PT PLN(PERSERO) KEPUTUSAN DIREKSIFT PLN(PERSERO) NOMOR:15051ぐ DIR/2011
TENTANG SISTEM TUGAS KARYA PEGAWAI
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
bahwa dalam rangka penbinaan kompetensi dan karir Pegawai serta untuk memberikan nilai tambah baik bagi Pegawai maupun bagi PT PLN (Persero), perlu diatur Sistem Tugas l(arya Pegawai;
Menimbang
b
Bahwa dengan perkembzrngan karir di lndonesia, perlu menyempurnakan Keputusan Direksi PT Pt.N (Persero) Nomor 332.1(010/DtR/2003 tentang
ke
Anak
Pegawai Perusahaan/yayasan Perseroan/Perusahaan Lain dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 240.l(DlR/2008 tentang Sistem Tugas Karya Pegawai antar pT pLN (Persero) dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Penugaskaryaan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Sistem Tugas Karya Pegawai. １
Mengingat
Undang-Undang
Rl Nom:r 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha lvlilik
２ ３ ４
Negara; Undang-Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Undang-Undang Rl Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Lislrik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Rl Nomor 3 tahun 2005 dan peraturan pemerintah Rl Nomor 26
Tahun 2006, 5
Peraturan Pemerintah RI l,lomor 23 Tahun 1994 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perutn) Listrik Negara Menjadi perusahian perseroan
６
(Persero);
Peraturan Pemerintah
７
Pengurusar, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Mitik ilegara;
８
Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
Rl
Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian.
Igpylusan Menterj Negara Badan Usaha Mitik Negara Nomor KEp_ 58/lvlBu/2!08 jis Keputusan Menteri Negara Badan Ulaha Mitik Negara Nomor KEP-252IMBU/2009 dan Keputusin Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEp-224lMBUt2O11 tentang pLmberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi perusahaan perseroan (persero) pT 9
Perusahaan Listrik Negaral
Keputusan Direksi PT PLN(PerserO)Nomo「 Ool Юo30/DIR/2004 tentang Pemberakuan Peraturan sehubungan dengan Penganhan Bentuk Hukum Perusahaani
10
寵器 P寵 躙 職￡7爺『キ 牌瀾 Ⅷ開0鍵 占 1酬 3闇 習 稚
硼胤P蔦呈 島(FF新熙職静L躙:脚 肥‖ Oie占
2
12
３ ４
15
16
Keputusan Direksi PT PLIJ (Persero) Nomor 387.K/DlR/2008 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi deLn Karir Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLll (Persero) Nomor 307.KDlR/2009 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) t,lomor 1025.KD|R/2011; Keputusan Direksi PT PLtl (Persero) Nomor 032.lVDlR/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK): Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.KDIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1 387.KD|R/20'1 1 : Keputusan Direksi PT )LN (Persero) Nomor 0'17.K/OlR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 055.t(DtR/2010; Keputusan Direksi PT PLtl (Persero) Nomor 379.KDlR/2010 tentang Human Capital Management Syslgm sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) t,lomor 1337,ruD1R/201
Memperhatikan
1
1.
Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nonror 140i. PJ/040/DlR/2010 dan DPP-002.PJ/SPPLN/2010 periode tahun 2010-2012. Pengumuman Skretaris Pr:rusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor November 201 010. Pm/SETPERi201 tanggal tentang Struktur Organisasi PT PLN (Persero).
1
01
1
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN(PERSERO)TENTANG SiSTEM TUGAS KARYA PEGAWAI Pasal
1
Ketentuan [Jmum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan
a. b c d. e f g h r j.
:
Perseroan, adalah PT PLN (Persero) yang anggaran dasarnya diatur dalam Akte Notans Sutjipto. S H Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya; Drreksi, adalah Direksi PT.PLN (Persero); Anak Perusahaan, adalah badan usaha yang lebitr dari 50% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Pegawai, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi Penghargaan/lmbal Jasa menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan; lnstitusi lain, adalah Anak Perusahaanl/ayasan Perseroan/lnstitusi lain, baik pemerintahan, BUMN, maupun swasta:
Pegawar organik, adalah mereka yang diangkat dan digaji menurut ketentuan yang berlaku di lnstitusi lain, Tugas Karya, adalah penugasan Pegawai dari Pelseroan ke lnstitusi lain; Pegawai Tugas Karya, adalah Pegawai Perseroan atau Pegawai Organik yang melaksanakan Tugas Karya, lnstitusa Pengguna, adalah Perseroan atau lnstitusi Laln yang menggunakan
Karya,
jasa pegawar Tugas
lnstitusi Asal adalah Perseroan atau institusi lain yang menjadi institusi penyedia Pegawai Tugas Karya.
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
(1).
Maksud ditetapkannya Sistem Tugas Karya Pegawai adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kepentingan Perseroan dan tertib ioministrasi sertJpembinaan kompetensi, karir dan remunerasi.
3
(2).
Tugas Karya Pegawai aCalah: memudahkan Perseroan dan lnstitusi lain nremperoleh SDM yang diperlukan dalam mencapar
TuJUan ditetapkan Sistem
a b c
tujuan organisasi;
memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk menambah dan berbagi pengalaman serta meningkatkan profesionalismel memberikan kepastian pembinaan kompetensi, karir, dan remunerasi Pegawai Tugas Karya.
Pasal 3 Tata Cara Tullas Karya
(1)
Proses Penetapan Pegawai Tugas Karya diawali rnelalui permintaan lolos butuh dari Perseroan.
12)
Apabila permjntaan lolos butuh tersebut disetujui, lnstitusi Asal menetapkan Keputusan Tugas Karya Pegawar.
i3) Setama masa Tugas Karya, Pegawai yang bersangkutan dibebaskan darijabatannya di lnstitusi Asal. (4) Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah ada Keputusan Tugas Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai Ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
Jangka Waktu Tugas Karya １ つこ
Jangka waktu Tugas Karya antara Perseroan dan lnstitusi lain adalah 3 (tiga) tahun. Jangka waktu Tugas Karya antara Perseroan dar lnstitusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
a b.
lvlasa Perpaniangan ditentukan sesuai deng.ln kebutuhan lnstitusi Pengguna;
c
sebelumnyai Penetapan masa perpanjangan ditetapkan d,lngan Keputusan Peiabat Yang Berwenang
i/asa
perpanjangan harus diberitahukan llepada lnstitusi Asal dan Pegawai Tugas Karya bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) brlan sebelum berakhirnya masa Tugas Karya
Pasal 5 Stalus dan Nlasa Kerja １ ２
Pegawai Tugas Karya tetap berstatus sebagai Pegawai Institusi Asal.
N4asa kerja selama Tugas Karya tetap diakui dan diperhitungkan sebagaa masa kerja yang tidak terputus dr lnstitusi Asal dan dipergunakan unt(k perhitungan kompensasi dan manfaat pegawai terkait dengan; cuti besari penghargaan kesetiaan kerja: penghargaan bagi Pegawai pada saat berhenti bekeria, manfaat pensiun.
a. b c d
Pasal 6 Pembinaan Kompetensi, Karir, dan Rsmunerasi pegawai Tugas Karya Pembinaan Karir dan pengukuran/evaluasi kinerja Pegawai Tugas Karya menjadi kewajiban lnstitusi Pengguna, dengan pada ketentuan yang berlaku di lnstitusi pengguna, yang kemudian dilakukan konversi berdasarkan penetapan oleh Direksi.
lnstitusi Asal mengevaluasi dan menetapkan nilai Kinerja, Kriteria Talenta, pembinaan Grade dan Level Kompetensi Pegawai Tugas Karya berdasarkan ayat (1). {3)
Pemberian remunerasi Pegawaa rugas Karya, tennasuk cuti rahunan, cuti Besar, dan penghargaan Kesetiaan Keria menjadi kewajiban dan kewenangan lnstitusi Pengguna dan tidak boleh lebih reioafi dari remunerasi di lnstitusi Asal dan masih dalam ltatas kesetaraan.
4
(4)
Dalam hal di lnstitusi Penguna terdapat ketentuan mengenai pemberian fasilitas atau hak latnnya yang tidak diatur di lnstitusi Asal, menjadi beban lnstitusi Pengguna dan dibayarkan oleh lnstitusr Pengguna.
(5)
(6)
(7)
Pembinaan Gaji Dasar sebagai perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pegawai Tugas Karya dilakukan oleh lnstitusi Pengguna. Pemotongan luran Peserta Pegawai Tugas Karya dilaksanakan oleh lnstitusi Pengguna yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun lnstitusi Asal dan disetorkan ke Dana Pensrun lnstitusi Asal, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat'/ang Berwenang di lnstitusi Asal. luran Pemberi Kerja bagi Pegawai Tugas Karya rnejadi beban lnstitusi Pengguna dan disetorkan ke Dana Pensiun lnstitusi Asal, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat Yang BeMenang di lnstitusi Asal
Pasal 7 Pembinaan Disiplin Pegawai Tugas Karya wajib tunduk dan taat pada Peraturan disiplin yang ditetapkan di lnstitusi Pengguna.
Pasal
I
Berakhirnya Tugas Karya (1 ).
Tugas Karya berakhir dalam hal : Masa Tugas Karya berakhir; Adanya penarikan kembali oleh lnstitusi Asal sebelum penugasan berakhir; Adanya pengembalian oleh lnstitusi penggura sebelum masa penugasan berakhir; rerpenuhinya ketentuan sebagaimana dimallsud dalam pasal 4 Mengenai jangka waktu Tugas
a. b c d e f.
Karya;
Pegawai Tugas Karya mengundurkan dari: Pegawai Tugas Karya meninggal dunia.
(2)
lnstitusi Pengguna waiib memberitahukan secara tertulis kepada lnstitusi Asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Karya berakhir.
(3)
Pengembalian oleh lnstitusi Pengguna sebagaim.rna dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi dalann hal Pegawai Tugas Karya melakukan perbuatan yirng dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan harus diberitahukan kepada lnstitusi Asal paling laTlbat 1 (satu) bulan sebLlumnya.--
pasal 9 Pembinaan Pasca Masa Tugas Karya
Pembrnaan kompetensr, karir. dan.remunerasi pegawai
rugas Karya pasca masa Tugas
Karya
drsesuaikan dengan hasil pembinaan kompetensi terakl"ir selami periode Tugas Karya, yang d-ilionversi ke srstem di lnstitusi Asal.
Pasal
'0
Pengalihan Status (1)
Dalam hal masa Tugas Karya berakhir dan Pegawai Tugas Karya masih diperlukan oleh lnstitusa 'u"rsangx;t.n
felgsuna,. maka atas kesepakatan dengan rnstitusi Asar,' pegawar
dialihstatuskan menjadi Pegawai Organik lnstitusi l)engguna.
i;p"t
Pengarlhan status Pegawar Tugas Karya menja(ri pegawai organik sebagaimana dimaksud pada -
ayat ('l ) mengaktbatkan hal-hat sebagai berikut:
a. Pegawai yang bersangkutan diberhentikan s€rbagsl p"nu*r' lnstitusi Asal; b lqk kepegawaian yang akan.diterima oreh ee-gawaiyang bersangkutan pada saat berhenti bekerja di rnstitusi Asar. menjadi beban Institusi p-engguna, iesuai keientuan'yang ueitaku, c. Masa kerja serama di rnstitusi Asar, diakui sebagai m-aia kerja berranjut di rr.i,tr.'i p"noorn, d Dana kepesertaan pensiun diatur dan ditetap[an sesuri [etentuari oirjl,'r]' pi.riiri'ri'.itr. ASaI,
０ ＾
(4)
Pengalihan status Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus atas persetujuan Pegawai yang bersangkutan. lnstitusi Pengguna dan institusi Asal. Pengalihan status Pegawai sebagaimana dimaksud dalam a)/at
('l) ditetapkan dengan Keputusan
Direksi
lnstitusi Pengguna dan institusi Asal.
Pasal
11
Ketentuan Lain Direksi dapat menetapkan ketentuan lain terkait pembinaan Pegawai Tugas Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 12 Ketentuan Peralihan
Pegawai yang Level Kompetensi atau Gradenya diakui di atas dibandingkan di institusi Asal, tetap dibina berdasarkan kompetensi di Unit Pengguna tersebut sampai selesainya masa Tugas Karya periode terakhir yang sedang beryalan dan apabila kembali ke lnstitusi Asal, diberlakukan ketentuan lnstitusi Asal. つ４
Pegawai yang sedang menjalani Tugas Karya atau yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Karya sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap melaksanakan fugas Karya sampai selesainya masa Tugas Karya periode terakhir yang sedang ber.ialan. Bagi Pegawai Tugas Karya sebagaimana dimaksud dalam ayet (2) pada saat masa Tugas Karyanya berakhir diberi kesempatan untuk memilih menjadi Pegawai Organik lnstitusi Pengguna atau kembali ke lnstitusi Asal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1).
(4)
Pelaksanaan ketentuan ayat (3) harus atas persetujuan lnstitusi Asal dan lnstitusi Pengguna, selanjutnya yang menanggung segala hak dan kewajiban yang timbul alas pengalihan status tersebut adalah lnstitusi Pengguna.
Pasal 13 Ketentuan Penutup Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLll (Persero) Nomor 332. K01o/DlR/2003 tentang Penugaskaryaan Pegawai ke Anak Perusahaan/Yayasan Perseroan/Perusahaan Lain, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 240.t(DlR/2008 tentang Sistem Tugas Karya Pegawai antar PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan trdak berlaku lagi
Keputusan ini mulai berlaku terhitung Se.iak tanggal 1 November 2012.
D‖ etapkan
di
pada tanggal
: Jakarta
: 30 Desember 2011 DIREKTUR MANUSIA DAN UMUM,
∠ お、
０じヽ
DDY D ERN:NCPRAJA
