» ini sangat banyak di Indonesia, sepcni Organisasi advokai, Pcrsatuan Guru Republik lndonesia (PGRI), lkatan Akuniansi lnt!oncsia (IAI). lkatan Dokter Indonesia (IDJ),
Pcrsatuan wanawan Indonesia. dan luin-lain. c. NGO!LS:v1 Pengertian umum dari NGO arau LSM pada dasarnya sama 1k11ga11 pengertian umum Iembaga sukarcla, P'/Os /Prtvat« Vclumary Or~a111:mio11) atau OR.NOP (Organrsas: t\on Pemenmaln yang berasal dari terminologi PBB, yaitu NGO (.\'u11Gevemmento! Orzam:ation). Dalam arti leas, isnlnh I.SM dapat diterapkan pada organisasi non profit yang bebas dan pemerimah. LSM mcrupakan organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan sum sebagian 1c:ganrung pada lembaga donor cian pelayanan suk~rela. d ()rganisasi Akar Rwn1)11t (Grass Ruot) Ka111 us Longman. D1c11011ory of Co111c111porory £11~frsl1 12003) menguraikan t~rass roots sebngai "th« oniuarypeupl.: 111 a1111rf:a111w11un. rather than the leaders" . Lngkapan grass roots mcrujuk pada 'sekelompok orang biasa, bukan pemimpin kelompok. dalam sebuah o-gamsas!' Akar rcmput diciptakau unruk rnengalihbahasakan gro.>:> roots ke dalam kosa kaia Indonesia. Soalnya, selain mcmbuat kalimi11 tid~1< rncnjadi lebih jetas, pcngernan grass roots 1:1. sudllh akttll\l di dalam ungkapan yang 1~lah dikenal : lapisan bawah arau rnkyat jelara Orgamsas. akar rumput meliputi organisas: di rnasyarakar. pedesaan arau 111asya111."111 pini;ciran, termasuk orgernsasi berbasis spasial sepeni RT. RW. dan kclompok pe1a.1i. Sccara u111u111.
kornunnas di aias dapat -hkatcgcnkan menjadi dua, yauu
J..0111w1itas Iungsional dan komunites spasral, Komunitas fongsional ditandai dengan
hubungau-nubungan
sosial
tanpa dibatasai
oteh ruang, seuuntara
komuniras spasial memiliki batas-batas ruang yang jelas dan terad.ninistrasi deugan ketat,
Bcrdasarkan uraian dt?.13S dapal disunpulkan bahwa, secara subsransial dt Indonesia menurut Tim ICCE (2005·24"!) bermuara pada periunya penguatan masyarakat (warga) dalam s.:b1t;tl1 komunitas negara unruk mengunbangi dan ma111p11
rnengoutrol
mcmposisikan
kehijakan
negara (poliL)' of state)
yanl( cendcrung
warga negara sebagai subjek yang lemah. Untuk itu, maka
6]
drpcrlukan penguatan snasyarakat scbagai prasyarar unruk mencapai kekuatan borgaining masyarakar yang ccrcus di hadapan negara tersebut, dengan komponen penringnya adalah adanya Iembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mampu oerdin secara mandiri 1li hadapan ncgara, rerdapat ruang publik dalam n.cngcmukakan pcndaput, menguatnya posisi keias menongah dalam komuniras masyarakm,
adanya incependensi pers sebagai bagian dari social control,
membudayakan kerangka hidup yang demokratis, toleran semi mcmiliki pcradaban dan keadaban yang unggi, Masyarakat sipil (civil soctety! dapat tuml)uh dengan baik pada sebuah negara yang mcnganut sisiem cemokrasi, yang mcnjamin kebebasan warga negaranya unruk rurut ambil bagia» dal11m proses kehidupan berbnngsa dan bemcgara. Pcngcrrian demokrasi $C:1diri menurut Gaffar dalain Tim ICCE (2005: 110) mcmaknai demckrasi dalam dua bcnruk yairu
pemaknuan sccara nonnatif (demokrasi nonuatif) dan empirik (demokrasi empirik). Dcmokrasi nonnauf adalal1 dcmokrasi yang sccara ideal hcndak dilakukan oleh scbuah nc~i·ru. Scdangkan dernokrasi empirik adalah dcmokrasi dalum perwujudannya puda dunia potuis prakris.
uengan
dcmikian makna
dcmokrasi sebagai dasar liillu11 bc1111asyarnknt dun bernegara mcugandung pcngcrtian bahwa rakyatlah yang mernberikan kctentuan tla!am masalah-masalah mengenai kehidupannya, rermasuk dalam mcuilar kelJijakau ncgara. Dengan dcmikinn
negum yang
menganut
s'stem
demokrasi
adalah ncgara yang kemauan rakyut. Dai i sudut
diselcnggarakan berdasarkan kehcndak daa organlsasi, demokrasi berara pengorganisasian ncgara yang dilakukan olch rakyat seudiri a tau atas persetujuan rakyat karena kedaularan berada di tangan rakyat, Berdasarkan pendapat diatas, rnenurut Tim ICCE (2005: 111) di11u1ulcl1 kesimpulan
bahwa hakikat cemokrasi sebagai suaiu sistem bermasyarakar dan
beruegara serra pcmcrintahan mcmbcnkan penekanan pada keberadaau kekuasaan (:i tangan rakyar, baik dalam pcnyclcnggaraan uegara maupuu pemerintahan.
Kck11asm111 pemcrintahan berada di tanunn rakyat meugandung pengenian tii;a Ital
62
: per1a1110. peinerintah
dari rakyat [governmen; oj th« people), kedua,
pemerintahan oleh rakyat (;;u•t:nu11e111 by people], ketiga, pemerintahan untuk rakya: (govemmen! fnr people}. Jadt hakikat suatu pemerimahan yang demokratis blia keuga hal diatas dapat dUa•ankan dan di1q;a.
umum hubungan antara birokran dan demokrast dapa: dihhat dengan tiga cant Pertama. mcnurut randangan birokrast representauf, suaru sistem akan lcbih demokratis apabila larar betakang sos'ai ekonomi dan cmis dari pcjabai pcmcrinrah menggamberkan \\ujud dari suatu bang!a secara keseluruhan. Karena beupapun para pejabat perncrintahan pt:nya kekuasaaan unruk mempengaruhi
