IDENTIFIKASI FENOMENA URBAN SPRAWL DI KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK

IDENTIFIKASI FENOMENA URBAN SPRAWL DI KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK Widia Astuti, Janthy T. Hidayat*), Noordin Fadlolie*) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota e-mail: [email protected]

ABSTRAK Perubahan penggunaan lahan pedesaan menjadi lahan perkotaan di Kota Depok terjadi dengan pola berpencaran sehingga disebut sebagai sprawl, hal ini menimbulkan ketidakefisienan pemanfaata lahan, penyediaan fasilitas permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan. Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi fenomena gejala urban sprawl yang terjadi dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman terkait fasilitas permukiman, fenomena gejala urban sprawl yang terjadi terhadap kondisi lingkungan. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dan analisis deskriptif yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis persepsi dilakukan dengan penyebaran kuisioner menggunakan teknik random sampling untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap fasilitas permukiman kondisi fisik lingkungan. Hasil analisis perubahan penggunaan lahan bahwa perubahan penggunaan lahan kawasan terbangun dan tidak terbangun yang paling tinggi terjadi pada tahun 1983 sampai tahun 2005, perubahan penggunaan lahannya ialah dari hutan dan sawah menjadi kawasan permukiman. Perubahan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk yang tinggi. Hasil persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik lingkungan bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2012 ada yang mengalami penurunan kualitasnya yaitu kondisi air bersih dan ruang terbuka hijau dan menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu kemacetan, sampah dan ketersediaan jumlah ruang terbuka hijau. Kesimpulannya Kecamatan Cimanggis Depok mengalami fenomena urban sprawl dan perkembangannya telah mencapai tahap lanjut. Kata kunci : Urban Sprawl, Perubahan Penggunaan Lahan, Fisik Lingkungan. PENDAHULUAN Latar Belakang Pertambahan penduduk di Kota Jakarta yang semakin meningkat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan ruang bertambah sedangkan ruang tetap luasnya, maka terjadi suatu perkembangan ke daerah kawasan pinggiran dari kota yang bertujuan memberikan pemenuhan ruang bagi penduduk yang semakin meningkat jumlahnya. Salah satu kota yang merupakan daerah pinggiran (urban fringe) dari Kota Jakarta ialah Kota Depok yang akan dijadikan wilayah studi tepatnya di Kecamatan Cimanggis Depok. Kota Depok selain sebagai kota otonom yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta merupakan wilayah penyangga yang diarahkan untuk kota permukiman, pusat pelayanan perdagangan dan jasa sebagai kota resapan air. *)

Perkembangan di daerah kawasan pinggiran telah menimbulkan masalah baru di daerah kawasan pinggiran kota tersebut dengan tidak berkurangnya permasalahan yang ada di dalam kota (Hidayat:2005). Permasalahan akibat perkembangan kota ialah kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi perkotaan ke daerah pinggiran perkotaan (urban fringe) yang lazim disebut proses perembetan kanampakan fisik perkotaan ke arah luar (fenomena gejala urban sprawl). Pertumbuhan perkotaan di Indonesia, terutama di kota besar dan metropolitan menurut Firman (2003), secara fisik ditandai oleh pertumbuhan yang pesat pada wilayah pinggiran perkotaan (urban fringe) yang dikenal sebagai proses suburbanisasi yaitu pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke wilayah pinggiran perkotaan dimana fungsi-fungsi kekotaan ini membentuk kawasan-kawasan permukiman baru. Suburbanisasi yang terjadi cenderung menjadikan kawasan perkotaan secara fisik meluas secara acak atau terpencar

Pembimbing penanggung jawab

1 Identifikasi Fenomena Urban Sprawl (Widia Astuti), Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FT-Unpak

(urban sprawl) dan semakin tidak terkendali (Rustiadi 2002). Dampak dari perkembangan kawasan pinggiran memberikan berbagai keuntungan yaitu perkembangan kawasan permukiman yang memiliki standar kualitas fisik yang tinggi dan mendorong laju pertumbuhan. Kecenderungan pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah pinggiran perkotaan dalam sistem metropolitan di Indonesia masih akan terus berlanjut di masa mendatang, antara lain karena kecenderungan pertumbuhan penduduk yang terus tinggi di metropolitan, terutama di metropolitan JABODETABEK (Firman 2003). Namun selain itu juga telah mendorong terjadinya urban sprawl yang juga menimbulkan berbagi masalah yang sangat merugikan. Keadaan ini mengakibatkan terjadi kondisi degradasi lingkungan, krisis infrastruktur, kemacetan, risiko bencana dan ketidaksiapan aparat pemerintah sehingga proses pertumbuhan mengarah pada ketidakberlanjutan. Degradasi lingkungan terjadi pada perubahan kawasan pedesaan yang condong pada lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan yang merupakan kegiatan non pertanian yang sangat tinggi, kerusakan lingkungan lainnya berupa penyusutan kawasan lindung, kelangkaan sumber air bersih, jumlah sampah yang semakin menumpuk, kemacetan lalu lintas, pencemaran dan polusi udara serta munculnya lingkungan yang kumuh. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi fenomena urban sprawl yang terjadi di Kecamatan Cimanggis, Depok terhadap perkembangan kawasan terbangun. 2. Mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman yang ada di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terkait fasilitas permukiman untuk mengetahui apakah fasilitas permukiman yang ada telah memadai sebagai sebuah kawasan permukiman. 3. Mengidentifikasi fenomena urban sprawl yang terjadi di Kecamatan Cimanggis, Depok terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. LANDASAN TEORI Pengertian Ruang

Ruang

dan

Pemanfaatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007, menyebutkan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penggunaan Lahan Dan Perubahan Penggunaan Lahan Menurut Purwodido (1983) lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang menyangkut iklim, tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu yang akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Lahan juga diartikan sebagai permukaan daratan dengan bendabenda padat, cair bahkan gas. Menurut Chapin dan Kaiser (1979, dalam Priyandono, 2001) kebutuhan penggunaan lahan dalam struktur tata ruang kota/wilayah berkaitan dengan 3 sistem yang ada : a) Sistem kegiatan, manusia dan kelembagaannya untuk memenuhi kebutuhan yang berinteraksi dalam waktu dan ruang. b) Sistem pengembangan lahan yang berfokus untuk kebutuhan manusia dalam aktivitas kehidupan. c) Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik dengan air, udara dan material. Urban Sprawl Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Urban didefinisikan sebagai sebuah kota, sedangkan kata Sprawl diartikan sebagai pergi, datang, atau tersebar secara irregular (acak). Urban sprawl, menurut Staley (1998) adalah proses perembetan kenampakan fisik perkotaan ke arah luar kota dalam hal ini


adalah pinggiran kota (urban fringe area). Domouchel dalam Yunus (2000), menyatakan bahwa urban sprawl adalah sebagai suatu pertumbuhan dari wilayah perkotaan yang menuju suatu proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota. Kelly dalam Yunus (2000) berpendapat bahwa urban sprawl adalah suatu tipikal karakteristik yang ditunjukan oleh pemanfaatan lahan yang tidak perlu, pemecahan daerah terbuka (open space), adanya celah yang lebar antara pembangunan dan penampilan yang menyebar, pemisahan penggunaan wilayah, dan adanya kesenjangan antara public space dengan community center. Secara garis besar ada tiga macam tipe urban sprawl yaitu : 1. Perembetan konsentris (Concentric Development) 2. Perembetan Memanjang (Ribbon Development) 3. Perembetan Meloncat (Leap Frog Development) Berdasarkan penggunaan lahan serta fungsi kegiatan ekonominya, kawasan pinggiran ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori atau tipologi yaitu (Hidayat:2005): 1. Predominantly Urban = kawasan yang didominasi kondisi dan kegiatan berciri perkotaan. 2. Semi Urban = kawasan ini adalah wilayah transisi dari perdesaan ke perkotaan. 3. Potential Urban = adalah kawasan yang pada saat ini ciri utamanya masih rural yaitu berkarakteristik desa tetapi mempunyai peluang besar untuk lambat laun menjadi urban. Kawasan Permukiman Pengertian Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi

lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup dibedakan berdasarkan biofisik, sosial ekonomi, dan budaya. Kebijakan Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2011-2031 Struktur Ruang


Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan di Kota Depok terdiri dari pembagian pusat pelayanan kota, pembagian subpusat pelayanan kota, pembagian pusat lingkungan serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut. Pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota meliputi: 1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; 2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota; dan 3. Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kota. Sesuai dengan konsep pengembangan tata ruang wilayah Kota Depok, maka strategi pengembangan adalah pemerataan pelayanan dan penjalaran fungsi-fungsi pusat-pusat pelayanan. Rencana Pengembangan Sistem PusatPusat Pelayanan (Pusat Kegiatan) diidentikkan dengan struktur tata ruang wilayah, yang bertujuan untuk menemukenali perwujudan ruang yang ada sekarang, kecenderungan perkembangannya serta permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki dimensi keruangan. Dengan demikian, sistem perwilayahan pembangunan berisikan analisis unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk ruang yang meliputi sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana utama secara menyeluruh tentang keadaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta jangkauan pelayanannya serta hubungannya antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Growth Pole Region Models). Pola Ruang Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b. Kawasan perlindungan setempat c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) d. Kawasan cagar budaya

e. Kawasan rawan bencana f. Kawasan lindung lainnya Rencana pengembangan kawasan budidaya, meliputi : a. Kawasan perumahan b. Rencana pengembangan perumahan c. Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Depok d. Kawasan perkantoran e. Kawasan peruntukan industri g. Kawasan ruang terbuka non hijau PEMBAHASAN Permasalahan Fenomena Urban Sprawl di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dilakukan dengan Analisis perubahan fungsi lahan pada tahun 1983, 1992, 2000, 2005 dan 2010. Analisis kondisi eksisting kawasan permukiman di Kecamatan Cimanggis Depok terkait fasilitas permukiman. Analisis dampak perkembangan kawasan permukiman terhadap lingkungan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok akibat dari adanya fenomena gejala urban sprawl. Identifikasi Fenomena Urban Sprawl yang Terjadi di Kecamatan Cimanggis Kota Depok Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 1983, 1992, 2000, 2005 dan Tahun 2010 Kecamatan Cimanggis Kota Depok Menurut Cullingswoth (1997) dalam Supardi (2008), perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni : 1) Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya; 2) Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota; 3) Jaringan jalan dan sarana transportasi, dan; 4) Orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi. Lokasi studi adalah di Kecamatan Cimanggis Kota Depok terdiri dari 6 kelurahan yaitu Pasir Gunung Selatan, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug dan Harjamukti. Luas wilayah adalah 2,158 ha. Identifikasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 1983 dengan 1992, 2000, 2005 dan 2010, dilakukan analisis perubahan kawasan terbangun dan tidak terbangun dengan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG). Peta penggunaan lahan yang di gunakan dalam analisis perubahan fungsi ruang adalah penggunaan lahan tahun 1983, 1992, 2000,


2005 dan 2010 dengan deliniasi kawasan telah ditentukan sebelumnya. Perubahan penggunaan lahan, kawasan terbangun kecamatan Cimanggis pada tahun 1983 yaitu 145,80 ha (6,76%) dan tidak terbangun 2008.24 ha (93,09%). Pada 1992 yaitu 520,65 ha (24,13%) dan tidak terbangun 1636,48 ha (75,85%). Pada 2000 yaitu 1279,28 ha (59,30%) dan tidak terbangun 878,14 ha (40,70%). Pada 2005 yaitu 1612,07 ha (74,72%) dan tidak terbangun 545,55 ha (25,29%). Pada 2010 yaitu 1862,98 ha (86,35%) dan tidak terbangun 279,85 ha (12,97%).

2010 bisa dilihat bahwa pola perkembangannya terjadi mengikuti jalur akses jalan utama dan mengelompok, pada peta tahun 1983 masih bisa terlihat jelas pola penggunaan lahan kawasan terbangunnya. Pada peta tahun 1992 juga masih bisa dilihat pola penggunaan lahan terjadi megikuti akses jalan utama dan mengelompok juga dan tersebar paling banyak penggunaan lahan terbangunnya yaitu pada Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Tugu dan Kelurahan Mekarsari. Hal ini juga membuktikan fenomena gejala urban sprawl terjadi Di Kecamatan ciamnggis Depok.

Gambar 1: Perkembangan Perubahan Tutupan Lahan Tahun 1983, 1992, 2000, 2005, 2010 Kecamatan Cimanggis Kota Depok

Perkembangan penggunaan lahan terjadi paling tinggi yaitu tahun 1992 menuju tahun 2000, perubahan kawasan terbangun terjadi sangat signifikan yaitu kenaikan mencapai 35% kenaikan penggunaan lahannya dan 35% juga untuk pengurangan kawasan tidak terbangun. Setiap tahunnya terjadi perubahan penggunaan lahan. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dari hasil perhitungan di peroleh bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 sampai tahun 2010 ialah 1,25%. Perubahan penggunaan lahan juga memiliki pola yaitu mengikuti akses jalan utama dimana dari peta penggunaan lahan pada tahun 1983, 1992, 2000, 2005 dan Tahun

Tahun 2000 penggunaan lahan kawasan terbangun di Kecamatan Cimanggis meningkat luasannya merata di seluruh Kecamatan Cimanggis. Pada peta tahun 2005 untuk Kelurahan Pasir Gunung selatan, Tugu, Mekarsari, Cisalak pasar dan curug penggunaan lahan di dominasi oleh kawasan terbangun. Tahun 2010 penggunaan lahan kawasan terbangun yaitu 86,35% dan kawasan tidak terbangun 12,97%. Dapat disimpulkan fenomena urban sprawl dipengaruhi oleh perkembangan dari Jakarta dan tipenya ialah perembetan memanjang (Ribbon Development) karena pola perkembangan kawasan mengikuti alur jaringan jalan, tipologinya yaitu Potential


Urban. Dari gambar 1 diketahui bahwa pola perkembangan masih dipengaruhi oleh Kota Jakarta dan tipenya ialah perembetan memanjang (Ribbon Development) tipologinya yaitu Semi Urban. Dari gambar 1 pola perkembangan terlihat dari mana pengaruhnya, disimpulkan bahwa perkembangan di pengaruhi oleh Kota Jakarta dan Kota Depok, dimana tipenya ialah perembetan memanjang (Ribbon Development) dan perembetan konsentris (Concentric Development) dimana perkembangan Kecamatan Cimanggis telah dipengaruhi oleh perkembangan Kota Depok, tipologinya yaitu Predominantly Urban. Analisis Perkembangan Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun Dengan Arahan Kebijakan RTRW Kota Depok Tahun 2011-2031 Analisis RTRW Kota Depok Tahun 2011-2031 dari system pusat pelayanan kota, Kecamatan Cimanggis peruntukannya yaitu sebagai perdagangan dan jasa skala regional; industri; perumahan kepadatan sedang; kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan RTH kota. Dari segi perdagangan dan jasa skala regional telah sesuai karena di Kecamatan Cimanggis telah terdapat pasar modern dan pasar tradisional yang melayani skala regional yang terdapat di Kelurahan Tugu, Kelurahan Mekarsari dan Kelurahan Cisalak Pasar. Peruntukan industri di kecamatan Cimanggis terdapat beberapa industri kecil, menengah dan besar. Kecamatan Cimanggis sebagai sebuah kawasan hunian dengan peruntukannya sebagai perumahan kepadatan sedang namun pada kenyataannya di Kelurahan Tugu telah terjadi kepadatan tinggi. Peruntukan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan Negara telah sesuai karena di Kelurahan Pasir Gunung Selatan terdapat kawasan BRIMOB. Peruntukan sebagai RTH kota dari luasannya diketahui bahwa RTH kota belum mencukupi jumlahnya. Permasalahannya bahwa keterbatasan ruang di Kecamatan Cimanggis khususnya dan Kota Depok umumnya sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau yang peruntukan jumlahnya 30 % ( 648,3 ha ) seharusnya tahun 2003 itu sudah terjadi pengendalian perubahan penggunaan untuk lahan terbangun. Pembatasan pembangunan untuk kawasan permukiman atau tetap ada pembangunan kawasan terbangun dengan

teknologi dan memperhatikan KDB dan KLB agar jumlah luasan kawasan tidak terbangun 30 % tetap jumlah luasnya. Pembangunan terus meningkat mengakibatkan berkurangnya jumlah lahan terbuka hijau padahal keberadaan lahan terbuka hijau diperlukan sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Identifikasi Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Terkait Fasilitas Permukiman Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Suatu kawasan permukiman dapat dibilang kawasan permukiman yang ideal bila semua aspek tersebut telah terpenuhi pelayanannya dari segi jumlah perumahan ,pelayanan mininal jumlah prasarana dan sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan sebagai fungsi suatu kawasan perkotaan. Analisis menggunakan Pedoman Standar Pelayanan Minimal, Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, yaitu diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Identifikasi Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting keberadaannya, dari data Kecamatan Cimanggis tahun 2011 disebutkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan keseluruhannya jumlahnya adalah 195 unit, jenisnya meliputi TK, SD sederajat, SLTP sederajat, SMU sederajat dan perguruan tinggi. Dari jenisnya diketahui bahwa di Kecamatan Cimanggis sudah terdapat seluruh jenis Fasilitas pendidikan. Maka dari itu analisis yang dilakukannya itu dari segi pelayanan jumlah fasilitasnya.


Tabel 1 : Jumlah Penilaian Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Kec. Cimanggis Tahun 2012

Cakupan

Tingkat Pelayanan

Satuan Minimal tersedia : lingkungan - 1 unit TK u/ setiap dengan 1.000 jiwa jumlah penduduk penduduk - 9 SD, 3 SLTP, 1 <30.000 SMU . jiwa. Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Fasilitas Pendidikan (unit) Jenis Jumlah TK 73

Kebutuhan Fasilitas

SD

69

73

SLTP

34

24

Terpenuhi Tidak Terpenuhi Terpenuhi

SMU

16

8

Terpenuhi

Dari table 1 bahwa di Kecamatan Cimanggis dari segi pelayanan minimal fasilitas pendidikan ada yang terpenuhi dengan baik da nada yang belum terpenuhi, karena dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 244.095 jiwa, dengan melakukan pembagian jumlah penduduk menurut kelompok umur maka di peroleh jumlah penduduk yang berusia 0 - 9 tahun adalah 28.130 jiwa dan 5 – 14 tahun adalah 34.483 jiwa, namun untuk SD sederajat belum terpenuhi dari segi jumlah pelayanan fasilitas pendidikannya. Identifikasi Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dari segi pelayanan minimal fasilitas kesehatan belum terpenuhi dari segi jumlah pelayanannya, yaitu untuk fasilitas RS

28

Ket.

bersalin. Puskesmas telah ada di setiap kelurahan, untuk posyandu ada 120 unit yang tersebar juga di setiap kelurahan. Untuk dokter prakter di Kecamatan Cimanggis terdapat 79 unit yang tersebar juga di setiap kelurahan yang sangat memudahkan masyarakat untuk berobat ke dokter. Untuk fasilitas kesehatan telah memenuhi jumlah pelayanan minimalnya. Identifikasi Fasilitas Peribadatan Kecamatan Cimanggis merupakan kecamatan yang mempunyai penduduk beragam adat dan agamanya , agama yang ada di Kec. Cimanggis ialah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Khonghuchu. Dari jumlah penduduk keseluruhan mayoritas penduduk Kec. Cimanggis memeluk agama Islam yaitu hampir 91% dan sisinya memeluk agama yang lainnya.

Tabel 2 : Jumlah Penilaian Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Kec. Cimanggis Tahun 2012 Fasilitas Kesehatan Kebutuhan Cakupan Tingkat Pelayanan Fasilitas Jenis Jumlah Satuan Minimal tersedia : RS Umum 3 1 lingkungan - 1 unit Balai RS Bersalin 3 8 dengan Pengobatan/3.000 jumlah jiwa Puskesmas 5 2 penduduk - 1 unit BKIA/RS Posyandu 128 <30.000 Bersalin/10.000Pos KB 6 jiwa. 30.000 jiwa. Dokter 79 - 1 unit puskesmas/ Praktek 120.000 jiwa. Bidan 68 - 1 unit RS/ 240.000 jiwa. - 1 unit pos Klinik / BP 23 8 pemadam kebakaran. Sumber :Hasil Analisis Tahun 2012

Ket. Terpenuhi Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi


Fasilitas peribadatan yang ada di Kec. Cimanggis ialah Mesjid, Mushola, Gereja dan Pura. Persebaran lokasi fasilitas peribdatan merata di setiap Kelurahan Di Kec. Cimanggis, namun untuk fasilitas peribadatan Pura hanya terdapat di Kelurahan Tugu. Untuk fasilitas peribadatan Wihara dan Klenteng fasilitas peribdatan tersebut belum terpenuhi / belum ada untuk Di Kec. Cimanggis. Tabel 3 : Jumlah Penilaian Pemenuhan Fasilitas Peribadatan Kec. Cimanggis Tahun 2012 Cakupan

Satuan wilyah Kabupate n/ Kota

Tingkat Pelayan an

Minimal tersedia : -1 unit tempat Ibadah/ 2500 jiwa.

Sarana Peribadatan (unit) Jumla Jenis h Mesjid & 234 Mushol a

Kebutuh an Fasilitas

Ket.

89

Terpenuh i

Gereja

13

8

Pura

1

1

Wihara

-

-

Klente ng

-

-

Terpenuh i Terpenuh i Belum Diperluk an Belum Diperluk an

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 Berdasarkan Tabel 3 fasilitas peribadatan wihara dan klenteng belum diperlukan, karena dari segi jumlah penduduk juga belum mencapai 2500 jiwa. Fasilitas peribadatannya terpenuhi dalam cakupan satuan wilayah kota . untuk fasilitas peribadatan seperti mesjid, mushola, gereja dan pura sudah terpenuhi dari segi jumlah pelayanan minimal jumlah fasilitasnya. Jumlah Mesjid dan Mushola yaitu 234 unit, gereja 13 unit dan pura 1 unit. Identifikasi Fasilitas Perekonomian Fasilitas ekonomi yang ada di Kecamatan Cimanggis yaitu semua fasilitas perdagangan dan jasa, pasar modern, pasar tradisional dan minimarket. dalam analisis ini hanya dilakukan pada perdagangan dan jasa yaitu pasar kecamatan yaitu untuk Satuan lingkungan dengan jumlah penduduk <30.000 jiwa.. Untuk jumlah tingkat pelayanan minimal fasilitas perekonomian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Jumlah Penilaian Pemenuhan Fasilitas Perekonomian Kec. Cimanggis Tahun 2012

Cakupan

Tingkat Pelayanan

Fasilitas Perekomomian (unit) Jumla Jenis h

-Satuan lingkunga n dengan jumlah penduduk <30.000 jiwa.

Minimal tersedia 1 (satu) pasar u/ setiap 30.000 jiwa penduduk

Pasar Kecam atan

Kebut uhan Fasilit as

Ket.

-

Tidak Terpen uhi

2

Sumber :Hasil Analisis Tahun 2012 Berdasarkan Tabel 4 fasilitas ekonomi yaitu pasar kecamatan dari jumlah pelayanan minimal telah belum terpenuhi. Sebaran pasar tradisional di Kelurahan Tugu dan Kelurahan Cisalak. Untuk memperoleh persepsi masyarakat dilakukan wawancara dengan melakukan penyebaran kuesioner pada setiap kelurahan di Kecamatan Cimanggis. Dimana kuisioner diberikan kepada masyarakat yang tinggal di perumahan swadaya, kavling dan komplek perumahan. Hasil wawancara di lakukan pembagian angket yaitu masyarakat di komplek perumahan 37 angket, kavling 13 angket dan perumahan swadaya 50 angket. Berdasarkan hasil wawancara kemudian ditabulasi. Analisis dilakukan juga dengan menggunakan persepsi masyarakat di Kecamatan Cimanggis, dari jumlah sampel 100 diajukan pertanyaan. Pertanyaan yang berhubungan dengan analisis pelayanan minimal ialah mengenai kondisi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas ekonomi yaitu dari segi kondisi fasilitasnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari persepsi masyarakat disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Fasilitas Kec. Cimanggis Depok Tahun 2012 No. 1 2 3

Aspek Fasilitas Menjangkau fasilitas pendidikan Menjangkau fasilitas kesehatan Menjangkau fasilitas ekonomi

Baik (%)

Sedang (%)

Buruk (%)

63

35

2

80

20

0

81

19

0

Sumber :Hasil Analisis Tahun 2012


Identifikasi Fenomena Urban Sprawl Terhadap Kondisi Lingkungan Di Kecamatan Cimanggis Kota Depok Analisis fisik lingkungan dilakukan dengan cara melihat kondisi eksisting dan dari hasil tabulasi kuisioner meliputi persepsi masyarakat dan pihak pemerintah setempat serta LPM yang ada di Kecamatan Cimanggis. Yaitu persepsi pada tahun 2007 dan tahun 2012 , untuk lebih jelas ya mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik lingkungan disajikan pada tabel 6.

untuk membuang sampah. kondisi pembuangan sampah sementara di Kecamatan Cimanggis kondisnya sangat buruk, penumpukan sampah mengakibatkan lingkungan menjadi tidak nyaman selain itu juga menjadikan kondisi lingkungan sangat buruk. Kurangnya RTH ( ruang terbuka hijau ) dikarenakan hampir seluruh wilayahnya merupakan kawasan terbangun, ruang terbuka hijau hanya terdapat di beberapa tempat saja. Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 fungsi ruang terbuka hijau ialah:

Tabel 6 : Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Lingkungan Kecamatan Cimanggis Tahun 2007 – 2012

Kondisi Lingkungan

Baik ( %) 95 43 11 13 54 39 20 71 73 57

Air tanah Sanitasi/limbah Saluran air/drainase Pembuangan sampah Kondisi lalu lintas Kondisi udara ketersediaan RTH Kebakaran Keamanan Penanganan banjir Kondisi jaringan jalan 71 Sumber: Hasil Analisis 2012

Tahun 2007 Sedang (%) 5 57 65 65 42 61 28 27 21 41

Buruk (%) 0 0 24 22 4 0 52 2 6 2

Baik ( %) 87 36 15 7 54 37 16 73 73 55

Tahun 2012 Sedang (%) 13 46 50 54 34 59 24 24 21 42

Buruk (%) 0 18 35 39 12 4 60 3 6 3

25

4

71

29

0

Berdasarkan Tabel 6 kondisi fisik lingkungan mengalami penurunan kualitas lingkungannya yaitu kondisi fisik air tanah, kondisi saluran air/drainase, kondisi lalu lintas yang dapat terlihat dari kondisi kemacetan lalu lintas yang terjadi, pembuangan sampah, kondisi udara, ketersediaan ruang terbuka hijau dan penanganan banjir. Dari hasil persepsi kondisi pembuangan sampah mengalami penurunan pada kenyataan di lapangan terlihat kondisi pembuangan sampah sementara tidak teratur mengakibatkan kondisi lingkungan terlihat buruk. Kondisi saluran air/ drainase memang cukup baik, , namun fungsinya tidak sesuai. Saluran air / drainase fungsinya berubah yaitu sebagai saluran pembuangan sanitasi/limbah juga

a. Sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; d. Pengendali tata air; dan e. Sarana estetika kota. Aksesibilitas merupakan hal penting menurut masyarakat dalam memilih kawasan permukiman. Lingkungan yang nyaman menjadi faktor kedua dalam hal penentuan kawasan permukiman apalagi bagi mereka yang awalnya tinggal dikota Jakarta. Keterjangkauan akan harga lahan pun menjadi pertimbangan yang ke tiga dimana harga lahan di kota Jakarta sangat mahal maka alternatif lainnya ialah pindah ke Kota


Depok karena di rasa daerah pinngiran masih memberikan harga lahan murah. Pertimbangan terakhir ialah lingkungan yang aman. Perkembangan kota di Kecamatan Cimanggis yang semakin meningkat tidak lepas dari 3 faktor penting pendukungnya yaitu: lahan, penduduk dan kegiatannya. Aksesibilitas adalah hal dapat dijadikan akses; hal dapat dikaitkan atau kemampuan untuk mengakses sesuatu. Dalam hal kegiaatan dan aktivitasnya, Masyarakat Di Kecamatan Cimanggis sangat beragam, ada yang bekerja, sekolah berdagang dan lainnya yang mengharuskan mereka tidak diam ditempat setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara yang menjawab sedang karena masyarakat bekerja di Jakarta. Untuk sarana tranfortasi yaitu angkutan umum persepsi masyarakat menjawab 60% baik dan 40% menjawab sedang, karena hampir semua wilayah di Kecamatan Cimanggis telah ada akses untuk angkutan umum. Kualitas jalan berdasarkan persepsi bahwa 74% masyarakat menjawab baik dan 26% menjawab baik. Kondisi kualitas jalan di Kecamatan Cimanggis yaitu beton hotmix dan aspal. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 7. Tabel 7 : Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Aksesibilitas Kec.Cimanggis Tahun 2012 No. 1

Aspek Aksesibilitas Menjangkau tempat kerja

Baik ( %)

Sedan g(%)

Buruk (%)

53

45

2

2

Sarana transportasi

60

40

0

3

Kualitas jalan

74

26

0

4

Kondisi lalu lintas Kondisi jaringan jalan

54

42

4

71

25

4

5

Sumber: Hasil Analisis 2012 Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai kondisi aksesibilitas di kecamatan Cimanggis ialah baik. Untuk kondisi lalu lintas yaitu menyangkut kemacetan berdasarkan survei dan persepsi di dapatkan bahwa kondisinya baik, kemacetan hanya terjadi di jalan utama kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bogor dan Jalan Radar Auri, terjadi pada jam sibuk serta pada hari libur. Dengan adanya tol Cijago memberikan sedikit solusi untuk kemacetan. Hasil persepsi diperoleh baik karena dari karakteristik responden bahwa 42 % pekerjaannya merupakan ibu rumah tangga. Dari hasil wawancara didapatkan

bahwa meskipun kondisi jaringan jalan baik tapi tetap saja waktu jarak tempuh untuk bekerja menjadi lama karena terjadi kemacetan. Kemacetan terjadi diakibatkan terlalu banyaknya jumlah kendaraan yang melintas. Kondisi jaringan jalan hampir keseluruhan Kecamatan Cimanggis kondisinya baik, perkerasan nya yaitu beton, aspal hotmik dan aspal. Kondisi jaringan jalan yang baik membuat aksesibilitas yang terjadi dalam satu Kecamatan Cimanggis menjadi lancar dan membuat nyaman seluruh warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cimanggis Depok. Dari hasil wawancara juga diperoleh pengetahuan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih tempat tinggal di Kecamatan Cimanggis adalah kondisi jaringan jalan yang cukup baik. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Perubahan penggunaan lahan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 1992 – tahun 2000, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk yang meningkat. 2. Kecamatan Cimanggis Depok untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, dan ekonomi telah memenuhi jumlahnya menurut standar pelayanan minimal. 3. Permasalahan terhadap kondisi fisik lingkungan yang mengalami penurunan kualitas lingkungannya yaitu kondisi fisik air tanah, kondisi saluran air/drainase, kondisi lalu lintas yang dapat terlihat dari kondisi kemacetan lalu lintas yang terjadi, pembuangan sampah, kondisi udara, ketersediaan ruang terbuka hijau dan penanganan banjir. Saran 1. Perlunya dibuat pengendalian terhadap perubahan penggunaan lahan kawasan terbangun dengan segera di buat RDTR dan Zoning Regulation. 2. Perlu adanya pengaturan atau penataan terhadap kawasan permukiman Di Kecamatan Cimanggis sehingga tidak menimbulkan kesemerawutan serta untuk mengantisipasi permasalahanpermasalahan yang timbul dari suatu perkembangan kawasan (Sampah,


kemacetan, ruang terbuka hijau, dan lainlain). 3. Pemerintah memberikan sosialisasi untuk masyarakat yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di Kecamatan Cimanggis agar kondisi lingkungan lebih nyaman, sehat dan indah.

Rustiadi, E dan Tim Jabotabek. 2002. Kajian Pemanfaantan Jabotabek. LPP-IPB. Bogor- Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Stanley, R.S. 1999. Urban Sprawl and the Michigan Landscape : A market Oriented Approach. Mackinac Center for Public Policy. USA

DAFTAR PUSTAKA

[Pemkot] Pemerintahan Kota Depok. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Depok Tahun 2011 – 2031. Depok. Bappeda Kota Depok. Hidayat, Janthy Trilusianthy. 2005. Gejala Urban Sprawl Sebagai Akibat Dinamika Pengembangan Kota di Wilayah Jabotabek. Jendela Kota Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota. 1(2)-(1-8).

Supardi. 2008. Makalah Perubahan Penggunaan Lahan. https://www.google.co.id/search?q=htt p%3A%2F%2Fparfikh.files.wordpress .com%2F2012%2F01%2Fmakalahruang-publik_semiloka-iai. [10 Juni 2012]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kecamatan Cimanggis , Kecamatan Cimanggis Dalam Angka 2011. Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal.

Yunus, H.S. 2000. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

RIWAYAT PENULIS Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Widia Astuti, Mahasiswa Strata 1 (satu) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pakuan Bogor.


IDENTIFIKASI FENOMENA URBAN SPRAWL DI KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK

Recommend Documents